Persiapan Pembebasan Lahan Bandara Terus Dilakukan

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Persiapan pembebasan lahan untuk lokasi
bandara baru DIY di wilayah pesisir selatan Kecamatan Temon,
Kulonprogo terus dilakukan oleh pemkab setempat. Demi kelancaran
proses tersebut, dalam waktu dekat akan dibentuk satuan tugas (satgas)
yang akan bekerja sesuai tahapan-tahapan yang diatur
perundang-undangan. Di tingkat desa, para kepala desa (kades) dan
perangkat desa (perades) yang wilayahnya masuk lokasi bandara terus
berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Saat ini tahapannya memang masih persiapan untuk pengadaan lahan,"
jelas Sekretaris Daerah (Sekda) setempat Ir RM Astungkoro, Senin
(12/10/2015).

Mengingat proses pengadaan lahan semua kewenangan ada di BPN DIY maka
untuk menyelesaikan tugas-tugasnya akan dibentuk beberapa satgas.
Sehingga begitu salinan petikan kasasi Mahkamah Agung (MA) turun,
satgas-satgas tersebut bisa langsung bergerak. "Sekarang prosesnya
sedang melengkapi dokumen yang diperlukan," ujarnya.
Secara terpisah Camat Temon Jaka Prasetya membenarkan pihaknya dan
para kades serta perades telah mengadakan pertemuan dengan BPN. Dalam
pertemuan dimaksud para pihak masih sebatas koordinasi dan belum ada
hal detail dan teknis yang dibahas. "Masih sebatas persiapan dan belum
membahas hal teknis," tuturnya.

Dalam waktu dekat rencananya tim akan melakukan sosialisasi kepada
warga untuk proses lebih lanjut. Sosialisasi akan dilaksanakan secara
cepat untuk memberikan pemahaman konsep pembebasan lahan. Pasca ada
putusan Mahkamah Agung (MA), pihaknya aktif memantau perkembangan
khususnya terhadap warga yang terdampak. Di lapangan, masyarakat tetap
kondusif meski di wilayah yang banyak warga menolak rencana
pembangunan bandara.

Hal senada disampaikan Pejabat sementara (Pjs) Kades Jangkaran Masruh
Effendi. Permasalahan yang dibahas bersama BPN masih seputar
persiapan-persiapan identifikasi atas lahan. Tim justru lebih banyak
meminta masukan dari desa, agar proses kedepan lebih baik.

"Sampai saat ini belum ada keputusan apapun termasuk pembentukan tim
khusus. Pembentukan akan dilakukan ketika nanti sudah ada salinan
petikan keputusan kasasi dari MA. Pertemuan hanya persiapan awal dan
BPN lebih banyak minta masukan tentang langkah terbaik yang harus
ditempuh," terangnya.

Kalangan pemdes yang wilayahnya masuk lokasi bandara berharap sebelum
ada pengukuran dan penilaian harga atas lahan hendaknya dilakukan
sosialisasi. Hal tersebut penting dalam upaya meminimalisir
permasalahan yang akan muncul. "Termasuk menjaga kondusifitas agar
tidak ada gejolak," katanya.(Rul)