Kodim 0731 Kulonprogo Gelar Lomba Perjuangan

KULONPROGO (KRjogja.com) - Kodim 0731 Kulonprogo bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan setempat menggelar berbagai lomba perjuangan di Gedung Kesenian Wates, Selasa(30/08/2016) hingga Rabu (31/08/2016). Lomba dengan peserta pelajar tingkat SMA tersebut, bertujuan untuk memberdayakan potensi wilayah agar berpartisipasi dalam pertahanan negara.

Dandim 0731 Kulonprogo, Letkol (Arm) Teguh Tri Prihanto Usman menyampaikan, pertahanan negara bukan merupakan tugas TNI AD semata. Masyarakat juga harus berperan aktif, sekaligus meningkatkan komunikasi sosial kreatif dengan petugas. "Lomba ini merupakan salah satu upayanya," kata Teguh disela acara.

Ditambahkannya, acara tersebut akan digelar dua hari dengan mempertandingkan lomba paduan suara, lomba cipta lagu perjuangan, lomba membaca puisi perjuangan, lomba tarian daerah perjuangan serta nominasi dirigen terbaik dalam lomba paduan suara. Hari pertama digelar lomba paduan suara, lomba cipta lagu perjuangan serta nominasi dirigen terbaik dalam lomba paduan suara.

"Kemudian hari berikutnya, dilaksanakan lomba tarian daerah perjuangan serta lomba baca puisi. Untuk lomba baca puisi, dikategorikan menjadi dua yaitu putra dan putri," jelasnya.

Dalam lomba ini Kodim Kulonprogo menghadirkan tim pengawas dari Dinas Pendidikan setempat untuk menilai lomba paduan suara, lomba baca puisi dan lomba cipta lagu perjuangan. Sementara dalam lomba tarian daerah perjuangan, pihaknya menggandeng Dinas Kebudayaan Kulonprogo untuk menjadi juri. Para peserta akan memperebutkan beragam hadiah yakni uang pembinaan dan piagam penghargaan. (Unt)

Read More

Kartu Kuning Kini Bisa Diurus di Sekolah

Harianjogja.com, KULONPROGO-Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kulonprgo melakukan jemput bola pembuatan kartu kuning atau AK1. Meski demikian, tahun ini program tersebut baru menyasar empat SMK terdekat.

 

Kepala seksi penyediaan lowongan kerja dan penempatan Dinsosnakertrans Kulonprogo, Saptarini mengatakan, sekolah sasaran jemput bola pembuatan AK1 adalah SMK Negeri 1 Pengasih, SMK Negeri 2 Pengasih, SMK Ma'arif 1 Wates, dan SMK Muhammadiyah 1 Wates.

Petugas beserta tim hadir ke sekolah untuk memberikan pelayanan, bukan lulusan barunya yang diminta datang ke kantor Dinsosnakertrans Kulonprogo. "Prosesnya sudah kami mulai sejak kemarin Senin [23/5/2016]," ungkap dia, Rabu (25/5/2016).

Rini menjelaskan, Pemkab Kulonprogo berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan itu sekaligus bisa dijadikan ajang sosialisasi. Menurutnya, belum semua orang memahami pentingnya mengurus AK1 yang sering menjadi syarat untuk mendaftar pekerjaan.

Hal itu karena sosialisasi yang dilakukan selama ini memang masih terbatas dan biasanya hanya mengundang beberapa perwakilan dari setiap sekolah.

Rini lalu mengungkapkan, program serupa sebenarnya pernah diterapkan beberapa tahun lalu. Dinsosnakertrans Kulonprogo kemudian mencoba menghidupkannya kembali tahun ini. Meski begitu, belum semua sekolah bisa menerima layanan itu. Tim sepakat memilih sekolah di kawasan Kota Wates yang lebih mudah dijangkau dan memiliki banyak potensi calon pendaftar AK1. Jika hasil evaluasinya positif, penambahan jumlah sekolah sasaran akan sangat mungkin dilakukan tahun depan.

Sejauh ini, tim telah mengumpulkan 54 berkas pendaftaran AK1 dari SMK Negeri 2 Pengasih dan 32 berkas dari SMK Muhammadiyah 1 Wates. Sedangkan penyesuaian jadwal masih dilakukan untuk dua sekolah lainnya. Rini menambahkan, walau layanan dilakukan di sekolah, persyaratan yang harus disiapkan pendaftar tetap harus lengkap, seperti pas foto, ijazah atau surat keterangan lulus, dan lainnya.

Petugas juga tidak akan menerima berkas jika pendaftar belum genap berusia 18 tahun. "Nanti berkas yang sudah lengkap dibawa ke dinas dan akan kami antarkan ke sekolah lagi kalau sudah jadi. Paling lama seminggu," kata Rini.

Editor: Nina Atmasari |

Read More

Anak Muda Kurang Berminat Jadi Wiraswasta

Harianjogja.com, KULONPROGO-Generasi muda Kulonprogo cenderung belum banyak yang berminat menjadi wiraswasta. Mereka lebih memilih bekerja di luar daerah karena dianggap dapat memberikan kepastian mengenai standar gaji yang tinggi.

 

Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kulonprogo, Heri Darmawan mengatakan, masyarakat kebanyakan takut memulai usaha mandiri karena merasa tidak punya modal berupa uang.

Padahal, modal bisnis tidak harus langsung dalam jumlah banyak, terlebih jika sebelumnya sudah mengantongi modal lain yang berbentuk keterampilan di bidang tertentu seperti memasak atau membuat aneka kerajinan.

"Tapi nampaknya kebanyakan tidak percaya diri. Ada kekhawatiran kalau usahanya gagal di tengah jalan sehingga merugi," ungkap Heri, Selasa (30/8/2016).

 

Heri mengungkapkan, Pemkab Kulonprogo selama ini juga berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja potensial melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Puluhan paket pelatihan diadakan setiap tahun, termasuk untuk memfasilitasi mereka yang ingin menjadi wiraswasta. Beberapa diantara peserta juga diketahui telah memiliki rencana atau embrio usaha mandiri.

"Alumni BLK umumnya didorong untuk merintis usaha mandiri. Kami yakin sebenarnya banyak anak muda yang tidak tertarik bekerja di perusahaan tertentu tapi mereka juga takut memulai [usaha] sehingga perlu motivasi," ujar Heri.

Meski begitu, pemerintah tetap tidak bisa memaksa masyarakat untuk menjadi wiraswasta dibanding mencari peruntungan ke luar daerah bahkan luar negeri. Ribuan orang akhirnya tetap memilih merantau dan meninggalkan Kulonprogo setiap tahun.

Heri mengatakan rata-rata perantau merupakan lulusan SMA/SMK yang berusia 18-25 tahun. Mereka kebanyakan menjadi pekerja pabrik dengan standar upah yang jauh lebih tinggi.

Heri menambahkan, bekerja sebagai karyawan perusahaan juga dianggap lebih aman dari sisi penghasilan. Mereka tidak perlu pusing dengan hitungan untung dan rugi layaknya saat berbisnis sendiri. Hal itu disebut menjadi alasan lain yang membuat generasi muda enggan menjadi wiraswasta.

"Bisa dibilang pragmatis karena kerja di perusahaan itu sudah jelas dapat gaji yang besar dan tetap," kata dia.

Sementara itu, kalangan perantau menilai Kulonprogo belum menjadi wilayah yang menjanjikan untuk membuat usaha mandiri. Salah satunya diungkapkan Dwi Purnomo, warga Ngargosari, Samigaluh yang sudah 12 tahun merantau ke Karawang, Jawa Barat.

Dia bekerja di sebuah pabrik suku cadang otomotif. Dia memang mengaku berencana berhenti merantau dan membuka usaha mandiri di Kulonprogo. Namun, target realisasinya belum jelas dan masih di angan-angan.

Menurut Dwi, masyarakat Kulonprogo belum terlalu konsumtif. Dia tidak yakin akan mendapatkan banyak konsumen apabila membuka usaha kuliner atau bentuk bisnis lain. "Rasanya masih terlalu sulit. Pasarnya belum ada dan konsumennya pun terbatas," ucap Dwi, beberapa waktu lalu.

Editor: Nina Atmasari | 

Read More

Paskibra Kulonprogo Anjangsana ke Jawa Barat

Harianjogja.com, WATES-Anggota pasukan pengibar bendera (Paskibra) Kabupaten Kulonprogo 2016 mengikuti anjangsana ke Jawa Barat sejak Jumat (26/8) hingga Minggu (28/8) kemarin. Mereka berkesempatan mengunjungi sejumlah obyek wisata edukatif di wilayah Bogor dan Bandung.

 

Rombongan Paskibra Kulonprogo 2016 berangkat dari Wates pada Jumat sore. Pada Sabtu pagi, mereka diajak berkunjung ke Istana Bogor. Mereka selanjutnya berwisata di Museum Zoologi Bogor dan diteruskan ke Kebun Buah Mekarsari, Cibubur. Kegiatan berlanjut di Bandung pada hari Minggu dengan tujuan utama ke Tangkuban Perahu, Farmhouse Lembang, dan wisata belanja di Cibaduyut.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Kulonprogo, Sumarsana mengatakan, anjangsana merupakan salah satu bentuk ungkapan terima kasih dan penghargaan kepada anggota paskibra. Menurutnya, kegiatan itu juga bisa menjadi ajang penyegaran setelah mereka berlatih secara intensif selama 1,5 bulan demi mempersiapkan pengibaran bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan RI 2016.

Anjangsana juga diharapkan mampu membuat mereka tetap menjaga solidaritas, kerjasama, dan kekompakkan," ungkap Sumarsana, saat dikonfirmasi pada Selasa (30/8/2016).

 

Editor: Sumadiyono |

Read More

Mina Bayu Lestari Desa Hargomulyo Masuk 3 Besar Nasional

Harianjogja.com, KULONPROGO-Kelompok Mina Bayu Lestari Dusun Tonobakal, Hargomulyo, Kokap menjadi 1 dari 3 besar kelompok mandiri secara nasional selain Bali dan Jambi.

 

Tim evaluasi dari pusat telah melakukan pantauan langsung ke kelompok ini untuk menentukan hasil akhirnya pada Selasa (30/8/2016).

Ketua Tim Penilai Kelompok Pelaku Utama Mandiri, Sumardi Suryatna menjelaskan bahwa ia bersama Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan SDM Kelautan dan Perikanan memeng sengaja mengadakan peninjauan langsung ke lapangan guna menentukan kelompok mandiri perikanan yang terbaik.

Adapun, kelompok Mino Bayu Lestari merupakan perwakilan DIY masuk dalam tiga besar dari 25 provinsi yang mengajukan. "Nanti akan kita pilih kelompok mana yang nomor satu," ujar Sumardi.

Sebelumnya, telah dilakukan pula wawancara, pengamatan portofolio, serta telewicara dengan masing-masing pengelola.

Sumardi menjelaskan bahwa penghargaan yang akan diberikan kepada kelompok terbaik juga termasuk menjadi teladan bagi kelompok lainnya di seluruh Indonesia. Karena itu, peninjauan langsung ke lapangan diperlukan guna memastikan kebenaran serta kualitas kelompok tersebut.

Ia berharap agar pembinaan Kelompok Mino Bayu Lestari ini bisa dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, sejumlah kegiatannya juga masih bisa dikembangkan menjadi sub kegiatan ataupun sub kelompok sehingga bisa menjadi gabungan kelompok di waktu mendatang.

Sejumlah sub aktivitas tersebut yakni pembenihan, pakan, pembesaran, dan pengolahan. Menurutnya, rintisan ini paling tidak bisa direalisasi pada tahun depan dengan juga membentuk koperasi.

Ketua Kelompok Mino Bayu Lestari, Yuantoro menjelaskan bahwa kegiatan ini mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat meski berada di lokasi yang kurang sesuai untuk budidaya ikan karena minimnya cadangan air. Hingga kini, kelompok ini beranggotakan 23 orang dengan jumlah 40 kolam yang membudidayakan gurame, lele, dan nila.

Ahmad Subangi, tokoh masyarakat Tonobakal mengatakan bahwa lokasi budidaya ikan air tawar ini kurang layak dikarenakan jauh dari sungai, minim mata air, dan tidak dilalui irigasi teknis. "Namun kami mencoba keluar dari berbagai kondisi ini, agar ada yang bisa dilakukan," ujarnya.

Menjadi salah satu dari 3 kandidat nasional menjadi suatu kesempatan untuk mendapatkan ilmu lebih banyak. Selain itu, prestasi yang diraih juga diharap bisa membuka komunikasi antara sejumlah pihak pengambil kebijakan. Ia menilai bahwa pihaknya masih membutuhkan edukasi dan fasilitas agar kegiatannya bisa lebih berkembang.

Editor: Nina Atmasari | 

Read More

Semangat Gelora Muda Gunung Samudera

 

Harianjogja.com, KULONPROGO-Gelaran Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) Kulonprogo tahun 2016 ini menyasar generasi muda baik masyarakat maupun seniman muda lokal. Hal ini juga tercermin dalam malam puncaknya yang sedianya akan digelar pada Rabu (31/8/2016) malam.

 

Sekretaris Dinas Kebudayaan Kulonprogo, Joko Mursito mengatakan bahwa tema FKY lokal Kulonprogo tahun ini yakni Gelora Muda Gunung Samudera.

Tema tersebut diangkat bersisian dengan tema utama FKY terpusat yaitu Masa Depan Hari Ini Dulu. "Tema ini dipilih berdasarkan relevansi dengan kondisi wilayah," ujarnya, Selasa (30/8/2016).

Tema tersebut berkaca dengan kondisi wiayah Kulonprogo yang membentang dari perbukitan, gunung, hingga batas samudera. Joko menjelaskan bahwa acara ini menjadi ajang promosi sekaligus edukasi untuk menggelorakan semangat generasi muda

Menurutnya, kalimat tersebut diharapkan dapat menginspirasi generasi muda masa kini agar semakin mengapresiasi kesenian. Kehadiran dan sentuhan generasi baru ini akan memberikan warna baru bagi kesenian daerah agar tak lekang dimakan zaman.

Terlebih lagi, dibutuhkan benteng besar agar para generasi muda tidak mudah terpengaruh dengan budaya asing. Joko menjelaskan bahwa saat ini budaya populer sudah semakin besar sehingga generasi muda tetap harus sadar dengan keberadaan budaya lokal.

FKY Kulonprogo juga dijadikan ajang untuk merangkul sejumlah sanggar kesenian yang ada di Kulonprogo. Yudono, Kepala Bidang Nilai Budaya Disbud Kulonprogo menjelaskan bahwa dalam malam puncak yang sekaligus penutupan FKY juga akan digelar komposisi musik sesuai dengan tema yang dipilih.

Dinas Kebudayaan Kulonprogo mencoba menghadirkan alternatif pertunjukkan musik yang berdiri sendiri. Yudono menyebutkan bahwa selama ini masyarakat terlanjur awam dengan pertunjukkan musik yang hadir sebagai pelengkap seni gerak maupun lakon. Karena itu, komposisi musik ini khusus dihadirkan untuk mengingatkan kembali masyarakat akan seni musik yang dinamis.

Berlokasi di Alun-Alun Wates, pertunjukkan puncak FKY Kulonprogo juga akan menghadirkan gelar rekonstruksi angguk putra. Tari angguk sendiri selama ini dikenal sebagai tari lokal andalan Kulonprogo yang biasanya ditampilkan oleh para gadis. Padahal, tari angguk awalnya ditampilkan oleh kaum laki-laki.

Yudono mengatakan bahwa pertunjukkan angguk oleh kaum laki-laki memiliki keunikan tersendiri. Pasalnya, penghayatan dan ekspresi yang dihadirkan para pria ini berbeda dari biasanya.

"Penghayatan yang berbeda ini pantas kita saksikan dan pasti membuat FKY greget," ujarnya.

Editor: Nina Atmasari | 

Read More

Kerjasama Retribusi Objek Wisata, Bagaimana dengan Asuransi?

Pemkab Kulonprogo semakin serius membahas rintisan pengelolaan melalui kerjasama retribusi bersama sejumlah objek wisata populer di kawasan utara Kulonprogo. Meski demikian, kerjasama ini tidak akan mencakup biaya asuransi.

Pasalnya, kerjasama terkait asuransi antara Pemkab Kulonprogo dan pihak Jasa Raharja sendiri akan berakhir pada tahun 2017 ini. Hal inilah yang membuat Pemkab tak bisa menawarkan jaminan asuransi dalam kerjasama retribusi yang akan dilakukan.


Kuat Tri Utomo, Kepala Seksi Objek dan Sarana Prasarana Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Disparpora) Kulonprogo mengatakan bahwa belum ada pertemuan lebih lanjut guna membahas perihal lanjutan kerjasama dengan pihak penyedia asuransi.

“Masih kita jadwalkan pertemuan kembali agar bisa membahas nilai asuransinya,”ujarnya kepada Harianjogja.com, Senin (29/8/2016).

Selama ini, dana retribusi sejumlah objek wisata di bawah pengelolaan Pemkab mencakup dana sebesar Rp250 untuk polis asuransi. Selain itu, retribusi juga termasuk upah pungut sebesar 25% bagi pengelola dari besaran pungutan.

Pemkab sendiri berencana melakukan rintisan kerjasama dengan tiga objek wisata yakni Kalibiru, Nglinggo dan air terjun Kedung Pedut. Kuat mengatakan bahwa dalam pertemuan selanjutnya dengan pihak penyedia asuransi pihaknya akan secara detail membahas asuransi terkait ketiga objek wisata tersebut. Namun, ia mengkhawatirkan bahwa nominal yang harus dibayarkan untuk setiap tiket cenderung lebih tinggi dari angka biasanya.

Kenaikan nominal ini disebabkan karena resiko wisata di kawasan utara yang cenderung lebih tinggi daripada objek wisata yang selama ini telah dikelola oleh Pemkab. “Kita bahas dulu apakah mau dengan kawasan atas, biasanya wisata atas agak mahal asuransinya,” ujarnya.

Meski demikian, Pemkab Kulonprogo sendiri telah menyiapkan sejumlah alternatif perubahan dalam kerjasama tersebut guna memperjelas syarat-syarat asuransi. Hal ini dilakukan berkaca dengan sejumlah peristiwa kecelakaan yang terjadi di objek wisata Kulonprogo.

Sebelumnya, Sarija, pengelola Kedung Pedut mengatakan tidak keberatan jika pemerintah berkomitmen mengelola Kedung Pedut bersama warga. Dia bahkan berharap sistem manajemen obyek wisata yang terletak di Dusun Kembang, Desa Jatimulyo, Girimulyo itu menjadi semakin baik dengan adanya peran pemerintah.

“Kalau memang benar, harus ada kejelasan pengenai pembagian kerja dan kontribusi macam apa yang harus diberikan warga. Kalau bisa jangan membatasi terlalu banyak dan sesuai kemampuan warga,” ucap Sarija.

Partisipasi pemerintah juga diharapkan bisa mendukung pengembangan Kedung Pedut, terutama dari sisi sarana prasana, seperti perbaikan akses jalan atau penambahan dan pemeliharaan wahana wisata.

Namun, semuanya tetap harus tercantum dalam sebuah perjanjian resmi sebagai jaminan kerja sama yang dijalin bakal menguntungkan kedua pihak. Seperti Kalibiru, Kedung Pedut juga dirintis dan dikembangkan masyarakat setempat secara swadaya. Jumlah wisata semakin bertambah berkat promosi via media sosial.

Editor: Nina Atmasari

Read More

SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2016

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

 

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel tersebut, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, yang kita sebut sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

 

SPIP terdiri atas unsur:

1. Lingkungan pengendalian.

2. Penilaian risiko.

3. Kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan komunikasi.

5. Pemantauan pengendalian intern.

Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

 

Dalam pelaksanaan SPIP, tentu Kita sebaiknya memiliki prinsip yang secara umum menjadi pedoman, yakni meliputi:

1. Proses yang integral dan menyatu dengan instansi pemerintah atau kegiatan secara terus menerus.

2. Dipengaruhi oleh manusia.

3. Memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak.

4. Diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi instansi pemerintah.

 

Dan sebagai bentuk nyata implementasi SPIP dalam instansi pemerintah, maka perlu ada tahapan/proses, sehingga pelaksanaan dapat dilakukan step by step, antara lain:

Tahapan persiapan pelaksanaan SPIP meliputi:

1. Tahap pemahaman yaitu tahap untuk membangun kesadaran dan menyamakan persepsi tentang SPIP bagi semua pegawai sehingga terbangun komitmenbersama.

2. Tahap pemetaan yaitu diagnosis awal yang dilakukan sebelum penyelenggaraan SPIP untuk mengetahui kondisi sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah.

 

Tahap Pelaksanaan SPIP meliputi:

1. Tahap pembangunan Infrastruktur SPIP yaitu membangun infrastruktur yang perlu dimiliki atau memperbaiki infrastruktur yang ada berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilaksanakan.

2. Tahap internalisasi yaitu suatu proses yang dilakukan agar infrastruktur yang telah ditetapkan menjadi kegiatan operasional sehari-hari dan ditaati oleh seluruh pejabat atau pegawai.

3. Tahap pengembangan berkelanjutan yaitu pengembangan setiap infrastruktur yang diimplementasikan agar tetap dapat memberikan manfaat yang optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.

 

Tahap Pelaporan SPIP, yakni dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh satuan tugas yang ditunjuk, berupa laporan evaluasi yang telah dilakukan.

 

Patut diingat: SPIP bukan hanya upaya membentuk mekanisme administratif tetapi juga upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku (soft factor).

 

Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Daerah tentang SPIP bukan suatu akhir, tapi awal. Oleh karenanya, implementasi SPIP sangat memerlukan komitmen, teladan pimpinan dan niat baik seluruh pejabat dan pegawai instansi pemerintah.

 

 Penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan secara umum, antara lain:

1. Memberikan pemahaman yang sama dalam melaksanakan tugas secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS.

2. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara, menciptakan aparatur pemersatu bangsa, serta mewujudkan visi dan misi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

 

Dan secara khusus kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan komitmen ASN dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien.

2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan.

3. Pengamanan asset negara.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

 

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 hari, yakni pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016, bertempat di Gedung Pertemuan Sadewa Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, dengan komposisi jumlah peserta sebanyak 80 orang, terdiri dari: 22 orang Pejabat Struktural di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 25 Pejabat Struktural di UPTD, serta 33 Kepala SMA/SMK di Kulon Progo.

 

Adapun penceramah/narasumber/fasilitator kegiatan ini antara lain:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo

2. Tim Narasumber dari BPKP Perwakilan DIY

 

(materi, secara detil dapat diunduh disini)

1. Gambaran Umum

2. Lingkungan pengendalian

3. Penilaian risiko

4. Kegiatan pengendalian

5. Informasi dan komunikasi

6. Pemantauan pengendalian intern

7. Contoh awal penyusunan SPIP

Untuk info lebih lanjut kunjungi: http://pendidikan.kulonprogokab.go.id/article-343-sosialisasi-sistem-pengendalian-intern-pemerintah-spip-tahun-2016.html

Read More

Beruru Kelengkeng Manis di Tawangsari

Harianjogja.com, KULONPROGO-Sebuah sentra buah kelengkeng bakal dikembangkan di Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kulonprogo. Wilayah tersebut juga dinilai berpotensi dikembangkan sebagai desa wisata dengan menawarkan agrowisata kebun buah sebagai daya tarik utama.

Selama ini masyarakat cenderung mengetahui semangka dan melon sebagai produk holtikultura unggulan Kulonprogo. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulonprogo sendiri mencatat produktivitas melon mencapai 210,74 kuintal/ha pada 2015 lalu. Produktivitas semangka pada tahun yang sama juga cukup tinggi, yaitu sekitar 192,78 kuintal/ha.

Namun, sekumpulan petani di Desa Tawangsari melihat ada potensi lain yang bisa dikembangkan, yaitu tanaman kelengkeng. Mereka berusaha mengelola lahan seluas 15 hektare (ha) menjadi kawasan perkebunan buah di Dusun Soropadan.

 

Kepala Desa Tawangsari, Sigit Susetyo mengatakan, setidaknya sudah ada 2.000 pohon kelengkeng yang ditanam. Sebanyak 200 hingga 300 pohon diantaranya disebut telah memasuki masa panen.

"Bibit tanaman kelengkeng yang dikembangkan adalah jenis new kristal dan diamond river," kata Sigit pada panen perdana kelengkeng di kebun buah setempat, Sabtu (13/8/2016) pekan lalu.

Sigit mengatakan, panen perdana kelengkeng di Tawangsari menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Bukan hanya dari segi ukuran butiran kelengkeng, melainkan juga banyaknya kandungan air dan rasa manis pada daging buah. Hal tersebut membuat para petani semakin optimis.

Wacana untuk menjadikan Tawangsari sebagai sentra kelengkeng Kulonprogo pun semakin menguat. Berbagai tanaman buah lain nantinya bisa menyusul dikembangkan, seperti durian, srikaya, jeruk, dan pepaya.

Dengan demikian, keadaan tersebut mengarah pada konsep agrowisata. "Kami ingin mengembangkan kebun buah agar juga bisa menarik wisatawan," ujar Sigit.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menyatakan bangga dengan inisiatif petani di Tawangsari yang menangkap peluang budi daya kelengkeng. Setahu dia, selama ini kelengkeng lebih banyak dihasilkan daerah dengan hawa lingkungan yang sejuk.

Namun, petani setempat mampu menyiasati hal itu dan berhasil panen. Dia berharap, potensi itu bisa dikembangkan dan dikelola secara tepat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Meski kondisi tanahnya kurang bagi tapi ternyata buah kelengkeng yang dihasilkan tetap sangat bagus," ucap Hasto.

Editor: Nina Atmasari | 

​

Read More

Jokowi Minta Pembangunan Bandara Kulon Progo Selesai 2019

REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meletekan batu pertama pembangunan bandara baru di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan Presiden Jokowi sangat menaruh perhatian besar terhadap pembangunan bandara di Kulon Progo. Presiden Jokowi, menurut Hasto, akan datang ke Kulon Progo saat peletakan batu pertama.

"Saya akan datang ke Kulon Progo meletakan batu pertama," kata Hasto menirukan kembali pernyataan Jokowi, Senin (22/8).

Selain itu, kata Hasto, Presiden Jokowi meminta pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon, Kulonprogo, harus bisa selesai 2019. "Pak Jokowi mengharuskan 2019 selesai. Itu perkembangan terkini, karena yang kemarin dulu tidak mengharuskan 2019 selesai," kata Hasto.

Dengan target tersebut, lanjutnya, Deputi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) juga mengharapkan infrastruktur pendukung lainnya juga harus diselesaikan. Meliputi pelebaran ruas jalan negara menjadi enam jalur dan jalan pendukung ke Borobudir harus selesai 2020.

Selain itu, jalur kereta api menuju dan dari bandara juga harus selesai secara simultan pada 2019. Untuk pembangunan dan pelebaran jalan tersebut, Bupati Hasto berharap alokasi anggarannya dari pemerintah pusat karena terbatasnya anggaran daerah.

"Melebarkan jalan negara kalau ganti ruginya dibebankan pada daerah tidak mampu, sehingga kami minta uang dari APBN, karena empat tahun harus selesai sampai 2020, pembebasan lahan sendiri perlu waktu 1,5 tahun," katanya.

 

Sumber : Antara

Read More

AUNCHING PILKADA 2017, KPU KULONPROGO TEBAR BENIH “BEONG”

KULONPROGO-Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertekad menjaga transparansi dalam pelaksanaan Pilkada 2017 mendatang. Salah satunya dengan merilis C1 hasil penghitungan di setiap TPS yang akan ditampilkan dalam laman website KPU. Masyarakat bisa melakukan kroscek dengan hasil penghitungan di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan Divisi Sosialisasi dan SDM KPU RI Sigit Pamungkas dalam launcing Pilkada 2017 Kabupaten Kulonprogo yang ditandai dengan pelepasan benih Ikan Beong dibantaran sungai Clereng dan penanaman bibit pohon di Bumi Perkemahan Secang, Pengasih, Kulonprogo, kemarin (21/8).

"Kendati CI yang ditampilkan dalam websete itu bukan hasil yang akan digunakan untuk rekapitulasi tetapi bisa digunakan sebagai data pembanding atau kontrol masyarakat untuk terciptanya Pilkada yang transparan profesional, berintegritas, jujur dan adil," katan disela kegiatan.

Ditambahkan, pelaksanaan pilkada yang jujur dan adil diharapkan tidak hanya terjadi di Kulonprogo, tetapi juga di 101 daerah lainnya di Indonesia yang juga menggelarkan Pilkada secara serentak. Kulonprogo sendiri, kini tengah tumbuh sebagai kota masa depan, banyak proyek besar seperti bandara dan pelabuhan yang tentunya itu diharapkan akan bisa mensejahterakan warga masyarakat Kulonprogo dan DIJ pada umumnya.

"Kota yang tengah tumbuh manju tentu membutuhkan pemimpin terbaik, bisa mengayomi dan memastikan pembangunan yang ada mensejahterakan masyarakatnya. Dan hanya Pilkada yang baik bisa menghasilkan pemimpin seperti itu, maka perlu kerjasama antara penyelenggara, kandidat dan semua pihak," imbuhnya.

Ketua KPU Kulonprogo Muh Isnaeni menjelaskan, pelepasan ratusan bibit ikan Beong an penanaman pohon demokrasi merupakan rangkaian launching Pilkada 2017 Kulonprogo. Sebelumnya juga sudah dilauncing Jingle dan Maskot Pilkada 2017 di Alun-alun wates, Kulonprogo.

"Penanaman pohon dan pelepasan bibit ikan Beong adalah lajutannya, dengan maksud menjadi simbol dan harapan Pilkada Kulonprogo bisa berlangsung profesional, berintergitas, jujur dan adil seperti yang disampaikan pak Sigit (KPU RI)," jelasnya.

Tidak hanya fokus dalam pelaksanaan Pilkada, lanjut Isnaeni, pelepasan benih ikan dan penanaman bibit pohon ini juga menjadi salah satu bentuk kepedulian KPU Kulonprogo untuk ikut menjaga kelestarian alam sekitar. Karena manusia selalu berdampingan dengan alam.

"Ikan Beong ini merupakan ikan endemik sungai Progo, dibawah sana ada bendungan, harapan kami populasi ikan ini akan tetap bertahan di sungai Progo. Pohon kita tanam agar alam kita ini lestari," ujarnya. (tom/ong)

Read More

Pawai Kemerdekaan Kulonprogo Jadi Semangat Kemandirian

Harianjogja.com, KULONPROGO-Sebanyak 115 kelompok peleton dan drum band mengikuti pawai peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-71 tingkat kabupaten yang dimulai di Alun-alun Wates, Kulonprogo, Sabtu (20/8/2016). Rute pawai sengaja tidak diarahkan melewati jalan nasional demi menjaga kelancaran lalu lintas.

 

Ketua panitia pawai, Eko Teguh Santosa mengatakan, kelompok peleton yang menjadi peserta pawai berasal dari 19 SD/MI, 22 SMP/MTs, 36 SMA/MA, dan 27 perwakilan berbagai instansi pemerintah dan swasta maupun masyarakat umum.

Sedangkan kelompok drum band yang berpartisipasi tercatat sebanyak lima SD/MI, tiga SMP/MTs, dan tiga SMA/SMK/MA. "Total ada 115 kelompok yang beraksi hari ini," ucap Eko.

Eko memaparkan, rute yang ditempuh peserta tingkat SD dibuat lebih pendek. Peserta memulai perjalanan dari Alun-alun Wates sisi utara menuju ke barat hingga kantor Dinas Kesehatan Kulonprogo lalu belok ke arah timur sampai persimpangan UNY Wates.

 

Peserta kemudian diarahkan kembali ke Alun-Alun Wates. Sementara itu, peserta pada jenjang di atasnya harus melalui rute yang diarahkan ke Kantor Kecamatan Pengasih dan kembali lagi ke garis awal di Alun-alun Wates.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pawai kali ini tidak dimulai pada siang hari, melainkan pagi. Panitia berupaya agar kegiatan tersebut tidak berakhir malam hari seperti biasa. Dengan demikian, penampilan peserta terakhir pun masih bisa dinikmati dan dinilai secara optimal.

Eko menambahkan peserta pawai juga tidak diarahkan melewati jalan nasional. Tidak hanya menjaga kelancaran lalu lintas, tetapi juga demi keamanan peserta dan penonton. "Panitia juga menghindari perlintasan kereta api saat menentukan rute demi keamanan dan kenyamanan semua pihak," ujar dia.

Rombongan pawai dilepas secara resmi oleh Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo. Setiap peserta lalu diberikan kesempatan untuk unjuk gigi di depan jajaran Pemkab Kulonprogo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo, dan tamu undangan lain.

Hasto mengaku bangga atas antusiasme dan partisipasi generasi muda dalam pawai kemerdekaan. Dia berharap para anak muda bisa berkembang menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, dan bertanggung jawab.

Dia pun ingin seluruh masyarakat Kulonprogo tetap semangat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan membangun budaya yang berkepribadian. "Jangan menjadi generasi muda yang cengeng," ungkap Hasto.

Editor: Nina Atmasari 

Read More

50 Regu Melakukan Pendaftaran, Siap Ikuti ISC 2015-2016 Kabupaten Kulonprogo

KULONPROGO-Pelaksanaan Indonesia Scouts Challange (ISC) 2015-2016 Kabupaten Kulonprogo tinggal beberapa hari lagi. Para peserta mulai mendaftar di Gubuk Pramuka atau kantor Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten Kulonprogo di Jalan Adiaksa No 1, kemarin (19/8).

Antusiasme peserta nampak jelas dalam registrasi tersebut. Seperti target semula, sebanyak 50 regu melakukan registrasi awal. Mereka berasal dari perwakilan kecamatan. Masing-masing mengirimkan empat wakilnya meliputi dua regu putra dan dua regu putri. Itu kecuali Kecamatan Pengasih dan Kecamatan Wates yang mengirimkan lima regu karena jumlah sekolahnya paling banyak.

"Ini berdasarkan keputusan rapat dan technical meeting sebelumnya,'' terang perwakilan dari Tim ISC 2015-2016 Jawa Pos Group Atika Lis Widowati didampingi Feny E Jayanti.

Pendaftaran kali ini adalah pendaftaran awal. Perwakilan dari Kwarran atau sekolah menyerahkan berkas peserta secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Yakni selain menyerahkan biaya pendaftaran, peserta juga wajib mencamtumkan biodata diri.

"Biodata peserta ini penting. Karena kami sudah tidak perlu lagi mendata ulang jika yang bersangkutan maju ke provinsi, nasional atau bahkan jika berkesempatan ke Amerika,'' lanjutnya.

Peserta nanti akan melakukan registrasi ulang sebelum acara pembukaan. Diharapkan itu dilakukan saat pelaksanaan (23/8) sebelum pukul 08.00 registrasi ulang sudah selesai untuk dilanjutkan upacara pembukaan.

Sukis Sudarmono salah seorang guru SDN Wonorejo, Kecamatan Nanggulan, Kulonprogo mengungkapkan, setiap UPTD mendapat kesempatan mengirimkan empat regu. Sementara jumlah sekolah yang ada di UPTD Nanggulan ada sekitar 26 sekolah.

"Jadi kami pilih yang terbaik dari setiap sekolah, khususnya gugus inti. Jumlahnya sudah cukup. Menurut saya unuk SD ISC ini bagus, anak-anak juga sangat antusias," ungkapnya.

Pembina dari SDN Janten, Kecamatan Temon Dyah Puspita Sari mengatakan, semua materi perlombaan sudah disampaikan kepada peserta. Dengan bimbingan Pembina, mereka melakukan latihan rutin selepas jam sekolah. Untuk materi lomba yang dipertandingkan sudah dikenal anak-anak. Karena di sekolah juga aktif melakukan kegiatan kepramukaan.

"Setiap tahun kami juga mengadakan Persami, dan materi ISC hampir mirip namun memang gamenya lebih menarik," katanya. (tom/din/ong)

 

Read More

Jamaah Haji Kulonprogo Diiminta Doakan Kampung Halaman

Harianjogja.com, KULONPROGO-Sebanyak 220 warga jemaah calon haji asal Kulonprogo dilepas keberangkatannya pada Jumat (19/8/2016) dini hari di Masjid Agung Wates. Dari jumlah tersebut, sebagian besar didominasi warga berusia di atas 50 tahun.

Sebanyak 83 jemaah haji berusia 52-60 tahun, 60 orang berusia 61-70 orang, dan 27 orang berusia lebih dari 70 tahun. Kepala Kantor Kemenag Kulonprogo, Nurudin mengatakan mengatakan bahwa hanya 1 orang yang berusia antar 20-30 tahun yang sekaligus menjadi jemaah haji termuda asal Kulonprogo. "Usia yang paling muda 30 tahun asal Galur,"ujarnya ketika acara.

Selain itu, 12 orang berada di rentang usia 31-40 tahun dan 37 orang berusia 41-50 tahun. Sedangkan jemaah paling tua  berusia 79 tahun yang merupakan warga Kecamatan Lendah. Jemaah haji asal Kulonprogo pada tahun ini sendiri terdiri dari 111 pria dan 109 wanita.

Nurudin menyebutkan bahwa para calon haji asal Kulonprogo ini kemudian akan tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 28 SOC. Dalam kloter ini, ratusan jemaah haji ini akan terbang bersama jemaah calon haji asal Kota Jogja. Para jemaah ini juga akan menempati penginapan yang berjarak 3 kilometer dari Masjidil Haram.

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo dalam sambutannya mengatakan bahwa jemaah haji harus berangkat dengan penuh syukur karena mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah utama umat Islam ini. Menurutnya, tidak semua orang dapat memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci.

Ia juga berharap agar perjalanan ibadah warga Kulonprogo ini diberi kelancaran, kesehatan,dan kemudahan. Selain itu, jemaah juga diminta untuk tetap menjaga kesehatannya semabri kusyuk beribadah.

Tak lupa, Hasto juga meminta agar jemaah haji ikut mendoakan warga Kulonprogo, khususnya keluarga yang ditinggalkan. "Harus tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan selama ibadah,"kata Hasto.

Jemaah calon haji ini dilepas oleh Bupati Kulonprogo yang didampingi oleh Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo, Kepala Kantor Kemenag Kulonprogo, dan sejumlah pimpinan SKPD terkait. Jemaah haji ini berangkat dengan menggunakan bus seusai melaksanakan shalat subuh berjamaah.

Editor: Nina Atmasari | 

Read More

Dipasang di Tepi Jalan, Belasan Bendera Merah Putih Hilang

​

Harianjogja.com, KULONPROGO-Belasan bendera yang dipasang di tepi jalan sekitar Dusun Terbah, Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kulonprogo diketahui hilang sejak Rabu (17/8/2016) kemarin. Polres Kulonprogo masih menyelidiki kasus tersebut untuk mengungkap identitas dan motif pelaku.

Kejadian itu disadari pertama kali oleh seorang warga bernama Paiman mengetahui hal tersebut pada Rabu pagi sekitar pukul 06.00 WIB. Saat pulang dari Pasar Wates menuju rumah, Paiman kaget melihat banyak bendera merah-putih hilang dan hanya tersisa bagian talinya pada tiang bambu.

Saat itu setidaknya ada sembilan bendera yang menghilang. Padahal Paiman ingat benar jika bendera-bendera tersebut masing lengkap pada Selasa (16/8/2016) malam.

Paiman melaporkan temuannya kepada Ngaidi, ketua RT setempat. Keduanya kemudian bersama-sama mengecek ke lokasi kejadian. Mereka justru mendapati ada dua bendera lain yang mengalami nasib serupa sehingga total bendera hilang mencapai 11 buah.

Kapolres Kulonprogo, AKBP Nanang Djunaedi membenarkan adanya laporan warga terkait bendera hilang di Terbah. Dia lalu menegaskan jika kasus tersebut adalah tindak pencurian dan bukan perusakan bendera. Pelaku melancarkan aksinya dengan memotong bendera yang terpasang di tiang bambu pada bagian talinya.

Polres Kulonprogo masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan motif pelaku mengambil bendera di pinggir jalan. Petugas telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Sementara ini, pelaku diduga melakukan pencurian pada Rabu dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.

"Kita masih lakukan penyelidikan untuk mengungkap motif dibalik semua ini," kata Nanang saat dikonfirmasi pada Kamis (18/8/2016).

Read More

Bandara Kulonprogo, warga terdampak dapat dikenai BPHTB

Harianjogja.com, KULONPROGO — Keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) 34/2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan membuat ganti rugi yang diterima warga terdampak bandara Temon takkan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5% lagi. Meski demikian, warga masih akan dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam proses pengalihan lahan tersebut.

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengatakan peraturan baru ini diharapkan bisa mempermudah prosespembangunan bandara.

“Ini adalah respon untuk permintaan masyarakat meski mengurangi pendapatan pemerintah,”jelasnya, Kamis (18/8/2016)

Karena itu, pembayaran ganti rugi yang akan diterima warga sudah tidak lagi dikenakan pajak PPh. Hasto juga mengakui warga masih akan dikenakan BPHTB karena pajak tersebut bersumber ke pemerintah daerah dan bukan nasional.

Hasto juga berharap jika pembayaran ganti rugi selesai dilakukan pada bulan September maka peletakan batu pertama bisa dilakukan pada Oktober mendatang. Menurut dia, pertanyaan mengenai realisasi bandara ini juga telah muncul dari Presiden RI, Joko Widodo. Bahkan, presiden juga menyatakan bersedia hadir dalam peletakan batu pertama.

Sebelumnya, Humas Proyek Pembangunan Bandara Temon dari PT Angkasa Pura I, Didik Catur menjelaskan pencairan ganti rugi bagi warga yang sedianya dilakukan pada 22 Agustus diundur menjadi 14 September hingga 6 Oktober 2016. Tim pengadaan akan menyusun jadwal pencairan dana di masing-masing desa dan kemudian dana tersebut ditransfer ke rekening warga melalui 3 bank BUMN yang telah ditunjuk.

Ia juga menyatakan Angkasa Pura belum mengetahui secara pasti nilai ganti rugi yang harus dibayarkan kepada warga. Namun, ia mengakui akan ada sejumlah pembengkakan dikarenakan sejumlah perubahan selama proses pelaksanaan. Perubahan ini salah satunya disebabkan adanya warga yang kemudian bersedia lahannya diukur meski sebelumnya menolak sama sekali. Adapun, ganti rugi atas lahan milik warga yang belum sepakat hingga proses pembayaran kemudian akan dititipkan di pengadilan.

Editor: Mediani Dyah Natalia

Read More

Pembangunan Bandara Kulon Progo Masuk Tahap Validasi Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Angkasa Pura I (AP I) Sulistyo Wimbo Hardjito menyatakan, progres pembangunan Bandara Kulon Progo Yogyakarta telah masuk proses validasi lahan.

Wimbo menjelaskan, pelaksanaan validasi lahan ini akan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Luas lahan yang akan divalidasi seluas 587 hektar.

"Jadi divalidasi, lokasinya benar atau tidak, validasi ngecek luas lahan," ujarnya saat ditemui di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Untuk pembebasan lahan bandara, paket pertama akan selesai tahun ini. Namun, kata dia, ada beberapa lahan warga yang masih belum dibebaskan. Namun, dia tidak menyebutkan berapa luas lahan yang belum dibebaskan.

"Tahun ini selesai, untuk paket pertama, kan ada penggugat, atau tidak mau diukur. Kalau selesainya semua lahan sesuai dengan proses hukum dulu," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan ICT AP I Novihandri mengatakan, untuk tanah yang sudah dibebaskan masuk dalam proses pembayaran. Dana yang dipakai untuk pembayaran berasal dari pinjaman dan dana perusahaan.

Namun, Novihandri juga tidak meyebutkan kapan proses pembayaran lahan dilakukan. "Prosesnya dalam bayar, kira-kira nanti kita bayar Rp 4 triliun," ucapnya.

Seperti diketahui, Bandara Kulon Progo disiapkan sebagai pengganti Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Nantinya, bandara baru tersebut memiliki kapasitas hingga 15 juta penumpang per tahun.

Read More

Pembebasan Lahan Jalur Kereta Api Bandara Kulonprogo

JOGJA – Kementerian BUMN mengindikasikan akan ada sinergi antar-BUMN dalam proses pembebasan lahan untuk jalur kereta api bandara baru di Kulonprogo. Hal itu dinilai sebagai solusi, karena belum adanya kejelasan pembebasan lahan.

Staf Khusus 1 Menteri BUMN Sahala Lumban Gaol mengatakan, nantinya ada sinergi antara PT Angkasa Pura (AP) I dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengembangan NYIA (New Yogyakarta International Airport) itu. “Dengan sistem kerja sama ini akan dibentuk sedemikian rupa agar semua berpartisipasi,” ujarnya, usai upacara HUT ke-71 RI oleh sinergi BUMN di Stasiun Tugu, kemarin (17/8).

Menurut Sahala, pada saatnya nanti semua BUMN juga akan turut serta dalam pengembangan perekonomian di DIJ. Termasuk dalam pembangunan bandara baru di Kulonprogo. “Ekonomi DIJ akan dikembangkan sesuai dengan kepariwisataan,” jelasnya.

Sementara itu, Dirut PT KAI Edi Sukmoro menambahkan, sudah ada komitmen sinergi BUMN untuk menggerakkan pembangunan bandara NYIA di Kulonprogo. Untuk pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai jalur kereta bandara, Edi mengatakan akan dilakukan secara sekaligus berbarengan. “Kami akan mendukung PT AP I karena luasan lahan yang dibutuhkan cukup luas,” ungkapnya.

Edi menjelaskan pada awal yang akan menangani adalah PT AP I. PT KAI, lanjutnya, dalam operasional kereta bandara mendapat tugas sebagai operator, sekaligus mempersiapkan kereta, lokomotif dan stasiun. “Untuk lahan nanti PT AP I, sama-sama sinergi BUMN,” ujarnya.

Sebelumnya untuk pembangunan jalur kereta bandara di Kulonprogo belum ada kepastian, meski Menhub sudah mengeluarkan surat persetujuan menetapkan terase atau jalur.

Tapi hingga saat ini, belum jelas siapa yang akan membebaskan lahan untuk rel ke bandara.

PT AP I yang sebelumnya akan membebaskan lahan, keberatan dan berharap bisa diambilkan dari APBN. “Masalahnya sekarang tanah, siapa yang membebaskan belum jelas,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DIJ Sigit Haryanta. (pra/laz/ong)

Read More

Gugatan Ganti Rugi Ditenggat 14 Hari, Warga Bingung

​Harianjogja.com, KULONPROGO-Sejumlah warga terdampak pembangunan bandara Temon mengaku dibingungkan dengan tenggat waktu 14 hari yang diberikan sebagai batas pengajuan gugatan atas nilai ganti rugi. Pasalnya, tenggat waktu awal yang dipaparkan oleh setiap petugas berbeda-beda.

 

Sejumlah permasalahan dihadapi oleh warga terdampak yang masih belum sepakat dengan nilai ganti rugi yang didapatkan. Setelah pengajuan peninjauan kembali lahan dan asetnya berakhir sia-sia, warga kemudian berniat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) sebagaimana aturan yang berlaku.

Namun, selain kesulitan kelengkapan berkas administrasi, Sumaradi, warga Ngringgit, Palihan mengaku bahwa pihaknya sendiri bingung dengan batas waktu pengajuan gugatan.

"Katanya 14 hari sesudah, tapi sesudah tahapan apa itu yang berbeda-beda dari para pejabatnya,"ujarnya, Minggu (14/8/2016).

 

Ia memaparkan bahwa menurut penjelasan dari Kepala BPN Kulonprogo, Muhammad Fadhil yang didampingi oleh Sekda Kulonprogo, Astungkoto, batas 14 hari dihitung dari undangan musyawarah pertama yang diterima oleh warga.

Namun, Kepala Kanwil BPN DIY, Arie Yuwarni yang didampingi oleh Project Manager Kantor Proyek Pembangunan Bandara NYIA PT Angkasa Pura I, Sujiastono mengatakan bahwa tenggat waktu tersebut dihitung dari undangan musyawarah terakhir yang diterima warga.

Perbedaan penafsiran yang kemudian berkembang di masyarakat dan menyebabkan kebingungan. Menurut Maryadi, warga yang ingin mengajukan gugatan pun kemudian hanya bisa berupaya melengkapi persyaratan administrasi sambil berharap bahwa tenggat waktu yang diberikan belumlah habis.

Mawarno, salah satu warga terdampak mengatakan sejumlah peramasalahan dan kesulitan memang harus dihadapi warga ketika mengurus ganti rugi lahannya.

Apabila tenggat waktu tersebut ternyata sudah terlewati, menurutnya kemungkinan warga akan berupaya melakukan gugatan secara umum.

"Kami tidak tahu jalurnya seperti apa, tapi jika begini terus maka kami akan dirugikan," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan berkonsultasi dengan kuasa hukum untuk menentukan langkah selanjutnya apabila memang gugatan ganti rugi tersebut tidak bisa diterima.

Editor: Nina Atmasari | 

Read More

Gara-gara Masalah Ini, Belasan Anak Jalanan Pilih Menggelandang di Terminal Wates

​Harianjogja.com, KULONPROGO — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Kabupaten Kulonprogo melaksanakan operasi penertiban anak jalanan di depan Terminal Wates, Kulonprogo, Senin (15/8/2016). Petugas hanya mengamankan lima orang, sedangkan sekitar enam lainnya berhasil melarikan diri.

 

Kepala Satpol PP Kulonprogo, Duana Heru Supriyanto mengatakan operasi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan anak jalanan. Mereka sering terlihat tampak mengamen atau menongkrong di sekitar persimpangan Terminal Wates.

"Tadi mengamankan lima anak tapi ada enam anak yang melarikan diri dan tidak terkejar karena masuk area persawahan," ujar Duana.

Duana lalu memaparkan dua dari lima orang yang diamankan diketahui merupakan warga Kulonprogo, yaitu Pengasih dan Sentolo. Keduanya kemudian diminta menghubungi orang tua atau anggota keluarga lainnya agar menjemput di Kantor Satpol PP Kulonprogo. Hal berbeda diberlakukan kepada tiga orang lain yang mengaku berasal dari Temanggung, Magelang, dan Kebumen Jawa Tengah. Setelah mendapatkan pembinaan oleh petugas Satpol PP Kulonprogo, mereka dibawa ke ke Camp Assessment Dinas Sosial DIY di Bantul untuk proses lebih lanjut.

 

Duana menjelaskan kebanyakan anak jalanan memiliki permasalahan sosial akibat kondisi keluarga yang tidak harmonis. Mereka menjadi cenderung tidak suka tinggal di rumah dan memilih berkumpul serta menggelandang dengan teman-teman.

"Mereka berusia sekitar 16 sampai 24 tahun dan sudah cukup lama di situ [depan Terminal Wates], sekitar lima hari," kata Duana.

Editor: Mediani Dyah Natalia | dalam: Kulon Progo |

Read More