Solopos.com, KULONPROGO-Polres Kulonprogo mengantisipasi
sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah terdampak pembangunan bandara
dan pabrik pasir besi. Kedua lokasi tersebut dianggap memiliki potensi konflik
karena adanya gejolak masyarakat kepada program pemerintah.
AKP Heru Meiyanto, Kasubag Humas Polres Kulonprogo,
menjelaskan jajaran Polres Kulonprogo telah menyelesaikan pengarahan pengamanan
di berbagai TPS pada hari pelaksanaan pemungutan suara pada 15 Februari
mendatang.
“Kita sudah memiliki SOP pengamanan dan penanganan
potensi konflik di TPS yang rawan,” ujarnya pada Harianjogja.com pada Sabtu
(11/2/2017).
Selain 2 lokasi yang disebutkan di atas, dikatakan tidak
ada tempat lainnya yang mendapat perhatian khusus untuk potensi konflik.
Menurutnya, nyaris tidak permasalahan berarti karena persiapan dan pemetaan
yang dilakukan sudah cukup matang. Hanya saja, masih ada kendala terkait
koordinasi dan komunikasi personil dengan kondisi geografis yang ada.
Heru menyebutkan komunikasi cenerung sulit dilakukan di
TPS yang berlokasi di areal perbatasan Purworejo, Jawa Tengah seperti Kokap dan
Temon. Hal serupa juga berlaku untuk sejumlah TPS di kawasan perbatasan
Magelang areal pegunungan Menoreh seperti Samigaluh dan Kalibawang. Namun,
jajaran kepolisian telah mengantisipasi hal itu dengan menyiapkan komunikasi
sistem lokal yakni dengan HT.
Harapannya, komunikasi bisa tetap dijalin dengan
koordinasi terpusat. Persiapan yang dilakukan juga diklaim sudah mencapai 100%.
Heru menerangkan pergeseran pasukan pengamanan menuju ke lokasi masing-masing
akan dilakukan sehari sebelum hari H.
Terpisah, Kapolres Kulonprogo, AKBP Nanang Djunaedi
mengatakan telah menghimpun informasi berkenaan pencegahan praktik money politik.
Pola pengamanan yang dilakukan pada 15 Februari mendatang juga akan disesuaikan
dengan jumlah kerawanan.
Data TPS rawan milik Polres Kulonprogo akan disingkronkan
dengan data dari Panwaslu. Nanang menyebutkan TPS yang rawan juga tak sebatas
konflik namun juga rawan bencana alam seperti longsor