BANDARA KULONPROGO : Angkasa Pura Bantah Pembebasan Lahan Selesai

Harianjogja.com, KULONPROGO–Menteri Agraria dan Tata Ruang RI Ferry
Mursyidan Baldan menyatakan pembebasan lahan di lokasi pembangunan
bandara baru di Temon, Kulonprogo sudah mencapai 90%. Pernyataan
tersebut dibantah pihak PT Angkasa Pura I selaku pelaksana pembangunan
bandara.
"Pernyataan itu tidak benar, itu dari mana dasarnya, saya tidak tahu,"
ujar Tim Community Development Pembangunan Bandara Baru Ariyadi
Subagyo saat dihubungi wartawan, Selasa (26/5).
Ariyadi menegaskan, proses untuk mencapai pembebasan lahan masih
panjang. Pihaknya mempertanyakan pernyataan menteri terkait pembebasan
lahan yang sudah dimaksud. Padahal, saat ini tim pelaksana pembangunan
masih menanti selesainya gugatan warga atas diterbitkannya IPL
tersebut.
"Sekarang IPL yang terbit masih digugat di PTUN. Hari ini [kemarin]
masih berlangsung sidang gugatan yang kedua. Prosesnya masih panjang,"
ungkap Ariyadi.
Ariyadi memperkirakan, dasar yang kemungkinan digunakan adalah hasil
dari konsultasi publik. Namun, dia mengungkapkan, hasil konsultasi
publik menunjukkan warga yang setuju pembangunan bandara hanya 85,2%.
Sedangkan, pernyataan Ferry Mursyidan menyatakan 90% pembebasan lahan
di lokasi tersebut sudah tuntas.
"Ya, itu yang kami tidak tahu [dasar pernyataan]. Hasil konsultasi
publik, warga sepakat ada 85,2 persen, yang tidak sepakat hanya 11,84
persen dan warga yang tidak hadir hanya 2,38 persen. Mungkin ada
pertimbangan dari BPN, apakah dari kepemilikan tanah yang sepakat,
atau seperti apa," jelas Ariyadi.
Sementara itu, Kepala BPN tersebut, Direktur Utama LBH Jogja Samsudin
Nurseha mengatakan, pernyataan yang disampaikan Kepala BPN salah
kaprah. Dia mengatakan, warga masih memiliki hak untuk menggugat. Dia
mengatakan, IPL dari gubernur menjadi dasar untuk proses pembebasan
lahan di lokasi pembangunan bandara.
"Hal itu sudah diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012. Jadi
Menteri Agraria dan Tata Ruang salah kaprah," ujar Samsudin.
Samsudin membenarkan, statement yang disampaikan Ferry Mursyidan
bahwa, pembebasan lahan sudah 90% tuntas tidak berdasar. Pasalnya,
sesuai dengan undang-undang itu, setelah IPL diterbitkan gubernur,
kemudian tim pembebasan lahan dibentuk. Sementara saat ini, IPL sedang
dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Kemungkinan, menteri tidak tahu mekanisme yang diatur dalam
undang-undang itu, sehingga salah kaprah dalam mengeluarkan statement
tersebut. Terkait pernyataan salah kaprah itu, kami tidak akan
mengajukan klarifikasi dengan menyurati kementrian. Semestinya beliau
[Menteri Agraria] mengikuti pemberitaan yang ada," jelas Samsudin.
Ketua WTT Martono menambahkan, pernyataan menteri tidak tepat.
Semestinya, kata dia, kementerian perlu mengetahui bagaimana kondisi
di lapangan.
"Menteri tidak tahu kondisi di sini seperti apa. Jika ingin
menyampaikan pernyataan seperti itu, lihat dulu kondisi masyarakat di
sini, jangan sepihak dalam menentukan," jelas Martono.

Read More

PENAMBANGAN LIAR : Belum Mulai Menambang, Warga Kulonprogo Sudah Disidak Satpol PP

Harianjogja.com, KULONPROGO-Sejumlah penambang pasir baru di Dusun
Bleberan, Desa Banaran mendapat peringatan dari Satpol PP Kulonprogo.
Sayangnya, inspeksi dadakan yang dilakukan bersama Bidang ESDM Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM (Disperindagesdm) Kulonprogo itu
justru tidak menyisir di bantaran Sungai Progo.
Sejumlah warga sedang memasukkan pasir ke sebuah truk. Ketika petugas
Satpol PP bersama petugas dinas dan polisi dari Polsek Galur tiba,
warga langsung menghentikan aktifitas tersebut. Petugas langsung
meminta menanyai warga perihal aktifitas yang dilakukan.
"Kami baru akan memulai penambangan, tapi ini sedang membuat akses
jalan," ujar Karsono, selaku penanggung jawab aktifitas tersebut,
Jumat (29/5/2015).
Karsono mengungkapkan, penambangan tersebut dilakukan berdasarkan
kesepakatan dengan warga di Dusun Bleberan dan Dusun Sawahan. Para
pemuda dusun hanya mencoba memanfaatkan peluang untuk mencari lapangan
kerja dengan menambang pasir di bantaran Sungai Progo. Pasalnya, di
wilayah itu potensi pasir belum banyak dimanfaaatkan.
"Pemuda di sini banyak yang menganggur, jadi ini dilakukan untuk
membuka lapangan kerja," imbuh Karsono.
Kedatangan petugas membuat beberapa warga kesal. Warga menganggap
sidak tersebut hanya ditujukan pada penambang kecil. Sementara,
aktifitas penambangan di bantaran sungai jauh lebih banyak.
"Kenapa hanya di sini saja yang diperiksa? Padahal di tempat lain
[bantaran sungai] banyak yang menambang," celetuk salah satu warga
saat mendengarkan imbauan petugas.
Sidak tersebut hanya dilakukan di satu titik. Kasatpol PP Kulonprogo
Duana Heru Supriyanto menampik ucapan warga. Menurut dia, upaya
penertiban penambang pasir di kawasan bantaran Sungai Progo juga
dilakukan dan ditindak tegas.
"Kami juga menindak penambang di sana. Bahkan, kami juga menindak
tegas pelaku penambangan yang menggunakan alat penyedot pasir.
Sedangkan untuk aktifitas penambangan ini kami hentikan berdasarkan
undang-undang minerba dan surat peringatan dari Sekda," kilah Duana.
Sementara itu, Kabid Pertambangan Umum Disperindagesdm Kulonprogo
Mustafa Ali mengungkapkan, aktifitas yang dilakukan warga belum
mengantongi izin penambangan. Dia meminta kepada warga untuk mengurus
izin penambangan lebih dulu sebelum melakukan aktifitas penambangan
pasir di wilayah bantaran sungai.
"Meskipun saat ini hanya membuat akses jalan, tetapi sebelumnya harus
punya izin dulu. Karena sekarang kewenangan ada di provinsi, jadi
pengurusan izin penambangan ada di sana. Kami hanya memberikan imbauan
dan peringatan agar segera mengurus izin lebih dulu," jelas Mustafa

Read More

BANDARA KULONPROGO Menteri Agraria Anggap Bandara Temon Tak Bermasalah

Harianjogja.com, JOGJA-Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan
Baldan menilai tidak ada masalah dalam pemilihan lokasi pembangunan
Bandara Internasional di Kulonprogo.
"Dari segi tata ruang [lokasi pembangunan bandara di Kulonprogo] tidak
ada masalah. Sudah selesai jauh-jauh hari," kata Ferry saat ditemui
wartawan seusai Rakernas Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Agraria di
Hotel Ambarukmo Plaza, Jumat (29/5/2015) malam.
Meski pembangunan bandara sudah sesuai prosedur, Ferry mengakui fakta
di lapangan masih ada warga yang terdampat pembangunan bandara
menolak. Ia menyatakan, pembebasan lahan calon bandara tetap
mendasarkan pada Undang-undang Nomor 2/2012 tentang Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum.
"Bandara punya kemanfaatan yang lebih besar, tapi kita tidak
mengabaikan [warga yang menolak bandara]," ujar Menteri Agraria.

Read More

Siswa SD Ubah Sekolah Gersang Jadi Rindang

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA -Para siswa SDN Kalimenur Sentolo berkumpul
dalam kelompok-kelompok kecil di belakang sekolah, Rabu (27/5/2015)
siang.
Mereka bersama-sama membuat pupuk kompos dan kerajinan dari dedaunan
kering dan barang bekas.
Tugas-tugas itu mereka kerjakan sesekali di sela-sela kegiatan belajar
mengajar. Namun tugas pokok harian mereka, selain belajar, adalah
mengumpulkan dan memungut sampah di sekitar sekolah.
Sampah daun kering mereka pilah dan olah menjadi kompos untuk memupuk
tanaman serta kebun sekolah.
Dalam waktu empat tahun, sekolah yang pada 2011 lalu masih gersang,
kini menjadi rindang penuh tanaman bunga dan obat-obatan. Semua itu
berkat tangan-tangan siswa bersama para guru yang peduli lingkungan.
Perjuangan mereka selama empat tahun menjadi sekolah berwawasan
lingkungan pun menunjukkan hasilnya.

Selain menjadi sekolah yang ramah lingkungan, kali ini mereka terpilih
mewakili Kulonprogo maju penilaian Sekolah Adiwiyata tingkat DIY.
Di sela-sela penilaian oleh tim dari DIY dan Kulonprogo, Rabu siang,
itu para siswa menunjukkan kebolehannya mengolah dedaunan kering dan
sampah plastik menjadi kompos dan kerajinan.
Di belakang sekolah itu, Nanda terlihat meremas-remas sampah daun
kering bersama belasan siswa lainnya yang membentuk lingkaran.
Teman lainnya, Rohmad Hermanto juga melakukan hal yang sama.
"Setiap hari mengumpulkan sampah. Kadang bawa kotoran sapi ke sekolah.
Ini menyenangkan karena bisa belajar membuat kompos," katanya.
Nia, siswi berambut kemerah-merahan yang duduk bersama empat temannya
di paling pojok mengerjakan kerajinan tas.
Sementara, sejumlah siswa lainnya membuat piring buah berbahan tutup
minuman kemasan dan topeng dari bubur kertas bekas.

Semua kegiatan siswa dan guru itu menyertai penilaian Adiwiyata di
sekolah tersebut pada Rabu siang itu. Guru pendamping, Alzizul Arifin,
mengatakan selama ini nyaris tidak ada bakar-membakar sampah di
sekolah.
Semua sampah baik daun kering mapun plastik bekas dikumpulkan untuk diolah.
"Sekolah membiasakan peduli lingkungan sejak lama. Saat datang,
istirahat, dan pulang, mereka mengumpulkan sampah, kadang bawa kotoran
sapi. Dalam dua bulan pupuk kompos dalam tong siap untuk memupuk
tanaman di sekolah. Sampah plastik buat kerajinan, yang tidak bisa
diolah kami jual," kata Azizul, saat mendampingi siswa di sela-sela
penilaian tersebut.
Tak heran, sekolah yang dulu gersang tanpa tanaman itu kini mulai
tampak rindang. Sekolah itu bahkan memiliki kebun obat-obatan
tradisional semacam tanaman jahe dan sebagainya.
Kepala SDN Kalimenur, Karsiyem, mengatakan perintisan sekolah
Adiwiyata dilakukan sejak empat tahun lalu.
"Ada empat komponen Adiwiyata, terkait kebijakan sekolah soal
lingkungan, kurikulum, pendidikan lingkungan berbasis partisipatif,
dan pendidikan ramah lingkungan," katanya.
Kepala KLH Kulonprogo, Suharjoko, menyebut di Kulonprogo saat ini
terdapat tiga sekolah Adiwiyata mandiri, yakni SD 4 Wates, SMK 1
Wates, dan SD Kembangmalang.

"Ada juga sekolah Adiwiyata tingkat nasional SMA 1 Temon dan sekolah
Adiwiyata DIY SD Temon," tuturnya.( tribunjogja.com)

Read More

Para Carik Khawatir Turun Kelas

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Sekitar 69 sekretaris desa (Sekdes)
berstatus PNS di Kulonprogo bakal ditarik dari pemerintahan desa untuk
mengisi jabatan staf kecamatan dan pemerintah kabupaten.
Wacana yang muncul pascapenerapan UU 6/2014 tentang Desaini praktis
membuat kalangan sekdes PNS khawatir bakal "turun kelas".
Penarikan sekdes menjadi pegawai biasa di kecamatan ini merupakan
buntut dari aturan dalam undang-undang desa yang menyatakan carik atau
sekretaris di pemerintahan desa bukan lah PNS.
Carik desa diatur pengangkatannya berdasarkan pemilihan dari unsur
masyarakat. Sementara, sekdes PNS selanjutnya bakal ditarik sebagai
pegawai di kecamatan dan kabupaten.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Yuriyanti, mengatakan saat ini
di Kulonprogo terdapat 69 sekdes berstatus PNS.
Mereka rencananya akan ditempatkan di kecamatan dan kabupaten. Hal itu
menurutnya berdasarkan hasil koordinasi dengan para camat.
Disebutkan, banyak yang meminta agar para sekdes PNS ditempatkan
sebagai staff kecamatan.

Jika carik desa akan diisi berdasarkan pemilihan, para sekdes PNS itu
dibutuhkan sebagai pejabat fungsional di kecamatan yang selama ini
dinilai masih kurang.
"Penarikannya belum. Baru kami inventarisasi keingingannya dengan
melayangkan surat ke kecamatan, apakah ditarik atau mau tetap menjadi
sekdes," kata Yuriyanti, Rabu (27/5).
Merespon wacana tersebut, beberapa sekdes PNS beberapa waktu lalu
menyampaikan keluhan kepada anggota DPRD. Sekdes Jatisarono Nanggulan,
Juhari, menyampaikan bahwa aturan tersebut membuatnya pasrah.
Jika semula sebagai sekdes memiliki kewenangan, misal membubuhkan
tandatangan yang diakui masyarakat, kelak hal itu tidak akan terjadi
saat menjadi staf kecamatan.
Demikian juga diungkapkan Sekdes Karangwuni, Sukimin. Dia sebagai
sekdes PNS berijasah sarjana mengaku sebenarnya lebih memilih menjadi
carik di desa.
Sementara Sekdes Sukoreno, Bambang Priyantono, mengatakan jabatan
sekdes yang ditarik dari desa hanya akan menjadi pegawai golongan IIC.
Beberapa hal tersebut tentu membuat para sekdes PNS kebingungan.
Selain kemudian harus beradaptasi dengan lingkungan kerja baru, mereka
kemungkinan akan menjadi pegawai berpangkat rendah. "Blangko edaran
rencana penarikan sekdes PNS sudah disampaikan kepada desa," katanya.

Anggota DPRD Kulonprogo, Suprapto, mengatakan sebenarnya para sekdes
PNS tidak perlu merasa resah. Pasalnya, mereka tetap dapat memilih
penempatan.
Selama ini, menurutnya, bahkan ada sekdes berusia tua namun tetap
dipertahankan sebagai sekdes. Dia pun menyatakan mereka tetap dapat
memilih menjadi sekdes.
( tribunjogja.com)

Read More

Belasan Makanan Kadaluarsa Ditemukan Masih Dijual di Pasar Ngentakrejo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Razia jelang bulan Ramadan oleh tim
gabungan dilakukan di sejumlah pasar dan toko di Kulonprogo. Dari
operasi ini, berhasil terungkap temuan belasan makanan kemasan
kadaluarsa, Rabu (27/5/2015).
Meski produk makanan kemasan itu sudah lewat masa berlakunya, namun
petugas menemukannya berada di etalase toko kompleks pasar di
Ngentakrejo, Lendah.
Temuan makanan kadaluarsa itu berupa minuman soda, aneka bumbu instan
kemasan, susu bayi kemasan sachet dan beberapa kemasan lainnya.
Petugas tidak menyitanya namun mengembalikan kepada pemilik toko agar
segera menggantinya dengan produk yang baru.
Seorang pemilik toko, Yuwono, mengatakan temuan produk kemasan yang
kadaluarsa di tokonya baru pertama kali. Sebelumnya, dia mengaku
selalu cermat melakukan cek produk dagangannya. Sebulan sebelumnya dia
bahkan sudah meminta sales untuk mencek tanggal berlakunya produk di
toko tersebut.
"Saya sudah minta cek. Tapi sepertinya waktu itu sales buru-buru
sehingga ada yang kelewatan belum dicek," ujar Yuwono, saat tim
gabungan mendatangi tokonya, Rabu (27/5/2015).
Tim gabungan tersebut terdiri atas anggota Satpol PP, Dinas Kesehatan,
Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Disperindag dan dinas
terkait lainnya. Tim bergerak sejak pagi menyisir pasar tradisional
serta toko di sekitarnya. Kasi Meterologi dan Perlindungan Konsumen
Disperindag ESDM Kulonprogo, Sungkono, mengatakan inspeksi di pasar
wilayah Ngentakrejo menemukan produk kadaluarsa. Menurutnya,
pemeriksaan juga dilakukan di lima tempat lainnya.
"Ada yang rusak juga kemasannya tetapi masih dipajang di etalase," katanya.
Menurutnya, temuan makanan kadaluarsa juga ada di kios di Pasar
Brosot. Di sekitar pasar ini, petugas juga memeriksa ikan asin serta
daging. Meski demikian, tim tersebut tidak menemukan ikan atau daging
berformalin.
"Hasil ujinya negatif," tutur Kasi Perizinan dan Pengembangan Usaha
Diskepenak Kulonprogo, Lely Marwati.(*)

Read More

LAPORAN KEUANGAN KULONPROGO : Penyajian Aset Tetap Masih Jadi Catatan

Harianjogja.com, WATES-Pemkab Kulonprogo memperoleh opini wajar tanpa
pengecualian (WTP) untuk kedua kalinya. Pencapaian tersebut
berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan PePenyajian Aset
Tetap Masih Jadi Catatan meriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan DIY
terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kulonprogo tahun
anggaran 2014.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)
Kabupaten Kulonprogo Rudiyatno mengatakan, laporan keuangan Pemkab
Kulonprogo dinilai telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
(SAP). Kebijakan akuntasi, pencatatan, dan penyajiannya juga sudah
sesuai Peraturan Pemerintah No.71/2010. Begitu pula dengan aspek
kepatuhan dan pengelolaan keuangan yang dianggap telah sesuai pedoman.
"Sistem pengawasan interen juga sudah dianggap efektif," kata Rudi,
saat ditemui di kantornya, Kamis (28/5/2015).
Meski demikian, Rudi mengakui masih ada catatan khusus yang harus
diperbaiki. "Ada satu poin pada paragraf penjelas, yaitu mengenai
penyajian aset tetap," ungkapnya.
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKA Kulonprogo, Iswandari
menyatakan permasalahan terkait aset juga menjadi catatan di tahun
sebelumnya. Kali ini, catatan itu kembali muncul karena masih ada
beberapa kegiatan yang belum terangkum dalam laporan. Misalnya pada
kegiatan perbaikan gedung dengan biaya lebih dari Rp10 juta
membutuhkan penambahan nilai gedung. "Ada beberapa yang terlewatkan,"
ucapnya.

Read More

Ikan Asin Aman dari Formalin

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Berbagai jenis ikan asin di Pasar
Ngentakrejo Kecamatan Lendah dan Pasar Brosot Kecamatan Galur yang
diperiksa petugas Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Diskepenak)
Kulonprogo dalam operasi gabungan, Rabu (27/05/2015), dinyatakan aman.
Hasil pemeriksaan sampel menunjukkan, berbagai jenis ikan asin
tersebut tidak mengandung formalin.
"Dari sembilan sampel yang kami ambil, semuanya negatif," kata Kasi
Perizinan dan Pengembangan Usaha, Dinas Kepenak Kulonprogo, Leli
Marwati.
Leli menerangkan, pada cuaca panas seperti saat ini, produsen ikan
asin bisa mengandalkan panas matahari untuk mengeringkan ikan. Berbeda
dengan musim hujan, di mana produsen kesulitan dalam pengeringan ikan
sehingga rawan menggunakan formalin.
"Kami sempat menemukan ikan asin berformalin dalam operasi April lalu
di Pasar Jagalan dan Pasar Pripih. Biasanya, dagangan tersebut dikulak
dari Pasar Beringharjo dan Muntilan," urainya.
Selain memeriksa ikan asin, dalam operasi petugas juga memeriksa
kualitas daging sapi dan daging ayam. Hasilnya, daging yang dijual
pedagang berkualitas baik.
Kasi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Satpol PP Kulonprogo,
Qumarul Hadi menambahkan, operasi gabungan digelar pihaknya untuk
memberikan perlindungan kepada konsumen. Operasi ini sudah digelar
rutin dengan menyasar lokasi berbeda. "Kami mengimbau kepada
masyarakat agar lebih teliti saat membeli produk makanan," tegas
Qomarul.(Unt)

Read More

Warga Jonggrangan Kesulitan Air Bersih

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Wilayah Jonggrangan Desa Jatimulyo
Kecamatan Girimulyo bila musim kemarau kesulitan air bersih. Masalah
yang saat ini dihadapi meski sudah dilakukan sambungan ke rumah tapi
belum selesai dan tingkat kapur sangat tinggi sehingga merusak alat.
Hal itu disampaikan Camat Girimulyo Purwono bersama Kelompok Pengelola
Air Jonggrangan kepada Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) di
rumah dinas bupati, Kamis (28/05/2015).
Diterangkan Purwono, dalam mengatasi kesulitan air bersih di
Jonggrangan, sekarang sudah ada bantuan Rp 100 juta yang dikerjakan
oleh masyarakat, namun sambungan ke rumah-rumah belum selesai.
Sedangkan masyarakat menggunakan bak tampungan yang sudah ada.
Masyarakat pengguna sebanyak 87 Kepala Keluarga (KK).
"Selain pipa sambungan belum selesai, sumber air yang ada di
Jonggrangan kadar kapurnya sangat tinggi, sehingga merusak alat. Kami
berusaha untuk memperoleh sumber air bersih dari Purwosari dengan
lokasi lebih tinggi 55 m sehingga diperlukan hydran. Biaya yang
diperlukan Rp 93 juta, dan swadaya warga baru mendapatkan Rp 62 juta
(131 KK termasuk puskesmas, MTS Jonggrangan). Dari 131 KK tersebut 26
KK diantaranya miskin," kata Purwono.
Bupati Hasto Wardoyo menanggapi keadaan itu sembari membagi pengalaman
seperti yang di Pringapus Desa Giripurwo, tahun lalu. Ketika itu
dilontarkan kepada jamaah haji agar ikut serta membantu masyarakat
yang kesulitan air.
"Karena amal jariah tidak hanya membangun masjid. Dengan membantu
pembangunan saluran air ini, amalnya juga akan mengalir terus. Sebab
yang biasanya kesulitan wudhlu jadi bisa wudhu," kata Hasto
mengapresiasi semangat Suryanto. (Wid)

Read More

Anggota PMI Kulonprogo Berangkat ke Nepal

KULONPROGO-Anggota PMI asal Kulonprogo, Teguh Wintolo (38) berangkat
ke Nepal untuk mengemban misi Tugas Bantuan Kemanusiaan.
Warga Margosari, Pengasih ini akan bergabung dengan Federasi PMI
Internasional menjadi relawan selama 30 hari di Nepal.
"Selama disana sata akan fokus membantu masyarakat Nepal dalam bidang
sanitasi dan air," jelas Teguh saat berpamitan dengan bupati
Kulonprogo di rumah dinas bupati, Kamis (28/5/2015).
Keberangkatan ke Nepal, merupakan tugas dari PMI pusat. Dia akan
berangkat seorang diri menggantikan Taufik Jeremiah staf PMI Pusat
yang sudah bertugas di Nepal mulai 1-30 Mei. Semua pembiayaan akan
ditanggung oleh PMI Internasional.
Kiprah sebagai anggota PMI, telah dilakukan sejak 2005, sebagai tenaga
relawan PMI Kulonprogo. Tahun 2006 mengikuti Pelatihan Dasar untuk Air
dan Sanitasi.
Tahun 2010 Mengikuti Pelatihan Lanjutan, dan Tahun 2014 mengikuti
Pelatihan Regional Asia Pasifik yang diikuti oleh 14 negara.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengaku senang dan bangga ada warganya
yang akan mewakili kabupaten bahkan negara untuk membawa misi
kemanusiaan.
"Mudah-mudahan sukses, selamat, mendapat pengalaman yang dapat
memberikan manfaat, dan barokah," ujar Hasto.

Read More

Pemkab Kulon Progo Susun Jalur Wisata

REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,
Daerah Istimewa Yogyakarta, menyusun rencana induk, rencana tata
bangunan, lingkungan pengembangan, dan pembangunan jalur wisata di
Kawasan Bukit Menoreh.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjan Umum (DPU) Kulon Progo Gusdi
Hartono di Kulon Progo, Rabu, mengatakan rencananya pembangunan jalur
wisata ini akan menggunakan dana keistimewaan (danais).
"Penggunaan danais harus menggunakan perencanaan yang sistematis dan
runtut, mulai dari rencana induk, rencana tata bangunan dan lingkungan
(RTBL), perencanaan teknis, dan penyusunan rencana detail teknis
pelaksanaan (DED). Saat ini, kami baru sampai tahap menyusun rencana
induk dan RTBL," kata Gusdi.
Setelah keduanya selesai, kata Gusdi, pihaknya akan menyusun DED,
pengadaan tanah dan pembangunan fisik. Pembangunan infrastruktur jalan
wisata membutuhkan tahapan yang panjang.
"Infastruktur jalan wisata Kawasan Bukit Menoreh ini panjangnya 36,78
kilometer. Anggaran yang dibutuhkan sangat besar, sehingga Pemkab
Kulon Progo mengajukan anggaran pembangunan infrastruktur wisata
melalui danais," kata dia.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan pada 2015, Pemkab Kulon
Progo membangun jalan dari Tretes ke Suroloyo karena belum ada jalan
yang bisa dilalui mobil. Pembangunan jalan dilanjutkan 2016 dengan
memperlebar akses jalan Plono-Jatimulyo.
"Saat ini, jalannya lebarnya tiga meter, tahu depan kami lebarkan
menjadi tujuh meter supaya mobil bisa lewat dari dua arah. Sehingga
kawasan Menoreh yang indah akan kebun teh, wisata religi, ramai
kunjungi wisatawan," katanya.
Selain itu, kata Hasto, Pemkab Kulon Progo meminta perusahaan tambang
di Kecamatan Kokap membangun jalan sepanjang 10 kilometer yakni
Hargorejo-Kalirejo-Hargotirto.
Ia mengatakan seiring infrastruktur jalan di Bukit Menoreh yang
membaik, mampu membuka akses masyarakat di wilayah utara. Selain itu,
diharapkan mendukung pertumbuhan ekononi masyarakat.
"Semuanya untuk meningkatkan kesejahateraan masyarakat Kulon Progo.
Akses jalan yang baik akan mempercepat pertumbuhan pariwisata,
pertanian dan perekonomian masyarakat," katanya.
Red:Hazliansyah
Sumber:Antara

Read More

Operasi Patuh Sasar Wilayah Perbatasan

KULONPROGO ( KRjogja.com) -Polres Kulonprogo menggelar razia kendaraan
sebagai bagian Operasi Patuh 2015, Kamis (28/5/2015). Kali ini, razia
menyasar wilayah perbatasan Kulonprogo-Yogyakarta, yakni di Jalan
Wates km 15, depan Pasar Seni dan Kerajinan Kulonprogo, Sentolo.
Kasat Lantas Polres AKP H Ahmad Hidayat Sukri SH menyampaikan, jadwal
Operasi Patuh 2015 yakni pada 27 Mei hingga 9 Juni. Sasaran utamanya,
yakni Jalan Brigjend Katamso dan Jalan Pangeran Diponegoro. "Karena
merupakan wilayah ramai yang rawan kemacetan," kata Hidayat di sela
razia.
Kendati demikian, Kasat Lantas juga merazia pengguna jalan di wilayah
perbatasan. Selain penertiban kelengkapan kendaraan, pihaknya juga
mengawasi barang bawaan kendaraan untuk mencegah peredaran senjata
tajam, bahan peledak bahkan beras plastik.
"Namun fokus utamanya tetap ketertiban kelengkapan kendaraan seperti
pemakaian helm, plat nomor sesuai standar serta kepemilikan
surat-surat kendaraan yakni SIM dan STNK," tandasnya.(Unt)

Read More

Maret 2019 Pesawat Sudah Mendarat di Bandara Kulon Progo

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo
menargetkan Maret 2019 pembangunan bandara baru di Kabupaten
Kulonprogo rampung.
''Target pahitnya pada Maret 2019 pesawat sudah mendarat di Bandara di
Kabupaten Kulonprogo,'' kata Hasto pada wartawan usai menerima Kaporan
Hasil Keuangan ata Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran
2014 di Gedung Pertemuan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY,
Kamis (28/5).
Sekarang tahap pembangunan bandara di Kulon Progo memasuki proses
akuisisi lahan. Di samping itu, juga proses gugatan di PTUN terhadap
IPL (Ijin Penetapan Lokasi) yang dilakukan oleh warga Kulon Progo yang
mengatasnamakan Wahana Tri Tunggal. Gugatan tersebut selesainya
ditargetkan tidak lebih enam bulan sejak pertengahan Mei 2015.
Hasto yang juga Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi ini
mengharapkan pembangunan bandara sesuai target. Kalau mundur maksimal
enam bulan. Sedangkan IPL berlaku sampai Maret 2018.
Lebih lanjut dia mengemukakan berkaitan dengan gugatan di PTUN,
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo membantu menyiapkan materi untuk
jawaban terhadap sanggahan. ''Gubernur (red. Gubernur DIY Sri Sultan
Hamengku Buwono X) sudah meminta tim lokal Kulon Progo menyusun materi
jawaban,''ujarnya.
Pengukuran lahan untuk bandara sudah lama dilakukan dan tinggal nanti
kalau sudah selesai PTUN akan dilanjutkan dengan appraisal independen.
Hasto mengakui sudah bertemu dengan Komnas HAM berkaitan dengan adanya
laporan dari sebagian warga Kulon Progo yang tidak setuju pembangunan
bandara karena ada pelanggaran HAM terutama karena tidak adanya
keterbukaan informasi.
''Komnas HAM bertemu saya untuk memberikan saran dan masukan supaya
memberikan informasi dan menyampaikan aspirasi kepada masyarakat
berkaitan dengan pembangunan bandara. Semua tahapan itu sudah kami
lalui. Kami sudah bekerjasama dengan PT Angkasa Pura yakni dengan
sekolah kedirgantaraan agar anak-anak di Kulon Progo ada yang sekolah
di sana. Supaya dengan adanya pembangunan bandara masyarakat tidak
hanya menjadi penonton,'' kata Hasto.

Red:Indira Rezkisari

Rep:Neni Ridareni

Read More

Tunggu Izin Gubernur, Proyek Belum Bisa Dikerjakan

KULONPROGO ( KRjogja.com) -Izin Gubernur DIY terkait penggunaan tanah
kas desa Margosari Pengasih untuk pembangunan gedung Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kulonprogo, belum turun. Rencananya
Biro Tata Pemerintahan DIY baru akan mensurvei lokasi pada Rabu
(27/05/2015).
Kabid Pemerintahan Desa BPMPDPKB Kulonprogo Sugimo menerangkan bahwa
pihaknya hanya bertugas mengurus perizinan penggunaan tanah pada
Gubernur DIY, sementara proses yang lainnya itu merupakan urusan SKPD
yang lain.
"Surat izin penggunaan tanah kas desa sudah kami kirimkan kepada
Gubernur DIY Jumat (22/05/2015). Sebab semua dokumen baru nyampai ke
meja saya Kamis (21/5). Dan rencananya Rabu (27/05/2015) akan
dilakukan survei ke lokasi oleh Biro Tata Pemerintahan DIY. Sedangkan
masalah lelang dan lainnya bukan bidang saya," tandas Sugimo pada
sosialisasi pembangunan gedung kantor Satpol PP di aula Balai Desa
Margosari Pengasih. Sosialisasi dihadiri kontraktor, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), Kasat Pol PP, Badan Pemberdayaan
Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
(BPMPDPKB), Kades Margosari, serta lainnya.
Ketua BPD Margosari Untung menyatakan, pihaknya minta agar semua pihak
menaati prosedur yang telah ditetapkan dalam Pergub no 112 Tahun 2012.
"Kita semua mengawal itu. Semula izin belum turun, katanya pengerjaan
proyek akan langsung dibangun, itu jelasn tidak boleh. Semua harus
tahu prosedurnya, meski itu merupakan Sultan Ground, tapi tetap kita
kawal dan jaga. Jangan sampai ada yang nginjak-nginjak tanah wong
liyo. Karena itu, izin harus turun dan perjanjian dibuat dulu, harus
melalui prosedur yang ada," tandasnya.
Kades Margosari Pengasih Danang Subiantoro menerangkan, Pemdes dan BPD
sudah diajak rembugan dengan pihak pemkab. "Kami pada prinsipnya sudah
menyetujui tanah kas desa tersebut digunakan kantor Satpol PP. Untuk
perjanjian masih belum dilakukan, karena masih menunggu izin dari
Gubernur DIY," ujar Danang.(Wid)

Read More

Pemprov Yogyakarta Bantah tak Sosialisasikan Bandara Kulonprogo

Metrotvnews.com, Yogyakarta:Pemerintah Provinsi (Pemprov) Yogyakarta
membantah gugatan warga Kulon Progo soal Izin Penetapan Lokasi (IPL)
pembangunan Bandara oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, 31
April 2015 lalu. Bantahan itu meliputi mekanisme sosialisasi serta
pembangunan yang tak sesuai Rencana Pembangunan Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Jawa-Bali.
Dalam isi pembelaan yang dibacakan majelis hakim Umar Dani, Pemprov
menyatakan gugatan yang diajukan warga Kulon Progo, kabur. Sebab,
lokasi yang dimaksud dalam isi gugatan tidak spesifik.
"Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi langsung, melalui media
cetak, maupun website PT Angkasa Pura I," kata Majelis Hakim Umar Dani
dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta,
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY, Selasa, 26 Mei 2015.
Selain masalah itu, pemerintah juga berdalih lokasi pembangunan
bandara sesuai sudah dengan RTRW Jawa-Bali yang tertuang dalam UU
Nomor 26 Tahun 2007. "Pembangunan bandara sah secara hukum," kata
Hakim Umar Dani.
Dalam persidangan tersebut, majelis hakim langsung mengagendakan
pembacaan gugatan dari penggugat serta tanggapan dari tergugat.
"Persidangan akan dilanjutkan pada 28 Mei 2015, dengan agenda
pembacaan replik," kata Hakim Ketua Indah Triharyanti.
(RRN )

Read More

Makanan Bayi Kadaluwarsa Beredar di Kulonprogo

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP)
Kulonprogo bersama dinas terkait menggelar razia makanan kadaluwarsa
di Pasar Ngentakrejo dan Pasar Brosot, Rabu (27/05/2015). Dalam razia
tersebut, petugas menemukan makanan bayi yang sudah kadaluwarsa namun
masih dijual pedagang.
Kasi Penegakan Perundang-undangan Daerah Sat Pol PP Kulonprogo,
Qumarul Hadi menyampaikan, razia gabungan dilakukan pihaknya untuk
memberikan perlindungan pangan dan kesehatan kepada konsumen. Selain
makanan kadaluwarsa, pihaknya juga menemukan adanya makanan dengan
kemasan rusak. "Ada beberapa botol minuman bersoda, kopi instan,
makanan bayi juga bumbu penyedap yang sudah kadaluwarsa namun tetap
dijual ke konsumen," katanya di sela razia.
Qomarul menambahkan, produk-produk tersebut ditemukan di toko sekitar
Pasar Ngentakrejo juga di kios dalam Pasar Brosot. Produk temuan
tersebut kemudian diberikan tanda dan diminta tidak dijual.
"Kami minta pedagang untuk menukar dengan yang baru ke produsen,
karena masih memungkinkan. Berbeda jika waktu kadaluwarsanya sudah
lama misal beberapa tahun lalu, akan kita tarik untuk dimusnahkan,"
urainya.
Qomari mengklaim, temuan dalam razia kali ini sudah menurun
dibandingkan razia-razia sebelumnya. Hal itu dipengaruhi peningkatan
kesadaran pedagang untuk memeriksa dagangannya.
Sementara itu, pemilik kios, Yuwono menyampaikan, adanya makanan dan
minuman kadaluarsa di kiosnya lantaran sales produk belum sempat
melakukan pengecekan. Sebenarnya, pihanya sudah meminta sales untuk
mengecek namun belum dilakukan. "Saya sudah minta supaya dicek, tapi
mereka masih sibuk," tandasnya.(Unt)

Read More

Begini Cara Mendeteksi Beras Plastik

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Isu tentang beras plastik kian meresahkan
warga. Walau pemerintah gencar melakukan razia maupun pemeriksaan ke
pasar-pasar, namun hal itu belum bisa menghilangkan kekhawatiran
masyarakat. Pasalnya dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi beras
sintetis ini tak main-main, mulai dari mual dan muntah, infeksi
saluran pencernaan bahkan hingga kemandulan.
Walau sekilas nampak sama, namun sebenarnya ada perbedaan mencolok
antara beras asli dan beras tiruan. Hal itu dapat terlihat baik dari
tampilan fisik beras maupun mendeteksinya dengang menggunakan media
lalinnya.
"Cukup dimasukkan ke dalam air, beras plastik akan banyak yang
mengapung. Beda dengan beras asli yang tenggelam," kata Camat
Kalibawang, Setiawan Tri Widada saat melakukan inspeksi (sidak) yang
digelar Polsek beserta Muspika setempat, Selasa (26/05/2015).
Selain itu, lanjut Setiawan, perbedaan beras asli dengan beras plastik
juga bisa diketahui dengan memegangnya pakai tangan. Beras asli akan
menyisakan serbuk gabah, sehingga terasa kasar di tangan saat beras
dilepaskan. "Serbuk itu tidak akan ditemui di beras plastik karena
benar-benar bersih tanpa remahan gilingan gabah," tegasnya.
Perbedaan beras asli dengan beras plastik, juga bisa diketahui dengan
cara dipatahkan atau dipakar. Beras plastik akan mengeluarkan bau tak
sedap saat dibakar, serta sulit dipatahkan.
Kepada pedagang dan masyarakat, Setiawan mengimbau agar mereka segera
melapor jika menemukan beras yang dicurigasi sebagai beras plastik.
Laporan tersebut, kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak berwajib.
"Jangan ragu-ragu, lapor saja jika ada beras yang mencurigakan,"
tegasnya.(Unt

Read More

Polsek Kalibawang Sidak Beras Plastik

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Kepolisian Sektor (Polsek) Kalibawang
beserta jajaran muspika setempat menggelar inspeksi mendadak (sidak)
ke sejumlah pasar tradisional dan kompleks kios beras, Selasa
(26/05/2015). Sidak digelar untuk mengantisipasi peredaran beras
plastik, lantaran dinilai meresahkan pedagang dan masyarakat.
Kapolsek Kalibawang, AKP Joko Sumarah menyampaikan, peredaran beras
plastik sudah banyak ditemukan di wilayah DIY. Karena itulah, pihaknya
kemudian mengambil langkah-langkah antisipasi peredaran beras plastik
di Kecamatan Kalibawang.
"Antisipasi dilakukan melalui pengecekan ke pedagang beras di pasar
tradisional dan sejumlah kios. Kami harus memastikan bahwa wilayah ini
steril dari peredaran beras plastik," tegas Joko, saat memeriksa beras
di Pasar Dekso.
Joko menilai, baik pedagang maupun masyarakat saat ini sudah mulai
resah dengan peredaran beras plastik yang membahayakan kesehatan.
Dikhawatirkan, keresahan tersebut akan berpengaruh pada pergerakan
roda perekonomian wilayah setempat.
"Keresahan pedagang akan beras plastik, sudah sangat terlihat. Begitu
kami masuk pasar, mereka langsung membicarakan itu," jelasnya.
Meski dalam sidak tidak ada penemuan beras pastik, namun Joko meyakini
bahwa pelaksanaan sidak sudah mengurangi keresahan pedagang dan
masyarakat. Mengingat masih adanya kemungkinan peredaran beras
plastik, pihaknya akan menggelar sidak secara berkelanjutan hingga
persoalan ini bisa diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah pusat.
"Ada 25 personel yang kami terjunkan untuk menyasar 15 titik. Kami
juga menggandeng Pak Danramil dan Pak Camat," tegasnya.
Saat memberikan keterangan kepada petugas, para pedagang di Pasar
Dekso menjamin bahwa beras yang dijual adalah beras asli. Sebab,
mereka memperoleh barang dagangan dari Koperasi Unit Desa (KUD) yang
disetori petani.(Unt)

Read More

Batasi Iklan Rokok, Pendapatan Kulon Progo Justru Meningkat

Liputan6.com, YogyakartaPembatasan iklan rokokyang diatur dalam Perda
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan tanpa Rokok di beberapa titik tidak
membuat pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo menurun.
Malah terjadi peningkatan PAD dari Rp 98 miliar menjadi Rp 158 miliar.
Untuk bisa mendapatkan dana yang biasanya di dapat dari iklan maupun
sponsor rokok, Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo menggalakkan
penggunaan bahan produksi dari kabupatennya dengan slogan 'Bela Beli
Kulon Progo'.
"Jika ingin membela Kulon Progo, masyarakatnya membeli hasil produk
dari Kulon Progo," ungkap Hasto di Hotel Cavinton, Yogyakarta beberapa
saat lalu.
Berbagai cara dilakukannya agar penggunaan lokal meningkat. Seperti ia
meminta pasir dan batu pada saat pengaspalan jalan berasal dari Kulon
Progo. Lalu, mengenai air minum kemasan, kini Perusahaan Daerah Air
Minum setempat mampu membuatnya. Kemudian, konsumsi beras pun
disarankan produksi lokal dan bukan impor.

Read More

PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA : Pemkab Khawatir Investor Lari

Bisnis.com, KULONPROGO—Investor pelabuhan Tanjung Adikarta
dikhawatirkan kabur lantaran pembangunan belum dapat diselesaikan
tepat waktu.
"Tahun ini kabarnya memang sudah ada kepastian. Penyelesaian
pengerukan alur dan kolam pelabuhan segera dimulai," ujar Kepala
Bidang Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
(BPMPT) Kulonprogo, Robby Antara, Minggu (24/5/2015).
Saat ini sejumlah perusahaan yang siap menanamkan investasinya masih
memilih untuk menunggu. Terutama soal penyelesaian pelabuhan dan
resminya pelabuhan ikan tersebut beroperasi. Sejauh ini sudah ada
beberapa perusahaan yang telah menyepakati surat kerja sama penanaman
modal di wilayah itu.
Salah satunya, kata Robby, adalah perusahaan penyedia cold storage
untuk usaha perikanan. Perusahaan tersebut berasal dari Korea Selatan
dan siap membangun tempat pendingin khusus untuk hasil tangkapan
nelayan berskala besar.
"Cold storage itu akan dibangun seperti bangunan hotel yang bisa
memuat hasil tangkapan ikan skala besar. Ada juga perusahaan penyedia
alat tangkap dari Jakarta yang siap membangun usahanya di sekitar
pelabuhan," papar Robby.
Namun, kapasitas muatan yang bisa ditampung oleh perusahaan ini
mencapai 30.000 ton per tahun. Padahal, sesuai yang tercantum dalam
Detailed Engineering Design (DED), kapasitas pelabuhan jika
dimanfaatkan secara optimal hanya mampu menghasilkan 27.000 ton per
tahun.
"Sebenarnya, di sekitar pelabuhan sudah berdiri pabrik es. Ada di
Karangwuni tetapi skalanya juga masih kecil dan selama ini hanya
menyuplai tempat-tempat pelelangan ikan," ucap Robby.
Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY
Suwarman mengungkapkan investor yang tertarik pada Pelabuhan Tanjung
Adikarta cukup banyak. Pasalnya, pelabuhan ikan ini berada di lokasi
yang cukup strategis.Tidak hanya perusahaan penyedia tangkapan maupun
fasilitas pendukung produksi tangkapan ikan saja. Potensi tangkapan
ikan di perairan selatan masih sangat besar untuk dapat dimanfaatkan.
Editor : Mediani Dyah Natalia

Read More

PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA : Pemkab Khawatir Investor Lari

Bisnis.com, KULONPROGO—Investor pelabuhan Tanjung Adikarta
dikhawatirkan kabur lantaran pembangunan belum dapat diselesaikan
tepat waktu.
"Tahun ini kabarnya memang sudah ada kepastian. Penyelesaian
pengerukan alur dan kolam pelabuhan segera dimulai," ujar Kepala
Bidang Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
(BPMPT) Kulonprogo, Robby Antara, Minggu (24/5/2015).
Saat ini sejumlah perusahaan yang siap menanamkan investasinya masih
memilih untuk menunggu. Terutama soal penyelesaian pelabuhan dan
resminya pelabuhan ikan tersebut beroperasi. Sejauh ini sudah ada
beberapa perusahaan yang telah menyepakati surat kerja sama penanaman
modal di wilayah itu.
Salah satunya, kata Robby, adalah perusahaan penyedia cold storage
untuk usaha perikanan. Perusahaan tersebut berasal dari Korea Selatan
dan siap membangun tempat pendingin khusus untuk hasil tangkapan
nelayan berskala besar.
"Cold storage itu akan dibangun seperti bangunan hotel yang bisa
memuat hasil tangkapan ikan skala besar. Ada juga perusahaan penyedia
alat tangkap dari Jakarta yang siap membangun usahanya di sekitar
pelabuhan," papar Robby.
Namun, kapasitas muatan yang bisa ditampung oleh perusahaan ini
mencapai 30.000 ton per tahun. Padahal, sesuai yang tercantum dalam
Detailed Engineering Design (DED), kapasitas pelabuhan jika
dimanfaatkan secara optimal hanya mampu menghasilkan 27.000 ton per
tahun.
"Sebenarnya, di sekitar pelabuhan sudah berdiri pabrik es. Ada di
Karangwuni tetapi skalanya juga masih kecil dan selama ini hanya
menyuplai tempat-tempat pelelangan ikan," ucap Robby.
Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY
Suwarman mengungkapkan investor yang tertarik pada Pelabuhan Tanjung
Adikarta cukup banyak. Pasalnya, pelabuhan ikan ini berada di lokasi
yang cukup strategis.Tidak hanya perusahaan penyedia tangkapan maupun
fasilitas pendukung produksi tangkapan ikan saja. Potensi tangkapan
ikan di perairan selatan masih sangat besar untuk dapat dimanfaatkan.
Editor : Mediani Dyah Natalia

Read More

PENATAAN KULONPROGO : Bedah Menoreh Proyek Strategis Lintas Provinsi

Harianjogja.com, KULONPROGO–Program pengembangan wisata melalui Bedah
Menoreh dinilai menjadi proyek yang tidak hanya menguntungkan bagi
Kulonprogo. DPRD Magelang saat melakukan kunjungan ke DPRD Kulonprogo
menyatakan dukungannya terhadap program Bedah Menoreh.
Anggota Komisi II DPRD Magelang Sarwo Edi mengungkapkan, program Bedah
Menoreh dapat turut mendukung pengembangan pariwisata yang saat ini
digalakkan Pemkab Magelang. Dia mengatakan, program itu sangat
strategis untuk pengembangan wisata dan wilayah perbatasan Kulonprogo
dan Magelang.
"Tidak hanya masyarakat Kulonprogo tetapi juga masyarakat Magelang,
terutama yang berada di wilayah Kecamatan Borobudur dan sekitarnya.
Program ini akan berdampakluas bagi peningkatan perekonomian
masyarakat setempat," papar Edi.
Melihat manfaat strategis dari proyek Bedah Menoreh, Edi menyatakan,
DPRD Magelang akan mendorong pemkab untuk melaksanakan program
pengembangan wilayah di kawasan perbatasan dua kabupaten ini. Di
antaranya juga, pengembangan jalur wisata yang dapat mendukung
pengembangan pariwisata di kawasan Perbukitan Menoreh.
"Harapannya, nanti Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulonprogo dapat
saling mendukung serta berkembang bersama," imbuh Edi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga (Dinbudparpora) Kulonprogo Krisutanto menambahkan, objek
wisata di Kulonprogo terus berkembang. Dia mengungkapkan, saat ini
Kulonprogo memilikisekitar 58 objek wisata.
Lebih lanjut Krisutanto mengatakan, tujuh objek wisata di antaranya
dikelola oleh pemkab. Bahkan, dari puluhan objek wisata yang ada telah
dijadikan paket wisata oleh Kabupaten Magelang. Dia menjelaskan, di
antaranya adalah Puncak Suroloyo, Goa Sriti, Curug Sidoharjo, Taman
Bunga Krisan dan kawasan arung jeram Kali Progo.
"Jika kerja sama pengembangan tersebut dapat direalisasikan bersama,
maka akan mempercepat kemajuan pariwisata, baik di Kulonprogo maupun
Magelang," tandas Krisutanto.
Kepala Bappeda Kulonprogo Agus Langgeng Basuki menambahkan, program
Bedah Menoreh didukung dengan dana keistimewaan DIY dengan anggaran
mencapai Rp34 miliar. Program yang dilakukan yakni, pembangunan
kawasan wisata, pembangunan infrastruktur jalan hingga pengembangan
kawasan wisata dan budaya pendukung pariwisata di Kulonprogo.
"Kami juga telah mengusulkan danai untuk tahun 2016 sebesar Rp60
miliar. Nantinya dana tersebut digunakan untuk melanjutkan program
tersebut," jelas Langgeng.

Read More

PEMKAB KULONPROGO Apa Kabar Pasar Burung Wates?

Harianjogja.com, KULONPROGO—Para pedagang di Pasar Burung Wates butuh
kejelasan mengenai kios baru yang sudah selesai direnovasi Pemerintah
Kabupaten Kulonprogo. Mereka berharap kios-kios baru itu bisa segera
ditempati untuk berjualan.
Pedagang di Pasar Burung Wates, Darmanto, mengaku dirinya dan pedagang
lainnya menginginkan kios bisa cepat diserahterimakan dari Pemkab agar
bisa dipakai. Mengingat, pelaksanaan renovasi sudah selesai sejak 9
Mei lalu.
Menurut warga Desa Bendungan, Kecamatan Wates itu, kondisi kios yang
telah direnovasi sudah cukup layak ditempati. Atap sudah diganti dan
bangunan dibuat lebih tinggi sehingga tidak gerah. Adapun, ada
beberapa hal yang memang mesti masih perlu diperbaiki.
"Saluran air di bagian belakang kios kurang besar dan mudah tersumbat.
Atapnya juga lebih baik kalau ditambah plafon supaya tikus tidak masuk
ke dalam. Fasilitas untuk menggantungkan sangkar burung juga belum
ada," kata Darmanto, Jumat (22/5/2015).
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penataan Pasar Burung Wates, Eko
Susanto, mengakui kegiatan renovasi sudah selesai sejak dua pekan
lalu. Namun, masih ada sejumlah proses yang harus dilalui sebelum
pedagang menempati 16 kios baru.
"Saya tahu pedagang ingin segera menempati. Siang ini [kemarin] kami
[Pemkab] akan memeriksa lokasi. Jika tidak ditemukan masalah berarti,
kios-kios sudah bisa dipakai sepekan lagi," ujarnya.
Renovasi Pasar Burung Wates membutuhkan anggaran sampai Rp187 juta.
Bentuk renovasi berupa peninggian bangunan dan penggantian atap karena
usia bangunan sudah puluhan tahun.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Manusia
Kulonprogo Niken Probo Laras menegaskan kios-kios baru di Pasar Burung
Wates sudah siap ditempati. Nantinya, para pedagang akan dikenakan
retribusi sebesar Rp300.000 per meter persegi per tahun.
Penyerahan kios ke para pedagang rencananya akan diselenggarakan pada
Sabtu (23/5/2015) akhir pekan ini.
"Pasar bisa segera ditempati karena itu demi kepentingan publik. Jika
masih ada yang kurang, bisa dilakukan perbaikan selama 180 hari masa
pemeliharaan," ujarnya.
==

Editor: Mediani Dyah Natalia

Read More

Ini Dia Grojogan Sewu di Barat Jogja

Harianjogja.com, KULONPROGO-Selama ini kita sudah cukup familiar
dengan Grojogan Sewu di Tawangmangu, Jawa Tengah. Namun, wisata alam
bernama sama ternyata juga ada di Kulonprogo. Meski tidak sebesar yang
di Tawangmangu, Grojogan Sewu ala Kulonprogo ini juga layak masuk
daftar destinasi wisata.
Grojogan Sewu terletak di Dusun Beteng, Desa Jatimulyo, Kecamatan
Girimulyo, Kulonprogo. Wilayah kecamatan tersebut memang cukup kaya
akan wisata curug, diantaranya Curug Setawing, Kedung Pedut, Mudal,
Kembangsoko, dan Sigembor.
"Grojogan Sewu ini baru dibuka untuk umum sejak April tahun kemarin,"
kata pengelola Grojogan Sewu, Pardi kepada Harian Jogja, beberapa
waktu lalu.
Sebelum sampai di Grojogan Sewu, pengunjung perlu berjalan sekitar 300
meter dari tempat parkir. Suara aliran air yang deras membuat kita
makin penasaran saat menuruni jalan setapak. Namun, anda sebaiknya
tidak buru-buru karena kondisi jalan setapak yang cukup licin rawan
membuat pengunjung tergelicir.
Jumlah pengunjung harian di Grojogan Sewu rata-rata mencapai 100
orang. Angka itu bisa bertambah hingga dua atau tiga kali lipat pada
hari libur.
"Pengunjungnya banyak yang dari luar daerah. Orang luar negeri juga
sudah ada yang datang ke sini," ujarnya.
Biaya sebesar Rp3.000 yang harus dikeluarkan setiap pengunjung
terbilang murah jika dibandingkan dengan kesejukan udara dan keindahan
pemandangan di sana.
"Kami juga menyediakan makanan khas geblek dan dawet sambel. Di dekat
Grojogan Sewu juga ada Goa Pleret yang jaraknya hanya 1,5 kilometer,"
ucap Pardi.
Dana yang terkumpul dari para pengunjung digunakan untuk pemeliharaan
Grojogan Sewu, misalnya membenahi jalan setapak dan pengadaan toilet
umum. Warga sekitar pun menyiapkan rumahnya untuk dijadikan home stay.
"Ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar," ungkap
Pardi menambahkan.
Meski demikian, Pardi menyadari akses jalan menuju Grojogan Sewu belum
bisa dikatakan layak. Dia pun telah menerima banyak kritik dari para
pengunjung. "Kami sudah menyampaikan kondisi jalan yang jelek ke
pemerintah. Katanya sudah ada rencana untuk dibangun," katanya.
Nur Rahman, salah satu pengunjung Grojogan Sewu juga berharap
pemerintah setempat bisa membenahi akses jalan pariwisata. "Tempatnya
bagus. Jadi sayang kalau jalannya tidak segera diperbaiki. Kalau
jalannya juga bagus, kami pasti ingin kembali lagi ke sini," ucap pria
asal Ponorogo itu.

Read More

Pol PP Gabungan Ciduk 18 Pasangan Tak Resmi

WATES ( KRjogja.com)- Personil gabungan Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) DIY, Jawa Tengah, Purworejo dan Kulonprogo berhasil
mengamankan 18 pasang tak resmi. Diantara yang terjaring petugas,
teridentifikasi pengurus salah satu partai politik (parpol) tingkat
Kecamatan Kokap.
Begitu terjaring petugas yang menggelar patroli dan pengawasan bersama
terhadap penginapan di wilayah perbatasan Kulonprogo terutama di
Pantai Glagah Temon, Kamis (21/5/2015), ke-18 pasangan tersebut dibawa
ke Kantor Satpol PP Kulonprogo untuk didata dan dimintai keterangan
serta dibina.
Kasat Pol PP DIY Bambang dan Sekretaris Satpol PP Jateng Agus Waluyo
mengatakan, pihaknya menindaklanjuti MoU DIY dan Jateng memberantas
penyakit masyarakat (pekat) di wilayah perbatasan.
Saat ini operasi di wilayah perbatasan Kulonprogo dan Purworejo. Dalam
operasi tersebut pihaknya mengerahkan 50 personil dari DIY, Jateng,
Kulonprogo dan Purworejo. Personil dibagi empat regu untuk melakukan
operasi yang telah ditentukan. Regu 1 menangkap tiga pasang, Regu 2
dapat dua pasang, Regu 3 mendapat tujuh pasang dan Regu 4 mendapat
enam pasang.
"Jumlah keseluruhan 18 pasangan. Sebetulnya masih banyak kegiatan yang
perlu kita tindaklanjuti dari MoU antara DIY dan Jateng," kata
Bambang.
Semua yang tertangkap dari segi usia sudah dewasa. "Hari ini banyak
yang kita razia dan semuanya sudah di atas 18 tahun bahkan ada yang
sudah tua. Untuk profesinya kami belum mengetahui secara keseluruhan
karena masih dalam proses pendataan," kata Agus.
Bambang menyatakan Satpol PP tidak memberikan sanksi terhadap 18
pasang yang tertangkap. "Sanksi tidak ada, tetapi kami memberikan
pembinaan. Operasi ini disertai pembinaan dengan tujuan mengeliminir
pekat tidak berkembang. Kalau hilang tidak mungkin," katanya.
Pasangan yang tertangkap mengaku baru sekali ke Glagah. Mereka akan
diberi pengertian bahwa apa yang dilakukan hal yang tidak baik."Namun
jika tertangkap tiga kali akan dilakukan yustisi," tandasnya.
Salah satu pasangan tak resmi yang terkena razia, Tom mengaku tidak
begitu kaget. "Karena saya terkena razia dengan pacar yang sudah
dilamar keluarga. Jadi biasa saja," ujarnya.
Selama petugas melakukan pendataan dan meminta keterangan, sebagian
pelaku yang terjaring berusaha menutupi muka mereka baik dengan kain
maupun baju serta membelakangi para awak media. Tapi ada juga yang
tanpa malu, terang-terangan mencoba menghubungi sejumlah orang dengan
menggunakan telpon genggamnya. Langkah tersebut mungkin sebagai upaya
meloloskan diri sehingga petugas Satpol PP tidak memprosesnya. Tapi
petugas tidak peduli dan tetap melakukan pendataan, meminta keterangan
dan memberikan pembinaan kepada mereka yang terjaring
operasi.(Rul/Wid)

Read More

Inilah Genting Super Menoreh

Harianjogja.com, KULONPROGO– Masyarakat Dusun Pantog, Desa Banjaroya,
Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta,
memproduksi genting pres Super Menoreh untuk menambah penghasilan
mereka.
Penanggung jawab kelompok perajin genting Desa Pantog Dalhuri di
Kulonprogo, Kamis (21/5/2015), mengatakan tempat pembuatan genting
saat ini ada empat lokasi dengan total mesin giling tiga unit dan
mesin pres lima unit. Namun tobong pembakaran hanya ada satu dengan
kapasitas 5.000-6.000 buah dengan kapasitas produksi antara
5.000-10.000 buah per bulan.
"Saat ini kendala yang dihadapi adalah tidak adanya pencetak wuwung
atau krepus yakni kurangnya modal usaha dan transportasi serta rumah
produksi dan pengeringnya yang kurang layak. Untuk itu, kami berharap
pelatihan dan pencetak batu bata merah dari pemerintah untuk menambah
kelompok baru," kata Dalhuri.
Kades Banjaroya Anton Supriyono mengatakan desa siap menerima dan
memfasilitasi investor karena desa itu terbuka untuk investor yang
menanamkan modalnya. Namun begitu, saat ini belum ada investor yang
tertarik.
Dia mengatakan potensi tanah di sekitar Banjaroya yang baik untuk
membuat genting dimanfaatkan salah satu warga Pantog Wetan untuk
membuka usaha genting pres. Pemerintah desa membantu dengan
mengusulkan ke pemkab untuk memberikan bantuan mesin press dan mesin
giling serta pelatihan.
Ia mengatakan usaha ini bisa menjadi tambahan penghasilan karena
masyarakat yang terlibat dalam satu usaha genting sekitar delapan
orang.
"Dampak yang terlihat adalah warga yang dulu hanya jual tanah dan
dibawa ke luar Kulon Progo sekarang bisa ikut memproduksi atau titip
bahan untuk digarapkan. Pemdes juga memberikan bantuan modal untuk
kelompok usaha genting ini melalui anggaran desa," kata Anton.

Read More

Komisi V Ancam Tunda Pencairan Dana Bandara Kulonprogo

JOGJA – Sandungan-sandungan yang mewarnai rencana pembangunan bandara
baru di Kulonprogo, mengundang perhatian anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) RI. Perhatian lebih khusus terkait dengan penggantian hak
bagi warga masyarakat yang kena dampak langsung adanya bandara.
Satu yang sudah sampai di telingan wakil rakyat di Senayan adalah
terkait proses pembayaran ganti untung lahan. DPR RI meminta agar
masalah tersebut diselesaikan terlebih dahulu. Jika tidak, DPR RI
mengancam tidak akan mengucurkan anggaran untuk pembangunan bandara
tersebut.
Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan, sebelum memulai
proses pembangunan, termasuk bandara baru di Kulonprogo, persoalan
terkait lahan harus sudah diselesaikan. Di antaranya dengan memenuhi
hak kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan. "(Persoalan
lahan) harus sudah clear, jangan sampai masyarakat yang dirugikan,"
ujarnya saat berkunjung ke Kepatihan (Kantor Provinsi) DIJ, kemarin
(22/5).
Fary menegaskan, hal itu nantinya juga akan dibahas bersama manajemen
PT Angkasa Pura (AP). Menurut dia, persoalan terkait penyediaan lahan,
merupakan tugas dari pemerintah daerah, tapi pihaknya ingin memastikan
tidak ada masyarakat yang dirugikan. "Kami akan membahas dan menjadi
masukan saat pembahasan proyek pembangunan bandara baru ini dengan
pimpinan AP," terangnya.
Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, sesuai dengan fungsi
anggaran, DPR RI memiliki tugas dan kewenangan untuk membahas dan
memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap
anggaran pemerintah pusat. Menurut dia, jika memang masih ada yang
belum sesuai, DPR bisa meminta penundaan pencairan anggaran.
"Persoalan lahan yang berkait dengan masyarakat, harus clear dulu,
baru bisa diproses lebih lanjut" tandasnya.
Sebelumnya, sesuai dengan
aduan dari Paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT), Komnas HAM menemukan
adanya ketidakterbukaan informasi dalam proses pembangunan bandara di
Kulonprogo. Ketidakterbukaan informasi yang diterima warga ada pada
saat tahapan sosialisasi maupun saat konsultasi publik berlangsung.
Warga merasa adanya intimidasi yang dilakukan dalam proses persetujuan
terhadap rencana proyek tersebut.
Terpisah, Sekretaris Provinsi
(Sekprov) DIJ Ichsanuri menegasakan, segala gugatan terhadap produk
Pemprav DIJ maupun aduan warga terdampak yang tidak setuju kepada
Komnas HAM, akan ditangani sepenuhnya oleh Biro Hukum Setprov DIJ
sebagai garda terdepan.
Seperti diketahui, rencana pembangunan bandara baru di Kulonprogo
untuk mengganti bandara yang sudah ada, yakni Bandara Adisucipto.
Sebab perpanjangan landasan Bandara Adisucipto tak mungkin dilakukan,
karena sekitarnya penuh pemukiman. Sehingga Pemrpov DIJ mengambil
keputusan untuk membuat bandara baru yang lokasinya di daerah
Kabupaten Kulonprogo.
Kehadiran bandara internasional Kulonprogo digadang-gadang akan banyak
memberi manfaat bagi Jogjakarta, karena menghidupkan Kulonprogo dan
mengurangi kemacetan lalu lintas di wilayah Kota Jogja dan sekitarnya.
Dengan bandara baru, jumlah penerbangan dari dan ke Jogjakarta juga
akan bisa lebih banyak lagi dari saat ini.
Untuk kepentingan tersebut, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian
Perhubungan sudah merestui izin penetapan lokasi (IPL) bandara
Kulonprogo kepada calon pengelola PT Angkasa Pura I. Dengan telah
ditetapkannya IPL, maka rencana pembangunan bandara baru tersebut,
sudah tidak ada masalah lagi. IPL bakal menjadi dasar untuk melakukan
pembebasan lahan.
Proyek Bandara Kulonprogo direncanakan seluas 600 hektare (ha), dan
diperkirakan akan menelan dana Rp 6 triliun. Dana ini tergolong besar
lantaran harus membangun bandara di lahan kosong. Rencananya bandara
Kulonprogo akan memiliki terminal seluas 106.500 meter persegi (m2)
dengan kapasitas 10 juta penumpang per tahun. Bandara baru ini nanti
juga didukung hanggar seluas 371.125 m2, dan sanggup menampung 28 unit
pesawat.
Studi terkait pembangunan bandara penumpang dan kargo kelas
internasional di Kulonprogo, diharapkan sudah selesai tahun 2019.
Adanya bandara udara internasional akan memberi banyak keuntungan
untuk pemerintah dan masyarakat Jogjakarta.
(pra/jko/ong)

http://www.radarjogja.co.id/blog/2015/05/23/komisi-v-ancam-tunda-pencairan-dana-bandara-kulonprogo/

Read More

Pembangunan Taman Budaya Kulonprogo Segera Dimulai Kembali

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Proyek fisik bersumber dana keistimewaan
berupa pembangunan taman budaya di Kulonprogo kembali dilanjutkan.
Setelah penyelesaian tahap pertama sempat molor, tahap kedua dengan
nilai pagu Rp 10,2 miliar diperkirakan akan dimulai pekan depan.
Kabid Ciptakarya Dinas Pekerjaan umum (DPU), Zahrom Asurawan, Jumat
(22/5/2015), mengatakan lelang proyek tersebut telah selesai. Nilai
kontrak proyek tersebut menurutnya sekitar Rp 9 miliar dari nilai
pagu.
"Hari ini terbit surat perintah penunjukan pemenang barang dan jasa.
Nanti trus kontrak, lalu keluar SPK (Surat Perintah Kerja) dan rapat
konstruksi," kata Zahrom, Jumat (22/5/2015).
Pada tahap ini, pembangunan akan menyelesaikan gedung auditorium.
Gedung yang dimaksud berupa gedung teater tertutup. Pengerjaan sampai
selesai tahap dua diperkirakan hingga Desember 2015. Sementara, bagian
fasilitas di lingkungan sekitarnya akan dilanjutkan pada 2016.
"Jadi pengerjaan sekitar tujuh bulan sampai selesai Desember nanti," lanjutnya.
Saat ini progres pembangunan taman budaya yang dikerjakan tahun lalu
baru berupa pondasi. Pembangunan senilai Rp 3 miliar pada 2014
tersebut sempat molor penyelesaiannya. Zahrom mengatakan akan
mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang "Kami akan gelar
rapat evaluasi sepekan sekali mulai dari kontraktor sampai pengawasan"
katanya.
Terpisah, Kabid Kebudayaan Dinbudparpora Kulonprogo, Joko Mursito,
membenarkan pada 2015 ini pembangunan fokus pada penyelesaian gedung
auditorium. Gedung itu menurutnya berfungsi sebagai gedung pertunjukan
atau teater untuk memfasilitasi para seniman di Kulonprogo.
"Selama ini kan Kulonprogo belum punya gedung seperti ini. Jadi ini
dinantikan. Kami akan menonjolkan karakter Kulonprogo pada
konstruksinya," kata Joko.
Gedung tersebut menurutnya akan memiliki kapasitas 1.500 penonton.
Selain gedung teater indoor, menurutnya, proyek di atas lahan seluas
4,25 hektare itu juga akan dilengkapi dengan pendopo dan ruang
pertunjukkan terbuka. Joko menegaskan, taman budaya tersebut akan
dapat dimanfaatkan paling cepat pada 2017.(*)

Read More

Kawasan Industri Kulonprogo Berpotensi Serap 720 Ribu Tenaga Kerja

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Kawasan industri yang telah ditetapkan
Pemkab Kulonprogo seluas 800 hektare di wilayah Kecamatan Sentolo,
diperkirakan bakal menyerap banyak tenaga kerja. Jika semua perusahaan
berdiri di lahan seluas itu, diprediksi penyerapannya mencapai 720
ribu tenaga kerja.
Kabid Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
(BPMPT) Kulonprogo, Robby Ampera, mengatakan saat ini sudah ada
perusahaan pengembang kawasan industri yang berminat mengelola kawasan
tersebut.
"Ada dua perusahaan yang menyatakan siap di lahan 170 hektare. Kalau
seluas itu saja terealisasi diperkirakan serapan tenaga kerjanya sudah
bisa mencapai 120 ribu pekerja. Kalau optimal 800 hektare serapannya
720 ribu tenaga kerja," kata Roby, Jumat (22/5/2015).
Kawasan industri di Sentolo, menurutnya, bakal menjadi kawasan
industri terbesar di DIY. Lokasi kawasan tersebut cukup strategis.
Selain mempercepat pertumbuhan ekonomi, keberadaannya juga bakal
menyerap banyak tenaga kerja lokal.
Selain di kawasan industri, saat ini penyerapan tenaga kerja dari
perusahaan di Kulonprogo yang telah beroperasi juga cukup banyak. Dia
menyebut setidaknya seribu pekerja terserap di perusahaan, antara lain
pabrik wig.
Serapan itu sebenarnya dianggap belum optimal. Pasalnya, kapasitas
produksi pabrik tersebut diperkirakan membutuhkan tenaga kerja
6.000-an orang. Sebab itu, menurutnya, sebenarnya keberadaan pabrik
itu masih berpotensi menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.
"Saat ini ada lagi perusahaan yang sudah menerima izin prinsip. Itu
saja sudah berkontribusi sekitar 1.600 pekerja," lanjutnya.(*)

Read More

Pembebasan Lahan Bandara Kulon Progo Sudah Tuntas 90%

Liputan6.com, Bogor -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry
Mursyidan Baldan mendukung penuh rencana Kementerian Perhubungan yang
akan memindahkan Bandar Udara (Bandara) Internasional Adisucipto,
Yogyakarta dan membangun bandara baru di wilayah Kulon Progo.
Dirinya mengatakan bahwa kondisi Bandara Adisucipto sudah tidak layak,
untuk itu perlu dipindahkan ke daerah Kulon Progo. Bahkan menurut
perpanjangan landasan Bandara Adisucipto tak mungkin dilakukan karena
sekitarnya penuh pemukiman penduduk.
"Kulon Progo memang sudah ditentukan karena layak dan mengurangi
kemacetan lalu lintas," kata dia saat ditemui usai membuka acara
Executive Dialogue, dengan tema Peran Planner dalam perencanaan,
implementasi dan pengendalian Tata Ruang, di Balaikota Bogor, Jumat
(22/5/2015).
Dalam rencana bandara baru di Kulon Progo tersebut, lanjut dia, proses
pembebasan lahan milik warga yang akan digunakan untuk pembangunan
bandara sudah mencapai 90 persen.
"Memang ada beberapa yang masih bertahan namun keseluruhan pembebasan
tanahnya malah sudah ada sekitar 90 persen," tegas dia.
Ferry menuturkan, memang beberapa waktu lalu sempat terjadi aksi unjuk
rasa yang dilakukan warga Kulon Progo. Di mana warga meminta tambahan
waktu dan harga tanah, agar sepakat.
Pembangunan bandara Kulon Progo rencananya akan menggantikan Bandara
Adisucipto, merupakan bandara Internasional yang memiliki fasilitas
terminal.
Bandara tersebut dibangun dengan luas 106.500 meter persegi dan dapat
menampung sekitar 10 juta orang penumpang pertahun. Dan memiliki
hanggar dengan 371.125 meter persegi yang dapat menampung 28 unit
pesawat itu selesai tahun 2019.
(Bima Firmansyah/Ndw)

Read More

TARI TRADISIONAL : Panjidur Langen Kridotomo, Simbol Semangat Juang Generasi Muda

Harianjogja.com, KULONPROGO-Tari Panjidur Langen Kridotomo memeriahkan
peringatan hari kebangkitan nasional tahun 2015 di Alun-Alun Wates,
Kulonprogo, Rabu (20/5/2015). Tarian andalan Kecamatan Nanggulan
tersebut dimainkan sebelum upacara dimulai pagi itu.
Tari Panjidur Langen Kridotomo dipentaskan oleh 20 orang penari asal
Dusun Jambon, Desa Donomulyo, Nanggulan.
"Kami cuma berlatih selama tiga hari karena pemberitahuan untuk
memeriahkan upacara ini juga mendadak," kata sang pelatih tari, Suhari
Ratmoko.
Tabuhan jidor bersama rebana dan beberapa alat musik lainnya
mengiringi para penari laki-laki berkostum ala prajurit Jawa.
"Ini selaras dengan hari kebangkitan nasional. Tari Panjidur Langen
Kridotomo menggambarkan semangat juang anak muda yang harus ikut
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," papar Suhari.
Sementara itu, Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo mengatakan, peringatan
hari kebangkitan nasional diharapkan mampu mengangkat kembali nilai
kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Rasa bangsa dan cinta
tanah air harus dijunjung tinggi demi menghadapi segala tantangan.
Menurut Sutedjo, jiwa nasionalisme merupakan landangan dasar yang
harus dipelihara dan dikuatkan dalam melaksanakan berbagai program
pembangunan.
"Kita dituntut menegakkan nilai-nilai demokrasi dan mempererat
persaudaraan untuk mempercepat terwujudnya bangsa yang maju dan
sejahtera," paparnya.
Sutedjo menambahkan pembangunan mental dan karakter bangsa masih
menjadi salah satu prioritas dalam program pembangunan Indonesia.
"Pembangunan mental dan karakter tidak cukup hanya di jajaran
birokrasi pemerintah, melainkan juga seluruh komponen masyarakat,"
ujar Sutedjo menegaskan.
Peringatan hari kebangkitan nasional juga bisa dijadikan momen
mengenang kembali semangat perjuangan para pendiri bangsa. Semangat
yang seakan tidak pernah padam itu diharapkan menjadi motivasi bagi
masyarakat saat ini. Meski demikian, kebangkitan nasional harus
diwujudkan dalam kerja nyata.
"Buka sekadar pengembangan wacana, kita juga harus bekerja lebih
keras," kata Sutedjo.
Upacara peringatan hari kebangkitan nasional diikuti berbagai kalangan
masyarakat di Kulonprogo. Di antaranya anggota forum komunikasi
pimpinan
daerah (Forkompinda), kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), TNI
dan Polri, serta ratusan mahasiswa dan pelajar.

Read More

Komnas HAM Temukan Pelanggaran dalam Pembangunan Bandara Kulon Progo

Kulon Progo, HanTer -Tim dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) menemukan pelanggaran terhadap hak warga atas informasi
dan banyak ketidakterbukaan dalam perencanaan pembangunan bandara di
Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Dianto Bachriardi di Kulon
Progo, Rabu (20/5), mengatakan berdasarkan temuan sementara, pihaknya
melihat ada hak-hak warga terkena dampak rencana bandara, khususnya
hak untuk mendapat informasi yang tidak dipenuhi oleh negara.
"Pihak yang bertanggung jawab terkait rencana pembangunan bandara,
baik Pemkab Kulon Progo, PT Angkasa Pura I, maupun Kementerian
Perhubungan," katanya.
Ia mengatakan kesimpulan sementara itu, setelah pihaknya bertemu
dengan warga penolak rencana bandara yang tergabung dalam Wahana Tri
Tunggal dan Pemkab Kulon Progo.
"Proyek ini akan mengambil tanah-tanah mereka dan warga yang
menggantungkan hidupnya pada tanah-tanah itu tidak mendapat kejelasan
mengenai masa depan mereka. Itu sebetulnya hak-hak mereka atas
informasi sudah terlanggar," kata Dianto.
Selain itu, Komnas HAM menemukan banyak ketidakterbukaan selama
proses persiapan pembangunan bandara, baik dalam tahap sosialisasi
maupun konsultasi publik.
"Hal ini kemudian membuat warga juga merasa ada intimidasi dalam
proses pemberian persetujuan rencana pembangunan bandara," kata dia.
Dia mengatakan rencananya Komnas HAM akan memanggil PT Angkasa Pura I
dan Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang paling berkepentingan
dengan pembangunan bandara di Kulon Progo.
"Selanjutnya Komnas HAM akan menyampaikan rekomendasi kepada
pihak-pihak terkait, agar untuk lebih menghargai hak-hak warga yang
akan terkena dampak, baik langsung maupun tidak langsung. Langkah
Komnas HAM juga sebagai tindak lanjut atas temuan-temuan di lapangan,"
katanya.
Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT) Kelik Martono mengatakan pihaknya
telah bertemu dengan Komnas HAM pada Rabu (19/5).
Pihaknya menyampaikan kepada Komnas HAM, seperti kriminalisasi Sarijo
dan kawan-kawan, pelaksanaan konsultasi publik, relokasi hingga
penolakan warga terhadap rencana pembangunan bandara.
Selain itu, kata Martono, Komnas HAM menemui terdakwa Sarijo dan
kawan-kawan di Rumah Tahanan Kelas II Wates.
"Mereka menindaklanjuti laporan WTT. Semoga tidak ada kriminalisasi
terhadap warga yang menolak bandara. Kami juga berharap, penolakan
kami ini didengarkan oleh pejabat-pejabat," kata Martono.
(dikutip dari http://www.harianterbit.com/)

Read More

Kulonprogo Bebas dari Beras Plastik

KULONPROGO-Kasus beras plastik yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat
membuat sejumlah warga di Kulonprogo resah. Mereka takut beras
sintetis ini beredar luas di masyarakat.
Meski begitu, sejumlah pedagang tidak takut dan yakin pasar beras di
Kulonprogo aman dari peredaran beras palsu.
"Tadi banyak pembeli yang bertanya, seperti apa beras sintetis. Mereka
takut juga beredar di Kulonprogo," jelas pedagang beras di Pasar Wates
Novi Sapta.
Menurutnya, beras yang beredar di Kulonprogo merupakan beras lokal dan
dari luar daerah di Jawa Tengah. Seperti Klaten, Delanggu ataupun
Sragen.
Beras-beras tersebut kualitasnya cukup bagus dan tidak ditemukan
campuran. Biasanya pedagang beras membeli gabah dari petani dan
menjual dalam bentuk beras yang sudah dikemas dalam kantong-kantong
plastik.
Adanya isu beras inipun, tidak berpengaruh terhadap penjualan. Stok
maupun penjualan harian sama dan tidak ada penurunan. Justru memasuki
bulan syaban, membuat penjualan cenderung meningkat.
"Yang diragukan adalah beras kemasan 5 kilogram, tetapi kita yakinkan
itu aman," ujarnya.
Pedagang beras di Pasar Bendungan Wates, Sulastri mengaku tidak takut
dengan isu beras Plastik. Dia setiap hari hanya membeli beras-beras
dari petani lokal.
Praktis beras itu aman dan tidak mungkin dicampuri. Apalagi tingkat
penjualan dari petani relatif sedikit dan dilakukan
pengecekan."Pemerintah harus memberantas itu, kasihan petani yang
dirugikan," terangnya.
Salah seorang pembeli Tugiyati, mengaku tidak takut dengan adanya isu
beras plastik bakal terjadi di Kulonprogo.
Setiap hari dia banyak membeli beras untuk memenuhi kebutuhan harian
di warungnya. Beras-beras ini dibelinya dari pedagang langganan."Resah
pasti ada, tetapi kita tidak begitu takut," pungkasnya.
Saat ini harga beras di pasaran cukup bervariasi. Beras untuk kualitas
rendah dijual di kisaran Rp7.000an. Sedangkan kualitas premium Rp800an
dan beras kualitas super diatas Rp9.000.
Di pasar Bendungan, para pedagang justru banyak membeli beras Raskin
distribusi dari Bulog. Beras yang dijual itu utuk keluaran sebelum
2015. Sedangkan raskin yang dibuat 2015 kualitasnya bagus dan banyak
dikonsumsi penerima."Raskin itu banyak dibeli oleh pedagang peyek,
tepungnya cocok untuk gorengan," tutur Sugiyah.

Sumber: http://daerah.sindonews.com/read/1003278/22/kulonprogo-bebas-dari-beras-plastik-1432106704

Read More

UU Desa Mendorong Pemdes Mandiri

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Kehadiran UU No 6/ 2014 tentang desa
hendaknya bisa membuat desa jadi mandiri dengan menempatkannya sebagai
subjek pembangunan. Mengingat kades, perangkat desa (perades) dan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling tahu dan paham kondisi
desanya, maka pemdes harus didorong pro aktif merumuskan
kebutuhan-kebutuhan desanya.
Dengan terbitnya UU Desa, pemdes mestinya bersyukur mengingat ketika
UU 32/2004 sering kali rawan politisasi oleh pemkab. Contohnya alokasi
dana desa yang jelas-jelas itu hak desa berdasarkan konsitusi UU No
32/2004 sering dipolitisasi oleh kabupaten terutama menjelang Pilkada.
Saat itu komisi-komisi dari lembaga legislatif datang ke desa membawa
oleh-oleh, padahal uang leh-oleh tersebut sesungguhnya memang dana
untuk desa.
"UU No 6/2014 tentang Desa memotong rantai politisasi tersebut
sekaligus mengembalikan hak konstitusional kepada desa dengan
menghubungkan RPJMD dengan RPJMDesa. UU Desa bermaksud menghilangkan
kesenjangan antardesa. Jadi cita-cita UU No 6 tahun 2014 mendudukkan
desa bisa berdaulat sebagai subjek aktif yang punya ruang," tegas
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
(UGM) sekaligus inisiator Undang Undang (UU) Desa, Arie Sujito SSos
dalam Workshop Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Para Kepala Desa dan
Perades se-Kabupaten Kulonprogo yang diselenggarakan 'Tim Migunani' PT
BP Kedaulatan Rakyat bekerjasama Pemkab Kulonprogo dan didukung penuh
PD BPR Bank Pasar Kulonprogo di Aula Adikarta Gedung Kaca Kompleks
Pemkab Kulonprogo, Selasa (19/05/2015).
Dijelaskan, kalau Kades dan Perangkat Desa (Perades) serta Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) kreatif dana desa sebesar Rp 1 miliar
sesungguhnya kurang untuk membiayai kegiatan di desa. Sebaliknya kalau
pamong tidak pernah berpikir, cuma duduk dan binggung maka dipastikan
dana desa hanya Rp 200 juta saja dianggap susah menyerapnya atau
ngecake.
Workshop yang dimoderatori Wapemred KR, Drs HM Ahmad Lutfi MA,
sosiolog UGM tersebut menegaskan, kades dan perades serta BPD
hendaknya menyambut secara pro aktif Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa. Dijelaskan berbicara tentang UU Desa maka pamong desa
jangan menyederhanakannya hanya sekadar anggaran semata.
Selama republik ini berdiri baru sekarang pemerintah menerbitkan UU
yang khusus mengatur tentang desa. Tujuan UU Desa diterbitkan adalah
ada perubahan orientasi, konteks dan nasib desa ke depan. Bicara
tentang pengelola keuangan desa jangan justru menjadi beban desa dalam
hal ini kades, perades dan BPD.
"Jika sampai jadi beban desa maka dalam kesehariannya kades bukannya
berbicara tentang memberdayakan masyarakat, cara memimpin rakyat untuk
gotong royong tapi malah sibuk membuat kuitansi dan laporan. Itu tidak
boleh terjadi karena masalah tersebut bukan urusan kades," jelas Arie
Sujito.
Sementara itu Staf Dosen STPMD APMD Drs Sumarjono yangjuga hadir
sebagai pembicara dalam kesempatan ini menjelaskan, selama ini negara
dalam memperlakukan desa tidak adil. Uang yang masuk desa dikatakan
bantuan presiden (banpres), inpres, inpres desa tertinggal (IDP).
Sekarang UU No 6/ 20014 konsepnya adalah desa mandiri.
Konteks kemandian desa bisa diberi kewenangan, sehingga dikenal UU No
6/ 20014. Satu desa, satu rencana dan satu anggaran. Jadi atas
kewenangan tersebut negara memberikan penghargaan dan berbuat adil
dengan memberikan dana kepada desa.
"Dengan adanya dana desa tersebut sangat wajar pemerintah desa dalam
hal ini kades, perades, BPD penuh harap bisa mensejahterakan rakyat di
desanya masing-masing. Bisa terwujud atau tidaknya harapan tersebut
tentu tergantung dari kemampuan kades, perades, BPD dan tokoh serta
masyarakat dalam membangun wilayah desanya," katanya.(Rul/Ras/Wid)

Read More

PENCURIAN BURUNG : Mencuri 3 Burung, Warga Kulonprogo Dihukum Penjara 6 Bulan

Harianjogja.com, KULONPROGO-Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Wates
menjatuhkan hukuman enam bulan penjara dikurangi masa tahanan bagi
pencuri burung bernama Sugiharto, Senin (18/5/2015). Dalam putusannya,
hakim ketua Ika Dhianawati menyatakan terdakwa terbukti sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana.
Sugiharto mencuri dua burung kenari dan satu burung poksai di dua
lokasi berbeda pada 17 Maret lalu. Namun, kedua korban yaitu Andi
Ariyanto dan Sukarman sama-sama tinggal di wilayah Desa Ngentakrejo,
Kecamatan Lendah.
Saat beraksi, warga Banjaran, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap itu
pura-pura bertamu. Seperti yang terjadi di rumah Sukarman. Sepinya
kondisi rumah memberi kesempatan bagi Sugiharto untuk mengambil burung
kenari dari dalam sangkar.
Dia lalu memasukkan burung ke kantong kain yang sudah disiapkan lalu
menyembunyikannya ke kantong rompi dan segera melarikan diri.
Menyadari burung kenarinya hilang, Sukarman berusaha mengejar.
Sugiharto akhirnya tertangkap dan diserahkan ke pihak berwajib. Barang
bukti yang disita diantaranya berupa sepeda motor, rompi, beberapa
kantong kain, sangkar, serta burung kenari dan poksai.
Ika menyatakan, ada dua hal yang memberatkan terdakwa, yaitu perbuatan
yang meresahkan masyarakat dan merugikan para korban. Namun, ada hal
lain yang dinilai meringankan. Selain belum pernah melakukan perbuatan
serupa sebelumnya, Sugiharto juga menyatakan tidak akan mengulanginya
lagi.
Dalam persidangan, Sugiharto menyatakan menerima putusan majelis hakim
yang lebih ringan dua bulan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum
(JPU). Sebelumnya, Sugiharto yang didakwa melanggar pasal 362 KUHP jo
pasal 65 ayat 1 KUHP dituntut hukuman delapan bulan penjara.

Read More

CPNS 2015 : Tak Lolos CPNS 2014, 119 K2 Ikuti Seleksi Pasca-Lebaran

Harianjogja.com, KULONPROGO– Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) RI akan membuka kembali tes Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebanyak 119 pegawai honorer K2 di
Kulonprogo berkesempatan mengikuti tes tersebut.
Kabid Perencanaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Kulonprogo Sarji mengatakan informasi pasti terkait pembukaan CPNS
secara umum belum diketahui. Dia mengatakan, menurut informasi di
website Kemenpan, seleksi CPNS akan difokuskan untuk pegawai honorer
K2.
"Kalau untuk [seleksi] yang umum, masih belum dapat dipastikan.
Namun, pastinya yang akan dibuka adalah untuk pegawai K2 yang pada
proses seleksi tahun lalu tidak lulus. Seleksinya kemungkinan
pasca-Lebaran," ujar Sarji saat ditemui di kantornya, Selasa
(19/5/2015).
Sarji mengungkapkan pada seleksi CPNS tahun lalu, Kulonprogo
menyisakan 119 pegawai K2. Pada seleksi pembukaan CPNS lalu, ratusan
pegawai honorer itu tidak lolos seleksi. Harapannya, pada tahun ini
dapat mengikuti kembali.
Pengisian kekosongan formasi CPNS Kulonprogo difokuskan pada pelayanan
dasar. Lebih lanjut Sarji mengatakan, kekurangan pegawai di lingkungan
Pemkab Kulonprogo cukup banyak, terutama di tingkat pelayanan dasar
seperti tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Dia menambahkan, pada
tahun ini ada 849 formasi yang diajukan ke Menpan untuk pembukaan CPNS
2015.
"Alokasi terbesar untuk tenaga pendidikan mencapai 326 formasi, paling
banyak untuk guru SD dengan kebutuhan mencapai 252 formasi. Sedangkan
untuk tenaga kesehatan kebutuhannya mencapai 426 formasi," papar
Sarji.
Sarji mengungkapkan kebutuhan pegawai baru mendesak dilakukan.
Pasalnya, jumlah pegawai yang pensiun juga banyak. Pegawai pensiun
terbanyak adalah dari guru sekolah, paling tidak setahun bisa mencapai
150 orang. Sarji menambahkan, tahun ini jumlah pegawai yang pensiun
mencapai 150 orang.
"Sebagian besar (pensiunan) adalah guru, ada sekitar 130 an orang yang
pensiun," jelas Sarji.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kulonprogo Sumarsana
mengatakan, kebutuhan tenaga pendidik sangat banyak, terutama untuk
jenjang sekolah dasar. Setidaknya, kebutuhan guru sekolah dasar
mencapai lebih dari 200 guru. Untuk menutupi kekurangan guru, sekolah
dapat membuka kesempatan para sarjana pendidikan untuk mengajukan diri
sebagai tenaga pendidikan kontrak.
Sumarsana menambahkan, sarjana pendidikan tersebut akan diberikan
Surat Keputusan Kepala Sekolah dan perjanjian kerja dengan masa
pengabdian terbatas. Dia mengungkapkan, solusi ini diperbolehkan,
karena dalam kompetensi tersebut ada alokasi anggaran 15% untuk guru
berstatus pegawai yang diikat dengan perjanjian kerja.
"Sumber dana dari BOS dengan alokasi 15 persen. Isi perjanjian
kontraknya mencantumkan, apabila dalam rentan waktu tertentu ada
penetapan guru oleh pemerintah, otomatis yang bersangkutan [sarjana
pendidikan] berhenti," tandas Sumarsana

Read More

VIDEO PENGHINAAN : Mantan Cabup Kulonprogo Geram Dicemarkan Nama Baiknya

Harianjogja.com, KULONPROGO– Sebuah video berisi foto slide mantan
calon Bupati Kulonprogo, Suprapto, bertuliskan kata-kata yang dianggap
mengandung unsur penghinaan menyebar di situs media sosial Youtube.
Atas persoalan itu, PBY, 40, warga Derwolo, Pengasih dilaporkan ke
Polres Kulonprogo dengan laporan pencemaran nama baik.
Kasat Reskrim Polres Kulonprogo Ricky Boy Sialagan membenarkan laporan
tersebut. Dia mengatakan, Suprapto melaporkan masalah yang menimpanya
pada, Senin (18/5/2015). Dalam aduannya, Suprapto turut menyerahkan
barang bukti berupa softcopy video yang dimaksud.
"Kami masih mendalami dan menyelidiki persoalan tersebut," ujar Ricky
kepada wartawan, Selasa (19/5/2015).
Dalam laporannya, Suprapto mengaku, dicemarkan nama baiknya dalam
video yang diunggah. Ada dua video yang diunggah dan menampilkan slide
foto tentang dirinya disertai sejumlah tulisan. Salah satu video
menuliskan, Waspadalah terhadap orang ini calon bupati gagal, penipu,
perampas yang berkedok pendidikan langsung kerja dengan membuka UGAMA,
GAMA, ASMI, IKMIII, ABAKOM, Golden Ways.
Ricky mengatakan, barang bukti softcopy sudah sampai ke tangan polisi.
Pengecekan video tersebut juga sudah dilakukan oleh penyidik. Namun,
saat ini pihak terlapor belum dipanggil dan dimintai keterangan.
"Kami belum memeriksa terlapor karena masih harus mendalami kasus
ini," kata Ricky.
Sesuai laporan yang disampaikan, kasus tersebut akan mengacu pada
undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Kapolres
Kulonprogo AKBP Yulianto menegaskan, Polres siap untuk mengungkap
kasus itu. Apabila diperlukan, akan meminta bantuan ke Polda DIY untuk
mengungkap kasus tersebut.
Yulianto menambahkan, pemeriksaan penyidik masih fokus pada
pemeriksaan pelapor, yakni Suprapto. Nantinya, penyidik akan memanggil
saksi-saksi yang diajukan pelapor. Dia mengatakan, jika pemeriksaan
setidaknya terhadap dua saksi selesai, selanjutnya penyidik akan
melakukan pemanggilan terhadap pelapor.
"Pemanggilan pelapor, kami harap dapat dilakukan minggu depan," jelas Yulianto.

Read More

HIV/AIDS di Kulonprogo, Bagai 'Gunung Es

KULONPROGO ( KRjogja.com) -Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan,
Kabupaten Kulonprogo sampai dengan bulan Desember 2014 kumulatif kasus
HIV/ AIDS adalah 137 kasus, dengan 85 kasus HIV dan 52 kasus AIDS.
"Angka ini baru kasus yang terlaporkan secara resmi dan hal itu masih
belum menggambarkan keseluruhan yang ada di masyarakat," kata Ketua
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kulonprogo Drs H Sutedjo.
Menurut Sutedjo, permasalahan HIV dan AIDS ibaratnya seperti fenomena
gunung es, masalah yang dihadapi sebenarnya besar dan membahayakan
dibandingkan apa yang tampak serta terlihat di mata.
"Jika selama ini banyak pihak menganggap masalah HIV dan AIDS belum
merupakan masalah kita, maka sekarang harus sadar bahwa ternyata
masalah tersebut sudah ada diantara kita dan harus siap menghadapi
kenyataan HIV/AIDS akan terus berkembang dan meluas."
Dia menjelaskan epidemi HIV yang telah merenggut nyawa, jumlahnya
terus meningkat. Karena itu, perlu memikirkan pentingnya upaya
pencegahan penularan HIV/AIDS supaya dapat menghambat laju pandemik
HIV/AIDS dan diambil langkah penanggulangannya.
"Perlu juga bersikap tidak menstigma dan tidak mendiskriminasikan ODHA
melainkan memberi dukungan dan Orang yang hidup dengan HIV/AIDS
(OHIDHA) untuk tetap hidup dan terus berkarya," ujar Sutedjo.(Wid)

Read More

Masyarakat Kulon Progo rintis wisata Curug Setawing

Kulon Progo (ANTARA News) - Masyarakat Jonggrangan, Desa Jatimulyo,
Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, merintis objek
wisata Curug Setawing dengan menawarkan keindahan alam berupa air
terjun dengan ketinggian 50 meter.
Curug Setawing berada di kaki Bukit Menoreh, airnya masih alami,
bersih, dan belum tercemar.
"Sebenarnya, Curug Setawing sudah ada sejak dulu, awalnya tertutup
semak belukar. Setelah banyak muncul potensi wisata, remaja membukanya
dan ternyata banyak dikunjungi," kata tokoh masyarakat Jonggrangan Muh
Alim di Kulon Progo, Selasa.
Dia menjelaskan wisatawan dapat mencapai objek wisata tersebut dengan
akses jalan yang mudah.
Untuk mencapai objek tersebut, wistatawan hanya butuh kewaspadaan
karena banyak tanjakan dan turunan. Ketika sampai di Kecamatan
Girimulyo, pengunjung tinggal meneruskan perjalanan menunju
Jonggrangan dalam beberapa menit saja.
Dari arah Godean atau Yogyakarta, wisatawan bisa ke barat melewati
Jembatan Ngapak, Nanggulan, dilanjutkan ke barat hingga mencapai Pasar
Jonggrangan.
Lokasi Curug Setawing yang berada di belakang komplek permukiman
membuat pengunjung harus berjalan sekitar 200 meter. Jalan secara
santai itu pun akan menjadi pemanasan, sebelum akhirnya bisa mandi dan
bermain air tepat di bawah air terjun.
"Kami belum mematok retribusi. Pengunjung hanya disediakan kotak dana
sukarela. Dana inilah yang dipakai untuk mengembangkan wilayah dan
sarana pendukung. Rencananya, kami akan membuat kolam renang dan
pemandian," kata Alim.
Saat ini, kata dia, jumlah pengunjung cukup padat, khususnya pada
Sabtu dan Minggu, serta libur nasional.
Keindahan alam objek tersebut banyak dimanfaatkan untuk mereka
berfoto. Dari foto-foto itulah tersebar luas di dunia maya, yang
membuat banyak orang ingin menyaksikan keindahan alam itu. Tepat di
bawah air terjun itu juga terdapat gua.
"Pengunjung bisa masuk, meski kedalamannya hanya beberapa meter saja," katanya.

Editor:Fitri Supratiwi
COPYRIGHT ©ANTARA

Read More

Mobil Polisi Kawal Konvoi Lulusan Pelajar SMA/SMK di Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Euforia kelulusanSMA/SMK di Kulonprogo
terlihat di seputaran Kota Wates, Jumat (15/5/2015) siang. Ratusan
siswa menggunakan sepeda motor melakukan konvoi dan menggeber-geberkan
suara mesin kendaraannya.
Mereka terlihat mengenakan pakaian seragam sekolah dalam kondisi sudah
dicorat-coret. Beberapa rombongan konvoi itu bergantian mengitari
lingkar Alun-alun Wates.
Di belakang konvoi rombongan pelajar setelah pengumuman kelulusanitu,
mobil polisi mengawal dengan sesekali membunyikan sirine.
Aksi ini menjadi perhatian warga di sekitar jalan raya yang dilewati
rombongan konvoi. Di sisi lain, bagi Dinas Pendidikan, konvoi para
pelajar merayakan kelulusanmerupakan kebiasaan dari tahun ke tahun
yang tidak diharapkan.
"Kami berharap tidak ada konvoi," ujar Kepala Dinas Pendidikan
Kulonprogo, Sumarsono, ketika dikonfirmasi pada Jumat (15/5/2015).(*)

Read More

Bupati Buka Konfercab ke-18 PCNU Kulonprogo

KULONPROGO ( KRjogja.com)- NU harus terus meningkatkan perannya dalam
memajukan sekaligus menyelamatkan agama bangsa dan negara. Untuk
kepentingan itu maka pemahaman tentang pentingnya Ahlussunnah wal
Jamaah harus ditingkatkan. Hal itu ditegaskan Ketua Tanfidz Pengurus
Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kuloprogo Drs HM Wasiludin disela
Konferensi Cabang (Konfercab) ke-18 di Aula Lantai III SMK Ma'arif 1
Wates, Sabtu (16/05/2015).
"Ahlussunnah wal Jamaah harus merengkuh semua aspek secara dinamis
dengan menerima perubahan-perubahan yang tidak bertentangan dengan
akal dan syariat maupun hukum negara," jelasnya jelasnya.
Lebih lanjut Wasiludin mengatakan, diinternal PCNU Kulonprogo juga
harus mampu mengembangkan organisasi termasuk lembaga pendidikan
dengan memberikan pembinaan-pembinaan sekolah di bawah Lembaga
Perguruan Ma'arif, menyempurnakan sarana dan prasarana seperti kantor
dan sebagainya serta pembinaan pondok-pondok pesantren. Pengurus PCNU
Kulonprogo masa bhakti 2010-2015 diharapkan bisa lebih mengembang dan
memajukan organisasi.
Sementara Bupati dr Hasto Wardoyo yang membuka resmi konfercab
berharap NU terus meningkatkan perannya dalam mewujudkan kemajuan
pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat Kulonprogo termasuk
menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang agamis, berkarakter salah
satunya lewat lembaga-lembaga pendidikan. "NU memiliki peranan penting
dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berkarakter sehingga tidak
mudah terpengaruh budaya-budaya negatif pada era globalisasi dewasa
ini," ujarnya.(Rul)

Read More

Meskipun dilarang, tetap konvoi

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Adanya surat edaran dari Dinas Pendidikan
Kulonprogo dalam melaksanakan pengumuman kelulusan siswa diwajibkan
mengenakan pakaian adat Jawa dan tidak boleh konvoi, ternyata belum
mempan. Beberapa siswa masih tetap saja melakukan konvoi.
Saat menerima pengumuman kelulusan para siswa memang berangkat dengan
mengenakan pakaian adat Jawa. Namun ternyata usai pengumuman, siswa
kembali berganti pakaian seragam sekolah dan sebelum konvoi mereka
corat coret baju seragam.
Meski dalam konvoi mereka dikawal polisi, tapi kehadiran konvoi cukup
mengganggu masyarakat, karena suara knalpot juga dibleyer-bleyer.
Kadinas Pendidikan Kulonprogo Drs H Sumarsana MSi menegaskan pihaknya
sudah mengirimkan surat edaran tidak boleh konvoi. "Kami akan mencari
tahu siswa sekolah mana saja yang konvoi," ujarnya, Jumat (15/5/2015).
(Wid)

Read More

5.608 Peserta UN di Kulonprogo, Tidak Lulus 3 Siswa

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Tingkat kelulusan SLTA di Kabupaten
Kulonprogo belum bisa seratus persen. Dari 5.608 peserta ujian
nasional (UN), yang tidak lulus 3 siswa yakni dua siswa SMK swasta dan
satu siswa SMA negeri. Pengumuman dilakukan serentak Jumat (15/5/2015)
pukul 10.00 di masing-masing sekolah. Sedangkan siswa Madrasah Aliyah
(MA) semua lulus.
Dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kulonprogo Drs H Sumarsana MSi, yang
tidak lulus 3 siswa, 2 siswa SMK Swasta dan 1 siswa SMA Negeri.
Rinciannya, peserta UN SMA sebanyak 1.681 siswa(tercatat 1.682, yang
mengundurkan diri 1 siswa) tidak lulus 1 siswa, sehingga yang lulus
1.680 siswa. Sedangkan SMK peserta UN 3.927 siswa (tercatat 3.932,
namun 5 undur diri) yang tidak lulus 2, dan lulus 3.925 siswa. "Tahun
ini kelulusan belum bisa 100 persen," kata Sumarsana, Jumat
(15/5/2015).
Di SMA N I Pengasih, menurut Wakasek Humas Drs Sutirto, jumlah siswa
kelas XII sebanyak 156 siswa lulus semua. Meski UN tidak diikutkan
dalam menentukan kelulusan, namun hasilnya untuk IPA (80 siswa)
tertinggi 495,5, II 495,3, III 484,6. Sedangkan IPS (76 siswa)
rangking I 470,4, II 439,6, dan III 432,7. "Pengumuman langsung
dilanjutkan prosesi wisuda, penyerahan siswa kepada orangtua/wali
siswa, dan perpisahan dengan adik kelas," kata Sutirto.
Kelulusan empat Madrasah Aliyah (MA), dikatakan Kasi Pendidikan
Madrasah Kantor Kemenag Dra Hj Sulasmi MA, lulus semua. Di MAN Wates 2
dengan 165 siswa semua lulus seratus persen. "Kelulusan kami isi
dengan melatih sodaqoh dengan bagi-bagi nasi bungkus, bakti sosial,
dan menghindari corat coret dan konvoi," kata Kepala Madrasah Nur
Wahyudin Al Azis SPd.(Wid)

Read More

Kelulusan CBT, 41 Siswa Dapat Nilai 10

KULONPROGO ( KRjogja'com) - Ujian Nasional (UN) dengan memakai sistem
computer based test (CBT) yakni mengerjakan soal ujian melalui
komputer, ternyata mampu memberikan hasil yang menggembirakan. Dari
hasil CBT SMK N I Pengasih, yang mendapatkan nilai 10 ada 41 siswa,
sedangkan tahun lalu ketika masih memakai paper based test (PBT) nilai
10 sebanyak 32 siswa. Sementara untuk hasil keseluruhan baik CBT
maupun PBT, SMK N I Pengasih untuk hasil kelulusan SMK adalah terbaik
pertama di Kulonprogo dan kedua di DIY.
Hasil UN CBT ini, kata Kepala Sekolah SMK N I Pengasih Tri Subandi,
lebih bagus. "Tahun ini dari 315 siswa lulus 100 persen. Nilai 10
diraih 41 siswa terdiri, matematika ada 39 siswa, bahasa Indonesia 1,
dan Kompetensi 1. Ada satu siswa yang mendapatkan dua nilai 10 yakni
matematika dan kompetensi," kata Tri Subandi, Jumat (15/5/2015).
Pemakaian CBT, dijelaskan Tri Subandi, lebih diuntungkan waktu. Karena
kalau pakai PBT siswa harus membulati, sedangkan CBT langsung klik
saja, ada lebih banyak waktu untuk mengulas soal. "Kendala sementara
ini adalah masalah shift. Kami kemarin masih memakai tiga shift,
seharusnya bisa dua saja. Selain CBT UN, kami juga akan menerapkan
untuk ulangan umum kelas XI mendatang. Hal itu agar siswa terbiasa
dalam menghadapi CBT," ujar Tri sembari berharap nantinya UN tahun
depan sudah banyak yang akan memakai sistem CBT.(Wid)

Read More

Keluarga di Kulonprogo Didata

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah
Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) Kulonprogo melakukan
pendataan keluarga mulai 1 hingga 31 Mei 2015. Karena itu seluruh
warga Kulonprogo diminta untuk membantu mensukseskan pendataan, dengan
siap menyampaikan data keluarga kepada petugas. Dengan memberikan data
yang benar, berarti masyarakat sudah ikut membantu dalam kegiatan ini.
"Pendataan berlaku bagi seluruh masyarakat yang domisili di Kulonprogo
selama 6 bulan berturut-turut. Pendataan secara De Fakto bukan De
Jure, meliputi data kependudukan, data Keluarga Berencana (KB), dan
data pembangunan keluarga. Hasil pendataan akan diketahui jumlah
penduduk, Pasangan Usia Subur (PUS), kepesertaan KB, anak usia
sekolah, termasuk mata pencaharian, tahapan keluarga sejahtera (KS).
Setelah di entry, akan diketahui juga kondisi keluarga apakah masuk
Pra KS, KS 1, KS dan sebagainya," kata Kasubid Pembinaan Ketahanan
Keluarga BPMPDPKB, Woro Kandini Andayani SSos Msi di Wates, Jumat
(15/05/20215).
Dra Kasriyati MM selaku Koordinator Petugas Keluarga Berencana di
Kecamatan Wates menyampaikan, pendataan setiap RT ada 1 kader yang
melakukan pendataan. Hasil pendataan keluarga bakal di-entry petugas
kecamatan, secara online dengan petugas pusat di Jakarta.(Wid)

Read More

PENGUMUMAN UN : Lulus, Ratusan Siswa MAN 2 Wates Bagikan Nasi Bungkus

Harianjogja.com, KULONPROGO-Lebih dari 2.500 nasi bungkus menjadi
bukti ungkapan syukur 165 siswa kelas XII MAN 2 Wates yang dinyatakan
lulus pada Jumat (15/5/2015).
Didampingi para guru, mereka turun ke jalan untuk membagikan ribuan
nasi bungkus tersebut kepada masyarakat sekitar Wates.
Salah satu guru MAN 2 Wates, Amir Makruf mengatakan, aksi bagi-bagi
nasi bungkus merupakan inisiatif para siswa. Sekolah bahkan tidak
mengeluarkan dana untuk membeli nasi bungkus.
"Siswa membawa nasi sendiri dari rumah. Kemarin sepakat minimal tujuh
bungkus tapi ada yang sampai 10 dan 15 bungkus," ucap pria yang
bertugas sebagai koordinator aksi tersebut.
Para siswa memulai aksinya dengan berjalan kaki dari sekolah sekitar
pukul 08.00 WIB. Mereka menuju sekitar Stasiun Wates, Terminal Wates,
hingga kemudian kembali lagi ke sekolah. "Ini wujud rasa syukur karena
kelulusan tahun ini mencapai 100 persen," kata Amir.
Aksi bagi-bagi nasi bungkus rupanya bukan pertama kali bagi MAN 2
Wates. "Ini sudah tradisi selama tiga tahun belakangan. Syukuran
kelulusan umumnya corat-coret baju dan konvoi. Tapi kami ingin
menyukurinya dan berbagi kebahagian dengan cara yang lebih
bermanfaat," ujar Karina Isnaini Putri, siswa kelas XII MAN 2 Wates.
Ungkapan serupa juga disampaikan siswa lainnya, Ahmad Sofyan Alfi.
Meski kepanasan dan lelah berjalan, Ahmad merasa puas karena bisa
berbagi nasi bungkus bersama teman-temannya. "Saya bawa tujuh bungkus
dari rumah," tutur remaja berusia 19 tahun itu.
Masyarakat yang menerima nasi bungkus dari siswa MAN 2 Wates pun
mengaku terkesan dengan cara perayaan kelulusan itu. Meski sempat
membuat lalu lintas macet, aksi tersebut tetap dianggap lebih terpuji
dibanding konvoi dan corat-coret seragam.
"Memang lebih baik tidak bikin onar. Seragamnya juga jangan dikotori
dan lebih baik disumbangkan," ungka Sudimin, warga Tambak, Triharjo,
Wates

Read More

Arfenda Peserta OSN SMP Tingkat Nasional

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Arfenda Kusumaningrum siswa Kelas 8 SMP N 2
Pengasih Kulonprogo maju dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP
Tingkat Nasional Tahun 2015 di Palu Sulawesi Tengah. Arfenda menjadi
salah satu dari 15 peserta dari DIY, dari Kota Yogyakarta 7 orang,
Bantul 5 orang, Sleman 1 orang, Gunungkidul 1 orang dan Kulonprogo 1
orang. Kategori mata pelajaran IPS 10 orang, Matematika 3 orang dan
IPA 2 orang.
"Berangkat Minggu (17/05/2015) dan kembali Sabtu (23/05/2015)," kata
Arfenda, Jumat (15/05/2015).
Sebelumnya, Arfenda bersama Kepala Sekolah SMP N 2 Pengasih Drs Wakim
dan Kepala Dinas Pendidikan Drs H Sumarsana MSi menghadap Bupati
Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) di rumah dinas dan dalam
kesempatan itu juga memberikan bantuan uang untuk bekal Arfenda.
Kepada Arfenda, bupati berterima kasih, baik atas nama pemerintah
daerah maupun pribadi, karena akan membawa nama baik Kulonprogo. Hasto
memberikan dorongan semangat dan beberapa nasehat kepada Arfenda, agar
tetap berjuang dan berdoa untuk meraih yang terbaik.
Menurut ayah Arfenda, Agus sejak TK dan di SD Muhammadiyah Wora Wari
Sentolo anaknya selalu mendapatkan rangking 1. "Biasanya ikut lomba
IPA, Matematika, tapi sekarang IPS," kata Agus.
Drs Wazim dan Agus menceritakan pula sebelumnya Arfenda sempat akan
mundur dari OSN, karena tidak memiliki laptop untuk presentasi. Namun
akhirnya mau ikut setelah diberikan pinjaman laptop milik kepala
sekolah.
Untuk mendukung Arfenda, Drs Wazim bakal berangkat ke Palu, meskipun
dengan biaya sendiri. Sedangkan Arfenda akan berangkat bersama panitia
lomba.(Wid)

Read More

HASIL UN 2015 : Polres Kulonprogo Siap Berjaga

Harianjogja.com, KULONPROGO-Guna mengamankan pengumuman, Kapolres
Kulonprogo. AKBP Yulianto mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas
Pendidikan (Dindik) Kulonprogo dalam upaya pengamanan pengumuman
kelulusan SMA/SMK Sederajat.
"Dindik Kulonprogo sudah mengeluarkan edaran kalau siswa wajib pakai
baju adat Jogja, tidak boleh corat-coret, dan tidak boleh konvoi,"
ungkapnya, Kamis (14/5/2015).
Meski begitu, Polres Kulonprogo tetap akan mengerahkan jajaran anggota
kepolisian untuk memantau keamanan dan ketertiban selama perayaan
kelulusan.
"Petugas kami, baik yang berseragam maupun tidak akan memantau
sekolah-sekolah. Patroli lingkungan sekolah juga akan dilakukan," kata
Yulianto.
UN SMA sederajat telah dilaksanakan pada 13-15 April lalu, sementara
siswa SMK sederajat menjalaninya hingga 16 April. Total peserta di
Kulonprogo mencapai 5.608 orang. Enam orang peserta dinyatakan
mengundurkan diri karena berbagai alasan. Namun, mereka masih diberi
kesempatan untuk mengulang selama satu tahun lalu mengikuti UN 2016

Read More