Hari Pertama Pendaftaran Masih Nihil

Harianjogja.com, KULONPROGO — Pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 masih nihil pendaftar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo hanya melayani sejumlah perwakilan partai maupun gabungan partai yang datang untuk melakukan konsultasi seputar syarat pencalonan.

Hal itu diungkapkan Divisi Teknis KPU DIY, Guno Tri Tjahjoko usai melakukan pemantauan di kantor KPU Kulonprogo, Rabu (21/9/2016) sore.

“Sampai hari ini belum ada yang mendaftar tapi beberapa tim sudah berkonsultasi menanyakan prosedur  pencalonan,” kata Guno.

Guno memaparkan,  pemantauan oleh tim KPU DIY bakal dilaksanakan selama masa pendaftaran pasangan calon. Tim harus memastikan proses tahapan tersebut berjalan sesuai regulasi, termasuk kelengkapan syarat pendaftaran yang dibagi dalam dua kategori, yaitu syarat pencalonan dan syarat dari pihak calon.

Syarat pencalonan dari partai politik (parpol) atau gabungan parpol pengusung pasangan calon diantaranya berupa surat keputusan atau rekomendasi dari pengurus pusat masing-masing parpol, surat keputusan terkait kesepakatan koalisi dan kesepakatan antara parpol atau gabungan parpol dengan pasangan calon, keterangan jumlah kursi atau suara dari parpol pengusung, serta naskah visi misi pasangan calon. “Syarat pencalonan harus ada pada saat mendaftar,” ujar Guno.

Guno melanjutkan, syarat yang perlu dipenuhi calon bupati dan wakil bupati terdiri dari 19 item. Beberapa diantaranya adalah surat keterangan bebas korupsi dan bebas hutang. Berbeda dengan syarat pencalonan, berkas dari calon bupati dan wakil bupati bisa diperbaiki atau dilengkapi pada Kamis (29/9/2016) hingga Sabtu (1/10/2016) pekan depan.

Masa pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kulonprogo dimulai sejak Rabu hingga Jumat (23/9) besok. Pada hari terakhir, KPU Kulonprogo bakal membuka layanan pendaftaran sampai pukul 24.00 WIB.

“Kalau sampai kita tutup hanya ada satu pasangan calon, kita akan perpanjang [masa pendaftaran] maksimal tiga hari,” ucap Ketua KPU Kulonprogo, Isnaini.

Sementara itu, salah satu staf sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kulonprogo, Chozin Suhaini menyatakan belum ada rekomendasi dari pusat mengenai pasangan calon yang akan diusung dalam Pilkada 2017. Meski begitu, partainya tetap bersiap melakukan pendaftaran. “Ini konsultasi dengan KPU soal persyaratan pendaftaran dan apa yang harus disiapkan,” ungkap dia.

Editor: Mediani Dyah Natalia |

Read More

Ganti Rugi Rp 4,1 T, Warga Kulon Progo Diminta Tak Konsumtif

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan membantu warga penerima dana ganti rugi lahan bandara dalam memanfaatkan uangnya dan tidak bersikap konsumtif. “Akan kami bantu selama setahun ke depan," ujar Sekretaris Daerah Kulon Progo R.M. Astungkoro seusai pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, Senin, 19 September 2016.

Sejumlah warga yang lahannya terkena proyek pembangunan bandara banyak yang beralih profesi dari petani ke pekerjaan jasa lainnya, seperti bisnis taksi. Bagi yang mendapat uang ganti rugi dalam jumlah besar, mereka akan membeli lahan untuk bertani lagi. 

Pimpinan Proyek PT Angkasa Pura I (Persero) R. Sujiastono mengatakan sebagian besar warga dari lima desa memilih pembayaran ganti rugi berbentuk uang tunai (cash). "Ada 80 persen menghendaki dibayar uang cash, sisanya tanah dan relokasi rumah," ujar Sujiastono.

Proses pencairan dana ganti rugi lahan proyek pembangunan bandar udara di Kulon Progo mendapat perhatian dari para dealer mobil di Yogyakarta. PT Angkasa Pura I mulai memberikan uang ganti rugi dari 14 September hingga 4 Oktober 2016. 

Angkasa Pura I menyiapkan dana ganti rugi dalam jumlah Rp 4,1 triliun atau setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY selama setahun. Duit itu dibayarkan melalui transfer bank mulai kemarin. 

Aprinita Wulani, sales marketing dealer Suzuki Sumber Baru Mobil, mengatakan sebelum proses pembayaran dilakukan, sudah ada 25 warga Temon yang memesan mobil ke dealer Suzuki di Kabupaten Bantul. “Mereka yang inden itu sudah mendapat kepastian pembayaran lahan,” katanya.

Menurut Aprinita, warga yang sudah memesan mobil baru itu tidak membeli dengan cara kredit tapi dengan uang tunai. Sebagian besar warga memesan mobil jenis Suzuki Ertiga keluaran terbaru yang dibanderol di atas Rp 200 juta. “Mau dibuat usaha taksi katanya,” ujarnya.

Ia menjelaskan jumlah pemesanan mobil pada bulan ini merupakan rekor bagi Suzuki Sumber Baru Mobil. Mereka pun gencar menawarkan paket promosi uang kembali (cashback). 

Kepala Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kulon Progo, Agus Parmono, mengatakan dari musyawarah ganti rugi, ada warga yang mendapat ganti rugi sampai Rp 170 miliar,” ujar Agus. Warga asli Glagah Temon itu, kata Agus, bermukim di Jakarta. “Yang bersangkutan pekerjaannya memang berdagang tanah,” katanya. 

PRIBADI WICAKSONO - TEMPO.CO - 

Read More

Siapkan Bukti, Angkasa Pura Ajukan Kasasi Gugatan Tambak Udang

\

Harianjogja.com, KULONPROGO — PT Angkasa Pura I akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan atas gugatan para petambak udang di atas PAG yang terdampak pembangunan Bandara Temon. Sementara itu, sedikitnya 48 gugatan petambak udang dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Wates hingga Senin(19/9/2016).


Robet Panjaitan, Kepala Seksi Perdata Kejati yang merupakan Kuasa dari PT Angkasa Pura 1 mengatakan pengajuan kasasi akan dilakukan secara bertahap. Meski demikian, kasasi akan diajukan setelah putusan persidangan yang diagendakan pada pekan ini.

“Kami akan menguraikan fakta persidangan yang menguatkan sebagai bukti,”jelasnya ketika ditemui di Balai Desa Palihan, Temon pada Senin(19/9/2016).



Pengajuan kasasi sendiri diperkenakan sebagai upaya hukum sesuai dengan Perma No3/2016 tentang Tata Cara Syarat Pengajuan Keberatan Ganti Kerugian Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Publik. Menurut Robet, pihaknya akan menekankan kembali poin mengenai izin yang tidak dikantongi oleh tambak udang yang berada di pesisir tersebut. Selain itu, keberadaan tambak udang sendiri berada di luar zonasi peruntukkan sesuai yang diatur oleh Pemkab Kulonprogo. Upaya pengajuan kasasi sendiri dilakukan sebagai upaya PT Angkasa Pura 1 menekan pengeluaran negara dalam realisasi pembangunan Bandara Temon ini.

Sementara itu, berdasarkan data dari PN Wates, sekitar 34 gugatan warga telah diputuskan hingga Jumat(16/9) lalu. Jumlah ini ditambah dengan 14 kasus yang dikabulkan sebagian poin gugatannya pada Senin(19/9/2016). Dengan demikian, petambak udang yang semula mendapatkan ganti rugi Rp0 akan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan yang diputuskan hakim.

Winarsih, warga Jangkaran yang merupakan salah satu penggugat mengatakan rasa syukurnya atas gugatannya yang dikabulkan. Ia sendiri memiliki tambak udang seluas 3.450 meter persegi yang berada di atas lahan PAG. “Modalnya besar sampai berhutang ke bank apalagi kami akan ikut kehilangan mata pencaharian,”jelasnya ketika ditemui seusai persidangan.

Putusan hakim sendiri menyatakan ia akan mendapat ganti rugi sebesar Rp241juta. Ia sendiri berharap agar seluruh gugatannya dikabulkan. Selain itu, Winarsih sebagaiaman petambak lainnya menduga bahwa PT Angkasa Pura 1 pasti akan melakukan kasasi atas hasil persidangan ini.

Sidang terkait warga petambak udang dipimpin ileh 2 majelis hakim di waktu dan ruangan yang berbeda. Salah satu Ketua Majelis, Nur Kholida Dwiwati juga mengabulkan gugatan yang diajukan oleh petambak dari Jangkaran, Suyanto. “Diputuskan akan mendapat ganti rugi sebesar Rp60juta,”ujarnya ketika pembacaan putusan.

Keputusan didasarkan dengan pertimbangan yang serupa sebagaimana gugatan sebelumnya. Majelis hakim menyatakan bahwa azaz keadilan harus diberikan kepada warga yang telah mengeluarkan biaya pembuatan tambak. Hasil perhitungan panen tambak sendiri tidak dihitung sebagai nilai yang harus diganti rugi.

Editor: Mediani Dyah Natalia |

Read More

Belum Punya KTP Elektronik, Calon Pemilih Bisa Pakai KK

KULONPROGO-Upaya pemutakhiran data pemilih telah dimulai sejak Kamis (8/9/2016) pekan lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo meminta calon pemilih yang belum memiliki KTP eletronik tidak khawatir bakal kehilangan hak pilih karena bisa diakomodasi dengan kartu keluarga (KK).

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kulonprogo, Panggih Widodo mengungkapkan, informasi seputar kepemilikan KTP elektronik sebagai syarat penggunaan hak pemilih telah diterangkan dalam sebuah surat edaran dari KPU RI.

Warga yang memenuhi syarat sebagai calon pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 diminta menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan terkait dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kulonprogo pada saat pemutakhiran data pemilih.

“Kalau tidak punya KTP elektronik atau surat dari Dukcapil Kulonprogo tapi yang bersangkutan lahir dan tinggal di Kulonprogo sampai sekarang, itu diakomodasi dengan kartu keluarga. Apalagi kalau jelas ada di daftar pemilih,” kata Panggih, Selasa (13/9/2016).

Panggih memaparkan, Panitia Pemutakhiran  Data Pemilih (PPDP) akan merekap calon pemilih yang belum memiliki KTP elektronik atau surat keterangan perekaman data dari Dinas Dukcapil Kulonprogo.

Data tersebut lalu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kulonprogo yang diharapkan memfasilitasi dengan membuat surat keterangan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk Kulonprogo.

“Nanti kita coret dari daftar pemilih kalau dinas tidak bisa memberikan surat keterangan, misalnya karena orang itu memang sudah pindah kependudukan,” ujar Panggih.

Panggih lalu menambahkan, pemutakhiran data pemilih berlangsung hingga 7 Oktober mendatang. PPDP bergerak mencocokkan dan mengonfirmasi data setiap warga yang tercantum dalam daftar pemilih Pilkada 2017.

Apabila menemui warga kebutuhan khusus, tim juga mesti menyantumkan kondisi dan jenis disabilitasnya. Warga yang memenuhi persyaratan tapi belum masuk daftar pemilih pun bakal didata.

Sebelumnya, Kepala Dinas Dukcapil Kulonprogo, Djulistya menyatakan siap memfasilitasi  kebutuhan administrasi kependukan terkait Pilkada 2017. Jika calon pemilih belum memiliki KTP elektronik, mereka bisa mengakses surat telah melakukan perekaman data.

Editor: Nina Atmasari | Harianjogja.com 

Read More

Jembatan Kalidengen Direnovasi, Pengunjung Pantai Glagah Bingung

Calon pengunjung kawasan obyek wisata Pantai Glagah merasa kebingungan dengan adanya perbaikan Jembatan Kalidengen di Temon, Kulonprogo. Proyek tersebut membuat salah satu jalan utama menuju obyek wisata andalan Kulonprogo itu ditutup.

 Pantauan Harianjogja.com, Senin (12/9/2016), sebuah papan petunjuk terkait pengalihan jalan telah terpasang di tikungan menuju Jembatan Kalidengen. Pemberitahuan tersebut dibuat cukup jelas dan dapat terbaca dengan mudah dari tepi Jalan Wates-Purworejo.

Sejumlah pengendara roda dua maupun empat tampak berhenti sejenak untuk membaca dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan mengikuti arahan yang ada. Namun, ada pula yang mengabaikannya meski akhirnya putar balik setelah memastikan jalan ditutup total.

Perbaikan Jembatan Kalidengen diketahui sudah berjalan selama sepekan terakhir.

 “Kalau motor sebenarnya masih bisa lewat. Cuma mungkin bingung juga kalau bukan orang yang sering ke sini karena blusuk,” kata seorang petani bernama Yadi.

Meski merupakan warga Brosot Galur, Yadi mengaku sering melewati Jembatan Kalidengen untuk menuju lahan budi daya melon miliknya di wilayah Glagah.

Meski begitu, dia sendiri merasa tidak terganggu dengan adanya proyek renovasi jembatan. Sejak jembatan itu diperbaiki, Yadi mencari jalan lain dengan melewati area lahan pertanian.

Yadi juga sering menjadi pemandu jalan bagi wisatawan. Dia tidak keberatan walau harus berkali-kali menjelaskan kepada orang-orang yang berhenti di depan papan petunjuk dan tampak kebingungan.

Dia mencoba meyakinkan bahwa mereka hanya perlu meneruskan perjalanan ke arah barat sejauh kira-kira 500 meter hingga Pasar Temon lalu belok kiri untuk menuju pantai. “Enggak jauh kok,” ujar Yadi.

Seorang pengunjung bernama Roni mengaku sempat tidak yakin dengan papan petunjuk yang terpasang. Walau begitu, pada akhirnya dia juga berbalik arah setelah melihat sendiri kondisi jembatan yang sedang diperbaiki. “Agak kecewa juga tapi ternyata memang tidak ada jalan sama sekali,” ucap Roni.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Kulonprogo, Krissutanto meminta wisatawan memaklumi penutupan jalan akibat perbaikan Jembatan Kalidengen.

Dia berharap wisatawan bisa memperhatikan papan petunjuk yang telah disiapkan. “Sementara ini kalau mau ke Glagah, melingkar lewat Temon dulu,” ungkap dia.

Editor: Nina Atmasari Harianjogja.com, KULONPROGO-

Read More

Prancis Impor Bahan Baku Parfum dari Kulon Progo

TEMPO.CO, YOGYA - Prancis tertarik pada bahan baku wewangian asal Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Negara yang dikenal sebagai penghasil parfum itu malah mengimpor minyak atsiri, kosmetik, dan wangi-wangian dari daerah ini. Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan ekspor komoditas ini ke Prancis meningkat pada 2016 sebesar 94,2 persen dibanding pada 2015.

Bahkan, sepanjang Januari-Juli 2016, nilai ekspor komoditas itu mencapai US$ 5,74 juta. Sedangkan pada Januari-Juli 2015, nilai ekspor mencapai US$ 2,95 juta. “Minyak atsiri dari daun cengkeh dan biji nilam produksi Kulon Progo digunakan sebagai campuran bahan parfum Prancis,” kata Kepala BPS DIY, Bambang Kristianto, kemarin.

Menurut Bambang Kristianto, minyak atsiri, kosmetik, dan wewangian termasuk dalam sepuluh komoditas unggulan yang dikirim ke negara-negara tujuan utama ekspor. Prancis berada di urutan negara teratas yang mengimpor minyak atsiri, yakni 63,08 persen. Negara pengimpor minyak atsiri berikutnya adalah Amerika Serikat sebesar 7,98 persen, Inggris 4,94 persen, Belanda 4,41 persen, dan Jepang 0,14 persen.

Minyak atsiri dihasilkan dari ekstrak alami daun, bunga, kayu, biji-bijian, dan putik bunga. Sentra penghasil minyak atsiri di DIY terbesar berada di Kecamatan Samigaluh, Kulon Progo. Mereka merupakan puluhan kelompok usaha yang memproduksi minyak dari hasil penyulingan daun cengkeh kering. Bahan baku berupa daun cengkeh kering biasanya hanya tersedia pada musim kemarau. Minyak atsiri jenis ini banyak digunakan untuk wewangian, penyedap masakan, dan industri farmasi.

Menurut Bambang, minyak dari hasil penyulingan daun cengkeh dan biji nilam produksi kelompok usaha Kulon Progo disetor ke PT Eksotik Aromatika yang berada di Jalan Solo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Minyak atsiri dari penyulingan daun cengkeh dan biji nilam itu kemudian diekspor ke sejumlah negara Eropa.

Pengusaha PT Eksotik Aromatika, Ridwan Raharjo, mengatakan negara-negara Eropa umumnya menggemari minyak atsiri yang punya aroma khas, di antaranya dari daun cengkeh, damar, biji nilam, mawar, dan melati. “Prancis pangsa pasar tersendiri. Mereka menyukai minyak atsiri dari cengkeh dan nilam,” kata Ridwan.

Dia mengatakan bisnis minyak atsiri dari tanaman nilam cukup menjanjikan dan diminati negara-negara Eropa. Untuk pasar dalam negeri, minyak atsiri dari daun nilam juga bagus. Harga minyak atsiri dari daun nilam per kilogram mencapai Rp 800 ribu. Menurut Ridwan, ekspor minyak atsiri meningkat hingga 20 persen dalam beberapa bulan terakhir.

Selain negara-negara Eropa, minyak atsiri dari Indonesia disukai negara-negara Timur Tengah untuk wewangian. Timur Tengah lebih menyukai minyak atsiri dari kayu gaharu. “Wewangian minyak jenis ini tahan lama,” kata Ridwan.

SHINTA MAHARANI

Read More

Yogya Bidik 5 Pasar Wisata Baru ASEAN via Bandara Kulonprogo

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membidik lima negara ASEAN untuk membuka pasar wisatawan baru lewat bandara internasional di Kabupaten Kulonprogo yang mulai dibangun 2017 mendatang. Negara-negara yang jadi sasaran wisatawan baru itu adalah Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, dan Laos.

“Dari Bandara Kulonprogo itu kami upayakan dapat mendorong maskapai-maskapai membuka jalur penerbangan langsung dari negara-negara Asean lebih banyak,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta Aris Riyanta, Selasa 13 September 2016.

Baca:
Parangtritis Dikunjungi 158.158 Wisatawan Selama Lebaran 
Yogyakarta Andalkan Wisata Kuliner Selama Ramadan 
Candi Palgading Ditargetkan Jadi Obyek Wisata pada Oktober

Aris mengatakan saat ini Yogya dengan Bandara Adi Sutjipto hanya mampu menyediakan penerbangan langsung ke dua negara ASEAN, yaitu  Malayasia dan Singapura. Hal ini dinilai turut menyebabkan sumbangan kunjungan wisatawan mancanegara masih cenderung stagnan di angka 300 ribu orang tiap tahunnya.

　

Aris mengatakan bandara internasional baru di Kulonprogo menjadi salah satu sarana utama yang menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pariwisata, untuk berperan menggerek terpenuhinya target jumlah wisatawan manca.

Dari target pemerintah pusat untuk menaikkan kunjungan wisatawan mancanegara menjadi 20 juta orang pada 2019, wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah ditarget dapat menyumbang 2 juta kunjungan pada 2019 nanti.

“Untuk kunjungan domestik DIY sudah tak masalah, karena pergerakan wisatawannya sudah rata-rata 19 juta orang per tahun, tinggal menggenjot yang mancanegara,” ujarnya.

Untuk ikon wisata di Yogya dan Jawa Tengah telah ditetapkan kawasan Taman Wisata Candi Borobudur sebagai sumbunya. Borobudur sebagai penopang menggeliatkan sektor wisata di wilayah Joglosemar yang merupakan kepanjangan Jogja, Solo, dan Semarang.

“Bandara Kulonprogo ditempatkan sebagai akses utama penopang baru untuk kawasan wisata Joglosemar ini,” ujar Aris. Selain bandara Adi Sumarmo di Solo dan Bandara Ahmad Yani di Semarang.

Aris mengatakan agar wisatawan mancanegara tak hanya menyasar Brobudur sebagai destinasi utama melalui bandara Kulonprogo, kini sedang disiapkan pembangunan kawasan pegunungan Menoreh yang dilintasi jalur bandara ke Bobobudur itu. “Kawasan Menoreh harus hidup agar paket wisata itu berkembang dan menetes keuntungannya bagi warga di situ,” ujarnya.

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DI Yogyakarta Herman Tony mengatakan proyek bandara internasional di Kulonprogo itu sebenarnya menjadi momentum pertumbuhan investasi bidang properti, terutama resort maupun hotel di kawasan pesisir yang selama ini minim.

“Adanya bandara itu bisa menjadi peluang mengalihkan minat investor tak lagi membangun properti hotel yang hanya menyasar Kabupaten Sleman dan Kota Yogya,” ujarnya.

Namun, menurut Tony, pemerintah daerah pun perlu menyiapkan regulasi penjamin agar investasi properti komersial bisa merespons hadirnya bandara.  "Investor perlu kepastian, regulasi pemerintah daerah yang mendukung agar mereka tak khawatir investasinya rugi," ujarnya.
PRIBADI WICAKSONO

Read More

Ratusan Lowongan Pekerjaan Meriahkan Jobfair Kulonprogo

Harianjogja.com, KULONPROGO — Belasan perusahaan berskala lokal hingga nasional ditargetkan berpartisipasi dalam jobfair di SMK Negeri 2 Pengasih, Kulonprogo pada Jumat (16/9/2016) dan Sabtu (17/9/2016) pekan ini. Beberapa diantara akan langsung menggelar seleksi perekrutan tenaga kerja.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Kabupaten Kulonprogo, Eko Pranyata mengatakan timnya masih melakukan konfirmasi terhadap sejumlah perusahaan calon peserta jobfair. Meski demikian, dia memastikan lowongan pekerjaan yang tersedia akan sangat beragam.

“Harapannya ada sekitar 12 sampai 15 perusahaan,” ujar Eko, Senin (12/9/2016).

Eko mengungkapkan, lulusan SMA/SMK hingga sarjana dapat menemukan ratusan lowongan pekerjaan yang disediakan peserta jobfair. Sejumlah perusahaan barang kali hanya membuka pendaftaran karena baru membutuhkan perekrutan tenaga kerja pada Oktober atau September mendatang. Meski begitu, para pencari kerja tetap bisa mencari informasi terkait lowongan pekerjaan, sekaligus melakukan konsultasi dengan perusahaan yang diminati.

Namun, beberapa perusahaan lain diketahui bakal menggelar seleksi di tempat. Mereka berusaha mengoptimalkan waktu penyelenggaraan yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB. “Ada yang langsung rekrutmen atau seleksi,” ucap Eko.

Eko lalu mengaku banyak persiapan yang perlu dilakukan Dinas Sosnakertrans Kulonprogo karena baru pertama kali menggelar jobfair. Timnya juga berkoordinasi dengan sekolah-sekolah agar mendorong peserta didik masing-masing untuk mendatangi jobfair. Walau belum bisa ikut mendaftar dan mengikuti seleksi, kegiatan itu tetap dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan dunia kerja sejak dini.

“Saya berharap para pencari kerja bisa datang, terutama yang masih dalam usia produktif,” kata Eko.

Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosnakertrans Kulonprogo, Heri Darmawan mengatakan angka pengangguran di Kulonprogo pada 2015 mencapai 3,72 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2014 yang tercatat 2,88 persen. Pemkab Kulonprogo berupaya menurunkan angka tersebut dengan membuka jalan dan kesempatan seluasnya kepada masyarakat untuk mengakses lowongan kerja berskala lokal maupun nasional.

Kerja sama dengan berbagai perusahaan lokal dan nasional terus dijalin. Pemkab Kulonprogo pun bersedia memfasilitasi perekrutan tenaga kerja, mulai dari mengumumkan lowongan pekerjaan sampai menyediakan tempat untuk proses seleksi. Heri berharap hal tersebut selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat sehingga mendukung upaya penekanan angka pengangguran. “Semuanya kami fasilitasi secara gratis alias tanpa dipungut biaya,” ungkap Heri.

Editor: Mediani Dyah Natalia |

Read More

Tujuh Gugatan Petambak Udang Dikabulkan

Harianjogja.com, KULONPROGO-Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Wates mengabulkan gugatan tujuh pemilik tambak udang atas Sarana Pendukung lainnya (SPL) yang berada di atas lokasi PAG terdampak Bandara Temon. Atas kemenangan ini, para petambak ini berhak mendapat ganti rugi untuk modal yang dikeluarkan guna pembuatan tambak dan alat-alatnya.

 

Salah satu gugatan tersebut atas nama Lidya Safitriningsih dikabulkan oleh hakim menjelis PN Wates, Nur Kholida Dwi Wati dalam sidang yang digelar pada Jumat (9/9/2016) petang. Selain gugatan tersebut, adapula 6 gugatan lainnya yang juga telah dikabulkan oleh hakim dalam sidang putusan yang berbeda.

Dalam persidangan tersebut, Nur Kholida Dwi Wati, hakim majelis mengatakan bahwa gugatan dikabulkan dengan pertimbangan rasa keadilan bagi masyarakat berkenaan dengan tujuan pembangunan bandara. "Mengabulkan sebagian gugatan dengan nilai Rp113 juta," ujarnya ketika membacakan putusan.

Dengan demikian, tergugat yang terdiri dari BPN dan PT Angkasa Pura diminta membayar ganti rugi dengan jumlah tersebut. Meski mengakui keberadaan tambak merupakan hal yang ilegal namun keputusan diberikan dengan asas keadilan untuk biaya yang dikeluarkan masyarakat. Apalagi, pengaturan zonasi di kawasan tersebut juga muncul belakangan.

 

Hadir pada sidang putusan itu antara lain para kuasa hukum BPN dan PT AP I sebagai tergugat yang didampingi perwakilan kejaksaan tinggi DIY. Selain itu, hadir pula kuasa hukum pemohon gugatan yaitu Muslim dan rekan.

Kuasa hukum dari pihak tergugat, Nur Wijaya dari Kejati DIY, menyatakan masih akan pikir-pikir apakah akan mengajukan kasasi atau tidak. Hakim sendiri memberikan waktu 14 hari untuk menyatakan kasasi atau sudah menerima putusan.

Dalam sidang yang digelar di ruang berbeda, gugatan atas nama Imam Wakiki juga dikabulkan oleh majelis hakim Matheus Sukusno Aji dengan pertimbangan yang nyaris serupa. BPN dan PT Angkasa Pura I agar diminta melaksanakan pembayaran terhadap petambak Imam Wakidi sebesar Rp234 juta.

Selain 2 gugatan tersebut, 5 gugatan lainnya yakni atas nama Tri Bagas dengan nilai ganti rugi tambak Rp275 juta, Cori Laura Bogia Rp140 juta, Wakijo Rp115 juta, Witono Rp80 juta, dan Karyadi Rp 60 juta. Pulung Raharjo, perwakilan warga yang mendampingi jalannya sidang mengatakan bahwa semua nilai gugatan dikabulkan seusai dengan besaran dalam tuntutan.

Terdapat sekitar 45 pemilik tambak di Desa Palihan, Sindutan, Jangkaran, dan Glagah yang mengajukan gugatan dan saat ini sedang menjalani prosesnya masing-masing. Adapun, para pemilik tambak sebelumnya tidak mendapatkan ganti rugi sama sekali atas aset yang dimilikinya. Hal ini didasarkan atas legal opinion (LO) yang dikeluarkan oleh Kejaksaaan yang menyatakan bawa tambak tersebut ilegal.

Selain itu, keberadaan tambak udang juga dianggap menyalahi aturan tata ruang yang ditujukan sebagai kawasan pariwisata. Setelah sebelumnya sempat melakukan aksi protes ketika proses musyawarah, para petambak udang ini kemudian mengajukan gugatan resmi di pengadilan dengan diwakili oleh pengacara.

Sementara itu, Project Manager Kantor Proyek Pembangunan Bandara NYIA PT Angkasa Pura I, Sujiastono mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti dan menghargai apapun putusan dari pengadilan.

Meski demikian, sebagai perusahaan negara maka Angkasa Pura akan melaksanakan upaya yang maksimal untuk mencegah pengeluaran negara. "Sebagai negara hukum artinya apapun putusan pengadilan maka akan kita ikuti," ujarnya ketika dihubungi, Sabtu (10/9/2016).

Editor: Nina Atmasari |

Read More

BRI Siap Tampung Pencairan Ganti Rugi Proyek Bandara

 Harianjogja.com, JOGJA–Bank BRI Wilayah Jogja siap menjadi bank penampung pencairan uang ganti rugi proyek Bandara Internasional New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo.

 

Pemimpin Wilayah BRI Yogyakarta Widodo Januarso mengatakan, persiapan BRI untuk turut menampung dana pencairan ganti rugi proyek bandara sudah dilakukan jauh-jauh hari. Pihak bank juga intens melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencairan ganti rugi dan bagaimana manajemen keuangan.

"Kami aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menyimpan dananya di bank karena lebih aman," kata dia, Kamis (8/9/2016).

Ia menyarankan kepada masyarakat untuk segera menyimpan uang dalam bank dan memilih bank terdekat dengan rumah karena mereka akan membawa uang dalam jumlah besar. Ia pun berharap, masyarakat akan memilih untuk menyimpan uangnya di BRI karena memiliki jaringan yang bisa menjangkau masyarakat hingga tingkat pedesaan.

 

"Kami memperbanyak cabang dan jaringan hingga ke pelosok, tujuannya agar mudah dijangkau masyarakat," kata dia.

Ia mengatakan, mengenai pilihan cara penyimpanan, pihak bank akan menyediakan dan siap melayani berapapun masyarakat yang akan membuka rekening di BRI. Masyarakat akan diarahkan ke tabungan yang lebih cepat prosesnya. Setelah memiliki rekening tabungan, masyarakat bisa mengarahkan dananya untuk deposito.

"Ini semua pilihan masyarakat. Namun, kami sudah siap dari jauh-jauh hari untuk menampung dana pencairan ganti rugi proyek bandara di Kulonprogo," kata dia.

Editor: Nina Atmasari |

Read More

Pencairan Ganti Rugi Lahan Dipastikan Tepat Waktu

Harianjogja.com, JOGJA-Pada 14 September nanti, PT Angkasa Pura I akan merealisasikan janjinya untuk membayar ganti rugi lahan bakal bandara kepada warga terdampak pembangunan bandara baru di Kulonprogo. Pencairan akan dilakukan sesuai jadwal.

 

"Kita akan sesuaikan jadwal yang sudah kita tentukan. Awalnya 18 Agustus kan jadi 14 September, ya kita sudah prepare," kata General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto, Agus Pandu Purnama, ditemui di SMA Angkasa Adisutjipto seusai menjadi pemateri dalam kegiatan BUMN Mengajar, Kamis (8/9/2016).

Pihak Angkasa Pura bahkan mengadakan rapat khusus di  Hotel Eastparc pada Kamis kemarin yang salah satunya untuk membahas proses pencairan ganti rugi ini. Menurut Pandu, proses pembagian uang ganti rugi untuk pembangunan bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat.

"Kami sudah sinergi dengan aparat keamanan dan bank milik pemerintah [BRI, BNI, dan Mandiri]," kata Pandu.

 

Ia juga sempat menyampaikan besarnya ganti rugi kepada para siswa SMA Angkasa Adisutjipto. Harga tanah yang tiba-tiba melambung, dari harga normal Rp20.000 per meter persegi kemudian mendadak jadi Rp1 juta, membuat anggaran pengadaan lahan bandara bengkak.

Pihaknya mengakui, sejak awal, untuk pengadaan lahan bakal bandara telah disiapkan Rp1,2 triliun tetapi karena harga tanah yang begitu tinggi, anggaran yang dikeluarkan pun menjadi Rp4,1 triliun. "Harga begitu tinggi. Ada satu orang yang dapat Rp120 miliar," kata dia.

Editor: Nina Atmasari |  

Read More

Mencicipi Tahu Kenyal Nan Gurih dari Wonobroto

Harianjogja.com, KULONPROGO –– Dusun Wonobroto, Tuksono, Sentolo dikenal sebagai sentra produksi tahu di kawasan Kulonprogo. Berbeda dari biasanya, tahu putih ini dijamin kenyal dan bebas dari rasa asam.


Terdapat sekitar 108 produsen tahu putih yang ada di dusun ini. Setiap produsen paling tidak menggunakan 500 kilogram hingga 1 kuintal kedelai untuk memproduksi tahu setiap harinya. Ponimin, Ketua Kelompok Tahu Murni mengatakan bahwa dengan bahan baku sekitar 5 kilogram kedelai maka akan bisa didaptkan 169 buah tahu dengan ukuran standar. “

Tahu diproduksi dengan membersihkan, menghaluskan dan memasak kedelai yang telah dipilih. Setelah dirasa cukup matang, kedelai kemudian disaring dan dimasukkan ke cetakan. Ponimin mengatakan bahwa rasa yang kenyal dan tidak asam dikarenakan air kecutan yang menjadi biang dari pembuatan tahu. Air kecutan tersebut tidak boleh digunakan lebih dari 2 hari. Bahkan ada sejumlah produsen tahu yang mengganti air kecutan tahunya setiap hari.


Ponimin juga menjamin jika seluruh bahan baku tahu di dusun tersebut alami. Hal ini terbukti dengan daya tahan tahu ini yang hanya mencapai 3 hari. Meski daya tahannya akan lebih panjang jika dimasukkan ke lemari es, Ponimin sendiri tidak menyarankan hal tersebut.

“Akan lebih baik jika dimasak dan disantap segar,”ujarnya. Menurutnya, tidak ada kendala berarti dalam produksi tahu kecuali ketersediaan air bersih ketika musim kemarau.

Editor: Mediani Dyah Natalia | 

Read More

Mencicipi Tahu Kenyal Nan Gurih dari Wonobroto

Harianjogja.com, KULONPROGO –– Dusun Wonobroto, Tuksono, Sentolo dikenal sebagai sentra produksi tahu di kawasan Kulonprogo. Berbeda dari biasanya, tahu putih ini dijamin kenyal dan bebas dari rasa asam.


Terdapat sekitar 108 produsen tahu putih yang ada di dusun ini. Setiap produsen paling tidak menggunakan 500 kilogram hingga 1 kuintal kedelai untuk memproduksi tahu setiap harinya. Ponimin, Ketua Kelompok Tahu Murni mengatakan bahwa dengan bahan baku sekitar 5 kilogram kedelai maka akan bisa didaptkan 169 buah tahu dengan ukuran standar. “

Tahu diproduksi dengan membersihkan, menghaluskan dan memasak kedelai yang telah dipilih. Setelah dirasa cukup matang, kedelai kemudian disaring dan dimasukkan ke cetakan. Ponimin mengatakan bahwa rasa yang kenyal dan tidak asam dikarenakan air kecutan yang menjadi biang dari pembuatan tahu. Air kecutan tersebut tidak boleh digunakan lebih dari 2 hari. Bahkan ada sejumlah produsen tahu yang mengganti air kecutan tahunya setiap hari.


Ponimin juga menjamin jika seluruh bahan baku tahu di dusun tersebut alami. Hal ini terbukti dengan daya tahan tahu ini yang hanya mencapai 3 hari. Meski daya tahannya akan lebih panjang jika dimasukkan ke lemari es, Ponimin sendiri tidak menyarankan hal tersebut.

“Akan lebih baik jika dimasak dan disantap segar,”ujarnya. Menurutnya, tidak ada kendala berarti dalam produksi tahu kecuali ketersediaan air bersih ketika musim kemarau.

Editor: Mediani Dyah Natalia | 

Read More

Warga dengan Gangguan Jiwa, Harus Didaftar Sebagai Pemilih?

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo [kiri] dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo, Isnaini bersama-sama menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebagai syarat pencairan anggaran dana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017, Jumat (29/4/2016). (Rima Sekarani I.N./JIBI/Harian Jogja)

Harianjogja.com, KULONPROGO-Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) diminta tetap mendaftar warga yang mengalami gangguan jiwa dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) langsung ke masyarakat.

 

Pasalnya, pencoretan warga tersebut hanya bisa dilakukan apabila dilengkap dengan surat keterangan dari dokter jiwa.

Hal tersebut disampaikan dalam bimbingan teknis (bimtek) PPDP oleh PPK yang diselenggarakan di Balai Desa Giripeni, Wates, Sabtu (3/9/2016) malam.

Ketua PPK Kecamatan Wates, Suryono menjelaskan bahwa tugas PPDP mencakup mencakup memperbaiki/merevisi data, mencoret yang tidak memenuhi syarat, menambah/mendaftar yang belum terdaftar, dan mencatat disabilitas. Selalin itu, PPDP juga diminta berkoordinasi dengan Ketua RT/RW setempat.

 

"Harus datang langsung ke rumah warga, jangan hanya awangan," tegasnya.

Pendataan pemilih menjadi fase penting karena akan mempengaruhi kualitas pilkada. Ia mengatkaan bahwa baik buruknya pemilih sangat ditentukan oleh kinerja PPDP yang melakukan coklit langsung ke masyarakat.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kulonprogo, Tri Mulatsih mengatakan bahwa terdapat 3 elemen sebuah pemilu yaitu penyelenggara, peserta (pasangan calon yang akan dipilih) dan pemilih. Perangkat penyelenggara (PPK, PPS dan PPDP) telah terbentuk beberapa waktu lalu.

Sedangkan pendaftaran peserta/pasangan calon (paslon) yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik baru akan dibuka pada 21 – 23 September 2016 mendatang.

Sementara untuk pemilih saat ini sedang dalam proses menuju pendataan, dimana tahap pertama adalah pendataan oleh PPDP, yang akan dilakukan pada 8 September – 7 Oktober 2016.

Editor: Nina Atmasari |

Read More

Pengelola Minta Dibangun Jembatan

Ilustrasi pohon mangrove (JIBI/Solopos/Dok.)

Harianjogja.com, KULONPROGO – Masyarakat pengelola hutan mangrove di Pedukuhan Pasir Kadilangu, Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, segera membangun jembatan yang menghubungkan dengan Pedukuhan Nglawang untuk mengantisipasi konflik pemungutan retribusi.

 

Ketua Kelompok Pantai Kadilangu Suparyono di Kulonprogo,  mengatakan sejak tiga minggu terakhir, warga Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Purworejo melakukan pemungutan bagi pengunjung yang akan masuk tempat wisata hutan mangrove yang ada di Desa Jangkaran sehingga menyebabkan wisatawan mengeluhkan besarnya tingginya retribusi.

"Kami tidak tahu apa latar belakang dan dasar peungutan tersebut. Kami belum pernah diajak rembugan. Yang jelas kami merasa risih dengan adanya tempat pemungutan ini," kata Paryono seperti dikutip Antara, Senin (5/9/2016).

Akibat adanya dua tempat penarikan pungutan untuk masuk tempat wisata hutan mangrove di Pedukuhan Pasir Kadilangu, Desa Jangkaran, Kecamatan Temon pengelola setempat merasa resah. Mereka sering dikomplain pengunjung yang harus membayar dua kali. Oleh karenanya, warga berharap pemerintah segera membangun jembatan yang menghubungkan pedukuhan tersebut dengan Pedukuhan Nglawang.

 

Hal itu terungkap saat Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke wilayah yang berlokasi di sebelah barat Kali Bogowonto tersebut.

Untuk mengembangkan objek wisata tersebut, lanjut Paryono, satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah dengan membangun jembatan yang melintasi Kali Bogowonto sepanjang sekitar 230 meter.

"Sehingga jalan menuju hutan mangrove tidak harus melewati Desa Jogoboyo," katanya.

Sekretaris Kelompok Pantai Pasir Kadilangu Sugiyarto, saat penanaman seribu pohon di lokasi tersebut, GKR Hemas menyatakan sanggup untuk memperjuangkan pembangunan jembatan. Namun, kata dia, sampai sekarang belum ada kabarnya.

"Kami berharap DPRD bisa memperjuangkan agar pembangunan bisa segera terealisasi," kata Sugiyarto.

Editor: Sumadiyono | 

Read More

Milad Muhammadiyah di Kulonprogo sebagai Silaturahmi Akbar Bukan Ajang Konsolidasi Politik

Suasana jamaah salat Idul Fitri 2016 di Alun-alun Utara, Rabu (6/7/2016). Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir bertindak sebagai imam dan khotib bagi ibadah yang diikuti oleh ribuan jama'ah tersebut. (Uli Febriarni/JIBI/Harian Jogja)

 

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kulonprogo akan menyelenggarakan silaturahmi akbar warga Muhammadiyah se-Kulonprogo di Stadion Cangkring Wates, Sabtu (10/9/2016) mendatang. Panitia memastikan tidak ada materi bermuatan dukungan politik terhadap pihak tertentu yang akan disinggung dalam acara itu.

Selain memperingati milad Muhammadiyah, silaturahmi akbar juga digelar dalam rangka konsolidasi organisasi sesuai amanat muktamar Muhammadiyah pada 2015 lalu. Panitia menargetkan setidaknya ada 10.000 warga Muhammadiyah Kulonprogo yang memadati Stadion Cangkring.

Sejumlah tokoh juga diundang secara khusus, seperti Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) Haedar Nashir dan Amien Rais selaku mantan Ketua Umum PPM.

"Sebanyak 10.000 orang itu diantaranya dari kader di tingkat Pimpinan Ranting Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, hingga perwakilan pelajar Muhammmadiyah seluruh Kulonprogo," kata Ketua Panitia, Agung Mabruri Asrori, Senin (5/9/2016).

Agung memaparkan, silaturahmi akbar sengaja dilaksanakan bertepatan dengan 8 Dzulhijah atau hari kelahiran Muhammadiyah berdasar tahun hijriyah. Menurutnya, peringatan milad Muhammadiyah di Kulonprogo sebelumnya tidak pernah menghadirkan semua komponen warga Muhammadiyah. Dia berharap momen itu dapat meningkatkan semangat dan kebersamaan dalam menjalankan dakwah Islam.

Agung lalu mengungkapkan, sejumlah tokoh lain juga dihadirkan sebagai tamu undangan. Diantaranya Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zukifli Hasan, dua mantan Bupati Kulonprogo Toyo Santoso Dipo dan Hasto Wardoyo, serta mantan Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo.

Hal itu diakui bisa menimbulkan persepsi tertentu terkait sikap Muhammadiyah dalam Pilkada 2017 mendatang. Meski begitu, Agung menegaskan tidak ada muatan politik yang mendompleng silaturahmi akbar. "Meski ada mantan bupati dan wakil bupati, acara besok tidak dalam rangka Pilkada maupun kegiatan politik lainnya," ujar Agung.

Sekretaris panitia silaturahmi akbar, Sri Agung Pangarso menambahkan, kegiatan pembukaan bakal dimeriahkan dengan atraksi dari 600 pesilat tapak suci Muhammadiyah. Mereka berasal dari kalangan pelajar jenjang SD hingga SMA/SMK se-Kulonprogo.

Panitia juga menyediakan bazar di kawasan Stadion Cangkring untuk meramaikan acara. "Warga Kulonprogo selain dari Muhammadiyah juga boleh ikut. Saat ini tinggal delapan kapling yang masih kosong," ucap dia.

Editor: Nina Atmasari |

Read More

PKS Resmi Merapat Incumbent

Harianjogja.com, WATES-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan bakal calon Hasto Wardoyo dan Sutedjo di Hotel King, Wates, Kulonprogo, Senin (5/9). Dengan demikian, jumlah partai yang telah mendukung pasangan incumbent tersebut semakin banyak. Namun, PKS tidak ingin disebut hanya cari aman dengan merapat ke koalisi yang awalnya terjalin antara PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

 

Wakil Ketua Koordinator Wilayah Dakwah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Setiaji Heri Saputra mengungkapkan pernyataan tersebut usai acara deklarasi, Senin petang. Dia menegaskan, ada beberapa pertimbangan yang menjadi alasan mereka menjatuhkan pilihan kepada pasangan incumbent yang bukan termasuk kader PKS.

Setiaji mengatakan, DPP PKS telah menerima dan menimbang masukan dari pengurus di tingkat Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW). Mereka juga menjaring aspirasi dari seluruh kader, rata-rata memberikan tanggapan positif bagi Hasto dan Sutedjo. Rekomendasi untuk keduanya kemudian diterbitkan sejak dua pekan lalu. Dia berharap, keputusan tersebut dapat ditindaklanjuti dan mendatang dukungan dari seluruh jajaran pengurus dan kader.

Paska deklarasi pasangan Hasto dan Sutedjo oleh PDI Perjuangan bersama PAN pada awal Agustus lalu, langkah serupa diikuti Partai Golkar pada pekan berikutnya. Pasangan itu seakan di atas angin karena beberapa partai lain juga dikabarkan segera memberikan dukungan. Menanggapi hal itu, Setiaji menyatakan PKS tidak cuma sedang mengikuti arus. Rekomendasi bahkan sebenarnya bisa jatuh kepada orang lain apabila hasil internal partai tidak menghendaki incumbent. "Kalau memang dia bagus dari sisi elektabilitas tapi hasil laporan kami tidak baik, kami tidak akan merekomendasikan," ujar Setiaji.

 

Ketua DPW PKS DIY, Muhammad Darul Falah mengatakan ada tiga pertimbangan utama yang membuat rekomendasi jatuh pada Hasto dan Sutedjo. Pertama, kepemimpinan dan kinerja keduanya dianggap baik selama lima tahun belakangan. Kerja sama dengan PKS pun terjalin baik meski partai itu tidak memberikan dukungan politik pada Pilkada 2011 lalu. Aspirasi sebagian besar kader dan simpatisan PKS juga disebut menginginkan incumbent kembali maju. "Ini juga hasil musyawarah kepengurusan berjenjang hingga tingkat pusat," ucap dia.

Editor: Sumadiyono |

Read More

Warga Penggarap PA Ground Minta Bagian Kompensasi

KULONPROGO – Warga penggarap lahan Paku Alam Ground (PAG) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penggarap Lahan Pesisir (FKPLP) mendatangi Gedung Pemkab Kulonprogo, kemarin (1/9). Mereka menggelar aksi menuntut kompensasi ganti rugi lahan Bandara Temon.

Menyertakan sejumlah atribut berisi tuntutan, mereka juga menggelar orasi dengan penjagaan aparat kepolisan. Sejumlah perwakilan penggarap dipersilakan masuk dan bertemu Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Astungkoro untuk berdiskusi.

Ketua FKPLP Sumantoyo mengatakan, ganti rugi yang akan diterima Puro Pakualaman dengan nilai miliaran rupiah itu merupakan dampak hasil pengolahan lahan oleh para penggarap. Selama ini penggarap mengembangkan tanah PAG yang sebelumnya tidak produktif.

"Nilai produksi tanah yang kemudian naik inilah kemudian menjadi dasar tim appraisal memberikan ganti rugi pada Puro Pakualaman. Jadi sudah sepatutnya kami mendapatkan kompensasi," kata Sumantoyo.

Jika lahan PAG dibiarkan tidak tergarap, maka tidak mungkin Puro Pakualaman akan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 727 miliar. Sementara Kadipaten Puro Pakualaman selama ini hanya membiarkan lahan tersebut begitu saja.

Menurut Sumantoyo, jika tidak diolah lahan PAG di kawasan pesisir hanya berkisar Rp 150.000 per meter persegi. Sementara ketika sudah diolah harga lahannya naik menjadi berkisar Rp 450.000 per meter persegi.

"Tercatat, ada sekitar 855 penggarap yang mengerjakan PAG. Keseluruhannya merupakan warga Desa Glagah, Palihan, Sindutan, dan Jangkaran Kecamatan Temon. Kami minta kompensasi setengah atau sepertiga dari nilai ganti rugi lahan. Kami berharap sebelum 14 September atau saat pembayaran dilakukan kepastian itu sudah ada," kata Sumantoyo.

Astungkoro mengatakan aspirasi warga akan diteruskan ke Puro Pakualaman. Pejabat Bupati Kulonprogo Budi Antono juga sudah mengagendakan pertemuan lebih lanjut untuk memediasi keinginan warga.

"Beragam alasan yang sudah dipaparkan warga penggarap ini akan kami sampaikan ke Puro Pakualaman. Namun keputusan berapa nilai kompensasi sepenuhnya itu menjadi hak Puro Pakualaman," kata Astungkoro. (tom/iwa/ong)

Read More

Lapangan Giriyono Jadi Parkiran Pengunjung Kalibiru

 

KULONPROGO – Lapangan Girinyono, Sendangsari, Pengasih menjadi tempat parkir pengunjung Kalibiru. Perubahan fungsi itu dikeluhkan warga karena tanpa sosialisasi.

Tokoh masyarakat Girinyono, Sukardi mengatakan warga tidak pernah diajak berembuk. Sebagian warga yang menamakan dirinya Pokdarwis Pro Menoreh melakukan langkah tanpa izin warga lain.

"Aktivitas warga terganggu. Warga sepakat, fungsi lapangan dikembalikan seperti semula," tegas Sukardi.

Persoalan ini sempat diklarifikasi ke Kepala Dukuh Girinyono, Sabar, namun nihil. Senin (22/8), warga kembali melakukan pertemuan membahas penggunaan lapangan.

"Intinya warga menolak, karena mengganggu aktivitas olahraga, merusak struktur tana lapang, meresahkan masyarakat dan menghilangkan fungsi lapangan," kata Sukardi.

Warga membuat surat penolakan ke Camat. ''Kami kirimkan pula ke Koramil, Polsek Girimulyo. Namun belum ada tindak lanjutnya," keluh Sukardi.

Salah seorang wisatawan, Jarwan menyatakan, cara menarik wisatawan kurang tepat. Pengunjung ditakut-takuti dengan kondisi medan dan jalur yang sempit dan rawan kecelakaan. Disarankan menggunakan parkir di lapangan tersebut.

"Padahal, namanya wisatawan itu akan lebih puas sampai di atas membawa kendaraan sendiri. Seharusnya jangan seperti itu. Bagi mereka itu keuntungan, tetapi bagi kami justru terganggu karena ditakut-takuti," kata wisatawan asal Jogjakarta itu.

Bendahara Pokdarwis Pro Menoreh Karadiman mengatakan, sudah berkoordinasi dengan warga. Aktivitas mereka dimulai pukul 10.00 saat siswa usai olahraga, sore hari sebelum dipakai sepakbola.

Kepala Dinas Parpora Kulonprogo Krissutanto mengatakan, pihaknya tidak berwenang untuk menyelesaikan permasalah antar warga tersebut. Masalah yang muncul itu harus dikoordinasi dengan Camat Pengasih dan Kokap. (tom/iwa/ong)

Read More

Diserang Ulat Daun, Petani Brambang Merugi

 

KULONPROGO – Petani bawang merah (brambang) di Desa Demangrejo dan Sri Kayanganan, Kecamatan Sentolo, Kulonprogo mengeluhkan serangan hama ulat daun. Jika tidak tertangani, petani terancam gagal panen.

''Serangan ulat daun selalu terjadi setiap musim tanam. Sulit dibasmi karena berlindung di sela-sela daun, jika terserang daun memutih, pupus dan mati,'' kata Tujiyo, 45, petani bawang merah warga Pedukuhan Belik, Demangrejo, Sentolo, kemarin (31/8).

Serangan hama harus diantisipasi agar tidak meluas. Petani juga harus rajin melakukan penyemprotan pestisida. Selain itu juga mencari ulat secara manual dengan tangan.

"Harus disemprot secara rutin pagi dan siang, karena ulat sering berlindung di daun bawang. Dua tahun lalu, serangan hama ini membuat saya gagal panen, ulatnya banyak sekali dan sulit dibasmi," kata Tujiyo.

Petani lain, Samidi mengatakan, hama ulat daun berasal dari kupu-kupu. Selain ulat daun, ada lagi jenis ulat grayak yang menyerang saat tanaman bawang merah mendekati panen.

"Ulat Grayak beda lagi, bentuknya lebih besar dan pendek. Dia tidak hanya memakan daun tetapi juga memakan pokok, menggerek batang hingga habis, setelah makan bersembunyi ke tanah, ulat ini juga sulit dibasmi," kata Samidi.

Marnijah, 60, warga pedukuhan Kijan, Demangrejo, Sentolo mengungkapkan, petani biasa menanam bawang merah saat musim kemarau atau Musim Tanam (MT) III. Produksi bawang merang di Sri Kayangan dan Demangrejo memang sudah cukup dikenal kualitasnya.

"Saya memiliki lahan seluas 1.400 meter persegi, saya tanami 165 ribu bibit bawang merah lokal. Saat ini umurnya sudah 20 hari, panen kalau usianya sudah 60 hari-65 hari," ungkapnya.

Rata-rata petani bawang di Sri Kayangan dan Demangrejo membuat benih sendiri. Caranya, tidak semua hasil panen dijual, sebagian dipilih yang kualitasnya bagus. Setelah disimpan tiga bulan lalu disemai, kemudian baru ditanam.

Saingan terbesar petani bawang merah di Kulonprogo yakni petani bawang merah di Brebes, Tegal, Nganjuk dan Probolinggo.

"Harganya relatif stabil kalau pas bagus bisa mencapai Rp 40 ribu-Rp 50 ribu per kilogram. Tidak jarang pedagang dari luar daerah datang menebas bawang merah ke Kulonprogo. Kualitas bawang kami sudah lama diakui pasar," kata Marnijah. (tom/iwa/ong)

  

Read More

Soal Traktor Mangkrak, Ini Kata Kepala Dispertahut

 

Harianjogja.com, KULONPROGO — Bantuan traktor roda empat dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementeriaan Pertanian untuk Kelompok Tani Subur Raharjo, Girinyono, Sendang Sari, Pengasih mangkrak. Padahal bantuan yang bersumber dari APBN 2015 tersebut telah disalurkan sejak Februari 2015 silam bersamaan dengan empat pompa air.

 

Kepala Dinas Pertanian Kehutanan  (Dispertahut) Kulonprogo, Bambang Tri Budi membenarkan alat pertanian tersebut merupakan bantuan dari pusat yang telah dibagikan ke sejumlah kelompok tani.

"Masalahnya karena belum dirakit jadi belum dimanfaatkan,"jelasnya, Jumat (2/9/2016)

Menurut dia, sebenarnya kesepakatan dengan perusahaaan penyedia alat seharusnya alat sudah harus siap dipakai.

Dia mengatakan akan berkomunikasi dengan perusahaan terkait untuk merakit traktor tersebut. Selain itu, jika memang alat traktor tersebut tidak sesuai dengan kondisi lahan maka alat tersebut akan diambil alih dan disalurkan ke kelompok lainnya yang membutuhkan.

Dispertahut Kulonprogo sendiri memberlakukan teguran secara berkala sebanyak tiga kali bagi kelompok tani yang tidak memanfaatkan bantuan alat pertanian yang diberikan. Apabila tidak digunakan maka pemerintah berhak mengambil kembali bantuan tersebut.

"Tidak masalah diambil daripada alatnya tidak berfungsi,"ujarnya.

Editor: Mediani Dyah Natalia |

Read More

2 Objek Wisata Mangrove Ada 3 Pengelola, Bisa Timbul Konflik

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pengelolaan objek wisata mangrove di Desa Jangkaran, Temon diharapkan dapat disatukan. Hal ini dirasa penting guna menghindari gesekan kepentingan yang menghasilkan konflik internal warga Kulonprogo.

 

Hal tersebut dinyatakan oleh Akhid Nuryati, Ketua DPRD Kulonprogo pasca pertemuan dengan sejumlah SKPD, Kamis (1/9/2016). Menurutnya, selama ini terdapat 2 objek wisata serupa di desa tersebut yakni Pasir Mendhit dan Pasir Kadilangu. Dari 2 lokasi wisata ini, terdapat 3 kelompok pengelola objek wisata yang terpisah.

"Kurang bagus karena bisa menghasilkan konflik, sebaiknya disatukan," jelasnya.

Ia juga berharap agar perangkat desa tersebut mengakomodasi hal tersebut. Penyatuan sejumlah kelompok pengelola ini juga masih bisa didiskusikan untuk mendapatkan format yang paling sesuai.

 

Setelah itu, Akhid menilai bahwa koordinasi berikutnya bisa dilakukan dengan Desa Jogoboyo, Purworejo Jawa Tengah mengenai pungutan di jalan masuk objek wisata.

Selain gagasan membeli lahan sebagai jalur masuk ke desa paling ujung Kulonprogo ini, pembangunan jembatan juga bisa menjadi alternatif jangka panjang.

Camat Temon, Joko Prasetya mengatakan bahwa ia akan segera mengumpulkan sejumlah pihak terkait pada pekan ini. Namun, ia membenarkan bahwa pengelolaan terpusat akan menjadi solusi yang baik bagi kedua objek wisata yang serupa ini. "Saya akan koordinasi dulu, dengan pengelola, perangkat desa," ujarnya.

Editor: Nina Atmasari | 

Read More

Pertanian Kulonprogo mendapatkan dukungan dari Kodim setempat

Harianjogja.com, KULONPROGO-Kodim 0731/Kulonprogo menyediakan fasilitas alat dan mesin pertanian (alsitan) untuk membantu petani mengolah lahannya. Alat tersebut tidak disewakan, meski ada biaya perawatan yang perlu diberikan petani saat meminjamnya.

Alsitan yang bisa diakses oleh petani Kulonprogo antara lain 17 traktor roda dua, dua traktor roda empat, dan 14 mesin pompa air. Komandan Kodim 0731/Kulonprogo, Letkol Arm Teguh Tri Prihanto Usman mengatakan, petani hanya perlu mengajukan surat permohonan pemakaian melalui babinsa di wilayah masing-masing.

Sebagai antisipasi adanya penyalahgunan, surat tersebut juga mesti dilampiri fotokopi pengukuran kelompok tani dan identitas ketua kelompok. "Kalau ada yang membutuhkan, silakan diajukan," kata Teguh, Rabu (31/8/2016).

Teguh lalu menegaskan, tidak ada biaya sewa yang dibebankan kepada petani. Namun, ada kompensasi berupaya biaya perawatan yang diklaim tidak memberatkan petani. Menurutnya, biaya perawatan dibutuhkan agar layanan tersebut bisa dilakukan secara berkelanjutan. Alsistan juga perlu dirawat agar awet dan dapat dimanfaatkan lebih lama.

"Ini fungsinya untuk membantu jadi tidak dibuat memberatkan. Kalau di luar dia perlu sewa dengan biaya Rp1.000, biaya perawatan kami paling cuma Rp500," ujar dia.

Teguh menambahkan, layanan peminjaman alsistan telah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Sejauh ini, ada sejumlah kelompok tani yang telah mengaksesnya, yaitu dari wilayah Kalibawang, Nanggulan, Lendah, Galur, dan Panjatan. Petani bahkan bisa meminta bantuan babinsa untuk membantu proses pengolahan lahan pertanian kelompok.

Sebelumnya, Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Kabupaten Kulonprogo menyatakan ada kekurangan alat pertanian berupa traktor hingga mencapai 231 unit. Kepala Dispertahut Kulonprogo, Bambang Tri Budi Harsono menilai kondisi itu dapat mengganggu efektivitas pengolahan lahan pertanian.

Idealnya, satu unit traktor dibutuhkan untuk mengolah lahan pertanian seluas 10 hektare (ha). Kulonprogo sendiri membutuhkan setidaknya 1.030 unit traktor karena luas pertaniannya diketahui mencapai sekitar 10.300 ha.

Namun, jumlahnya kini baru mencapai 799 unit. Beberapa diantaranya juga sudah dalam kondisi hampir rusak sehingga sering mogok saat dipakai untuk membajak sawah. Menurutnya, bantuan alsistan yang dari selain pemerintah jelas bermanfaat bagi petani.

Editor: Nina Atmasari |

Read More

WASPADA VIRUS ZIKA Pemkab Kulonprogo Galakkan Gerakan PSN

Harianjogja.com, KULONPROGO – Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo, mengimbau petugas kesehatan dan masyarakat mewaspadai merebaknya virus zika yang sedang menyebar di Singapura.

 

Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Kulonprogo Baning Rahayujati seperti dikutip Antara, Kamis (1/9/2016), mengatakan kewaspadaan terhadap virus zika seperti halnya kewaspadaan kewaspadaan terhadap penyakit demam berdarah dengue (DBD).

"Virus Zika juga ditularkan melalui gigitan nyamuk aedes, dapat dalam jenis aedes aegypti untuk daerah tropis. Yang berisiko terinfeksi virus zika adalah siapapun yang tinggal atau mengunjungi area yang diketahui terdapat virus zika memiliki risiko untuk terinfeksi termasuk ibu hamil," kata Baning.

Ia mengatakan gejala penyakit virus zika juga mirip dengan penyakit demam berdarah yaitu demam, kulit berbintik merah, sakit kepala, nyeri sendi, nyeri otot, sakit kepala, kelemahan dan terjadi peradangan konjungtiva.

 

Dengan demikian, langkah pencegahan yang perlu dilakukan adalah menghindari kontak dengan nyamuk, melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) menguras dan menutup tempat penampungan air, serta memanfaatkan atau melakukan daur ulang barang bekas.

Ditambah dengan melakukan kegiatan pencegahan lain seperti menabur bubuk larvasida, menggunakan kelambu saat tidur, menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk.

Selanjutnya, Baning berpesan untuk tidak resah secara berlebihan demikian juga pada saat memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

"Penyakit ini kerap kali sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan pengobatan medis. Pada kondisi tubuh yang baik penyakit ini dapat pulih dalam tempo 7-12 hari," kata dia.

Editor: Sumadiyono 

Read More

AP 1 Siap Terima Keputusan Pengadilan, Warga Diharapkan Juga Kooperatif

Harianjogja.com, JOGJA — Terkait gugatan warga terdampak Bandara Kulonprogo atau New Yogyakarta International Airport (NYIA), masing-masing pihak diharapkan dapat menerima keputusan yang akan dihasilan pengadilan.

 

Project Manager NYIA, R. Sujiastono, dalam jumpa pers di Rumah Makan Handayani, Kamis (1/9/2016) menyampaikan bagi masyarakat yang ingin menolak keberadaan Bandara Kulonprogo, dipersilakan untuk menolak melalui gugatan di pengadilan. Namun, jika sudah ada putusan pengadilan, pihaknya berharap agar masyarakat dapat mengikuti keputusan pengadilan bersama. Jika masyarakat ingin melanjutkan gugatan ke Kasasi pun dipersilakan,tetapi saat sudah inkrah maka hendaknya masyarakat dapat mengikuti putusan itu.

Pihak Angkasa Pura (AP) I pun juga akan mengikuti segala bentuk keputusan pengadilan. Jika nantinya AP 1 dinyatakan kalah atas hukum, AP 1 bersedia membayar ganti rugi atas gugatan yang diajukan. Sebaliknya, jika masyarakat kalah, AP 1 meminta masyarakat mengikuti perintah pengadilan.

"Kalau tidak mengikuti pengadilan maka akan berhadapan dengan aparat hukum," tandasnya.

Hingga saat ini, masih ada 107 gugatan yang masih diproses di pengadilan. Sebanyak 107 gugatan sedang memasuki proses pemeriksaan. Para penggugar ini adalah penggarap tanah Pakualaman Ground (SAG) yang selama ini dimanfaatkan untuk tambak udang. Menurut tim apraisal, mereka tidak mendapatkan ganti rugi karena usaha tambak udang dinyatakan tidak berizin. Awalnya, ada 109 gugatan yang masuk. Hanya saja, satu gugatan telah dicabut dan satu gugatan lagi dimenangkan oleh pihak AP 1.

Jika proses pengadilan telah usai, masyarakat diminta untuk bersikap kooperatif. Hal ini dilakukan untuk mengejar proyek NYIA seperti dikatakan Presiden Jokowi bisa selesai pada 2019. Menurutnya, lahan yang nantinya ada di jalur airside akan menjadi prioritas lahan yang akan dibangun terlebih dulu, mengingat airside menjadi lokasi penting operasional bandara.

Editor: Mediani Dyah Natalia

Read More

Dewan Kulonprogo Minta OPD Baru Lebih Efisien dan Efektif

KULONPROGO-DPRD Kabupaten Kulonprogo meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang akan dibentuk eksekutif bisa lebih efisien dan efektif. Langkah itu harus ditempuh melalui perampingan struktur serta penempatan SDM yang kompeten dan professional.

Pernyataan itu diungkapkan juru bicara panitia khusus (Pansus) pembahas Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PSPD) Edi Priyono SIP saat menyampaikan pendapat akhir Pansus pada Rapat Paripurna (Rapur) di gedung dewan setempat, kemarin (31/8).

Rapur dipimpin langsung Ketua DPRD Akhid Nuryati dan dihadiri Pj Bupati Ir Budi Antono MSi serta segenap Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemkab Kulonprogo. Dalam kesempatan tersebut baik Pansus, tujuh fraksi yang ada dan bupati setuju atas penetapan reperda PSPD menjadi perda.

"Dalam rangka mewujudkan pembentukan OPD sesuai dengan prinsisp desain organisasi, maka harus didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Selain itu juga harus ada langkah-langkah konkret dalam peningkatan kualitas SDM di setiap bidang dan urusan," kata Edi.

Politisi PDIP itu menegaskan, semangat yang harus dibangun dan menjadi latar belakang dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah baru adalah mendekatkan dan meningkatkan pelayanan masyarakat. "Disemua sektor layanan, baik itu dalam hal prizinan, pelayanan administrasi maupun kebutuhan publik lainnya," tegasnya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Muridna mengamini, pada tataran teknis hasil yang diharapkan dari penyusunan OPD baru adalah untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Selain itu, mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi baik internal maupun eksternal pada organisasi pemerintah daerah serta menyempurnakan deferensiasi organisasi agar lebih tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Penataan organisasi pemerintah daerah yang baik akan berujung pada struktur APBD yang efisien. Dalam hal ini belanja publik lebih besar dari belanja pegawai dengan perbandingan 60% dan 40%," ucap Muridna.

Pj Bupati Budi Antono dalam pendapat akhirnya menyatakan, pemda mengusulkan besaran perangkat daerah berbasis urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan. Bukan semata-mata jumlah sehingga selain mempertimbangkan semua urusan pemerintah daerah juga memperetimbangkan kemampuan pimpinan perangkat daerah, rentang kendali dan sinergi dengan kementerian teknis atau lembaga pada pemerintah pusat.

Sebelumnya, dalam rapat kerja Pansus dan eksekutif telah disetujui perangkat daerah Pemkab Kulonprogo terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas daerah, badan daerah dan kecamatan. "Semula, Pemkab mengusulkan jumlah dinas daerah sebanyak 21 dinas. Namun kemudian disepakati berkurang menjadi 19 dinas, dengan menggabungkan dua dinas pada dinas yang lain," ucapnya. (tom/ong)

Read More