Bupati Kulon Progo Yakin Penataan Pantai Selatan NYIA Lebih 'Ngrejekeni' - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Penataan areal lahan pantai di selatan New Yogyakarta International Airport (NYIA) akan diawali dengan nota kesepahaman (MoU) antar pihak terkait.

Yakni, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, PT Angkasa Pura I, serta Pura Pakualaman.

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya masih menunggu terjalinnya MoU dengan AP I selaku pemrakarsa pembangunan NYIA dan Pura Pakualaman sebagai pemilik lahan pantai di selatan proyek pembangunan nasional tersebut.
MoU itu menurutnya menjadi hal pertama yang perlu dilakukan sebelum penataan kawasan pantai di Temon itu dilakukan.

Namun begitu, sembari menunggu adanya MoU, Pemkab juga berupaya mencari solusi atas nasib warga yang menggantungkan nafkah dengan usaha di lahan tersebut dan berpotensi digusur oleh rencana penataan pantai itu.

"Masalah ini harus dicari solusi tapi MoU paling depan. Ketika ketiga pihak ini sudah MoU untuk pengelolaan di sana, baru kita lakukan penggusuran penataan," kata Hasto pada Tribunjogja.com, Jumat (29/3/2019).

Seperti diketahui, kawasan lahan pantai dari wilayah Pantai Glagah hingga Congot tersebut rencananya akan dijadikan area green barrier (sabuk hijau) untuk menunjang keselamatan operasi penerbangan di NYIA.

Rencana itu mau tak mau harus menggusur seratusan kolam tambak dan bangunan penginapan milik warga yang saat ini berdiri di lahan tersebut.

Para pelaku usaha itu sempat mengutarakan sikap keberatannya atas rencana tersebut.


Gejolak itu pun menurut Hasto pun tak luput dari pengamatannya.

Read More

Gelombang Penolakan Bandara Kulon Progo Masih Bermunculan - Republika Online

Walau pembangunan diklaim hampir rampung namun penolakan masih ada

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pro dan kontra pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) masih belum usai. Walau pembangunan NYIA diklaim hampir rampung, gelombang penolakan nyatanya masih terus bermunculan.

Kemarin (28/3) sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di DPRD DIY. Unjuk rasa dimulai dengan aksi long march yang dilakukan dari Taman Parkir Abu Bakar Ali. Koordinator Umum Aliansi Seduluran Yogyakarta Peduli Alam, Husnudin, mengatakan aksi ini merupakan solidaritas kepada masyarakat yang masih berjuang di Kulon Progo. Karenanya, unjuk rasa dilakukan tidak hanya di satu titik. "Dilakukan di titik-titik lain seperti Semarang, Solo, Bandung, Bekasi dan lain lain," kata Husnudin, Kamis (28/3).

Ia mengatakan mereka mendukung sepenuhnya apa yang terus dilakukan Paguyuban Masyarakat Penolak Bandara di Kulonprogo. Bersamaan dengan unjuk rasa, mereka disebut sedang mengantarkan gugatan ke Mahkamah Agung. Gugatan menyoal kehadiran PP Nomor 13 Tahun 2017 khususnya dalam Pasal 30 1a dan turunannya Pasal 2 yang mencantumkan pembangunan NYIA. Mereka merasa pasal itu bertentangan dengan banyak peraturan lain.

"Hal itu yang kemudian mendorong kami melakukan solidaritas bersama dan mengingatkan pembangunan bandara hari ini sangat bermasalah dan memungkinkan berdampak banyak kepada masyarakat," ujar Husnudin. Ia menilai pembangunan infrastruktur ini tidak mementingkan zona bencana. Padahal, memang ada wilayah-wilayah yang seharusnya tidak boleh dibangun infrastruktur karena sangat berpotensi bencana.

Terlebih, NYIA disebut mampu menyerap setidaknya 10 juta manusia dalam satu tahun dan menampung 360 lebih pekerja. Ia merasa hal-hal itu yang dilupakan negara. Negara juga dianggap lupa Kulon Progo itu wilayah dengan tingkat kebencanaan yang sangat besar seperti tsunami.

Husnudin mengingatkan jika terjadi bencana jelas infrasturkur akan hancur dan masyarakat yang akan terdampak. "Akan ada banyak korban jiwa, masyarakat yang dikorbankan. Barangkali pusat akan mendapatkan keuntungan, tapi jika bencana terjadi yang terdampak masyarakat," kata Husnudin.

Untuk itu, ia mengingatkan negara agar tidak sekadar melihat berapa juta yang akan didapatkan. Akan tetapi negara harus memperhatikan keamanan dan keselamatan masyarakat.

"Sehebat apapun pembangunan yang dilakukan negara, dia tidak akan selamat dari bencana," ujar Husnudin. Ia juga mengingatkan bagaimana porak-porandanya infrastruktur saat tsunami Palu dan Banten.

Aliansi Seduluran Yogyakarta Peduli Alam terdiri dari banyak elemen ormas dan individu yang peduli isu lingkungan. Ada Muda Mudi Membumi, Teman Temon, SMI, PMII, Poros, Espresi, dan lain-lain. Hingga kini, ia tidak menampik sudah banyak masyarakat sekiraran NYIA yang menerima pembangunan. Tapi, Husnudin menegaskan, mereka tidak lagi menolak bukan berarti menerima melainkan pasrah karena tidak memiliki daya untuk menolak.

Read More

Cakupan Universal Health Coverage di Kulonprogo Sudah Capai 95 Persen - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Kabupaten Kulonprogo optimis mencapai Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan per April 2019, dengan pencapaian jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebesar 95 persen lebih dari total jumlah penduduk.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, saat penandatanganan kesepakatan bersama cakupan semesta JKN-KIS bagi penduduk Kabupaten Kulonprogo bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Sleman.

Hasto mengatakan, dengan tambahan jumlah peserta sebanyak 22 ribu, cakupan UHC di Kabupaten Kulonprogo sudah lebih dari 95 persen.

“Sampai dengan hari ini sudah terdaftar kurang lebih 14 ribu dari 22 ribu yang ditargetkan, sehingga masih ada kuota sebanyak 8 ribu," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjogja.com, Sabtu (30/3/2019).

Menurut Hasto, hal ini menjadi kesempatan baik bagi masyarakat yang belum menjadi peserta untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta Program JKN-KIS.

"Nanti akan kami verifikasi dan validasi dan bila memenuhi syarat, kami masih mencadangkan kuota untuk 8 ribu peserta," lanjutnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman, Galih Anjungsari, mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kulonprogo atas upayanya mendukung tercapainya UHC.

Galih berharap capaian ini bisa dipertahankan minimal di angka 95 persen dan akan terus diupayakan peningkatan jumlah peserta sampai terpenuhi 100 persen.

“Masih kurang 5 persen yang belum (terdaftar peserta JKN-KIS), kemungkinan mereka pendudukan yang memiliki mobilitas tinggi sehingga belum memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai peserta Program JKN-KIS," kata Galih. (*)

Read More

Cukup Rp 20.000 per Bulan, Warga Bukit Menoreh Bisa Akses Internet "Unlimited" - KOMPAS.com

KULON PROGO, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) memulai program desa online. Program ini memungkinkan warga desa maupun lainnya bisa mengakses internet secara bebas dengan kecepatan yang tinggi.
Cukup dengan membeli pulsa seharga Rp 20.000 di desa itu maka warga bisa mengakses internet secara unlimited selama 30 hari.
Pemerintah Kulon Progo menerapkan program ini pada 27 dusun yang berada pada dua desa di Kecamatan Kokap, yakni Hargotirto dan Hargowilis. Keduanya berada di kontur bukit yang serba ekstrem di Bukit Menoreh.
Pemkab menamainya sebagai PulsaKu, dari kata Pulsa Kulon Progo. “Masyarakat menyambutnya dengan senang luar biasa,” kata Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, di ruang kerjanya, Rabu (27/3/2019). 
 Hasto mengungkapkan akses internet desa ini merupakan proyek percontohan untuk mendorong terwujudnya desa online lain di seluruh Kulon Progo. Pemerintah bekerja sama dengan PT Pelangi untuk mendirikan dua BTS, 23 antena treeangle, dan 9 monopol. Dua BTS berada di Gunung Gajah dan Clapar.
Langkah mewujudkan desa online merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus mendorong kemandirian ekonomi bagi warga. Kali ini di bidang telekomunikasi dan informasi. 
Pemerintah bekerja sama dengan Pelangi menyediakan bandwidth bagi warga. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengelola pembelian pulsanya untuk membayar bandwidth dan sekaligus menghidupkan usaha BUMDes. Hasil BUMDes bisa meningkatkan kesejahteraan warga desa.
Pemerintah Kulon Progo yang sejak lama menggaungkan kemandirian ekonomi bagi warganya lewat jargon Bela Beli Kulon Progo.
Kebijakan berupa membangkitkan semangat warga dalam memproduksi hasil sendiri dan tidak bergantung pada produk dari luar. Konsepnya, peredaran uang hanya di Kulon Progo dan kembali bagi masyarakat Kulon Progo.
“Prinsip kemandirian. Kita harus bisa memproduksi sendiri dan ini harus menerobos ke segala lini,” kata Hasto.
 Kebijakan kemandirian ekonomi Kulon Progo telah berlangsung di banyak sektor, seperti industri batik, industri pariwisata, hingga industri air mineral. Pemerintah kini mewujudkan kemandirian di sektor teknologi dan informasi.
Khusus di teknologi dan informasi, langkah ini tidak hanya menekan belanja warga seputar telekomunikasi tetapi juga sekaligus membuka keterisoliran informasi warga di daerah.
Selama ini, Badan Pusat Statistik mencatat belanja warga di bidang telekomunikasi, utamanya pulsa, menempati posisi keempat, setelah rokok dan belanja makanan.
Nilainya sekitar Rp 74 miliar per tahun.  Bila dirata-rata, belanja telekomunikasi satu desa sekitar Rp 800 juta per tahun.
Hasto mencontohkan, untuk Hargotirto saja terdapat 9.000 nomor aktif. Belanja warga pada satu nomor bisa sekitar Rp 100.000.
Pemerintah menilai warga tidak menikmati keuntungan yang sepadan. Apalagi, dalam perkembangan industri IT, tetap saja keuntungan terbesar hanya dinikmati segelintir orang.


Program PulsaKu dikelola BUMDes
KOMPAS.com/DANI J Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memulai program PulsaKu, sebutan dari Pulsa Kulon Progo. Sebanyak 27 dusun dari 2 desa menjadi pilot project ini. Tampak voucher PulsaK yang bakal dijual di 2 desa.
PulsaKu berbeda. Pemerintah berharap warga desa ikut menikmati keuntungan perkembangan dunia telekomunikasi ini, tidak hanya sekadar internet masuk desa.
Karenanya, PulsaKu dikelola dan dipasarkan oleh BUMDes. Warga bisa membeli pulsa ini di berbagai gerai yang sudah bekerja sama dengan BUMDes.
Cara kerja PulsaKu mirip voucher pulsa kebanyakan. Pelanggan membeli kartu voucher seharga Rp 20.000 untuk unlimited internet di 2 desa itu, dan Rp 5.000 unlimited selama satu hari untuk titik-titik tertentu destinasi wisata.
Pelanggan tinggal menggesek rugos di belakang voucher dan memasukkan konde voucher tertera di sana melalui gawai. 
Pemilik Pelangi yang juga seorang konsultan PulsaKu, Ferdinan Karl mengatakan, pihaknya terjun ke proyek percontohan ini karena tergerak oleh semangat Bela Beli Kulon Progo.  
Warga desa memiliki karakter berbeda dengan perkotaan. Mereka banyak memanfaatkan internet  untuk komunikasi, seperti via WA, berselancar di media sosial, dan video conferens, ataulah Youtube.
Sebelum PulsaKu masuk desa, warga di daerah pedalaman disuguhi kecepatan terbatas dan internet seadanya. Namun, soal jumlah membayar pulsa, warga desa tidak kalah dengan warga kota yang lebih mudah mengakses internet.
“Kecepatan PulsaKu nanti bisa sampai 250 Mbps,” kata Ferdinan.
Tak hanya warga yang diuntungkan dengan Pulsaku. Konsultan IT ini juga meyakini PulsaKu akan menguntungkan BUMDes nanti. Pasalnya, badan usaha milik desa ini akan memiliki penghasilan asli desa dari sektor riil.
 Selama ini, BUMDes lebih banyak bergerak di bidang jasa, utamanya simpan pinjam saja. Penghasilan asli desa rata-rata Rp 50 juta per tahun. Jumlah itu sangat kecil.
BUMDes bisa mengalami ledakan penghasilan karena PulsaKu. Pembelian pulsa tiap Rp 20.000 itu dipakai untuk membayar bandwidth sebesar Rp 15.000 dan Rp 5.000 sebagai bagi hasil bagi BUMDes.
Badan usaha desa bisa memanfaatkan untuk beragam kegiatan, termasuk membayar karyawan. Ferdinan mengalkulasi bila 9.000 nomor handphone warga pada satu desa rutin membeli Pulsaku, maka badan usaha desa akan meraup penghasilan Rp 45 juta per bulan.
Itu belum termasuk usaha dan bisnis utama BUMDes, juga pemasaran instrumen jaringan.
“Warga memiliki banyak pekerjaan, warga juga semakin pinter, dan banyak keuntungan lain,” kata Ferdinand. 

Read More

Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kulon Progo Cukup Tinggi - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mereaktivasi Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) untuk menangani masalah gangguan kesehatan jiwa di wilayahnya.
Hal ini menjadi upaya untuk menumbuhkan peran positif masyarakat dalam menghadapi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di wilayah setempat.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kulon Progo, Baning Rahayujati mengatakan jumlah ODGJ di Kulon Progo masih termasuk yang tertinggi di Yogyakarta.
Dalam catatan Dinkes, saat ini ada sekitar 1.500 orang dengan gangguan jiwa dan 10 persennya atau sekitar 156 orang mengidap gangguan jiwa kategori berat.




Mayoritas ODGC di Kulon Progo menurutnya terhitung kronis atau sudah lama mengidap dan bahkan ada yang sejak masih anak-anak.
"Kebanyakan tidak tertangani dengan baik sejak kecil maupun ketika dewasa. Ini jadi permasalahan yang sering terjadi. Upaya kami, sekarang di semua kecamatan sudah diinisiasi pembentukan TKJM dan kami bersama UGM membuat model pengelolaan jiwa. Program kami lebih kepada menyiapkan masyarakat karena ODGJ bukan hanya masalah kesehatan saja tapi lintas sektoral," kata Baning pada Tribunjogja.com, Selasa (26/3/2019).
Meski banyak dipengaruhi faktor genetik, hal terpenting dalam menyikapi penyakit gangguan kejiwaan itu menurutnya adalah memahami predisposisi (latar belakang penyebab), ketahanan mental, dan juga respon lingkungan sekitarnya.
Penanganan ODGJ harus melibatkan keluarga sebagai detektor utama atas pola gangguan jiwa itu.
Pascapengobatan dan terapi kejiwaan, ODGJ yang sudah kembali di tengah lingkup sosial juga membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat sekitar rumah.
Baca: Kasus HIV/AIDS di Kulon Progo Cenderung Meningkat
Terutama untuk memelihara kondisi kejiwaannya supaya tidak kambuh.

Read More

Surat Suara di Kulonprogo Sudah Lengkap - Harian Jogja

Harianjogja.com, WATES--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo sudah menerima semua surat suara untuk keperluan pemilu. KPU langsung menggelar sortir lipat lanjutan dan mendata surat suara yang rusak.

Ketua KPU Kulonprogo, Ibah Muthiah mengatakan, pada Sabtu (23/3/2019) surat suara yang terdiri dari jenis DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pasangan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) tiba di Gudang KPU Kulonprogo. Total yang datang sebanyak 1.372.366 surat suara.

"Jadinya, saat ini sudah lengkap semua," ujar Ibah pada Senin (25/3/2019). Pada keesokan harinya, Minggu (24/3/2019) KPU Kulonprogo langsung menggelar sortir dan lipat surat suara. 

Untuk DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi diselesaikan dua hari dari Minggu sampai Senin. 

Begitu juga surat suara jenis DPD dan PPWP, diselesaikan dua hari dari Selasa sampai Rabu.
Sebelumnya, KPU Kulonprogo sudah menerima surat suara jenis DPR RI sebanyak 341.591. Semua surat suara dengan jenis DPR RI sudah disortir dan dilipat. Dari hasil sortir dan lipat, ada sebanyak 2.040 surat suara yang rusak.

Ibah mengatakan, surat suara yang rusak tersebut akan dibuatkan berita acara disatukan dengan surat suara jenis lainnya. Lalu, KPU Kulonprogo juga akan mengajukan penggantian surat suara baru dari surat suara yang rusak tersebut.

Secara umum logistik untuk keperluan Pemilu sudah perlahan terpenuhi semua. "Saat ini, untuk keperluan logistik, yang belum itu tinggal formulir C1 Plano untuk DPRD Kabupaten," ujar Ibah.

Dalam proses sortir dan lipat, KPU Kulonprogo mengandalkan petugas lipat dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Secara bergiliran, PPK dan PPS di tiap kecamatan dijadwalkan menyortir dan melipat surat suara. 

Pada surat suara jenis DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan PPWP, KPU Kulonprogo tidak hanya mengandalkan Gudang KPU Kulonprogo sebagai tempat untuk melipat, tapi juga mengandalkan Balai Desa Wates.

Ketua PPK Sentolo, Tusilah mengatakan, dalam menyortir dan melipat, pihaknya mengandalkan petugas dari anggota PPK dan PPS di Sentolo. "Hasil dari pelipatan surat suara tiap surat suara dihargai Rp60.000 sampai Rp120.000 tergantung tingkat kesulitan. Nanti PPK yang membagikan ke petugas lipat," ujarnya.

Read More

Pemkab Kulon Progo Targetkan Angka Kemiskinan Turun 3 Persen pada 2020 - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Angka kemiskinan di Kulon Progo ditargetkan bisa turun 3 persen hingga 2020 mendatang.

Dari informasi yang dihimpun Tribunjogja.com, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di wilayah tersebut hingga saat ini masih di angka 18,30 persen.

Wakil Bupati Kulon Progo, Sutedjo menyebut, angka kemiskinan itu sudah menurun dibanding 2017 meski persentasenya terbilang kecil yakni 1,73 persen.

Kisaran serupa selalu terjadi hampir setiap tahunnya di mana penurunan angka kemiskinan rata-rata hanya 1 persen.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memandang perlunya target penurunan lebih tinggi sehingga upaya pengentasan kemiskinan lebih cepat tercapai.

"Pada 2020 targetnya harus bisa turun 3 persen dari kondisi terakhir. Upaya penurunan angka kemiskinan jadi program prioritas dalam rancangan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kulon Progo di 2020. Mencakup juga upaya penurunan ketimpangan antar kelompok pendapatan atau gini rasio yang di 2018 sebesar 0,37 persen,"kata Sutedjo saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) rancangan RKPD 2020 di Gedung Kaca, Kompleks Pemkab Kulon Progo, Senin (25/3/2019).

Program itu juga bakal berkesinambungan dengan dua program prioritas lain yang juga ditetapkan dalam rancangan RKPD 2020.

Yakni, percepatan pembangunan infrastruktur yang berfokus pada proyek strategis nasional New Yogyakarta International Airport (NYIA) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

Serta, program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan daya saing produk lokal untuk menghadapi revolusi industri 4.0.

Ketiganya dipandang saling berkaitan dan bisa berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

"Pemkab Kulon Progo meyakini angka kemiskinan bisa ditekan sesuai target jika ketiga program itu sukses dilaksanakan," kata Sutedjo.

Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati, menilai target itu bisa terealisasi asalkan semua pihak konsisten dan berkomitmen.

Eksekutif dan legislatif diharapkan juga memiliki orientasi yang sama untuk mensukseskannya sehingga target tercapai.

Dalam penilaiannya, pemerintah selama ini belum optimal menurunkan angka kemiskinan dan ketentuan indikator kemiskinan harus diperjelas.(*)

Read More

Kemenkop dan UKM Perkuat Kemitraan KUMKM dengan Usaha Besar di Kulon Progo - Jurnas

Foto: Istimewa

Kulon Progo, Jurnas.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) membangun dan mengembangkan kemitraan koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan pelaku usaha besar di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pengembangan kemitraan KUKM tersebut dimaksudkan untuk mendorong KUKM agar lebih cepat dalam pengembangan usahanya, perluasan pasar, dan akses ke teknologi ataupun permodalan, serta diperkuat dengan perlindungan usaha untuk memajukan usaha mikro dan kecil.

"Temu kemitraan ini bertujuan untuk memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas kepada pelaku usaha mikro dan kecil, khususnya dalam memasarkan produknya. Diikuti dengan kegiatan peningkatan kinerja dan daya saing KUMKM di Kulon Progo dan daerah lainnya," kata Asdep Perlindungan Usaha Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Sutarmo saat membuka acara Temu Mitra KUKM dengan Usaha Besar di Kulon Progo, belum lama ini.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo, Sri Harmitarti, Kepala Bidang Kemitraan Usaha Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKMAbdul Latif, perwakilan usaha besar antara lain PT Indomarco Prismatama selaku usaha besar yang telah menjalin kemitraan dengan Koperasi di Kulon Progo dalam bentuk Toko Milik Rakyat (ToMiRa), Produsen Tepung Terigu PT Sriboga serta ratusan pelaku UMKM se-kabupaten Kulon Progo.

Sutarmo menjelaskan, selain kerja sama dalam memasarkan produk dengan mitra toko modern, perlu dilakukan kerja sama dengan usaha besar seperti produsen tepung terigu kenamaan Sriboga dengan pelaku usaha makanan olahan. "Sehingga pelaku usaha mikro makanan olahan dapat memperoleh bahan baku tepung terigu dengan harga yang lebih terjangkau sehingga harga produk olahan makanan makin kompetitif," ujarnya.

Menurut Sutarmo, salah satu program strategis Kementerian Koperasi dan UKM dalam mempercepat peningkatan kinerja dan daya saing KUKM adalah mengembangkan berbagai pola kemitraan seperti inti plasma, perdagangan umum, sub kontrak, waralaba, keagenan dan lainnya.

"Untuk itu, KUKM perlu memahami pola-pola kemitraan yang akan dijalankan dan persyaratan dan ketentuan yang harus dipersiapkan, sehingga tujuan dari kemitraan dapat terwujud sesuai dengan harapan," ujar Sutarmo.

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat.

"Melalui kemitraan dengan usaha besar/menengah, Koperasi dan UKM diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan daya saingnya dan sekaligus merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara UKM dengan usaha besar," ujar Sutarmo.

Dengan demikian, kata Sutarmo, ke depan KUMKM dapat secara konsisten mensuplai kebutuhan usaha besar, kualitas produk yang sesuai standar serta teratasinya masalah permodalan KUMKM.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab Kulon Progo Sri Harmitarti mengatakan, perkembangan koperasi dan UMKM memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan Koperasi dan UMKM yang telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat dan memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta secara langsung maupun tidak langsung berdampak siknifikan terhadap penganggulangan kemiskinan.

"Perlu kami sampaikan disini bahwa angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018 mencapai 18 persen dan tertinggi diantara Kabupaten/kota yang ada di DIY sehingga Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya secara massif untuk mengatasi hal tersebut dengan berbagai program yang telah dilaksanakan dengan salah satunya melalui pengembangan Koperasi dan UMKM yang merupakan ujung tombak ekonomi kerakyatan," kata Sri Harmitarti.

Selain itu, dia mengatakan, dalam rangka meningkatkan daya saing produk lokal Kulon Progo dan menghadapi Revolusi Industri 4.0 maka koperasi dan UMKM dituntut untuk lebih dinamis, inovatif dan revolusioner sehingga tidak terlibas dengan kondisi yang semakin Kompleks dan rumit ini.

Saat ini jumlah Koperasi di Kabupaten Kulon Progo adalah 261 unit dan jumlah UMKM sejumlah 35.457 unit sedangkan jumlah UMKM miskin produktif sejumlah 1.281 unit.

"Dengan sasaran itu kami melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap KUMKM melalui 3 bidang yaitu bidang pemberdayaan, permodalan dan kelembagaan yang diimplementasikan dengan kegiatan-kegiatan di lapangan, antara lain pelayanan HKI, pelaksanaan Diklat, fasilitasi
permodalan, pendampingan IUMK, penyuluhan perkoperasian, fasilitasi pendirian Koperasi dan lainnya," kata Sri.

Dia juga menambahkan, kegiatan temu Mitra KUMKM dengan usaha besar dan sosialisasi Pola Kemitraan Rantai Nilai/pasok merupakan wujud sinergitas Pemkab Kulon Progo bersama Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam rangka meningkatkan kualitas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Khususnya, berkaitan dengan peningkatan pemasaran produk KUMKMmelalui kemitraan dengan usaha besar dalam hal ini PT Indomarco Prismatama selaku usaha besar yang telah menjalin kemitraan dengan Koperasi di Kulon Progo dalam bentuk Toko Milik Rakyat (ToMiRa).

"Kami berharap kemitraan yang sudah terjalin ini
kedepan akan terus meningkat dan berdampak siknifikan terhadap peningkatan kualitas produk KUMKM sehingga dapat berdaya saing menghadapi kompetisi persaingan global," kata Sri.

Produsen

Di samping itu, kalangan produsen dan pelaku usaha mikro berharap kerja sama atau kemitraan dengan pelaku usaha besar dapat segera terealisasikan. "Kami berharap bisa kerja sama dengan industri besar dan perhotelan agar bisa memasok gula semut kebutuhan mereka," kata Sekretaris Koperasi ISM Gempita Mandiri Desa Kalirejo, Kokap Kulon Progo, Samijo.

Dia mengaku sebelumnya telah melakukan kerja sama dagang dengan perusahaan eksportir namun kini terkendala terutama masalah pembayaran yang lambat. Dengan produksi 3-5 ton gula semut per bulan, pihaknya berharap bisa memasok kebutuhan usaha makanan dan minuman serta perhotelan di DIY.

Hal senada disampaikan produsen produk olahan cabe di Glagah, Temon, Kulon Progo, Titin Lisnawati. Dia berharap produksinya bisa dipasarkan di toko modern dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen maupun makanan(***)

Read More

Kulon Progo Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir - detikNews

Kulon Progo - Pemkab Kulon Progo menetapkan status tanggap darurat penanganan musibah banjir dan tanah longsor. Dana tak terduga disiapkan sekitar Rp 3 miliar.

"Masuknya tanggap darurat, untuk penanganan. Rapat pagi tadi BPBD sedang menyiapkan permohonan untuk penerbitan SK Bupati," kata Sekda Kulon Progo, Astungkoro ditemui wartawan di kantornya, Senin (18/3/2019).

"Tahun ini ada anggaran dana tak terduga Rp 3 miliar, nanti bisa dialokasikan sesuai kebutuhan di lapangan," jelasnya.Musibah banjir melanda sebagian wilayah Kecamatan Wates dan Panjatan setelah talud sungai Serang jebol sepanjang sekitar 30 meter dan lebar 5 meter, Minggu (17/3) malam. Luapan air sungai membanjiri permukiman warga dan lahan pertanian warga.
Selain itu, hujan yang mengguyur wilayah Kulon Progo sejak Sabtu (16/3) mengakibatkan puluhan titik terjadi longsor di Kecamatan Kokap.

Pemkab mencatat hingga siang ini 562 warga mengungsi akibat banjir, terbagi di pos pengungsian di GOR Cangkring sekitar 406 jiwa, 116 jiwa di Tayuban, 40 jiwa di Panjatan.

Sedangkan laporan tanah longsor ada yang menutup akses jalan.
"Di sisi utara (Kulon Progo) ada beberapa titik, masih tahap assessment, sebagian di wilayah Kokap," ungkap Astungkoro.

"Jadi prioritas penanganan kita, perbaikan tanggul dan pengungsi. Kita sudah bagikan selimut, pakaian, bahan makanan, popok bayi, dan mendirikan dapur umum oleh Tagana," imbuhnya.

Data dari BPBD Kulon Progo, dilaporkan jumlah titik banjir di lokasi, tanah longsor di 30 lokasi dan pohon tumbang di 9 lokasi.
(sip/sip)

Read More

Sejumlah Lokasi di Kulon Progo Longsor - KOMPAS.com

KULON PROGO, KOMPAS.com - Hujan yang tak berhenti mengguyur Kulon Progo, Yogyakarta, mengakibatkan longsor di sejumlah lokasi di kawasan tersebut, Minggu (17/3/2019).

Salah satu lokasi longsor berada di Dusun Sebatang, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di desa ini, tebing selebar 13 meter longsor dan menimpa rumah milik seorang warga, Suminto (54). Dinding rumah Suminto jebol dan material tanah masuk rumah.

"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini," kata Kepala Polisi Sektor Kokap Ajun Komisaris Polisi Satrio Arif Wibowo, melalui pesan singkatn, Minggu.



Hujan deras melanda Kulon Progo sepanjang hari, termasuk Kokap. Kontur wilayah di kecamatan ini berupa perbukitan, lembah dengan jurang dan tebing. Terdapat waduk besar di bukit ini, dinamai Waduk Sermo.

Tragedi longsor di rumah Suminto satu dari beberapa kejadian serupa di Kokap. Setidaknya ada enam titik terjadi longsor pada Minggu, yaitu di Dusun Teganing, Dusun Nganti, Sungapan 1, Soropati, dan Soko Hargowilis.


Selain rumah Suminto, kata Satrio, longsor juga terjadi di jalan Provinsi Ruas Tegalsari-Temon yang masuk wilayah Dusun Sebatang, Desa Hargotirto.

Akibatnya akses jalan beberapa dusun tertutup.

"Jalan tidak bisa dilewati kendaraan roda empat. Satu lagi di dusun Crangah tertutup tidak bisa dilewati R4 juga. Kita mengharapkan warga lebih hati-hati," ujar Satrio.
 

Read More

Warga Terdampak Banjir Kulon Progo Kerja Lembur Bangun Tanggul Darurat dengan Ratusan Karung Pasir - Tribun Solo

TRIBUNSOLO.COM, KULON PROGO - Ratusan warga berupaya membangun tangguk darurat di bantaran Sungai Serang di wilayah Dusun Bendungan Kidul, Desa Bendungan, Kecamatan Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (18/3/2019).

Tanggul darurat setinggi 4 meter itu dibuat dari ratusan karung pasir sebagai pengganti tanggul yang jebol akibat tidak kuat menahan debit air sungai yang meluap.

"Kita bekerja dari pukul 10.00:

"Kita akan kerja lembur, tidak bisa ditunda," kata Hendri, warga asal Kauman, Desa Bendungan, di lokasi, Senin.

Hendri dan ratusan warga bekerja cepat dibantu puluhan anggota TNI. Mereka mengerahkan alat seadanya, seperti sekop, pacul, sampai gerobak pasir.

Sebuah eksavator kecil dikerahkan untuk mempercepat proses pembangunan tanggul darurat.

Warga bekerja cepat untuk menutup tanggul yang jebol pada Minggu (17/3/2019) sekitar pukul 19.00.

Hujan deras sepanjang Minggu membuat debit Sungai Serang naik hingga mengakibatkan tanggul jebol dan air sungai merendam ratusan rumah dua pedukuhan, yakni Bendungan Kidul di Desa Bendungan di Kecamatan Wates dan Desa Tayuban di Kecamatan Panjatan.

Banjir membuat ratusan kepala keluarga mengungsi ke berbagai daerah.

Read More

Seharian Diguyur Hujan, Sebagian Desa di Kabupaten Bantul dan Kulonprogo Banjir - TIMES Indonesia

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Hujan seharian yang mengguyur wilayah Yogyakarta mulai Minggu pagi hingga malam (17/3/2019) membuat sejumlah desa di Kabupaten Bantul dan Kulonprogo dilanda Banjir. Bahkan, sejumlah warga terpaksa harus mengungsi ke lokasi yang aman karena rumahnya tergenang. Warga tak ingin berspekulasi terhadap sesuatu hal yang tidak diinginkan.

“Wilayah yang banjir merupakan desa yang dilalui sungai,” kata Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih kepada TIMES Indonesia Minggu malam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun TIMES Indonesia, wilayah yang banjir umumnya dilalui sungai yang berhulu dari Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Antara lain, Dusun Dermojurang Desa Seloharjo Kecamatan Pundong. Bahkan, di kampung ini terjadi longsor dan banjir menimpa permukiman warga.

“BPBD, Satpol Airud Polda DIY dan tim rescue belum bisa menjangkau karena air setinggi 1,5 meter,” terang Halim yang tinggal di Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul ini.

Desa lain yang terkena dampak banjir adalah Dusun Prancak Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon, Jalan Jalan Siluk-Kretek tidak dapat dilakui karena jembatan Kali Pentung ambrol. Kemudian, Jalan Imogiri Timur mulai dari perempatan Jejeran-Imogiri banjir menggenangi infrastruktur jalan.

“Rumah warga Desa Wukirsari dan Karangtengah Kecamaatan Imogiri juga banyak yang kebanjiran,” papar Halim.

Bahkan, rumah pribadi Bupati Bantul Suharsono yang ada di Jalan Parangtritis Bangunharjo-Panggungharjo ikut tergenang. Mengingat curah hujan di wilayah Yogyakarta utara masih tinggi, Halim mengimbau kepada warga yang tinggal di pinggir sungai meningkatkan kewaspadaan.

“Karena hingga Minggu malam Yogyakarta utara masih hujan. Kami mengimbau warga mencari tempat yang aman, jauh dari sungai untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan,” jelas Halim.

Selain Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo juga mengalami banjir seperti Kecamatan Panjatan, Kecamatan Wates, dan Kecamatan Sentolo. Bahkan, sejumlah dusun di Kecamatan Kokap mengalami longsor, seperti Dusun Teganing, Dusun Nganti, Dusun Sungapan 1, Dusun Soropati, Dusun Sebatang, Dusun Soko Hargowilis. “Banjir itu terjadi karena sungai tak mampu menampung air dari hulu yang cukup deras,” terang Sujadi, warga Wates, Kulonprogo. (*)

Read More

Hujan Angin di Kulonprogo, Pohon Tumbang Timpa 7 Rumah dan 5 Jaringan Listrik - Harian Jogja

Harianjogja.com, KULONPROGO-- Sedikitnya tujuh rumah dan lima jaringan kabel listrik rusak tertimpa pohon tumbang saat hujan lebat disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kulonprogo pada Jumat (15/3/2019) malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sempat menimbulkan kepanikan di masyarakat lantaran kencangnya hembusan angin.

Ketujuh rumah yang tertimpa pohon itu berada di enam desa, yakni dua titik di Desa Triharjo, Kecamatan Wates dan masing-masing satu titik di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Wates; Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo; Desa Sorogaten, Kecamatan Galur; Desa Depok, Kecamatan Panjatan serta Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang.

Adapun pohon yang menimpa lima titik jaringan kabel listrik berada di Desa Hargorejo Kecamatan Kokap; Desa Banyuroto, Kecamatan Nanggulan dan tiga titik di Desa Triharjo, Kecamatan Wates.

"Kejadiannya sekitar pukul 22.30 WIB semalam [Jumat], sejak hujan mulai mengguyur wilayah Kulonprogo pada pukul 20.00 WIB," ungkap Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo, Sinardi, Sabtu (16/3/2019).

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kulonpogo, Suhardiyana mengatakan usai mendapat laporan adanya pohon tumbang, TRC dan relawan langsung terjun ke lokasi. Mereka kemudian melakukan assessment serta evakuasi warga terdampak. Pihaknya juga telah mengirimkan bantuan logistik dan terpal untuk dijadikan atap sementara. "Karena atapnya bolong jadi sementara ditutup terpal dulu," katanya.

Ia memastikan kejadian ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa, hanya kerusakan rumah yang kebanyakan di bagian atap. Adapun kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Untuk sementara waktu, warga diminta meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi hujan lebat masih mengintai Kulonprogo. "Jika terjadi hujan lebat, langsung berlindung ke tempat yang aman," ujarnya.

Read More

Pemkab Kulon Progo fokus bebaskan lahan jalan Bandara NYIA-Borobudur - ANTARA

 
Tahun ini, belum ada pembangunan infrastruktur Jalan Bedah Menoreh. Kami masih fokus membebaskan lahan yang akan digunakan untuk jalur Bedah Menoreh
Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 2019, masih akan fokus membebaskan lahan untuk proyek Jalan Bedah Menoreh, yang menghubungkan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulon Progo Gusdi Hartono di Kulon Progo, Selasa, mengatakan ada beberapa lokasi Jalan Bedah Menoreh, yang sudah disusun rencana detail teknis (detail engineering design/DED), akan dilakukan pembebasan lahan pada 2019.
"Tahun ini, belum ada pembangunan infrastruktur Jalan Bedah Menoreh. Kami masih fokus membebaskan lahan yang akan digunakan untuk jalur Bedah Menoreh, seperti di depan Masjid Ngori sebesar Rp600 juta," katanya.
Menurut Gusdi, pembangunan infrastruktur Jalan Bedah Menoreh ini tidak mengalami kendala apapun. Hanya saja, pembangunanya melalui tahapan-tahapan, yang harus dilalui, mulai dari penyusunan studi kelayakan (FS), DED, dan pengadaan tanah.
"Pembangunan Jalan Bedah Menoreh harus berurutan dan sesuai tahapan. Hal ini dikarenakan jalan Bedah Menoreh itu ada jalan berstatus kabupaten dan provinsi, dengan lebar jalan berbeda-beda. Kalau jalan kabupaten lebarnya masih kurang, sedangkan jalan provinsi, lebarnya sudah cukup," katanya.
Gusdi enggan menbocorkan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk program Bedah Menoreh karena sampai saat ini masih dalam tahapan DED dan pengadaan tanahnya harus ada apraisal. "Saat ini, masih mematangkan DED dan perencanaan pembebasan tanah," katanya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menambahkan pembangunan jalan akses Temon - Borobudur yang lebih dikenal dengan program Bedah Menoreh merupakan upaya pemerintah daerah membangun konektivitas antara Bandara NYIA dan Borobudur dan diharapkan mampu menumbuhkan serta memajukan potensi wisata lokal.
Program ini dimulai dengan pembebasan lahan sepanjang 2,65 km pada 2017 di Desa Kebonharjo Samigaluh dan pada 2018 telah dilakukan pekerjaan konstruksi pembuatan badan jalan sepanjang 0,5 km serta pembuatan DED Jembatan Ngori dengan bentang 90 meter.
Program ini juga didukung pembiayaannya dari dana keistimewaan yang pada 2018 telah disusun FS dan DED Jalan Bedah Menoreh sepanjang 57 km.
"Semua rencana pembangunan Bedah Menoreh menggunakan dana keistimewaan. Hal ini dikarenakan infrastruktur yang akan dibangun menggerakan sektor pariwisata di wilayah utara, dan diharapkan mampu menggerakan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan," katanya. 
Pewarta: Sutarmi
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Read More

Pemkab Kulonprogo Bakal Cari Solusi untuk Polemik Penataan Kawasan - Harian Jogja

Harianjogja.com, WATES--Pemerintah Kabupaten Kulonprogo akan mencari solusi untuk menyelesaikan polemik terkait penolakan penataan kawasan Pantai Glagah dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) oleh para pelaku usaha di wilayah tersebut.
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengatakan penolakan terhadap proyek pembangunan merupakan hal yang lumrah terjadi. Dari penolakan ini, Hasto melihat ada aspirasi masyarakat yang ingin disampaikan.
 "Mereka kan ingin menyampaikan suatu harapan, tantunya bukan harapan yang saklek, karena pasti ada celah untuk menyamakan kepentingan antara mereka dan pemerintah," kata Hasto kepada awak media, Rabu (13/3/2019).
Atas hal itu untuk menghindari masalah berkepanjangan, pihaknya bakal mencari solusi. Hasto juga membuka kemungkinan adanya pertemuan dengan pelaku usaha untuk bersama-sama memecahkan masalah ini. Hanya saja dia belum bisa memastikan kapan itu akan dilakukan. "Nanti kita lihat dulu, karena perlu didiskusikan dengan yang ahli," ujarnya.
Menyoal alasan penolakan penataan Pantai Glagah karena belum adanya sosialisasi dari pemerintah kepada pelaku usaha, Hasto mengatakan jika hal itu akan dilakukan sebelum proses penataan dimulai. Sementara terkait Detailed Engineering Design (DED) Pantai Glagah, menurutnya tak perlu ada sosialisasi karena masih berupa konsep.
"Baru nanti saat mau dibangun yang mungkin bisa saja tahun 2020 atau lebih akan ada sosialisasi. DED kan masih konsep kan, saya ngerti kok ini tujuannya agar warga diuwongkan [dimanusiakan] dan kalau Glagah ditata kan bisa memakmurkan warga sekitar, itu yang harusnya disamakan persepsinya," jelas Hasto.
Hasto memastikan, dengan ditatanya Pantai Glagah akan berdampak positif kepada pelaku usaha di wilayah tersebut. Salah satunya meningkatkan perekonomian warga. Hanya saja untuk bangunan di lokasi penataan seperti penginapan dan tambak udang tetap harus digusur.
Untuk penginapan meski diakuinya telah membayar pajak tiap bulan, akan tetapi lokasinya tetap melanggar aturan. Dengan kata lain bangunan tersebut ilegal. "Mereka kan punya pendapatan, dan tiap pendapatan itu masuk ke pajak, jadi Jangan campur adukan antara kewajiban pajak dan ketertiban lingkungan," ujarnya.
Hasto mengatakan sejak dilantik untuk kedua kalinya sebagai bupati, pihaknya telah mendatangi sejumlah hunian termasuk penginapan di Pantai Glagah. Dari kedatangannya tersebut, warga yang memiliki hunian telah setuju jika nanti wilayah itu dipakai pemerintah maka mereka rela untuk pindah.
Sementara untuk nasib petambak udang di selatan New Yogyakarta International Airport (NYIA), Hasto memastikan tetap akan melakukan penggusuran. Hal ini mengingat kawasan sekitar bandara harus steril dan aman. "Mitigasi bencana tetap diperlukan, tapi karena mereka punya keinginan untuk didengarkan, tentu harus tetap dicarikan solusi," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, penataan kawasan Pantai Glagah dan KKOP mendapat penolakan dari tiga paguyuban yang menaungi para pelaku usaha di selatan NYIA di Kecamatan Temon. Ketiga paguyuban itu yakni Paguyuban Pondok Laguna Pantai Glagah dan Paguyuban Penginapan Pantai Glagah yang menolak penataan Pantai Glagah. Kemudian terdapat Paguyuban Petambak Udang Galitanjang yang enggan digusur untuk penataan KKOP.
Penolakan penataan ini juga muncul lantaran rasa kekecewaan pelaku usaha terhadap Pemerintah Kabupaten Kulonprogo yang dianggap abai terhadap keberadaan mereka di kawasan tersebut. Ketua Paguyuban Pondok Laguna Pantai Glagah, Subardi Wiyono mengatakan kekecewaan ini mencuat karena pemkab tidak menyertakan pelaku usaha dalam penyusunan Detailed Engineering Design (DED) kawasan Pantai Glagah yang telah rampung akhir 2018 lalu.
"Dalam penataan harusnya menyerap aspirasi dari pelaku usaha. Pemkab harus duduk bersama, jangan asal pake masterplan, ya kami menolak, karena kami inginnya wisata Glagah jadi wisata alami, tak usah muluk-muluk seperti di masterplan itu," kata Subardi, Selasa (12/3/2019).
Sementara Ketua Penginapan Pantai Glagah, Sarino atau yang kerap disapa Bento mengatakan adanya penataan pantai Glagah berimbas pada tergusurnya seluruh penginapan di obyek wisata tersebut. Hal itu menjadi kekhawatiran pihaknya lantaran tak ada kejelasan atas nasib pelaku usaha penginapan usai bangunan mereka diratakan, sedangkan para pemilik penginapan menggantungkan hidupnya dari usaha tersebut.
"Bahkan saat ini, sejumlah pekeja di proyek NYIA juga memanfaatkan penginapan tersebut sebagai rumah indekos. Saat ini ada 18 penginapan dengan total kamar mencapai 200-an, tapi kami dianggap ilegal dan tidak tahu nanti nasibnya kaya gimana. Kami ingin tetap berwirausaha jadi kami tak mau digusur," kata dia.
Meski dianggap ilegal, para pemilik penginapan ini tetap rutin membayar pajak penginapan setiap bulannya kepada Pemkab Kulonprogo. "Setiap bulannya kami membayar untuk 18 penginapan itu sekitar Rp4 juta-an. Dulu sempat berhenti satu bulan, tapi lanjut lagi rutin, ya aneh sebenarnya jika kami dianggap ilegal tapi pemkab tetap menerima pajak kami," ujar Bento.
Ketua Paguyuban Petambak Udang Gali Tanjang, Agung Supriyanto dengan tegas menolak proses penataan dan pengosongan lahan tambak untuk KKOP. Jika penggusuran tetap dilakukan, bukan tidak mungkin akan timbul konflik. "Itu kan pertaruhan masa depan kita, kalau terpaksa dengan pertarungan ya mari," ujarnya.
Agung mengungkapkan sebagian besar petambak udang di selatan NYIA merupakan warga terdampak bandara yang telah merelakan tanahnya untuk mendukung pembangunan proyek nasional tersebut. Para petambak ini merasa Pemkab tak acuh terhadap mereka bila harus merelakan tambaknya.
"Kami ini sudah ngalah, ngalih, aja ngasi ngelih [sudah mengalah melepaskan lahan, sudah pergi dari lahan bandara, jangan sampai kelaparan], kami ya tegas menolak rencana tersebut," kata Agung.
Penolakan ini lanjutnya, lantaran kawasan tambak udang di selatan NYIA dianggap tak mengganggu KKOP. Pasalnya, di area tambak tak ada bangunan tinggi yang mengganggu KKOP. Dia memastikan saat ini ratusan tambak udang masih beroperasi. 

Read More

Tinjau Bandara Kulon Progo, Menhub: Konektivitas Borobudur Segera Terwujud - Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKRTA - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi melakukan peninjauan Bandara Kulon Progo, Yogyakarta. Menhub menilai bandara ini bisa membantu konektivitas Borobudur.
"Saya lihat progersnya cukup bagus dan mudah-mudahan bisa segera selesai, karena bandara ini akan menjadi andalan bagi wisata Yogyakarta, terutama konektivitas Borobudur," Kata Menhub, Selasa (12/3/2019).
Panatuan di lapangan tampak pengerjaan terus dilakukan bukan hanya runway melainkan terminalnya yang terus dikebut. Beberapa lampu runway juga sudah terpasang dan faslitas pendukung sudah terlihat mulai dibuat.
"Sesuai arahan Pak Presiden Jokowi, saya ingin Bandara ini segera beroperasi. Karena memang kebutuan yang sudah sangat mendesak," Tegasnya.
Diketahui, New Yogyakarta International Airport (NYIA), kadang juga disebut Bandar Udara Internasional Yogyakarta atau Bandar Udara Kulon Progo yang terletak di Kabupaten Kulon Progo direncanakan akan menggantikan Bandar Udara Internasional Adisutjipto yang sudah tidak mampu lagi menampung kapasitas penumpang dan pesawat.
Bandar udara tersebut berdiri di tanah seluas 600 hektar dan diperkirakan menelan biaya Rp6 triliun. Bandara tersebut akan memiliki terminal seluas 106.500 meter persegi dengan kapasitas 10 juta penumpang per tahun.
Selain itu, bandar udara tersebut diperkirakan bakal memiliki hanggar seluas 371.125 meter persegi yang direncanakan bakal sanggup menampung hingga sebanyak 28 unit pesawat.

Read More

Sudah Dekat dengan Laki-laki, Dua Siswi SMP di Kulon Progo Mundur dari UNBK - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM - Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedianya akan digelar pada 22-25 April mendatang.

Dua siswi di Kulon Progo urung mengikuti ujian tersebut atas permintaan pihak keluarga.

Kedua siswi itu sebelumnya bersekolah di wilayah Panjatan dan Kalibawang. Namun, sebelum validasi data peserta ujian pada Januari lalu, orangtua masing-masing pelajar tersebut mengajukan permintaan pengunduran diri sang anak dari sekolah maupun sebagai peserta UNBK.

Alasannya, kedua siswi tersebut enggan bersekolah lagi karena ada kejadian yang tidak diinginkan. 

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP, Dinas Pendidikan. Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo, Sumarni enggan menyebut jelas alasan di balik pengunduran diri kedua sisi tersebut.

Ia hanya menyebut bahwa kedua remaja itu sempat mogok sekolah setelah menjalin kedekatan dengan lawan jenis.

"Mereka sama-sama tidak mau sekolah lagi setelah dekat dengan lawan jenis,"kata Sumarni, Kamis (14/3/2019).

Pihak sekolah sebetulnya sudah tiga kali melakukan kunjungan kepada kedua siswi tersebut dengan harapan ada penyelesaian persoalan. 

Namun, siswi tetap bergeming untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Setelah itu, orangtua siswi membuat surat pengunduran diri kepada sekolah.

Sumarni mengatakan, pihaknya tidak serta merta membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Disdikpora sempat memberi pengarahan kepada orangtua siswi agar tetap mengikutsertakan sang anak dalam kegiatan pendidikan wajib 12 tahun sebagaimana diwajibkan pemerintah.(tribunjogja)

Read More

Petambak Selatan Bandara NYIA Tuding Pemerintah Matikan Usahanya, Ini Jawaban DKP Kulonprogo - Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, KULON PROGO - Para petambak udang di pantai selatan New Yogyakarta International Airport (NYIA) wilayah Temon mengeluh kesulitan memperoleh solar bersubsidi belakangan ini.

Surat rekomendasi pembelian dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulon Progo semakin sulit diperoleh petambak.

Para petambak yang tergabung dalam Paguyuban Gali Tanjang tersebut memang membutuhkan solar sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin kincir tambak.

Memasuki Maret 2019, para petambak kian kesulitan mendapat surat rekomendasi pembelian solar dari DKP sehingga mereka tak bisa membelinya walaupun hanya beberapa liter saja.

Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya kaitan dengan rencana penataan kawasan pantai selatan itu untuk dijadikan sabuk hijau pelindung New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Apalagi, menurut informasi dari petambak, dinas beralasan bahwa ladang tambak di selatan NYIA itu statusnya ilegal sehingga surat rekomendasi tak bisa diberikan.

Hal itu menguatkan dugaan petambak bahwa usahanya sedang dimatikan pelan-pelan.

"Kesannya, kami dipersulit mendapatkan surat rekomendasi. Kalau dibatasi seperti ini terus, lama-lama tambak bisa tutup,"jelas seorang petambak dari Desa Glagah, Bayu Putra, Kamis (14/3/2019).

Jenis solar bersubsidi memang jadi pilihan utama petambak dalam aktivitasnya karena harganya lebih terjangkau ketimbang yang non subsidi.

Dari sekitar 150 petak tambak yang terdapat di wilayah Glagah, Palihan, Sindutan, dan Jangkaran itu, setiap harinya membutuhkan sekitar 4.000 liter solar.

Read More

Pemkab Kulon Progo Siapkan Aplikasi Persuratan Digital - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tengah menggodok aplikasi persuratan elektronik yang dinamakan siMAYA.
Hal ini menjadi terobosan untuk meminimalkan penggunaan kertas (paperless) dalam urusan surat menyurat sekaligus mempercepat prosesnya.
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulon Progo, Heri Darmawan mengatakan aplikasi siMAYA akan mendukung terwujudnya e-government di lingkup Pemkab Kulon Progo.
Hal ini juga menjadi tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) nomor 6/2011 tentang pedoman umum Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) serta Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 87/2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Pada Pemerintah Daerah.
"Aplikasi ini dapat digunakan pada telepon seluler android. Diharapkan aplikasi bisa segera tuntas di April atau Mei," kata Heri pada Tribunjogja.com, Kamis (7/3/2019).
Aplikasi itu disebut akan menjadi jawaban dalam pengoperasian sistem untuk menindaklanjuti surat masuk, pembuatan surat dan disposisi sehingga lebih fleksibel. 
Saat ini, aplikasi masih terus dimatangkan dan beberapa waktu lalu telah dilakkukan simulasi untuk lingkup internal Diskominfo.
Adapun untuk OPD lain nantinya dilakukan pendampingan dan sosialisasi lagi agar penerapan aplikasi tidak mengalami kendala.
Apalagi, nantinya juga terjadi peralihan sistem surat menyurat dari kertas fisik menjadi bentuk digital.
"Bukan hal mudah mengubah kebiasaan karena selalu bergulat dengan kertas. Maka, kami akan lakukan ujicoba untuk meminimalkan penggunaan kertas," kata Heri.
Kepala Bidang Aplikasi Teknologi Informatika, Sutarman mengatakan bahwa siMAYA adalah sistem informasi administrasi perkantoran maya yang mendigitalisasi kegiatan perkantoran konvensional.
Aplikasi sistem ini terhubung dengan jaringan dan dapat diakses oleh semua pengguna dengan cakupan sistem komunikasi eksternal, komunikasi internal, disposisi, dan pembuatan surat dilengkapi alur kerja untuk surat masuk, disposisi dan surat keluar. (*)
Aplikasi itu menjadi wujud pemanfaatan teknologi digital serta mengaplikasikan sistem secara maksimal demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi, untuk menunjang administrasi perkantoran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Read More

Pemkab Kulon Progo Wacanakan Bangun Rusus Lagi di Kokap - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Penyediaan rumah khusus (rusus) untuk warga kurang mampu yang terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon kembali diwacanakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
Kabarnya, kompleks rusus baru gelombang ketiga akan dibangun pada 2020 mendatang di Hargomulyo, Kecamatan Kokap.
Menurut informasi yang diterima Tribun Jogja, lahan tersebut berstatus Paku Alam Ground (PAG) dan dimungkinkan bisa digunakan skema magersari bagi penghuninya.
Dengan demikian, konsepnya mirip dengan pembangunan rusus gelombang pertama di Kedundang serta rusus gelombang kedua di Kaligintung.
Rusus Kedundang sudah ditempati warga terdampak pembangunan NYIA sedangkan rusus Kaligintung masih dalam proses pematangan lahan.


Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) Kulon Progo, Heriyanto mengakui memang ada wacana untuk membikin lagi rusus.
Ada lahan seluas setengah hektare yang potensial untuk digunakan bagi pembangunan rusus tersebut.
Namun begitu, ia mengaku belum tahu status tanahnya karena belum dilakukan identifikasi lebih lanjut.
Pun hal itu masih sebatas rencana awal.
"Rencananya di 2020. Kami siapkan tanahnya setengah hektare tapi belum teridentifikasi alas haknya. Kami belum tahu hal lainnya karena hanya dimintai untuk mencarikan lahan,"kata Heriyanto, Jumat (8/3/2019).

Read More

Retakan Tanah Sepanjang 20 Meter Muncul di Tonogoro Kulon Progo - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Retakan tanah sepanjang sekitar 20 meter muncul di perbukitan Pedukuhan Tonogoro, Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, Kulon Progo.
Kondisi itu muncul sejak beberapa tahun terakhir dan retakan terus memanjang.
Dukuh Tonogoro, Nuryanti mengatakan saat ini retakan sudah menganga sekitar 10 sentimeter diikuti amblesnya tanah berkedalaman 30 sentimeter.
Amblesnya tanah diketahui warga pada Minggu (3/3/2019) setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut dan bukan sekali ini saja terjadi.
Kondisi itu berpotensi menimbulkan tanah longsor dan mengancam beberapa rumah warga di sekitarnya
"Ada empat rumah dengan 14 jiwa yang terancam kalau kondisi retakan makin parah dan terjadi longsor," kata Nuryanti pada Tribunjogja.com, Kamis (7/3/2019).
Keempat rumah itu yakni milik Sukijan (45) di bagian atas bukit dan berjarak sekitar lima meter dari lokasi retakan. Juga, rumah milik Sujari (65) Turdi (70), serta Sumiyadi (60) sekitar 20 meter di bawah lereng bukit.
Nuryanti menyebut, hampir semua titik di wilayah pedukuhannya rawan terjadi tanah longsor. Pada 2018 lalu juga terjadi retakan tanah berujung longsor yang menutup akses jalan setempat.
Untuk kondisi retakan yang muncul saat ini, pihak kecamatan sudah turun tangan meski belum membuahkan hasil. 

Read More

DKP Kulon Progo 'Restocking' Ribuan Ikan Tahun Ini - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Penambahan kembali persediaan ikan (restocking) akan dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulon Progo di tahun ini.

Ada sekitar 231.200 ekor ikan yang bakal disebar ke berbagai penjuru wilayah.

Ikan air tawar jenis nila dan tawes itu diperoleh melalui anggaran APBD Kulon Progo (111.200 ekor) maupun Pemerintah DIY (120.000 ekor).

Ribuan ikan dari anggaran Pemerintah DIY itu akan disebar di 12 titik.

Yakni, Sungai Boro, Sungai Gede, Sunga Diro, Embung Juruk, Miri Sewu, Bendung Kamal, Sungai Nagung, Sungai Serang, Bendung Sepuri, Embung Sumoroto, Kalipapah, dan Sungai Pringkali Jatimulyo.

Baca: Relokasi Pasar Teteg di Kulon Progo Pertengahan Tahun Ini

"Penebaran dilakukan setelah April. Namun, untuk yang berasal dari anggaran Pemkab, masih dilakukan pembahasan kapan dan di mana saja penebarannya,"kata Kepala DKP Kulon Progo, Sudarna, Rabu (6/3/2019).

Restocking ikan menjadi upaya untuk menambah persediaan ikan tangkapan di perairan umum untuk kebutuhan konsumsi.

Terutama pada wilayah yang mengalami penurunan stok lantaran tingkat pemanfaatannya berlebihan. Restocking diharapkan juga bisa menyeimbangkan kembali peran perairan umum sebagai ekosistem akuatik yang bermanfaat bagi manusia.

Sudarna mengatakan, kapasitas restocking tahun ini cenderung lebih sedikit dibanding 2018 lalu yang mencapai 1.371.000 ekor.

Pada tahun lalu anggaran kabupaten menyumbang 173.000 ekor yang terdiri dari 153.000 ikan nila dan 20.000 ekor ikan bandeng.

Read More

Ancam dan Peras Mahasiswa, Pemuda Asal Kulon Progo Diciduk Polisi - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM - Seorang pemuda asal Sentolo, Kulon Progo, Rochmad Ichsan berusia 24 tahun terpaksa harus melewati masa mudanya di balik jeruji besi.

Ia ditangkap oleh jajaran Reskrim Polres Bantul lantaran nekat melakukan aksi pemerasan disertai ancaman kepada seorang mahasiswa.

Kasatreskrim Polres Bantul AKP Rudy Prabowo mengatakan kronologi bermula ketika korban, Riyanto (20), pada Kamis 7 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB mengendarai sepeda motor dari arah timur ke barat di jalan Wates, Klangon, Sedayu.

Sesampainya di pertigaan Klangon, korban diberhentikan oleh pelaku yang mengendari sepeda motor matic dan langsung memintanya untuk menyerahkan uang serta handphone.

Baca: Tahun Ini, Pemerintah Akan Bangun Embung di Prambanan

"Kalau tidak menyerahkan, korban diancam akan ditusuk. Korban merasa ketakutan dan menyerahkan handphone miliknya," kata Rudy didampingi Kasubag Humas polres Bantul AKP Sulistyaningsih saat jumpa pers di Mapolres Bantul, Rabu (6/3/2019)

Merasa menjadi korban pemerasan, korban kemudian segera melaporkan ke petugas kepolisian. Petugas kemudian langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi.

Hasil penyelidikan, petugas berhasil mengamankan Rochmad Ichsan sebagai terduga pelaku pada Selasa, 5 Maret 2019.

Turut diamankan pula barang bukti berupa satu sepeda motor matic nopol AB 6135 LL yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Baca: Aktivitas Terkini Gunung Merapi, Terekam 13 Kali Gempa Guguran dan 2 Kali Guguran Lava Pagi Ini

"Kita amankan juga satu handphone. Karena saat melakukan pemerasan, korban tidak memiliki uang kemudian menyerahkan handphone," tutur Rudy

Sementara itu, Rochmad di hadapan petugas dan awak media mengaku baru pertama kali melakukan aksi pemerasan tersebut.

Menurut dia, saat kejadian itu tidak ada niatan untuk melakukan aksi pemerasan terhadap korban. Karena, waktu itu dirinya baru saja pulang kerja dan tidak sengaja bertemu dengan korban di jalan yang sama. Korban diakuinya memblayer motor.

"Awalnya niat saya cuma nakut-nakutin. Saya minta uang untuk membeli rokok. Tapi malah dikasih handphone," ujar dia dengan kepala tertunduk.

Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. (tribunjogja)  

Read More

Toko jejaring habis izin di Kulon Progo dijadikan ToMiRa - ANTARA

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan pemetaan toko berjejaring yang akan habis izinnya untuk diakusisi menjadi Toko Milik Rakyat supaya mempermudah penjualan produk usaha mikro kecil dan menengah.

Kepala Bidang Permodalan Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo Sri Wahyuniarto di Kulon Progo, Rabu, mengatakan saat ini, ada 16 unit Toko Milik Rakyat (ToMiRa) yang terdiri dari 10 Almart dan enam Indomart.

"Dalam waktu dekat, kami akan mengakuisisi salah satu toko berjejaring di wilayah Desa Margosari, Kecamatan Pengasih. Saat ini masih dalam proses pembahasan, tapi dimungkinkan bisa tahun ini," kata Sri Wahyuniarto.

Namun demikian, ia mengakui perubahan toko jejaring ke ToMiRa perlu proses, termasuk penyiapan dari koperasinya, nanti ada perjanjian kerjasama antara koperasi dan pihak Alfamart yang difasilitasi Dinas Koperasi dan UKM.

"Pertambahan jumlah ToMiRa diharapkan akan memudahkan pemasaran produk UMKM Kulon Progo," katanya.

Ia mengatakan aaat ini, ToMiRa menjadi wadah bagi minimal 20 persen produk lokal untuk dipasarkan di toko tersebut. Menurutnya, dipasarkannya produk lokal lewat ToMiRa mampu menaikkan nama produk tersebut. Pelaku UMKM juga tidak lagi kerepotan mencari pangsa pasar.

"Pada 2018 lalu, rata-rata omzet ToMiRa setahun mencapai Rp4,8 miliar dengan Rp128 juta di antaranya merupakan keuntungan yang diperoleh produk lokal," katanya.

Saat ini, produk UMKM masih banyak yang terkendala dengan pemenuhan kebutuhan plastik kemasan produk. Ketika UMKM membutuhkan kemasan, mereka harus membeli kepada produsen kemasan dalam jumlah tertentu.

"Jumlah yang diwajibkan untuk dipesan kadangkala jauh melebihi kebutuhan UMKM. Sehingga mereka kerap kesulitan membeli dalam jumlah sesuai kebutuhan. Kami akan mengupayakan kerjasama dengan perusahaan daerah terkait kemasan," katanya.

Kasi Pengembangan dan Permodalan Diskop-UKM Kulon Progo Hasnanto mengatakan Diskop-UKM mendampingi pelaku UMKM memasarkan hasil produksi di pasaran.

"Kami membantu dan mendapingi pelaku UMKM memasarkan produk melalui ToMiRa dan pemasaran online," katanya.

Ia mengatakan kendala utama produk UMKM yakni pemasaran, baik secara tradisional atau online. Kendala pemasaran tradisional yakni pangsa pasar produk, sehingga DiskopUKM membantu mereka menjual produknya di Tomira melalui koperasi yang ditunjuk.

Kendala pemasaran selanjutnya, pemasaran secara online. Pelaku UMKM di Kulon Progo berusia di atas 50 tahun yang gagap teknologi. DiskopUKM memberikan bimbingan teknis penggunaan media sosial untuk memasarkan produk mereka.

"Pemkab Kulon Progo sendiri telah membuat alaman online untuk memasarkan produk lokal melalui belabeliku.com. Saat ini, baru 15 UMKM yang memasarkan produk di alaman tersebut," katanya

Hasnanto mengatakan pihaknya juga membantu pelaku UMKM mendapatkan perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) produk. Untuk permodalan, pihaknya mendorong pelaku UMKM mengurus izin usaha mikro kecil (IUMK) yang bisa menjadi agunan diperbankan.

"Kami berusaha pelaku UMKM dapat mengakses modal mudah dan produknya dapat jaminan mutu," katanya. 

Pewarta: Sutarmi
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Read More

Relokasi Pasar Teteg di Kulon Progo Pertengahan Tahun Ini - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bakal merelokasi pedagang pasar Teteg di dekat Stasiun Wates pada pertengahan tahun ini.

Lahan yang dipakai pasat tersebut saat ini akan diubah menjadi ruang terbuka hijau (RTH) dalam program penataan kawasan kota.

Kompleks bangunan baru untuk pemindahan pasar berstatus milik perseorangan tersebut kini sedang dibangun di dekat RSUD Wates atau berjarak sekitar satu kilometer dari lokasi pasar saat ini.

Pembangunan dimungkinkan rampung apda sekitar Mei atau Juni mendatang sehingga pemindahan pedagang bisa segera dilakukan setelahnya.

 "Hal itu (pemindahan segera) juga menjadi permintaan para pedagang,"kata Kepala Bidang Pengelola Pasar Daerah, Dinas Perdagangan Kulon Progo, Slamet Riyadi, Selasa (5/3/2019).

Jumlah pedagang Pasar Teteg yang akan direlokasi mencapai 70 orang. Yakni, 20 pedagang yang menempati kios dan 50 pedagang di los.

Sebelum diubah menjadi RTH, Pemkab Kulon Progo akan membebaskan lahan dan bangunannya terlebih dulu jika relokasi pedagang sudah rampung.

Pasalnya, pasar itu sejak awal memang milik seorang pengusaha di Kulon Progo dan butuh dibebaskan terlebih dulu sebelum Pemda bisa menggunakannya.

"harus dibeli dulu tapi nanti yang mengurus DPUPKP (Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman). Pasar barunya nanti juga tetap dikelola pihak swasta," kata Slamet.

Seorang pedagang di Pasar Teteg, Suparman mengatakan informasi yang beredar di kalangan pedagang saat ini menyebutkan bahwa pemindahan dimungkinkan berlangsung setelah Idul Fitri nanti.

Ia hanya berharap dagangannya tetap laku di pasar baru nanti mengingat saat ini sudah punya langganan.(TRIBUNJOGJA.COM)

Virus-free. www.avast.com

Read More