+Rp.+300&f=Overlock-Bold&ts=16&tc=fff&tshs=1&tshc=666&hp=10&vp=10&c=12&bgt=two-colors&bgc=2618e6&ebgc=170def&shs=1&shc=000&sho=s)
Oleh : Fahmi Ahmad Burhan
Pengendara sepeda motor melintas di samping area sabuk hijau Yogyakarta International Airport yang ditanami cemara udang, Jumat (21/6/2019). - Harian Jogja/Fahmi Ahmad Burhan
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemeliharaan sabuk hijau yang disiapkan di selatan Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA) sebagai mitigasi bencana tsunami perlu perhatian serius karena tingkat kegagalan tumbuh cemara udang cukup tinggi.
Pada Mei lalu, 2.000 pohon cemara udang ditanam di selatan YIA. Itu menjadi bagian dari pengurangan risiko bencana tsunami. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulonprogo, Arif Prastowo, mengatakan pemeliharaan ribuan pohon itu harus benar-benar dipikirkan .
"Penanaman termasuk perawatan jadi kewajiban Pemerintah Pusat, Pemprov DIY, juga Pemkab Kulonprogo. Untuk pohon yang sudah ditanam beberapa bulan lalu, kami bertanggung jawab untuk menyiraminya," ujar Arif, Jumat (21/6).
Arif mengatakan pohon cemara udang akan ditanam lagi sekitar Oktober. Menurutnya, masa pemeliharaan dari pohon-pohon itu minimal dua tahun.
Pemupukan cemara udang juga perlu diperhatikan. Menurutnya, tingkat kegagalan tumbuh pohon cemara udang tinggi. "Kami memperhitungkan teknis pemeliharaan dan tingkat kematian tanaman. Kemungkinan 40% tanaman mati kalau tidak ditangani dengan serius."
Menurut Arif, cemara udang untuk sabuk hijau ditanam secara bertahap. Diperlukan sekitar 30.000 pohon cemara udang sebagai upaya mitigasi tsunami di selatan YIA.
Sabuk hijau disiapkan di selatan bandara dengan panjang sekitar 5,3 kilometer membentang dari Pantai Glagah sampai Pantai Congot. Jenis sabuk hijau tidak hanya cemara udang, tetapi juga pule dan mahoni.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo Ariadi mengatakan jawatannya bekerja sama dengan beberapa instansi untuk mengiram cemara udang secara rutin.
"Kerja sama antara BPBD DIY, BPBD Kulonprogo, juga dengan Kodim 0731/Pamungkas Kulonprogo. Kami rutin menyiram empat kali dalam sepekan menggunakan tangki milik DPUPKP [Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman]," ujar Ariadi.
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemeliharaan sabuk hijau yang disiapkan di selatan Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA) sebagai mitigasi bencana tsunami perlu perhatian serius karena tingkat kegagalan tumbuh cemara udang cukup tinggi.
Pada Mei lalu, 2.000 pohon cemara udang ditanam di selatan YIA. Itu menjadi bagian dari pengurangan risiko bencana tsunami. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulonprogo, Arif Prastowo, mengatakan pemeliharaan ribuan pohon itu harus benar-benar dipikirkan .
"Penanaman termasuk perawatan jadi kewajiban Pemerintah Pusat, Pemprov DIY, juga Pemkab Kulonprogo. Untuk pohon yang sudah ditanam beberapa bulan lalu, kami bertanggung jawab untuk menyiraminya," ujar Arif, Jumat (21/6).
Arif mengatakan pohon cemara udang akan ditanam lagi sekitar Oktober. Menurutnya, masa pemeliharaan dari pohon-pohon itu minimal dua tahun.
Pemupukan cemara udang juga perlu diperhatikan. Menurutnya, tingkat kegagalan tumbuh pohon cemara udang tinggi. "Kami memperhitungkan teknis pemeliharaan dan tingkat kematian tanaman. Kemungkinan 40% tanaman mati kalau tidak ditangani dengan serius."
Menurut Arif, cemara udang untuk sabuk hijau ditanam secara bertahap. Diperlukan sekitar 30.000 pohon cemara udang sebagai upaya mitigasi tsunami di selatan YIA.
Sabuk hijau disiapkan di selatan bandara dengan panjang sekitar 5,3 kilometer membentang dari Pantai Glagah sampai Pantai Congot. Jenis sabuk hijau tidak hanya cemara udang, tetapi juga pule dan mahoni.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo Ariadi mengatakan jawatannya bekerja sama dengan beberapa instansi untuk mengiram cemara udang secara rutin.
"Kerja sama antara BPBD DIY, BPBD Kulonprogo, juga dengan Kodim 0731/Pamungkas Kulonprogo. Kami rutin menyiram empat kali dalam sepekan menggunakan tangki milik DPUPKP [Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman]," ujar Ariadi.
