Mohon perhatiannya, semua isi berita diblog ini adalah disalin dari berbagai sumber. Dan hanya sebagai arsip pribadi dan Group Komunitas Warga Kulon Progo.

Seluruh informasi termasuk iklan diblog ini bukan tanggung jawab kami selaku pemilik blog. Kami hanya Memberikan tempat kepada para pengiklan dan sebagai ,media sharing


 tarif jasa kami
KEMBALI KE HALAMAN AWAL – LC FOTOKOPI  *  TARIF JASA FOTOKOPI, PRINT, SCAN, KETIK, PRINT , DLL.   *   MELAYANI PRINT, PRINT COPY SECARA ONLINE


29 June 2015

Mancing Bersama di Polres Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Acara mancing bersama di kompleks
Mapolres Kulonprogo, Sabtu (27/6/2015), berlangsung cukup meraiah.
Setidaknya 300 peserta dari berbagai daerah datang menjadi peserta
mancing bersama yang digelar dalam peringatan HUT ke 69 Bhayangkara
tersebut.
Panitia dari Polres Kulonprogobahkan menebar sekitar 200 kilogram ikan
pada kolam yang disediakan untuk mancing bersama. Selain ikan lele
yang ditebar, di kolam itu juga telah ada ikan hasil budidaya Polres
Kulonprogosejak lama.
Suasana acara pun terasa begitu meriah. Para peserta berlomba
mendapatkan ikan dengan antusiasme tinggi meski Sabtu siang itu terasa
terik.
Mengusung misi agar terjaga kemitraan antara masyarakat dan Polri,
silaturahmi yang terjalin di lokasi pun tampak gayeng.
Seorang peserta dari Kokap, Susanto, mengatakan acara tersebut tepat
untuk mengisi waktu sembari menunggu waktu berbuka puasa. Selain itu,
dia juga cukup tertarik untuk mendapatkan hadiah berupa perangkat
elektronik dari panitia. "Yang jelas sangat menghibur. Kalau
berkelanjutan acara seperti ini malah bagus bisa akrab masyarakat dan
Polri," ungkapnya.
Dia sebagai masyarakat menyatakan siap untuk kerjasama dengan
kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
Jika memiliki informasi terkait tindak kejahatan, Susanto mengaku
bersedia untuk menginformasikannya kepada polisi.
Kapolres Kulonprogo, AKBP Yulianto, mengaku sengaja memilih acara
mancing bersama karena di Kulonprogoternyata banyak yang hobi mancing.
Melalui kegiatan itu, harapannya dapat mengakomodasi ketertarikan
masyarakat. "Kebetulan Polres punya kolam sendiri untuk dimanfaatkan,"
kata Kapolres.
Tidak hanya keasyikan mancing bersama, pada moment tersebut panitia
juga menyediakan hadiah menarik. Meski demikian, panitia tidak
memungut biaya bagi peserta yang mendaftar mancing bersama.
"Luar biasa antusiasmenya. Mereka bisa sekaligus ngabuburit dan
menunggu waktu buka," katanya. Menjelang sore usai gelar mancing
bersama, panitia juga membuka acara menangkap ikan bersama di salah
satu kolam di Polres. Mereka turun langsung ke dalam kolam dan
ramai-ramai menangkap ikan.
Kegiatan itu diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara masyarakat
dan Polri dalam memberantas kejahatan, menjaga keamanan wilayah
Kulonprogo.
"Ketika masyarakat menaruh kepercayaan kepada Polri, informasi apapun
akan masuk. Kami harap melalui kegiatan dapat ini menjalin hubungan
baik," ujarnya.( Tribunjogja.com)
Share:

Ditemukan Obat Kadaluwarsa Masih Beredar

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Razia rutin yang digelar petugas gabungan
Pemkab Kulonprogo terhadap produk kadaluwarsa, berbahaya dan tak layak
konsumsi, nampaknya belum meningkatkan kesadaran pedagang. Saat
merazia sejumlah toko kelontong dan minimarket di wilayah Kecamatan
Temon, Senin (29/06/2015), petugas masih menemukan belasan produk
makanan dan obat-obatan kadaluwarsa. Beberapa di antaranya bahkan
telah melewati masa kadaluwarsa dalam hitungan tahun.
Koordinator Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP
Kulonprogo, Debbie Hutabarat mengungkapkan, produk obat-obatan
kadaluwarsa langsung diamankan pihaknya karena dinilai berbahaya.
Pasalnya, produk ini sudah kadaluwarsa sejak beberapa tahun terakhir,
bahkan ada yang sejak tahun 2008. "Jenisnya balsam dan obat salep.
Sesuai aturan, barang yang masa kadaluwarsanya lebih dari tiga bulan
harus diamankan," tegas Debbie.
Selain obat-obatan, dalam razia di area pertama petugas juga menemukan
produk lain yang sudah kadaluwarsa seperti sabun bayi, bumbu racik
instan, juga kosmetik yakni bedak tabur. Di area kedua, petugas
menemukan produk kadaluwarsa lainnya yakni beberapa botol saos tomat,
satu kardus susu bubuk bayi dan beberapa bungkus susu bubuk sachets.
"Namun yang kedua, masa kadaluwarsanya belum terlalu lama. Kami tidak
memberikan sanksi, hanya memberikan penyuluhan dan meminta pemilik
toko untuk mengecek dagangan secara berkala," jelasnya.
Ditambahkan Debbie, razia rutin tersebut merupakan penegakan UU Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan serta UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Razia
produk kedaluwarsa juga dilakukan untuk mengawasi peredaran produk
makanan dan minuman menjelang Lebaran. "Petugas gabungan yang terlibat
terdiri dari dari Satpol PP, Disperindag ESDM dan Diskepenak
Kulonprogo," katanya.
Sementara itu, pemilik toko kelontong tempat ditemukan produk
kadaluwarsa, Satibi menyampaikan, produk yang sudah melewati masa
berlaku tersebut sudah disisihkan dari etalase. Ia mengaku tidak
pernah mengawasi pengecekan barang yang dilakukan karyawan secara
langsung. "Salep dan balsam itu sebenarnya sudah saya pisahkan, tapi
malah ada di etalase lagi," sesalnya.(Unt)
Share:

Karena hal ini, Bupati Hasto 'Mangkel'

KULONPROGO ( KRjogja.com) -Adanya warga masyarakat yang� membuang
sampah sembarangan di Jembatan Giripeni, membuat Bupati Kulonprogo dr
H Hasto Wardoyo SpOG (K) jengkel. Padahal Pemkab Kulonprogo saat ini
sedang berbenah mewujudkan Kota Wates menjadi kota yang indah, nyaman,
bersih dan sehat.
"Saya memang gemas, jengkel, karena Jembatan Giripeni yang
menghubungkan Wates dan Giripeni ini dikotori oleh warga masyarakat
yang tidak bertanggung jawab. Saat ini kita sedang berbenah-benah di
Kota Wates, malah warga masyarakat seenaknya membuang sampah di
sungai," kata Hasto yang dalam sidak diikuti Kepala Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) kebersihan dan Pertamanan DPU Tony SIP, Kepala
Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Ir Suharjoko MT, dan tokoh masyarakat
setempat drh Sabar Widodo.
Hasto begitu melihat banyak di sungai, langsung minta untuk
ditindaklanjuti oleh instansi terkait. "Sampah di sungai/jembatan ini
memalukan sekali. Saya harapkan kepada warga masyarakat untuk tidak
membuang di jembatan ataupun di tempat-tempat sembarang lainnya.
Karena sampah sumber penyakit, maka saya minta untuk menindaklanjuti
dengan membuat kelompok swadaya masyakat (KSM) dan minta kepada
Pemerintah Desa Giripeni untuk memperhatikan KSM, masyarakat yang
mengelola sampah. Kepada masyarakat diimbau jangan membuang sampah
sembarangan, kita ciptakan Kota Wates meskipun kecil tapi nyaman,
bersih, dan sehat," tandas Hasto.
Sementara itu, Kepala UPTD Kebersihan dan Pertamanan DPU Kulonprogo
Tony SIP mengatakan berdasar informasi, orang yang membuang sampah
diduga dilakukan pada malam hari. Dan warga setempat juga ingin
menangkap orang yang membuang sampah tersebut, namun hingga saat ini
belum kena.
"Tadi KLH akan segera memasang spanduk peringatan untuk tidak membuang
sampah di sungai/jembatan. Sedangkan untuk pembentukan KSM, sebenarnya
di Kota Wates sudah mempunyai KSM yakni KSM Melati dan Pengasih juga
ada," ujarnya.(Wid)
Share:

Bupati Safari Subuh di Lokasi Bandara

KULONPROGO ( KRjogja.com) -Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo
SpOG(K), Minggu (28/6/2025) melaksanakan Safari Subuh di lokasi
rencana akan dibangun bandara di Masjid Faqih Pedukuhan Dukuh Desa
Sindutan Kecamatan Temon.
Hasto mengungkapkan Safari Subuh sebenarnya dilakukan sama seperti
Safari Tarawih. Tapi dalam Safari Subuh memerlukan energi tersendiri,
bangun lebih awal, sahur dan menuju lokasi. Safari Subuh di Sindutan
ini merupakan yang kedua, setelah sebelumnya dilaksanakan pula di
wilayah calon bandara yang lain di wilayah Temon. "Alhamdulillah
jamaah Subuh di Sindutan cukup banyak. Safari Subuh dilakukan pula ke
tempat yang lain, tidak hanya calon lokasi bandara," kata Bupati.
Bupato menyatakan dengan Safari Subuh ini pihaknya ingin menjalin
silaturahmi dan ukhuwah kebersama sesama warga masyarakat yang merasa
memiliki, yakni kesamaan untuk ingin memajukan dan mengembangkan
Kulonprogo.
Bupati dalam kesempatan itu mensosialisasikan tiga peraturan daerah
(perda) yang akan dan sudah disahkan oleh DPRD Kulonprogo. Yakni Perda
Pemilihan Dukuh, Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Perda Larangan
Hiburan Malam. Dalam Perda Pemilihan Dukuh, Kulonprogo merupakan
satu-satunya kabupaten yang membuat perda tentang pengisian perangkat
daerah, yakni tidak pilihan langsung, dan ini menjebol tatanan yang
lama.(Wid)
Share:

28 June 2015

Banyak Orang Buang Sampah di Sungai Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Sebuah pesan singkat berisi laporan
banyaknya sampah dan pencemaran di kawasan sungai di bawah Jembatan
Giripeni membuat Bupati Hasto Wardoyo penasaran.
Minggu (28/6/2015), Bupati Kulonprogolangsung mengajak jajaran DPU dan
KLH untuk melakukan inspeksi ke lokasi.
Pemandangan di bawah Jembatan Giripeni itu persis seperti isi pesan
singkat yang diterimanya.
Bupati geram dan kecewa karena masih saja ada orang tak
bertanggungjawab yang membuang sampah sembarang ke sungai. Dia
memerintahkan instansi terkait untuk segera menindaklanjutinya.
Kabid Pertamanan dan Kebersihan DPU Kulonprogo, Tonny, merupakan salah
seorang yang ikut dalam inspeksi tersebut. Menurutnya, bupati
mendapatkan pesan singkat tersebut dari warga Giripeni.
"Isinya melaporkan ada pencemaran SungaiGiripeni. Ironisnya
sampah-sampah itu diduga bukan dari warga Giripeni," kata Tony. Sesuai
laporan itu, menurutnya, aksi membuang sampah oleh orang tak
bertanggungjawab dilakukan pada malam hari. Pelapor melihat ada orang
datang dari arah selatan dan membuang sampah ketika sampai di jembatan
itu ketika malam.
Menurutnya, warga Giripeni sebenarnya memiliki KSM pengelolaan sampah
dan mengelolanya dengan baik. Sayangnya, ulah orang tak
bertanggungjawab telah mengotorinya.
"Nanti akan ada pengawasan ketat dari warga agar pelakunya dapat
ditangkap," katanya.
Bupati Hasto mengaku kecewa dan geram dengan pemandangan kumuH di
jembatan tersebut.
Selain karena ada ulah orang tak bertanggungjawab, kotornya sungai itu
sangat disayangkan karena jembatan itu merupakan penghubung wilayah
kota.
Hasto mengatakan permasalahan itu agar segera ditindaklanjuti. Selain
merusak pemandangan, menumpuknya sampah di sungai menjadi sumber
penyakit.
"KSM pengelola sampah harus dioptimalkan," jelasnya.( Tribunjogja.com)
Share:

Ikan Asin Berformalin Ditemukan Lagi

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Ikan asin berformalin ditemukan lagi oleh
Satpol PP bersama Tim Terpadu di Pasar Jombokan di Tawangsari
Pengasih dan Pasar Temon, Kamis (25/6/2015). Di Pasar Jombokan,
petugas menemukan sekitar 4 ons ikan asin berformalin dari satu
pedagang, yakni ikan asin jenis sero (2,5 ons), teri nasi 1 ons, dan
kacangan hampir 1 ons. Di Pasar Temon didapati 5 kilogram ikan asin
kacangan dari satu pedagang.
"Ikan asin berformalin di Pasar Jombokan disita petugas untuk
dimusnahkan, sebab kandungan formalinnya tinggi mencapai 100 ppm.
Sedangkan yang di Pasar Temon, pedagangnya diminta supaya tidak
menjualnya dan dikembalikan pada distributor," kata Kasi Penegakan
Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kulonprogo, Qumarul Hadi.
Dikatakan Qomarul, ikan asin berformalin (bahan yang biasa dipakai
mengawetkan mayat), kebanyakan berasal dari luar daerah. "Agar bisa
ditindaklanjuti, kami akan melakukan koordinasi dengan Pemda DIY.
Bulan Ramadan ini pengawasan dan perlindungan konsumen lebih
diintensifkan yakni dilakukan 10 kali operasi terpadu, dan pengawasan
secara mandiri dari SKPD, total lebih dari 20 kali operasi," ujarnya.
Selain ikan asin, petugas juga mengambil sampel sejumlah makanan dan
minuman yang ditengarai memakai pewarna bukan makanan (rodamin b atau
teres). Di antaranya kerupuk, rengginan, minuman cendol, pacar cina,
dan bakso yang diduga berformalin/boraks. Makanan dan minuman yang
dicurigai tersebut bercirikan warna menyala.(Wid)
Share:

27 June 2015

Menteri Agraria Sarankan RTRW Permukiman Kulonprogo Diubah

Metrotvnews.com, Jakarta:Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry
Mursyidan Baldan menyarankan pemerintah Yogyakarta mengubah rencana
tata ruang wilayah untuk menemukan solusi membangun Bandara
Kulonprogo.
"Yang harus kita buat adalah RTRWyang diperlukan untuk membuat sebuah
areal permukiman, bukan RTRW untuk membuat bandara," kata Kepala Badan
Pertahanan Nasional itu, ditemui usai buka puasa bersama, di Jakarta,
Kamis (25/6/2015).
Ia menambahkan persoalan saat ini bukan lagi pada penentuan lokasi
untuk membangun Bandara Kulonprogo. "Yang menjadi persoalan justru ke
mana warga (yang terdampak) akan dipindah," jelasnya.
Kalau relokasi dilakukan ke daerah permukiman, maka tak akan menjadi
persoalan. Sebaliknya, jika direlokasi ke lahan yang tak diperuntukan
bagi permukiman, itu yang bermasalah. "Nah, di sini kami menyarankan
untuk mengubah RTRW yang ada menjadi RTRW permukiman," katanya.
Pada Selasa, 23 Juni, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta
memenangkan gugatanwarga Kulonprogo. Gugatan tersebut terkait surat
keputusan Gubernur DIY yang keluar pada 31 Maret 2015 mengenai Izin
Penatapan Lahan (IPL) pembangunan bandara di Kabupaten Kulonprogo.
"Memutuskan mengabulkan gugatan mengenai Keputusan Gubernur DIY
terkait IPL pembangunan bandara di Kulonprogo," kata Hakim Ketua Indah
Triharyanti dalam persidangan di PTUN Yogyakarta.
Majelis hakim berpendapat, IPL mengenai rencana pembangunan bandara
itu dianggap bertentangan dengan asas kepentingan umum. Sebab, dalam
aturan yang tercantum pada RTRW Jawa-Bali dan RTRW Nasional, tidak
tercantum wilayah Kulonprogo bisa dibangun bandara.
(UWA )

kiriman ini diarsipkan di:

http://infokwkp.blogspot.com
Share:

DPD Desak Sultan Tetap Bangun Bandara Baru

Metrotvnews.com, Yogyakarta:DPD RI mendesak Pemerintah Yogyakarta
membangun bandara baru. Alasannya, Bandara Adisutjipto dianggap sudah
terlalu sibuk dan melebihi kapasitas penerbangan.

"Tadi kita mau mendarat harus muter-muter 20 menit terlebih dahulu.
Ini kan tidak efisien. Jadi, saya pikir sudah sangat mendesak.
Contohnya, parkir pesawat kan mestinya 14 dan baru bisa tujuh pesawat.
Kita dorong kepada pemerintah untuk segera bangun," ujarnya Ketua
Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, saat berkunung ke Bandara
Adisutjipto, Yogyakarta, Rabu (24/6/2015).
Menurut Parlindungan, bandara merupakan salah satu kunci dari
perekonomian daerah. Terlebih, Yogyakarta memiliki potensi pariwisata
yang menjadikan mobilitas orang yang datang cukup tinggi.

Terkait masalah hukum, pihaknya mempersilakan Pemerintah Yogyakarta
untuk menyelesaikan. Parlindungan mengklaim sudah bertemu dengan warga
Kulonprogo penolak pembangunan bandara dan tim yang akan membangun
bandara.

"Empat sampai lima bulan kita akan ke Kulonprogo. Kita sudah mendengar
mereka dan proses hukum kita tidak campuri," ujarnya.
Pihaknya menyarankan Pemerintah Yogyakarta memberikan ganti rugi yang
sesuai kepada warga penolak pembangunan bandara di Kulonprogo.
Menurutnya, diperlukan pendekatan khusus dan humanis agar proses
pembangunan bandara dapat berjalan.

Sebelumnya, Selasa (23/6/2015) kemarin, Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Yogyakarta mengabulkan gugatan warga Kulonprogo yang tergabung
dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) terhadap Izin Penetapan Lokasi (IPL)
Bandara di Temon, Kulonprogo.
Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Indah Tri Haryanti menyatakan
pembangunan bandara tidak ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Nasional dan Provinsi. Majelis hakim memutuskan SK Gubernur Nomor
68/KEP/2015 tentang IPL Pembangunan Bandara gugur dan dibatalkan.
Majelis hakim juga memerintahkan Gubernur Yogyakarta mencabut SK yang
dikeluarkan pada 31 Maret itu.
(UWA )
kiriman ini diarsipkan di:

http://infokwkp.blogspot.com

http://kwkp.blogspot.com
Share:

Perajin Kulon Progo keluhkan sepinya kunjungan wisatawan

Kulon Progo (ANTARA News) - Perajin serat alam Desa Wisata Salamrejo
Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluhkan sepinya
kunjungan wisatawan sehingga menyebabkan permintaan kerajinan di
showroom sepi.
Pj Kepala Desa Salamrejo Surana di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan Desa
Wisata Salamrejo mendapat dukungan dari Lembaga Bimbingan Kerja (LBK)
dan pemkab dengan mendapat bantuan kios pemasaran beserta pendopo yang
disebut Bale Langit.

"Kios disediakan secara cuma-cuma, tapi kalau hanya mengandalkan buka
kios setiap hari, perajin bisa langsung gulung tikar, tidak punya
penghasilan. Kunjungan wisatawan sangat minim," kata Surana.

Ia mengatakan perajin menjual hasil kerajinannya di rumah. Mereka
membuat showroom sendiri. Sehingga wisatawan yang menginginkan
kerajinan bisa langsung ke rumah perajin.

"Sejauh ini, wisatawan yang berkunjung masih sebatas tamu dari
dinas-dinas, misalnya kunjungan studi banding dari daerah lain.
Wisatawan yang secara khusus untuk berkunjung belum ada," katanya.

Padahal, kata Surana, Pemerintah Desa Salamrejo dan pelaku kerajinan
telah mempromosikan melalui media sosial atau promosi dengan bekerja
sama dengan pelaku biro perjalanan.

"Promosi melalui biro perjalanan dan melalui media sosial belum
efektif untuk mendongkrak kunjungan wisatawan di Desa Wisata
Salamrejo," katanya.

Ia mengatakan perajin serat alam sendiri memasarkan kerajinannya
secara online dan bekerja sama dengan pihak ketiga seperti buyer.
Perajin membuat kerajinan sesuai permintaan," katanya.

Anggota DPRD Kulon Progo dari Fraksi PKS Ajrudin Akbar mengatakan
perajin perlu mendapat pendampingan dan pembinaan dari Dinas Koperasi
dan UMKM serta Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
(Disbudparpora) dalam memasarkan kerajinannya dan mempromosikan
potensi wisatanya.

"Jangam sampai mereka dibiarkan tanpa pendampingan. Kalau perlu,
mereka dibantu pemasarannya dan fasilitas penunjang lainnya," katanya.

Editor: B Kunto Wibisono

kiriman ini diarsipkan di:
http://infokwkp.blogspot.com
http://kwkp.blogspot.com
Share:

17 Desa Dapat Hibah Buku

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Sebanyak 17 Perpustakaan Desa (Perpusdes)
di Kulonprogo mendapatkan hubah buku dari Badan Perpustakaan dan Arsip
DIY dalam rangka pengembangan dan pengelolaan perpustakaan. Dengan
bantuan tersebut, maka seluruh desa di Kulonprogo (87 desa) telah
memiliki perpustakaan desa.

Bantuan Hibah ke-17 perpusdes berupa buku bacaan sejumlah 600
eksemplar, 2 Rak buku, buku inventaris dan paket alat tulis kantor
(ATK). Sebanyak 17 desa pada enam kecamatan yang mendapatkan
distribusi bantuan buku masing-masing, Desa Jatimulyo dan Purwosari
(Kecamatan Girimulyo), Desa Banjaroya (Kalibawang), Desa Karangsari
dan Sidomulyo (Pengasih). Selain itu Desa Cerme, Pleret, Tayuban,
Bugel (Panjatan), Desa Kebonharjo dan Purwoharjo (Samigaluh), Desa
Kalidengen, Jangkaran, Kaligintung, Kedundang, Kulur dan Temon Kulon
(Temon).

"Hibah buku tersebut bertujuan untuk mengembangkan perpusdes di
seluruh wilayah DIY. Dengan adanya bantuan ke-17 perpustakaan desa
ini, seluruh desa di kulonprogo telah memiliki perpusdes," kata Kepala
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kulonprogo, Ir Supriyo di Wates,
Sabtu (27/06/2015).

Dijelaskan Supriyo, selain bantuan berwujud barang, BPAD DIY akan
memberikan pula pelatihan berupa Bimbingan Teknis (bimtek) Pengelola
Perpustakaan Desa. "Bimtek diharapkan ada kader-kader pustakawan di
desa yang mampu mengelola, melestarikan bahan pustaka, serta
memasyarakatkan minat dan budaya membaca di desanya," ujarnya.

Pengembangan perpusdes di Kulonprogo juga melibatkan Perpusda dalam
hal bimbingan, pembinaan, pendampingan dan pelatihan. Perpusdes ini
diharapkan akan mampu menambah informasi, wawasan, pengetahuan dan
ikut mencerdaskan masyarakat.(Wid)
Share:

25 June 2015

Kulonprogo Siapkan Pemenangan Kasasi

WATES ( KRjogja.com)-Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG (K)
menegaskan, pemkab dan tim lokal akan mensupport penuh langkah yang
ditempuh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dengan menyiapkan bahan-bahan
yang diperlukan dalam proses mengajukan kasasi.
Hal tersebut sebagai tindaklanjut atas keputusan Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Yogyakarta yang mengabulkan tuntutan 43 warga Paguyuban
Wahana Tri Tunggal (WTT) terkait penerbitan Surat Keputusan (SK)
Gubernur Nomor 68/Kep/2015 tentang Izin Penetapan Lokasi (IPL)
Pengembangan Bandara Baru di Temon Kulonprogo.

"Karena dokumen-dokumen kasasi ada, tidak perlu sidang. Mengingat
penilaian dokumen menjadi sangat penting maka Pemkab Kulonprogo dan
tim lokal akan memberikan kontribusi support dengan menyiapkan
bahan-bahan yang akan dipakai kasasi. Di tingkat kasasi itu yang
paling penting materinya, jadi bukan proses bandara seperti
sosialisasi, konsultasi publik, tim keberatan. Sudah tidak itu, di
luar itu," tegas Bupati Hasto mengenai langkah-langkah yang akan
ditempuh Pemkab Kulonprogo menyusul keputusan PTUN Yogyakarta yang
memenangkan gugatan warga WTT terkait diterbitkannya IPL
Pengembangan Bandara Baru di Kulonprogo oleh Gubernur DIY Sri Sultan
HB X pada 31 Maret 2015 silam.

Dijelaskan, kelemahan-kelemahan IPL, sehingga gugatan WTT menang,
adalah dianggap belum sesuai antara IPL dengan Peraturan Daerah
Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) yang ada di Pemerintah DIY.
"Interesnya di situ. Meski itu bukan gugatan WTT, tapi itu hal lain
yang dianggap IPL belum sesuai dengan RTRW DIY. Kalau kabupaten sudah
sesuai karena kita sudah menyebutkan pengembangan bandara di Temon,"
jelas dr Hasto.

Dokumen yang disiapkan untuk bahan kasasi, Perda tentang Zonasi
Rentang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, mekanisme pembuatan Perda RTRW
ada satu jenjangnya seperti konsultasi ke gubernur, Kementerian PU
tentang RTRW dan lainnya, semua perda ada rekomendasinya bahwa itu
disetujui. Perda pendukung juga penting disiapkan seperti Perda
Zonasi. Bupati optimis Pemda DIY maju dan menang kasasi. "Meski
tidakover confidence, tapi kita optimis," katanya.

Hasto menambahkan, perihal RTRW sebenarnya semua sudah diakui negara.
Semua paham bahwa tidak ada kebijakan yang menelantarkan masyarakat.
Kalau yang kemarin tuntutannya adalah belum dianggap mendengarkan,
banyak hal yang dianggap melalaikan, padahal itu sudah dianggap sah
oleh pengadilan karena semua unsur dari sosialisasi dan sebagainya
sudah terpenuhi. Pengembangan bandara sesuai pasal 21, 22, 23 Perda
RTRW DIY dipersepsikan kata-kata Adisucipto, maka itu hanya berlaku
untuk Adisucipto.
"Itu merupakan persepsi hakim dan yang dipakai membatalkan IPL di luar
dugaan. Kebetulan semua ranah gubernur atau Pemerintah DIY, baik IPL
maupun perdanya. "Kalau dengan perda kita sudah sesuai, karena kita
memang sudah ada RTRW yang menetapkan itu untuk bandara,"
tegasnya.(Rul)
Share:

118 Titik Rawan Kekeringan di Kulonprogo

KULONPROGO (KRjogja.com) - Di Kabupaten Kulonprogo ada 118 titik rawan kekeringan yang terdapat pada tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo, Kokap, Pengasih, Sentolo, dan Panjatan. Namun hingga saat ini propasal permohononan dropping air ternyata belum ada.   "Sebanyak 118 titik tersebut berdasarkan data tahun 2014. Yang masuk wilayah perbukitan Menoreh yakni Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo dan Kokap. Sedangkan wilayah bawah yakni sebagian Sentolo, sebagian Panjatan, dan sebagian Pengasih," ungkap Kasi Kegawatdaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kulonprogo Suhadiyana. Dimungkinkan, kata Suhadiyana, ada beberapa yang kekeringannya dapat sedikit teratasi dengan adanya pipanisasi seperti di Purwosari Girimulyo. "Tapi kita tunggu saja apakah nanti masih ada permohonan dropping atau tidak untuk wilayah yang telah ada pipanisasinya," ujarnya, Rabu (24/6/2015). Permohonan proposal diprediksikan akan mulai terasa sekitar bulan Juli. Seperti Desa Krembangan Kecamatan Panjatan, beberapa tahun lalu jarang dropping air, tapi tahun kemarin ada permintaan dropping air. Daerahnya merupakan daerah banyak perbukitan kapurnya.  "BPBD, tetap mempersiapkan armadanya dalam mengatasi kekeringan lewat dropping air. Pelaksanaannya nanti tetap akan dibantu relawan, Tim Reaksi Cepat (TRC), Tagana, serta koordinasi dengan Dinsosnakertransa maupun Tagana," katanya. (Wid)
Share:

24 June 2015

RTRW Harus Diubah Jika Ingin Bangun Bandara Kulonprogo

Metrotvnews.com, Yogyakarta:Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),
Sri Sultan Hamengkubuwono X dipersilakan membangun bandara di
Yogyakarta. Namun, sebelum membangun, Sultan disarankan mengubah
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan Jawa-Bali.

"Dalam Perda Provinsi dan Perpres tentang tata ruang Jawa-Bali,
bandara sebatas di Adisutjipto, Yogyakarta dan Adi Sumarmo, Solo, Jawa
Tengah," kata koordinator penasihat hukum warga Kulonprogo dalam
persidangan gugatan Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan bandara,
Rizky Fatahillah, Selasa (23/6/2015).

Rizky mengungkapkan hal itu setelah majelis hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, Indah Triharyanti, menerima gugatan
warga Kulonprogo atas IPL pembangunan bandara yang telah dikeluarkan
Gubernur DIY.

Dalam persidangan yang berlangsung hampir dua jam itu, majelis hakim
berpendapat rencana pembangunan bandara di Kulonprogo bertentangan
dengan RTRW Jawa-Bali dan RTRW Nasional.
Rizky menilai hakim telah memimpin dan bertindak dengan baik selama
proses tersidangan. Termasuk mengabulkan gugatan warga Kulonprogo dari
Desa Sindutan, Palihan, Kebunrejo, Jangkaran, dan Glagah yang terancam
terkena dampak pembangunan bandara.

"Jika ingin membangun (bandara di Yogyakarta), ubah dulu PP tentang
RTRW nasional hingga provinsi," ujar Rizky.

Lebih lanjut, Rizky menyatakan siap menanggapi jika pihak Gubernur DIY
melakukan kasasi atas putusan PTUN Yogyakarta. Ia menegaskan apabila
akan dilakukan penambahan kapasitas bandara harus dilakukan di Bandara
Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah. "Jika ada penambahan dikumpulkan di
Adi Sumarmo," katanya.

(UWA)
Share:

Kisruh Bandara Kulon Progo, Hakim PTUN Menangkan Warga

TEMPO.CO,Yogyakarta- Penasihat hukum warga Kulon Progo, Yogyakarta,
yang menggugat Izin Penempatan Lokasi bandara mengapresiasi putusan
hakim. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mengabulkan
tuntutan pembatasan Izin Penempatan Lokasi yang tertuang dalam
keputusan gubernur.�

"Kami sangat mengapresiasi putusan hakim. Jikalau pihak tergugat akan
kasasi, itu memang hak mereka," kata pengacara Wahana Tri Tunggal dari
Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Rizki Fatahillah, Selasa, 23 Juni
2015

Sejak awal, kata dia, peraturan daerah Kabupaten Kulon Progo tentang
rencana tata ruang wilayah (RTRW) tidak cukup menjadi pegangan dalam
menerbitkan Izin Penempatan lokasi pembangunan bandar udara. Isi
peraturan itu juga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Selasa, 23
Juni 2015, ketua majelis hakim, Indah Tri Haryanti, memerintahkan
tergugat, yaitu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencabut
Izin Penempatan Lokasi.

Izin itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan
untuk Pengembangan Bandara Baru. Hakim juga menghukum tergugat untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp 170 ribu. "Obyek sengketa kami
nyatakan batal," kata hakim Indah.

Alasan hakim memenangkan gugatan warga Kulon Progo ini adalah Izin
Penempatan Lokasi pembangunan bandara baru itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan tentang RTRW, meliputi Peraturan
Pemerintah tentang RTRW nasional, dan Perpres tentang RTRW Jawa-Bali.
Bahkan peraturan yang bertentangan dengan Izin Penempatan Lokasi
adalah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang RTRW.�

Menurut hakim, dalam peraturan-peraturan itu hanya terdapat rencana
pengembangan Bandara Adisutjipto dan Adi Sumarno. Dalam Izin
Penempatan Lokasi itu, Gubernur hanya mengacu pada proyek bandara baru
seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
tentang RTRW. "Majelis memberikan waktu kepada tergugat untuk
mengajukan kasasi," kata hakim Indah.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Dewo Isnu
Broto Imam Santoso menyatakan akan melakukan upaya hukum lebih tinggi.
Yaitu akan mengajukan kasasi. Namun sebelumnya akan membahas dulu
bersama tim. "Dengan putusan ini, sementara proses pembangunan bandara
berhenti," katanya.

MUH.SYAIFULLAH
Share:

23 June 2015

AKSI SOSIAL : KNRP Ajak Warga Kulonprogo Bantu Palestina

Harianjogja.com, KULONPROGO– Dukungan spritual dan materi menjadi hal
yang sangat dibutuhkan oleh warga Palestina. Komite Nasional Rakyat
Palestina (KNRP) gelar tabligh akbar untuk menggalang bantuan dari
masyarakat Kulonprogo di Gedung Kaca Pemkab Kulonprogo, Sabtu
(20/6/2015).

Ketua KNRP Nasional Suripto mengatakan, lembaga ini mempelopori agar
masyarakat Indonesia memahami dan menyadari penderitaan masyarakat
Palestina. Hingga saat ini, rakyat Palestina masih harus merasakan
penjajahan yang dilakukan oleh Israel.

"Terutama anak-anak Palestina, mereka masih merasa diintimidasi oleh
aparat Israel. Saat berangkat sekolah harus digeledah dan diperiksa,"
ujar Suripto.

Suripto mengungkapkan, dalam tabligh akbar tersebut KNRP tidak hanya
menggalang dana untuk diberikan kepada rakyat Palestina. Bantuan doa
dan dukungan dari masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat
Kulonprogo juga sangat penting. Selain itu, bantuan relawan juga amat
dibutuhkan lembaga sosial kemanusiaan ini.

Lebih lanjut Suripto menjelaskan, bentuk bantuan relawan diberbagai
bidang juga sangat strategis. Dia menyebutkan, rusaknya bangunan
Masjidil Aqsa membutuhkan bantuan dari relawan Indonesia yang mampu
membantu di bidang pembangunan.

"Seperti yang diketahui, masjid ini adalah bagian dari sejarah Islam,
yaitu Isra' Miraj. Butuh peranan relawan pembangunan untuk memperbaiki
bangunan ini. Selain itu, relawan pendidikan untuk bisa membantu
anak-anak Palestina," jelas Suripto.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menambahkan, sudah menjadi kewajiban
masyarakat dunia untuk membantu sesama. Hasto menuturkan, kegiatan
sosial yang dilakukan KNRP tidak terlepas dari cita-cita bangsa
Indonesia. Di mana dalam dasar negara telah dituliskan, bangsa
Indonesia juga memiliki peranan untuk memerdekakan seluruh bangsa di
dunia.

"Maka dari itu, kegiatan ini kami harap dapat turut memacu masyarakat
Kulonprogo untuk turut serta membantu Palestina," imbuh Hasto
Share:

22 June 2015

Tambak Udang Muncul di Kulonprogo, Satpol PP Tak Pegang Data

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Beberapa tambak udang baru diduga
bermunculan di sepanjang pesisir selatan Kulonprogo. Bupati Hasto
Wardoyo bahkan mendengar ada di antaranya yang muncul di pesisir
wilayah Temon.

Menurutnya, keberadaan tambak udang dengan jarak hanya beberapa puluh
meter dari bibir pantai melanggar peruntukan kawasan.

Apalagi jika berada di kawasan calon lokasi bandara baru, wilayah
tersebut akan menjadi lokasi bandara pasca terbitnya IPL.

"Kalau munculnya pasca terbitnya IPL bandara, ketika pembangunan
dimulai mereka tidak bisa mendapat gantirugi," kata Bupati, Minggu
(21/6/2015).

Hasto mengatakan selama ini cukup banyak tambak udang di pesisir
selatan Kulonprogotidak berizin. Keberadaan tambak udang itu
rencananya akan diinventarisasi untuk mendapatkan data tambak yang
berizin dan yang tidak.

Selain itu, pemilahan juga akan dilakukan mengenai masalah
lingkungannya. Jika nantinya ditemukan kerusakan lingkungan akibat
tambak udang, menurutnya, dapat dijerat melakukan perusakan lingkungan
hidup.

Sebab itu, Bupati menyatakan perlunya hati-hati dan kecermatan bagi
siapapun yang membuka tambak udang di pesisir pantai selatan.

Komitmen untuk melakukan penertiban tambak udang ini juga pernah
diungkapkan Gubernur DIY beberapa waktu lalu. Menurutnya, keberadaan
tambak udang di sempadan pantai melanggar.

Kepala Satpol PP Kulonprogo, Duana Heru Supriyanto, mengatakan sejauh
ini pihaknya tidak memegang data keberadaan tambak udang.
Pasalnya, masalah tersebut merupakan bagian dari kebijakan daerah yang
saat ini ditangani bagian perekonomian daerah.

Selain itu, menurutnya, setiap kecamatan juga telah diminta mendata
keberadaan tambak udang di wilayahnya.

"Penertibannya juga menjadi kewenangan kepolisian karena diduga
melanggar undang-undang lingkungan hidup," katanya.( Tribunjogja.com)
Share:

Kulonprogo Godok Rencana Kepariwisataan 2015 - 2025

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Pemkab Kulonprogomulai merasa tidak
selayaknya sektor kepari wisataan terlalu lama ditelantarkan.
Potensinya ada. Terbukti, retribusi kawasan wisataPantai Glagah
merupakan penyumbang pemasukan terbanyak.

Bupati Hasto Wardoyo bahkan telah menyampaikan draf Raperda tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepari wisataan Daerah (Ripparda) Tahun
2015-2025 pada Rapat Paripurna, di Gedung Dewan.

Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati, dikonfirmasi pada Minggu
(21/6/2015), mengatakan Ripparda tersebut mulai dibahas oleh pansus.

"Harapannya adanya danais dan perkembangan empat megaproyek
Kulonprogomendukung dan perlu terobosan kepari wisataan. Kita kaya
tetapi potensi pari wisatabelum digarap optimal," ujar Akhid, Minggu
(21/6/2015).

Dalam pembahasan nanti, dewan rencananya akan menentukan titik
prioritas kepari wisataan. Selain itu juga mengenai strategi
pengembangannya.

Tak kalah penting adalah adanya perda berarti memiliki kepastian hukum
yang memungkinkan kerjasama pihak ketiga.

"Akan seperti apa kerjasamanya nanti dibahas di pansus," lanjutnya.(
Tribunjogja.com)
Share:

20 June 2015

Kulonprogo Perbaiki Jalan Jelang Mudik Lebaran

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Infrastruktur jalan yang diprediksi bakal
menjadi jalur maupun pusat keramaian saat Lebaranmenjadi perhatian
pemerintah.

Untuk melakukan perbaikan jalan pada titik tersebut, Pemkab Kulonprogo
menganggarkan Rp2,18 miliar.

Kepala DPU Kulonprogo, Sukoco, mengatakan perbaikan jalan dengan
anggaran sebesar itu mencakup jalan sepanjang lebih kurang 106,5
kilometer.

"Perbaikan sudah dimulai. Kami juga telah rapat persiapan jalur mudik
Lebaranbersama kepolisian," katanya, Kamis (18/6).

Beberapa titik menjadi prioritas adalah jalur-jalur penunjang akses
atau jalur mudik utama, jalur perbelanjaan, wisata dan pusat keramaian
yang lainnya.

Dia mengaku juga masih melakukan inventarisasi jalur keramaian lain
yang mungkin masih ada.

Pasalnya, pada masa lebaran diperkirakan jalur-jalur di Kulonprogo
akan mengalami kenaikan volume kendaraan.

"Perkiraan kami peningkatan itu terjadi di semua kecamatan secara
merata. Perhitungan kami total sepanjang 106,5 kilometer jalan
kabupaten itu," katanya.
Kabid Bina Marga, Gusdi Hartono, menyatakan perbaikan jalan persiapan
lebaran itu sudah dimulai sejak sebulan lalu. Dia meyakini perbaikan
itu bakal selesai pada pertengahan ramadan.
Hasil inventarisasi kerusakan jalan itu, disebutkan, antara lain
berupa jalan berlubang, retak, dan permukaan tidak rata.
" Lebarannanti kami harap sudah bisa digunakan. Untuk jalan provinsi
dan nasional menjadi kewenangan mereka karena itu jalur mudik utama,"
jelasnya.( tribunjogja.com)
Share:

Manfaatkan Posdaya, Ekonomi Produktif Jalan Terus

KULONPROGO ( KRjogja.com)-Tahun 2015 ini pos pemberdayaan keluarga
(Posdaya) Kabupaten Kulonprogo mulai memberikan bantuan benah rumah
dan ekonomi produktif bagi keluarga tidak mampu. Untuk tahun pertama,
bantuan benah rumah diberikan kepada Suto Mulyo Utomo warga Pereng
Bumirejo Kecamatan Lendah, karena rumahnya tidak layak huni. Bantuan
diserahkan Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) dengan wujud
uang dan kambing.
"Bantuan benah rumah baru pertama kali diberikan oleh posdaya berupa
uang Rp 10 juta dari CSR Paguyuban Pengelola Toko Milik Rakyat
(Tomira). Bantuan ini diberikan karena rumahnya pak Suto tidak layak
huni. Karena rumahnya berada di atas tanah saudaranya, maka hanya
dilakukan benah rumah, dan saudaranya juga sudah mengizinkan untuk
dibenahi," ujar Ketua Tim Pembina Posdaya Kulonprogo Dra Hj Sri
Harmintarti MM, Kamis (18/6/2015).
Selain bantuan benah rumah, karena kemiskinannya dan tidak punya
usaha, Tim Pembina Posdaya setelah ada pendataan pemetaan maka Suto
Mulyo Utomo diberikan bantuan untuk usaha. Bantuan berupa ternak,
yakni dua ekor kambing dan kandang dari KSU Posdaya Pengasih.(Wid)
Share:

19 June 2015

KESEMPATAN KERJA : Rumah Potong Ayam di Kulonprogo Serap 300 Tenaga Kerja

Harianjogja.com, KULONPROGO– Rumah Potong Ayam (RPA) yang akan
dikembangkan di Desa Pleret, Panjatan segera dibangun. Pengembangan
perusahaan di wilayah kecamatan ini diharapkan dapat membuka lapangan
kerja bagi masyarakat sekitar.
"Keberadaan perusahaan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi
masyarakat sekitar. Sejalan dengan Bela Beli Kulonprogo, perusahaan
ini dapat memberdayakan masyarakat Kulonprogo," ujar Bupati Kulonprogo
Hasto Wardoyo saat membuka acara peletakan batu pertama pembangunan
Rumah RPA PT Jaya Makmur Prayoga Sentausa, Rabu (17/6/2015).
Hasto mengungkapkan, kabupaten ini masih membutuhkan uluran tangan
investor. Dia mengatakan, bantuan yang diharapkan yakni kerjasama
dengan masyarakat guna memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi
rakyat, terutama bagi masyarakat di desa tersebut.
Selain itu, Hasto menuturkan, peranan investor yang akan menanamkan
investasi di kabupaten ini diharapkan dapat turut menerapkan one
village one sister company. Target yang akan dicapai dari penerapan
program ini yakni untuk mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
"Upaya yang dapat dilakukan yakni dengan mengoptimalkan program
corporate social responsibility [CSR]. Selain itu, tidak boleh ada
pungutan tidak resmi," tegas Hasto.
Dirut PT Jaya Makmur Prayoga Sentausa Bram Setyawan berharap,
keberadaan rumah potong ayam ini diharapkan tidak hanya dapat
menyuplai kebutuhan ayam potong di wilayah ini. Dia mengungkapkan, ke
depan dengan dibangunnya perusahaan ini dapat membuka lapangan kerja
bagi masyarakat Desa Pleret maupun masyarakat Kulonprogo secara umum.
"Kami menempati lahan seluas dua hektare. Kapasitas pemotongan ayam
paling tidak mencapai tiga juta ekor ayam per tahun," ujar Bram.
Sementara itu, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
(BPMPT) Kulonprogo Agung Kurniawan menambahkan, nilai investasi awal
yang diajukan perusahaan tersebut mencapai Rp1 miliar di triwulan
pertama. Penyerapan tenaga kerja yang akan dibutuhkan oleh perusahaan
ini cukup banyak. Pasalnya, paling tidak penyerapan tenaga kerja
mencapai 300 orang.
"Wilayah ini [Panjatan] masih memiliki potensi investasi yang baik.
Sesuai aspek tata ruang, kecamatan ini lebih cocok untuk sektor jasa
perdagangan. Apalagi saat ini jalur Daendels sedang diperlebar dan
banyak perusahaan-perusahaan pergudangan yang tertarik untuk
menanamkan investasinya di sini," jelas Agung.
Share:

Kasus Narkoba di Kulonprogo Naik

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Di Kabupaten Kulonprogo tahun 2014 kasus
penyalahgunaan narkoba yang diproses hukum ada delapan kasus.
Dibandingkan tahun 2013 yang ada lima, jumlah kasus 2014 meningkat.

Berdasarkan data dari Satresnarkoba Polres Kulonprogo, kasus tertinggi
terjadi pada 2010 sebanyak 13 kasus, tahun 2011 ada 6 kasus, dan 2012
dua kasus. "Kecamatan yang rawan penyalahgunaan narkoba yaitu Temon,
Galur, Nanggulan, dan Kalibawang. Kerawanan ini terjadi karena kasus
yang ada di sana, seperti di Kalibawang tertangkap kasus ganja di
Dekso. Wilayah rawan lainnya karena daerah perbatasan yang diprediksi
menjadi lalu-lintas peredaran narkoba, yaitu di Temon dan Galur,"
ujarnya pada dialog interaktif dalam rangka sosialisasi pencegahan
dan pemberantasan penyalaghunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)
terhadap instansi Pemkab Kulonprogo, di aula PMI setempat, Kamis
(18/6/2015). Dialog menampilkan narasumber Kepala Badan Narkotika
Nasional Provinsi (BNNP) DIY KBP Soetarmono DS SE MSi .

Menurut Soetarmono, prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY tinggi.
Pada 2014 jumlah penyalahguna narkoba ada 62.028, sehingga DIY
menempati peringkat kelima tertinggi di Indonesia dari 33 provinsi.
Tahun 2008 DIY bahkan pernah menempati peringkat kedua setelah DKI
Jakarta. "Terkait penyalahgunaan narkoba, BNNP DIY menargetkan tahun
ini melakukan rehabilitasi terhadap 1.369 penyalahguna narkoba dari 62
ribu. Adanya upaya itu diharapkan yang belum terkena penyalahgunaan
narkoba akan imun atau menolak, dan yang sudah kena direhabilitasi,"
ujarnya.(*)
Share:

18 June 2015

Gedung Autis Center di Kulonprogo Resmi Dilaunching

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Operasional Pusat Layanan Autis di
Kulonprogo resmi diluncurkan, Rabu (17/6/2015). Mengawali
serangkaianlaunchinggedung Autis Center di Sentolo itu, beberapa anak
dan siswa autisunjukdiri dalam berbagai atraksi.
Seorang di antaranya Winantu Basuki, siswa SLBN 1 Bantul. Siswa
autisyang selalu merespon segala sesuatu dengan lagu dan musik ini
tampil menyanyikan lagu Ramadan Datang.
Bergaya di hadapan bupati dan para pejabat dinas serta kementerian,
Winantu mampu menyedot perhatian yang hadir. Dia bahkan memainkan alat
musik keybord dengan jari-jarinya yang lincah.
Guru SLB yang mendampinginya, Wahyu Joko Pramono, mengatakan Winantu
merupakan siswa tuna ganda, yaitu tuna netra dan autis.
"Sukanya memang musik. Lagu bahasa inggris cepat hafal. Penampilan
hari ini hanya sekali latihan," ujarnya.
Gedung baru autiscenter diperuntukkan bagi semua daerah. Sebagai
satu-satunya layanan autisdi DIY, keberadaannya melayani semua
kabupaten dan kota di DIY dan sekitarnya.
Share:

17 June 2015

KORUPSI KULONPROGO : Mayoritas Menyeret Kades

Harianjogja.com, KULONPROGO—Mayoritas kasus korupsi yang ditangani
Kejaksaan Negeri Wates di tahun ini menyeret nama-nama yang berasal
dari kalangan kepala desa.
Mereka meliputi mantan Kades Banaran, Kecamatan Galur, Dwi Haryanto;
mantan Kades Pendoworejo, Girimulyo, Landung Wiyana; dan mantan Kades
Tayuban, Panjatan, Wakidjo. Kasus Dwi dan Landung sudah masuk masa
persidangan sejak April lalu sedangkan kasus yang membelit Wakidjo
baru sampai tahap pemberkasan di Kejari.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Wates Arief Muda mengatakan selama ini
Kejari Wates mengandalkan laporan dan aduan warga terhadap sejumlah
kasus korupsi yang ditangani lembaganya. Jika pelapor dan materinya
jelas, Kejari segera menindaklanjuti dugaan kasus korupsi.
"Pernah ada surat kaleng [laporan tanpa identitas pengirim]. Kejari
tidak bisa menindaklanjuti yang seperti itu [surat kaleng]," paparnya
Terhadap kasus korupsi yang mayoritas membelit kades, Inspektorat
Daerah Kulonprogo berusaha memperketat pengawasan internal untuk
mencegah tindak pidana korupsi, baik di satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) maupun pemerintah desa. Laporan admnistrasi dan keuangan harus
benar-benar dicermati.
"Jika ditemukan kesalahan laporan pada pemeriksaan, kami [Inspekda]
minta dibetulkan," ungkap Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten
Kulonprogo, Arif Sudarmanto, Jumat (12/6/2015).
Demi meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP), diadakan pertemuan
seluruh kepala SKPD setiap pekan dan tidak boleh diwakilkan. Siapa
saja yang punya masalah akan langsung diinventaris. Arif menambahkan
saat ini fokus pengawasan ditujukan pada pemerintah desa.
Menurut dia, laporan penggunaan dana desa harus benar-benar dibuat
secara rinci dan teliti sebab kesalahan yang terjadi bisa saja
berakhir pada kasus dugaan korupsi.
"Kami akan perbanyak pembinaan dan pendampingan yang sifatnya teknis.
Misalnya cara membuat laporan dan apa saja yang harus dilampirkan,"
papar Arif. Dia berharap tidak ada lagi kades yang terlibat kasus
dugaan korupsi meski uang yang diterima desa semakin besar.
Share:

Petinju Kulonprogo Ditawari Tanding di Thailand

Bisnis.com, KULONPROGO-Petinju asal Kulonprogo Hery Ardianto mendapat
tawaran bertanding di Thailand.
Setelah Lebaran 2015, Hery yang baru saja meraih sabuk emas Bupati
Kulonprogo seusai mengalahkan petinju asal Jakarta, Williem Rey, Sabtu
(13/6/2015) akan ditantang dalam kejuaraan tingkat nasional di
Jakarta.
"Rencananya seusai Lebaran. Setelah mengalahkan Williem dia akan
mempersiapkan diri untuk kejuaraan nasional di Jakarta," ujar Pelatih
Sasana Satria Menoreh, Ferry Kuahati kepada Bisnis.com, Minggu
(14/6/2015).
Menurut Ferry, pihaknya terus mendorong petinju yang biasa bertarung
di kelas ringan 60 Kg dan Welter 63 Kg ini menggondol gelar nasional.
Selain mengorbitkan Hery ke sejumlah promotor nasional, Ferry
menyatakan ada rencana petinju yang meraih kemenangan dalam delapan
ronde atas Williem ini bertarung di Thailand.
"Nanti lihat perkembangan yang ada. Tawaran sudah ada, tinggal
kelanjutannya saja," jelas Ferry.
Selain Hery, Ferry mengungkapkan ada sejumlah petinju yang tengah
dipersiapkan pihaknya untuk terjun ke tinju profesional. Akan tetapi,
Ferry masih enggan menyebutkan nama-namanya.
"Sementara untuk petinju lainnya, sedang fokus ke Porda dan Pra-PON,"
tandas Ferry.
Editor : Mediani Dyah Natalia
Share:

Sampai Kapanpun Petani Pesisir Kulonprogo Tolak Tambang Pasir Besi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA -Sempat lama tak muncul dalam aksi penolakan,
warga petani pesisir selatan Kulonprogo yang tergabung dalam Paguyuban
Petani Lahan Pantai (PPLP) akhirnya menunjukkan konsistensinya menolak
penambangan pasir besi, di pertigaan Cangkring Garongan Panjatan,
Senin (15/6/2015).
Mereka menggelar aksi penolakan tersebut dengan cara memasang beberapa
baliho dan papan bertuliskan menolak penambangan pasir besi di pesisir
selatan.
Humas PPLP, Widodo, mengatakan bahwa sampai kapan pun warga petani
pesisir tetap menolak rencana penambangan pasir besi.
"Ada sekitar delapan baliho dipasang di tepi jalan lintas selatan,"
kata Widodo, di sela aksi tersebut.
Menurutnya, baliho papan penolakan itu dipasang oleh masing-masing
unit PPLP di desa-desa. Pemasangan dimulai dari wilayah Karangwuni
sampai wilayah Banaran Kecamatan Galur.
"Ini bukti perjuangan kami sebagai petani pesisir menolak penambangan
pasir besi masih ada," ujarnya. Menunjukkan komitmen penolakan itu,
sampai saat ini warga petani tetap menggarap lahan pertanian di
pesisir selatan. Widodo menegaskan bahwa penolakan para petani tidak
akan ada habisnya.
Sengaja memasang papan penolakan saat menjelang ramadan, menurutnya,
agar para pemudik langsung mengetahui di wilayah itu masih ada
penolakan.
Setidaknya 70 perwakilan PPLP terlibat melakukan pemasangan papan
penolakan itu. Selain memasang baliho, mereka juga melakukan aksi
blokade jalan selama sekitar setengah jam.
Di lokasi pun petugas berjaga sekaligus melakukan pengalihan arus lalu
lintas kendaraan yang melintas.
Tokoh PPLP, Sumanto, menyatakan banyaknya proyek pembangunan di
Kulonprogo ternyata harus mengorbankan rakyat dengan penggusuran.
Sebab itu dia menegaskan warga terdampak penggusuran harus bersatu.
"Kami juga mendukung perjuangan WTT yang menolak pembangunan bandara
di Temon," ujarnya.( tribunjogja.com)
Share:

Anggota Satpol PP Kulonprogo Kemalingan Batu Akik

Bisnis.com, KULONPROGO—Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kulonprogo
Rokhgiarto kehilangan lebih dari 10 koleksi batu akik yang dia simpan
di rumahnya. Koleksi batu akik yang lenyap tersebut antara lain jenis
pirus, giok, ruby tanzania, kecubung, satam dan black jade. Pencurian
terjadi pada Kamis (11/6) pekan lalu.
Siang itu, dia sedang menjalankan tugas dalam acara bulan bakti gotong
royong masyarakat di wilayah Kecamatan Pengasih.
Tiba-tiba, Rokhgiarto menerima telepon dari anaknya yang bernama Zaki.
Anaknya kaget karena mendapati pintu rumah sudah rusak karena dibuka
secara paksa saat pulang dari sekolah. Ketika Zaki memasuki rumah, dia
juga melihat pintu kamar orangtuanya terbuka dan lampunya pun menyala.
"Katanya lemari sudah diacak-acak dan sejumlah barang termasuk akik
dalam wadah hilang," ungkap warga Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan
itu, Selasa (16/6). Setelah mendapat kabar dari anaknya, Rokhgiarto
segera pulang dan mengecek kondisi rumah.
Tidak hanya koleksi batu akik, laptop, tablet, dan jam tangan ternyata
turut hilang. Meski tidak bisa menyebutkan jumlah pastinya, dia
memperkirakan kerugian yang dialami cukup besar. Sebab, batu akiknya
adalah koleksi sejak tahun 1990 sehingga nilainya diprediksi sudah
naik.
Kepala Sub Bagian Humas Polres Kulonprogo Iptu Heru M.Yanto mengatakan
kasus pencurian yang menimpa Rokhgiarto masih dalam penyelidikan.
Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) menunjukkan kerusakan pintu
disebabkan adanya pencongkelan dari luar. Pemeriksaan saksi terus
dilakukan meski korban mengatakan ada warga sekitar rumahnya yang
sempat melihat pelaku.
Editor : Sumadiyono
Share:

11 Tahun Nunggak Pajak, Mobil Plat Merah Ditilang

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Razia angkutan yang digelar tim gabungan
dari Polres Kulonprogo, Satpol PP dan Dinas Perhubungan setempat di
Jalan Raya Pengasih, Senin (15/06/2015), berhasil menjaring mobil
berplat merah. Sebuah mobil tangki milik PDAM Kulonprogo kedapatan
beroperasi dalam kondisi belum membayar pajak selama 11 tahun
terakhir.
Informasi di lapangan menyebutkan, mobil tanki tersebut belum
terbayarkan pajaknya sejak tahun 2004 silam. Tidak hanya pajak
tahunan, mobil plat merah ini juga belum diuji KIR. Tak pandang bulu,
petugas gabungan yang menggelar razia kemudian menindaknya dengan
tilang di tempat.
Saat dimintai keterangan, sopir mobil tangki, Wahyudi Setiawan,
mengakui bahwa kendaraan yang dikemudikannya belum membayar pajak
sejak lama, juga tidak diuji KIR secara rutin. Wahyudi berdalih, mobil
tersebut tetap dioperasionalkan sebagai upaya pemberian pelayanan
kepada masyarakat.
"Platnya memang sudah mati karena belum bayar pajak tahunan dan KIR
sejak tahun 2004. Mobil ini bantuan dari Kementerian, makanya berplat
nomor B, Jakarta," katanya.
Menurut Wahyudi, ada dua mobil plat B merah milik PDAM Kulonprogo yang
belum dibayarkan pajaknya. Sebab untuk membayar pajak harus ke Jakarta
dan membutuhkan banyak biaya. "Biayanya mahal," ujar Wahyudi.
Saat dirazia, Wahyudi mengemudikan mobil tanki tersebut bersama
beberapa orang pegawai PDAM. Pegawai bagian gudang ini hendak
melakukan dropping air bersih untuk warga yang membutuhkan di daerah
Kalipetir.
Saat diperiksa petugas, Wahyudi juga tidak bisa menunjukkan
surat-surat kelengkapan kendaraan. Bertindak patuh, ia kemudian
menerima tilang petugas dan akan melaporkan hal ini ke pimpinan. "Biar
pimpinan yang memutuskan, mau bagaimana," katanya.
Sementara itu, KBO Satlantas Polres Kulonprogo, Ipda Basuki Rahmat
menguraikan, dalam operasi tersebut pihaknya berhasil menjaring
sekitar 50 kendaraan. 12 di antaranya melakukan pelanggaran yakni
belum memperbarui uji KIR dan tidak membawa surat kelengkapan
kendaraan. "Kami juga menindak truk yang melanggar ukuran badan,"
jelasnya.
Kabid Dalops Dinas Perhubungan Kulonprogo, Sigit Purnomo menambahkan,
ada beberapa pengendara yang tidak mengindahkan peringatan. Melalui
operasi gabungan tersebut, pihaknya kemudian melakukan tindakan
tegas.(Unt)
Share:

15 June 2015

Nyadran Agung Jadi Kesempatan Silaturahmi Warga Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Tradisi Nyadran Agung yang terpusat di
Alun-alun Wates Kulonprogo, Sabtu (13/6/2015), berlangsung cukup
meriah.
Ribuan warga yang hadir tampak begitu antusias untuk segera merangsek
dan berebut berbagai macam sayur dan hasil bumi lain yang ditata rapi
pada 10 gunungan dari berbagai desa budaya.
Belum lagi doa pemuka sepenuhnya selesai, warga telah berjubel-jubel
berebut aneka sayur dan buah pada gunungan tersebut. Meski demikian,
doa pemuka dalam nyadran agung itu tetap berlanjut hingga selesai.
Warga Kecamatan Wates, Setiono, mengatakan bersemangat ikut berebut
isi gunungan dan mendapatkan kain batik serta beberapa sayur mayur.
"Sebelum kehabisan saya ikut karena ini kan hanya sekali setahun,"
katanya.
Antusiasme warga ini sudah terlihat sejak pagi sebelum arak-arakan
kirab gunungan dimulai dari Gedung Kesenian hingga Alun-alun wates.
Selain gunungan dari desa budaya, rangkaian arak-arakan gunungan juga
dari perwakilan SKPD Kulonprogoyang memulai startnya dari Gedung DPRD.

Lepas siang, begitu arak-arakan kirab gunungan yang membawa serta
ogoh-ogoh di barisan depan itu tiba di Alun-alun Wates, warga telah
berkerumun menyambutnya.
Begitu semua rombongan kirab sampai di alun-alun, serangkaian sambutan
dan doa pun dimulai. Sementara warga yang menunggu semakin mendekat ke
gunungan untuk ikut berebut aneka sayur, buah dan makanan tradisional
pada gunungan itu.
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, mengatakan Nyadran Agung sebagai
tradisi penghormatan leluhur oleh semua orang beragama.
Dalam acara itu, masyarakat sekaligus melakukan silaturahmi. Tidak
hanya masyarakat di Kulonprogo, mereka yang merantau pun memilih
pulang kampung dan ikut hadir dalam tradisi tersebut.
"Saya justru senang melihat warga bersemangat. Kalau warga apatis
malah sedih gunungan tidak ada yang menyambut," kata Hasto.
Dia pun memaklumi ketika warga buru-buru menyerbu gunungan itu. Hasto
mengaku tersentuh karena meski isinya sederhana, sayur mayur dan aneka
buah pada gunungan itu berarti bagi warga.( Tribunjogja.com)
Share:

Hasil Lelang Dua Batu Akik Bupati Kulonprogo Dipakai Bedah Rumah Warga Miskin

TRIBUNNEWS.COM, KULONPROGO- Sebanyak dua dari lima batu akikBupati
Kulonprogo, Hasto Wardoyo, terjual dalam lelang di pameran gazebo
depan rumah dinas bupati. Uang hasil lelang bakal dipakai untuk bedah
rumahwarga tak mampu.
"Hasil lelang untuk membantu bedah rumah warga miskin," kata ketua
panitia pameran akik, Fajar Gegana kepada Tribun Jogja, Minggu
(14/6/2015).
Batu yang terjual di lelang tersebut bermotif gebleg renteng dan
junjung derajat. Batu akik pertama mencapai harga tertinggi Rp 3,1
juta, sedangkan batu kedua dihargai Rp 3 juta. Tiga batu akiklainnya
yakni lavender, sulaiman dan pancawarna belum terjual.
Ada 25 perajin akik dari Kulonprogoterlibat dalam pameran tersebut.
Pameran sengaja bertempat di rumah dinas bupati untuk menarik
perhatian warga yang saat itu sedang menunggu kirab nyadran agung di
alun-alun Wates.
Selain itu, Fajar menambahkan, pameran digelar untuk mengangkat pamor
berbagai batu akikasli Kulonprogoyang selama ini sebenarnya tidak
kalah kualitasnya dari daerah lain.
Menurut dia, bebatuan Kulonprogotidak hanya diolah menjadi akik, tapi
juga sebagai perhiasan gelang, cenderamata, dan kalung. Jenis batu
akikyang menonjol di Kulonprogoadalah pancawarna dan lavender.
"Masyarakat juga dapat melakukan jual beli di pameran ini.
Transaksinya bisa mencapai Rp 15 juta per hari," katanya.
Jumbadi, asal Jakarta, menyempatkan datang ke pameran itu. Dia
mengakui bebatuan akik di Kulonprogotidak kalah kualitasnya dari
daerah lain. "Kebetulan mudik, jadi saya sempatkan datang bisa beli
akik Kulonprogo," katanya.
Share:

14 June 2015

Sepuluh Desa Budaya Ikuti Festival

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Sepuluh Desa Budaya di Kabupaten Kulonprogo
ikuti Festival Upacara Adat Antar Desa Budaya Tahun 2015, di Gedung
Kesenian, Sabtu (13/6/2015). Kesepuluh Desa Budaya adalah Desa
Sukoreno, Jatimulyo, Pagerharjo, Glagah, Sidorejo, Banjarharjo,
Hargomulyo, Tanjungharjo, Sendangsari dan Brosot.
Dikatakan Kabid Kebudayaan Disbudparpora Kulonprogo Joko Mursito SSn
MA, festival desa budaya ini merupakan bagian penting bagi
pengembangan kebudayaan dalam ranah keistimewaan. Juga menjadi salah
satu indikator keberhasilan bagi pemangku kebudayaan di desa-desa
budaya tersebut.
"Yang dinilai diantaranya kemasan, kreativitas, serta pelestariannya.
Bagaimana suatu desa budaya tersebut dapat mengemas upacara adat
menjadi menarik dan mampu menjadi daya tarik wisata juga," ujar Joko
sambil menambahkan satu peserta terdiri 100 orang, sehingga seluruh
peserta adalah sekitar seribuan orang.
Juri terdiri RM Donny S Megananda SSi dari Paku Alaman, Wardoyo dari
Dinas Kebudayaan DIY, Imam Syafei dari Dewan Kebudayaan Kulonprogo,
Purwamadi dari Pengawas Pendampingan, Indra Tranggono dari Budayawan,
Joko Budiarto dari Pers, serta Drs H Muh Irsam dari Ustad dan
Budayawan.(Wid
Share:

Sedang Sakit, Pengantin Ini Tetap Gelar Pernikahan di Puskesmas

DUA insan yang berbeda kalau sudah dilanda rasa saling mencintai dan
dilandasi ketakwaan akan mengalahkan segalanya termasuk rasa sakit.
Itulah yang sedang dirasakan pasangan Riski Rio Rianto (22) bin Ahmad
Tukul asal Muara Bungo Jambi dan Christina Putri Wahyuni (21) binti
Joko Prasetyo warga Desa Garongan Kecamatan Panjatan. Meski sama-sama
terbaring sakit tapi mereka tetap ingin menyatukan dua hati dalam
bingkai keluarga melalui pernikahan resmi.
"Petugas KUA sesungguhnya mengikuti keinginan pihak keluarga dan
pasangan pengantin. Karena kedua belah pihak tetap ingin melangsungkan
pernikahan kendati dalam kondisi sakit maka kami <I>ngikut<P> saja dan
menikahkan mas Riski dengan mbak Christina," kata penghulu Yusma Alam
Rangga SHI MSi didampingi petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
(P3N) Umaryanto usai pernikahan Riski dengan Christina di ruang Nakula
Puskesmas Garongan 2, Kamis (11/6).
Wakil keluarga pengantin putri, Maryanto mengatakan, alasan pernikahan
keponakannya tetap dilaksanakan meski keduanya sedang sakit, selain
atas pertimbangan kondisi kesehatan pengantin pria dan wanita tidak
terlalu mengkhawatirkan juga mengikuti perhitungan hari baik dalam
melaksanakan pernikahan. Sayangnya Maryanto tidak mengungkapkan
perhitungan hari baik dimaksud.
"Pernikahan sudah kami rencanakan jauh-jauh hari. Dua hari menjelang
hari H pernikahan kedua pasangan memang sakit. Puncaknya tadi malam
sehingga terpaksa dilarikan ke Puskesmas. Berdasarkan hasil
pemeriksaan dokter, mereka harus dirawat inap. Karena itu untuk
memenuhi kesepakatan keluarga dan kedua pengantin sekaligus memenuhi
perhitungan hari baik, pernikahan tetap kami gelar di puskesmas,"
jelasnya.
Sementara itu tim medis Puskesmas Garongan II, dr Tris Haranto MPH dan
dr Renny membenarkan Riski Rio Rianto dan Christina yang mualaf
terpaksa harus rawat inap karena sedang dalam pengawasan dokter.
"Keduanya sakit demam dan masih dalam pengawasan kami apakah ke arah
viral infeksi atau thypoid. Trombosit dan HB (hemoglobin) keduanya
turun sampai dibawah normal," ujar dr Renny didampingi Kasubag TU
Puskesmas Garongan 2 Eko Budi Santoso.
Secara umum prosesi pernikahan Riski dengan Christina yang berlangsung
sederhana dengan dihadiri beberapa keluarga pihak pengantin pria dan
wanita berjalan lancar. Ruangan Nakula Puskesmas Garongan 2 pun
disulap ala kadarnya dengan menghadirkan pas bunga serta <I>sound
system<P>. Sementara sprei tempat tidur tetap menggunakan fasilitas
puskesmas yang ada dengan wara dasar hijau motif kembang-kembang.
Saat ijab kabul baik wali nikah, kakak kandung pengantin putri, Bagus
Prasetyo dan pengantin pria tidak lancar mengucapkan ijab kabul.
Mungkin keduanya terpengaruh suasana sekaligus kondisi pengantin yang
sedang sakit dengan infus menempel di tangan. Setelah beberapa kali
dilakukan uci coba ijab kabul ternyata Riski tidak lancar dalam
menjawab ijab kabul maka penghulu memutuskan menulis ijab kabul.
Dengan membaca akhirnya prosesi ijab kabul berjalan lancar dan
keduanya dinyatakan sah sebagai suami istri dengan berbagai hak dan
kewajiban mereka.(Asrul Sani)
Share:

10 June 2015

Polres Gelar Pengamanan Menggunakan Security Barrier

WATES ( KRjogja.com)- Sebagai upaya peningkatan pengamanan, Polres
Kulonprogo menggelar latihan penanganan massa di depan Gedung DPRD
Kulonprogo, Selasa (9/6/2015). Dalam latihan tersebut, Polres
sekaligus mengenalkan security barrier atau gulungan kawat berduri
yang biasa digunakan sebagai penghalang massa.
"Kami menerjunkan satu pleton anggota Sabhara dalam latihan ini," kata
Kapolres Kulonprogo, AKBP Yulianto.
Disampaikannya, pelatihan personel menggunakan security barrier
bertujuan untuk membiasakan anggota dalam bersinggungan dengan alat
tersebut. Latihan ini juga digunakan untuk antisipasi penanganan
Pilkada yang sedianya akan digelar tahun 2017 mendatang.
"Alat ini terbilang baru. Kami sengaja melatih kemampuan personel agar
siap dengan alat yang dibutuhkan," katanya.
Yulianto menambahkan, pelatihan pengamanan digelar di lapangan, agar
personel bisa menyesuaikan dengan kondisi medan. Berkaitan dengan
persiapan pengamanan Pilkada, konsentrasi massa saat moment tersebut
dimungkinkan terjadi di depan gedung dewan.
Menurut Yulianto, peralatan security barrier tersebut diberikan Mabes
Polri beberapa waktu lalu. Pemanfaatannya dalam latihan baru dilakukan
saat ini karena menyesuaikan kesiapan pelatih.(Unt)
Share:

09 June 2015

Telur Satu Kilogram Dijual Rp 2.500 di Pasar Murah

Untuk membantu keluarga prasejahtera (miskin) dan menyambut Ramadan,
Dinas Perindagkop dan UKM DIY bekerjasama dengan perwakilan Bank
Indonesia (BI) Yogyakarta akan menggelar pasar murah di kantor
Kecamatan Wates dan Sentolo.
Pasar murah di Kecamatan Wates digelar pada 9 Juni, sedangkan di
kantor kecamatan Sentolo pada 11-12 Juni 2015. Targetnya, di setiap
kecamatan itu dapat terlayani keluarga pra sejahtera sebanyak 200
keluarga.
Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop dan UKM DIY, Eko Witoyo,
mengatakan komoditi yang akan dijual terutama kebutuhan bahan pokok
masyarakat yang biasanya fluktuatif mengalami kenaikan menjelang hari
raya.
Disebutkan antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, telor ayam,
dan daging ayam.
"Penjualan dilaksanakan dengan menggunakan kupon dan jumlah pembelian
dibatasi," katanya, Senin (8/6/2015).
Disebutkan, beras premium yang harga pasarannya mencapai Rp 9.000 per
kilogram dijual dalam kemasan tiga kilogram seharga Rp 6.000, gula
pasir Rp 5.200 per kilogram, minyak goreng Rp 5.000 per liter.Kemudian
telur ayam Rp 2.500 per kilogram, dan daging ayam kemasan dijual Rp
2.500 setiap setengah kilogram.
Setiap keluarga prasejahtera (miskin) berhak membeli lima komoditi
tersebut. Menurutnya, pasar murah digelar mulai pukul 08.00 - 14.30.
Dalam kegiatan itu juga diperkenalkan produk Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) dan koperasi setempat agar menggugah rasa kebanggaan
masyarakat menggunakan produk dalam negeri.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Yogyakarta, Arif Budi Santoso,
mengatakan kegiatan itu untuk membantu masyarakat kurang beruntung.
Sekaligus sebagai upaya pengendalian harga.
"Dengan kegiatan seperti ini BI juga bisa melihat harga bahan pangan
pokok di pasar," katanya.( tribunjogja.com)
Share:

Polisi Gelar Latihan Pengamanan Pilkada

TRIBUNJOGJA.COM,YOGYA -Meski gelar Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada)
terbilang masih lama, Polres Kulonprogo sudah mulai menggelar latihan
pengamanan dan penanganan massa.
Menerjunkan satu peleton anggota Sabhara, latihan itu dilakukan
bersama-sama membukasecurity barrieratau gulungan kawat berduri yang
biasa digunakan sebagai penghalang massa.
Latihan dilakukan di kompleks depan Gedung DPRD Kulonprogo, Selasa
(9/6/2015), sekitar pukul 10.00.
Puluhan anggota Sabhara diterjunkan dengan pakaian lengkap termasuk
senjata dan truk pembawasecurity barrier.
Mengingat lokasinya di tengah jalan raya depan gedung dewan, praktis
polisi juga menutup total Jl Sugiman tersebut selama beberapa jam.
Kapolres Kulonprogo, AKBP Yulianto, mengatakan pelatihan personel
menggunakan security barrier dimaksudkan untuk membiasakan anggota
bersinggungan dengan alat yang terbilang baru tersebut. "Terkait
pilkada memang iya. Ini untuk melatih kemampuan personel agar siap
dengan alat yang dibutuhkan," kata Yulianto.
Kapolres menegaskan pelatihan digelar langsung di lapangan, tepatnya
di depan gedung dewan, agar personel menyimulasikannya sesuai kondisi
medan.
Kapolres menganggap, jika berkaitan dengan persiapan pengamanan
pilkada, berarti konsentrasi massa saat moment pilkada dimungkinkan
terjadi di depan gedung dewan.
"Jadi bukan di dalam ruang, atau di halaman polres. Di lapangan
langsung kan sesuai dengan kondisi medannya," katanya.
Kapolres menjelaskan peralatansecurity barriertersebut merupakan alat
dari Mabes Polri beberapa waktu lalu. Pemanfaatannya dalam latihan
baru dilakukan saat ini karena memang sesuai kesiapan pelatih.
"Pelatihnya siap sekarang, lalu ditransfer ke personel dalam latihan,"
lanjutnya.( tribunjogja.com)
Share:

HARGA CABAI NAIK : Raup Untung, Petani Kulonprogo Lega

Harianjogja.com, KULONPROGO-Naiknya harga cabai di pasaran disambut
kegembiraan petani cabai di Kulonprogo. Mereka mengaku meraup untung
besar.
Suyono, petani cabai di Desa Bugel, Kecamatan Panjatan mengaku bisa
menjual cabai di pasar lelang kelompok tani seharga Rp19.000 per
kilogram (kg). Harga tersebut memang terus meningkat setelah pekan
lalu mencapai Rp16.000 per kg. "Harganya memang lagi bagus karena
harga cabai di pasaran sekarang juga makin mahal," kata Suyono, Senin
(8/6/2015).
Suyono mengaku produktivitas tanaman cabai miliknya menurun hingga 40
persen. Gangguan hama dan curah hujan yang tinggi diperkirakan menjadi
penyebabnya. Padahal, permintaan pasar mengalami peningkatan.
Menurutnya, kondisi itulah yang kemudian memicu kenaikan harga.
Suyono mengatakan, dia memang harus lebih rajin memupuk dan telaten
merawat tanaman cabai. Meski demikian, harga jual yang tinggi membuat
petani tidak rugi. "Hasilnya [panen] memang kurang bagus. Biasanya
sekali panen bisa sampai dua kuintal, sekarang cuma satu kuintal.
Untungnya kita bisa jual lebih tinggi juga," ujarnya.
Kenaikan harga jual cabai juga menjadi angin segar bagi kalangan buruh
tani. Salah satunya bagi Pateni, buruh tani yang sedang membantu
Suyono. "Sehari dibayar Rp50.000. Biasanaya bisa memetik cabai sampai
40 kg," kata Pateni.
Share:

Orang Tua Siswa Wadul Dewan

WATES ( KRjogja.com)- Pengelola SMK N 2 Pengasih tidak akan mentolerir
siswa yang melakukan pelanggaran disiplin berat. Bila ada siswa yang
terbukti melakukan, pihak sekolah minta yang bersangkutan mengundurkan
diri. Bila pelanggaran disiplin ditolerir dikhawatirkan akan
berpengaruh terhadap siswa lain melakukan pelanggaran serupa.
Hal tersebut disampaikan Kepsek SMK N 2 Pengasih Dra Rr Istihari
Nugraheni saat mengikuti mediasi antara sekolah dengan orang tua salah
satu siswa yang disuruh mengundurkan diri karena dinilai telah
melanggar disiplin sekolah dengan ketegori berat. Mediasi dipimpin
Ketua DPRD Akhid Nuryati, pimpinan dan anggota Komisi IV, Kasi
Kurikulum SMA/SMK Dinas Pendidikan Drs Suhardi, jajaran guru SMK N 2
Pengasih serta orang tua siswa.
Isti mengatakan, awal mula terjadinya kasus tersebut berasal atas
laporan siswa kelas X jurusan Teknik Perencanaan Gedung dan Desain
(TPGD), di kelas ada siswa yang minum minuman keras (miras). Atas
laporan tersebut, guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP) melakukan
inspeksi dan menemukan sebuah botol miras dan dua batang rokok di
dalam kelas.
Dengan adanya temuan tersebut guru BP dan Tim Disiplin (TD) memanggil
13 siswa untuk dimintai keterangan. Dalam sidang itu tiga siswa
masing-masing PJR, FA dan NR mengakui telah minum miras di kelas.
Salah satu siswa juga ditemukan menyimpan file film porno di
ponselnya. "Berdasar pengakuan dan bukti yang ada, kami memanggil
ketiga siswa tersebut beserta orang tuanya. Namun dua siswa datang
tidak dengan orang tua mereka tetapi dengan orang lain yang diakuinya
sebagai wali. Dalam pertemuan tersebut sekolah minta agar ketiga siswa
dan wali membuat surat pengunduran diri," ucap Isti.
Di lain waktu, lanjut Kepsek Isti, orang tua PJR datang ke sekolah dan
minta kebijaksanaan agar anaknya bisa melanjutkan sekolah di SMK N 2
Pengasih. Namun pihak sekolah bersikukuh dengan keputusan yang telah
diambil dan menghimbau agar PJR melanjutkan di sekolah lain.
Karena dalam beberapa pertemuan tidak diperoleh penyelesaian, orang
tua PJR mengadukan nasib anaknya ke beberapa pihak. Termasuk DPRD
Kulonproro, yang akhirnya berinisiatif untuk melakukan mediasi bagi
kedua belah pihak.
Dalam mediasi itu akhirnya oran tua PJR bersedia memindahkan anaknya
di sekolah lain. "Dengan terpaksa kami akan memindah anak kami di
sekolah lain," ujar ibu PJR Diah Kartika Dewi yang dalam mediasi
tersebut datang bersama suaminya, Milad Arhimawan.
Akhid Nuryati berharap agar peristiwa seperti itu tidak terulang lagi
di sekolah manapun. "Setiap sekolah, memiliki tata tertib yang harus
dipatuhi semua siswa. Masing-masing sekolah punya otoritas untuk
melaksanakan tata tertib termasuk memberi sanksi bagi yang
melanggarnya," tandas Akhid.(Rul)
Share:

Pemkab Kulonprogo gelar Pasar Murah

KULONPROGO ( KRjogja.com) -Jelang bulan Ramadan 1436 H dan dalam
rangka membantu keluarga miskin atau pra sejahtera, Dinas Perindagkop
dan UKM DIY bekerja sama dengan Perwakilan Bank Indonesia (BI)
Yogyakarta menggelar pasar murah pada 6 kecamatan yang tersebar di
tiga kabupaten.
Kegiatan juga didukung Badan Musyawarah Perbankan Daerah DIY Kabupaten
Kulonprogo digelar empat hari, yakni di halaman Kantor Kecamatan Wates
(8-9/6/2015) dan halaman kantor Kecamatan Sentolo (11-12/6/2015).
Setiap kecamatan ditargetkan sebanyak 200 KK miskin/keluarga pra
sejahtera.
Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop dan UKM DIY Eko Witoyo
menyatakan selain menyediakan bahan pokok, kegiatan ini merupakan
sarana memperkenalkan produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan
koperasi setempat dan menggugah rasa kebanggaan masyarakat dalam
memakai produk dalam negeri.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Yogyakarta, Arif Budi Santoso,
menyambut baik kegiatan seperti ini karena selain membantu masyarakat
yang kurang beruntung juga sekaligus membantu upaya pengendalian
harga. "Salah satu tugas Bank Indonesia dan Disperindagkop adalah
memantau perkembangan harga-harga pangan, sehingga dengan kegiatan
seperti ini BI juga bisa melihat harga bahan pangan pokok di pasar,"
kata Arif.(Wid)
Share:

08 June 2015

PASAR MALAM : Bupati Kulonprogo Panen Keluhan

Harianjogja.com, WATES-Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengaku belum
pernah diminta pertimbangan mengenai pelaksanaan kegiatan pasar malam
di Alun-alun Wates. Dia pun menerima banyak keluhan dan masukan yang
langsung dijadikan bahan evaluasi.
Hasto mengatakan, izin penggunaan tempat untuk Alun-alun Wates
biasanya dikeluarkan setelah melalui proses konsultasi dengan dirinya.
"Dulu ketika ada orang yang izin pakai alun-alun untuk pameran akik
juga konsultasi dulu ke saya. Akhirnya kita minta untuk memanfaatkan
gazebo-gazebo yang ada di sana saja. Tapi yang pasar malam ini kemarin
belum sampai ke saya," papar Hasto, dihubungiHarian Jogjapada Minggu
(7/6/2015) sore.
Meski demikian, kegiatan pasar malam tidak bisa dibatalkan begitu
saja. Apalagi karena izin penggunaan tempat dari Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) dan izin keramaian
dari Polres Kulonprogo sudah dikeluarkan. "Saya sudah panggil dinas
terkait dan melakukan evaluasi. Saya juga minta pasar malam hanya saat
akhir pekan dan tidak di hari-hari penting, seperti masa ujian
anak-anak sekolah," ujar Hasto.
Soal pasar malam yang dikhawatirkan bisa merusak taman dan fasilitas
di Alun-alun Wates, Hasto juga menjadikannya bahan evaluasi sekaligus
instrospeksi. Begitu pula dengan saran agar kegiatan serupa tidak lagi
digelar di kawasan Alun-alun Wates, melainkan cukup di lapangan
kecamatan. "Kami menerima semua masukan untuk dipertimbangkan dan jadi
bahan evaluasi ke depan," katanya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Kulonprogo,
Suharjoko mengungkapkan menerima banyak aduan dan keluhan mengenai
kegiatan pasar malam di Alun-alun Wates. Masyarakat khawatir jika
pasar malam bisa merusak tanaman dan fasilitas lain di sana. Beberapa
kalangan juga keberatan karena acara itu digelar pada masa Ujian
Kenaikan Kelas (UKK).
Share:

Unik, Panca Warna Kulonprogo Tembus Cahaya

WATES- Forum Peduli Potensi Alam Lokal (FP2AL) Kulonprogo, Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) berencana menggelar pameran dan lelang batu
akik/batu mulia milik Bupati setempat dr Hasto Wardoyo di gazebo depan
rumah dinas bupati Utara Alun-alun Wates, pada Sabtu-Minggu 13-14 Juni
2015 mendatang. Kegiatan tersebut sebagai upaya pemanfaatan dan
optimalisasi potensi alam lokal Kulonprogo serta peningkatan ekonomi
bagi perajin batu akik di kabupaten ini.
"Kami optimis pameran bertema 'Batu Akik Kulonprogo Menembus Batas'
akan sukses. Karena selain sedangboomingbatuk akik,eventdiadakan
bersamaan dengan agenda rutin tahunan pemkab, upacara adat Nyadran
Agung yang dihadiri ribuan orang termasuk warga perantau Kulonprogo
dari berbagai daerah. Apalagi ada pasar malam, sangat meriah," kata
Ketua Panitia Pameran Batu Akik/Batu Mulia Kulonprogo, Fajar Gegana di
Cafe D'srupat Sruput, Alun-alun Wates, kemarin.
Menurutnya pameran danlaunchingbatu akik/batu mulia Kulonprogo penting
disaksikan mengingat masyarakat selama ini belum pernah tahu kalau di
wilayah kabupaten ini memiliki potensi bahan batu akik berkualitas
bagus diantaranya panca warna dan lavender.
Fajar Gegana mengklaim batu akik panca warna asal Kulonprogo merupakan
yang terbaik. "Saya sangat yakin batu akik panca warna Kulonprogo
terbaik dibanding panca warna yang dikenal masyarakat selama ini,"
tegasnya.
Perajin dan pehobi batu akik lokal Kulonprogo, Piyoe membenarkan
pernyataan Fajar. " B atu akik panca warna Kulonpro gomemang unik,
tembus cahaya sedangkan yang dari daerah lain tidak," ujarnya.
Penanggungjawab kegiatan, Johan Arif Budiman mengatakan, pameran
danlaunchingbatu akik Kulonprogo selain sebagai upaya pemberdayaan
potensi alam Kulonprogo yang berkualitas bagus dan peningkatan ekonomi
pengrajin batu akik lokal juganyengkuyung(mendukung) Program Bela dan
Beli Kulonprogo guna mewujudkan KulonprogoThe Jewel of Java.
"Kegiatan ini bentuk kepedulian kami terhadap pemanfaatan potensi alam
Kulonprogo dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Sehingga perekonomian
masyarakat khususnya perajin batu akik/batu mulia di sini meningkat.
Disamping itu tentunya untuk meramaikan gelar budaya Nyadran Agung.
Pameran bersifatnon profit orienteddan lebih mengedepankan peningkatan
ekonomi masyarakat," tandas Fajar mengimbau calon peserta pameran
menghubungi sekretariat di nomor 085729995757/081392222212.
Bupati dr Hasto menyambut positif pameran. "Kreatif, selain panitia
ikut memeriahkan upacara adat Nyadran Agung yang dihadiri ribuan
elemen masyarakat juga jadi ajang mengenalkan potensi alam lokal
Kulonprogo sekaligus pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai
implementasi Program Bela dan Beli Kuloprogo," tuturnya membenarkan
dirinya rela melelang salah satu koleksi batu akik motif junjung
derajat demi meningkatnya ekonomi pengrajin batu akik lokal
Kulonprogo.(mbs)
Share:

07 June 2015

TAMBANG PASIR KULONPROGO : Polres Terus Tindak Penambangan Pasir Ilegal

Harianjogja.com, KULONPROGO– Penambangan pasir ilegal semakin marak di
kawasan Sungai Progo. Bahkan, aktivitas penambangan iti mulai banyak
dikeluhkan warga, terutama di wilayah Kecamatan Sentolo dan Kecamatan
Nanggulan.
Kabag Ops Polres Kulonprogo Kompol Dwi Prasetio mengungkapkan, telah
menerima laporan adanya aktivitas penambangan ilegal. Dalam operasi
yang dilakukan Polres Kulonprogo, aktifitas penambangan pasir di Dusun
Mentobayan, Desa Salamrejo, Sentolo akhirnya dihentikan pada Jumat
(5/6/2015).
"Ada beberapa titik yang kami periksa. Kami juga mengamankan tiga alat
berat yang diduga digunakan untuk menambang," ujar Dwi.
Dwi mengungkapkan, operator backhoe dan beberapa orang dibawa ke
Mapolres untuk diperiksa. Dalam operasi tersebut, ada dua lokasi yang
menjadi sasaran. Di antaranya wilayah Dusun Demen, Wijimulyo,
Nanggulan serta Dusun Mentobayan, Desa Salamrejo, Sentolo. Dia
mengatakan, operasi tersebut menindaklanjuti adanya laporan tentang
aktifitas penambangan pasir di lokasi tersebut.
Lebih lanjut dia menjelaskan, satu unit backhoe dan truk disita di
wilayah Sentolo. Sedangkan di wilayah Nanggulan, dua backhoe tampak
ditinggalkan operatornya dan dalM kondisi terparkir di pinggir sungai.
"Ada juga truk, sopirnya juga tidak ada. Namun, kendaraan yang ada di
lokasi itu tetap kami lakukan penyitaan," jelas Dwi.
Dwi menambahkan, sampai saat ini masih mengembangkan penyelidikan
terhadap aktivitas ilegal tersebut. Dia menegaskan, aktifitas
penambangan tanpa izin itu merupakan pelanggaran seperti yang
tercantum dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan
mineral dan batubara.
"Kami akan terus berupaya melakukan penindakan, selama penambangan
ilegal masih berlanjut," tandas Dwi.
Sementara itu, Susanto, salah satu operator backhoe di Mentobayan,
mengaku baru tiga hari melakukan pengerjaan di wilayah itu. Dia
berkilah, ketika petugas datang dirinya sedang mengerjakan pembukaan
akses jalan untuk kendaraan yang akan mengangkut pasir. Bahkan,
pembukaan akses jalan merupakan permintaan dari warga.
"Pekerjaannya seminggu, baru jalan tiga hari. Aktifitas penambangannya
rencananya untuk warga dan dilakukan manual, tidak pakai alat berat,"
jelas Susanto.
Share:

ADAT KULONPROGO : Kirab Gumbregi Ruwat Kambing Etawa

Harianjogja.com, KULONPROGO-Puluhan kambing etawa milik warga Dusun
Karang Gede diruwat dalam upacara tradisi gumbregi, Jumat (5/6/2015).
Upacara adat tersebut sudah menjadi tradisi tahunan yang digelar warga
Desa Jatimulyo.
"Kambing etawa adalah potensi ternak unggulan di desa ini. Setiap
tahunnya kami pun melakukan tradisi ini agar setahun ke depan budidaya
menjadi lebih baik dan kesejahteraan warga juga semakin meningkat,"
ujar Kepala Dusun Karang Gede Suparno, di sela kegiatan.
Suparno mengatakan, tradisi gumbregi digelar setiap tahun pasca panen
padi. Ritual tersebut juga menjadi tradisi untuk meruwat ternak agar
dapat terus berkembang biak. Di awali iring-iringan kirab bregada
prajurit rakyat, tradisi tersebut membuat ratusan warga dari beberapa
dusun berdatangan untuk menyaksikan.
"Ritual ini mengumpulkan hewan besar atau kecil, seperti kambing dan
sapi untuk diselamati. Tujuannya, agar hewan ternak dapat terus
berkembang biak, sehingga memberikan kesejahteraan bagi warga
sekitar," papar Suparno.
Namun, upacara adat tersebut pada intinya wujud ungkapan syukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada
seluruh warga desa. Harapannya, dalam setahun ke depan limpahan
karunia dan rejeki dapat terus diberikan kepada desa ini.
Suparno menambahkn, dalam upacara adat ini ada tiga cirri khas yang
terus dipertahankan, yakni menyedekahkan ketupat, tempe goreng dan
pelas tawon. Ketiga makanan tersebut memiliki nilai filosofi yang
terus dijunjung warga desa ini.
Dia menjelaskan, ketupat menjadi simbol penyatuan antara masyarakat
desa dan pemerintah. Sedangkan tempe goreng adalah makanan
sehari-hari warga desa yang dimaknai sebagai kehidupan yang senantiasa
selalu dalam kesederhanaan.
"Satu lagi adalah pelas tawon, yakni makanan sejenis botok yang bahan
baku utamanya adalah anak-anak tawon atau lebah. Makanan ini
menyimbolkan persatuan seperti anak-anak lebah yang saling berkumpul
untuk menyatukan diri agar menjadi lebih kuat," jelas Suparno.
Tradisi ini diikuti ratusan warga dan puluhan kambing etawa, baik
milik warga maupun bantuan dari Dinas Peternakan. Suminto, salah satu
pemilik ternak berharap, ke depan kambing etawa yang dipelihara dan
dibudidayakannya lebih sehat. Dalam ritual ini, kambing berbadan tegap
dan gagah ini juga diberikan tiga makanan yang menjadi ciri khas desa
ini.
"Setiap tahun saya selalu mengikuti tradisi ini. Tujuannya, biar
ternak semakin sehat dan gemuk. Ritual ini juga diharapkan dapat
memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga sekitar," ungkap
Suminto.
Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
(Dinbudparpora) Kulonprogo Krissutanto menandaskan, kegiatan ini
merupakan acara adiluhung yang harus terus dilestarikan. Pihaknya
mengaku, ke depan acara-acara adat seperti ini dapat diinventaris agar
dapat dilestarikan dan dikenal masyarakat luas.
"Kami berharap, acara seperti ini dapat terus berlanjut. Tentunya agar
tradisi semacam ini dapat tetap lestari dan tidak menghilang, sehingga
generasi muda dapat turut serta menjaga dan melestarikannya," tandas
Kris.
Share:

06 June 2015

PENERIMAAN SISWA BARU : 28 Sekolah Bersiap Laksanakan PPDB RTO

Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten
Kulonprogo menunjuk 18 SMP, lima SMA, dan lima SMK untuk menjalankan
sistem real time online (RTO) pada penerimaan peserta didik baru
(PPDB). Berbagai persiapan pun dilakukan karena sebelumnya seluruh
sekolah di Kulonprogo masih menyelenggarakan PPDB secara manual.
"Kami baru sekali ini akan memakai RTO. Ada 28 sekolah yang ditunjuk
karena dinilai sudah siap," ungkap Kasubag Perencanaan Dindik
Kulonprogo, Taryono, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/6/2015).
Menurut Taryono, kesiapan sumber daya manusia pelaksana PPDB RTO
memegang peranan terpenting. Oleh karena itu, Dindik Kulonprogo
berencana segera mengadakan pelatihan bagi para calon operator PPDB
RTO. "Masing-masing sekolah diminta mengirimkan dua orang calon
operator . Pelatihan tersebut nantinya juga diikuti oleh empat orang
staf Dindik Kulonprogo," ujarnya.
Dindik Kulonprogo juga akan disibukkan dengan kegiatan input dan
perekapan data nilai hasil ujian siswa, baik dari sekolah negeri
maupun swasta. "Sekolah mengumpulkan nilai kepada kami untuk
direkap.Jadi nanti saat ada siswa A yang mendaftar secara RTO di
sekolah B, nilainya bisa langsung dimunculkan. Ini akan mempermudah
proses pendaftaran," ucap Taryono.
Kelancaran jaringan dan koneksi internet juga menjadi kebutuhan vital.
Hal itu juga lah yang membuat banyak sekolah terletak di wilayah
pelosok belum bisa menerapkan RTO tahun ini. "Misalnya di SMP Negeri 3
Kokap yang tidak ada jaringan internet. Wilayah Girimulyo juga susah.
Samigaluh juga sebenarnya susah, tapi ini akan kita coba satu sekolah
dulu," terangnya kemudian.
Taryono menambahkan, masing-masing sekolah penyelenggara PPDB RTO
telah diinstruksikan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat
mengenai sistem baru tersebut. "Sebenarnya ini tidak berbeda jauh
dengan manual sehingga masyarakat tidak perlu panik," katanya.
Share:

KONTROVERSI PASAR MALAM WATES : Izin Pasar Malam di Alun-alun Wates Disebut Sudah Sesuai Aturan

Harianjogja.com, KULONPROGO-Kasi Sarana dan Prasana Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Kulonprogo,
Didik Budi Haryanto mengatakan, pemberian izin penggunaan tempat
kepada penyelenggara pasar malam di Alun-alun Wates sudah sesuai
aturan.
"Di samping untuk sepak bola, [Alun-alun Wates] sisi timur itu bisa
untuk event atau hiburan. Sebelum penyelenggara mengurus izin
keramaian di Polres, kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP, DPU,
dan DPPKA," ungkap Didik, Jumat (5/6/2015).
Terkait kemungkinan adanya kerusakan tanaman dan fasilitas lain, Didik
mengaku sudah membuat kesepakatan dengan penyelenggara pasar malam.
"Apabila nanti ada tanaman yang rusak, penyelenggara siap mengganti,"
lanjutnya.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa
Yogyakarta, menyayangkan penyelenggaran pasar malam di Alun-alun
Wates, padahal siswa SD, SMP dan SMA sedang menghadapai ujian kenaikan
kelas.
Ketua Komisi I DPRD Kulonprogo Suharto, Kamis (4/6/2015), mengatakan
pasar malam sebaiknya ditunda waktunya setelah anak-anak selesai
menjalani ujian kenaikan kelas (UKK).
"DPRD tidak melarang, namun sebaiknya pasar malam ditunda atau
diadakan setelah UKK selesai," kata Suharto
Share:

Operasi Patuh di Kulonprogo Juga Razia Betor

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Operasi patuh 2015 yang dilakukan pihak
kepolisian tidak hanya menyasar sepeda motor atau mobil. Tim Satlantas
Polres Kulonprogo juga merazia keberadaan becak motor (betor) yang
selama ini berkeliaran di wilayah Kulonprogo.
Pada operasi patuh 2015 di sekitar kompleks Pasar Jombokan Pengasih,
Jumat (5/6/2015) pagi, polisi menyita tiga unit betor yang sedang
beroperasi di jalan raya. Mereka dikenai tilang karena tidak disertai
STNK dan spesifikasi kendaraan tidak sesuai ketentuan.
Polisi sebenarnya menengarai setidaknya delapan unit betor yang selama
ini beredar di jalan raya di Kulonprogo. Namun, dalam operasi tersebut
hanya tiga betor yang dapat ditindak.
"Dua di sekitar Pasar Jombokan dan satu lagi di jalan raya dekat pos
polisi Siluwok. Kami tahan kendaraan di Mapolres," ungkap Kasatgas IV
Satlantas Polres Kulonprogo, Ipda Basuki Rahmat, usai razia tersebut.
Dalam razia yang merupakan bagian dari operasi patuh 2015 itu, polisi
siaga di beberapa titik jalan yang biasa dilewati betor. Meski
sebenarnya diperkirakan ada delapan unit, namun akhirnya hanya tiga
unit yang tertangkap sedang beroperasi.
Polisi menilangnya karena selain tidak ada STNK, betor dianggap
melanggar spesifikasi dan ketentuan laik jalan. Betor hanya merupakan
modifikasi motor dan becak yang tidak memiliki lisensi. "Keberadaannya
tidak terdaftar dalam regristrasi regident dan memang tanpa surat
STNK," lanjutnya.
Kasatlantas Polres Kulonprogo, AKP Ahmad Hidayat, menegaskan
keberadaan betor di jalan raya melanggar. Selain tanpa surat dan tidak
sesuai spesifikasinya, keberadaan betor di DIY juga dilarang sesuai
surat edaran gubernur.
Menurutnya, pemilik yang hendak mengambil harus memenuhi persyaratan,
yaitu melepas modifikasi mesin kendaraan tersebut. Penindakan
dilakukan agar menimbulkan efek jera. Selain itu, agar tidak
menimbulkan kecemburuan dengan becak manual.
"Dalam operasi ini kami juga akan menertibkan jenis kendaraan yang
tidak sesuai spesifikasi lainnya. Misalnya kereta kelinci dan huler,"
lanjutnya.(*)
Share:

Bule Mengajar di SMA 2 Wates

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Sebanyak 23 warga begara asing mengajar di
SMA Negeri 2 Wates, Sabtu (06/06/2015). Mereka terdiri 21 warga asal
Thailand dan 2 orang dari Swedia. Dengan menggunakan bahasa Inggris,
rara warga negara asing ini mengajarkan tentang kebudayaan negara
mereka masing-masing.
Dijelaskan Lia Andarina Grasia, Ketua Komunitas Bule Mengajar,
kegiatan ini untuk memberikan kesempatan siswa berbahasa Inggris.
Selain itu, juga memberi wawasan tentang negara lain dan mengenalkan
Kabupaten Kulonprogo kepada mereka.
Isnada, siswa kelas XI IPA SMA 2 Wates mengaku senang dapat mengikuti
program ini dan diajar para bule. Berinteraksi langsung dengan warga
negara asing menambah wawasan internasional yang selama ini diterima
dari buku pelajaran. "Di sini juga bisa belajar Bahasa Inggris," kata
Isnada.
Sedang Wakasek Humas SMA N 2 Wates Folrentina Nurwati MSi menyambut
baik program Bule Mengajar. Ia berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan
rutin di sekeloahnya. "Budaya yang bagus bisa diambil, sedangkan yang
kurang sesuai dengan budaya kita ya ditinggalkan," ujarnya.(Wid)
Share:

05 June 2015

Pilkades di Kulonprogo Bakal Dilaksanakan Secara Serentak

TRIBUNJOGJA.COM -Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 35 desa
di Kulonprogo segera digelar beberapa bulan mendatang. Bupati Hasto
Wardoyo berpesan agar masyarakat menjadi pemilih yang baik.
Hasto menegaskan, menjadi tugas panitia di desa untuk mewujudkan
demokrasi. Panitia pemilihan bukan untuk melahirkan kepala desa.
Tetapi, menurutnya, untuk mengajak masyarakat berpartisipasi agar
terwujud demokrasi yang baik.
"Tidak seharusnya memilih hanya karena suap. Kalau calon kades
melakukan kekerasan agar memilih, nantinya yang lahir juga pemimpin
yang mencari keuntungan pribadi," kata Bupati Hasto, saat sosialisasi
Pilkades di Gedung Kaca, Rabu (3/6/2015).
Pilkades Kulonprogo rencananya digelar serentak pada September
mendatang. Pilkades serentak di 35 desa ini dianggarkan senilai Rp 1,5
miliar. Dana tersebut sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan melalui
APBdes.
Pada kesempatan sosialialisasi pilkadesitu, para ketua Badan
Permusyawatan Desa (BPD) juga menyampaikan uneg-unegnya. Ketua BPD
Desa Palihan, Heru, mengatakan kondisi di desanya cukup kompleks
karena saat ini akan terkena dampak pembangunan bandara. Situasi tidak
kondusif membuat banyak warga yang keberatan menjadi panitia pilkades.
"Mereka cenderung mau cari aman. Sehingga tidak mau jadi panitia,"
katanya. Heru menegaskan permasalahan di lapangan tentunya telah
diketahui bupati. Sebab itu dia meminta arahannya.
Hal berbeda disampaikan Ketua BPD Hargowilis, Suharyanto. Pihaknya
khawatir jika anggaran pilkadesternyata kurang. Pasalnya, pelaksanaan
pilkadesdiyakini bakal menelan biaya yang tidak sedikit
Share:

Kontraktor Dianggap Menyalahi Prosedur

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Pemasangan blowplank atau patok kayu yang
dilakukan kontraktor pada lahan pembangunan gedung baru Satpol PP
Kulonprogo di tanah kas Desa Margosari Kecamatan Pengasih, menimbulkan
polemik. Sebab dalam pertemuan dengan perangkat desa beberapa waktu
lalu, sudah ada kesepakatan bahwa pembangunan tidak boleh dimulai
sebelum ada izin gubernur untuk pemanfaatan tanah kas desa tersebut.
Pemasangan blowplank diketahui Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Margosari, Untung Sugiantoro, pada Rabu (03/06/2015). Karena itulah,
ia menilai pihak kontraktor melanggar kesepakatan mengingat hingga
kini izin gubernur belum turun. "Tapi mereka sudah memasang patok. Ini
disayangkan, mengingat Satpol PP yang merupakan penegak Perda justru
melanggar prosedur," katanya.
Untung mengatakan, pemasangan blowplank seharusnya tidak dilakukan
sekarang. Apalagi, setelah izin dari gubernur turun masih harus ada
tahapan lain yakni perjanjian sewa antara Satpol PP dengan pemerintah
desa Margosari atas persetujuan BPD. "Setelah itu, barulah pembangunan
gedung bisa dimulai," imbuhnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Desa Margosari, Danang Subiantoro.
Menurutnya, hingga kini belum ada pemberitahuan lisan maupun tertulis
terkait pemasangan bowplank tersebut. Sebagai upaya tindak lanjut,
pihaknya akan memberitahukan hal ini kepada Bagian Tata Pemerintahan
Pemda DIY yang memiliki kewenangan tanah kas desa. "Padahal
jelas-jelas dalam pertemuan sudah disepakati, kalau izin gubernur
belum terbit, pembangunan tidak boleh dimulai," katanya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Kulonprogo, Duana Heru Supriyanta
mengatakan, pemasangan bowplank bukanlah merupakan pembangunan fisik.
Dimulainya pembangunan gedung baru tersebut, tetap menunggu izin
gubernur.
"Langkah yang dilakukan kontraktor hanya sekedar persiapan agar tidak
terburu-buru dalam pembangunan nanti. Kontraktor juga sudah
berkomitmen untuk memulai pembangunan setelah ada Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)," tegasnya.
Sementara itu, perwakilan kontraktor, Kartika Hadi mengatakan,
pihaknya telah memberitahukan ke desa terkait pemasangan bowplank.
Pihaknya juga sudah menyampaikan bahwa pemasangan bowplank belum
termasuk pembangunan. "Hanya mematok posisi bangunan saja,"
tandasnya.(Unt)
Share:

Banyak Botol Miras di Taman Wana Winulang

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Taman Wana Winulang yang digadang-gadang
sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kulonprogo, masih belum
bisa berfungsi dengan baik. Taman yang terletak di belakang Gedung
DPRD Kulonprogo tersebut, bahkan sering digunakan para remaja untuk
berduaan. Sejak beberapa waktu lalu, ditemukan sejumlah botol minuman
keras (miras) di seputaran Taman Wana Winulang, oleh perangkat desa
setempat.
Ketua Badan Permusyawatan Desa (BPD) Margosari Kecamatan Pengasih,
Untung S menyampaikan, pihaknya beberapa kali menemukan botol minuman
keras di seputaran Taman Wana Winulang. Botol berbagai merk tersebut
diduga dibuang para remaja yang mabuk di wilayah setempat. "Memang
banyak ditemukan botol miras di sini, kami merasa prihatin dengan
perilaku remaja yang menyalahgunakan fasilitas publik," kata Untung di
Wates, Rabu (03/06/2015).
Botol-botol miras yang berserakan tersebut, diakui Untung sempat
menimbulkan keresahan karena dikhawatirkan bisa memicu perbuatan
negatif lainnya. Apalagi, botol ini ditemukan di tempat umum yang
seharusnya bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat. "Kami mengimbau
kepada anak-anak dan remaja yang bermain ke sini untuk tidak melakukan
perbuatan negatif, mulai dari minum miras maupun berduaan hingga
bertindak asusila," katanya.
Untung menyampaikan, seharusnya para remaja bisa menjunjung tinggi
jiwa muda mereka dengan melakukan perbuatan positif. Ia juga mengimbau
agar seluruh pihak bisa turut mengawasi perilaku remaja saat ini.
Taman Wana Winulang dibangun sebagai ruang publik tempat masyarakat
bersantai sambil menikmati udara segar. Namun saat ini, taman tersebut
justru disalahgunakan remaja untuk bertindak negatif, mulai dari minum
miras hingga berduaan dan bertindak asusila. Razia yang digelar pihak
kepolisian dan Satpol PP setempat, sempat menjaring pasangan muda-mudi
yang berduaan. Bahkan sebelumnya, sempat beredar foto sepasang remaja
sedang berbuat tidak senonoh di taman tersebut.(Unt)
Share:

Masyarakat Dihimbau Hindari Ikan Tri Nasi

PENGASIH ( KRJogja.com)- Berbagai komoditas hasil perikanan dari luar
daerah yang beredar di pasar tradisional di wilayah Kulonprogo
sebagian besar mengandung bahan zat kimia berbahaya formalin, boraks
atau pewarna Rhodamin B. Pihak berwengang menghimbau masyarakat
menghindari komoditas seperti ikan tri nasi.
"Sebisa mungkin masyarakat Kulonprogo menghindari barang-barang
produksi terutama berasal dari ikan yang datang dari luar daerah.
Lebih baik mengkonsumsi barang hasil olahan warga Kulopnrogo sendiri
misalnya bandeng presto. Itu dijamin 98 persen aman ketimbang makan
ikan tri nasi," tegas Kepala Seksi (Kasi) Pengujian dan Pengawasan
Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY,
Sunardi, Jumat (6/6).
"Saya berani mengatakan barang hasil olahan warga Kulonprogo aman
dikonsumsi karena Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Diskepenak)
Kulonprogo serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY secara aktif
melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha bahan pangan asal ikan yakni
pembudidaya dan pengolah bahkan penjual di pasar agar selalu menjaga
kebersihan makanan yang ditawarkan kepada masyarakat," ujarnya.
Dijelaskan, dengan diakuinya komoditas ikan sebagai bahan pangan
nasional maka masyarakat Kulonprogo diminta berhati-hati dalam
mengkonsumsi setiap bahan pangan berasal dari ikan khususnya dari luar
daerah. Sebab mengandung bahan formalin, boraks atau pewarna Rohamin
B.
Salah satu barang produksi asal ikan yang terindikasi kuat mengandung
formalin dan pewarna adalah ikan tri nasi. Sehingga Dinas DKP DIY
bekerjasama dengan Dinas Kepenak dan Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) serta dinas/ instansi terkait fokus melakukan pengawasan
terhadap peredaran ikan tri nasi tersebut. "Masyarakat harus hati-hati
betul dengan ikan tri nasi yang warnanya bersih, enak dan sangat
disukai masyarakat serta murah itu, semuanya mengandung bahan
pengawet. Ikan tri nasi bukan produksi DIY, tapi dari luar daerah
mengandung formalin," tegasnya.
Sebagai upaya pencegahan Pemerintah DIY dan pemkab memburu ikan tri
nasi di pasar-pasar modern maupun pasar tradisional. "Pencarian
terhadap keberadaan ikan tri nasi sudah sampai ke pihak yang
memproduksinya di luar DIY. Tindaklanjutnya, karena ini lintas
propinsi maka Tim Pengawas Peredaran Bahan Berbahaya DIY akan
berkoordinasi dengan pemerintah propinsi tempat diproduksinya ikan tri
nasi tersebut, agar mereka tidak memproduksi dan mengedarkannya lagi,"
tegasnya.
Kabid Perikanan Budidaya Diskepenak Kulonprogo Eko Purwanto API
membenarkan semua ikan tri nasi yang beredar di Kulonprogo mengandung
bahan berbahaya. "Ikan tri nasi dari luar daerah seperti Jawa Tengah
dan Jatim semuanya mengandung formalin," tuturnya.(Rul)
Share:

03 June 2015

MEGAPROYEK KULONPROGO : Dukung Megaproyek, RSUD Wates Dikembangkan Senilai Rp152 Miliar

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Daerah
Istimewa Yogyakarta, mengembangkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Wates senilai Rp152 miliar untuk menyambut mega proyek di wilayah ini.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan rencananya pengembangan
RSUD Wates akan menghabiskan anggaran Rp152 miliar yang dibangun
secara bertahap dalam waktu tiga tahun mulai dari 2015-2017.
"Tahap pertama pengembangan RSUD Wates secara mandiri mampu
menyediakan anggaran Rp32,8 miliar, sisanya diselesaikan pada 2016 dan
2017," kata Hasto.
Ia mengatakan pengembangan RSUD Wates dalam rangka merespon Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan layanan publik dengan
menambah jumlah layanan rawat inap.
"Fasilitas yang dibangun ini untuk memenuhi rumah sakit rujukan di
DIY, sehingga rencananya akan membangun fasilitas helipad," kata
Hasto.
Gubernur DIY Sultan HB X meminta RSUD Wates harus tetap mengutamakan
kepentingan dan kesehatan pasien, meski sebagai rumah sakit pendidikan
aviliasi atau satelit.
Ia mengatakan sebagai rumah sakit pendidikan dan pusat rujukan yang
unggul dalam pelayanan, dalam membangun jejaring kerja sama sebagai
tempat pendidikan yang berkelanjutan, untuk mencapai standar
kompetensi tenaga kesehatan, serta pendalaman dan penyegaran ilmu
kedokteran.
"Kami juga berharap tetap mengutamakan kepentingan dan kesehatan
pasien. Kami juga mengharapakan RSUD Wates hendaknya belajar dari
pengalaman RSU dr. Sardjito dan UGM," kata Sultan.
Share:

BERITA KULON PROGO TERBARU

SITEMAP

Archive