KEMISKINAN DI KULONPROGO : Ditargetkan Turun Jadi 19%, Warga Diminta Siap Megaproyek

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pengurangan angka kemiskinan menjadi salah
satu pekerjaan rumah besar yang harus digarap Pemkab Kulonprogo.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengklaim berbagai gerakan yang
dijalankan bersama masyarakat sejak 2011 ikut berperan mengurangi
angka kemiskinan secara signifikan.

Hasto memaparkan, angka kemiskinan di Kulonprogo tahun 2013
berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 21,3%. Angka
tersebut dinilai turun signifikan dibanding tahun 2011 yang mencapai
24,6%. Dia berharap angka kemiskinan tahun 2014 yang akan diumumkan
BPS pada sekitar akhir tahun ini bisa kembali menunjukkan grafik
menurun.

"Kami harap setidaknya bisa menjadi 19 persen," ungkap Hasto pada
acara syawalan bersama Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Gedung Kesenian
Wates, Kulonprogo, Kamis (30/7/2015).

Hasto memaparkan, ada berbagai gerakan yang cukup diandalkan untuk
mengentaskan kemiskinan. Selain Bela Beli Kulonprogo dan bedah rumah,
Kulonprogo juga punya gerakan gotong royong masyarakat bersatu
(gentong rembes) dan gerakan pendampingan bagi kepala keluarga miskin
oleh PNS Pemkab Kulonprogo.

Hasto lalu berpendapat, keberhasilan pembangunan di Kulonprogo tidak
terlepas dari dukungan dan kerja keras berbagai komponen dari unsur
pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum.

"Kami juga mohon dukungan dari Gubernur DIY agar proses pembangunan
serta berbagai gerakan yang kami jalankan dapat terselenggara dengan
baik," katanya.

Sri Sultan HB X meminta Pemkab Kulonprogo mengantisipasi pembangunan
megaproyek yang bakal memberikan berbagai dampak, termasuk penambahan
lapangan pekerjaan baru.

Selain infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan
profesional harus disiapkan. Hal itu mutlak diperlukan agar masyarakat
lokal mampu mengisi posisi dan jabatan dengan standar kompetensi
tertentu.

Jika tidak, peluang bisnis dan lapangan pekerjaan yang menjadi buntut
megaproyek pada akhirnya hanya jadi ladang keuntungan bagi perusahaan
dan kalangan profesional asing. "Mengingat akhir tahun 2015, kita
sudah memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA)," tutur Sri Sultan
HB X.

Sri Sultan HB X lalu memaparkan, Pemda DIY mengambil peran mengarahkan
pemanfaatan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien.
Menurutnya, perlu dilakukan pengelompokan mengenai investasi apa yang
bisa menguatkan ketahanan ekonomi daerah atau dinilai bakal bermanfaat
mendukung pemberdayaan masyarakat.

"Juga [perlu dikelompokkan] investasi mana saja yang perlu didorong
karena punya dampak berganda bagi ekonomi daerah sehingga perlu diberi
insentif," ujarnya menambahkan.

Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com