Mohon perhatiannya, semua isi berita diblog ini adalah disalin dari berbagai sumber. Dan hanya sebagai arsip pribadi dan Group Komunitas Warga Kulon Progo.

Seluruh informasi termasuk iklan diblog ini bukan tanggung jawab kami selaku pemilik blog. Kami hanya Memberikan tempat kepada para pengiklan dan sebagai ,media sharing


 tarif jasa kami
KEMBALI KE HALAMAN AWAL – LC FOTOKOPI  *  TARIF JASA FOTOKOPI, PRINT, SCAN, KETIK, PRINT , DLL.   *   MELAYANI PRINT, PRINT COPY SECARA ONLINE


31 July 2017

Anak Muda Diajak Promosikan Wisata Kulonprogo



Solopos.com, KULONPROGO-Dinas Pariwisata DIY menyelenggarakan Festival Band Kulonprogo di Taman Wana Winulang, Pengasih, Kulonprogo, Minggu (30/7/2017). Kegiatan itu diharapkan meningkatkan partisipasi generasi muda dalam mengembangan potensi sektor pariwisata di Kulonprogo.

Festival Band Kulonprogo diikuti sejumlah grup musik dari berbagai komunitas di Kulonprogo yang sebelumnya telah melalui proses seleksi. Acara itu juga dimeriahkan penampilan Karnamereka sebagai bintang tamu. Karnamereka merupakan sebuah band beraliran pop punk yang berasal dari Wates, Kulonprogo.


"Kami ingin mewadahi kegiatan komunitas. Mereka pasti rutin latihan dan selayaknya dibuatkan panggung untuk menunjukkan kemampuannya," kata Suherman selaku panitia.

Suherman mengungkapkan, panitia juga menggelar Apresiasi Seni Pelajar Kulonprogo di Taman Stadion Cangkring, Kulonprogo, Sabtu (29/7/2017) kemarin. Ratusan pelajar berkumpul untuk menyaksikan penampilan seni, seperti teater, seni tari, musik, serta pameran foto. Mereka diberikan ruang untuk berekspresi.
Kepala Seksi Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) Dinas Pariwisata DIY, Wardoyo mengatakan pelestarian budaya dan pengembangan sektor pariwisata memiliki keterkaitan yang kuat. Budaya hendaknya dapat dilestarikan sekaligus dikembangkan oleh tangan-tangan kreatif sehingga menjadi kekuatan potensial bagi sektor pariwisata.

Apresiasi Seni Pelajar dan Festival Band Kulonprogo merupakan upaya merangkul generasi muda untuk lebih aktif dalam upaya pelestarian budaya dan promosi wisata lokal.

"Festival itu memberikan mereka ruang untuk berekspresi. Itu juga ajang promosi destinasi wisata sehingga diharapkan memacu pertumbuhan perekonomian, khususnya di bidang kepariwisataan," kata Wardoyo.

Penyelenggaraan kedua kegiatan itu dilaksanakan bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY. Jika memungkinkan, acara serupa diharapkan bisa kembali dilaksanakan setiap tahun. Menurutnya, potensi masyarakat di bidang seni dan budaya memang sudah sepantasnya mendapatkan apresiasi dari pemerintah.

Kepala Dinas Pariwisata DIY, Aris Riyanta mengatakan, pemerintah selalu berupaya menyediakan wadah berekspresi bagi pelaku seni budaya. Hal itu juga bertujuan mempromosikan potensi daerah. Dia berharap masyarakat lebih tergugah untuk ikut menjaga dan mengembangkan potensi yang ada sehingga mendukung pengembangan sektor pariwisata.
Share:

Tidak Ada Jalan Tol Bandara Langsung ke Borobudur



KompasProperti - Pemerintah pusat berencana membangun bandara internasional baru di wilayah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kendati demikian, pembangunan bandara tersebut tak akan disusul dengan pembangunan jalan tol.

Hal ini terkait dengan pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menolak wacana pembangunan jalan tol di wilayah Yogyakarta.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, kabar pembangunan tol itu tidak benar.

"Enggak ada itu (jalan tol dari) bandara langsung Borobudur itu enggak ada. Hanya memperlebar jalan provinsi yang sudah ada," kata Basuki di Jakarta, Selasa (24/7/2017) lalu.

Sejauh ini, kata Basuki, rencana pembangunan jalan tol menuju wilayah Yogyakarta baru sebatas Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta-Solo dan Bawen-Yogyakarta.

Basuki pun memahfumi kekhawatiran Sultan jika Jalan Tol Kulon Progo-Borobudur dibangun, yaitu berkurangnya pendapatan ekonomi masyarakat. Namun, ia menegaskan, tidak ada wacana pembangunan jalan tol tersebut.

"Memang tidak ada rencana itu (Kulon Progo-Borobudur)," kata dia.

Saat rapat terbatas membahas proyek strategis nasional dan program prioritas DIY di Kantor Presiden pada 20 April lalu, Presiden memerintahkan Gubernur DIY dan Kementerian Perhubungan untuk mempercepat pembangunan bandara Kulon Progo.

"Presiden menugaskan Menhub dan Gubernur DIY, untuk Bandara Kulon Progo bisa digunakan bulan April 2019," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta.

Selain itu, Presiden juga meminta pembangunan jalan tol yang menghubungkan bandara dengan kawasan Candi Borodbudur segera diselesaikan.

"Dengan demikian, kalau (penyelesaian Bandara Kulon Progo) itu termasuk jalan tolnya, maka antara Borobudur ke Bandara dan ke wisata lain akan terkoneksi dengan baik," ujar Pramono.

Namun, Sultan menilai, masih ada persoalan terkait pembangunan jalur wisata. Menurut dia, ada tiga jalur yang dapat dikembangkan, yaitu timur, tengah dan barat.

Menurut Sultan, jalur tengah adalah jalur paling cocok untuk dikembangkan sebagai jalur wisata. Jadi, keputusan mengenai hal ini harus diputuskan bersama kementerian terkait.

"Jadi ya nantilah antara Kemenhub dan Kemen PU-Pera bakalan berunding dulu," ujar Sultan.
Share:

7 Satwa Langka akan Dilepasliarkan



Haraianjogja.com, KULONPROGO-Tujuh individu satwa langka dan dilindungi, akan dilepasliarkan pada peringatan puncak Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2017, di Taman Nasional Baluran, pada 10 Agustus 2017 mendatang.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta (BKSDA DIY) Junita Prajanti menjelaskan, ketujuh satwa langka terdiri dari terdiri dari seekor elang brontok (Nisaetus chirhatus), empat ekor elang alap jambul (Accipiter trivirgatus) dan dua ekor landak raya (Histrix brachiura).

Semuanya merupakan satwa yang telah direhabilitasi di Wildlife Rescue Centre (WRC) selama jangka waktu tertentu. Berasal dari sitaan kepolisian atau diserahkan langsung oleh masyarakat.

"Dari jumlah satwa yang akan dilepasliarkan, mayoritas sitaan. Secara umum, kesadaran masyarakat sudah cukup baik, mereka memahami bahwa sejumlah satwa adalah dilindungi, namun perdagangan ilegal masih terjadi, kami menindaklanjutinya bersama kepolisian," ujarnya, Minggu (30/7/2017).
Pelepasliaran merupakan sebuah aksi masyarakat untuk menjadikan konservasi alam sebagai sikap hidup dan budaya di Indonesia, imbuh dia. Setiap anggota masyarakat harus turut menjaga keanekaragaman hayati. Hal itu pula yang kemudian menjadikan peringatan HKAN 2017 mengambil tema Konservasi Alam, Konservasi Kita.

Harapannya, masyarakat semakin peduli untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Peringatan HKAN di Kulonprogo sendiri, juga akan diisi dengan camping keanekaragaman hayati di kompleks Taman Nasional Suaka Margasatwa Waduk Sermo, Kokap.

Manajer Konservasi WRC, Randy Kusuma mengatakan, Baluran dipilih menjadi lokasi pelepasliaran, mengingat Baluran adalah area yang dilindungi, habitat elang dan landak, sumber makanan melimpah, serta akses masyarakat yang jelas dan teramati.

Seharusnya ada sembilan individu yang harus dilepasliarkan, namun dua lainnya dinyatakan belum siap. Selain direhabilitasi, sebelum dilepas ke alam, dilakukan pengukuran dan pemasangan cincin penanda di bagian tubuh mereka oleh Indonesia Bird Banding Scheme dan Paguyuban Pengamat Burung Jogja.
Share:

30 July 2017

UMBY Bangun Rumah Produksi Growol di Kulonprogo



KULONPROGO, KRJOGJA.com - Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) bekerjasama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) mengembangkan rumah produksi growol di wilayah Dusun Sangon, Kalirejo, Kokap Kulonprogo. Kawasan tersebut bakal dijadikan sentra produksi growol yang bisa menghasilkan setengah ton growol per minggu.

Kepala Dusun Sangon, Sudarman mengatakan rumah produksi ini sebenarnya telah dirintis dari tahun 2013 dan pada awalnya Dusun Sangon hanya mampu memproduksi Growol sebanyak 100 kg per minggu. Beberapa hambatan terjadi dalam proses memproduksi Growol yakni tenaga kerja karena hanya sebagai sambilan.

"Kami juga terbentur ketersediaan bahan pokok pembuatan Growol padahal pengembangan pangan lokal ini ingin terus dilaksanakan," ungkap Sudarman di Dusun Sengon, Kamis (27/07/2017).

Berdasar keluhan tersebut melalui Program Hibah Desa Mitra tahun 2017-2019, UMBY melakukan pembangunan rumah produksi Growol di Dusun Sangon, yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Rektor UMBY, Dr Alimatus Sahrah, MSi MM. Tak hanya itu, diresmikan pula nama kelompok pengrajin Growol 'Buana Mekar' di bawah  binaan UMBY.

"Kami sangat berharap rumah produksi ini nantinya bisa merekah, berkembang, dan mengharum Kulonprogo di mata nasional bahkan internasional sebagai sentra panganan tradisional Growol. Semoga masyarakat semakin semangat dalam melestarikan Growol," terang Alimatus Sahrah.

Dalam peresmian tersebut hadir pula Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sekaligus Ketua pelaksana Program Desa Mitra, Dr Ir Bayu Kanetro, MP Sekretaris Desa Kalirejo mewakili Kepala Desa Kalirejo dan perwakilan Kecamatan Kokap, Dinas Pertanian dan Pangan Kulonprogo serta masyarakat Dusun Sangon Kalirejo.

Dr Bayu Kanentro mengungkap pembangunan rumah produksi growol ini diharapkan menjadikan proses produksi memenuhi standar sehingga bisa mendapatkan sertifikasi dari pihak terkait seperti dari Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Majelis Ulama Indonesia. Menurutnya produk turunan Growol seperti beras analog berpotensi dipasarkan secara luas sehingga sertifikasi penting dilakukan.

"Dari penelitian dosen UMBY melalui hibah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2015-2016 Growol telah diformulasi menjadi beras analog dengan merk dagang Rastelo. Rastelo bermanfaat untuk mencegah kegemukan dan diabetes, nah hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pengrajin growol dan masyarakat masyarakat Kulonprogo pada umumnya," terangnya. (Fxh)
Share:

24 July 2017

Kulon Progo Kembangkan Bukit Menoreh sebagai Kawasan Pertumbuhan Ekonomi - NETRALNEWS.COM




Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengembangkan Bukit Menoreh sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru untuk mendukung pembangunan bandar udara New Yogyakarta International Airport. selain area penyangga Kawasan Strategis Pembangunan Nasional Borobudur.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Minggu, mengatakan pemkab tengah menyiapkan program "Bedah Menoreh", mulai dari membedah infrastruktur jalan, sektor pariwisata, perkebunan, moda transporasi, hingga membedah budaya.

"Kami berharap dengan adanya bandara New Yogyakarta International Airport dan penyangga Kawasan Strategis Pembangunan Nasional Borobudur, Kulon Progo tidak sekadar tempat transit, tapi juga menjadi destinasi yang layak untuk wisatawan," kata Hasto.

Saat ini, lanjut Hasto, Pemkab Kulon Progo tengah membangun jalan dari Temon lokasi bandara menuju Borobudr melalui jalur Bedah Menoreh dari Temon - Kokap - Girimulyo - Samigaluh - Kalibawang - Borobudur (Jawa Tengah).

"Kami berusaha mengakses penyelesaian jalan Bedah Menoreh dari Pemda DIY dan Kementerian PUPR," kata Hasto.

Sektor pariwisata, lanjut Hasto, pemkab tengah mempersiapkan objek wisata di kawasan Bukit Menoreh dikelola secara profesional dan ramah bagi wisatawan. Ke depan, kawasan Bukit Menoreh menjadi kawasan penyangga KSPN Borobudur. Wilayah yang menjadi penyangga KSPN Borobudur yakni Kebun Teh Nglinggo-Tritis.

Di Kecamatan Girimulyo juga tumbuh objek wisata yang tidak kalah menenarik untuk dikunjungi. Sedikitnya, ada 15 objek wisata yang berkembang mulai dari gua, curug hingga dan wisata regiligi.

"Di sana, kami tengah menyiapkan infrastruktur dan masyarakat, serta pelaku wisata menjaga keindahan alam, sehingga menjadi wisata teh yang digandrungi wisatawan dari dalam negeri dan luar negeri," katanya.

Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X mengimbau kepada kepala daerah di wilayah ini untuk meningkatkan kreativitas dan berinovasi di sektor pariwisata dengan adanya Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo.

Sultan mengatakan pemerintah pusat membangun bandara baru di Kabupaten Kulon Progo, tetapi infrastruktur pariwisata yang dibangun di Jawa Tengah seperti pengembangan Kawasan Strategis Pembangunan Nasional (KSPN) Borobudur dengan empat jalur Borobudur.

"Pertanyaannya, turisnya melibat Borobudur dari Yogyakarta atau mereka datang melihat Yogyakarta dari Borobudur. Kami juga berfikir soal ini," kata Sultan.

Sultan mengatakan siap membantu pengembangan dan percepatan sektor pariwisata supaya sudah siap saat bandara sudah beroperasi. Namun ia meminta Pemkab Kulon Progo beserta jajarannya dan masyarakat harus mengubah paradigma dan cara berpikir, yakni bagaimana turis tidak hanya lewat Kulon Progo tapi juga menginap di Kulon Progo.

Dari pada turis lewat Kulon Progo dan menginap di Borobudur, ini menjadi tantangan bersama untuk dipecahkan.

"Semoga kita semua dapat membuka wawasan dengan Jogja Istimewa, pariwisata bisa tumbuh dan berkembang. Jangan sampai pembangunannya di DIY, tapi tidak dapat menerimaa manfaat karena kita tidak inovatif dan kreatif," kata Raja Keraton Ngayogyakarta ini.

Pengembangan sektor pariwisata Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menyusun rencana detail teknis (DED) pengembangan kawasan menoreh tang dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, dan Dinas Perhubungan. Dinas tersebut akan mengkolaborasikan program untuk percepatan pengembangan sektor pariwisata.

Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Kulon Progo Fitri Lianawati mengatakan pada 2017 ini, Dinas Pariwisata membangun tempat istirahat dan pusat oleh-oleh di dekat Pasar Plono Kecamatan Samigaluh dalam rangka mendukung pertumbuhan objek wisata Kebun Teh Nglinggo-Tritis. Dana pembangunan pusat oleh-oleh dan tempat istirahat atau rest area sebesar Rp2,6 miliar yang berasal dari dana alokasi khusus.

"Saat ini, sudah mulai tahapan pembangunan. Kami mentargetkan pusat oleh-oleh dan tempat istirahat atau rest area selesai pada Oktober 2017," harap Fitri.

Ia mengatakan luasan pusat oleh-oleh dan tempat istirahat atau rest area yakni ukuran 40 x 40 meter persegi dengan menggunakan tanah kas desa. Untuk itu, pihaknya intensif menjalin komunikasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo terkait izin penggunakan tanah kas desa dan kompensasinya.

"Sejauh ini, izin dari gubernur terkait izin penggunaan tanah kas desa sudah turun. Sehingga, kami berani membangun pusat oleh-oleh dan tempat istirahat atau rest area," katanya.

Rencananya, rest area akan digunakan sebagai lahan parkir bus pariwisata dan mobil wisatawan. Wisatawan yang akan ke puncak kebun teh Nglinggo bisa menggunakan mobil jeep atau angkutan perdesaan (angkutdes) yang dikelola oleh Pokdarwis Dewa Lingga. "Wisatawan dapat menimati keindahan alam dan kebun teh dengan nyaman," katanya.

Selain itu, pihaknya membangun berbagai fasilitas umum dan fasilitas khusus di Kawasan Kebun Teh Nglinggo-Tritis yang menggunakan lahan milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat (SG). Dispar sudah meminta izin ke pihak keraton.

"Kami akan membangun Kebun Teh Nglinggo-Tritis secara spektakuler," katanya.

Sementara itu, Kabid Angkutan dan Perparkiran Dishub Kulon Progo Arif Martono mengatakan, pihaknya sedang menyusun jalur angkutan perdesaan menuju objek wisata Kebun Teh Nglinggo-Tritis, serta jalur trayek kawasan Bukit Menoreh.

"Kawasan Bukit Menoreh sangat potensial menjadi pusat pertumbuhan objek wisata baru, tapi perlu didukung moda transportasi yang disesuaikan dengan kapasitas jalan," katanya.

Editor : Farida Denura
Sumber : Antara
Share:

70 Bayi Lahir Dapatkan Layanan Three In One - Harianjogja.com



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kulonprogo memberikan layanan three in one kepada 70 bayi lahir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates. Orang tua bisa menerima tiga dokumen kependudukan sekaligus ketika membawa bayinya pulang.

Layanan three in one bagi bayi lahir merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo yang dijalankan Dinas Dukcapil Kulonprogo. Setiap bayi lahir yang pulang dari rumah sakit, puskesmas, maupun klinik bersalin milik pemerintah diharapkan sudah memiliki tiga dokumen kependudukan sekaligus. Bukan hanya akta kelahiran, melainkan juga nomor induk kependudukan (NIK) beserta kartu keluarga baru dan kartu identitas anak (KIA).

Kepala Dinas Dukcapil Kulonprogo, Djulistyo mengatakan, inovasi layanan kependudukan itu sudah diterapkan di RSUD Wates selama dua pekan terakhir.

"Jadi setiap bayi yang lahir di sana, ketika keluar rumah sakit sudah membawa tiga dokumen kependudukan. Sampai pekan kemarin sudah ada 70 bayi yang menerima layanan itu," ujar Djulistyo, Minggu (23/7).

Djulistyo memaparkan,  penertiban NIK, KIA, maupun akta kelahiran dirancang untuk tuntas sebelum bayi pulang. Timnya melakukan layanan jemput bola sehingga orang tua bayi tidak perlu repot-repot datang ke kantor Dinas Dukcapil Kulonprogo. Mereka hanya diminta menyerahkan berkas yang dibutuhkan untuk memperlancar proses administrasi, seperti foto kopi surat nikah dan KTP orang tua bayi.

"Petugas kami yang datang ke RSUD. Orang tua bayi atau keluarganya cukup menyerahkan berkas yang dibutuhkan," kata dia.

Sementara itu, Direktur RSUD Wates, Lies Indriyati mengatakan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kulonprogo berjalan lancar. Dia juga menilai kehadiran layanan three in one bagi bayi lahir secara tidak langsung turut meningkatkan kualitas pelayanan publik di RSUD Wates.

"Selama ini kami juga dikenal sebagai rumah sakit sayang ibu dan anak sehingga memang memberikan perhatian lebih bagi ibu hamil, ibu melahirkan, dan anak-anak," ungkap Lies.

Editor: Mediani Dyah Natalia - Harianjogja.com 
Share:

23 July 2017

Anggota WTT Tunggu Jadwal Pengukuran - harianjogja.com




Wahana Tri Tunggal (WTT) masih menunggu kepastian mengenai jadwal pengukuran dan penilaian ulang terhadap aset mereka yang berada di lokasi pembangunan bandara di Kecamatan Temon, Kulonprogo.

Ketua WTT, Martono, mengaku hanya mendapatkan informasi jika pengukuran sekaligus penilaian akan terlaksana dalam waktu dekat. Nantinya, WTT juga dilibatkan dalam koordinasi untuk mengawal kelancaran proses tersebut.

"Belum ada info harinya. Masih nungu hasil rapat pihak-pihak terkait," katanya, Kamis (20/7/2017). Martono lalu mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo diketahui tetap berupaya melakukan pendekatan terhadap sebagian warga yang masih bersikap menolak pembangunan bandara.

Jika mereka berubah pikiran, lahan mereka bisa sekalian diikutkan dalam pengukuran dan penilaian ulang. Mengenai hal, WTT tetap memberikan kebebasan kepada masing-masing warga dalam menentukan sikap terkait megaproyek tersebut.

Martono memaparkan sasaran pengukuran dan penilaian ulang adalah rumah, tanaman, dan sarana pendukung lainnya (SPL). Hasilnya kemudian dibawa ke Pemerintah Pusat. Dia juga diberitahu jika tidak akan ada lagi data susulan lain jika berkas sudah sudah dikirim. "Keputusan di tangan Presiden. Kalau ditandatangani Presiden, bisa jadi uang," ujarnya.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo berharap warga bersikap kooperatif saat ada tim yang datang untuk melakukan pengukuran. Hal itu mengingatkan sebelumnya tim malah mendapatkan penolakan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi. "Jadi kalau saya ke menteri untuk diskresi, datanya jelas berapa bidang, bagaimana kepemilikan dan asetnya. Itu juga untuk kepentingan proses legal formal selanjutnya," paparnya.

Editor: Galih Eko Kurniawan | http://www.harianjogja.com/jogjapolitan
Share:

Jalur Ngeseng Ditutup Total Ini Konsekuensinya - harianjogja.com



Beberapa warga Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo tidak setuju jika jalur perlintasan kereta api Ngeseng ditutup total. Mereka berharap ke depan jalur tersebut tetap dibuka, minimal pejalan kaki dan kendaraan roda dua bisa lewat seperti sekarang ini.

Dedit, warga Sentolo Kidul, Desa Sentolo mengatakan sebaiknya jalur perlintasan tetap terbuka untuk kendaraan roda dua dan pejalan kaki. Jika ditutup secara total, ia khawatir ekonomi warga sekitar akan terganggu. Bahkan mungkin akan membuat aktivitas warga beberapa dusun jadi terhambat.
"Antara warga Dusun Selokidul dan Siwalan komunikasinya bisa susah, karena dua dusun itu terbelah rel kereta api. Kalau ditutup total jalan kaki juga enggak bisa lewat. Otomatis kegiatan seperti ronda, arisan RT, dan nganter anak sekolah jadi terganggu. Masak warga di seberang rel mau ke masjid yang ada di dekat pasar harus lewat Jalan Layang Ngelo," jelas Dedit yang bekerja sebagai tukang parkir di pasar lama Sentolo, Kamis (20/7/2017)

Sementara itu seorang ibu rumah tangga asal Dusun Pongangan, Sentolo yang enggan disebut namanya mengatakan dirinya setuju tidak setuju dengan keputusan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menutup jalur perlintasan yang biasa digunakan oleh warga itu. Jika mengacu pada jarak, ia jelas tidak setuju karena jika lewat Jalan Layang terlalu jauh. Tapi jika dari sisi keamanan ia setuju untuk ditutup karena pada pagi hari keadaan di sana sungguh lah ramai.

"Saya setuju ditutup asalkan jalan 'tikus' yang lewat Sentolo Lor diperbaiki. Jalannya sekarang masih sangat jelek dan khusus untuk motor saja," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 25 Juli nanti akan menggelar forum dengan mengundang berbagai pihak terkait untuk membicarakan kelanjutan penutupan jalur perlintasan Ngeseng. Forum itu akan menentukan apakah nantinya jalur akan ditutup total atau masih bisa dilewati kendaraan.

Jalur perlintasan kereta api Ngseeng sendiri ditutup sejak H-7 Idul Fitri 1438 Hijriah secara total karena ada pengalihan arus lalu lintas. Berdasarkan pantuan Harian Jogja di lapangan, jalur perlintasan Ngeseng saat ini sudah tidak ditutup secara total menggunakan road barrier. Melainkan hanya ditutup dengan sebuah papan peringatan bertuliskan keterangan pengalihan arus dan rambu dilarang melintas. Beberapa pengendara roda dua nampak melintasi jalur tersebut karena adanya celah yang cukup besar untuk dilewati.

Editor: Mediani Dyah Natalia |
Share:

Atasi Kekeringam, PDAM Kulonprogo Tambah Jaringan Pipa Air - harianjogja.com



Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Binangun, selaku penyedia air bersih di Kulonprogo, terus menerus berupaya menambah jaringan pipa air untuk menanggulangi bencana kekeringan yang kerap melanda beberapa wilayah di Bumi Menoreh.

Direktur PDAM Tirta Binangun Jumantoro mengatakan kekeringan adalah bencana yang bisa diprediksi karena itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah memetakan daerah-daerah mana saja yang rawan mengalami kekeringaan.

"Kami sudah melakukan pemetaan. Daerah yang kerap kali mengalami kekeringan adalah Kecamatan Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, dan sebagian kecil ada di Kokap. Mayoritas ada di daerah utara," jelasnya saat dihubungi pada Kamis (20/7/2017).
Jumantoro mengklaim daerah yang mengalami kekeringan semakin berkurang dari tahun ke tahun setelah adanya suplai air bersih dari jaringan pipa yang berasal dari PDAM Tirta Binangun atau yang bersumber dari mata air yang berada di sekitar daerah yang rawan mengalami kekeringan. Tapi ia juga mengakui saat ini PDAM masih kesulitan menjangkau beberapa lokasi.

"Hanya wilayah yang paling atas yang memang kami akui masih sudah mendistribusikan air, tapi tetap kami upayakan tahap demi tahap. Karena istilahnya kami tidak bisa tidur nyenyak selama di Kulon Progo masih ada kekeringan di musin kemarau. Itu spirit yang kami pegang selama ini," Ujar Jumantoro.

Khusus untuk Samigaluh dan Girimulyo, imbuhnya, saat ini PDAM sedang menyiapkan Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) yang sumber airnya diambil dari Sungai Progo.

Ia menyebut proyek ini sudah mulai dikerjakan dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bantuan dana dari Hungaria.

Editor: Nina Atmasari
Share:

Sasar Temon, Satpol Sita Alat Karaoke - solopos.com



Satuan Polisi Pamong Praja Kulonprogo kembali melakukan penyitaan alat dari sebuah rumah karaoke di wilayah Kecamatan Temon, Kulonprogo. Usaha hiburan ilegal itu diketahui masih nekat beroperasi meski sudah disegel oleh pemerintah.

Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Kulonprogo Duana Heru Supriyanto mengatakan penyitaan alat karaoke dilakukan dalam operasi penertiban yang menyasar Karaoke John di Desa Glagah, Temon Sabtu (22/7/2017) dini hari.

Kegiatan itu dilakukan bersama tim gabungan yang didukung Polres dan Kodim 0731/Kulonrogo. "Hasilnya, mengamankan perangkat alat karaoke berupa dua unit perangkat komputer dan dua unit power supply," ujar Duana, Sabtu.

Petugas juga mengamankan sembilan orang pemandu karaoke untuk menegakkan Peraturan Daerah No.4/2013 tentang Ketertiban Umum. Mereka dibawa ke Mako Satpol PP Kulonprogo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan mendapatkan pembinaan. "Kegiatan serupa akan terus dilaksanakan dengan waktu yang tidak ditentu," ucap Duana

Share:

Program Wayang Masuk Sekolah Diluncurkan di Kulon Progo -republika.co.id



Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meluncurkan pogram wayang masuk sekolah dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama dalam rangka menamakan pendidikan karaketer pada generasi muda.

Kepala Dinas Kebudayaan Kulon Progo Untung Waluyo di Kulon Progo, Jumat, mengatakan wayang masuk sekolah akan dilakukan uji coba di 12 kecamatan di tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

"Wayang masuk sekolah ini untuk membangun karakter jiwa kemataraman. Kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam menyamakan persepsi pendidikan karakter," kata Untung saat meluncurkan wayang masuk sekolah di SD Negeri IV Wates.

Menurut dia, wayang sangat bagus diajarkan kepada peserta didik. Wayang merupakan media komunikasi, ada tutur luhur, sehingga dapat menanamkan karakter kepada siswa melalui wayang. "Banyak petuah dan ajaran dalam cerita wayang yang layak dikembangkan, sehingga melahirkan generasi yang berkarakter kemataraman," katanya.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan seni budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo ini sangatlah beragam dan banyak jumlahnya. Ini tentunya menjadi kekayaan. Hal ini perlu dilestarikan.

Seni budaya ini juga dapat dijadikan media edukasi dan penyampian informasiyang positif sesuai dengan perkembangan zaman yang ada.

"Mari kita jadikan seni budaya sebagai filter atas berkembangnya teknologi informasi dan globalisasi yang kini benar-benar sarat dengan berbagai informasi baik yang positif dan negatif," katanya.

Tim Pengembang Kurikulin SD Negeri IV Wates Supriyanto mengatakan pihaknya mengembangkan program ekstra kurikuler kemataraman, diantaranya ektra karawisatan dan wayang kulit. "Kami berharap setelah lulus, mereka mencintai akan budaya sendiri," harapnya. 


Sumber : Antara
Share:

Pelebaran Jalan Ditargetkan Selesai Agustus - harianjogja.com



Pelebaran jalan di depan SMK Bopkri Wates, Kabupaten Kulonprogo yang mulai dikerjakan sejak awal Mei 2017 ditargetkan rampung pada akhir Agustus atau paling lambat awal September tahun ini.

Pelebaran dilakukan karena tikungan di Jalan Sugiman itu dianggap terlalu menjorok dan sempit sehingga kerap menimbulkan kemacetan.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Kulonprogo Nurcahyo Budi Wibowo menyampaikan pengerjaan proyek berjalan dengan lancar dan kini sudah mencapai 40%.


"Instalasi kabel dari Telkom sudah dipindahkan. Kemarin memang sempat ada kendala sedikit, kabel dari Telkomsel sempat terkena, tapi itu juga sudah di selesaikan. Pembebasan lahan juga sudah rampung sejak tahun 2016," katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (21/7/2017).

Nurcahyo Budi Wibowo melanjutkan pengaspalan belum bisa dilakukan karena masih harus memindahkan tiang milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang masuk dalam area pelebaran.

Tapi ia menyebut pemindahan hanya menunggu waktu karena PLN sudah menyanggupi pemindahan. Hanya saja, imbuhnya, PLN  perlu waktu persiapan karena tiang tersebut terdapat trafo dan dilewati tegangan tinggi.

Barulah setelah tiang kabel PLN dipindahkan, tambahnya, pengaspalan akan langsung dikerjakan. Menurutnya pengaspalan tidak akan memakan waktu lama.

"Kalau ngaspal cepet selesai. Semoga bisa lebih cepat selesainya supaya bisa beralih ke proyek-proyek lain. Di Alun-Alun Wates bagian selatan juga rencananya ada pelebaran jalan karena tikungannya sempit," jelasnya.

Menurutnya pelebaran tikungan di Jalan Sugiman didasari oleh keadaan lalu lintas di area itu yang cenderung ramai dan bentuk tikungan yang agak menjorok sehingga pengendara yang datang dari arah barat maupun timur kesulitan untuk melihat kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

Karena itu ia berharap ketika tikungan menjadi lebih lebar pandangan pengendara bisa lebih luas sehingga semakin aman dan tentunya lancar.

Nurcahyo Budi Wibowo menambahkan pelebaran tikungan menjadi satu paket dengan pelebaran di Jalan Moh. Dawam dengan anggaran kurang lebih sebanyak Rp1,8 miliar.

"Tapi pelebarannya tidak banyak, hanya 30 sampai 40 cm. Aspalnya dipenuhkan sampai trotoar, karena di kota targetnya aspal harus sampai trotoar," bebernya.

Editor: Nina Atmasari harianjogja
Share:

Bupati Kulon Progo: Bedah Menoreh Permudah Jalur ke Borobudur - news.detik.com



Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempersiapkan proyek jalan Kulon Progo menuju Borobudur, Kabupaten Magelang. Ada dua alternatif, tapi akses melalui Bukit Menoreh jadi yang paling diharapkan dapat terwujud.

"(Menuju) Borobudur ada dua alternatif. Bisa lewat Sentolo, bisa juga lewat Menoreh. Ini dua-duanya diajukan ke Kementerian PU. Tinggal kita lihat hasil survei Kementerian PU (akan dipilih alternatif mana)," kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo kepada wartawan di sela acara Workshop Pembangunan Budaya Integritas KPK RI-Pemda DPRD se-DIY di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Selasa (18/7/2017).

Menurutnya bila bandara di Kulonprogo sudah jadi, jalan bisa dilalui mulai dari Temon, Menoreh menuju Borobudur. "Kalau kami berharap bisa lewat Temon, Menoreh kemudian Borobudur," imbuhnya.

Hasto mengatakan alternatif jalan bedah Menoreh ini tidak hanya warga Kulonprogo yang menikmati, namun akan bisa dinikmati juga oleh warga Purworejo.

"Kalau saya, jalan bedah Menoreh ini saya pepet-pepetkan ke Purworejo. Bahkan saya sendiri, Kabupaten membangun jalan tembus ke Purworejo di Girimulyo, Jatimulyo, dekat Gunung Gakah dengan lebar 12 meter ke Purworejo," katanya.

Sedangkan soal rencana pembangunan jalan tol, Hasto menilai hal itu belum diperlukan. Saat ini sudah banyak akses alternatif yang bisa digunakan di antaranya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

"Jadi modal transportasi, konektivitas ada (ke Borobudur) 4 jalur, ke Yogya 6 jalur, double track kereta api, JJLS, sudah ada 4 (akses). (Pembangunan tol) bukan lagi hal yang urgent," pungkas Hasto. 
(sip/bgs)
Share:

20 July 2017

Desa di Kulon Progo ini masuk lima besar lomba desa nasional - ANTARA News



Kulon Progo (ANTARA News) - Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, masuk lima besar desa terbaik dalam Lomba Desa Regional II Tingkat Nasional karena berbagai inovasi yang telah ditorehkan.

Kepala Subdit Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah II Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri RI sekaligus Ketua Tim Klarifikasi Jawa-Bali Ratna Andriani di Kulon Progo, Rabu, mengatakan layanan pemerintahan di desa Sendangsari mampu berjalan baik dengan adanya pembinaan dari Pemkab Kulon Progo dan Pemda DIY.

"Kami melihat Desa Sendangsari dalam bidang pemerintahan cukup baik, terlihat dari tata kelola pemerintahannya," kata Ratna.

Ia mengataka Desa Sendangsari melakukan berbagai inovasi, seperti cetak sawah baru yang dilakukan masyarakat secara swadaya, budi daya ulat sutera daun singkong, KB pria dan sistem informasi geografi (SIG).

"Semoga Desa Sendangsari menjadi desa percontohan desa-desa lain. Kami melihat banyak inovasi dan hal-hal yang dapat menjadi contoh desa lain," kata Ratna.

Ratna sangat mengapresiasi pengembangan Kampung Wisata Pring Ori yang dilakukan secara swadaya. Menurutnya, kampung wisata akan menggerakkan semua lini kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan pariwisata.

"Kampung Wisata Pring Ori akan menjadi penggerakan bila dikelola dengan baik," katanya.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan masyarakat di Desa Sendangsari telah melakukan banyak hal untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

"Mudah-mudahkan kita bisa mendapatkan penilaian yang terbaik. Hal-hal yang positif semoga bisa menjadi lebih baik lagi," harap Bupati Hasto.

Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2017
Share:

Pisang Bertandan Lima Hebohkan Warga Kulonprogo - SINDOnews.com




Pohon pisang Ambon milik Pagi (74), warga Pedukuhan VII, Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kulonprogo, menjadi pusat perhatian karena memiliki lima buah tandan yang keluar dari batang pohon di bagian tengah. Foto dan video pohon pisang langka inipun menjadi viral di media sosial.

Pagi tidak pernah mengira pohon pisangnya akan memiliki lima buah tandan. Dia malah mengira pohon pisang itu mati, karena daun bagian atas sudah mongering.

Dia pernah berusaha untuk merobohkan dengan cara didorong, namun selang beberapa hari batang pohon ini justru terlihat terbuka dan muncul lima bunga pisang. Dari sini kemudian berkembang menjadi lima tandan buah pisang. "Baru sekitar sepuluh hari bunganya muncul," ujar Pagi, Selasa (18/7/2017).

Setelah sepuluh hari, tanda pisang pun semaki besar. Agar pohon tidak roboh, diberikan penyangga dari kayu. "Akan saya rawat sampai masak," tuturnya.

Seorang warga, Sakti Ahmadi mengaku, datang dari Wates setelah foto tentang pisang aneh ini menjadi viral di media sosial. Dalam beberapa hari, beberapa halaman facebook dan grup wattapps banyak yang menyebar gambar dan video ini. "Penasaran saja, ke sini untuk foto dan diunggah," ujarnya

Sumber : SINDOnews.com

Share:

13 July 2017

Dinsos Data 2.500 Lansia di Kulonprogo - TRIBUNJOGJA.COM



Sebanyak 2.500 warga lanjut usia (lansia) berhasil didata Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo hingga pertengahan 2017 ini.

Pendataan akan memudahkan pemerintah dalam mengalokasikan  program pemberdayaan maupun bantuan sosial.
Kepala Dinsos P3A Kulonprogo, Eko Pranyoto mengatakan, selama ini pihaknya memang belum memiliki data jumlah penduduk lansia di Kulonprogo.

Padahal, golongan lansia dinilai turut berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut.
Adapun data jumlah lansia itu didapatkan Dinsos P3A dari hasil verifikasi data 3.000 lansia yang diajukan masyarakat melalui pedukuhan.
"Para lansia ini dimungkinkan terlewat dalam pendataan bantuan raskin atau KIS. Nantinya, data akan kami gunakan untuk mendukung alokasi bantuan bagi mereka," jelas Eko, Minggu (9/7/2017).

Adapun Pemkab sejauh ini memiliki catatan jumlah penduduk miskin mencapai 60.816 jiwa atau sekitar 13,70% pada 2016. Angka itu lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang diketahui sebanyak 52.331 jiwa atau sekitar 12%.

Pencermatan oleh dinas, angka kemiskinan itu banyak diisi komponen keberadaan lansia. Maka itu, Pemkab Kulonprogo merasa perlu memberi perhatian kepada lansia.
Langkah pemberdayaan masyarakat akan dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan. Hanya saja, tak semua lansia bisa menyesuaikan diri dengan program pemberdayaan sehingga Pemkab berusaha fokus pada pemberian bantuan dan jaminan sosial. Di antaranya, bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) yang diajukan kepada Kementerian Sosial.

"Tahun ini, bantuan berupa jaminan hidup sebesar Rp200.000 per bulan tersebut diberikan kepada 69 orang. Harapannya, bisa meringankan beban keluarganya," kata Eko.(ing)
Share:

Pemkab Kulonprogo Deklarasikan Pembentukan Desa Bebas Miras - TRIBUNJOGJA.COM



Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo menggagas dibentuknya desa bebas minuman keras dan minuman beralkohol (miras/minol) di wilayahnya.
Hal ini sebagai langkah pengawasan dan pengendalian peredaran miras/minol di tengah masyarakat.
Pada Minggu (9/7/2017), deklarasi desa bebas miras/minol dilakukan di Pendowoharjo, Kecamatan Girimulyo. Deklarasi yang difasilitasi Satpol PP Kulonprogo ini diikuti oleh pihak pemerintah kecamatan, pemerintah desa, aparat, TNI/Polisi, serta para tokoh masyarakat setempat.
Plt Kepala Satpol PP Kulonprogo, Duana Heru mengatakan, deklarasi desa bebas miras/minol ini merupakan bagian dari aksi dukungan terhadap program kerja 100 hari Bupati-Wkail Bupati Kulonprogo dalam mengawasi peredaran minuman keras di masyarakat.
Sebelum deklarasi, dilakukan sosialisasi dampak negatif miras/minol, maupun minuman memabukkan lainnya beserta bahaya yang bisa ditimbulkannya.
"Deklarasi dan sosialisasi bertujuan agar masyarakat bisa menyadari dan mengerti bahaya minuman keras yang bisa merusak mental generasi muda. Masyarakat dan pemerintah perlu bersatu dan bersinergi memerangi pekat, termasuk peredaran minuman memabukkan," katanya.
Pemkab Kulonprogo sebelumnya juga sudah menjalin kerjasama dengan Polres Kulonprogo untuk mewujudkan wilayah bebas miras dan penertiban tempat hiburan tak berizin.
Nota kesepahaman (MoU) sudah ditandatangani kedua belah pihak pada pertengahan Juni lalu.
Pemkab menilai, program pengawasan peredaran miras selaras dengan program Polres Kulonprogo terkait penilaian Polsek yang salah satu kriterianya adalah desa bebas miras. (*)

Share:

Pembangunan Bandara Kulon Progo Kejar Target 2 Tahun - Liputan6.com



Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo menggagas dibentuknya desa bebas minuman keras dan minuman beralkohol (miras/minol) di wilayahnya.
Hal ini sebagai langkah pengawasan dan pengendalian peredaran miras/minol di tengah masyarakat.
Pada Minggu (9/7/2017), deklarasi desa bebas miras/minol dilakukan di Pendowoharjo, Kecamatan Girimulyo. Deklarasi yang difasilitasi Satpol PP Kulonprogo ini diikuti oleh pihak pemerintah kecamatan, pemerintah desa, aparat, TNI/Polisi, serta para tokoh masyarakat setempat.

Plt Kepala Satpol PP Kulonprogo, Duana Heru mengatakan, deklarasi desa bebas miras/minol ini merupakan bagian dari aksi dukungan terhadap program kerja 100 hari Bupati-Wkail Bupati Kulonprogo dalam mengawasi peredaran minuman keras di masyarakat.

Sebelum deklarasi, dilakukan sosialisasi dampak negatif miras/minol, maupun minuman memabukkan lainnya beserta bahaya yang bisa ditimbulkannya.
"Deklarasi dan sosialisasi bertujuan agar masyarakat bisa menyadari dan mengerti bahaya minuman keras yang bisa merusak mental generasi muda. Masyarakat dan pemerintah perlu bersatu dan bersinergi memerangi pekat, termasuk peredaran minuman memabukkan," katanya.

Pemkab Kulonprogo sebelumnya juga sudah menjalin kerjasama dengan Polres Kulonprogo untuk mewujudkan wilayah bebas miras dan penertiban tempat hiburan tak berizin.
Nota kesepahaman (MoU) sudah ditandatangani kedua belah pihak pada pertengahan Juni lalu.

Pemkab menilai, program pengawasan peredaran miras selaras dengan program Polres Kulonprogo terkait penilaian Polsek yang salah satu kriterianya adalah desa bebas miras. (*)
Share:

Purworejo - Kulonprogo Sepakat Bentuk Sekber - KRJOGJA.com



Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo Jawa Tengah dan Kulon Progo Provinsi DIY sepakat membentuk sekretariat bersama (Sekber) dan penguatan kerja sama (PKS) antarwilayah. Kesepakatan ini untuk mengantisipasi berbagai bentuk konflik antar warga lintas daerah. Terutama pada daerah perbatasn yang melibatkan warga Purworejo dan Kulonprogo.
"Kita juga akan melakukan kerjasama antar organisasi perangkat daerah (OPD) agar kondisi di perbatasan ini dapat terjalin dengan baik dan saling menguntungkan," kata Bupati Kulon Progo H dr Hasto Wardoyo SPoG usai bersilaturahmi dengan Bupati Purworejo H Agus Bastian SE MM di ruang Peringgitan rumah dinas (Rumdis) bupati Purworejo, Selasa (11/07/2017) sore.
Kesepakatan ini muncul setelah sering terjadinya perselisihan antarwarga di daerah perbatasan, terutama antara Desa Jogoyoyo Kecamatan Purwodadi Purworejo dan Desa Jangkaran di Kecamatan Temon Kulonprogo. Desa Jangkaran berada di pantai selatan, namun untuk keluar masuk lokasi itu satu-satunya akses jalan harus melalui Desa Jogoboyo.
Kedua desa ini juga sepakat menjalin kerjasama pariwisata di wilayah itu, terutama wisata Pasir Mendit dan Kadilangu. Dalam kerjasama ini lanjut Hasto Wardoyo, harus saling menguntungkan. Retribusi yang masuk Desa Jangkaran sebagian akan diberikan kepada Desa Jogoboyo.
Dengan adanya kesepakatan ini Agus Bastian menilai bahwa konflik antar warga Purworejo dengan Kulonprogo dapat diselesaikan dengan baik. "Persoalan ini sebenarnya tidak berat, diselesaikan secara adat juga bisa," katanya. (Nar)
Share:

DIY tidak akan bangun jalan di wisata mangrove Kulon Progo -



Kulon Progo (ANTARA News) - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan membangun infrastruktur jalan menuju objek wisata mangrove Pasir Kadilangu dan Pasir Mendit yang menggunakan jalan Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Purworejo.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Kulon Progo, Selasa, mengatakan perkembangan wisata mangrove membawa dampak pertumbuhan ekonomi bagi Kulon Progo dan Purworejo.

"Semua mendapat manfaat dari perkembangan mangrove. Masa, mobil yang lewat Purworejo tidak berdampak kepada masyarakat," kata Sultan.

Menurut Sultan, penyelesaian mangrove adalah kerja sama yang saling menguntungkan semua pihak. "Apakah kerja sama parkir atau retribusi, atau bagi hasil, tentu harus dibicarakan baik untuk menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan," harapnya.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan Pemkab Kulon Progo dan Purworejo telah menyepakati lima hal dalam menyelesaikan konflik perbatasan, salah satunya penyelesaian konflik mangrove.

Poin pertama, bagi Pemkab Kulon Progo harus menyelesaikan regulasi, antara pelaku wisata yang ada di empat kelompok pengelola mangrove. Regulasi dibuat dengan komunikasi dengan desa. Bagaimana payung hukum, retribusi, dikerjasamakan antarempat kelompok dengan desa. Sehingga regulasi harus segera diselesaikan.

Hasil Kedua, perjanjian kerja aama (PKS) antarkedua desa, setelah ada regulasi di desa di Kulon Progo selesai, kemudian kerja sama antardesa dengan PKS, harus secepatnya diselesaikan juga.

Hasil ketiga kerja sama antar-OPD Dinas Pariwisata di Kulon Progo dan Purworejo dengan PKS. Sedangkan yang keempat, perlunya dibentuk sekretariat nersama (Sekber) yang akan segera ditindak lanjuti bersama. Kemudian ada klausul tambahan tentang perbatasan di Jatimulyo Girimulyo dengan desa Donorejo. 

"Kesepakatannya, kami segera membangun jalan, karena yang dari Purworejo sudah dibangun jalan, tetapi kami belum. Kami mohon doanya dibangun tahun ini karena anggaran sudah dituangkan dalam APBD Tahun ini, termasuk pembebasan jalannya. Itu keputusan tentang jalan perbatasan," kata Hasto.

Terkait pembagian pendapatan tempat wisata, Hasto menyatakan belum dibahas sampai ke detail teknis, tetapi yang jelas pendapatan dari 4 (empat) kelompok nantinya akan dituangkan di dalam Perdes, bahwa pendapatannya dari tiket yang ada itu sebagian masuk ke desa, yang ada di Kulon Progo, yang ada di Jangkaran, desa memberikan sebagian yang ada, dengan catatan, usulan yang sudah ada, berdasar jumlah tiket, satu tiket berapa, untuk diberikan kepada Desa Jogoboyo. 

"Sekber sangat baik untuk melengkapi, saling mengontrol tiket, jangan sampai diuriki, disithik-sithikke. Tiket dikontrol bersama, baik dari Purworejo maupun dari Kulon Progo Pembagian harus sudah diputuskan lewat perdes. Sekber yang akan mengontrol, jika ada potensi masalah yang muncul, langsung merapat," kata Hasto. 


Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Share:

Bandara NYIA, Warga Kulonprogo Harus Kreatif - KRJOGJA.com



Bandara Internasional di Kabupaten Kulonprogo yang diperkirakan beroperasi 2019 akan menampung penumpang sebanyak 20 juta hingga 40 juta pertahun. Agar bisa mengimbangi perkembangan yang ada, maka mulai sekarang Kabupaten Kulonprogo, baik warga masyarakat, pemerintah kabupaten harus bersedia berubah, punya kreativitas dan inovasi.

"Sebab makin banyak orang asing termasuk dari dalam negeri, mereka  memerlukan pelayanan yang terstandar," tutur Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X ketika bersama Wakil Gubernur Sri Paku Alam X melakukan Syawalan di Kabupaten Kulonprogo, Selasa (11/07/2017) di Gedung Kesenian Wates. 

Sultan HB X menegaskan seluruh masyarakat harus membuka diri. Jangan sampai ada lagi pedagang atau pebisnis yang menawarkan produk jasa atau barang hanya seadanya atau istilahnya 'sampun cekap semanten mawon'. "Tapi harus mulai berstandar mulai dari proses pembuatan, pengemasan, sampai pelayanan. Sebab turis asing suka pelayanan yang terstandar," kata Sultan HB X.

Jangan sampai, lanjut Sultan HB X, masih terdapat kasus seperti yang terjadi di Kota Yogya, Pedagang Kaki Lima (PKL) ada yang menaikkan harga semaunya atau juru parkir yang melakukan tindakan serupa. Sebab akibatnya akan membuat keramaian dan image buruk terhadap Jogja.

Kehadiran bandara, tambah Sultan, tidak hanya mengembangkan Kulonprogo, tetapi juga wisata ke Borobudur Jawa Tengah. Pertanyaan yang akan muncul setelah adanya bandara , apakah turis yang datang dari Kulonprogo, akan melihat Borobudur dari Jogja atau melihat Jogja dari Borobudur. "Karena itu Kulonprogo khususnya dan Jogja umumnya harus memikirkan itu dan melakukan terobosan," tandasnya. 

Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) menyatakan, pemkab sudah membentuk tim lokal percepatan pembangunan bandara. "Kulonprogo memang harus siap. Kami tidak anti modernitas, asal semua itu bisa memberi kemanfaatan bagi masyarakat dan mengakomodir kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami," jelas Bupati. (Wid)
Share:

08 July 2017

29 Balita di Kulonprogo Alami Gizi Buruk



KULONPROGO – Sebanyak 29 balita di Kulonprogo tercatat mengalami gizi buruk selama 2016 kemarin.

Pola asuh orangtua serta adanya penyakit kronis menjadi faktor utama puluhan bayi itu mengalami gizi buruk.
Dinas Kesehatan Kulonprogo mencatat, dari 21.700 bayi yang ditimbang lewat Posyandu, ada 29 anak yang mengalami gizi buruk atau sekitar 0,013 persen.

Dari jumlah itu, 27 anak berhasil ditangani dan dipulihkan hingga akhir tahun sedangkan dua anak lainnya hingga kini masih dalam perawatan.

"Karena kondisi anaknya memang belum baik betul. Ada indikasi memiliki penyakit kronis TB anak. Balita gizi buruk memang masih ada Kulonprogo meski jumlahnya kecil. Namun, penyebabnya bukan karena kondisi kekurangan pangan melainkan adanya penyakit kronis yang diderita anak," kata Kepala Dinkes Kulonprogo, Bambang Haryatno, Jumat (7/7/2017).

Adanya kondisi penyakit kronis pada anak disebutnya memang menjadi penyebab utama kondisi bayi gizi buruk di Kulonprogo.

Balita yang mengidap penyakit kronis cenderung kurang nafsu makan sehingga kondisi tubuhnya tidak mendapat asupan gizi yang layak.

Di sisi lain, pola asuh orangtua juga turut menjadi faktor penyebab munculnya balita gizi buruk.

Ini biasanya karena orangtua tidak telaten memberikan makanan dengan karakter anak yang rewel serta pemberian makanan yang kurang bernilai gizi.

Untuk penanganan kasus gizi buruk, DInkes sudah menyiapkan anggaran dari APBD dalam proses penyembuhan anak. Yakni mencakup penanganan di rumah sakit dan dilanjut pemberian makanan bergizi hingga 90 hari.
Jika melwati masa tersebut anak penderita gizi buruk belum pulih, Puskesmas akan melanjutkan pemberian asupan gizi melalui Dana Operasional Kesehatan (DOK).

"Pencegahan tentunya dnegan perlakuan gizi cukup. Orangtua memberi asupan makanan bergizi, ASI eksklusif serta MP ASI (makanan pendamping) bernilai gizi baik. Asal masu ditimbang di Posyandu, sebetulnya orangtua bisa mendapat ilmu gizi yang baik untuk anaknya," kata Bambang. (*)

Share:

Urusan Rp10 Juta Penyebab Konflik Mangrove



Harianjogja.com, KULONPROGO—Konflik yang menyelimuti pengelola objek wisata (obwis) kawasan mangrove di Kulonprogo dengan Pemerintah Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ternyata disebabkan urusan uang Rp10 juta.

Ketua Wisata Mangrove Wana Tirta Warso menuturkan di masa sebelumnya ada kesepakatan pengelola wisata mengrove untuk membayar kas ke Desa Jogoboyo sebesar Rp10 juta per tahun. Mengingat mereka tidak memungkiri untuk menuju kawasan obwis, harus melewati sebuah jalan yang berada di wilayah Jogoboyo.

Warso merinci, Kelompok Pasir Kadilangu membayar Rp3 juta, Kelompok Api-api sebesar Rp4 juta, Kelompok Maju Lestari menyerahkan Rp1 juta, dan Wana Tirta sebesar Rp2 juta. Di saat itu, semua kelompok sepakat menyerahkan dana bagi hasil itu ke Jogoboyo.
Namun. dengan catatan tidak ada baliho atau tulisan-tulisan yang berpotensi menguntungkan salah satu kelompok. Hanya saja seiring berjalannya waktu, ada salah satu kelompok pengelola yang melanggar kesepakatan tersebut sehingga Wana Tirta tidak mau menepati kesepakatan yang sudah ada.

"Akibatnya, kesepakatan membayar hasil retribusi ke Jogoboyo sebesar Rp10 juta per tahun tidak dilakukan. Selanjutnya, terjadi aksi pembuatan gorong-gorong jalan menuju wisata mangrove. Akibat aksi tersebut, jumlah wisatawan mangrove turun drastis," ungkapnya, Kamis (6/7/2017).

Kepala Desa Jangkaran Murtakil Humam mengatakan dana sebesar Rp10 juta tadi adalah hasil yang terkumpul untuk dibayarkan pada 2016 lalu. Dalam waktu dekat, dana itu akan diserahkan kepada Pemdes Jogoboyo. Ia menyebut, akan ada pula pertemuan membahas persoalan yang membelit obwis mangrove, antara Pemkab Kulonprogo dan Pemkab Purworejo.

Editor: Galih Eko Kurniawan - Harianjogja
Share:

Perlintasan KA Ngeseng Kini Ditutup Total


Kondisi perlintasan kereta api di Ngeseng, Sentolo, Kamis (6/7/2017). (JIBI/Harian Jogja/Uli Febriarni)

Solopos.com, KULONPROGO—Perlintasan kereta api yang sebelumnya sempat ditutup karena pengalihan arus lalu lintas (lalin) Idulfitri 2017 di simpang Ngeseng, Kecamatan Sentolo, kini diberlakukan penutupan secara total.

Akibat penutupan yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kulonprogo tersebut, seluruh kendaraan yang akan menuju Wates dari arah Jogja, tidak lagi dapat langsung menyeberang jalan untuk menelusuri jalan alternatif Desa Kaliagung karena diarahkan langsung ke barat.

Untuk kendaraan yang akan menuju Wates dari arah Desa Kaliagung dialihkan menuju simpang Ngelo karena tak bisa lagi menyeberang rel kereta lalu ke barat. Bagi kendaraan yang akan menuju ke Jogja, dapat memilih jalan tikus mengikuti alur tepian re yang nantinya membawa pengendara bertemu simpang Ngeplang.

Pemkab memilih tetap nekat mengalihkan arus lalu lintas ke simpang empat Ngelo, walaupun diketahui, secara teknis kondisi jalan tersebut belum layak dilalui kendaraan.
Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian Dishub Kulonprogo Bhekti Nurada memaparkan jajarannya telah berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia dan Kepolisian Sektor Sentolo atas penutupan perlintasan kereta di Ngeseng tersebut.

Penutupan jalur akses langsung menyeberang rel menuju jalan raya tersebut dilakukan demi keamanan dan kelancaran lalu lintas kendaraan. "Sekaligus sebagai upaya mewujudkan program kerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo-Sutedjo," ujarnya, Kamis (6/7/2017).
Share:

Nasihat Mbah Suparni dari Kulon Progo: Ojo Pekok!



Suparni atau Mbah Parni tiba-tiba menjadi pembicaraan umum setelah video amatir tentang dirinya menyebar di medsos. Meskipun disampaikan secara sederhana ala orang ndeso, nasihatnya kepada perekam video itu cukup mendalam; jangan menjadi tolol, karena si tolol temannya setan.

"Wong urip neng alam donya niki janji mboten pekok, pikiran digawe encer, senajan ra duwe ya bisa nyandhang, bisa madhang, bisa netepi kelumrahan. Ning nek wong pekok kancane setan. Nek mboten pekok setan ra doyan," demikian kata Mbah Parni dalam rekaman itu.

Arti dari tuturan itu adalah, "Orang hidup di dunia ini asal tidak totol, pikiran tetap encer, meskipun tidak punya (harta) ya tetap bisa berpakaian, bisa makan, bisa mengikuti kelumrahan hidup. Namun kalau tolol akan menjadi teman setan. Kalau tidak tolol, setan tak berani mendekat."

Siapakah si pekok atau si tolol itu? Pekok atau tolol bukanlah cacat bawaan. Artinya, tolol bisa terjadi bukan karena 'bahan bakunya' Kepekokan atau ketotoloan bukan 'cacat bawaan'. Tolol terjadi karena kemalasan berpikir atau belajar sehingga menyebabkan seseorang menjadi bebal.

Karena itulah Mbah Parni merangkai nasihatnya tentang 'pekok' dengan hadirnya setan. Karena kebodohan dan kemalasan akan membawa orang mudah masuk perangkap tipu daya setan.

Lalu siapakah Mbah Parni? Mengapa dia bisa punya pendapat seperti itu? 
(mbr/mbr)
Share:

Kurangi Pengangguran, Disnakertrans Kulonprogo Gelar Pelatihan Kerja



Harianjogja.com, KULONPROGO-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kulonprogo kembali menyelenggarakan pelatihan kerja dengan dukungan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pengurangan jumlah pengangguran.
Kepala Disnakertrans Kulonprogo, Eko Wisnu Wardhana mengatakan, pelaksanaan pelatihan kerja yang didanai APBN 2017 dibagi menjadi tiga angkatan. Angkatan pertama sudah diselenggarakan pada April-Mei lalu.
Paket pelatihan yang disediakan saat itu antara lain teknik sepeda motor, las listrik, rias pengantin, pengolahan hasil pertanian, menjahit, microsoft office, dan tata boga.
Pelatihan kerja angkatan kedua kemudian resmi dimulai sejak Jumat (7/7/2017) pekan ini hingga Agustus nanti. Eko kembali berharap seluruh peserta bisa mengikuti pelatihan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan keterampilan di bidang yang diminati.
Mereka diharapkan mendapatkan bekal tambahan untuk mencari pekerjaan yang layak atau merintis usaha mandiri.
"Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi pengangguran. Salah satunya dengan meningkatkan keterampilan potensi tenaga kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja," kata Eko.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Kulonprogo, Sri Sulanjari mangatakan, pelatihan kerja angkatan kedua mencakup delapan paket.
Paket pelatihan itu terdiri dari paket teknisi telepon seluler, mekanik junior mobil, menjahit pakaian wanita dan anak, teknik semprot untuk kayu, teknisi lemari pendingin, teknik sepeda motor injeksi, dan dua paket tata boga. Setiap paket diikuti 16 orang peserta.
Setiap paket akan dilengkapi dengan materi teori kompetensi dan praktek. Seluruh peserta juga mendapatkan materi tambahan mengenai pembinaan karakter serta motivasi agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi persaingan di dunia kerja maupun usaha.
"Peserta yang dinyatakan lulus sesuai standar yang ditentukan akan diberi sertifikat pelatihan," ucap Sri.
Share:

03 July 2017

Hari Pertama Masuk Kerja, PNS Pemkab Kulonprogo Santap Bakso Bersama



KULONPROGO - Ratusan pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Kulonprogo melakukan syawalan dan halalbihalal pada hari pertama masuk kerja, Senin (3/7/2017). Setelah bersalam-salaman, ratusan PNS menyantap bakso dan rujak es krim bersama.

Seorang PNS Pemkab Kulonprogo, Nurul Hidayati mengaku, acara ini cukup bagus untuk menumbuhkan semangat kerja para PNS. Meskipun para PNS sudah menyadari tugas dan tanggungjawabnya untuk masuk dan tidak terlambat. "Ini bagus dan kami yakin PNS sudah tahu tugasnya," katanya.

Apalagi dalam hari pertama semua PNS juga bisa bersalaman dengan bupati, wakil bupati maupun dengan pejabat lainnya. Termasuk menyantap bakso dan es krim yang disediakan panitia.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo memerintahkan kepada inspektorat daerah untuk melakukan inspeksi mendadak di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memantau ketertiban PNS.

"Idul Fitri harus menjadi momentum untuk meningkatkan semangat kerja. Jangan ada yang malas atau tidak baerangkat. PNS harus bisa mengefektifkan kinerjanya. Harus berlari secara cepat," katanya.

Program 100 hari kerja yang saat ini sedang berjalan, merupakan cara untuk meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil. Kinerja dari setiap PNS akan dipantau secara berkala. Evaluasi berikutnya akan digelar pada 22 Juli dan 22 Agustus 2017. 

Share:

Berburu Foto di Bukit Pule Payung




Solopos.com, KULONPROGO — Keindahan Waduk Sermo yang dikeliling perbukitan menoreh rutinluar biasa untuk dinikmati. Objek wisata pilihan yang memperkenalkan fasilitas untuk mengawetkan potret itu pun semakin bermunculan.

Bukit Pule Payung adalah satu dari sekian pendatang baru tersebut. Lokasinya berada di Dusun Soropati, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kulonprogo. Soft opening bahkan baru dilakukan pada Lebaran hari kedua, Senin (26/6/2017) lalu. Pengelola sengaja memilih peristiwa libur Lebaran itu dikarenakan dianggap manjur/tepat untuk promosi. Mereka mempertimbangkan banyaknya wisatawan yang mendatangi kawasan perbukitan menoreh.


Pengelola Bukit Pule Payung, Suratman mengatakan, objek wisata tersebut memanfaatkan lahan milik sejumlah warga setempat dengan luas kurang lebih dua hektare. Konon, ada suatu  tanaman pule dengan bentuk menyerupai payung berkapasitas besar yang diketahui telah tumbang di sana. Itulah mengapa warga selanjutnya menamai dataran tinggi itu sebagai Bukit Pule Payung.

Ada delapan wahana gambar yang disediakan di Bukit Pule Payung. Semuanya memperkenalkan keindahan perbukitan menoreh serta Waduk Sermo sebagai latar belakang dari beberapa aspek pandang.

"Unggulan kami adalah spot gambar angkasa, lolipop, serta jembatan surga," kata Suratman, Kamis (29/6/2017).

Suratman memaparkan pengembangan Bukit Pule Payung dilakukan setahun belakangan. Warga setempat bekerja sama dengan investor yang berminat membawa potensi kawasan itu. Mereka menghabiskan dana kurang lebih Rp2 miliar untuk membangun serta menata beberapa fasilitas pendukung wisata. Mereka juga menyiapkan alat perlengkapan keamanan bagi pengunjung mengingat ada beberapa spot gambar yang dilakukan di ketinggian. Pengelola pun mendapat pelatihan terkait sistem keamanan di lokasi wisata, tergolong petunjuk menggunakan_dengan alat yang ada.

Suratman lalu mengungkapkan lebih dari 1.000 orang datang berkunjung setiap hari. Menurut dia, capaian tersebut amatlah bagus bagi objek wisata baru. Dirinya berharap pengunjung memperoleh kesan yang bagus jadi mau datang kembali bisa juga sekadar memberi tahu orang-orang di sekitarnya tentang keindahan Bukit Pule Payung.

"Antusias pengunjung begitu hebat sejak hari pertama dibuka. Hari itu ada kurang lebih 1.200 pengunjung," ucap Suratman.

Sementara itu, seorang wisatawan asal Surabaya Jawa Timur, Febrina Milania menyebutkan kagum dengan pemandangan yang dapat dirinya nikmati dari Bukit Pule Payung. Dirinya pun tak melewatkan peluang untuk berfoto di beberapa wahana yang disediakan.

"Lokasinya bersih, pengelolanya ramah, spot fotonya juga macam-macam," kata Febrina.

Share:

BERITA KULON PROGO TERBARU

SITEMAP

Archive