PKS Resmi Merapat Incumbent

Harianjogja.com, WATES-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan bakal calon Hasto Wardoyo dan Sutedjo di Hotel King, Wates, Kulonprogo, Senin (5/9). Dengan demikian, jumlah partai yang telah mendukung pasangan incumbent tersebut semakin banyak. Namun, PKS tidak ingin disebut hanya cari aman dengan merapat ke koalisi yang awalnya terjalin antara PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

 

Wakil Ketua Koordinator Wilayah Dakwah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Setiaji Heri Saputra mengungkapkan pernyataan tersebut usai acara deklarasi, Senin petang. Dia menegaskan, ada beberapa pertimbangan yang menjadi alasan mereka menjatuhkan pilihan kepada pasangan incumbent yang bukan termasuk kader PKS.

Setiaji mengatakan, DPP PKS telah menerima dan menimbang masukan dari pengurus di tingkat Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW). Mereka juga menjaring aspirasi dari seluruh kader, rata-rata memberikan tanggapan positif bagi Hasto dan Sutedjo. Rekomendasi untuk keduanya kemudian diterbitkan sejak dua pekan lalu. Dia berharap, keputusan tersebut dapat ditindaklanjuti dan mendatang dukungan dari seluruh jajaran pengurus dan kader.

Paska deklarasi pasangan Hasto dan Sutedjo oleh PDI Perjuangan bersama PAN pada awal Agustus lalu, langkah serupa diikuti Partai Golkar pada pekan berikutnya. Pasangan itu seakan di atas angin karena beberapa partai lain juga dikabarkan segera memberikan dukungan. Menanggapi hal itu, Setiaji menyatakan PKS tidak cuma sedang mengikuti arus. Rekomendasi bahkan sebenarnya bisa jatuh kepada orang lain apabila hasil internal partai tidak menghendaki incumbent. "Kalau memang dia bagus dari sisi elektabilitas tapi hasil laporan kami tidak baik, kami tidak akan merekomendasikan," ujar Setiaji.

 

Ketua DPW PKS DIY, Muhammad Darul Falah mengatakan ada tiga pertimbangan utama yang membuat rekomendasi jatuh pada Hasto dan Sutedjo. Pertama, kepemimpinan dan kinerja keduanya dianggap baik selama lima tahun belakangan. Kerja sama dengan PKS pun terjalin baik meski partai itu tidak memberikan dukungan politik pada Pilkada 2011 lalu. Aspirasi sebagian besar kader dan simpatisan PKS juga disebut menginginkan incumbent kembali maju. "Ini juga hasil musyawarah kepengurusan berjenjang hingga tingkat pusat," ucap dia.

Editor: Sumadiyono |

Read More

Warga Penggarap PA Ground Minta Bagian Kompensasi

KULONPROGO – Warga penggarap lahan Paku Alam Ground (PAG) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penggarap Lahan Pesisir (FKPLP) mendatangi Gedung Pemkab Kulonprogo, kemarin (1/9). Mereka menggelar aksi menuntut kompensasi ganti rugi lahan Bandara Temon.

Menyertakan sejumlah atribut berisi tuntutan, mereka juga menggelar orasi dengan penjagaan aparat kepolisan. Sejumlah perwakilan penggarap dipersilakan masuk dan bertemu Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Astungkoro untuk berdiskusi.

Ketua FKPLP Sumantoyo mengatakan, ganti rugi yang akan diterima Puro Pakualaman dengan nilai miliaran rupiah itu merupakan dampak hasil pengolahan lahan oleh para penggarap. Selama ini penggarap mengembangkan tanah PAG yang sebelumnya tidak produktif.

"Nilai produksi tanah yang kemudian naik inilah kemudian menjadi dasar tim appraisal memberikan ganti rugi pada Puro Pakualaman. Jadi sudah sepatutnya kami mendapatkan kompensasi," kata Sumantoyo.

Jika lahan PAG dibiarkan tidak tergarap, maka tidak mungkin Puro Pakualaman akan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 727 miliar. Sementara Kadipaten Puro Pakualaman selama ini hanya membiarkan lahan tersebut begitu saja.

Menurut Sumantoyo, jika tidak diolah lahan PAG di kawasan pesisir hanya berkisar Rp 150.000 per meter persegi. Sementara ketika sudah diolah harga lahannya naik menjadi berkisar Rp 450.000 per meter persegi.

"Tercatat, ada sekitar 855 penggarap yang mengerjakan PAG. Keseluruhannya merupakan warga Desa Glagah, Palihan, Sindutan, dan Jangkaran Kecamatan Temon. Kami minta kompensasi setengah atau sepertiga dari nilai ganti rugi lahan. Kami berharap sebelum 14 September atau saat pembayaran dilakukan kepastian itu sudah ada," kata Sumantoyo.

Astungkoro mengatakan aspirasi warga akan diteruskan ke Puro Pakualaman. Pejabat Bupati Kulonprogo Budi Antono juga sudah mengagendakan pertemuan lebih lanjut untuk memediasi keinginan warga.

"Beragam alasan yang sudah dipaparkan warga penggarap ini akan kami sampaikan ke Puro Pakualaman. Namun keputusan berapa nilai kompensasi sepenuhnya itu menjadi hak Puro Pakualaman," kata Astungkoro. (tom/iwa/ong)

Read More

Lapangan Giriyono Jadi Parkiran Pengunjung Kalibiru

 

KULONPROGO – Lapangan Girinyono, Sendangsari, Pengasih menjadi tempat parkir pengunjung Kalibiru. Perubahan fungsi itu dikeluhkan warga karena tanpa sosialisasi.

Tokoh masyarakat Girinyono, Sukardi mengatakan warga tidak pernah diajak berembuk. Sebagian warga yang menamakan dirinya Pokdarwis Pro Menoreh melakukan langkah tanpa izin warga lain.

"Aktivitas warga terganggu. Warga sepakat, fungsi lapangan dikembalikan seperti semula," tegas Sukardi.

Persoalan ini sempat diklarifikasi ke Kepala Dukuh Girinyono, Sabar, namun nihil. Senin (22/8), warga kembali melakukan pertemuan membahas penggunaan lapangan.

"Intinya warga menolak, karena mengganggu aktivitas olahraga, merusak struktur tana lapang, meresahkan masyarakat dan menghilangkan fungsi lapangan," kata Sukardi.

Warga membuat surat penolakan ke Camat. ''Kami kirimkan pula ke Koramil, Polsek Girimulyo. Namun belum ada tindak lanjutnya," keluh Sukardi.

Salah seorang wisatawan, Jarwan menyatakan, cara menarik wisatawan kurang tepat. Pengunjung ditakut-takuti dengan kondisi medan dan jalur yang sempit dan rawan kecelakaan. Disarankan menggunakan parkir di lapangan tersebut.

"Padahal, namanya wisatawan itu akan lebih puas sampai di atas membawa kendaraan sendiri. Seharusnya jangan seperti itu. Bagi mereka itu keuntungan, tetapi bagi kami justru terganggu karena ditakut-takuti," kata wisatawan asal Jogjakarta itu.

Bendahara Pokdarwis Pro Menoreh Karadiman mengatakan, sudah berkoordinasi dengan warga. Aktivitas mereka dimulai pukul 10.00 saat siswa usai olahraga, sore hari sebelum dipakai sepakbola.

Kepala Dinas Parpora Kulonprogo Krissutanto mengatakan, pihaknya tidak berwenang untuk menyelesaikan permasalah antar warga tersebut. Masalah yang muncul itu harus dikoordinasi dengan Camat Pengasih dan Kokap. (tom/iwa/ong)

Read More

Diserang Ulat Daun, Petani Brambang Merugi

 

KULONPROGO – Petani bawang merah (brambang) di Desa Demangrejo dan Sri Kayanganan, Kecamatan Sentolo, Kulonprogo mengeluhkan serangan hama ulat daun. Jika tidak tertangani, petani terancam gagal panen.

''Serangan ulat daun selalu terjadi setiap musim tanam. Sulit dibasmi karena berlindung di sela-sela daun, jika terserang daun memutih, pupus dan mati,'' kata Tujiyo, 45, petani bawang merah warga Pedukuhan Belik, Demangrejo, Sentolo, kemarin (31/8).

Serangan hama harus diantisipasi agar tidak meluas. Petani juga harus rajin melakukan penyemprotan pestisida. Selain itu juga mencari ulat secara manual dengan tangan.

"Harus disemprot secara rutin pagi dan siang, karena ulat sering berlindung di daun bawang. Dua tahun lalu, serangan hama ini membuat saya gagal panen, ulatnya banyak sekali dan sulit dibasmi," kata Tujiyo.

Petani lain, Samidi mengatakan, hama ulat daun berasal dari kupu-kupu. Selain ulat daun, ada lagi jenis ulat grayak yang menyerang saat tanaman bawang merah mendekati panen.

"Ulat Grayak beda lagi, bentuknya lebih besar dan pendek. Dia tidak hanya memakan daun tetapi juga memakan pokok, menggerek batang hingga habis, setelah makan bersembunyi ke tanah, ulat ini juga sulit dibasmi," kata Samidi.

Marnijah, 60, warga pedukuhan Kijan, Demangrejo, Sentolo mengungkapkan, petani biasa menanam bawang merah saat musim kemarau atau Musim Tanam (MT) III. Produksi bawang merang di Sri Kayangan dan Demangrejo memang sudah cukup dikenal kualitasnya.

"Saya memiliki lahan seluas 1.400 meter persegi, saya tanami 165 ribu bibit bawang merah lokal. Saat ini umurnya sudah 20 hari, panen kalau usianya sudah 60 hari-65 hari," ungkapnya.

Rata-rata petani bawang di Sri Kayangan dan Demangrejo membuat benih sendiri. Caranya, tidak semua hasil panen dijual, sebagian dipilih yang kualitasnya bagus. Setelah disimpan tiga bulan lalu disemai, kemudian baru ditanam.

Saingan terbesar petani bawang merah di Kulonprogo yakni petani bawang merah di Brebes, Tegal, Nganjuk dan Probolinggo.

"Harganya relatif stabil kalau pas bagus bisa mencapai Rp 40 ribu-Rp 50 ribu per kilogram. Tidak jarang pedagang dari luar daerah datang menebas bawang merah ke Kulonprogo. Kualitas bawang kami sudah lama diakui pasar," kata Marnijah. (tom/iwa/ong)

  

Read More

Soal Traktor Mangkrak, Ini Kata Kepala Dispertahut

 

Harianjogja.com, KULONPROGO — Bantuan traktor roda empat dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementeriaan Pertanian untuk Kelompok Tani Subur Raharjo, Girinyono, Sendang Sari, Pengasih mangkrak. Padahal bantuan yang bersumber dari APBN 2015 tersebut telah disalurkan sejak Februari 2015 silam bersamaan dengan empat pompa air.

 

Kepala Dinas Pertanian Kehutanan  (Dispertahut) Kulonprogo, Bambang Tri Budi membenarkan alat pertanian tersebut merupakan bantuan dari pusat yang telah dibagikan ke sejumlah kelompok tani.

"Masalahnya karena belum dirakit jadi belum dimanfaatkan,"jelasnya, Jumat (2/9/2016)

Menurut dia, sebenarnya kesepakatan dengan perusahaaan penyedia alat seharusnya alat sudah harus siap dipakai.

Dia mengatakan akan berkomunikasi dengan perusahaan terkait untuk merakit traktor tersebut. Selain itu, jika memang alat traktor tersebut tidak sesuai dengan kondisi lahan maka alat tersebut akan diambil alih dan disalurkan ke kelompok lainnya yang membutuhkan.

Dispertahut Kulonprogo sendiri memberlakukan teguran secara berkala sebanyak tiga kali bagi kelompok tani yang tidak memanfaatkan bantuan alat pertanian yang diberikan. Apabila tidak digunakan maka pemerintah berhak mengambil kembali bantuan tersebut.

"Tidak masalah diambil daripada alatnya tidak berfungsi,"ujarnya.

Editor: Mediani Dyah Natalia |

Read More

2 Objek Wisata Mangrove Ada 3 Pengelola, Bisa Timbul Konflik

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pengelolaan objek wisata mangrove di Desa Jangkaran, Temon diharapkan dapat disatukan. Hal ini dirasa penting guna menghindari gesekan kepentingan yang menghasilkan konflik internal warga Kulonprogo.

 

Hal tersebut dinyatakan oleh Akhid Nuryati, Ketua DPRD Kulonprogo pasca pertemuan dengan sejumlah SKPD, Kamis (1/9/2016). Menurutnya, selama ini terdapat 2 objek wisata serupa di desa tersebut yakni Pasir Mendhit dan Pasir Kadilangu. Dari 2 lokasi wisata ini, terdapat 3 kelompok pengelola objek wisata yang terpisah.

"Kurang bagus karena bisa menghasilkan konflik, sebaiknya disatukan," jelasnya.

Ia juga berharap agar perangkat desa tersebut mengakomodasi hal tersebut. Penyatuan sejumlah kelompok pengelola ini juga masih bisa didiskusikan untuk mendapatkan format yang paling sesuai.

 

Setelah itu, Akhid menilai bahwa koordinasi berikutnya bisa dilakukan dengan Desa Jogoboyo, Purworejo Jawa Tengah mengenai pungutan di jalan masuk objek wisata.

Selain gagasan membeli lahan sebagai jalur masuk ke desa paling ujung Kulonprogo ini, pembangunan jembatan juga bisa menjadi alternatif jangka panjang.

Camat Temon, Joko Prasetya mengatakan bahwa ia akan segera mengumpulkan sejumlah pihak terkait pada pekan ini. Namun, ia membenarkan bahwa pengelolaan terpusat akan menjadi solusi yang baik bagi kedua objek wisata yang serupa ini. "Saya akan koordinasi dulu, dengan pengelola, perangkat desa," ujarnya.

Editor: Nina Atmasari | 

Read More

Pertanian Kulonprogo mendapatkan dukungan dari Kodim setempat

Harianjogja.com, KULONPROGO-Kodim 0731/Kulonprogo menyediakan fasilitas alat dan mesin pertanian (alsitan) untuk membantu petani mengolah lahannya. Alat tersebut tidak disewakan, meski ada biaya perawatan yang perlu diberikan petani saat meminjamnya.

Alsitan yang bisa diakses oleh petani Kulonprogo antara lain 17 traktor roda dua, dua traktor roda empat, dan 14 mesin pompa air. Komandan Kodim 0731/Kulonprogo, Letkol Arm Teguh Tri Prihanto Usman mengatakan, petani hanya perlu mengajukan surat permohonan pemakaian melalui babinsa di wilayah masing-masing.

Sebagai antisipasi adanya penyalahgunan, surat tersebut juga mesti dilampiri fotokopi pengukuran kelompok tani dan identitas ketua kelompok. "Kalau ada yang membutuhkan, silakan diajukan," kata Teguh, Rabu (31/8/2016).

Teguh lalu menegaskan, tidak ada biaya sewa yang dibebankan kepada petani. Namun, ada kompensasi berupaya biaya perawatan yang diklaim tidak memberatkan petani. Menurutnya, biaya perawatan dibutuhkan agar layanan tersebut bisa dilakukan secara berkelanjutan. Alsistan juga perlu dirawat agar awet dan dapat dimanfaatkan lebih lama.

"Ini fungsinya untuk membantu jadi tidak dibuat memberatkan. Kalau di luar dia perlu sewa dengan biaya Rp1.000, biaya perawatan kami paling cuma Rp500," ujar dia.

Teguh menambahkan, layanan peminjaman alsistan telah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Sejauh ini, ada sejumlah kelompok tani yang telah mengaksesnya, yaitu dari wilayah Kalibawang, Nanggulan, Lendah, Galur, dan Panjatan. Petani bahkan bisa meminta bantuan babinsa untuk membantu proses pengolahan lahan pertanian kelompok.

Sebelumnya, Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Kabupaten Kulonprogo menyatakan ada kekurangan alat pertanian berupa traktor hingga mencapai 231 unit. Kepala Dispertahut Kulonprogo, Bambang Tri Budi Harsono menilai kondisi itu dapat mengganggu efektivitas pengolahan lahan pertanian.

Idealnya, satu unit traktor dibutuhkan untuk mengolah lahan pertanian seluas 10 hektare (ha). Kulonprogo sendiri membutuhkan setidaknya 1.030 unit traktor karena luas pertaniannya diketahui mencapai sekitar 10.300 ha.

Namun, jumlahnya kini baru mencapai 799 unit. Beberapa diantaranya juga sudah dalam kondisi hampir rusak sehingga sering mogok saat dipakai untuk membajak sawah. Menurutnya, bantuan alsistan yang dari selain pemerintah jelas bermanfaat bagi petani.

Editor: Nina Atmasari |

Read More

WASPADA VIRUS ZIKA Pemkab Kulonprogo Galakkan Gerakan PSN

Harianjogja.com, KULONPROGO – Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo, mengimbau petugas kesehatan dan masyarakat mewaspadai merebaknya virus zika yang sedang menyebar di Singapura.

 

Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Kulonprogo Baning Rahayujati seperti dikutip Antara, Kamis (1/9/2016), mengatakan kewaspadaan terhadap virus zika seperti halnya kewaspadaan kewaspadaan terhadap penyakit demam berdarah dengue (DBD).

"Virus Zika juga ditularkan melalui gigitan nyamuk aedes, dapat dalam jenis aedes aegypti untuk daerah tropis. Yang berisiko terinfeksi virus zika adalah siapapun yang tinggal atau mengunjungi area yang diketahui terdapat virus zika memiliki risiko untuk terinfeksi termasuk ibu hamil," kata Baning.

Ia mengatakan gejala penyakit virus zika juga mirip dengan penyakit demam berdarah yaitu demam, kulit berbintik merah, sakit kepala, nyeri sendi, nyeri otot, sakit kepala, kelemahan dan terjadi peradangan konjungtiva.

 

Dengan demikian, langkah pencegahan yang perlu dilakukan adalah menghindari kontak dengan nyamuk, melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) menguras dan menutup tempat penampungan air, serta memanfaatkan atau melakukan daur ulang barang bekas.

Ditambah dengan melakukan kegiatan pencegahan lain seperti menabur bubuk larvasida, menggunakan kelambu saat tidur, menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk.

Selanjutnya, Baning berpesan untuk tidak resah secara berlebihan demikian juga pada saat memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

"Penyakit ini kerap kali sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan pengobatan medis. Pada kondisi tubuh yang baik penyakit ini dapat pulih dalam tempo 7-12 hari," kata dia.

Editor: Sumadiyono 

Read More

AP 1 Siap Terima Keputusan Pengadilan, Warga Diharapkan Juga Kooperatif

Harianjogja.com, JOGJA — Terkait gugatan warga terdampak Bandara Kulonprogo atau New Yogyakarta International Airport (NYIA), masing-masing pihak diharapkan dapat menerima keputusan yang akan dihasilan pengadilan.

 

Project Manager NYIA, R. Sujiastono, dalam jumpa pers di Rumah Makan Handayani, Kamis (1/9/2016) menyampaikan bagi masyarakat yang ingin menolak keberadaan Bandara Kulonprogo, dipersilakan untuk menolak melalui gugatan di pengadilan. Namun, jika sudah ada putusan pengadilan, pihaknya berharap agar masyarakat dapat mengikuti keputusan pengadilan bersama. Jika masyarakat ingin melanjutkan gugatan ke Kasasi pun dipersilakan,tetapi saat sudah inkrah maka hendaknya masyarakat dapat mengikuti putusan itu.

Pihak Angkasa Pura (AP) I pun juga akan mengikuti segala bentuk keputusan pengadilan. Jika nantinya AP 1 dinyatakan kalah atas hukum, AP 1 bersedia membayar ganti rugi atas gugatan yang diajukan. Sebaliknya, jika masyarakat kalah, AP 1 meminta masyarakat mengikuti perintah pengadilan.

"Kalau tidak mengikuti pengadilan maka akan berhadapan dengan aparat hukum," tandasnya.

Hingga saat ini, masih ada 107 gugatan yang masih diproses di pengadilan. Sebanyak 107 gugatan sedang memasuki proses pemeriksaan. Para penggugar ini adalah penggarap tanah Pakualaman Ground (SAG) yang selama ini dimanfaatkan untuk tambak udang. Menurut tim apraisal, mereka tidak mendapatkan ganti rugi karena usaha tambak udang dinyatakan tidak berizin. Awalnya, ada 109 gugatan yang masuk. Hanya saja, satu gugatan telah dicabut dan satu gugatan lagi dimenangkan oleh pihak AP 1.

Jika proses pengadilan telah usai, masyarakat diminta untuk bersikap kooperatif. Hal ini dilakukan untuk mengejar proyek NYIA seperti dikatakan Presiden Jokowi bisa selesai pada 2019. Menurutnya, lahan yang nantinya ada di jalur airside akan menjadi prioritas lahan yang akan dibangun terlebih dulu, mengingat airside menjadi lokasi penting operasional bandara.

Editor: Mediani Dyah Natalia

Read More

Dewan Kulonprogo Minta OPD Baru Lebih Efisien dan Efektif

KULONPROGO-DPRD Kabupaten Kulonprogo meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang akan dibentuk eksekutif bisa lebih efisien dan efektif. Langkah itu harus ditempuh melalui perampingan struktur serta penempatan SDM yang kompeten dan professional.

Pernyataan itu diungkapkan juru bicara panitia khusus (Pansus) pembahas Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PSPD) Edi Priyono SIP saat menyampaikan pendapat akhir Pansus pada Rapat Paripurna (Rapur) di gedung dewan setempat, kemarin (31/8).

Rapur dipimpin langsung Ketua DPRD Akhid Nuryati dan dihadiri Pj Bupati Ir Budi Antono MSi serta segenap Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemkab Kulonprogo. Dalam kesempatan tersebut baik Pansus, tujuh fraksi yang ada dan bupati setuju atas penetapan reperda PSPD menjadi perda.

"Dalam rangka mewujudkan pembentukan OPD sesuai dengan prinsisp desain organisasi, maka harus didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Selain itu juga harus ada langkah-langkah konkret dalam peningkatan kualitas SDM di setiap bidang dan urusan," kata Edi.

Politisi PDIP itu menegaskan, semangat yang harus dibangun dan menjadi latar belakang dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah baru adalah mendekatkan dan meningkatkan pelayanan masyarakat. "Disemua sektor layanan, baik itu dalam hal prizinan, pelayanan administrasi maupun kebutuhan publik lainnya," tegasnya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Muridna mengamini, pada tataran teknis hasil yang diharapkan dari penyusunan OPD baru adalah untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Selain itu, mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi baik internal maupun eksternal pada organisasi pemerintah daerah serta menyempurnakan deferensiasi organisasi agar lebih tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Penataan organisasi pemerintah daerah yang baik akan berujung pada struktur APBD yang efisien. Dalam hal ini belanja publik lebih besar dari belanja pegawai dengan perbandingan 60% dan 40%," ucap Muridna.

Pj Bupati Budi Antono dalam pendapat akhirnya menyatakan, pemda mengusulkan besaran perangkat daerah berbasis urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan. Bukan semata-mata jumlah sehingga selain mempertimbangkan semua urusan pemerintah daerah juga memperetimbangkan kemampuan pimpinan perangkat daerah, rentang kendali dan sinergi dengan kementerian teknis atau lembaga pada pemerintah pusat.

Sebelumnya, dalam rapat kerja Pansus dan eksekutif telah disetujui perangkat daerah Pemkab Kulonprogo terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas daerah, badan daerah dan kecamatan. "Semula, Pemkab mengusulkan jumlah dinas daerah sebanyak 21 dinas. Namun kemudian disepakati berkurang menjadi 19 dinas, dengan menggabungkan dua dinas pada dinas yang lain," ucapnya. (tom/ong)

Read More