Mohon perhatiannya, semua isi berita diblog ini adalah disalin dari berbagai sumber. Dan hanya sebagai arsip pribadi dan Group Komunitas Warga Kulon Progo.

Seluruh informasi termasuk iklan diblog ini bukan tanggung jawab kami selaku pemilik blog. Kami hanya Memberikan tempat kepada para pengiklan dan sebagai ,media sharing


 tarif jasa kami
KEMBALI KE HALAMAN AWAL – LC FOTOKOPI  *  TARIF JASA FOTOKOPI, PRINT, SCAN, KETIK, PRINT , DLL.   *   MELAYANI PRINT, PRINT COPY SECARA ONLINE


23 July 2017

Anggota WTT Tunggu Jadwal Pengukuran - harianjogja.com




Wahana Tri Tunggal (WTT) masih menunggu kepastian mengenai jadwal pengukuran dan penilaian ulang terhadap aset mereka yang berada di lokasi pembangunan bandara di Kecamatan Temon, Kulonprogo.

Ketua WTT, Martono, mengaku hanya mendapatkan informasi jika pengukuran sekaligus penilaian akan terlaksana dalam waktu dekat. Nantinya, WTT juga dilibatkan dalam koordinasi untuk mengawal kelancaran proses tersebut.

"Belum ada info harinya. Masih nungu hasil rapat pihak-pihak terkait," katanya, Kamis (20/7/2017). Martono lalu mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo diketahui tetap berupaya melakukan pendekatan terhadap sebagian warga yang masih bersikap menolak pembangunan bandara.

Jika mereka berubah pikiran, lahan mereka bisa sekalian diikutkan dalam pengukuran dan penilaian ulang. Mengenai hal, WTT tetap memberikan kebebasan kepada masing-masing warga dalam menentukan sikap terkait megaproyek tersebut.

Martono memaparkan sasaran pengukuran dan penilaian ulang adalah rumah, tanaman, dan sarana pendukung lainnya (SPL). Hasilnya kemudian dibawa ke Pemerintah Pusat. Dia juga diberitahu jika tidak akan ada lagi data susulan lain jika berkas sudah sudah dikirim. "Keputusan di tangan Presiden. Kalau ditandatangani Presiden, bisa jadi uang," ujarnya.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo berharap warga bersikap kooperatif saat ada tim yang datang untuk melakukan pengukuran. Hal itu mengingatkan sebelumnya tim malah mendapatkan penolakan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi. "Jadi kalau saya ke menteri untuk diskresi, datanya jelas berapa bidang, bagaimana kepemilikan dan asetnya. Itu juga untuk kepentingan proses legal formal selanjutnya," paparnya.

Editor: Galih Eko Kurniawan | http://www.harianjogja.com/jogjapolitan
Share:

BERITA KULON PROGO TERBARU

SITEMAP

Archive