Bupati Kulon Progo Bentuk Pasukan Khusus untuk Pengelolaan Sampah di Kota Wates

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk pasukan khusus untuk mengawasi ketertiban warganya dalam menjaga kebersihan.

Warga yang kepergok buang sampah sembarangan bakal diciduk.

Pasukan itu berupa satuan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) yang dibentuk khusus untuk memantau dan membina warga agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai atau tempat lain maupun membakar sampah secara serampangan.

Mereka juga ditugasi untuk mengawasi penjemputan sampah oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).


Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya dalam hal ini merekrut 30 orang untuk digabungkan dalam satuan Linmas tersebut meski pada masa awal ini lingkup wilayah kerjanya hanya seputaran Kota Wates saja.

Mereka ada di bawah komando Satpol PP dan digaji Rp75 ribu per hari yang terdiri atas upah pokok Rp50 ribu dan uang makan Rp25 ribu.

"Linmas ini dibentuk pada Januari 2019 ini untuk pengawasan masalah peredaran sampah,"jelas Hasto, Jumat (18/1/2019).


Dalam tugasnya, pasukan Linmas Sampah bisa langsung menegur warga yang kedapatan buang sampah sembarangan maupun menciduknya untuk dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang kemudian akan membina warga bersangkutan. (tribunjogja)
 

Read More

Pemkab Kulon Progo Kaji Ulang Rencana Pengenaan Tarif Retribusi Sampah

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memutuskan untuk mengkaji ulang retribusi pelayanan sampah untuk sektor rumah tangga.

Tarif yang semula direncanakan sebesar Rp 41.500 per bulan dipandang terlalu memberatkan masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo, Arief Prastowo mengatakan keputusan itu diambil setelah digelar pembahasan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 71/2017 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan bersama Wakil Bupati Sutedjo dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP).

Rencana tarif baru retribusi sampah rumah tangga itu dinilai memberatkan masyarakat apabila diterapkan dan saat ini telah menimbulkan polemik tersendiri.

Besarannya dimungkinkan bakal diturunkan dengan nilai yang logis.

"Pengkajian ulang ini jadi permintaan Wakil Bupati," kata Arief, Kamis (17/1).

Pihaknya juga akan mengkaki lebih jauh skema pengambilan sampah dengan adanya regulasi itu.


Mengingat, saat ini masyarakat menggunakan jasa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan bank sampah untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan belum masuk sistem tarif.

Biasanya masyarakat membayar iuran pemungutan sampah itu sebesar Rp20.000-25.000 per bulan.

Sedangkan pada sistem tarif merujuk pada Perbup tersebut, pengambilan sampah rumah tangga dilakukan DPUPKP sebagai pelaksana teknis melalui UPT Persampahan, Air Limbah, dan Pertamanan.

Halaman selanjutnya

Read More

Bupati Kulon Progo : Pekerja di Bandara NYIA Diprioritaskan Tenaga Kerja Lokal

TRIBUNJOGJA.COM / Singgih Wahyu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi meninjau proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon, Kulon Progo, Jumat (14/12/2018).


TRIBUNJOGJA.COM - Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengklaim, pihaknya akan lebih mengutamakan tenaga kerja lokal dibanding warga lain untuk mengisi beberapa posisi yang akan dibutuhkan pada pelaksanaan operasional NYIA nanti.

Hasto menyebut, lulusan yang paling banyak dibutuhkan di bandara baru nanti adalah mereka yang berijazah sekolah menengah, baik SMA maupun SMK.

"Persentase nya 80 persen itu dari SMA atau SMK, sarjana hanya beberapa saja," kata dia kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam kegiatan 'Pemberdayaan dan Kemandirian Desa di Era Revolusi Industri 4.0', Rabu (16/1/2019) di Auditorium Merapi, Fakultas Geografi UGM.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan pelatihan kepada sekitar 2085 warga untuk persiapan mengisi posisi pada bagian pramugari, aviation, ground handling, dan ticketing.

Ia juga memastikan, April minggu kedua 2019 mendatang, NYIA sudah bisa beroperasi secara terbatas. "Pengerjaan masih fokus pada terminal internasional, karena nantinya itu yang bakal dibuka lebih dulu," tambahnya.(tribunjogja)

Read More

Kulon Progo Kembangkan Kawasan Budidaya Beras Premium

Rabu, 16 Januari 2019 20:58

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Areal persawahan di Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan akan dikembangkan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai kawasan lahan budidaya beras premium.

Luasannya mencapai 200 hektare.

Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo, Tri Hidayatun mengatakan rencana tersebut akan dikerjasamakan dengan Lembaga Sertifikat Organik (LSO) sehingga kelompok tani bisa menanam padi secara organik.


Saat ini, dari 200 hektare lahan tersebut, sekitar 51 hektare di antaranya sudah diterapkan pertanian organik.

"Pengembangan kawasan beras premium ini sebagai upaya modernisasi sektor pertanian,"kata Tri Hidayatun, Rabu (16/1/2019).


Pihaknya juga memberikan bantuan berupa benih sebanyak 25 kilogram per hektare beserta pupuk organik untuk memperbaiki tanah dan meningkatkan produksi.

Pada tahun ini pula disalurkan bantuan alat penjaring air untuk mengurangi bahan-bahan kimia.

Selain itu, nantinya ada perlakukan budidaya organik secara khusus.

Pengawalan oleh LSO nantinya akan dilakukan sejak awal masa pengolahan tanah hingga panen dan dimulai pada 2019 ini.

"Modernisasi alat pertanian juga kami upayakan untuk meningkatkan nilai jual produk pertanian,"kata Tri.

Camat Nanggulan, Duana Heru berharap pengembangan kawasan lahan pertanian organik itu mampu meningkatkan taraf hidup petani seiring naiknya nilai jual produk organik.

Ia menyebut, dari sekitar 219 hektare total luasan lahan sawah di Nanggulan hanya 200 hektare lahan untuk pertanian organik tersebut dan sudah dirintis sejak 2013 dan kini seluas 51 hektare.

Produktivitas padi organik di lahan tersebut rata-rata 11,078 ton per hektare gabah kering panen (gkp) atau sekitar 9,4 ton gabah kering giling (gkg) per hektare.

"Kami berusaha keras mengajak petani beralih ke padi organik,"jelasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: ing
Editor: Ari Nugroho

Read More

Tak Kunjung Bangun Pabrik, Pemkab Kulon Progo Ancam Cabut Izin Investor

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meminta para investor yang sudah mengantongi perizinan dan lahan untuk segera membangun pabrik dan memulai usahanya.

Jika sampai tahun ini usaha tidak kunjung teralisasi, segala perizinannya terancam dicabut.

Diketahui, ada 13 investor pada sektor industri strategis yang hendak mendirikan usahanya di Kulon Progo.

Meliputi bidang usaha restoran, rumah sakit, kosmetik, tekstil, garmen, hotel. perumahan, rest area, peternakan, pengolahan limbah, industri obat, dan pengelolaan kawasan industri.

Kebanyakan investor tersebut sudah melakukan pembebasan lahan seluas lebih dari 1 hektare dan telah mengurus perizinan.

Sekretaris Daerah Kulon Progo, Asungkara mengatakan pihaknya telah memanggil ke-13 investor tersebut di pertengahan Desember 2018 lalu meski hanya sebagiannya saja yang hadir.

Pertemuan itu untuk mengonfirmasi permasalahan yang dihadapi.


Apalagi, para investor itu sudah membebaskan lahan sejak sekitar 3 tahun lalu namun hingga kini belum juga merealisasikan usahanya.

 Pemkab Kulon Progo dalam hal ini berharap semua kegiatan usaha dari investor tersebut bisa segera dijalankan.

"Jika sampai 2019 pabriknya belum berdiri, kami akan evaluasi perizinan yang sudah diterbitkan dan bisa kami cabut,"kata Astungkara, Selasa (15/1/2019).

Read More

BPBD Kulon Progo Kaji Dua Titik Potensi Longsor

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Kajian terhadap potensi ancaman tanah longsor akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun ini.

Ada dua titik wilayah di kawasan perbukitan Menoreh yang bakal dikaji bersama Fakultas Geologi UGM.

Yakni, di Pedukuhan Klepu, Desa Banjararym, Kecamatan Kalibawang serta Soropati, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap.

Potensi tanah longsor di Dusun Klepu mengancam 13 rumah warga sedangkan hasil mitigasi awal di Dusun Soropati terdapat retakan tanah yang mengancam tiga rukun tetangga (RT) dengan perkiraan warga terdampak sebanyak 162 orang.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo, Hepy Eko Nugroho mengatakan kajian mendesak dilakukan berdasarkan potensi ancaman yang mungkin ditimbulkannya.

"Dari kajian itu diharapkan bisa diperoleh petunjuk penanganannya," kata Hepy, Selasa (15/1/2019).

Dicontohkannya, pada titik Klepu berdasarkan mitigasi awal terdapat retakan-retakan dalam tanah yang muncul di 2016.


Namun, retakan itu tidak berlanjut karena hanya pergeseran biasa.

Satu rumah kemudian direlokasi secara mandiri berdasarkan rekomendasi yang diberikan tim.

Dilakukan juga pengurukan retakan dan pembuatan saluran drainase.

Pada awal 2017 kajian juga dilakukan di Dusun Jeruk, Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh.

Saat itu, ada relokasi tujuh rumah dengan anggaran bedah rumah dan dana CSR.

Dipasang pula perangkat peringatan dini. Sedangkan di 2018, kajian dilakukan untuk Ngrancah, Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo di mana terdapat retakan tanah yang mengancam 14 rumah meski kemudian tidak direlokasi.

Baca: Bencana Tanah Longsor Kembali Terjang Sukabumi, Seorang Anak Dilaporkan Tewas

"Hasil kajian, drainasenya buruk dan banyak terdapat kolam yang kemudian direkomendasikan ditutup karena berpotensi menimbulkan kejenuhan air. Saat ini sudah ditutup dan tidak ada pergerakan tanah lagi namun tetap kami pantau," kata Hepy.

Terkait wilayah dengan potensi rawan tanah longsor, BPBD Kulon Progo telah membentuk membentuk forum warga tangguh bencana.

Ini sebagai upaya menumbuhkan kesiapan warga jika sewaktu-waktu bencana terjadi sekaligus menguatkan rantai koordinasi dengan petugas kebencanaan.

"Menyelamatkann nyawa, jauh lebih utama," kata Hepy.

Anggota Komisi III DPRD Kulon Progo, Sugianto meminta BPBD tetap memantau kondisi wilayah dengan potensi ancaman tanah longsor cukup tinggi.

Pihaknya tak menginginkan ada korban jiwa jika longsor terjadi.(TRIBUNJOGJA.COM)

Read More

Warga Miskin Kulon Progo Tetap Terlindungi Jaminan Kesehatan

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - DPRD Kulon Progo meminta Dinas Kesehatan setempat merevisi surat edarannya terkait skema baru pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mulai Februari 2019 ini.

Legislatif menilai surat edaran itu berpotensi menimbulkan mispersepsi di tengah masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo, Sihabudin mengatakan surat edaran itu secara sepintas menimbulkan kesan ditiadakannya jaminan kesehatan sama sekali bagi warga golongan miskin atau kurang mampu.

Padahal, kelompok masyarakat itu masih terjamin sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah dari APBD yang hingga 2018 kemarin jumlahnya mencapai 36.600 orang.

Bahkan, pada 2019 ini kuotanya ditambah 18.000 orang.

"Kami minta direvisi dan bahasanya diperhalus agar tidak ada persepsi berbeda dari masyarakat," kata Sihabudin seusai koordinasi dengan Dinkes Kulon Progo, Senin (14/1/2019) di gedung dewan.

Seperti diketahui, Presiden mengeluarkan kebijakan penghapusan anggaran jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) bagi warga miskin.


Anggaran daerah yang semula digunakan untuk Jamkesda dipindahkan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

Saat ini, Pemkab Kulon Progo membayarkan premi iuran tiap warga miskin sebesar Rp23.500 per bulan.

DPRD Kulon Progo menegaskan bahwa warga miskin tetap terjamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kuota saat ini sudah mencapai 50 persen warga miskin dan akan ditambah lagi dengan membesarnya kuota PBI.

Sihabudin menjelaskan, warga miskin masih bisa meminta pelayanan jaminan kesehatan sosial dengan meminta pengantar dari desa dan akan direkomendasi ke Dinas Sosial.

"Warga yang tergolong mampu kami berharap kesadarannya untuk ikut program BPJS secara mandiri," kata Sihabudin.

Wakil Ketua DPRD Kulon Progo, Ponimin Budi Hartono mengatakan kuota PBI pada 2019 ini sangat cukup dan bahkan melebihi data kemiskinan setempat.

Ia memastikan bahwa seluruh warga miskin akan tetap terlayani kesejahteraan kesehatannya.

Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Bambang Haryatno mengatakan bahwa pelayanan Jamkesda mulai Februari 2019 hanya berlaku bagi penduduk miskin yang sudah didaftarkan ke dalam kepesertaan program BPJS Kesehatan sebagai peserta PBI daerah.

Warga miskin yang belum masuk dalam kesepertaan itu juga akan didaftarkan.

"Namun, bila tidak masuk kriteria miskin akan kiami rekomendasikan ke Dinas Sosial untuk penjaminan melalui bantuan Jamkesos. Hanya saja, subsidinya tidak bersifat full (total) melainkan hanya sebagian saja,"kata Bambang.(TRIBUNJOGJA.COM)

Read More

Kulon Progo Diintai Tusnami 15 Meter di Bibir Pantai, Bandara NYIA Wajib Punya Benteng Tsunami

Bisnis.com, YOGYAKARTA – Perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko mengingatkan ada kepastian tsunami barrier atau infrastruktur penghalang tsunami di New Yogyakarta International Airport (NYIA) untuk mengantisipasi potensi bencana itu dengan ketinggian 10-15 meter di bibir pantai Kulon Progo.

Widjo dalam diskusi panel dengan tema Masa Depan Mitigasi Bencana Tsunami di Indonesia di Yogyakarta, Senin (14/1/2019), mengatakan potensi tsunami dengan tinggi gelombang 10-15 meter di bibir pantai yang berjarak 300 meter dari area landas pacu NYIA diasumsikan apabila terjadi gempa megathrust mencapai 8,5-9 skala ricter (SR).

"Kalau kita sudah mengetahui potensi ini, ini menjadi satu masukan penting untuk saat ini maupun ke depan terkait pembangunan yang ada di sana," katanya, Senin (14/1/2019), seperti dilaporkan Antara.

Menurut dia, titik potensi gempa megathrust di selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur paling memungkinkan membawa dampak tsunami hingga 10-15 meter di bibir pantai Kulon Progo. Dengan gelombang tsunami di bibir pantai setinggi itu sangat memungkinkan menenggelamkan daratan di kawasan bandara NYIA tergantung kondisi tutupan lahan dan kemiringan lahan di kawasan itu.

Selain itu, Widjo menjelaskan berdasarkan kajian yang sedang dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengindikasikan bahwa tsunami purba atau tsunami masal lalu pernah terjadi di panjang sebaran diperkirakan mencapai 1.000 kilometer mulai Jawa Barat hingga Pulau Bali. Gelombang tsunami itu dipicu oleh gempa besar dengan magnitude 8,5 sampai 9 SR.

"Tsunami masa lalu atau tsunami purba itu nyata, jaraknya katakanlah untuk sedimen tsunami itu 1,5 kilometer dari pinggir pantai," kata dia.

Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata Kemenko Kemaritiman Rahman Hidayat mengatakan instruksi mengenai pembangunan infrastruktur penghalang tsunami di NYIA sejatinya telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 98 Tahun 2017.

Dalam Pasal 16 huruf e telah disebutkan bahwa Gubernur DIY, Bupati Kulon Progo, serta Bupati Purworejo sesuai kewenangannya agar melakukan pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana tsunami dan penghalang tsunami (tsunami barrier).

"Memang secara spesifik mitigasi itu di mintakan peran Pemda DIY, kabupaten Kulon Progo, atau Purworejo khusus untuk peringatan dini dan barrier, artinya peran Pemda harus ada, tidak semata-mata peran pusat," kata dia.

Bangunan Tahan Tsunami

Sementara itu, PT Angakasa Pura (AP) 1 selaku pengembang dalam proyek NYIA, menurut Rahman, menyatakan bahwa dalam kawasan lahan bandara khususnya yang mereka kelola dengan luas 587,3 hektar telah didesain tahan gempa dan tsunami.

"Mungkin bagaimana dengan implementasi di lapangan ya perlu kita sama-sama cek karena ini kan pembangunan sedang berlangsung," kata Rahman.

Sebelumnya, Project Manager Pembangunan NYIA PT Angkasa Pura (AP) I, Taochid Purnama Hadi menyatakan PT AP 1 telah merancang NYIA di Kabupaten Kulon Progo mampu bertahan terhadap gempa berkekuatan hingga 8,8 Skala Richter. Selain itu, bandara akan tatap kokoh meski diterjang gelombang tsunami setinggi empat meter.

"NYIA dirancang tahan gempa dan tsunami. Kami merancang konsep gedung terminalnya adalah 'green building' dan dirancang tahan gempa maupun tsunami," kata Taochid.

Ia mengatakan landas pacu dibuat dalam ketinggian bidang empat meter di atas permukaan laut serta lokasinya berada pada jarak 400 meter dari bibir pantai. Kemudian, terminal jaraknya satu kilometer dari landasan pacu, sehingga ada jeda waktu penyelamatan diri, bila ada kemungkinan terburuk terjadi gempa maupun tsunami.

"Kami sudah membahas panjang lebar terkait risiko bencana itu dengan para pakar dan akademisi serta ahli bidang terkait dari Jepang untuk membuat simulasi gempa dan tsunami di bandara baru. Kami juga konsultasi dengan BMKG pusat soal potensi-potensi ancaman tsunami dan karakteristiknya," kata dia.

Sumber : Antara

Editor : Sutarno 

Copyright © 2019 by Bisnis Indonesia. Proudly powered by Sibertama
 

Read More

Harga Cabai Di Demak Stabil, Produksi di Kulon Progo Meningkat

Jakarta - Direktur Pemasaran dan Pengolahan Hasil Hortikultura, Ditjen Hortikultura, Kementerian Pertanian, Yasid Taufik memastikan tidak ada gejolak harga cabai merah dan cabai rawit di daerah Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sebaliknya, harga cabai di sana cendrung stabil.

"Saya dapat informasi langsung dari petugas PIP (pelayanan informasi pasar) Demak, Pak Sugeng Lestari yang menyatakan bahwa harga cabai di Kabupaten Demak tidak ada anjlok seperti yang diberitakan," kata Yasid, Sabtu (12/1).

Menurut Yasid, tidak naiknya harga cabai karena selama ini pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan permintaan, termasuk tidak melakukan impor cabai seperti yang banyak diberitakan. Kementan, kata dia, tidak merekomendasikan impor cabai, sebagaimana yang menjadi acuan impor dari pada Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

"Iya benar, untuk cabai segar tidak ada impor. Sebab kita tidak mengeluarkan RIPH untuk cabai. Jadi dari mana dasarnya harga turun. Memurut info yang saya dapat harga petani saat ini justru lumayan bagus," katanya.

Yasid menjelaskan, untuk harga cabai saat ini masih dalam kondisi normal, yakni berkisar di angka 12.000 hingga 14.000. Sedangkan untuk harga cabai rawit masih di angka normal yakni 19 ribu hingga 20 ribu. "Itu harga normal," katanya.

Sebelumnya beredar informasi adanya ratusan petani menggelar aksi buang puluhan kilogram cabai merah ke jalan raya akibat anjloknya harga komuditas cabai. Mereka melakukan aksi tersebut karena diberitakan membanjirnya impor cabai dari Philipina dan Thailand.

Mengenai hal ini, Yasid mengaku belum mengetahui adanya protes dari sejumlah petani. Jikapun ada, kata Yasid, aksi tersebut benar-benar tak masuk akal karena harga cabai di sana masih dalam kategori bagus dan normal.

"Terus terang saya belum dapat informasinya. Tapi setelah saya tanyakan sama Pak Sugeng, beliau bilang malah tidak tahu ada aksi massa petani karena harga aman-aman saja," katanya.

Sementara itu, dari wilayah Kulon Progo produksi cabai meningkat tajam bahkan sampai mendokrak realisasi produksi cabai di sana hingga 25.362 ton atau 225,82 persen dari target 11.231 ton.

"Produksi cabai pada 2018 di luar prediksi kami. Saat itu ada beberapa kelompok tani lahan pantai mengajukan permohonan bantuan traktor roda empat. Kementan memberikan bantuan delapan unit, hasilnya langsung dapat dilihat, yakni produksi cabai naik 225,82 persen," kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Bambang di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Dikatakan Bambang, dengan adanya bantuan tersebut, petani mampu mengolah lahan marginal menjadi lahan yang produktif untuk ditanami cabai.

"Kami akan mengidentifikasi kembali lahan marginal yang bisa dimanfaatkan untuk ditanami cabai, seperti di Kecamatan Panjatan. Kami optimistis produksi cabai di Kulon Progo akan meningkat seiring modernisasi alat mesin pertanian hingga pemilihan benih yang cocok," tukasnya.

© Copyright 2016 - 2018 Industry.co.id. All Right Reserved

Read More

Dua Sekolah Dasar di Kulon Progo Terdampak Proyek Nasional, Regrouping jadi Pilihan Terakhir

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membuka wacana kemungkinan dilakukannya regrouping (penggabungan) dua sekolah dasar di Temon yang terdampak proyek strategis nasional.

Namun begitu, aspirasi masyarakat akan tetap jadi pertimbangan.

Kedua sekolah tersebut yakni SD Negeri 3 Glagah terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) dan SDN 1 Glagah yang dimungkinkan bakal terdampak pelebaran jalan untuk pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

Gedung baru SDN 3 Glagah saat ini sudah dibangun di areal kompleks perumahan relokasi warga terdampak NYIA dan segera ditempati.



Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo, Suharyono mengatakan regrouping sudah dipikirkan pemerintah sebagai alternatif terakhir jika tidak ada upaya lain yang bisa diambil.

Yakni, menggabungkan kegiatan belajar mengajar dua sekolah itu di gedung baru SDN 3 Glagah karena kapasitasnya cukup memadai.

Namun, ia menegaskan bahwa regrouping merupakan opsi terakhir mengingat kebutuhan warga bisa berbeda-beda dan sebagiannya mungkin menginginkan tetap dipertahankan di lokasi saat ini.

"Wacana regrouping belum menjadi rencana strategis. Selain belum ada kepastian sejauh mana pelebaran jalan itu berdampak pada sekolah, penggabungan kan juga tidak mudah. Koordinasinya panjang dan tidak semudah yang dibayangkan," kata Suharyono, Minggu (6/1/2019).

Dalam hal ini, pihaknya memang belum menerima pemberitahuan resmi terkait rencana pelebaran jalan yang jadi bagian dari program nasional tersebut dan kemungkinan memakan sebagian gedung SDN 1 Glagah.

Setelah ada informasi resmi, Disdikpora baru akan menyusun langkah untuk menyesuaikannya dengan program pemerintah. Terutama dengan menjaring aspirasi dari wali murid dan masyarakat terlebih dulu. (tribunjogja)

Read More