Harianjogja.com, KULONPROGO-Pemkab Kulonprogo meminta target pengosongan lahan bagi warga terdampak bandara yang memilih relokasi bisa diperpanjang. Pasalnya, masyarakat masih belum memiliki tempat tinggal pengganti hingga lahan relokasi selesai digarap.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo, Zahram Assurawan mengatakan pengosongan lahan bagi warga terdampak masih belum memungkinkan. “Makanya target pengosongan kalau bisa diperpanjang,” ujarnya pada Selasa (7/3/2017).
Pengerjaan pengurukan sendiri seringkali terkendala hujan. Penolakan dari warga juga sempat muncul meski kemudian berusaha diselesaikan oleh pemerintah daerah.
Ditargetkan pengerjaan ini baru akan selesai pada 3 Mei mendatang. Namun, 30 hari terakhir akan digunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak karena dilalui truk pengangkut.
Permintaan ini dipastikan akan menggangu proses pembangunan Bandara Temon. Padahal, tenggat waktu operasional pada tahun 2019 sudah ditetapkan langsung oleh Presiden RI.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati menyatakan rasa pesimisnya akan terpenuhi batas waktu tersebut. “Apa bisa selama 2 tahun lebih sedikit mampu membuat bandara sampai operasional, seperti ini kita pesimis target waktu bisa terpenuhi” ujarnya.
Editor: Nina Atmasari | dalam: Kulon Progo |