Kecamatan di Kulonprogo Tak Bisa Cetak E-KTP

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Meski pelayanan e-KTP di wilayah
Kulonprogokini mulai dilakukan dengan sistem jemput bola, proses
tersebut tetap tidak dapat selesai di tangan petugas di setiap
kecamatan.

Pasalnya, peralatan cetak e-KTP sampai saat ini hanya ada di kantor
Disdukcapil. Berarti, pelayanan permohonan dan perekaman e-KTP yang
dilakukan petugas kecamatan sudah pasti harus diteruskan ke
Disdukcapil untuk proses cetaknya.

Camat Wates, Ariadi, mengatakan alat cetak e-KTP sejauh ini memang
hanya ada di kantor Disdukcapil. Sebab itu, petugas kecamatan hanya
melayani sampai pada perekamannya.

"Untuk pelayanan perekaman kini memang lancar kembali karena sudah
adanya lembar blangko dari pusat. Kalau habis kami bisa langsung ambil
di Disdukcapil," katanya, Jumat (30/10/2015).

Namun, menurutnya, untuk cetak e-KTP tetap tidak bisa dilakukan
petugas di kecamatan. Pasalnya, di kecamatan tidak ada peralatan untuk
cetak e-KTP. "Hanya ada di Disdukcapil," lanjutnya.

Sepanjang alat tersedia, cetak e-KTP nampaknya bukan persoalan besar.
Namun, untuk melayani ribuan warga pemohon, Kulonprogosampai saat ini
hanya memiliki dua alat yang disebut Secure Access Modul (SAM).

Read More

Kulon Progo Butuh Pohon Kelapa Pendek, Tunggu Inovasi IPB

TEMPO.CO,Kulon Progo- Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon
Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan Institut Pertanian
Bogor bisa menciptakan inovasi tanaman kelapa umur pendek. Meski
berumur pendek, pohon kelapa itu bisa tumbuh tegak dan memiliki
kandungan nira tinggi.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kulon Progo Bambang Tri Budi di
Kulon Progo, mengatakan tanaman kelapa di daerah ini sangat
dibutuhkan. Pasalnya, tanaman kelapa yang ada sekarang memiliki tinggi
20 sampai 30 meter, menjadi mata pencaharian 6.800 penduduk.

"Sampai saat ini bidang perkebunan komoditas unggulannya adalah
kelapa. Namun, setiap tahunnya jumlah penderes yang meninggal 24 orang
per tahun akibat jatuh dari pohon kelapa yang tinggi. Kami
mengharapkan IPB membuat inovasi tanaman kelapa," kata Bambang.

Sebelumnya, kata Bambang, permintaan yang sama juga disampaikan ke
LIPI, tapi belum ada hasilnya. "Kami berharap, ada inovasi tanaman
kepala supaya petani semakin sejahtera," katanya.

Bambang mengatakan petani gula kelapa Kulon Progo membuat gula semut
yang menjadi komoditas ekpor ke 10 negara tujuan. Luas tanaman kelapa
di Kulon Progo mencapai 16 haktere yang tersebar secara mereta di 12
kecamatan.

Menurut Bambang, tanaman kelapa memiliki sertifikat indikasi geografis
dari Kementerian Hukum dan HAM. Indikasi geografis menurut PP Nomor 51
Tahun 2007 adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu
barang.

"Faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau
kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas
tertentu pada barang yang dihasilkan," kata Bambang.

Pengembangan gula kelapa melibatkan sebagian besar masyarakat Kulon
Progo, terutama di daerah Kecamatan Kokap, Girimulyo dan Sentolo
sebagai wilayah aktif dan sudah dapat menerapkan standar produksi
sesuai persaratan indikasi geografis. Kedepan, tanaman kelapa akan
dikembangkan di kecamatan lain yaitu Kecamatan Kalibawang, Nanggulan,
Pengasih, dan Lendah.

"Produksi gula kelapa Kulon Progo sudah mampu dipasarkan tidak saja
untuk pasar dalam negeri, tetapi sudah merambah pasar luar negeri
seperti Kanada, Amerika Serikat dan Eropa," katanya.

ANTARA

Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com

Read More

Puluhan Ayam di Sukoponco Mati Mendadak

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Di Pedukuhan Sukoponco Desa Sukoreno
Kecamatan Sentolo, puluhan ayam mati tanpa diketahui penyebabnya. Ayam
yang sudah mati tersebut langsung dibakar dan dikubur, sedangkan yang
hampir mati dijual. Kasus ini dalam penyelidikan Dinas Kelautan
Perikanan dan Peternakan (Diskepenak) Kulonprogo.
Diungkapkan salah satu warga Wibowo (40), sudah sekitar 2 mingguan
banyak ayam mati tanpa sebab. "Ayam milik keluarga, ada sekitar 100
ekor dan 19 mentok. Sekitar 75 ekor mati berturut-turut. Yang terakhir
sejak Rabu malam lemes dan Kamis (29/10) pagi mati 3 ekor, sebelumnya
10 ekor dan beberapa hari lalu 14 ekor juga mengalami hal yang sama,
hingga mencapai sekitar 75 ekor. Ayam yang sudah mati akhirnya kami
bakar. Sedang beberapa ekor yang masih hidup dijual," kata Wibowo,
Kamis (29/10/2015).

Ayam sepertinya sakit, tapi sakit apa tidak tahu, karena hanya
nyekukrut saja. Seperti mengantuk, bagian mata dan wajah seperti tidak
sehat. "Itu malam, dan paginya ternyata sudah mati. Di tetangga juga
terjadi hal yang sama, yang sudah keburu mati dikubur atau dibakar,
sedang adapula yang belum mati dijual," kata Wibowo.

Pihaknya, kata Wibowo, pihaknya memang belum lapor ke Dinas Kelautan
Perikanan dan Peternakan (Diskepenak) Kulonprogo, karena menurutnya
bukan skala banyak seperti peternak ayam yang besar, pihaknya hanya
memelihara ayam sekitar 100 ekor. "Biasanya juga tidak ada masalah,"
ujarnya.

Warga yang lainnya, Rahmi (38) juga menuturkan hal yang sama. "Saya
tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya, ada yang bilang karena cuaca.
Ayam menjadi ngantukan, tidak mau makan, dan langsung mati," katanya.

Menurut Rahmi, awalnya memang hanya 1 ayam babon. Habis itu ayam yang
kecil-kecil sekitar 16 ekor. Karena takut mati lagi, akhirnya saya
datangkan penjual ayam untuk membeli ayam yang masih hidup. Sebenarnya
baru mau bikin kandang ayam baru, malah ayam keburu mati. Yang sudah
mati saya kubur," ujarnya sambil mengaku dulu pernah mengalami hal
yang sama ayam gering lalu mati.

Sementara itu, Kepala Diskepenak Kulonprogo Sudarna menyatakan untuk
menindaklanjuti banyaknya kasus kematian ayam di wilayah Sukoreno
tersebut, pihaknya akan mengumpulkan informasi. Selanjutnya akan
ditentukan langkah untuk tindaklanjutnya.

Hasilnya akan kami umumkan menyusul," ujarnya.(Wid)

Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com

Read More

Petani Kulon Progo: Kami Tak Pernah Gagal Panen

Metrotvnews.com, Kulon Progo: Masyarakat di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat yang hendak dijadikan lokasi pembangunan bandara tampak begitu asri. Hamparan lahan pertanian luas menjadi indikasi kalau masyarakat setempat sebagian besar berprofesi sebagai petani.

Seorang petani Sidorejo, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Muhamdi, 36, membenarkan bahwa sebagaian besar masyarakat berpencaharian sebagai petani. Pertanian yang tak pernah mati di musim kemarau itu ditopang dengan irigasi yang tak pernah surut.

"Sumber air selalu ada. Bisa dari sungai ataupun air yang mengalir dari Waduk Sermo (Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo). Jadi, meskipun kemarau panjang, petani tidak kekurangan air, masih bisa menanam," kata Muhamdi saat ditemui di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Rabu (28/10/2015).

Muhamdi mengisahkan kalau dirinya sebelum bertani lebih dulu bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta. Setelah sekitar 10 tahun, Muhamdi diminta orang tuanya pulang ke Kulon Progo untuk bertani.

Ia bahkan mengaku lebih nyaman bekerja sebagai petani ketimbang di perusahaan. Menurutnya, hidup sebagai petani lebih tenang dan penuh kecukupan. Hal itu ditambah dengan lokasi pertanian di Kecamatan Temon yang bisa bercocok tanam sepanjang tahun.

"Sepanjang tahun di sini bisa bercocok tanam. Kalau kemarau seperti ini, bisa memilih tanaman palawija atau buah-buahan seperti semangka," ujarnya.

Tanah subur

Selama menjadi petani, Muhamdi mengatakan tidak pernah mengalami gagal panen. Namun, masalah akan terjadi apabila harga komoditas tanaman yang petani tanam sedang anjlok sehingga memungkinkan tidak memperoleh keuntungan.

"Tapi tidak terlalu menjadi masalah. Kesejahteraan warga (petani) sudah di atas rata-rata. Kaya tidak terlalu, miskin juga enggak. Sudah cukup untuk hidup dan menyekolahkan anak," kata dia.

Martono, seorang petani dari Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon pun menyatakan hak serupa. Lahan yang dirancang Pemerintah DIY untuk mendirikan bandara merupakan lahan subur dan produktif.

"Pembangunan bandara di lokasi yang subur dan produktif tidak sah. Rencana pembangunan bandara sebaiknya dipindah ke lokasi lain," ujarnya. 
SAN

Read More

BANDARA KULONPROGO Pemda & Pemkab Siapkan Lokasi Relokasi

Harianjogja.com, JOGJA-Menyusul turunnya salinan putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasasi Izin Penetapan Lokasi (IPL) bandara, Pemda DIY dan Pemerintah Kulonprogo segera mempersiapkan proses relokasi warga yang terdampak pembangunan bandara internasional di Kulonprogo.

Kepala Biro Hukum Pemda DIY, Dewa Isnu Broto Imam Santoso mengatakan salinan putusan MA sudah diserahkan ke PT.Angkasa Pura I selaku pemilik proyek, kemudian dilanjutkan ke Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk dilakukan pengukuran.

"Kita masih punya pekerjaan rumah, yaitu relokasi. Segera kita koordinasikan dengan teman-teman di Kulonprogo." kata Dewa di sela-sela evaluasi triwulan III APBD DIY 2015 di Royal Ambarukmo Yogyakarta (RAY), (29/10/2015).

Dewa mengatakan pihaknya juga masih akan terus melakukan pendekatan kepada warga yang masih ngotot menolak pembangunan bandara. Dia yakin warga akan memahami karena bandara dapat dirasakan dampak positifnya dalam jangka panjang.

Read More

Tanah Warga Kulon Progo Diganti di Desa yang Sama

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Warga Kulon Progo yang tanahnya terdampak pembangunan bandara internasional akan diganti di tanah yang masih dalam satu desa. Pemkab Kulon Progo sudah mulai menyiapkan lahan untuk tempat relokasi.

''Relokasi jadi opsi sehingga tidak saklek satu pilihan saja. Lahan relokasi yang disiapkan juga tidak keluar dari desa setempat, kecuali kalau kurang baru dicarikan di desa sebelah,'' kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Hotel Royal  Ambarukmo, Yogyakarta, Kamis (29/10).

Dia memberi contoh warga yang terdampak di desa Jangkaran, Paliyan atau Glagah akan disediakan lahan relokasi di desa yang sama yang tidak terkena proyek pembangunan bandara. Di lahan relokasi juga disiapkan lahan pertanian, perkebunan atau usaha. 

Hal ini disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan warga yang terdampak. Selain itu, di lahan relokasi juga akan dibangun sarana dan prasarana pendukung, seperti jalan, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya.

Selain menyiapkan lahan relokasi, Pemkab Kulon Progo mengungkapkan akan melakukan pelatihan bagi warga terdampak bandara yang mau beralih profesi. Pemkab akan memanfaatkan dana corporate social responsibility perusahaaan untuk meningkatkan keterampilan warga.

Read More

Temuan Uang Palsu di DIY Naik 40 Persen

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Temuan uang palsu atau upal di DI Yogyakarta (DIY) hingga, Oktober 2015 ini sudah naik 40 persen dibandingkan temuan 2014 lalu.

Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Yogyakarta, hingga Oktober 2015 ini temuan Upal di DIY mencapai 2.769 lembar. Jumlah ini naik 40 persen lebih dari temuan 2014 sebanyak 1.975 lembar.

Kepala Kantor Perwakilan BI Yogyakarta, Arief Budi Santoso mengatakan, naiknya  temuan upal di DIY ini tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang akan digelar serempak di tiga kabupaten, yaitu Bantul, Sleman, dan Gunungkidul.

"Ini lebih karena peredaran uang tunai yang banyak dan pengetahuan masyarakat atas keaslian rupiah yang masih kurang," ujarnya di Kantor BI Yogyakarta, Rabu (28/10).

Menurutnya, setiap bulan rata-rata pihaknya menerima laporan penemuan upal sekitar 280 lembar. Upal yang ditemukan tersebut sebagian besar pecaan Rp 50 dan Rp 100 ribuan. "Yang mendominasi justru pecahan Rp 100 ribu buatan 2004 dan Rp 50 ribu buatan 1995," katanya.

Berdasarkan data kata dia, selama ‎September 2015 ditemukan 366 lembar upal, sementara pada Juli ditemukan 342 lembar. Sedangkan  Agustus dan Oktober, temuan Upal ‎dibawah 300 lembar. 
Tingginya temuan upal pada September terjadi karena penggunaan rupiah saat itu tinggi. Celah tersebut dilakukan oknum tertentu untuk menyebar upal. 

Menurut Arief, temuan upal tersebut juga termasuk temuan di Jawa Tengah bagian selatan. Upal yang ditemukan di DIY sendiri sebagian besar di wilayah perbatasan dengan Jawa Tengah. 

Sementara itu Kepala Unit Operasional Kas BI DIY, Suyatno‎ mengatakan, dari jumlah upal yang ditemukan tersebut, 72 persen ditemukan di DIY dan hanya 28 persen yang ditemukan di Jawa Tengah wilayah Selatan.

"Kantor BI Yogya ini juga bertanggungjwab untuk koordinasi perbankan wilayah Jawa Tengah Selatan," katanya.

Berdasarkan data kata dia, selama  lima tahun terakhir upal terbesar yang berhasil ditemukan terjadi pada 2013 lalu, sebanyak 7.662 lembar. Saat itu, ada temuan produksi upal di wilayah Kulonprogo. Sedangkan pada tahun 2014 tercatat dilaporkan upal sebanyak  1975 lembar, pada tahun 2012 sebanyak 1310 lembar dan 432 lembar upal pada 2011.

Melihat masih tingginya jumlah upal di DIY dan melonjak cukup tinggi temuannya di daerah perbatasan, pihaknya terus melakukan sosialisasi ‎terkait keaslian rupiah.

Teknis pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan beragam cara yang mengarah ke masyarakat pedesaan dan pedagang kecil yang rentan dan sulit mengenali keaslian rupiah.

Read More

Mogok Makan Tolak Bandara Kulon Progo, Satu Warga Jatuh Sakit

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Satu dari lima orang perwakilan warga
yang melakukan aksi mogok makan dalam rangka menolak rencana
pembangunan bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah
Istimewa Yogyakarta, jatuh sakit.

"Masih tetap lima orang yang melakukan aksi mogok makan. Satu orang di
antaranya mengalami masalah kesehatan tapi tetap melanjutkan aksi,"
kata koordinator aksi, Santos Muhammad di halaman Gedung DPRD DIY,
Selasa (27/10/2015).

Santos mengatakan seorang yang jatuh sakit tersebut diduga memiliki
masalah kesehatan lambung. "Kami tak ada tim medis khusus. Jika sakit,
hanya diberikan obat agar diminum," ujarnya.

Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com

Read More

Teganya.. Bayi Cantik Dibuang

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Teganya, bayi perempuan cantik diduga
dibuang oleh orang tuanya. Bayi tersebut ditemukan di rumah Darmawan
warga Siluwok Pengasih, Selasa (27/10/2015) dini hari. Bayi yang
diperkirakan berumur 2 hingga 3 hari dengan berat 2,68 kilogram dan
panjang 47 cm saat ini masih dirawat di neonathal intensive care unit
(NICU) RSUD Wates, dan telah diberikan imunisasi hepatitis oleh
petugas kesehatan.
Kabid Keperawatan dan Kebidanan RSUD Wates Sulalita Saraswati
menerangkan, bayi masuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) sekitar pukul
03.50 WIB. Kondisi bayi saat ini sehat dan pihaknya memberikan
imunisasi hepatitis I. Bayi sementara dirawat di NICU sambil menunggu
koordinasi dengan Polsek Pengasih dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Dinsosnakertrans). Hasil pemeriksaan medis, bayi ini
diperkirakan lahir sekitar dua hingga tiga hari sebelum ditemukan.

"Hal itu bisa dilihat dari kondisi tali pusar yang masih menempel,
sementara kondisi pusar sudah mulai mengering. Bila melihat kondisi
pusarnya, bayi lahir dengan bantuan tenaga kesehatan. Sebab untuk
mengikat tali pusar saat ditemukan sudah memakai karet khusus, bukan
benang. Bayi lahir sekitar dua atau tiga hari sebelumnya," tutur
Sulalita.


Berdasar informasi, bayi mungil ini pertama kali ditemukan Darmawan
bersama dengan istrinya, Selasa (27/10/2015) sekitar pukul 02.00 WIB,
setelah mendengar tangisan bayi. Saat didekati asal tangis tersebut,
ternyata ada bayi yang terbungkus kain, jaket dan terselimuti
selendang, menangis di kursi teras.

Polsek Pengasih saat ini masih melakukan penyelidikan, untuk
mengungkap pelaku pembuangan bayi, dengan memeriksa dan meminta
keterangan dari sejumlah saksi. Dari informasi warga di sekitar
lokasi, tidak ada warga yang baru melahirkan, dan yang sudah
melahirkan masih merawat bayinya. "Masih dilakukan penyelidikan di
lapangan," tandas Kanit Reskrim Polsek Iptu Suparno.

Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Kulonprogo Drs Eka Pranyata,
Selasa (27/10/2015) malam menyatakan pihaknya akan segera koordinasi
dengan RSUD Wates. "Setelah bayi dinyatakan sehat, biasanya RSUD
memberitahu kami. Baru setelah itu bayi kami ambil dan titipkan di
Yayasan Sayap Ibu, tempat yang menampung bayi yang tidak dikenal,"
katanya.(Wid)

Read More

Jaringan Internet Jadi Kendala LHKASN

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau
Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kulonprogo wajib mengisi Laporan
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Karena masih baru,
sosialisasi dilakukan secara bertahap, dan tahap I diikuti 616 ASN, di
aula Adikarta Gedung Kaca, Senin (26/10/2015). Ternyata ASN banyak
yang masih terkendala jaringan internet karena tidak semua bisa
terkonek. Selain itu adapula yang mempertanyakan apakah ada kaitannya
dengan perpajakan.

Menurut Inspektorat Pembantu Bidang Kesra pada Inspektorat Daerah
(Irda) Kulonprogo Ir Endah Tri Herminingsih MMA, untuk pelaksanaan
sesuai perintah dari MenPan diserahkan pada Irda, dari mulai berkas
masuk paling lambat 13 November dan akan dilakukan verifikasi 13
hingga 28 November. "Tahap awal kami baru mensosialisasi pada 616 ASN,
yakni Sekretaris ke bawah. Diharapkan para ASN untuk mengisinya dengan
jujur, agar tidak menimbulkan masalah ke depannya," tandas Endah.

Kewajiban penyampaian LHKASN ini diatur dengan Peraturan Bupati
(Perbup) Kulonprogo Nomor 26 Tahun 2015. Tujuannya untuk mencegah dan
menjauhkan ASN dari praktik korupsi, kolusi, dan neoptisme (KKN),
selain itu untuk membangun integritas ASN sehingga tercipta ASN yang
bersih dan berwibawa.

"Bagi wajib lapor LHKASN yang tidak melaksanakan kewajibannya dan
pejabat di lingkungan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang
membocorkan informasi tentang LHKASN dikenai sanksi administratif
berupa peninjauan kembali/penundaan/pembatalan dalam jabatan dengan
tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Endah
sambil menambahkan untuk data ASN, pihaknya bekerjasama dengan BKD
setempat.

Salah satu ASN, Kasubag Data dan Informasi Bagian TI dan Humas Setda
Heri Widodo SIP MM mengaku kesulitan untuk akses jaringan internet di
gedung kaca, sehingga belum dapat mencoba aplikasinya. Semua pakai
sistem, tapi belum didukung koneksi internet yang memadai, sebab masih
terbatas.

"Perlu komunikasi lebih lanjut dengan Inspektorat. Karena perlu
ditanyakan pula terkait beberapa hal yang menyangkut harta yang akan
dilaporkan. Seperti kepemilikan yang belum atas nama sendiri, seperti
mobil, motor, sawah dan lainnya yang sebenarnya telah kita miliki,
namun belum secara administrasi," ujar Heri.

ASN yang lain Evi dari Dishubkominfo mempertanyakan apakah itu
berhubungan dengan pajak atau tidak. "Karena kalau itu berhubungan
dengan pajak jelas menyalahi aturan, sebab di aturannya tidak ada itu.
Dan di perbup juga sudah diatur kalau Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) membocorkan informasi akan dikenai sanksi," imbuh
Evi.(Wid)


Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com

Read More

Terkait Pembangunan Bandara, Pemerintah Jangan Berhenti Sampai IPL Saja

MJogja, ( sorotjogja.com)-Wakil Ketua DPRD DIY, Dharma Setiawan
meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dapat segera mempersiapkan
skema tempat baru bagi warga terdampak pembangunan Bandara
Internasional di Temon, Kulon Progo. Sehingga kewenangan pemerintah
tidak berhenti di Izin Penetapan Lokasi (IPL) saja.

"Pemerintah juga harus memikirkan ke depan seperti apa. Salah satunya
dengan menyusun translokasi," ungkap Dharma, Senin (26/10/2015).

Menurutnya, di sini pemerintah memang mempunyai kewajiban untuk
menyediakan lahan baru bagi mereka, para petani yang kemudian
merelakan lahannya untuk dibangun bandara. Di sisi lain, warga yang
menolak juga harus ditampung aspirasinya, sehingga kepentingan dari
kedua belah pihak dapat terpenuhi.

Di mana saat ini, masyarakat memang masih dalam posisi gamang untuk
memahami bagaimanakah efek ke depan yang dihasilkan oleh bandara baru
tersebut. Hal itu, dikatakan Dharma, disebabkan oleh hubungan
komunikasi antara Pemda DIY, warga terdampak dan PT Angkasa Pura I
tidak berjalan harmonis.

"Petani saat ini masih melihat jika manfaat yang diberikan bandara
kepada mereka itu tidak ada. Di sini Pemda harus dapat bersikap
bijak," ucapnya.

Selain itu pemda juga harus dapat meyakinkan kepada warga, jika di
lokasi tersebut mereka dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik.
Bukan hanya sebatas pemberian ganti rugi yang berupa materi.

Akan tetapi juga membuka peluang untuk warga yang lebih luas. "Tidak
hanya mengganti 1 hektar tanah dengan 1 hektar tanah juga. Harus
dipikirkan valuenya berapa, selain itu apakah lokasi baru itu juga
aksesnya seperti apa, pengairan sudah cukup atau belum," tegas
Politisi Partai Gerindra itu.
Seperti yang diketahui bersama, hari ini warga petani Wahana Tri
Tunggal (WTT) yang berjumlah 400 orang kembali menggelar aksi untuk
menolak Bandara Kulon Progo. Mereka menggelar doa bersama dan
melaksanakan mogok makan selama 15 hari kedepan di kompleks Gedung
DPRD DIY.

Ketua WTT Kulonprogo, Kelik Martono mengatakan jika pihaknya hanya
melihat jika megaproyek itu menguntungkan investor saja. Sementara di
sisi lain, petani kehilangan mata pencaharian dengan digusurnya lahan
produktif milik mereka.

Selain itu, pernyataan pemerintah jika Bandara itu memberikan
keuntungan bagi dunia pariwisata juga dianggap tidak cocok bagi Kulon
Progo. Pasalnya, mereka tidak melihat adanya perkembangan yang berarti
dalam dunia pariwisata di kabupaten paling barat DIY tersebut.

"Di Kulon Progo hanya cocok untuk lahan pertanian, tidak ada
pariwisata. Sehingga bandara hanya menguntungkan investor dan daerah
lain saja," tandasnya.

Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com

Read More

Sedang Bakar Sampah, Warga Kulonprogo Tewas Terpanggang

KULONP ROGO - Seorang warga Dusun Tirip, Desa Banjarasri ,
Kecamata n Kalibawan g, Supriyadi (50) tewas terpangg ang di
kebun miliknya, saat sedang membaka r sampah. Diduga korban
tewas terpangg ang saat berusaha memadam kan api yang membesar .

Musibah ini menimpa korban pada Minggu (26/10 /2015) sekira
pukul 13.30 WIB. Seorang saksi mata, Parto Urip yang juga mertua
dari korban mengatak an, sebelum kejadian korban sedang
mencari rumput untuk pakan ternakny a.
Saat itu, ia berusaha mengambi l buah nangka. Karena banyak
sampah berseraka n dia pun membaka rnya.

Hembusa n angin yang kencang, menjadika n api membesar dan
merambat secara cepat. Korban yang panik berusaha memadam kan
dengan cara manual menggun akan ranting- ranting pohon. Namun,
entah kenapa korban justru terbakar sampai akhirnya meninggal
dunia.

"Dia berusaha memadam kam sendiri tanpa meminta bantuan warga,"uj arnya.

Musibah inipun langsung dilaporka n kepada petugas kepolisian
yang langsung melakuka n olah TKP.

Hasilnya, korban mengalam i luka bakar di sekujur tubuhnya.
Diduga korban tewas karena kekurang an oksigen hingga menyeba
bkan pingsan sebelum akhirnya terbakar.

"Jenazah kita bawa ke RS Boro untuk pemeriksa an lebih lanjut,"
tutur Kapolsek Kalibawan g Kompol Joko Sumarah.

Joko berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi
warga, agar tidak membaka r sampah sembaran gan. Jika terpaksa
membaka r kata dia, maka harus dilokalisir dan dipastika n api
sudah padam saat ditinggalk an. Sebab, di wilayahny a sempat
terjadi kebakara n lahan hutan rakyat. (put)

Read More

Ponpes Budi Mulyo Santuni 100 Anak Yatim

KULONPROGO ( KRjogja.com) -Pondok Pesantren Budi Mulyo di Kaliagung
Kecamatan Sentolo, memberikan santunan bagi 100 anak yatim non panti,�
Jumat (23/10/2015), di ponpes tersebut. Santunan yang diberikan
berasal dari para donatur, termasuk bupati, wakil bupati, Kapolres,
anggota DPRD, serta para donatur lain. Pada pelaksanaan itu ada lebih
dari 40 donatur yang ikut memberikan santunan dalam bentuk uang yang
diserahkan langsung kepada anak yatim.


Pengasuh Pondok Pesantren Budi Mulyo, Mara Rusli mengungkapkan,
pemberian santunan ini adalah kegiatan peringatan Tahun Baru Islam dan
10 Muharam 1437 H, yang sudah berjalan selama tujuh tahun. Sesuai
ajaran agama, bulan Muharam termasuk bulan yang dimuliakan Allah SWT.
Para penerima santunan diambil dari desa dan pelosok yang selama ini
kurang tersentuh bantuan. Tujuannya tidak lain hanya karena mencari
keberkahan Allah SWT.

Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) mengapresiasi kegiatan
itu. Disampaikan, dalam Perda Pendidikan nantinya akan diwajibkan
siswa SD khatam Alquran. Ini masukan dari para ulama untuk
meningkatkan pendidikan keagamaan dan mendorong prestasi santri
Kulonprogo.

Fikri, salah satu penerima senang mendapat santunan. Santunan akan
dipakai membeli peralatan sekolah. " Terima kasih atas santunanannya.
Saya baru pertama dapat. Rencana uangnya mau dipakai membeli alat
sekolah," katanya.(Wid)

Read More

Bandara Dibangun, Pemerintah Kulonprogo Harus Tanggung Kerugian Petani

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo harus merugi bila melaksanakan proyek pembangunan bandara. Pemerintah harus menanggung kerugian karena ribuan warga petani di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, kehilangan mata pencaharian.

Mantan Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT), Purwinto, 68, mengatakan para warga yang terdampak proyek pembangunan bandara sudah puluhan bertani di kecamatan tersebut. Kegiatan pertanian berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka.

"Sudah sejak kakek moyang dulu bertani. Lahannya milik pribadi. Waktu zaman penjajahan ditutup, tapi setelah sudah merdeka dibuka," kata Purwinto, Jumat (23/10/2015). 

Para petani biasanya menanam beragam jenis tanaman palawija di lahan tersebut. Misalnya cabai, jagung, sayuran, hingga ketela pohon.

Petani yang menanam cabai di lahan seluas seperempat hektare dapat memanen komoditas itu hingga 40 kuintal. Harga cabai rata-rata Rp50 ribu per Kg. Bila dikalkulasikan, petani dapat memeroleh Rp15 juta hingga Rp20 juta dalam sekali masa tanam.

"Dari ini, kami sudah bisa mengangkat harkat dan martabat kehidupan kami," ujarnya.

Dengan penghasilan itu, pemilik lahan dapat membayar buruh petani. Ditambah lagi, buruh tani datang dari luar wilayah.

"Pemerintah seperti enggak mau tahu kondisi yang sebenarnya seperti apa di lapangan. Kalau di bangun bandara, bukan cuma petani yang hilang pekerjaan, tapi juga buruh tani," ungkapnya.

Di lain tempat, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Kulonprogo Astungkoro mengklaim sudah menghitung hal tersebut. Pemerintah setempat dan Angaksa Pura menyiapkan kompensasi untuk warga terkena dampak pembangunan bandara.

"Kami berupaya sama-sama melihat hak. Kami akan memfasilitasi pekerjaan penggantinya, misalnya ingin membuat bengkel. Akan difasilitasi," ungkap Astungkoro. 
RRN

Read More

Satlantas Polres Kulonprogo Mulai Jalankan Operasi Zebra Progo 2015

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Pelanggaran marka jalan menjadi target prioritas penindakan dalam Operasi Zebra Progo 2015 yang dimulai, Kamis (22/10/2015) hingga 14 hari ke depan.

Selain itu, secara kasat mata, pelanggaran lalu lintas yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan tidak akan luput dari penindakan.

Kasatlantas Polres Kulonprogo, AKP Akhmat Hidayat, mengatakan sebanyak 175 personel diturunkan dalam operasi yang akan berlangsung sampai 4 November tersebut.

Menurutnya, personel tidak hanya menyasar jalur nasional di sepanjang Jl Wates wilayah Kulonprogo. Namun, operasi itu juga akan dilakukan hingga jalur-jalur lalu lintas di wilayah pelosok.

"Latpra operasi sudah dilakukan. Hari ini gelar pasukan bersama di Mapolda DIY. Baru kemudian masing-masing wilayah melaksanakan operasi sampai 4 November," ujar AKP Akhmat, Kamis (22/10/2015).

Dijelaskan, operasi kali ini terpusat pada persoalan pelanggaran kasat mata, terutama pelanggaran marka jalan.

Pelanggaran marka jalan, menurutnya, terbilang paling banyak dilakukan pengendara. Perilaku pengendara seperti itu kerap mengakibatkan kecelakaan.

Pelanggaran lain yang bakal ditindak antara lain tidak mengenakan helm standar, sabuk keselamatan pada pengendara mobil, muatan bak terbuka untuk mengangkut penumpang, ketidaklengkapan kendaraan seperti spion, lampu sign, melanggar Appil.

"Kalau menemukan kendaraan modifikasi seperti betor pun akan ditindak. Namun secara keseluruhan penindakan dalam operasi kami lakukan sesuai tahapan, mulai dari imbauan," ujarnya.

Kepala Posko Operasi Zebra Progro 2015 Polres Kulonprogo, Ipda Priya Tri Handaya, menambahkan daerah operasi memang tidak hanya di jalan nasional.

Jalur lalu lintas wilayah pelosok juga akan menjadi perhatian karena akhir-akhir ini justru kerap terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan.

Menurutnya, personel yang diturunkan sudah dibekali dengan safety riding. Hal itu agar petugas di lapangan juga dapat memberikan arahan bagi pengendara mengenai cara berkendara yang aman.

"Sebanyak 50 personel kami berikan bekal safety riding. Mereka nanti yang bertugas melakukan arahan dan penyuluhan kepada pengendara, misal mengenai pemakaian helm yang benar, cara berkendara yang benar dan aman," imbuhnya. (*)

Read More

Petani Lahan Pasir Panen Raya Semangka

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Para petani lahan pasir di pesisir pantai
selatan Kulonprogo sedang panen raya semangka. Kali ini, keuntungan
yang dikantongi para petani terbilang bagus, lantaran hasil panen
mereka dihargai cukup tinggi, yakni berkisar Rp 2.000 per kilogram.

Salah satu petani semangka lahan pasir di pesisir Pantai Bugel,
Krisnanti (45) menyampaikan, lahan pasir seluas setengah hektar di
sekeliling rumahnya yang ditanami semangka bisa menghasilkan panen
sekitar tujuh ton. Ada dua jenis semangka yang ditanamnya di lahan
tersebut, yakni semangka merah dan semangka kuning.

"Harganya selisih Rp 200 per kilogram, lebih tinggi semangka kuning.
Sudah tiga tahun ini saya coba tanam semangka kuning," kata Krisnanti,
Kamis (22/10/2015).

Dijelaskannya, hasil panen semangka pada musim tanam ini sedikit
berkurang karena minim pengairan saat musim kemarau. Sebelumnya,
penyiraman tanaman semangka dibantu sedikit hujan, sehingga hasil
panennya bisa mencapai 10 ton.

"Karena sekarang belum hujan, pengairannya jadi tidak maksimal, hanya
saya siram manual saja. Tanaman semangka memang tidak boleh kebanyakan
air, tapi juga tidak boleh kurang air," jelasnya.

Meski demikian, hasil panen yang dihargai tinggi yakni berkisar Rp
2.000 per kilogram, bisa menutup biaya tanam termasuk pembelian bibit
sehingga para petani tidak merugi. Biasanya, hasil panen semangka
hanya dihargai sekitar Rp 1.200 per kilogram. "Kekurangan air saat
penyiraman, tidak akan berpengaruh pada rasa semangka, tetap manis,"
ujarnya.(Unt)

Read More

Hadapi MEA, perajin batik di Kulonprogo siap untuk mengembangkan ide

TRIBUNJOGJA.COM,KULONPROGO - Sebuah taman yang berisi anjungan raja-raja nusantara bakal dibangun di Kulonprogo.

Meski belum dipastikan waktunya, namun pematangan konsep penyatuan prototype para raja di masa lampau tersebut mulai dilakukan antara Pemkab Kulonprogo dan Pemda DIY.

Dalam beberapa kesempatan, Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, bahkan sudah mengungkap wacana tersebut di hadapan masyarakat. Ide dasarnya, Taman Raja-raja Nusantara itu bakal berisi anjungan raja-raja dari seluruh nusantara yang pernah ada di masa silam sebagai bagian dari sejarah Indonesia.

Kepala Disbudparpora Kulonprogo, Krissutanto, mengatakan ide awal Taman Raja Nusantara itu memang dimunculkan oleh bupati.

Kini, antara Pemkab Kulonprogo dan Pemda DIY sudah saling bertemu untuk mematangkan konsep keseluruhannya.

"Pematangan rencana dan konsep ada di Bappeda, DPPKA, dan dinas kebudayaan maupun pariwisata. Yang jelas masih menunggu 'dawuh' Gubernur," kata Krissutanto, Rabu (21/10/2015).

Menurutnya, rencana Taman Raja-raja Nusantara itu dilatarbelakangi status Yogyakarta sebagai kota yang kental dengan sejarah dan budaya.

Untuk melengkapinya, keberadaan Taman Raja-raja Nusantara kelak bakal memiliki unsur pendidikan atau menjadi wahana dan sarana belajar sejarah, budaya dan pariwisata.

Krissutanto mengatakan wacana tersebut sampai saat ini masih berupa konsep awal atau kasar.

Namun pada dasarnya taman berisi anjungan para raja nusantara itu nantinya tidak sekadar berupa miniatur, tetapi memiliki ruh atau makna sejarah dan budaya yang dapat ditangkap masyarakat.

"Wujudnya mungkin bisa berupa bangunan-bangunan keraton kerajaan, gapura, dilengkapi dengan kisah-kisah dan sejarah para raja nusantara, misal salah satunya Kerajaan Kertanegara dan sebagainya," katanya.

Kerajaan mana saja yang bakal masuk dalam anjungan itu, Krissutanto mengatakan sampai saat ini masih dalam persiapan dan pematangan termasuk mendata kerajaan-kerajaan yang ada.

Intinya, rencana DED dan Masterplan taman tersebut masih dalam penggodokan.

Menurutnya, proyek taman tersebut bakal menggunakan anggaran dana keistimewaan (Danais). Meski demikian, sampai saat ini belum diketahui berapa nominal anggarannya.

"Sementara baru disebut lokasi di Kulonprogo. Nanti pastinya akan melibatkan tim ahli perencana, arsitek yang berkaitan dengan bangunan bersejarah kuno," lanjutnya.

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, mengatakan rencana pembangunan Taman Raja-raja Nusantara dimaksudkan untuk menyatukan atau mengumpulkan prototype para raja dalam sejarah Indonesia.

"Kalau Gajah Mada dulu menyatukan nusantara, masak kita tidak bisa kalau hanya menyatukan prototype-nya," ujar Hasto. (tribunjogja.com)

Read More

Hadapi MEA, perajin batik di Kulonprogo siap untuk mengembangkan ide

Harianjogja.com, KULONPROGO – Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), perajin industri mulai menggali potensi batik Kulonprogo untuk menguatkan produk lokal menghadapi pasar bebas. Guna menghadapi pasar bebas, potensi batik warna alam dinilai akan memberikan peluang pasar yang lebih baik.

"Kami sangat siap menghadapi pasar luar negeri di MEA nanti. Upayanya dengan peningkatan produksi dan pengembangan motif," ujar Pemilik Sinar Abadi Batik dari Lendah, Puryanto, Senin (20/10/2015).

Keran pasar bebas rencananya akan dibuka pada akhir tahun ini.  Untuk itu, waktu yang diperlukan tinggal satu bulan lagi untuk menyiapkan produk yang dapat diunggulkan pelaku usaha lokal.

Puryanto mengatakan, saat ini dirinya mulai mengembangkan desain-desain batik baru dan lebih inovatif. Harapannya, produk batik yang diproduksinya dapat memiliki ciri khas dan unggul di antara produk dari luar negeri.

Diakui Puryanto, pemasaran masih menjadi kendala yang dihadapi perajin batik sepertinya. Pasalnya, setelah batik ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO, membuat banyak orang membuat batik. Akibatnya, produk batik kian melimpah dengan desain dan pola yang beragam.

"Orang semakin beramai-ramai buat batik. Jadi produknya [batik] makin banyak dan persaingan semakin ketat, sehingga pemasaran masih cukup sulit," jelas Puryanto.

Puryanto menambahkan, saat ini setiap bulan batik yang diproduksinya telah mencapai 30.000 lembar per bulannya. Guna menghadapi pasar bebas Asia, dirinya mengaku siap untuk menambah lagi produksi batiknya. Selain itu, upaya untuk memperkenalkan batik juga akan terus dilakukan dengan program inovatif. Di antaranya melalui pagelaran busana, salah satu upayanya dengan menggandeng Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Jogja.

"Misal dengan pengembangan desain busana batik dan peragaan busana untuk memperkenalkan batik Kulonprogo," imbuh Puryanto.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kulonprogo Sri Hermintarti belum lama ini mengungkapkan, pengembangan kerajinan batik akan terus didorong untuk menghadapi pasar bebas. Salah satu potensi kerajinan batik yang dapat dikembangkan yakni batik yang diproduksi dengan menggunakan pewarna alam.

"Dalam menghadapi pasar bebas, upaya untuk menggencarkan visi Bela Beli Kulonprogo terus dilakukan. Kami mencoba memberikan perhatian pada batik berbahan baku pewarna alam, karena potensinya cukup baik," ujar Hermin.

Read More

Pemda DIY Mulai Kaji Akses Darat ke Bandara Kulon Progo

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Meski mendapat berbagai penolakan, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY terus menjalankan tahapan pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Termasuk merancang jaringan transportasi darat di bandara baru tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) DIY, Sigit Haryanta mengatakan nantinya jaringan transportasi darat akan terhubung (interkoneksi) dengan kereta api.

"Kita kaji multimoda transportasi darat tahun ini. Akan kita kembangkan jaringan transportasi jalan seperti AKDP (antarkota dalam provinsi), AKAP (antarkota antarprovinsi), angdes (angkutan desa) dan shuttle bus," ujarnya di Yogyakarta, Kamis (22/10/2015).

Selain itu, Pemda DIY di bawah Dinas PUESDM berencana melebarkan jalan-jalan nasional yang menghubungkan kota Yogyakarta ke Kabupaten Kulon Progo.

"Kita akan melebarkan dan memaksimalkan jalan nasional dari Yogya-Wates-Karangnongko ke Purwerejo. Lebarnya berbeda-beda bergantung kebutuhan," kata Sigit.

Tahap selanjutnya adalah kelanjutan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan persiapan rel kereta api ke Kedundang, Temon, tempat bandara baru dibangun.

"Soal pembangunan rel, kami masih akan bicarakan dengan PT KAI. Semua moda dan jaringan transportasi dibangun pelan-pelan," paparnya.

Ia mengatakan pembangunan Bandara Kulon Progo akan selesai tahun 2019 dan dioperasikan tahun 2020.

Bandara Kulon Progo terletak sekitar 30 km sebelah barat Kota Yogyakarta. Bandara ini memiliki runway sepanjang 3.600 meter. Tak itu saja, pada landasan di sisi timur dan barat, ada tambahan dua perimeter, masing-masing sepanjang 900 meter. Dengan begitu, total keseluruhan landasan pacu 4.400 meter. Bandara ini disebut-sebut mampu melayani 30 juta penumpang per tahun. 
SAN

Read More

Pemda DIY Siapkan Konsep Pemberdayaan Warga Terdampak Bandara Kulon Progo

Jogja, (sorotjogja.com)- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mengaku akan mempersiapkan konsep program pemberdayaan bagi para masyarakat terdampak proyek pembangunan Bandara Internasional Temon, Kulon Progo. Diantaranya adalah skenario pemberdayaan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Akan diberdayakan lewat program CSR (masyarakat terdampak proyek Bandara). Jadi tidak serta merta setelah mereka mendapat ganti rugi terus dibiarkan begitu saja," ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Tavip Agus Rayanto, Rabu (21/10/2015).

Tavip mengatakan, jika saat ini pihak Pemda DIY masih memutar otak untuk mencari jalan tengah terkait mega proyek tersebut. Pasalnya, bandara baru tersebut menjadi kebutuhan dari seluruh warga DIY.

Mengingat, kondisi bandara Adisucipto saat ini dinilai sudah kurang representatif juga kurang aman bagi para penumpang maskapai penerbangan. "Yang jelas asas hukum dengan sosial itu tetap dikedepankan. Para penumpang di sana (Adisucipto) kepanasan dan landasan pacu yang sangat kecil juga securitasnya kurang," paparnya.

Meski begitu, upaya Pemda DIY untuk membangun bandara baru tersebut masih mendapatkan penentangan yang cukup keras dari warga Wahana Tri Tunggal (WTT) Kulon Progo. Mereka menilai jika proyek tersebut akan menggusur lahan produktif yang selama ini dimanfaatkan oleh para petani

Selain itu, mereka juga menengarai adanya praktek kecurangan yang dilakukan pemda untuk melancarkan proyek tersebut. Diantaranya adalah dengan adanya perbedaan data jumlah penduduk WTT dengan data yang dipegang oleh Pemda DIY.

Menanggapi tudingan tersebut, Tavip menyatakan jika data yang dipegang oleh pihaknya adalah data resmi dari pemerintah. Jumlah tersebut adalah apa yang sudah dicatat dan dilaporkan baik oleh pemerintah kecamatan maupun desa setempat.

"Datanya itu ada lengkap di biro pemerintahan. Itu juga sudah dibahas saat di persidangan di PTUN kemarin, jadi harusnya juga sudah clear," tuturnya.

Dalam persidangan di PTUN Yogyakarta tersebut, Majelis Hakim memenangkan tuntutan dari warga. Namun putusan yang memberikan harapan bagi warga WTT itu kemudian sirna dengan dikabulkannya permohonan kasasi dari Pemda DIY oleh Mahkamah Agung (MA).

Meski begitu, ratusan warga WTT hingga saat ini masih bersikukuh dengan sikap mereka. Yaitu menolak adanya upaya untuk membangun Bandara Internasional Temon Kulonprogo.

"Kami tidak menginginkan apa-apa. Kami disini berjuang, sikap kami sudah jelas untuk menolak," tandas Ketua WTT, Kelik Martono.

Read More

Pantai Kulonprogo Antisipasi Tsunami

KULONPROGO – Sepanjang pantai di Kulonprogo dari Congot hingga Glagah, Kecamatan Temon, akan dilakukan penanaman green belt. Program penanaman sabuk hijau dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak bencana khususnya tsunami.

Kabid Kelautan dan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Diskepenak) Kulonprogo, Prabawa Suganda mengatakan, penanaman green belt tersebut langsung ditangani Pemerintah Pusat dengan dana dari APBN 2015. Menurutnya, program tersebut dilaksanakan untuk tiga kabupaten yakni Kulonprogo, Kebumen, dan Garut. Anggaran yang dialokasikan untuk Kulonprogo sendiri paling besar dibanding yang lain.

Jangan Mengganggu '

'Sekarang sudah mulai pengerjaan oleh pihak ketiga (kontraktor-Red). Penanaman vegetasi atau green belt tersebut manfaatnya untuk mengantisipasi bencana alam, khususnya tsunami. Dengan tanaman yang menjulang tinggi harapannya angin atau arus tsunami bisa terhambat, sehingga dampaknya ke daratan berkurang,'' katanya, Rabu (21/10).

Proyek penghijauan lahan pantai tersebut, lanjut Prabawa, dilakukan dari wilayah muara Sungai Bogowonto di Pantai Congot ke arah timur hingga wilayah Pantai Glagah. Vegetasi yang akan ditanam antara lain cemara laut, pandan, dan sukun.

Selain penanaman vegatasi juga akan dibuat gumuk. ''Lokasinya di selatan jalan (aspal- Red), sehingga tidak mengganggu tambak- tambak udang yang ada. Kegiatan itu sepertinya juga ada fasilitas perawatannya (penyiraman-Red) seperti ada sumur pantek dan pipa-pipa untuk menyirami,'' tuturnya.

Ekowisata

Prabawa menambahkan, green belt itu nantinya juga akan dikaitkan dengan kegiatan ekowisata. Ekosistem vegetasi yang terbentuk bisa untuk wisata, di dalamnya juga akan dibuat jogging track. Berdasarkan data di website LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan, alokasi anggaran penanaman green belt untuk mitigasi tsunami di Kulonprogo tersebut sekitar Rp 1,9 miliar.

Kontraktor pemenang lelang yakni CV Karya Shinta Abadi dari Pengasih Kulonprogo dan telah dilakukan penandatanganan kontrak awal September lalu. Kepala Pelaksana BPBD Kulonprogo, Untung Waluyo, menyambut baikhal itutersebut apalagi saat ini kondisi pantai di Kulonprogo masih kurang vegetasinya.

Meski demikian, pihaknya berharap agar penanaman vegetasi memperhatikan musim yang tepat agar tidak mati percuma. ''Adanya green belt akan mengurangi beban BPBD karena kalau terjadi tsunami bisa menahan gelombang dan laju kecepatannya,''imbuhnya. (H87-42)

Read More

Abrasi Ancam Lahan Pertanian dan Pemukiman di Kulonprogo

KULONPROGO – Abrasi di sepanjang pantai Selatan Kulonprogo, Yogyakarta telah mengancam lahan pertanian dan pemukiman di sekitar pantai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulonprogo meminta warga lebih waspada, khususnya pada malam hari saat bertiup angin laut yang menjadi salah stau penyebab abrasi.

Kepala BPBD Kulonprogo Untung Waluyo mengatakan, Kabupaten Kulonprogo memiliki bibir pantai sepanjang 24 kilometer, mulai dari Congot, Glagah, Karangwuni, sampai dengan Bugel dan Trisik. Semua mengalami abrasi, hanya kondisinya yang bervariasi.

"Abrasi ini karena gelombang laut yang tinggi, saat malam hari, bisa diatas 4 meter dari kondisi normal," kata Untung saat melakukan pantauan abrasi di Pantai Bugel, Panjatan Kamis (21/10/2015).

Menurut Untung, gelombang tinggi terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara di Samudera Hindia dan di daratan. Akibatnya ada pergerakan angin ke wilayah yang memiliki temperatur lebih rendah hingga mengakibatkan gelombang tinggi. Khususnya, pada malam hari bersamaan dengan angin laut.

Adanya abrasi ini, Untung menambahkan, menjadi perhatian serius bagi BPBD. Apalagi di sepanjang pantai Kulonprogo, banyak terdapat aktivitas ekonomi warga. Mulai dari tambak udang, pertanian hingga kegiatan lain. Bahkan di wilayah Bugel sampai dengan Karangsewu, Galur terdapat pemukiman penduduk di lokasi Ring I transmigran.

"Kerusakan terparah di Bugel ini, karena banyak pohon cemara yang ambruk. Padahal dulu jaraknya mencapai 100 meter dari bibir pantai," terangnya.

Atas kondisi ini, BPBD meminta warga untuk lebih berhati-hati dan waspada. Mereka harus siap menghadapi bencana, karena alam tidak bisa diprediksikan. Apalagi kemarau panjang menjadikan cuaca tidak menentu.

"Akhir pekan nanti ada gladi lapang di Banaran, ini akan kita maksimalkan lagi upaya sosialisasi dan kewaspadaan," jelasnya.

Read More

Miris! GTT di Kulonprogo Hanya Terima Gaji Rp150 Ribu Per Bulan

TRIBUNNEWS.COM, KULONPROGO - Perbandingan honor Guru Tidak Tetap (GTT) Sekolah Dasar dan gaji guru PNS di Kulonprogo sangat timpang.

Jika guru PNS bisa menerima gaji hingga jutaan rupiah, GTT yang bahkan selain mengajar juga kerap dibebani pekerjaan administrasi oleh sekolah dan oknum gurunya, ternyata ada yang hanya menerima Rp150 ribu per bulan.

Nilai honor GTT itu terbilang sangat tidak layak.

Terungkap dalam public hearing Raperda Pengelolaan Pendidikan Berkualitas di DPRD Kulonprogo, Senin (19/10/2015), honor GTT rata-rata berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp300 ribu.

Ketua Dewan Pendidikan Kulonprogo, Sardal, menilai nominal itu sangat tidak layak untuk guru yang memiliki peran terhadap kemajuan dunia pendidikan di Kulonprogo.

"Besaran honor GTT tersebut jelas terpaut jauh dari nilai gaji guru PNS," kata Sardal, di DPRD Kulonprogo.

Honor GTT itu biasanya diambilkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan untuk sekolah per tahun.

Menurutnya, dana BOS untuk masing-masing sekolah rata-rata per tahun senilai Rp 100 juta.

Sesuai aturan, honor GTT dapat diambilkan dari dana BOS itu sebesar 15 persen.

Praktis, jika di satu sekolah terdapat GTT sebanyak empat orang, maka masing-masing hanya menerima honor per bulan antara Rp250 ribu - Rp300 ribu.

"Tetapi ternyata di beberapa sekolah bahkan ada GTT yang hanya menerima Rp150 ribu - Rp200 ribu. Terutama untuk sekolah yang nilai BOS-nya di bawah Rp100 juta," lanjutnya.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, Sardal mengusulkan agar honor GTT masuk dalam materi perda pendidikan.

Masuknya perihal honor GTT dalam perda, menurutnya, honor GTT dapat dianggarkan dalam APBD, tentu dengan nominal honor yang layak sesuai jasa pengabdian GTT.

"Kami ingin soal honor bisa diatur dalam perda, sehingga pemkab memiliki payung hukum jelas untuk menganggarkan honor bagi GTT dalam APBD," ujarnya

Read More

Tolak Bandara, Warga Kulon Progo Mogok Makan

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Puluhan warga Kabupaten Kulon Progo yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) bersama sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi penolakan rencana pembangunan bandara. Mereka melakukan aksi mogok makan di halaman DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (19/10/2015).

Ketua WTT Martono mengatakan aksi mogok makan yang dilakukan 10 orang perwakilan warga terdampak akan dilakukan selama 15 hari. Dari aksi itu, ia berharap Pemerintah DIY tak melanjutkan rencana pembangunan bandara dengan membatalkan izin penatapan lokasi (IPL).

"Ini penolakan kami. Akan kami lakukan sampai 2 November nanti. Sampai pingsan. Kalau tensi sudah 60 kan pingsan," ujar Martono.

Martono mengatakan, aksi tersebut juga sebagai respons terhadap pemerintah Kulon Progo, dalam hal ini Bupati Hasto Wardoyo, yang hingga kini menyetujui rencana pembangunan itu. Padahal, pihak pemerintah setempat belum pernah mendatangi langsung warga terdampak. 

"Hanya satu kata, pindahkan bandara baru ke tempat lain," ujarnya.

Ia mengklaim jika mayoritas warga di lokasi rencana pembangunan menolak proyek itu. "Gubernur tidak membuka hatinya bahwa warga menolak dengan tulus," katanya.

Juru bicara WTT Agus Subiyanto mengungkapkan bentuk penolakan tak hanya dilakukan sebatas aksi di depan kantor pemerintahan. Bahkan, ia bersama warga lain akan melakukan penutupan jalan sepanjang tiga kilometer di dekat lokasi megaproyek itu.

"Penutupan jalan dilakukan mulai dari depan Balai Desa Gagah sampai depan Gereja Palihan. Kita pilih lokasi itu karena cukup ramai namun tak merepotkan pengguna jalan," ujarnya.

Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana menerima aspirasi masyarakat penolak rencana pembangunan bandara. Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan lebih dulu melakukan rapat dengan fraksi mengenai permintaan warga untuk membatalkan IPL. 

"IPL ini sudah masuk jalur hukum. Kita tidak masuk ke sana. Tapi kita akan adakan pertemuan dengan fraksi nanti," ungkapnya.

IPL pembangunan bandara Kulon Progo sebelumnya telah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang dimenangkan warga. Kalah di PTUN, Pemerintah DIY mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan. Hingga kini, warga Kulon Progo bersama pendamping hukum berkukuh proyek itu telah melanggar RTRW Nasional maupun provinsi.
SAN                        

Read More

Akses Menuju Bandara Kulonprogo Terhalang, AP I Bakal Bangun Underpass

JAKARTA- PT Angkasa Pura (AP) I memastikan pembangunan Bandara
Kulonprogo, Yogjakarta tetap berlanjut. Seperti diketahui Bandara
Kulonprogo merupakan pengganti Bandara Adi Sutjipto, yang akan
dikemblikan kepemilikannya kepada TNI-AU.

Meski begitu perseroan tak menampik masih menemui beberapa kendala,
salah satunya yakni jalan provinsi yang akan menghalangi proses
pembangunan bandara di Kulonprogo.

"Kemarin juga baru terlihat betapa kompleksnya jalan ini belum masuk
dalam APBN 2016. Jadi hanya menggunakan jalan yang dibangun bina
marga, yang memotong jalur terminal," ujar Corporate Secretary Farid
Indra Nugraha di Jakarta, Kamis (15/10).

Solusinya, AP I harus menyediakan lahan untuk membangun underpass agar
akses dari dan menuju ke bandara tidak terganggu.

"Kemarin diambil kebijakan untuk AP I, menyedikan lahan supaya jalan
itu tidak terpotong. Mungkin solusinya dengan menggunakan teknik
underpass jalan yang akan dibangun di sana," tandas Farid.(chi/jpnn)


Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com

Read More

WTT Tetap Tolak Pembangunan

Harianjogja.com, KULONPROGO-Menanggapi rencana pemerintah
menyelesaikan pembangunan bandara pada 2020, tokoh Wahana Tri Tunggal
(WTT) Agus Subiyanto mempersilahkan kebijakan tersebut. Namun,
pihaknya akan tetap menolak rencana pembangunan bandara tersebut.

Agus menegaskan, pada dasarnya warga yang tergabung dalam paguyuban
tersebut dan terdampak pembangunan masih memiliki hak atas tanah di
lokasi pembangunan bandara. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya
sertifikat tanah.

"Kami akan tetap menolak dan mempertahankan tanah kami, sampai titik
darah penghabisan. Kami juga masih akan berupaya mengajukan peninjauan
kembali terhadap kasasi IPL," jelas Agus, Rabu (14/10/2015).

Agus menambahkan, selain pengajuan PK, WTT juga akan berkonsultasi
dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Dia menegaskan, kasasi tersebut belum final karena
sampai saat ini, baik pemda DIY maupun pemkab hingga pelaksana
pembangunan masih belum menerima salinan
putusan kasasi IPL.

"Warga yang masih keberatan bisa ajukan PK, nanti dengan dilengkapi
kajian-kajian dan fakta baru, sehingga dapat mengubah hasil aksasi,"
tandas Agus

Read More

Mantan Bupati Meninggal di Hari Jadi Kulonprogo

KULONPROGO– Peringatan hari jadi Kabupaten Kulonprogo ke-64 diwarnai
kabar duka. Mantan Bupati Kulonprogo Suratidjo meninggal dunia di RS
Panti Rapih Yogyakarta.

Bupati ke-7 Kulonprogo ini meninggal di usia 77 tahun. Sebelumnya, dia
sempat dirawat di ruang ICU RS Panti Rapih selama beberapa hari karena
menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

Kasubag Humas pada Bagian Humas dan TI Setda Kulonprogo, Arning Rahayu
mengatakan, kabar duka diperoleh sekira pukul 08.30 WIB. "Meninggalnya
di rumah sakit, dan sempat dirawat beberapa hari," kata Arning, Kamis
(15/10/2015).

Suratidjo menjadi sebagai Bupati Kulonprogo selama dua periode, dari
tahun 1991 hingga 2001, sebelum digantikan oleh Toyo S. Dipo. Mantan
ajudan Suratidjo, Sri Widodo mengatakan, almarhum dikenal sebagai
sosok yang sederhana dan taat pada peraturan. Dalam kegiatan
kedinasan, Suratidjo lebih memilih menggunakan kereta api ketimbang
pesawat terbang.

"Beliau cukup tegas, sederhana dan mau mendengarkan masukan dan saran
dari siapapun," jelasnya.

Selama 10 tahun menjabat, Suratidjo juga sangat konsisten
memperjuangan pembangunan infrastruktur di wilayah Kulonprogo. Jalan
aspal masuk desa yang dirintis pendahulunya, KRT Wijoyohadiningrat,
dilanjutkannya dengan peningkatan pengaspalan. Usai melepas jabatan
sebagai bupati, Suratidjo banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan
keagamaan.(fds)

Read More

Jamasan Pusaka Kitab Daun Lontar Kalimasodo Tarik Antusiasme Warga

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Prosesi jamasanpusaka kitab daun lontar
kalimasodo yang diturunkan sang pemilik Mangun Sendjoyo kembali
dilakukan di rumah Mugiharjo, warga Dusun Klebakan, Desa Salamrejo,
Sentolo, Rabu (14/10/2015).

Bertepatan moment menyambut 1 Suro, pembersihan pusaka berupa kitab
itu juga melibatkan dan disaksikan warga sekitar.

Mugiharjo kini merupakan generasi kelima dari Mangun Sendjoyo. Sebagai
pemegang kitab daun lontar yang diturunkan leluhurnya itu, Mugiharjo
pun berkewajiban melakukan jamasansetiap tahunnya.

Prosesi itu dimulai pagi. Warga selain beberapa terlibat dalam
jamasan, banyak pula yang datang untuk menyaksikan.

Mugiharjo memulainya dengan mengeluarkan kitab berusia ratusan tahun
itu dari peti penyimpanan.

Kitab yang memang harus dijaga secara hati-hati oleh ahli warisnya ini
dikeluarkan masih dalam bentuk gulungan. Ahli waris dan warga pun
melakukan prosesi dengan mengoleskannya minyak kasturi.

Intinya, pembersihan dilakukan agar tulisan di dalamnya terjaga utuh.

"Dulu hanya keluarga yang boleh menjamas. Sekarang warga terlibat. Ini
agar semua ikut melestarikannya," kata Mugoharjo.

Kitab sepanjang 40 sentimeter dan lebar lima sentimeter berbahan daun
lontar kalimasodo itu diyakini ada sejak zaman Sultan Agung di
Kerajaan Mataram. Isinya merupakan tulisan bahasa Jawa Kawi.

Meski demikian, sampai saat ini belum ada yang dapat membaca pesan
tulisan secara detail.

Inti yang dapat diungkap, sejauh ini kitab daun lontar itu berisi
kalimat syahadat petunjuk jalan kehidupan manusia.

Menurutnya, dahulu kitab itu diberikan Sultan Agung kepada eyangnya
bernama Kyai Jlegong Kethok. Hal ini sebagai penghargaan atas jasa
kyai mengusir bangsa penjajah.

Begitu sang kyai meninggal, konon kabarnya dihukum mati akibat suatu
peristiwa, kitab itu diturunkan kepada adiknya, Panji Darmo Gathi,
yang tak lain adalah leluhur Mangun Sendjoyo. Di tangan Mugiharjo,
kitab itu berarti telah sampai ke generasi kelima.

Seorang warga, Gunanto, menganggap prosesi tersebut merupakan bagian budaya.

"Saya dua kali ikut prosesi ini. Nampaknya kali ini lebih halus
jamasannya," ujarnya.(*)

Read More

Persiapan Pembebasan Lahan Bandara Terus Dilakukan

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Persiapan pembebasan lahan untuk lokasi
bandara baru DIY di wilayah pesisir selatan Kecamatan Temon,
Kulonprogo terus dilakukan oleh pemkab setempat. Demi kelancaran
proses tersebut, dalam waktu dekat akan dibentuk satuan tugas (satgas)
yang akan bekerja sesuai tahapan-tahapan yang diatur
perundang-undangan. Di tingkat desa, para kepala desa (kades) dan
perangkat desa (perades) yang wilayahnya masuk lokasi bandara terus
berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Saat ini tahapannya memang masih persiapan untuk pengadaan lahan,"
jelas Sekretaris Daerah (Sekda) setempat Ir RM Astungkoro, Senin
(12/10/2015).

Mengingat proses pengadaan lahan semua kewenangan ada di BPN DIY maka
untuk menyelesaikan tugas-tugasnya akan dibentuk beberapa satgas.
Sehingga begitu salinan petikan kasasi Mahkamah Agung (MA) turun,
satgas-satgas tersebut bisa langsung bergerak. "Sekarang prosesnya
sedang melengkapi dokumen yang diperlukan," ujarnya.
Secara terpisah Camat Temon Jaka Prasetya membenarkan pihaknya dan
para kades serta perades telah mengadakan pertemuan dengan BPN. Dalam
pertemuan dimaksud para pihak masih sebatas koordinasi dan belum ada
hal detail dan teknis yang dibahas. "Masih sebatas persiapan dan belum
membahas hal teknis," tuturnya.

Dalam waktu dekat rencananya tim akan melakukan sosialisasi kepada
warga untuk proses lebih lanjut. Sosialisasi akan dilaksanakan secara
cepat untuk memberikan pemahaman konsep pembebasan lahan. Pasca ada
putusan Mahkamah Agung (MA), pihaknya aktif memantau perkembangan
khususnya terhadap warga yang terdampak. Di lapangan, masyarakat tetap
kondusif meski di wilayah yang banyak warga menolak rencana
pembangunan bandara.

Hal senada disampaikan Pejabat sementara (Pjs) Kades Jangkaran Masruh
Effendi. Permasalahan yang dibahas bersama BPN masih seputar
persiapan-persiapan identifikasi atas lahan. Tim justru lebih banyak
meminta masukan dari desa, agar proses kedepan lebih baik.

"Sampai saat ini belum ada keputusan apapun termasuk pembentukan tim
khusus. Pembentukan akan dilakukan ketika nanti sudah ada salinan
petikan keputusan kasasi dari MA. Pertemuan hanya persiapan awal dan
BPN lebih banyak minta masukan tentang langkah terbaik yang harus
ditempuh," terangnya.

Kalangan pemdes yang wilayahnya masuk lokasi bandara berharap sebelum
ada pengukuran dan penilaian harga atas lahan hendaknya dilakukan
sosialisasi. Hal tersebut penting dalam upaya meminimalisir
permasalahan yang akan muncul. "Termasuk menjaga kondusifitas agar
tidak ada gejolak," katanya.(Rul)

Read More

Para Desainer Batik di Kulonprogo Bakal Unjuk Gigi

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Para desainer batik di Kulonprogo bakal
tampil memeriahkan Fashion Day Carnival yang dikemas bersamaan dengan
Kirab Budaya Menoreh di Kulonprogo pada 14 Oktober 2015 mendatang.

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olarga Kulonprogo,
Krissutanta, mengatakan acara tersebut terilhami oleh kegiatan serupa
di Jember.

Dalam event tersebut, Kulonprogo bakal menampilkan kelompok desainer,
terutama batik.

Mereka akan melakukan kirab mulai dari kompleks UNY Wates menujut
halaman Pemkab Kulonprogo.

"Kegiatan ini sekaligus memeriahkan hari jadi Kabupaten Kulonprogo ke
64," kata Krissutanta, Minggu (11/10/2015).
Kabid Kebudayaan, Joko Mursito, menambahkan selain kirab para desainer
batik, acara itu juga akan dimeriahkan penampilan kesenian unggulan
Kulonprogo.Panitia bahkan tidak hanya memberi kesempatan pada pelaku
seni lokal, tetapi juga menampilkan kesenian dari luar Kulonprogo
termasuk Jawa Tengah.

"Sudah ada 20 grup yang terdaftar. Mereka juga berasal dari
Temanggung, Kebumen, Solo, dan sekitarnya," ujarnya.

Selain kirab budaya dan para desainer, acara tersebut juga akan
menampilkan arak-arakan gerobak sapi yang sebagaimana biasanya tampil
lengkap dengan dekorasinya.
Joko menambahkan bahwa acara tersebut melibatkan pelaku seni dan
budaya dari berbagai daerah karena Kulonprogo dahulu pernah menjadi
pertemuan wilayah kerajaan Mataram.( tribunjogja.com)

Read More

Masa Paceklik, Nelayan Kulon Progo Beralih Jadi Petani

REPUBLIKA.CO.ID, KULONPROGO -- Sekitar 100 nelayan di Kabupaten Kulon
Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, beralih mata pencarian sementara
menjadi petani karena kondisi laut yang sedang pasang dan paceklik
ikan.

"Jumlah nelayan yang memiliki kartu anggota sebanyak 500 orang,
sebanyak 20 persennya beralih profesi sementara menjadi petani," kata
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kulon Progo
Sudarna di Kulon Progo, Selasa (13/10).

Menurut dia, alih profesi sementara yang dilakukan nelayan Kulon Progo
merupakan hal yang wajar. Ia mengatakan di Kulon Progo tidak ada
nelayan murni karena nenek moyang mereka adalah petani sehingga sangat
wajar ketika gelombang tinggi dan paceklik ikan beralih menjadi
petani.

"Hampir tidak ada nelayan Kabupaten Kulon Progo yang mengandalkan
hidupnya dengan melaut," katanya.
Ia mengatakan nelayan yang beralih sementara menjadi petani merupakan
optimalisasi potensi. Ketika tidak melaut, mereka dapat bercocok
tanaman seperti menanam cabai, semangka, atau sayur-sayuran.

"Apa yang mereka lakukan ini demi kelangsungan hidup mereka," katanya.
Sudarma mengatakan nelayan Kulon Progo akan menggantungkan hidupnya
dari melaut, ketika sarana dan prasarana sudah ada, yakni ketika
Pelabuhan Tanjung Adikarto sudah dibuka.

"Saat ini, Pelabuhan Tanjung Adikarto belum dapat difungsikan. Apa
yang menjadi impian dan harapan petani supaya pelabuhan beroperasi
belum terwujud," katanya.

Anggota nelayan Pantai Bugel Warto mengatakan nelayan yang tidak
melaut beralih bercocok tanam. Mereka menanam cabai, melon, semangka
dan sayur-sayuran supaya dapat bertahan hidup.

Ia mengatakan sudah beberapa tahun terakhir, jumlah nelayan Pantai
Bugel yang melaut sangat sedikit. Hal ini dikarenakan adanya abrasi di
pantai tersebut dan gelombang sangat tinggi.

"Untuk sementara waktu, kami beralih menjadi petani. Kami memiliki
ladang, sehingga kami dapat bercocok tanam saat tidak melaut,"
katanya.

Red:Nur Aini
Sumber:antara

Read More

BPBD Kulonprogo Sebut Kekeringan Capai 200 Titik

By Fathi Mahmud

• 
  

Ilustrasi Liputan Khusus El Nino

Liputan6.com, Yogyakarta - Musim kemarau masih akan terjadi hingga akhir tahun ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daerah Yogyakarta menyebut kemarau ini dampak dari El Nino, sehingga beberapa daerah mengalami kekeringan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo Untung Waluyo mengatakan kekeringan di wilayahnya semakin meluas. Merujuk data BPBD Kulonprogo, ada 200 titik kekeringan.

Menurut Untung, jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 118 titik kekeringan. 200 Titik ini ada di 6 kecamatan, yakni Kokap, Girimulyo, Kalibawang, Samigaluh dan sebagian Pengasih dan Sentolo, lalu di Panjatan dan Lendah.

"Ya dampak dari musim kemarau yakni kekeringan memang makin meluas di Kulonprogo," Ujar Untung Waluyo, saat dihubungi wartawan Sabtu (10/10/2015).

Menurut Untung kekeringan di Kulonprogo sudah melanda wilayah di tingkat RT padahal sebelumnya hanya di tingkat RW. Sementara di dalam satu RW ada beberapa RT. Oleh karena pihaknya terus memasok air ke masyarakat. Namun dropping air terkendala armada yang hanya 1 unit saja.

"Dulu kita punya 2 armada tangki air, 1 pinjam. Tapi sekarang sudah diambil jadi tinggal 1 saja, padahal kita harus dropping sampai tingkat RT, ya tidak bisa cepat," ucap Untung.

Ia meminta kepada masyarakat agar sabar menunggu dropping air karena minimnya armada. Ia pun akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk meminjam satu armada tangki air.

"Saya harap masyarakat bersabar menunggu antrean, kita akan usahakan tambahan armada," pungkas Untung Waluyo.

El Nino di Yogya

Kekeringan yang melanda berbagai daerah Indonesia diperkirakan akan sampai akhir tahun ini. Hal ini karena adanya dampak El Nino yang terjadi pada tahun ini.

Staf Data dan Informasi BMKG DIY Etik Setyaningrum mengatakan, fenomena El Nino masih akan terjadi sampai Desember 2015. Alhasil, fenomena El Nino ini menyebabkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia berkurang termasuk di Yogyakarta.

"El Nino akan sampai bulan Desember. Pada awal Januari El Nino sudah mulai luruh atau mulai menurun intensitasnya," ujar Etik di Yogyakarta, Sabtu 10 Oktober 2015.

Etik menjelaskan, dampak dari El Nino ini membuat pengurangan curah hujan sampai bulan September 2015. Hal inilah yang membuat kekeringan terjadi di Indonesia.

Pemantauan BMKG hingga September lalu, anomali suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Tengah, El nino semakin kuat. Sejak pertengahan Agustus 2015, indeks El Nino bertahan di sekitar batas ambang El Nino kuat yaitu +2.

Dengan demikian, Etik memperkirakan El Nino menguat hingga akhir tahun 2015. Prediksi BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada Oktober dan November. Namun bagi daerah terkena dampak El Nino, maka hujan diprediksi terjadi mundur pada November dan Desember mendatang.

"Ini prediksi awal musim hujan 2015/2016 wilayah DIY umumnya terjadi pada bulan November dasarian (10 hari) 2 dan November dasarian 3. Kecuali Gunungkidul bagian selatan terjadi pada bulan Desember dasarian 1," ujar Etik.

Etik mengatakan adanya dampak El Nino di DIY ini ia menyarankan kepada warga Yogya untuk menghemat air. Sebab pada awal musim hujan baru akan dimulai pada pertengahan November.

"Sarannya ya, hemat air saja," pungkas Etik. (Ans/Vra)

Read More

Gua Kebon, Alternatif Wisata untuk Pendidikan

Sejumlah pelajar dari seluruh Kecamatan Panjatan menyerbu kawasan Taman Tirta Wiyata Gua Kebon di Dusun VII Krembangan, Desa Krembangan, yang mulai resmi dilaunching, Kamis (8/10/2015). (Harian Jogja/Holy Kartika N.S)

"Taman ini memiliki salah satu objek alam yang menarik, yakni Gua Kebon. Gua tersebut terbentuk secara alami dari endapan kapur yang berlangsung cukup lama," ujar  Sudarmanto disela peluncuran Taman Tirta Wiyata yang diresmikan Wakil Bupati Kulonprogo Sutedjo, Kamis (8/10/2015).

Sudarmanto mengatakan, taman tersebut memiliki luasan tiga hektare dan akan dikembangkan beberapa spot wisata edukasi. Potensi alam selain gua, yakni area budidaya ikan, sungai dan taman alam dengan suasana pedesaan. Taman ini dapat menjadi ruang belajar bagi pelajar untuk mengeksplorasi keanekaragaman hayati.

Lebih lanjut Sudarmanto memaparkan, guna mengembangkan wisata tersebut pihaknya berharap dukungan dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah. Pasalnya, untuk mengembangkan destinasi wisata berbasis pendidikan ini perlu peran serta dari sektor pendidikan, pertanian, peternakan hingga pariwisata.

"Kami sudah berkoordinasi juga dengan Dinas Pertanian untuk mendukung pengembangan destinasi pendidikan ini. Salah satu yang kami upayakan adalah pembangunan embung tak jauh dari objek wisata ini," jelas Sudarmanto.

Dinas Pendidikan Kulonprogo turut mengapresiasi ide masyarakat Panjatan untuk mengembangan potensi wisata berbasis edukasi. Kepala Dinas Pendidikan Kulonprogo Sumarsana mengungkapkan, sampai saat ini belum ada objek wisata yang mengkhususkan diri sebagai destinasi wisata edukasi. Meskipun banyak objek wisata yang menawarkan wisata edukasi di dalamnya.

"Maka dari itu, kami sangat mengapresiasi pembentukan objek wisata edukasi ini. Namun, kami akan melihat dulu peran serta masyarakat, sejauh mana dapat mendorong dan mendukung objek wisata tersebut," tandas Sumarsana.

Sumarsana menambahkan, pihaknya akan mengikuti ide atau gagasan masyarakat dalam mengembangkan wisata ini. Untuk mendukung edukasi yang akan diusung objek wisata tersebut, Sumarsana akan mencoba mengundang para pelaku pendidikan, guru dan akademisi. Tujuannya, untuk memberikan masukan kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang mengelola taman tersebut.

"Tentunya akan membutuhkan masukan dari guru maupun pelaku pendidikan tentang apa saja fasilitas wisata yang dapat menunjang wisata edukasi di tempat tersebut. Khususnya, jika objek wisata itu ditujukan sebagai tempat pendidikan bagi anak usia dini dan pendidikan dasar," jelas Sumarsana.

Editor: Nina Atmasari | dalam: Kulon Progo |

 

Read More

Ratusan Pemuda Bersihkan Tempat Ibadah

PENGASIH ( KRJogja.com)- Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan
dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengerahkan ratusan
pemuda dari lima kabupaten/ kota melakukan bhakti sosial (bhaksos)
membersihkan tempat ibadah di wilayah Kabupaten Kulonprogo. Kegiatan
tersebut sebagai bagian pembinaan peran serta pemuda dan pembangunan.

Menurut Ketua Forum Sarjana Pengerak Desa DIY Setiyo Purnomo, bhaksos
tahun ini difokuskan di Kulonprogo. Selama beberapa hari seratus
peserta menginap di Wisma Dharmais di Desa/ Kecamatan Pengasih untuk
mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari outbound, pramuka sampai
kegiatan-kegiatan pembangunan. "Kegiatan pembinaan merupakan salah
satu upaya memotivasi pemuda agar aktif dalam pembangunan. Khusus pada
Jumat (9/10) kegiatan bhaksos kami fokuskan membersihkan tempat ibadah
meliputi Masjid Taubat Terbah, Masjid Jami Driyan, Masjid Al Manar
Wonosidi, Majis di Kompleks Wisma Dharmais dan Gereja Kristen serta
Gereja Katolik," katanya, Jumat.

Gerakan bersih-bersih tempat ibadah merupakan upaya meningkatkan
kerukunan antarumat beragama. "Dalam pelaksanaan bhaksos peserta
dibagi enam kelompok, empat kelompok membersihkan masjid sisanya dua
kelompok bersih-bersih di gereja Kristen dan Katolik," terangnya
menambahkan pembagian kelompok tidak mendasar pada agama.

Selain membersihkan tempat ibadah, bhaksos yang melibatkan sejumlah
organisasi kepemudaan tersebut juga di melaksanakan droping air bersih
di Desa Tuksono Kecamatan Sentolo. "Kami juga akan membangun gardu dan
rumah budaya di Sewon dan Kemusuk, Argodadi, Sedayu Bantul," tuturnya.

Peserta, Amri Kristiani mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut.
Apalagi banyak peserta dari berbagai organisasi kepemudaan. "Selama
mengikuti kegiatan kami bisa bekerjasama dan diskusi berbagai hal.
Pengabdian masyarakat yang menyenangkan," katanya.(Rul)

Read More

Rencana Pembangunan Bandara Kulonprogo Abaikan PK Petani

Metrotvnews.com, Yogyakarta:Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo bersikukuh
melanjutkan tahapan prapembangunan Bandara Kulonprogo walaupun
mendapat tentangan dari warga. Hingga kini pihaknya masih menunggu
salinan putusan kasasi Izin Penetapan Lokasi (IPL) dari Mahkamah Agung
(MA) untuk bertindak.

"Kalau secara hukum sah (ada salinan putusan kasasi IPL dari MA) kita
tetap berjalan (proses tahapan prapembangunan bandara)," kata dia
melalui sambungan telepon di Yogyakarta, Kamis (8/10/2015).

Namun, ia tetap menghormati langkah hukum peninjauan kembali yang akan
dilakukan warga penolak pembangunan bandara yang tergabung dalam
kelompok Wahana Tri Tunggal (WTT) . "Mekanisme hukum yang ada kita
hormati dan ikuti mekanisme yang ada," katanya.

Ketika ditanyakan apakah langkah hukum yang akan dilakukan WTT akan
mengganggu proses prapembangunan bandara, Hasto menegaskan tidak.

"Kita akan tetap berjalan walaupun banyak pihak yang tidak setuju.
Masyarakat tidak setuju itu bukan harga mati. Mereka tidak setuju
karena banyak yang belum tahu terkait kepastian relokasi tanah dan
penggantian tanah dari tim appraisal tanah independen," katanya.

Sebelumnya Tim kuasa hukum WTT dari lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Yogayakarta Rizky Fatahillah mengatakan akan melakukan berbagai upaya
hukum, salah satunya peninjauan kembali (PK) pengabulan gugatan ILP
oleh Mahkamah Agung.

"Kami sedang menunggu salinan putusan kasasi dari MA. Setelah kami
pelajari, akan kami lakukan tindakan hukum serta politik untuk mencari
keadilan," kata dia.
(UWA)


Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com

Read More