Bisnis.com, KULONPROGO - Setelah putusan kasasi Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan bandara di Mahkamah Agung mulai ditindaklanjuti, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo bersama Polres Kulonprogo, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait lainnya tengah menyiapkan tim pelaksana pembangunan Bandara Kulonprogo di tingkat kabupaten.
Hasto menegaskan, dalam tiga bulan ke depan, tim tersebut diharapkan dapat segera turun ke lapangan untuk melanjutkan tahapan proses pembangunan bandara.
"Selain itu, dalam waktu dekat ini, pemasangan patok dapat dilanjutkan lagi. Agar batas-batas lokasi yang akan dibangun semakin jelas," ujar Hasto, Rabu (30/9/2015).
Lebih lanjut Hasto menerangkan, tim appraisal juga diharapkan dapat segera bekerja untuk melakukan penilaian ganti rugi. Sehingga, upaya relokasi dapat segera dilakukan agar pembangunan juga dapat berjalan sesuai agenda.
Hasto menargetkan, bulan Maret 2016 mendatang, pembebasan dan pembayaran ganti rugi lahan dapat selesai. Meski tindak lanjut itu disikapi dengan cepat oleh pemkab, dia menegaskan, bukan berarti akan mengabaikan kondisi beberapa warga yang belum setuju atas pembangunan bandara tersebut.
"Tidak harus menunggu semua warga setuju. Persoalan itu tetap akan diselesaikan seiring dengan berjalannya proses lainnya. Jika tidak setuju karena belum tahu nilai appraisalnya, atau kapan relokasinya, nanti akan proses untuk menjelaskannya," tandas Hasto.
Terkait adanya upaya peninjauan kembali yang akan dilakukan Paguyiban warga penolak bandara, Wahana Tri Tunggal (WTT), Hasto menegaskan pembangunan bandara akan tetap berjalan. Hasto menambahkan, tim pembangunan bandara di tingkat kabupaten nantinya akan melakukan pendekatan kepada warga WTT.
"Kami sudah buat tim yang dibentuk beesama Sekda dan juga Kapolres. Tim ini lintas sektoral dan nantinya kami akan menyampaikan kepastian tentang bandara," papar Hasto.
Sementara itu, Kapolres Kulonprogo AKBP Yuliyanto mengaku siap melakukan pengamanan atas kelanjutan tahapan pembangunan bandara. Namun, pihaknya masih belum bisa memastikan jumlah personil yang akan diterjunkan dalam proses pengamanan dan pengawalan dalam rangka pebdataab dan pemasangan patok.
"Kami akan pastikan personilnya cukup, apalagi nanti ada back up dari Polda dan Brimob. Namun, kami akan tetap melakukan pendekatan kepada warga," jelas Yuliyanto.