Tarif Retribusi Obyek Wisata di Kulon Progo Naik Rp 1.000 - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bakal menaikkan tarif retribusi sejumlah obyek wisatanya.

Rencananya, kenaikan sebesar Rp1.000 itu diberlakukan mulai Februari 2019.

Hal itu didasarkan pada Peraturan Bupati Kulon Progo yang diterbitkan pada Desember 2018 tentang peninjauan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta perubahan kedua juklak retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang diterbitkan pada Desember 2018 lalu.

Disebutkan bahwa tarif baru sebesar Rp6.000 dikenakan untuk objek wisata Pantai Glagah, Pantai Congot, Pantai Trisik, Waduk Sermo, Gua Kiskendo, dan Puncak Suroloyo.

 Adapun selama ini tarif masuk yang ditarik dari pengunjung di keenam destinasi itu sebesar Rp5.000.

Peraturan itu juga menyebut bahwa kawasan Menoreh bagian barat dan Jatimulyo dikenakan tarif retribusi Rp2.000 sekali masuk sedangkan Nglinggo dan Tritis sebesar Rp3.000.

"Tarif retribusi wisata di Kulon Progo selama ini masih terhitung lebih rendah dibanding daerah lain. Kenaikan tarif ini sekaligus menyetarakannya dengan wilayah lain,"jelas Kepala Bidang Destinasi Wisata, Dinas Pariwisata Kulon Progo, Sari Wulandari, Selasa (29/1/2019).

Rencana kenaikan tarif itu hingga saat ini masih disosialisasikan kepada para pengelola wisata, kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan pemerintah desa.

Menurut Sari, sejauh ini para pelaku usaha menyambut baik rencana kenaikan tarif retribusi itu demi kemajuan pariwisata Kulon Progo.

Di sisi lain, kenaikan tarif itu membawa konsekuensi perlunya pemerintah daerah meningkatkan sarana prasarana dan fasilitas di obyek wisata terkait.

Read More

Komisi II DPR RI Puji Pelaksanaan PTSL di Kulon Progo - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Komisi II DPR RI memuji pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kulon Progo.
Selain itu, proses pengadaan tanah untuk pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) juga dinilai berjalan baik sesuai regulasi pertanahan.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat bersama rombongan bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, Selasa (29/1/2019) di Ruang Sermo, Kompleks Pemkab Kulon Progo.
Pertemuan itu jadi bagian dari kunjungan kerja spesifik Komisi II terkait PTSL dan penyelesaian sengketa pertanahan. Mardani mengatakan, capaian program PTSL di Kulon Progo berdasarkan paparan yang disampaikan BPN telah mencapai angka 95,11 persen.
Angka tersebut terbilang sangat baik dan hanya menyisakan sedikit saja bidang tanah yang belum diikutsertakan.
Selain itu, bidang-bidang tanah juga terkategorikan secara baik sehingga pendataannya lebih jelas.
"Kulon Progo salah satu contoh baik kesuksesan PTSL Proyek pembangunan NYIA konflik (pertanahan) menurut kami sangat kecil dan itu membanggakan," kata Mardani.
Menurut Mardani, prosedur pembebasan tanah untuk pembangunan NYIA sudah mengaplikasikan Undang-undang nomor 2/2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
Keseluruhan prosesnya berjalan dengan baik di mana lima desa terdampak bisa terpetakan secara jelas.

Read More

KPU Kulon Progo Pertimbangkan Pembentukan TPS di Kawasan Proyek NYIA - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo mempertimbangkan perlunya tempat pemungutan suara (TPS) khusus di lokasi pembangunan New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA).
TPS berbasis daftar pemilih tambahan (DPTb) ini diharapkan bisa mengakomodir hak pilih para pekerja proyek nasional pembangunan bandara tersebut.
Ketua KPU Kulon Progo, Ibah Muthiah mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU DIY dan pusat terkait DPTb pekerja proyek NYIA dan lintas kabupaten.
Bila potensi DPTb dari pekerja proyek NYIA itu melebih kapasitas maksimal TPS, pembuatan TPS khusus berbasis DPTb di kawasan proyek sangat mungkin dilakukan berdasar Peraturan KPU nomor 37 pasal 38 poin 10.
Pasalnya, semisal jumlah DPTb melebihi 500 pemilih, penempatan TPS di lokasi lain justru akan mempersulit proses pelaksanaan pemungutan suara.
"Mau tidak mau harus membuat TPS berbasis DPTb jika jumlahnya lebih dari 500 pemilih,"kata Ibah, Selasa (29/1/2019). 
Koordinasi lebih lanjut diperlukan karena hal itu juga berkaitan dengan jumlah surat suara dan pembentukan TPS. Surat keputusan KPU Nomor 227 menurut Ibah membolehkan proses peralihan dari daftar pemilih khusus (DPK) menjadi DPTb sehingga para pekerja proyek itu bisa mendapatkan hak pilihnya sekaligus mengamankan kecukupan surat suara.
Dalam ketentuan DPK, surat suara didistribusikan sejumlah DPT dikali 2,5 persen cadangannya. Di sisi lain, peraturan itu juga mengamanatkan rencana pembentukan TPS berbasis DPTb diajukan paling lambat 60 hari sebelum hari H.
"Kami masih ada cukup waktu untuk menyusun DPTb. Sebenarnya mereka juga sudah mendapat jatah di daerah asalnya. Persoalannya, nanti dalam proses migrasi orangya berpindah tapi surat suaranya tidak. Ini kami perlu koordinasi lagi,"kata Ibah.
KPU rencananya akan membuka posko formulir A.5 atau surat pemberitahuan pindah pemilih di Kantor Kecamatan Temon pada Rabu (30/1/2019) hingga Minggu (3/2/2019).
Pendataan pekerja proyek NYIA yang akan menggunakan hal pilih di lokasi proyek juga akan dilakukan mengingat banyak di antaranya berasal dari luar daerah 
Ketua Divisi Perencanaan dan Data Informasi, KPU Kulon Progo, Yayan Mulyana mengatakan pembukaan posko A.5 di Temon ini terbilang lebih panjang dibanding wilayah lainnya demia memastikan fasilitasi hak pilih para pekerja proyek.
Potensi DPTb pekerja proyek NYIA saat ini menurutnya terus bergerak karena belum ada kepastian rencana pengoperasian bandara tersebut.
"Kalau diresmikan awal April sebelum Pemilu 2019, otomatis jumlah pemilih DPTb-nya tidak banyak,"kata dia.(TRIBUNJOGJA.COM)

Read More

Ratusan Orang di Kulon Progo Berebut Jadi Kader Penanggulangan Kemiskinan - Tribun Jogja

 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Ratusan orang saling bersaing untuk menjadi Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulon Progo.
Mereka menjalani ujian tertulis pada Senin (28/1/2019) di Aula Adikarto Kompleks Pemkab Kulon Progo.
 Panitia seleksi mencatat ada 308 orang peserta yang berhak mengikuti ujian tertulis itu setelah lolos seleksi administrasi pada 22-25 Januari 2019.
Namun, 21 orang tidak hadir tanpa keterangan sehingga hanya ada 287 orang yang mengikuti ujian tersebut.
Adapun kuota yang tersedia untuk formasi KPKD itu hanya 7 kursi saja. 
 "Tujuan rekruitmen ini untuk mengisi kekosongan KPKD di 7 desa,"jelas Kepala Bidang Perlindungan Sosial, Dinsos P3A Kulon Progo, Sunaryo.
Disebutkannya, rekrutmen KPKD tahun ini menggunakan sistem rangking.
Dari ujian itu akan diambil 45 peserta dengan perolehan rangking tertinggi untuk kemudian masuk seleksi komputer dan wawancara. 
Hasil seleksi final rencananya akan diumumkan pada 30 Januari 2019 dan para kader itu mulai bekerja pada 1 Februari 2019.
"Mereka akan dikontrak selama satu tahun,"kata Sunaryo.(TRIBUNJOGJA.COM)

Read More

Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kulon Progo Tertinggi di DIY - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM - Tingkat kegemaran membaca (TGM) masyarakat Kulon Progo menduduki posisi teratas di DIY.

Hal ini didasarkan pada survei TGM yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah (DPAD) DIY pada 8 Agustus-21 September 2018 lalu.

Kepala Dinas Perpusatakaan dan kearsipan (DPK) Kulon Progo Agus Santosa menyebutkan bahwa pada survei itu DPAD DIY menyebar kuesioner ke empat kecamatan terpilih di masing-masing kabupaten dan kota di DIY.

Kulon Progo mendapat skor 50,86 dan mengungguli Sleman yang memperoleh skor 50,51, Bantul 48,03, Yogya 42,24, dan Gunungkidul 39,00.

"Kami sudah lakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kegemaran masyarakat untuk membaca,"kata Agus, Senin (28/1/2019). 

Disebutkan, pihaknya rutin menggelar pameran buku bekerjasama dengan sejumlah penerbit.

Kemudian juga mengembangkan e-paper dan optimalisasi perpustakaan keliling.

Saat ini, DPK Kulon Progo menerjunkan empat mobil dan dua motor roda tiga sebagai perpustakaan keliling.

Ada 97 titik di seluruh wilayah Kulon Progo yang menjadi sasaran perpustakaan keliling itu. Mulai dari tingkatan sekolah hingga sejumlah pusat keramaian seperti Alun-alun Wates dan sebagainya.

"Ängka peminjaman buku melalui perpustakaan keliling ini setiap hari mencapai sekitar 300 pinjaman dari unit mobil dan 82 pinjaman melalui unit motor,"kata Agus.(tribunjogja)

Read More

Proyek Underpass Bandara NYIA Kulon Progo Sudah Capai 330 Meter - Tribun Jogja

TIBUNJOGJA.COM - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Underpass Kentungan Satker PJN, Direktorat Jendral Bina Marga Kementrian PUPR, Sidik Hidayat menyebutkan pengerjaan proyek uderpass bandara baru NYIA sudah berjalan hingga 10 segmen atau sekitar 330 meter.

Pihaknya optimistis bisa menyelesaikan hingga 400 meter hingga bulan April 2019 ini.

“Progres pembangunan underpass bandara NYIA sudah berjalan bagus selama dua bulan ini. Sekarang kami bekerja hingga sekitar 10 segmen atau 330 meter,” paparnya kepada Tribunjogja.com, Jumat (25/1/2019) lalu.

Sidik menjelaskan, pengerjaan proyek tersebut dilembur dalam tiga shift selama 24 jam per harinya.


Proyek tersebut meskipun berjalan dengan bagus, namun kendala teknis dan non teknisnya tetap ada.

Diantaranya adalah faktor hujan lebat yang terus mengguyur Yogyakarta.

Hal tersebut berdampak pada pengerjaan proyek.

“Kalau hujan deras tidak berhenti-henti kami tutupin materialnya, khawatirnya memang nanti ada air masuk ke terowongan,” ulasnya.

Pihaknya pun mengatakan jika persoalan teknis dan non teknis sudah bisa diatasi.

Pihaknya pun berencana secepatnya untuk berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata mengenai ornamen yang ada dalam underpass tersebut.

“Kami utamakan untuk budaya lokal tetap bisa diakomodir. Kami akan berkoordinasi secepatnya,” ulasnya. (*)

Read More

Lebih dari Separo Desa di Kulon Progo Belum Anggarkan Dana untuk Perpustakaan Desa - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM - Peran pemerintah desa dalam memajukan Perpustakaan Desa (Perpusdes) dinilai masih sangat kurang.

Dari 87 desa dan satu kelurahan di Kulon Progo, separuhnya belum menganggarkan dana untuk menyokong Perpusdes.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kulon Progo dalam surveinya pada 2018 lalu menemukan data bahwa 57 persen desa belum menganggarkan dana desa untuk pemenuhan sarana dan prasarana perpusdes.

Pemerintah berusaha mendorong partisipasi aktif desa kepada perpusdes dengan terus mensosialisasikan Permendes PDT 2017 yang berisi kewajiban pengembangan perpusdes lewat skema dana desa sebagai program prioritas.

"Kami berusaha terus mendorong eksistensi perpusdes dengan Permendes tersebut meski sekarang rata-rata perpusdes sudah aktif," kata Kepala Bidang Perpustakaan DPK Kulon Progo, Sarjana, Minggu (27/1/2019).

Dari hasil survei, DPK mendapati hanya ada tiga perpusdes yang masuk kategori A atau baik. Yakni Perpusdes Swapustaka di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap; Tunas Bangsa, Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo dan Sidodadi, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap. Ketiganya dinilai memenuhi tujuh kriteria mulai dari gedung, komputer, akses internet, koleksi buku, tenaga pengelola, jam layanan, serta anggaran.(tribunjogja)

Read More

Pemkab Klungkung Belajar Ekonomi Kerakyatan hingga ke Kulon Progo, Ini yang Mereka Peroleh - Tribun Bali

TRIBUN-BALI, SEMARAPURA - Pemkab Klungkung dalam beberapa hari belakangan, tengah getol untuk menertibkan toko waralaba berjejaring di wilayahnya.

Setelah sempat menutup beberapa toko waralaba karena izinnya telah lama mati, Pemkab Klungkung berencana akan mengerjasamakan toko-toko itu dengan Koperasi/Bumdes.

Guna memantapkan rencana itu,Bupati Klungkung Nyoman Suwirta beserta beberapa OPD terkait, Jumat (25/1/2019) menyambangi Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogjakara untuk belajar pembentukan Tomira (Toko Milik Rakyat).

Dalam kunjungan itu, Pemkab Klungkung diterima langsung Bupati Kulon Progo Dr. H. Hasto Wardoyo.

Dalam penjelasannya, Bupati yang memiliki latar belakang dokter spesialis kandungan itu banyak menekankan tentang ideologi ekononi kerakyatan.

Ia menekankan bagaimana perputaran ekonomi seharusnya berputar di daerah.

"Awalnya apa yang saya lakukan, sempat menjadi pro kontra. Saya melihat jika dibiarkan menjamur, toko waralaba berjejaring ini justru merugikan kita. Perputaran ekonomi tidak ada di daerah, dan keuntungan sepenuhnya lari ke luar (pengusaha)," ungkap Hasto Wardoyo.

Melihat kondisi ini, pihaknya bersama legislatif sejak beberapa tahun lalu membuat Perda yang mengatur kerja sama antara toko waralaba berjejaring dengan koperasi setempat. Melalui kerja sama itu, setiap toko wara laba berjejaring mampu dikelola koperasi dan dinamakan Tomira (Toko Milik Rakyat)

"Melalui toko itu, juga wajib memasarkan hasil UMKM dari masyarakat Kulon Progo. Dulu yang kita hanya jual pucuk teh ke pengepul, sekarang bisa menjual produk teh siap seduh di Tomira. Demikian juga kopi dan lainnnya. UMKM makin produktif, karena didukung dengan pemasaran," jelasnya.

Tidak hanya itu, ideologi ekonomi kerakyatan yang ditekankan Hasto dikonsep dengan sesederhana mungkin.

Read More

Tabloid Indonesia Barokah Dilaporkan Beredar di Kulon Progo - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulon Progo menerima laporan adanya peredaran Tabloid Indonesia Barokah di sejumlah wilayah kecamatan.

Peredaran tabloid itu hingga kini masih diselidiki.

Ketua Bawaslu Kulon Progo, Ria Harlinawati menyebut bahwa pihaknya mendapat laporan tersebut pada Rabu (23/1/2019) malam.

Diinformasikan bahwa tabloid itu mulai tersebar di wilayah Nanggulan, Pengasih, dan Samigaluh sejak sekitar pukul 21.00 lalu menyebar cepat hingga hampir ke seluruh wilayah lain.

"Laporan yang kami terima, hanya Kalibawang yang belum ada laporan temuan edaran tabloid tersebut,"kata Ria pada Tribunjogja.com, Kamis (24/1/2019).

Seperti halnya temuan serupa di daerah lain, kata Ria, tabloid dikirimkan melalui Kantor Pos ke sejumlah masjid.

Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan berapa eksemplar tabloid yang beredar saat ini.

Temuan itu akan dikoordinasikan dengan Bawaslu DIY dan pusat untuk penanganannya selain juga berkomunikasi dengan kepolisian terkait pengamanan barang.

"Saat ini kami hanya bisa mengimbau masyarakat yang telah menerima atau membaca tabloid tersebut agar tak terprovokasi isinya," kata Ria.

Kapolres Kulon Progo, AKBP Anggara Nasution mengaku belum menerima laporan masyarakat atas peredaran tabloid tersebut.

Pihaknya masih berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menentukan tindak lanjutnya.

Pasalnya, belum ada pidana yang bisa disangkakan atas peredaran sebuah tabloid.

Selain itu, pihaknya juga belum mengetahui konten di dalamnya.

"Kita tunggu koordinasi dulu karena kampanye itu ranah Bawaslu,"kata Anggara.(*)

Read More

Kulon Progo selenggarakan pemilihan anggota BPD 2019 - ANTARA

Kulon Progo, Yogyakarta (ANTARA News) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta segera menyelenggarakan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara serentak 2019 pada 87 desa.

"Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa akan menggantikan 817 anggota yang masa jabatannya akan berakhir tahun 2019," kata Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kulon Progo Muhadi, di Kulon Progo, Sabtu.

Ia mengatakan penyelenggaraan pengisian BPD dijadwalkan setelah penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

Tahapan penjadwalan sedang dalam proses penyusunan di Bidang Pemberdayaaan Pemerintahan Desa. Karena itu, terdapat perbedaan waktu masa jabatan anggota BPD yang berakhir pada 2019.

"Hal ini disebabkan pelantikan anggota BPD enam tahun lalu di masing-masing desa berbeda. Untuk menghindari kekosongan akan ada perpanjangan tugas sampai terbentuk anggota BPD baru," katanya lagi.

Muhadi mengatakan ada banyak perbedaan mekanisme pengisian BPD di tiap desa yang diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 mengenai BPD.

Jumlah anggota BPD di tiap desa harus ganjil dan berkisar antara lima, tujuh, dan sembilan meliputi perwakilan perempuan satu orang dan perwakilan wilayah.

Selain itu, dalam pemilihan anggota BPD di Kulon Progo mengalami penurunan jumlah anggota dari 817 menjadi 609 orang atau turun sekitar 208 orang. Jumlah 609 tersebar di 12 kecamatan dan 87 desa.

"Jumlah anggota BPD dibatasi antara tiga sampai lima anggota tergantung dari jumlah penduduk," katanya pula.

Kepala Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa DPMDPPKB Kulon Progo Risdiyanto mengatakan sesuai revisi Perda Nomor 6 Tahun 2007 menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2018, anggota BPD meliputi keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.

"Dua komponen pemilihan BPD harus terpenuhi, sehingga jumlah BPD periode 2019-2023 mengalami penurunan," katanya lagi.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Read More

2 Ekor Elang Dilepasliarkan di Pengasih Kulon Progo - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dua ekor elang dilepasliarkan di lingkungan Wildlife Rescue Center (WRC) Yogyakarta di Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih,Kulon Progo, Jumat (25/1/2019).

Burung langka kategori dilindungi itu merupakan hasil sitaan dari tangan masyarakat.

Kedua elang itu sebelumnya telah menjalani proses rehabilitasi selama beberapa tahun di fasilitas konservasi satwa dilindungi tersebut.

Adapun jenisnya yakni Elang Ular Bido (Spilornis cheela) berkelamin jantan hasil sitaan dari petugas Polsek Kalibawang dan direhabilitasi sejak 2011 dan Elang Alap Jambu (Accipiter trivirgatus) berkelamin betina yang merupakan sitaan Polda Jawa Timur bersama Centre for Orangutan Protection (COP).

Elang alap ini direhabilitasi sejak 2017 lalu dan lebih dulu dilepasliarkan pada hari itu karena faktor cuaca.

Koordinator Bidang Konservasi, WRC Yogyakarta, drg Irhamna Putri mengatakan bahwa proses pelepasliaran kedua elang itu membutuhkan waktu yang panjang, terutama untuk rehabilitasinya secara bertahap. Satwa harus punya perilaku yang cukup layak untuk menghadapi kondisi habitat di alam liar setelah bertahun-tahun mereka jadi peliharaan warga.

Pasalnya, ada perubahan perilaku dari liar menjadi jinak ketika sudah lama dipelihara.

Waktu yang tidak sedikit dibutuhkan untuk menumbuhkan kembali naluri liar satwa jenis raptor (pemangsa) itu.

Di antaranya, kemampuan mengidentifikasi mangsa dan cara memangsa hingga kemampuan terbang dan manuvernya.

Read More

DPR Cek Infrastruktur Penopang Bandara Kulon Progo - detikFinance

Purworejo - Komisi V DPR kunjungan kerja ke Purworejo, Jawa Tengah. Mereka mengecek infrastrukur pendukung Bandara New Yogyakarta International Airport atau Bandara Kulon Progo.

Mulai dari proyek flyover hinggs sterilisasi sungai untuk mencegah banjir.

"Jadi kunjungan komisi V ke Kabupaten Purworejo ini adalah untuk meninjau pembangunan infastrukur di Kabupaten Purworejo, diantaranya pembangunan bendungan Bener, proyek flyover di Kecamatan Butuh, dan sterilisasi dua sungai besar yakni Bogowonto dan Wawar untuk pengendalian banjir di purworejo. Pembangunan ini tentunya juga untuk menyambut adanya bandara NYIA," kata Anton ketika ditemui detikcom di Pendopo Kabupaten Purworejo, Rabu (23/1/2019).
Sebagai informasi proyek bendungan Bener ditargetkan selesai pada 2023 dengan biaya sebesar Rp 4 triliun. Bendungan Bener akan menjadi yang tertinggi di Indonesia dengan ketinggian sekitar 159 meter, panjang timbunan 543 meter dan lebar bawah sekitar 290 meter.

Sementara itu, Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Edi Nursalam, menjelaskan rencana pembangunan flyover di Desa Tegal Gondo, Kecamatan Butuh. Proyek flyover ini menelan anggaran Rp 15 miliar.

"Pembangunannya akan dimulai Februari bulan depan dan targetnya selama 9 bulan selesai," paparnya.
Perlintasan sebidang Desa Tegalgondo selama ini menjadi akses mobilitas utama sehari-hari warga dari sejumlah desa. Beberapa di antaranya adalah Desa Tegalgondo, Polomarto, Tlogorejo, Kunirejo Kulon, Wonorejo Kulon, Kunirejo Wetan, Lubang Dukuh dan Desa Tunggalroso di Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.

Kehadiran flyover menolong masyarakat bisa melewati rel ganda dengan aman dan tidak harus memutar sejauh 17 kilometer untuk menuju jalan raya.

"Soalnya kan kita bangun double track otomatis intensitas kereta api lewat itu kan semakin tinggi, nah itu yang berbahaya bagi pengguna jalan. Kalau kita bangun flyover atau overpass lebih aman bagi pengguna jalan sekaligus jadi jalan alternatif menuju daerah lain," lanjutnya.
Bupati Purworejo Agus Bastian, SE MM menyambut baik proyek pembangunan infrastruktur tersebut. Dengan pembangunan itu, dia berharap nantinya perekonomian warga masyarakat Purworejo bisa meningkat.

"Terimakasih atas kunjunganya ke Purworejo. Saya berharap dengan pembagunan ini nantinya dapat membantu perkembangan kemajuan ekonomi Purworejo sebagai pintu gerbang dari bandara NYIA Kulonprogo Yogyakarta," kata Agus. (hns/hns)

Read More

Musim Hujan, Kulon Progo Didera Tanah Longsor - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Sekitar 49 peristiwa tanah longsor terjadi di Kulon Progo sepanjang musim hujan yang berlangsung sejak November 2018 hingga awal 2019 ini.

Satu titik longsor hingga kini belum bisa tertangani tuntas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo mencatat, peristiwa tanah longsor banyak terjadi di wilayah Kecamatan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, dan Kalibawang.

Penanganan telah dilakukan bersama relawan, polisi, tentara, dan masyarakat.

Namun, titik longsor yang menutup jalan kabupaten di ruas Gedong-Gendu, Desa Purwosari, Girimulyo hinga saat ini belum bisa tuntas tertangani.

Badan jalan dipenuhi longsoran material tanah dan batu hasil longsoran tebing setinggi 15 meter di tepi jalan tersebut.

Jalan tidak bisa dilewati kendaraan sehingga warga yang hendak melintas harus memutar lewat jalur lain.

"Kondisi tanahnya masih labil dan berisiko terjadi potensi longsoran sehingga kami belum bisa membersihkan jalan," kata Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo, Ariadi, Rabu (23/1/2019).

Disebutkannya, kawasan itu memang rawan longsor dan sejak November tercatat sudah empat kali terjadi tanah longsor.

Longsoran awalnya terjadi di area bawah jalan dan bisa diperbaiki namun sekarang giliran bagian atas yang ambrol.

Read More

Menhub Klaim Bandara Kulon Progo Tahan Gempa - detikFinance

Yogyakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengklaim bandara baru di Kulon Progo atau New Yogyakarta International Airport (NYIA) didesain tahan gempa. Bahkan NYIA diyakini aman dari guncangan gempa berkekuatan 8 SR.

"Ya (mitigasi bandara) Kulon Progo kita buat asumsi gempanya itu dalam delapan skala richter ya," ujar Budi kepada wartawan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (22/1/2019).
Budi menjelaskan, persoalan mitigasi bencana dalam proses pembangunan NYIA di Kulon Progo telah lama dirumuskan dengan melibatkan akademisi sejumlah perguruan tinggi, seperti akademisi UGM dan ITB."Jadi mitigasi yang kita lakukan, hasil diskusi antara UGM, ITB, sama salah satu universitas dari Tokyo. Jadi mitigasi sudah dilakukan. Building pasti kuat dalam delapan skala richter," ungkapnya.
Selanjutnya, pihaknya juga telah menyiapkan semacam barikade. Jarak antara lantai satu dengan lantai II didesain delapan meter. Oleh karenanya, bila sewaktu-waktu tsunami menerjang mereka bisa menyelamatkan diri ke lantai II.

"Jadi dia itu (masyarakat di bandara) bisa melakukan mitigasi atau menyelamatkan diri ke lantai II. Jadi saya yakini bahwa ini sudah dipikirkan secara matang, Insya Allah tsunami atau gempa itu tidak terjadi juga," tutupnya. (hns/hns)

Read More

Gelombang Tinggi Karena Supermoon, Nelayan Kulon Progo Gagal Cari Ikan - Tribun Jogja

 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Fenomena supermoon yang terjadi belakangan ini menyebabkan gelombang laut meninggi.

Warga diminta lebih waspada ketika berada di kawasan pantai.

Koordinator Sarlinmas Rescue Istimewa (SRI) Wilayah V Kulon Progo, Aris Widiatmoko mengatakan bahwa efek supermoon berupa gelombang tinggi sempat terlihat di pesisir pantai wilayah Garongan, Kecamatan Panjatan, Selasa (22/1/2019) pagi.

Gelombang pasang merangsek ke daratan dan sempat terekam kamera warga lalu beredar di media sosial.

Dalam video, terdengar suara seorang pria yang mengatakan bahwa air laut masuk ke daratan sejarak 200 meter dari bibir pantai.

"Itu hoaks. Memang benar terjadi di Garongan namun tidak sejauh itu jaraknya. Kejadiannya hanya sebentar dan saat ini sudah normal kembali. Kawasan pantai sekarang ini relatif dalam kondisi aman," kata Aris pada Tribunjogja.com, Selasa (22/1/2019).

Berdasarkan data BMKG per 22 Januari 2019 pukul 08.15 WIB, tinggi gelombang di pesisir selatan DIY berkisar 2,5 hingga 3,5 meter dengan kecepatan angin dari arah Barat Daya dan Barat 6 - 25 km/jam.

Sementara kelembaban udara mencapai 97 persen.

Adapun potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang pada sore hari terjadi di Sleman, Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul.

Diakui Aris, cuaca saat ini memang sedang tidak bagus dan intensitas hujan cukup tinggi.
 

Read More

Timbulkan Polusi, Stone Crusher di Kulon Progo Dikeluhkan Warga - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Sebuah pabrik pemecah batu (stone crusher) di Pedukuhan Dukuh, Desa Donomulyo, Kecamatan Nanggulan dikeluhkan masyarakat telah menimbulkan polusi udara dan suara.

Pabrik tersebut juga diduga tidak berizin.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah menerima aduan dari dua perusahaan industri perlengkapan pakaian dari kulit yang berada di sebelah stone crusher tersebut.

Mereka mengeluhkan dampak yang ditimbulkan dari pabrik pemecah batu itu telah mengganggu aktivitas karyawan dan produksinya.

Atas laporan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Arief Prastowo menyatakan pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait.
 

Rencananya, pada pekan ini pihaknya akan turun ke lapangan bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) serta Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) untuk mengeceknya.

'Rencananya, Kamis (24/1/2019) atau Jumat (25/1/2019) kami akan cek lapangan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan," jelas Arief pada Tribunjogja.com, Selasa (22/1/2019).

Dijelaskan, kedua perusahaan yang mengadu itu mengeluhkan Konsentrasi karyawan yang terganggu suara bising dan getaran stone crusher dan hal itu dikhawatirkan bisa berakibat kecelakaan kerja.

Debu hasil operasional penggilingan batu juga cukup menganggu aktivitas produksi karena membikin pernapasan sesak dan menempel di bahan produksi yang berujung pada turunnya kualitas.

Dugaan ilegalnya pabrik pemecah batu itu lalu muncul karena lokasi berdirinya berada di dalam kawasan peruntukan industri.

Kepala DPMPT Kulon Progo, Agung Kurniawan mengatakan adanya kegiatan usaha penambangan maupun pemecah batu di dalam kawasan industri jelas melanggar peraturan mengingat peruntukannya hanya bagi kegiata usaha ramah lingkungan dan bebas polutan.

"Maka itu harus dilakukan penindakan sesuai prosedur,"kata dia.(*)

Read More

Pembangunan NYIA, Bupati Kulon Progo Harap Tali Asih Segera Cair - Tempo.co

TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengupayakan talih asih bagi warga penggarap Paku Alam Ground yang digunakan untuk pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport Syauqi NYIA segera dicairkan.


Seperti diketahui, Pura Pakualaman sebagai pemilik lahan itu memang menjanjikan dana kompensasi berupa tali asih bagi para warga bekas penggarapnya. Nilainya mencapai 25 miliar untuk 1.602.988 meter persegi lahan garapan yang terdampak pembangunan NYIA di Desa Glagah, Palihan, Sindutan, dan Jangkaran.
Dana tersebut diambilkan dari hasil ganti rugi pembebasan lahan PAG seluas 160 hektare oleh PT Angkasa Pura I sebesar Rp701,512 miliar yang sebelumnya dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Wates.
"Minggu ini, kami akan menghadap Paduka Paku Alam untuk memohon kepada beliau agar tali asih segera dibagi," kata Hasto di Kulon Progo, Senin, 21 Januari 2019.
Menurut dia, dana tali asih sebesar Rp 25 miliar tersebut sudah ada, tapi memang belum dibagikan kepada warga penggarap tanah PAG.
Hasto mengaku Pakualam sempat menawarkan Pemkab Kulon Progo untuk membawa dulu uang tersebut. Namun, pihaknya tidak berkenan dengan alasan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
"Kalau legal formalnya, pemkab menerima itu harus masuk APBD, nanti ditakutkan malah jadi uang siluman, dan akan jadi pembicaraan kenapa bisa bupati mendapatkan uang tanpa disahkan DPRD. Itu bahaya," katanya.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetarung) Kulon Progo Heriyanto mengatakan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo telah mengirim surat permohonan pencairan tali asih kepada Pura Pakualaman sejak Desember 2018. Surat permohonan tersebut melampirkan data jumlah penerima dan nominal yang diterima oleh penggarap PAG.
Menurut dia, data dan besaran yang diterima oleh penggarap PAG diusulkan mereka sendiri, diketahui pemerintah desa. Selain diserahkan ke Bupati, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sudah melakukan sosialiasi selama tujuh hari kepada penggarap PAG.
"Kami akan komunikasikan lagi kepada pihak Puro Pakualaman. Kita ketahui bersama, beberapa waktu lalu, Puro Pakualaman memiliki hajat mantu," katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetarung) Kulon Progo Elda Triwahyuni mengatakan total tali asih yang diperuntukkan bagi penggarap tanah milik Kadipaten Puro Pakualaman (PAG) sebesar Rp25 miliar dengan luas lahan 1.602.988 meter persegi yang tersebar di Desa Glagah, Palihan, Jangkaran, dan Sindutan.
"Data penggarap yang berhak mendapatkan tali asih, data yang ada masih bersifat nominatif. Saat ini, kami masih melakukan validasi data penerima tali asih dan besarannya," kata Elda.
Ia mengatakan berdasarkan data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN), PAG terdampak pembangunan NYIA di Kecamatan Temon luasnya 1.602.988 meter persegi. Tersebar di empat desa, yaitu Desa Glagah, Palihan, Jangkaran, Sindutan.
"Selanjutnya, mekanisme penghitungan pembagian, dari total dana sebesar Rp25 miliar akan dibagi dengan total luas yang ditetapkan oleh BPN. Hasilnya Rp15.596 per meter," katanya.

Read More

Menhub Targetkan Bandara Kulon Progo April Bisa Beroperasi - detikFinance

Sleman - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menggelar rapat terbatas membahas progres pembangunan Bandara Kulon Progo. Rapat berlangsung di Concordia Lounge Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta.

Rapat berlangsung sekitar satu jam. Usai rapat, Budi menyebut Bandara Kulon Progo akan beroeperasi dalam waktu dekat.

"Target April beroperasi jadi wacana alternatif, kita upayakan mudah-mudahan berhasil, tapi ini bukan yang utama," kata Budi, Minggu (20/1/2019).Namun saat dimintai penegasan ulang oleh wartawan apa maksud dari wacana alternatif itu, Budi tidak menjawabnya dengan lugas.
"Saya nggak ngomong pesimis ya, pokoknya itu apa namanya, second alternatif," sebutnya.

"Secara menyeluruh progres 30%, April kira-kira 60%. April bukan satu-satunya tujuan kita, tapi kita upayakan ada yang April (minimum operasi) InsyaAllah," lanjutnya.

Diketahui, pengerjaan proyek Bandara Kulon Progo dikebut untuk mengejar target operasi minimum pada bulan April 2019.

Sejumlah menteri seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meninjau langsung pelaksanaan proyek yang berlokasi di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X juga telah meninjau lokasi proyek. Bahkan Sultan berkomentar bahwa pengerjaan Bandara Kulon Progo seperti kisah Bandung Bondowoso.

Saat mengecek proyek, Sultan HB X mengingatkan agar proses pembangunan dikerjakan secara profesional.

"Di bulan April harus diresmikan sesuai ketentuan yang ada, jadi bagi PP (PT PP Persero, kontraktor Bandara Kulon Progo) sebetulnya berat pembangunan ini biarpun bisa dilakukan dengan baik, crane ada 14. Jadi memang Bandung Bondowoso pagi siang sore malam dikerjakan 24 jam," kata Sultan, Selasa (8/1/2019).

Sebagai informasi, Bandung Bondowoso adalah kisah tentang seorang pemuda sakti bernama Joko Bandung, putra mahkota Kerajaan Pengging. Dia menerima tantangan membangun 1.000 candi dalam semalam demi mempersunting Roro Jonggrang, gadis cantik putri Prabu Boko.

(zlf/zlf)

Read More

Bandara NYIA Kulon Progo Diyakini Tingkatkan Ekonomi

JawaPos.com - Kehadiran Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) diyakini akan mengembangkan ekonomi di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) secara pesat. Baik itu dari sisi pariwisatanya, dunia industri kerajinan lokal.

Hal tersebut, diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, saat mengunjungi bandara tersebut, Sabtu (19/1) sore. "Kalau perkembangan ekonomi khususnya Jogja. Tentu ada imbas ke Jateng. Yang namanya pariwisata akan jauh perkembangan. Selain itu, tentu saja kerajinan hasil industri akan berkembang," katanya.

Ia berharap, agar vokasi atau pelatihan kepada penduduk di sekitar pembangunan Bandara NYIA ini dilakukan. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton saja. "Jangan jadi penonton saja dari perkembangan ini," ucapnya.

Menurutnya, ini akan menjadi kesempatan yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi. ia mencontohkan, peluang itu datang dari kedatangan turis asing yang nantinya akan semakin meningkat.

Jogjakarta yang tadinya kedatangan pesawat hanya dari Malaysia dan Singapura, ke depan akan semakin bertambah. Baik itu penerbangan dari Tiongkok, maupun India.

"Tadinya (kedatangan turis) hanya dari Bali dan Jakarta. Tapi sekarang ke tengah (Jogja) akan lebih berkembang. Karena pesawat berbadan lebar datang ke sini. Dari China, India, macam-macam," jelasnya.

Turis-turis yang datang itu, pastinya akan meningkatkan perputaran ekonomi. Ketika berkunjung, mereka membeli kerajinan-kerajinan hasil industri lokal.

Editor : Budi Warsito
Reporter : Ridho Hidayat

Read More

Darmin Harap Warga Bisa Bekerja di Bandara Kulon Progo - detikFinance

Kulon Progo - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap warga KulonProgo tidak hanya menjadi penonton seiring dengan pembangunan Bandara KulonProgo/New YogyakartaInternationalAirport (NYIA).Darmin ingin agar warga lokal menjadi bagian dalam perkembangan wilayah kabupaten paling barat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

"Tadi juga dibilang disiapkan juga pelatihan buat penduduk sekitar sini, sehingga jangan nanti penduduk sekitar sini hanya menonton saja hasil dari semua ini. Tapi mereka bagian dari perkembangan itu sendiri," kata Darmin, Sabtu (19/1/2019).

Hal itu disampaikan Darmin di sela-sela meninjau lokasi proyek pembangunan Bandara Kulon Progo. Sebelumnya, Darmin lebih dulu mendengarkan pemaparan progres pembangunan dari pelaksana proyek dan kesiapan Pemkab Kulon Progo menyambut operasional Bandara Kulon Progo.

Darmin optimistis setelah Bandara Kulon Progo beroperasional penuh, bakal membawa dampak positif bagi perkembangan masyarakat Kulon Progo dan DIY.

"Perkembangan ekonomi, apapun juga, khususnya Yogyakarta, tentu ada juga imbasnya ke Jawa Tengah. Tapi khususnya Yogyakarta pariwisatanya akan cepat berkembang jauh lebih cepat dari apa yang kita alami sekarang. Selain pariwisata tentu saja kerajinan, hasil industri, macem-macem, itu juga karena turis itu pasti belanja, jasa, tourism, berjualan, kerajinan, industri akan berkembang," paparnya.

Darmin memperkirakan turis asing akan lebih banyak yang berkunjung ke DIY melalui Bandara Kulon Progo. Hal itu karena penerbangan luar negeri dengan pesawat berbadan besar bisa langsung mendarat di Bandara Kulon Progo.

"Ini akan dengan cepat mengubah apa, kalau tadinya dari luar negeri pesawat ke Jakarta dulu atau Bali dulu, ke depan ada di tengah, di Yogya juga daerah tourism juga. Tourism di Yogya berkembang jauh lebih cepat karena pesawat berbadan lebar langsung ke Yogya, beda dengan dulu ke Jakarta berbadan lebarnya baru ke sini pesawat yang kecil-kecil," ujar Darmin.

"Ini perkembangan baik, baik untuk dilihat dari konektivitas angkutan udara dan masyarakat sekitar sini. Sehingga kita senanglah melihatnya," sambungnya.

Darmin juga optimistis Bandara Kulon Progo bisa beroperasio dengan minimum operasi sesuai target pada April 2019.

"Mereka (Angkasa Pura I) sudah menyampaikan untuk internasional siap. Selama ini internasional ke Yogya cuma ada dua, Malaysia dan Singapura. Ke depan tentu berharap lebih karena bisa gunakan pesawat berbadan lebar ke sini, bisa dari Cina, India, macem-macem," imbuhnya.

(ara/ara)

Read More

Bupati Kulon Progo Bentuk Pasukan Khusus untuk Pengelolaan Sampah di Kota Wates

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk pasukan khusus untuk mengawasi ketertiban warganya dalam menjaga kebersihan.

Warga yang kepergok buang sampah sembarangan bakal diciduk.

Pasukan itu berupa satuan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) yang dibentuk khusus untuk memantau dan membina warga agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai atau tempat lain maupun membakar sampah secara serampangan.

Mereka juga ditugasi untuk mengawasi penjemputan sampah oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).


Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya dalam hal ini merekrut 30 orang untuk digabungkan dalam satuan Linmas tersebut meski pada masa awal ini lingkup wilayah kerjanya hanya seputaran Kota Wates saja.

Mereka ada di bawah komando Satpol PP dan digaji Rp75 ribu per hari yang terdiri atas upah pokok Rp50 ribu dan uang makan Rp25 ribu.

"Linmas ini dibentuk pada Januari 2019 ini untuk pengawasan masalah peredaran sampah,"jelas Hasto, Jumat (18/1/2019).


Dalam tugasnya, pasukan Linmas Sampah bisa langsung menegur warga yang kedapatan buang sampah sembarangan maupun menciduknya untuk dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang kemudian akan membina warga bersangkutan. (tribunjogja)
 

Read More

Pemkab Kulon Progo Kaji Ulang Rencana Pengenaan Tarif Retribusi Sampah

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memutuskan untuk mengkaji ulang retribusi pelayanan sampah untuk sektor rumah tangga.

Tarif yang semula direncanakan sebesar Rp 41.500 per bulan dipandang terlalu memberatkan masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo, Arief Prastowo mengatakan keputusan itu diambil setelah digelar pembahasan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 71/2017 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan bersama Wakil Bupati Sutedjo dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP).

Rencana tarif baru retribusi sampah rumah tangga itu dinilai memberatkan masyarakat apabila diterapkan dan saat ini telah menimbulkan polemik tersendiri.

Besarannya dimungkinkan bakal diturunkan dengan nilai yang logis.

"Pengkajian ulang ini jadi permintaan Wakil Bupati," kata Arief, Kamis (17/1).

Pihaknya juga akan mengkaki lebih jauh skema pengambilan sampah dengan adanya regulasi itu.


Mengingat, saat ini masyarakat menggunakan jasa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan bank sampah untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan belum masuk sistem tarif.

Biasanya masyarakat membayar iuran pemungutan sampah itu sebesar Rp20.000-25.000 per bulan.

Sedangkan pada sistem tarif merujuk pada Perbup tersebut, pengambilan sampah rumah tangga dilakukan DPUPKP sebagai pelaksana teknis melalui UPT Persampahan, Air Limbah, dan Pertamanan.

Halaman selanjutnya

Read More

Bupati Kulon Progo : Pekerja di Bandara NYIA Diprioritaskan Tenaga Kerja Lokal

TRIBUNJOGJA.COM / Singgih Wahyu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi meninjau proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon, Kulon Progo, Jumat (14/12/2018).


TRIBUNJOGJA.COM - Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengklaim, pihaknya akan lebih mengutamakan tenaga kerja lokal dibanding warga lain untuk mengisi beberapa posisi yang akan dibutuhkan pada pelaksanaan operasional NYIA nanti.

Hasto menyebut, lulusan yang paling banyak dibutuhkan di bandara baru nanti adalah mereka yang berijazah sekolah menengah, baik SMA maupun SMK.

"Persentase nya 80 persen itu dari SMA atau SMK, sarjana hanya beberapa saja," kata dia kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam kegiatan 'Pemberdayaan dan Kemandirian Desa di Era Revolusi Industri 4.0', Rabu (16/1/2019) di Auditorium Merapi, Fakultas Geografi UGM.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan pelatihan kepada sekitar 2085 warga untuk persiapan mengisi posisi pada bagian pramugari, aviation, ground handling, dan ticketing.

Ia juga memastikan, April minggu kedua 2019 mendatang, NYIA sudah bisa beroperasi secara terbatas. "Pengerjaan masih fokus pada terminal internasional, karena nantinya itu yang bakal dibuka lebih dulu," tambahnya.(tribunjogja)

Read More

Kulon Progo Kembangkan Kawasan Budidaya Beras Premium

Rabu, 16 Januari 2019 20:58

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Areal persawahan di Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan akan dikembangkan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai kawasan lahan budidaya beras premium.

Luasannya mencapai 200 hektare.

Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo, Tri Hidayatun mengatakan rencana tersebut akan dikerjasamakan dengan Lembaga Sertifikat Organik (LSO) sehingga kelompok tani bisa menanam padi secara organik.


Saat ini, dari 200 hektare lahan tersebut, sekitar 51 hektare di antaranya sudah diterapkan pertanian organik.

"Pengembangan kawasan beras premium ini sebagai upaya modernisasi sektor pertanian,"kata Tri Hidayatun, Rabu (16/1/2019).


Pihaknya juga memberikan bantuan berupa benih sebanyak 25 kilogram per hektare beserta pupuk organik untuk memperbaiki tanah dan meningkatkan produksi.

Pada tahun ini pula disalurkan bantuan alat penjaring air untuk mengurangi bahan-bahan kimia.

Selain itu, nantinya ada perlakukan budidaya organik secara khusus.

Pengawalan oleh LSO nantinya akan dilakukan sejak awal masa pengolahan tanah hingga panen dan dimulai pada 2019 ini.

"Modernisasi alat pertanian juga kami upayakan untuk meningkatkan nilai jual produk pertanian,"kata Tri.

Camat Nanggulan, Duana Heru berharap pengembangan kawasan lahan pertanian organik itu mampu meningkatkan taraf hidup petani seiring naiknya nilai jual produk organik.

Ia menyebut, dari sekitar 219 hektare total luasan lahan sawah di Nanggulan hanya 200 hektare lahan untuk pertanian organik tersebut dan sudah dirintis sejak 2013 dan kini seluas 51 hektare.

Produktivitas padi organik di lahan tersebut rata-rata 11,078 ton per hektare gabah kering panen (gkp) atau sekitar 9,4 ton gabah kering giling (gkg) per hektare.

"Kami berusaha keras mengajak petani beralih ke padi organik,"jelasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: ing
Editor: Ari Nugroho

Read More

Tak Kunjung Bangun Pabrik, Pemkab Kulon Progo Ancam Cabut Izin Investor

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meminta para investor yang sudah mengantongi perizinan dan lahan untuk segera membangun pabrik dan memulai usahanya.

Jika sampai tahun ini usaha tidak kunjung teralisasi, segala perizinannya terancam dicabut.

Diketahui, ada 13 investor pada sektor industri strategis yang hendak mendirikan usahanya di Kulon Progo.

Meliputi bidang usaha restoran, rumah sakit, kosmetik, tekstil, garmen, hotel. perumahan, rest area, peternakan, pengolahan limbah, industri obat, dan pengelolaan kawasan industri.

Kebanyakan investor tersebut sudah melakukan pembebasan lahan seluas lebih dari 1 hektare dan telah mengurus perizinan.

Sekretaris Daerah Kulon Progo, Asungkara mengatakan pihaknya telah memanggil ke-13 investor tersebut di pertengahan Desember 2018 lalu meski hanya sebagiannya saja yang hadir.

Pertemuan itu untuk mengonfirmasi permasalahan yang dihadapi.


Apalagi, para investor itu sudah membebaskan lahan sejak sekitar 3 tahun lalu namun hingga kini belum juga merealisasikan usahanya.

 Pemkab Kulon Progo dalam hal ini berharap semua kegiatan usaha dari investor tersebut bisa segera dijalankan.

"Jika sampai 2019 pabriknya belum berdiri, kami akan evaluasi perizinan yang sudah diterbitkan dan bisa kami cabut,"kata Astungkara, Selasa (15/1/2019).

Read More

BPBD Kulon Progo Kaji Dua Titik Potensi Longsor

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Kajian terhadap potensi ancaman tanah longsor akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun ini.

Ada dua titik wilayah di kawasan perbukitan Menoreh yang bakal dikaji bersama Fakultas Geologi UGM.

Yakni, di Pedukuhan Klepu, Desa Banjararym, Kecamatan Kalibawang serta Soropati, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap.

Potensi tanah longsor di Dusun Klepu mengancam 13 rumah warga sedangkan hasil mitigasi awal di Dusun Soropati terdapat retakan tanah yang mengancam tiga rukun tetangga (RT) dengan perkiraan warga terdampak sebanyak 162 orang.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo, Hepy Eko Nugroho mengatakan kajian mendesak dilakukan berdasarkan potensi ancaman yang mungkin ditimbulkannya.

"Dari kajian itu diharapkan bisa diperoleh petunjuk penanganannya," kata Hepy, Selasa (15/1/2019).

Dicontohkannya, pada titik Klepu berdasarkan mitigasi awal terdapat retakan-retakan dalam tanah yang muncul di 2016.


Namun, retakan itu tidak berlanjut karena hanya pergeseran biasa.

Satu rumah kemudian direlokasi secara mandiri berdasarkan rekomendasi yang diberikan tim.

Dilakukan juga pengurukan retakan dan pembuatan saluran drainase.

Pada awal 2017 kajian juga dilakukan di Dusun Jeruk, Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh.

Saat itu, ada relokasi tujuh rumah dengan anggaran bedah rumah dan dana CSR.

Dipasang pula perangkat peringatan dini. Sedangkan di 2018, kajian dilakukan untuk Ngrancah, Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo di mana terdapat retakan tanah yang mengancam 14 rumah meski kemudian tidak direlokasi.

Baca: Bencana Tanah Longsor Kembali Terjang Sukabumi, Seorang Anak Dilaporkan Tewas

"Hasil kajian, drainasenya buruk dan banyak terdapat kolam yang kemudian direkomendasikan ditutup karena berpotensi menimbulkan kejenuhan air. Saat ini sudah ditutup dan tidak ada pergerakan tanah lagi namun tetap kami pantau," kata Hepy.

Terkait wilayah dengan potensi rawan tanah longsor, BPBD Kulon Progo telah membentuk membentuk forum warga tangguh bencana.

Ini sebagai upaya menumbuhkan kesiapan warga jika sewaktu-waktu bencana terjadi sekaligus menguatkan rantai koordinasi dengan petugas kebencanaan.

"Menyelamatkann nyawa, jauh lebih utama," kata Hepy.

Anggota Komisi III DPRD Kulon Progo, Sugianto meminta BPBD tetap memantau kondisi wilayah dengan potensi ancaman tanah longsor cukup tinggi.

Pihaknya tak menginginkan ada korban jiwa jika longsor terjadi.(TRIBUNJOGJA.COM)

Read More

Warga Miskin Kulon Progo Tetap Terlindungi Jaminan Kesehatan

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - DPRD Kulon Progo meminta Dinas Kesehatan setempat merevisi surat edarannya terkait skema baru pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mulai Februari 2019 ini.

Legislatif menilai surat edaran itu berpotensi menimbulkan mispersepsi di tengah masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo, Sihabudin mengatakan surat edaran itu secara sepintas menimbulkan kesan ditiadakannya jaminan kesehatan sama sekali bagi warga golongan miskin atau kurang mampu.

Padahal, kelompok masyarakat itu masih terjamin sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah dari APBD yang hingga 2018 kemarin jumlahnya mencapai 36.600 orang.

Bahkan, pada 2019 ini kuotanya ditambah 18.000 orang.

"Kami minta direvisi dan bahasanya diperhalus agar tidak ada persepsi berbeda dari masyarakat," kata Sihabudin seusai koordinasi dengan Dinkes Kulon Progo, Senin (14/1/2019) di gedung dewan.

Seperti diketahui, Presiden mengeluarkan kebijakan penghapusan anggaran jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) bagi warga miskin.


Anggaran daerah yang semula digunakan untuk Jamkesda dipindahkan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

Saat ini, Pemkab Kulon Progo membayarkan premi iuran tiap warga miskin sebesar Rp23.500 per bulan.

DPRD Kulon Progo menegaskan bahwa warga miskin tetap terjamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kuota saat ini sudah mencapai 50 persen warga miskin dan akan ditambah lagi dengan membesarnya kuota PBI.

Sihabudin menjelaskan, warga miskin masih bisa meminta pelayanan jaminan kesehatan sosial dengan meminta pengantar dari desa dan akan direkomendasi ke Dinas Sosial.

"Warga yang tergolong mampu kami berharap kesadarannya untuk ikut program BPJS secara mandiri," kata Sihabudin.

Wakil Ketua DPRD Kulon Progo, Ponimin Budi Hartono mengatakan kuota PBI pada 2019 ini sangat cukup dan bahkan melebihi data kemiskinan setempat.

Ia memastikan bahwa seluruh warga miskin akan tetap terlayani kesejahteraan kesehatannya.

Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Bambang Haryatno mengatakan bahwa pelayanan Jamkesda mulai Februari 2019 hanya berlaku bagi penduduk miskin yang sudah didaftarkan ke dalam kepesertaan program BPJS Kesehatan sebagai peserta PBI daerah.

Warga miskin yang belum masuk dalam kesepertaan itu juga akan didaftarkan.

"Namun, bila tidak masuk kriteria miskin akan kiami rekomendasikan ke Dinas Sosial untuk penjaminan melalui bantuan Jamkesos. Hanya saja, subsidinya tidak bersifat full (total) melainkan hanya sebagian saja,"kata Bambang.(TRIBUNJOGJA.COM)

Read More

Kulon Progo Diintai Tusnami 15 Meter di Bibir Pantai, Bandara NYIA Wajib Punya Benteng Tsunami

Bisnis.com, YOGYAKARTA – Perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko mengingatkan ada kepastian tsunami barrier atau infrastruktur penghalang tsunami di New Yogyakarta International Airport (NYIA) untuk mengantisipasi potensi bencana itu dengan ketinggian 10-15 meter di bibir pantai Kulon Progo.

Widjo dalam diskusi panel dengan tema Masa Depan Mitigasi Bencana Tsunami di Indonesia di Yogyakarta, Senin (14/1/2019), mengatakan potensi tsunami dengan tinggi gelombang 10-15 meter di bibir pantai yang berjarak 300 meter dari area landas pacu NYIA diasumsikan apabila terjadi gempa megathrust mencapai 8,5-9 skala ricter (SR).

"Kalau kita sudah mengetahui potensi ini, ini menjadi satu masukan penting untuk saat ini maupun ke depan terkait pembangunan yang ada di sana," katanya, Senin (14/1/2019), seperti dilaporkan Antara.

Menurut dia, titik potensi gempa megathrust di selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur paling memungkinkan membawa dampak tsunami hingga 10-15 meter di bibir pantai Kulon Progo. Dengan gelombang tsunami di bibir pantai setinggi itu sangat memungkinkan menenggelamkan daratan di kawasan bandara NYIA tergantung kondisi tutupan lahan dan kemiringan lahan di kawasan itu.

Selain itu, Widjo menjelaskan berdasarkan kajian yang sedang dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengindikasikan bahwa tsunami purba atau tsunami masal lalu pernah terjadi di panjang sebaran diperkirakan mencapai 1.000 kilometer mulai Jawa Barat hingga Pulau Bali. Gelombang tsunami itu dipicu oleh gempa besar dengan magnitude 8,5 sampai 9 SR.

"Tsunami masa lalu atau tsunami purba itu nyata, jaraknya katakanlah untuk sedimen tsunami itu 1,5 kilometer dari pinggir pantai," kata dia.

Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata Kemenko Kemaritiman Rahman Hidayat mengatakan instruksi mengenai pembangunan infrastruktur penghalang tsunami di NYIA sejatinya telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 98 Tahun 2017.

Dalam Pasal 16 huruf e telah disebutkan bahwa Gubernur DIY, Bupati Kulon Progo, serta Bupati Purworejo sesuai kewenangannya agar melakukan pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana tsunami dan penghalang tsunami (tsunami barrier).

"Memang secara spesifik mitigasi itu di mintakan peran Pemda DIY, kabupaten Kulon Progo, atau Purworejo khusus untuk peringatan dini dan barrier, artinya peran Pemda harus ada, tidak semata-mata peran pusat," kata dia.

Bangunan Tahan Tsunami

Sementara itu, PT Angakasa Pura (AP) 1 selaku pengembang dalam proyek NYIA, menurut Rahman, menyatakan bahwa dalam kawasan lahan bandara khususnya yang mereka kelola dengan luas 587,3 hektar telah didesain tahan gempa dan tsunami.

"Mungkin bagaimana dengan implementasi di lapangan ya perlu kita sama-sama cek karena ini kan pembangunan sedang berlangsung," kata Rahman.

Sebelumnya, Project Manager Pembangunan NYIA PT Angkasa Pura (AP) I, Taochid Purnama Hadi menyatakan PT AP 1 telah merancang NYIA di Kabupaten Kulon Progo mampu bertahan terhadap gempa berkekuatan hingga 8,8 Skala Richter. Selain itu, bandara akan tatap kokoh meski diterjang gelombang tsunami setinggi empat meter.

"NYIA dirancang tahan gempa dan tsunami. Kami merancang konsep gedung terminalnya adalah 'green building' dan dirancang tahan gempa maupun tsunami," kata Taochid.

Ia mengatakan landas pacu dibuat dalam ketinggian bidang empat meter di atas permukaan laut serta lokasinya berada pada jarak 400 meter dari bibir pantai. Kemudian, terminal jaraknya satu kilometer dari landasan pacu, sehingga ada jeda waktu penyelamatan diri, bila ada kemungkinan terburuk terjadi gempa maupun tsunami.

"Kami sudah membahas panjang lebar terkait risiko bencana itu dengan para pakar dan akademisi serta ahli bidang terkait dari Jepang untuk membuat simulasi gempa dan tsunami di bandara baru. Kami juga konsultasi dengan BMKG pusat soal potensi-potensi ancaman tsunami dan karakteristiknya," kata dia.

Sumber : Antara

Editor : Sutarno 

Copyright © 2019 by Bisnis Indonesia. Proudly powered by Sibertama
 

Read More

Harga Cabai Di Demak Stabil, Produksi di Kulon Progo Meningkat

Jakarta - Direktur Pemasaran dan Pengolahan Hasil Hortikultura, Ditjen Hortikultura, Kementerian Pertanian, Yasid Taufik memastikan tidak ada gejolak harga cabai merah dan cabai rawit di daerah Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sebaliknya, harga cabai di sana cendrung stabil.

"Saya dapat informasi langsung dari petugas PIP (pelayanan informasi pasar) Demak, Pak Sugeng Lestari yang menyatakan bahwa harga cabai di Kabupaten Demak tidak ada anjlok seperti yang diberitakan," kata Yasid, Sabtu (12/1).

Menurut Yasid, tidak naiknya harga cabai karena selama ini pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan permintaan, termasuk tidak melakukan impor cabai seperti yang banyak diberitakan. Kementan, kata dia, tidak merekomendasikan impor cabai, sebagaimana yang menjadi acuan impor dari pada Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

"Iya benar, untuk cabai segar tidak ada impor. Sebab kita tidak mengeluarkan RIPH untuk cabai. Jadi dari mana dasarnya harga turun. Memurut info yang saya dapat harga petani saat ini justru lumayan bagus," katanya.

Yasid menjelaskan, untuk harga cabai saat ini masih dalam kondisi normal, yakni berkisar di angka 12.000 hingga 14.000. Sedangkan untuk harga cabai rawit masih di angka normal yakni 19 ribu hingga 20 ribu. "Itu harga normal," katanya.

Sebelumnya beredar informasi adanya ratusan petani menggelar aksi buang puluhan kilogram cabai merah ke jalan raya akibat anjloknya harga komuditas cabai. Mereka melakukan aksi tersebut karena diberitakan membanjirnya impor cabai dari Philipina dan Thailand.

Mengenai hal ini, Yasid mengaku belum mengetahui adanya protes dari sejumlah petani. Jikapun ada, kata Yasid, aksi tersebut benar-benar tak masuk akal karena harga cabai di sana masih dalam kategori bagus dan normal.

"Terus terang saya belum dapat informasinya. Tapi setelah saya tanyakan sama Pak Sugeng, beliau bilang malah tidak tahu ada aksi massa petani karena harga aman-aman saja," katanya.

Sementara itu, dari wilayah Kulon Progo produksi cabai meningkat tajam bahkan sampai mendokrak realisasi produksi cabai di sana hingga 25.362 ton atau 225,82 persen dari target 11.231 ton.

"Produksi cabai pada 2018 di luar prediksi kami. Saat itu ada beberapa kelompok tani lahan pantai mengajukan permohonan bantuan traktor roda empat. Kementan memberikan bantuan delapan unit, hasilnya langsung dapat dilihat, yakni produksi cabai naik 225,82 persen," kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Bambang di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Dikatakan Bambang, dengan adanya bantuan tersebut, petani mampu mengolah lahan marginal menjadi lahan yang produktif untuk ditanami cabai.

"Kami akan mengidentifikasi kembali lahan marginal yang bisa dimanfaatkan untuk ditanami cabai, seperti di Kecamatan Panjatan. Kami optimistis produksi cabai di Kulon Progo akan meningkat seiring modernisasi alat mesin pertanian hingga pemilihan benih yang cocok," tukasnya.

© Copyright 2016 - 2018 Industry.co.id. All Right Reserved

Read More

Dua Sekolah Dasar di Kulon Progo Terdampak Proyek Nasional, Regrouping jadi Pilihan Terakhir

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membuka wacana kemungkinan dilakukannya regrouping (penggabungan) dua sekolah dasar di Temon yang terdampak proyek strategis nasional.

Namun begitu, aspirasi masyarakat akan tetap jadi pertimbangan.

Kedua sekolah tersebut yakni SD Negeri 3 Glagah terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) dan SDN 1 Glagah yang dimungkinkan bakal terdampak pelebaran jalan untuk pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

Gedung baru SDN 3 Glagah saat ini sudah dibangun di areal kompleks perumahan relokasi warga terdampak NYIA dan segera ditempati.



Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo, Suharyono mengatakan regrouping sudah dipikirkan pemerintah sebagai alternatif terakhir jika tidak ada upaya lain yang bisa diambil.

Yakni, menggabungkan kegiatan belajar mengajar dua sekolah itu di gedung baru SDN 3 Glagah karena kapasitasnya cukup memadai.

Namun, ia menegaskan bahwa regrouping merupakan opsi terakhir mengingat kebutuhan warga bisa berbeda-beda dan sebagiannya mungkin menginginkan tetap dipertahankan di lokasi saat ini.

"Wacana regrouping belum menjadi rencana strategis. Selain belum ada kepastian sejauh mana pelebaran jalan itu berdampak pada sekolah, penggabungan kan juga tidak mudah. Koordinasinya panjang dan tidak semudah yang dibayangkan," kata Suharyono, Minggu (6/1/2019).

Dalam hal ini, pihaknya memang belum menerima pemberitahuan resmi terkait rencana pelebaran jalan yang jadi bagian dari program nasional tersebut dan kemungkinan memakan sebagian gedung SDN 1 Glagah.

Setelah ada informasi resmi, Disdikpora baru akan menyusun langkah untuk menyesuaikannya dengan program pemerintah. Terutama dengan menjaring aspirasi dari wali murid dan masyarakat terlebih dulu. (tribunjogja)

Read More