Terkait Pembangunan Bandara, Pemerintah Jangan Berhenti Sampai IPL Saja

MJogja, ( sorotjogja.com)-Wakil Ketua DPRD DIY, Dharma Setiawan
meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dapat segera mempersiapkan
skema tempat baru bagi warga terdampak pembangunan Bandara
Internasional di Temon, Kulon Progo. Sehingga kewenangan pemerintah
tidak berhenti di Izin Penetapan Lokasi (IPL) saja.

"Pemerintah juga harus memikirkan ke depan seperti apa. Salah satunya
dengan menyusun translokasi," ungkap Dharma, Senin (26/10/2015).

Menurutnya, di sini pemerintah memang mempunyai kewajiban untuk
menyediakan lahan baru bagi mereka, para petani yang kemudian
merelakan lahannya untuk dibangun bandara. Di sisi lain, warga yang
menolak juga harus ditampung aspirasinya, sehingga kepentingan dari
kedua belah pihak dapat terpenuhi.

Di mana saat ini, masyarakat memang masih dalam posisi gamang untuk
memahami bagaimanakah efek ke depan yang dihasilkan oleh bandara baru
tersebut. Hal itu, dikatakan Dharma, disebabkan oleh hubungan
komunikasi antara Pemda DIY, warga terdampak dan PT Angkasa Pura I
tidak berjalan harmonis.

"Petani saat ini masih melihat jika manfaat yang diberikan bandara
kepada mereka itu tidak ada. Di sini Pemda harus dapat bersikap
bijak," ucapnya.

Selain itu pemda juga harus dapat meyakinkan kepada warga, jika di
lokasi tersebut mereka dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik.
Bukan hanya sebatas pemberian ganti rugi yang berupa materi.

Akan tetapi juga membuka peluang untuk warga yang lebih luas. "Tidak
hanya mengganti 1 hektar tanah dengan 1 hektar tanah juga. Harus
dipikirkan valuenya berapa, selain itu apakah lokasi baru itu juga
aksesnya seperti apa, pengairan sudah cukup atau belum," tegas
Politisi Partai Gerindra itu.
Seperti yang diketahui bersama, hari ini warga petani Wahana Tri
Tunggal (WTT) yang berjumlah 400 orang kembali menggelar aksi untuk
menolak Bandara Kulon Progo. Mereka menggelar doa bersama dan
melaksanakan mogok makan selama 15 hari kedepan di kompleks Gedung
DPRD DIY.

Ketua WTT Kulonprogo, Kelik Martono mengatakan jika pihaknya hanya
melihat jika megaproyek itu menguntungkan investor saja. Sementara di
sisi lain, petani kehilangan mata pencaharian dengan digusurnya lahan
produktif milik mereka.

Selain itu, pernyataan pemerintah jika Bandara itu memberikan
keuntungan bagi dunia pariwisata juga dianggap tidak cocok bagi Kulon
Progo. Pasalnya, mereka tidak melihat adanya perkembangan yang berarti
dalam dunia pariwisata di kabupaten paling barat DIY tersebut.

"Di Kulon Progo hanya cocok untuk lahan pertanian, tidak ada
pariwisata. Sehingga bandara hanya menguntungkan investor dan daerah
lain saja," tandasnya.

Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com