Mohon perhatiannya, semua isi berita diblog ini adalah disalin dari berbagai sumber. Dan hanya sebagai arsip pribadi dan Group Komunitas Warga Kulon Progo.

Seluruh informasi termasuk iklan diblog ini bukan tanggung jawab kami selaku pemilik blog. Kami hanya Memberikan tempat kepada para pengiklan dan sebagai ,media sharing


 tarif jasa kami
KEMBALI KE HALAMAN AWAL – LC FOTOKOPI  *  TARIF JASA FOTOKOPI, PRINT, SCAN, KETIK, PRINT , DLL.   *   MELAYANI PRINT, PRINT COPY SECARA ONLINE


07 September 2015

APBD KULONPROGO : Terpengaruh Megaproyek, Pendapatan Daerah Turun Rp33 Miliar

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pendapatan daerah dalam APBD Perubahan
Kabupaten Kulonprogo 2015 diperkirakan turun sekitar Rp33 miliar. Jika
pada APBD murni mencapai Rp1,242 triliun, pendapatan pada APBD
Perubahan direncanakan sebesar Rp1,209 triliun.

Hal itu diungkapkan Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo pada rapat
paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2015 di
gedung DPRD Kulonprogo, Jumat (4/9/2015).

Dia lalu mengungkapkan, hal sebaliknya terjadi pada rencana belanja
daerah. Jika pada APBD murni direncanakan sekitar Rp1,306 triliun,
belanja daerah pada APBD Perubahan menjadi Rp1,340 triliun.

Menurut Hasto, peningkatan belanja daerah diperlukan untuk mempercepat
pencapaian target kinerja daerah. Hal itu juga merupakan konsekuensi
kekurangan anggaran pada APBD murni.

"Sisa lebih penggunaan anggaran tahun sebelumnya kami rencanakan untuk
memenuhi defisit anggaran yang mencapai sekitar Rp66,224 miliar," kata
Hasto menjelaskan, seperti yang dirilis Humas Sekretariat DPRD
Kulonprogo, Jumat sore.

Hasto memaparkan, ada beberapa faktor yang memengaruhi pendapatan dan
belanja tahun ini. Di antaranya, perubahan realisasi investasi mega
proyek berupa pembangunan bandara baru, pabrik pasir besi, dan kawasan
industri di Sentolo. "Beberapa kondisi itu berakibat pada perubahan
pendapatan retribusi dan pajak daerah," ujarnya.

Hasto menambahkan, perubahan kebijakan tarif BPJS Kesehatan pada Pusat
Pelayanan Kesehatan (PPK), khususnya di RSUD Wates, juga menyebabkan
ada perubahan pada besar pendapatan daerah.

"Ada kondisi insidental yang membutuhkan konsekuensi penyediaan
anggaran, tapi ternyata belum tersedia pada APBD 2015," tutur Hasto
kemudian.

Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com
Share:

BERITA KULON PROGO TERBARU

SITEMAP

Archive