SEKOLAH KULONPROGO : BMPPS Minta Sekolah Swasta Ditutup

Harianjogja.com, KULONPROGO– Badan Musyawarah Pengurus Perguruan
Swasta (BMPPS) Kulonprogo meminta DPRD setempat membuat regulasi yang
melindungi keberadaan sekolah swasta.
Ketua Badan Musyawarah Pengurus Perguruan Swasta (BMPPS) Kulonprogo
Marjono di Kulonprogo, Senin (1/6/2015), mengatakan saat ini banyak
sekolah swasta yang tutup karena tidak mendapatkan murid.
"Jumlah sekolah negeri yang cukup banyak dari SD hingga SMA/SMK dan
tersebar di seluruh wilayah kecamatan mengakibatkan sekolah swasta
tidak kebagian murid," kata Marjono saat melakukan audiensi dengan
anggota DPRD Kulonprogo.
Marjono mengatakan saat ini banyak sekolah negeri yang menambah ruang
kelas dan jurusan, serta mengotimalkan jumlah rombongan belajar
(rombel) yang memungkinkan semua anak tertampung di sekolah negeri.
"Dengan kondisi seperti ini sekolah swasta tidak akan mampu bersaing," kata dia.
Ia berharap agar DPRD menginisiasi pembuatan regulasi untuk membatasi
pengembangan sekolah negeri dalam hal jumlah sekolah. kelas, dan
jurusan untuk SMK agar sekolah swasta bisa kebagian murid.
"Kalau tidak ada kebijakan untuk membatasi, semua sekolah swasta akan
gulung tikar," kata dia.
Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono menyetujui usulan
BMPPS, bila tidak diproteksi sekolah swasta tidak akan mampu bersaing
dengan sekolah negeri.
Menurut Ponimin, sekolah negeri sangat mudah untuk memperoleh anggaran
dari pemerintah, sementara anggaran untuk sekolah wasta sangat
terbatas. Sekolah swasta hanya mendapat Bantuan Operasional Sekolah
(BOS).
"Kalau jumlah siswanya sedikit otomatis BOS-nya juga sedikit," kata dia.
Dia berharap agar sekolah negeri tidak terlalu berambisi untuk
menerima murid dengan jumlah optimal, yang kadang-kadang dilakukan
dengan cara yang kurang adil. Antara lain dengan menambah waktu
pendaftaran karena jumlah pendaftar belum optimal.
"Kami sering mendapat laporan dari masyarakat, beberapa sekolah
mengundur penerimaan siswa baru hingga hari berikutnya setelah
pendaftaran ditutup. Seharusnya kalau sudah tutup, ya, jangan menerima
pendaftaran lagi. Yang tidak diterima biar mendaftar di sekolah
swasta," kata politikus PAN itu.