4.650 Hektare Sawah Mulai Masa Tanam Pertama

Harianjogja.com, KULONPROGO– Seluas 4.650 hektare sawah di Kabupaten Kulonprogo, memasuki masa tanam pertama karena air dari intake Kalibawang dan Bendungan Sapon mulai mengalir sejak 1 Agustus.

“Pada 1 Agustus hingga akhir Agustus, air mengalir dan petani mulai menyemai benih dan mengolah sawah,” kata Kabid Pengarian DPU Kulon Progo Hadi Priyanto di Kulonprogo, Kamis (11/8/2016).

Ia mengatakan sawah seluas 4.650 hektare di Daerah Irigasi Kalibawang dan Sapon. Adapun luas lahan jaringan irigasi Kalibawang yakni sebagian Kalibawang seluas 800 hektare, Samigaluh 25 hektare, Girimulyo 75 hektare, Nanggulan1.600 hektare dan sebagian Sentolo 200 hektare.

Kemudian, luasan lahan untuk jaringan irigasi Sapon yakni Lendah, Panjatan, dan Galur seluas 1.950 hektare. Artinya, seluas 4.650 hektare memasuki masa tanam.

“Kemampuan Intake Kalibawang dan Bendungan Sapon mampu mengampung lima kubik per detik. Sehingga, kebutuhan air selama MT I dapat terpenuhi,” katanya.

Namun demikian, ia mengakui ada kerusakan jalan inpeksi saluran irigasi Kalibawang sepanjang 50 meter di Bowong, Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan. Untuk mengatasi kerusakan lebih parah jaringan irigasi kalibawang, debit dikurangi dari 8 meter kubik per detik menjadi enam meter kubik per detik.

Hadi mengatakan rencananya perbaikan jalan inpeksi akan diperbaiki pada 2017. Balai Besar Wilayah Serayo Opak (BBWSO) sudah melalukan pengecekan ke lokasi untuk menjadi bahan acuan perbaikan.

“Kami tidak mengetahui besaran anggaran perbaikan jalan inpeksi tersebut, karena kewenangan BBWSO. Untuk mengatasi masalah kekurangan air di wilayah intake Kalibawang akan disuplisi dari Waduk Sermo, sehingga tidak menyebabkan kekurangan air,” katanya.

Editor: Sumadiyono | 

Read More

Pemkab Kulonprogo Luncurkan Pencetakan KTP Elektronik di Kecamatan Galur

KULONPROGO, suaramerdeka.com – Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) semakin didekatkan pada masyarakat. Pemkab Kulonprogo meluncurkan pencetakan KTP-El di Kecamatan Galur, Rabu (10/8).

Peluncuran dilakukan di Kecamatan Galur yang menjadi pilot project oleh Wakil Bupati Kulonprogo Sutedjo. Menurut Sutedjo, sejak akhir tahun 2015 pencetakan KTP Elektronik diserahkan ke pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, walaupun blangkonya masih dari pemerintah pusat. Untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat, saat ini pencetakan bisa dilakukan di kecamatan.“Ini merupakan bagian implementasi pelayanan prima pada publik di kecamatan. Sehingga KTP elektronik tidak perlu lagi ke Disdukcapil di kabupaten, cukup selesai dilayani di kecamatan,” katanya.

Sutedjo mengatakan, karena keterbatasan anggaran, saat ini pencetakan KTP elektronik baru bisa dilakukan di Kecamatan Galur sebagai pilot project. Namun ke depan secara bertahap pencetakan KTP elektronik diharapkan bisa dilakukan di seluruh kecamatan di Kulonprogo.“Idealnya di kecamatan yang medannya sulit dulu. Tapi untuk pencetakan KTP elektronik ini perlu listrik hampir 8.000 watt. Sehingga ada konsekwensi pembiayaan, karena perlu pemyesuaian instalasi listriknya juga,” imbuhnya.

Kepala Bidang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo Sri Harningsih mengatakan, pencetakan KTP elektronik di kecamatan saat ini memang baru bisa dilakukan di Kecamatan Galur saja. Namun ke depan bila hasil evaluasinya baik maka akan dilakukan juga di semua kecamatan. Pencetakan di Galur tersebut sementara untuk mencakup pencetakan tiga kecamatan yakni Galur, Lendah, dan Panjatan.“Ini anggarannya dari APBD Kulonprogo. Untuk pencetakan KTP elektronik di kecamatan ini memang perlu anggaran yang besar sampai ratusan juta. Selain untuk pengadaan alat-alat atau perangkatnya, juga harus disiapkan ruangan yang steril dan ber-AC, juga harus ada listrik dengan daya yang besar,” ungkapnya.

Camat Galur Latnyana mengatakan, adanya perangkat untuk mencetak KTP elektronik di Kecamatan Galur tersebut sangat penting untuk memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat. Selain pengadaan alat pencetak, pada tahun 2016 ini Kecamatan Galur juga mendapat alokasi anggaran dari Pemkab untuk merenovasi ruang pelayanan menjadi pelayanan satu pintu.“Juga kami lengkapi ruang tunggu dan AC, sehingga masyarakat yang minta pelayanan maupun petugas yang melayani bisa nyaman,” imbuhnya.

(Panuju Triangga/ CN40/ SM Network)

Read More

JAKARTA

 - Yogyakarta menjadi kota pertama yang dikunjungi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam kunjungan kerja (kunker) bersama sejumlah pejabat Kemenhub, Budi Karya mengecek Stasiun Tugu dan mengagendakan pertemuan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X).

Pertemuan dengan Sultan untuk membahas progres rencana pembangunan Bandara Kulon Progo sebagai pengganti Bandara Adisutjipto yang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas. Dalam pertemuan tersebut, Menhub Budi menyebutkan bahwa persoalan pembebasan tanah sudah ada titik terang,

"Pemda Yogyakarta bersama BPN (Badan Pertanahan Nasional) telah melakukan pembebasan tanah dan menurut hasil pengamatan kami cukup baik," katanya dalam keterangannya yang diterima Sindonews di Jakarta, Senin (8/8/2016).

Dengan adanya titik terang ini, Menhub Budi mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Yogyakarta yang telah proaktif ikut menyelesaikan persoalan tanah untuk Bandara Kulon Progo ini.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Prasetyo juga menyerahkan perizinan pembangunan Kereta Bandara Kulon Progo. "Kami menyampaikan izin tentang kereta bandara, maka dengan ini dapat ditindaklanjuti dengan perencanaan dan lain sebagainya", jelasnya.

PT Angkasa Pura I telah menyiapkan dana Rp4,146 triliun sebagai ganti rugi tanah masyarakat yang terkena dampak pembangunan Bandara Kulon Progo, dimana dana tersebut akan segera dibayarkan mulai 22 Agustus 2016.

Menhub meminta agar  PT Angkasa Pura I untuk melakukan pembangunan lebih cepat. Bandara Kulon Progo sendiri ditargetkan dapat beroperasi pada 2019. Budi Karya mengatakan nantinya bandara baru ini akan dapat menampung jumlah penumpang empat kali lipat dibanding Bandara Adisutjipto. Pada tahap pertama, nantinya Bandara ini memiliki kapasitas tampung 15 ribu penumpang dan 28 pesawat berbadan lebar sekelas Boeing 777.

Baca: Jokowi Ingin Bandara Kulon Progo Dibangun Secara Sederhana

Sebelumnya Budi Karya menyempatkan diri meninjau Stasiun Tugu. Selain meninjau sejumlah fasilitas, ia juga berkesempatan menyapa sejumlah calon penumpang KA untuk memperoleh masukan dan saran terkait pelayanan di stasiun kereta api.

"Bagaimana Bu fasilitas kereta api sekarang? Apa saran ibu?," ceritanya saat bertanya kepada salah seorang ibu calon penumpang KA yang kemudian dijawab bahwa fasilitas di Stasiun Tugu sudah baik.

Toilet juga tidak luput dari perhatian Menhub Budi. Menurutnya tingkat pelayanan di Stasiun Tugu sudah baik akan tetapi ia meminta kepada jajaran KAI Stasiun Tugu untuk terus meningkatkan pelayanan kepada penumpang.

(ven)

Read More

Ganti rugi lahan Bandara Kulon Progo capai Rp4,08 triliun

Kulon Progo (ANTARA News) - Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan nilai ganti rugi lahan calon lokasi bandara di Kecamatan Temon mencapai Rp4,08 triliun atau melebihi nilai yang ditetapkan PT Angkasa Pura I sebesar Rp1,3 triliun.

"Berdasarkan perhitungan saya, nilai ganti rugi lahan bandara berkisar Rp3,4 triliun, tapi setelah dihitung dan angkanya keluar sebesar Rp4,08 triliun dari alokasi semula Rp1,3 triliun," kata Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Jumat.

Terkait permintaan warga supaya pajak penjualan digratiskan, Hasto mengatakan harga tanah yang ditetapkan oleh tim penilai independen sudah memasukan komponen pajak sehingga nilai ganti rugi yang diterima masyarakat sangat tinggi.

Hasto mengatakan pada saat berkunjung ke calon lokasi bandara beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan nilai ganti rugi sudah memasukan komponen pajak.

"Harapannnya, nilai ganti rugi yang sangat tinggi tidak memberatkan masyarakat ketika harus membayar pajak penjualan," katanya.

Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam Pemkab Kulon Progo Triyono di Kulon Progo, Senin (1/8) mengatakan kepastian insentif pajak penjualan tanah untuk bandara menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994.

"Intinya kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum diberikan insentif pajak untuk program yang diselenggarakan pemerintah," kata dia.

Menurut dia, pembangunan bandara merupakan proyek Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bukan pemerintah, karena asetnya nanti masuk ke PT Angkasa Pura I.

"Oleh karena itu diusulkan revisi PP berbunyi kegiatan untuk kepentingan umum yang akan diselenggarakan oleh pemerintah dan BUMN yang mendapat penunjukan dari pemerintah," kata Triyono.

Ia mengatakan bila Presiden Joko Widodo setuju peraturan pemerintah tersebut direvisi dan ditandatangani maka warga terdampak bandara di Kulon Progo akan mendapat insentif pajak. 

"Kami sudah koordinasikan dengan Kantor Pajak perwakilan DIY, kalau sampai PP tersebut belum ditandatangani, mereka akan tetap menarik pajak penjualan tanah dengan catatan kalau PP ditandatangani maka pajak yang telah dipungut akan dikembalikan," kata dia. 

Editor: B Kunto Wibisono

Read More

Dua Pekan Lagi, Kompensasi Bandara Kulon Progo Dibayarkan

Papan bertuliskan aneka penolakan pembangunan bandara baru di Kecamatan Temon, Kulon Progo, DIY. (Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Pembayaran uang kompensasi lahan untuk bandara baru Daerah Istimewa Yogyakarta di Kulon Progo akan dilakukan mulai 15 Agustus hingga 2 September 2016.

Kepastian ini disampaikan Kepala kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY Ari Yuriwin di Yogyakarta, Jumat, 5 Agustus. Kompensasi itu untuk 4.347 bidang tanah milik warga serta untuk 885 pekerja penggarap di tanah Pakualaman.

BACA JUGA

• Jelang Ganti Rugi Lahan Bandara, 300 Warga Kulon Progo Masih Menolak
• Warga Terdampak Bandara Kulonprogo Tagih Kompensasi
• Perbaikan Landasan Pacu, Jam Operasional di Bandara Juanda Dibatasi

"Penerima akan kami undang satu per satu ke kantor BPN sementara yang ada di masing-masing desa. Kami jadwalkan sesuai tahapan musyawarah yang kemarin," ujarnya.

Pemberian uang kompensasi akan dilakukan secara bertahap. Mekanisme pembayaran tengah dimatangkan oleh BPN DIY.

Pemilik lahan yang telah sepakat di musyawarah awal akan diprioritaskan lebih dulu mendapat kompensasi. Sementara, bangunan pemerintah dan tanah Pakualaman berada di urutan terakhir.

Para penggarap wajib membawa bukti tertulis yang menyatakan mereka benar menggarap lahan Pakualaman untuk mencairkan uang kompensasi. "Karena sekarang sudah banyak lahan yang pindah tangan garapan," tegasnya.

Besaran kompensasi mengacu pada hasil tim penilai independen. Sayangnya, Ari enggan merinci besaran nilai kompensasi. 

Hingga kini, BPN masih menemukan ada selisih tanah sebanyak 64 bidang. Selisih ini muncul dari hasil penghitungan dan pencocokan data dari peta bidang dengan tim penilai. Pihaknya masih mencaritahu selisih ini dengan mencocokkan objek dan subjek bidang tanah ini.

Pro dan Kontra

Tak semua warga Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo sepakat dengan pembangunan bandara. Mereka yang menolak tergabung dalam Wahana Tri Tunggal. Sejak tahun lalu, mereka menggelar demonstrasi penolakan. Jalur hukum pun ditempuh meski akhirnya kandas.

Read More

Beredar Rekomendasi Diduga Palsu untuk Cabup Kulonprogo

Yogyakarta - Salinan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-Perjuangan yang merekomendasi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kulonproga saat ini, dr H. Hasto Wardoyo SpoG (K) dan Drs H. Sutedjo sebagai pasangan cabup-cawabup, beredar secara viral di media sosial.

Namun menurut Wakil Badan Pemenangan (BP) Pemilu DPC PDI-P Kulonprogo, Fajar Gegana, salinan SK tersebut palsu karena belum ada surat rekomendasi dari DPP yang sampai kepada DPC PDI-P Kulonprogo.

“Penyebaran salinan rekomendasi ini sangat merugikan PDI-P. Kami menyimpulkan rekomendasi yang beredar saat ini palsu. Untuk itu kami mengajak organisasi partai, sayap partai Banteng Muda Indonesia (BMI), departemen Satgas PDI-P mencari pelaku penyebar rekomendasi tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai hukum," katanya pada Jumat (5/8).

Menurut Fajar, rekomendasi yang diduga palsu tersebut, telah menimbulkan kegaduhan politik di Pilkada Kulonprogo.

"Hingga detik ini BP Pemilu belum menerima informasi resmi,” ucapnya.

Terlepas dari asli atau tidak, menurut Fajar, rekomendasi tidak bisa diedarkan kemana-mana. “Rekom itu tidak sembarangan dan tidak boleh dibawa ke mana-mana. Rekomendasi palsu telah merendahkan muruah partai dan akan kami tindak tegas oknum-oknum yang sengaja menyebarluaskan," tegasnya.

Diketahui, SK DPP PDI-P yang diduga palsu tersebut, ditandatangani Ketua DPP Bambang DH, dan Sekretaris DPP PDI-P Hasto Kristianto dengan No 1769/In/DPP/VIII/2016.

Rekomendasi tersebut memuat lima poin yang berisi, Hasto-Tedjo sebagai calon bupati dan wabup dari PDI-P, DPC PDI-P Kulonprogo diminta segera mendaftarkan ke KPUD Kulonprogo, juga intruksi kepada seluruh pengurus dan kader untuk mengamankan dan memenangkan pasangan yang akan diusung, serta sanksi bagi yang tidak tunduk.

Ketua DPC PDI-P Kulonprogo, Sudarto juga menegaskan hal yang sama, bahwa DPC PDI-P Kulonprogo, belum mendapatkan surat rekomendasi dari pusat.

“Kepastiannya baru Senin (8/8). Isinya kita juga tidak tahu karena itu urusan DPP,” katanya.

Sementara itu, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo yang disebut-sebut mendapatkan rekomendasi untuk maju kembali menjadi Bupati Kulonprogo pada Pilkada serentak 2017, juga memastikan bahwa SK yang beredar tersebut belum resmi.

Fuska Sani Evani/FMB

Suara Pembaruan - beritasatu

Read More

Pemkab Lakukan Kaderisasi Nelayan

Harianjogja.com, KULONPROGO– Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo, melakukan kaderisasi nelayan di Dusun Ngranti, Desa Ngetisharjo supaya profesional mengoperasikan kapal.

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupten Kulon Progo Sudarno di Kulonprogo, Kamis (4/8/2016) mengatakan tujuan dari kegiatan ini dalah untuk meningkatkan pengetahuan mengenai penagkapan ikan di laut dengan menggunakan kapal.

“Kegiatan ini diharapkan dapat merubah kebiasaan para penangkap ikan yang biasa menangkap ikan di perairan umum menjadi nelayan laut,” kata Sudarno.

Ia mengatakan kegiatan ini diikuti oleh 20 orang penangkap ikan dengan jaring eret di perairan umum.

“Melalui kegiatan kaderisasi ini peserta menginginkan untuk dapat segera diikutkan magang pada kapal yang sudah biasa melaut,” katanya.

Disamping keinginan untuk magang, lanjut dia, pertemuan ini juga dikemukakan mengenai perlunya wadah organisasi untuk menampung mereka dalam bentuk kelompok usaha nersama (KUB), guna mempermudah kegiatan usaha kedepanya.

“Kami juga melakukan sosialisasi pentingnya pembentukan KUB untuk mewadai usaha nelayan mereka,” kata dia.

Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kulonprogo Prabowo Sugondo mengatakan profesi nelayan di Kulon Progo ini masih sambilan.

“Selama pertanian masih menguntungkan, nelayan akan bertani. Selain itu, sebagian nelayan juga beralih profesi menjadi pembudi daya udang,” kata Prabowo.

Ia mengatakan turunnya produksi perikanan tangkap laut juga dikarenakan produksi perikanan tangkap menggunakan perahu motor tempel sangat tergantung oleh cuaca, angin, gelombang, posisi bulan, dan pasang surut.

Editor: Sumadiyono |

Read More

Ini Alasan Pelajar Bawah Usia Tak Boleh Kemudikan Kasus

Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Kulonprogo mengadakan lomba fotografi dengan mengangkat tema “Ayo Tamasya ke Kulonprogo”. Hadiah yang diperebutkan merupakan uang tunai dengan total senilai Rp24 juta.

Kepala Disparpora Kulonprogo, Krissutanto mengatakan, lomba fotografi dibagi dalam enam kategori berdasarkan subtema yang ditentukan. Diantaranya wisata pantai, goa, alam, adventure, budaya, dan wisata kuliner atau kerajinan khas Kulonprogo. Peserta berhak mengirimkan maksimal dua foto dari masing-masing subtema. Namun, obyek foto tersebut hanya boleh diambil di wilayah Kulonprogo.

“Lomba ini terbuka untuk umum dan tanpa dipungut biaya,” ungkap Krissutanto, Rabu (3/8/2016).

Krissutanto menjelaskan foto yang dilombakan merupakan hasil jepretan dalam rentang waktu 1 Juli 2015 sampai 21 Agustus 2016. Pendaftaran sekaligus pengumpulan karya foto telah dibuka sejak Senin (1/8/2016) hingga 24 Agustus 2016. Pemenang lomba kemudian diumumkan dua hari berikutnya melalui laman resmi Dinparpora Kulonprogo.

“Lomba ini diharapkan efektif mendukung upaya promosi dan pemasaran pariwisata Kulonprogo,” kata dia.

Editor: Mediani Dyah Natalia ,Harianjogja.com, KULONPROGO —

Read More

Penyandang Disabilitas di Kulonprogo Dapat Pengobatan Gratis

VIVA.co.id - Pemerintah Daerah Kulonprogo, Yogyakarta memberikan pengobatan dan alat kesehatan gratis kepada penyandang disabilitas. Program Jaminan Kesehatan Khusus ini digelar untuk membantu biaya pengobatan mereka yang tidak sedikit, dan karena menyadari belum semua fasilitas kesehatan ramah terhadap penyandang disabilitas.

Program ini mendapatkan tanggapan positif dari para penyandang disabilitas, terlihat dari antusiasme ratusan peserta yang mengikuti acara ini.

"Layanan orang khusus itu harus dengan cara khusus, puskesmas, posyandu, dan rumah sakit itu buat orang umum. Sementara orang-orang yang tidak bisa untuk datang ke faskes harus ada pelayanan khusus," ujar Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo di Kulonprogo, Selasa, 2 Agustus 2016.

Dalam pengobatan gratis ini, masyarakat yang datang hanya perlu membawa photo copy kartu identitas dan kartu keluarga. Di sini, masyarakat akan dilayani para dokter spesialis, mulai dari dokter umum, mata, kulit dan lainnya. Tak hanya memberikan pengobatan gratis, masyarakat yang membutuhkan juga diberikan kursi roda hingga alat bantu pendengaran.

"Di Kulonprogo ini disabilitas tidak sedikit, oleh karena itu harus ada pelayanan khusus dan dana khusus, makannya diadakan jaminan kesehatan khusus selain Jamkesda,” ujar Hasto menambahkan.

Sementara, salah satu peserta pengobatan gratis, Sapardi, berharap pemerintah lebih sering mengadakan program ini. Sebab, selain belum banyak fasilitas kesehatan ramah disabilitas, biaya untuk pengobatan dan membeli alat kesehatan yang mereka butuhkan masih terbilang mahal.

Program Jaminan Kesehatan Khusus tahun ini dilaksanakan di 15 titik di seluruh Yogyakarta. Targetnya, setiap titik kegiatan bisa memberikan pelayanan pada 100 penyandang disabilitas.

Secara keseluruhan, jumlah penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan mencapai 46.000 penyandang disabilitas. Dari jumlah itu, 6000 di antaranya ada di Kulonprogo.

Read More

Pengembangan Wisata Kulon Progo Tunggu Bandara

​Kulon Progo

 - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum membuat perencanaan pengembangan objek wisata pantai di wilayah selatan daerah itu karena masih menunggu rencana induk pembangunan bandara.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo Agus Langgeng Basuki di Kulon Progo, Senin (1/8), mengatakan sesuai rencana tata ruang wilayah, kawasan selatan sudah banyak program pembangunan skala besar, seperti pasir besi, bandar udara, dan pelabuhan.

"Kami masih merencanakan pengembangan objek wisata Pantai Glagah dan Trisik, tapi tidak dalam waktu dekat," kata Langgeng.

Ia mengatakan pengembangan Pantai Glagah menunggu rencana induk bandara. Bappeda tidak mungkin membuat atau mengubah kawasan Pantai Glagah karena perencanaannya harus menunggu bandara, supaya tidak tumpang tindih kebijakan.

"Kami masih menunggu rencana induk bandara. Setelah itu, kami baru merencanakan langkah selanjutnya," kata dia.

Saat ini, kata Langgeng, Pemkab Kulon Progo akan melakukan pendekatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) untuk pengembangan tambak udang di Kawasan Pasir Kadilangu dan Pasir Mendit.

Rencananya, lokasi tersebut akan dikembangkan wisata mangrove secara profesional. Sehingga, saat bandara beroperasi menjadi wisata alternatif yang potensial dalam mendorong perekonomian masyarakat.

"Hal ini yang perlu, kami rencanakan sebaik mungkin. Tambak udanb, kami kembangkan menjadi objek wisata baru," kata dia.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kulon Progo Krissutanto mengatakan rencana detail teknis (DED) kawasan selatan, khususnya Pantai Glagah dan Congot sudah disusun, tapi dengan adanya rencana bandara belum dapat dilaksanakan dan harus direviuw sesuai dengan DED bandara.

"Sampai saat ini, kami masih menunggu DED bandara. Nanti, kalau DED bandara, kami akan menyesuaikan untuk luasan, sarana dan prasarana, serta jalan dari Glagah ke Congot yang terkena bandara. Sehingga kami harus mengulang penyususunan atau mereview DED," kata Krissutanto.

Menurut dia, daya tarik Pantai Glagah dan Congot adalah laguna, pemecah gelombang, pelabuhan samudera, dan tambatan perahu wisata, plus bandara. Harapannya, wisatawan dapat melihat pesawat. Pemkab Kulon Progo berharap pagar bandara dibuat secara transparan.

"Objek wisata pantai tetap hidup, dan akan dikembangkan sesuai ketentuan berlaku," katanya.

 

ANTARA

Read More