20 Desa di Kulonprogo Bakal Terima Bantuan Bandwidth

 

Ilustrasi internet - Bisnis.com
08 April 2019 11:07 WIB Jalu Rahman Dewantara KulonprogoShare :



Harianjogja.com, WATES--Masih adanya area blank spot dikhawatirkan menjadi kendala program pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh desa di Kulonprogo. Menyikapi hal itu, sebanyak 20 kantor pemerintah desa dari total 87 desa di Kulonprogo akan mendapat bantuan bandwidth.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulonprogo, Heri Darmawan mengatakan pemberian bantuan akan dilakukan tahun ini. Bantuan diberikan Diskominfo DIY lewat dana keistimewaan. Nantinya seluruh desa akan mendapat bantuan serupa tapi pelaksanaannya tahun depan.

"Rencananya akan menyeluruh di semua desa, untuk tahun ini prioritasnya desa-desa yang ada di kawasan blank spot," kata Heri, Senin (8/4/2019).

Dia mengatakan beberapa kantor pemerintah desa sebenarnya telah memiliki jaringan internet. Bahkan jangkauannya sampai ke tingkat dusun. Namun demikian bantuan ini tetap diberikan kepada seluruh desa untuk menyukseskan program PPID.

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kulonprogo, Heri Widada, mengatakan program PPID desa tidak akan optimal jika pemerintah desa masih terkendala jaringan internet. "Maka dari itu perlu ditunjang internet yang baik agar pengelolaan PPID bisa berjalan," kata Heri.

Program PPID desa di Kulonprogo telah digencarkan sejak awal 2019. Bulan ini seluruh pemerintah desa diharuskan menyelesaikan dasar hukum berupa surat keputusan (SK) kepala desa soal pembentukan PPID. Setelah SK rampung pemerintah desa akan diberi pembinaan tentang SOP dan pengelolaan konten website desa.

Tahapan ini dimungkinkan memakan waktu yang panjang, sehingga Diskominfo Kulonprogo belum memiliki target kapan PPID bisa digunakan sepenuhnya. "Karena memang tujuan pertama kami agar pemerintah desa punya dasar hukum dulu, kalau sudah menyeluruh nanti bertahap hingga ke pengoperasian," kata Heri.

Read More

Logistik Pemilu di Kabupaten Kulon Progo Masih Banyak Kekurangan - Jawa Pos

JawaPos.com – Mendekati pemilihan, logistik untuk keperluan Pemilu di Kabupaten Kulon Progo diketahui masih banyak kekurangan. Selain surat suara dari tingkat DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten, surat suara untuk pemilihan capres dan cawapres juga belum beres.

Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo Ibah Mutiah mengatakan, untuk surat suara yang mengalami kekurangan sebanyak 6.922 lembar. Sedangkan untuk yang rusak setelah dilakukan penyortiran ada 6.982 lembar.

“Yang paling tinggi 1.866 untuk yang DPR RI. Sedangkan suara pemilihan calon presiden wakil presiden sebanyak 1.876. Sudah kami buat berita acara dan dikirim ke KPU RI,” katanya, saat dihubungi Senin (1/4).

Selain itu juga kemudian pada formulir C, seperti C4 dan C6 (undangan pemilih) yang belum datang. Sementara untuk C2, C3, dan C5 sudah ada. “KPU DIJ menjanjikan besok pagi datang untuk C6,” kata dia.

Sementara untuk pengepakan logistik sudah mulai dilakukan di Dapil V yakni di Kecamatan Galur dan Lendah. Sedangkan kecamatan lain akan menyusul setelah logistik lengkap.

Untuk pendistribusian logistik Pemilu dilakukan ke kecamatan-kecamatan yang diprioritaskan jaraknya terjauh lebih dahulu. Seperti Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo, Nanggulan, dan Kokap. Kemudian diteruskan ke desa dan TPS masing-masing.

Untuk jarak yang tak jauh dari KPU, seperti Kecamatan Wates, Panjatan, Temon dilakukan pada H-1. Pihaknya juga koordinasi dengan kepolisian dalam pengamanannya.

Baca Halaman sumber.....

Read More

Warga Kulon Progo Harus Ambil Peluang Kerja di NYIA - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus mengintensifkan upaya warganya sebagai tenaga kerja berkeahlian melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) untuk menyambut New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Ditargetkan, minimal ada 400 orang warga Kulon Progo yang bekerja di bandara baru itu saat operasi minimum nanti.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulon Progo, Eko Wisnu Wardhana mengatakan ratusan calon pekerja itu akan mengisi sembilan lowongan pekerjaan yang dibuka anak perusahaan PT Angkasa Pura I (AP I) yakni AP Support.

Lowongan yang ada antara lain tenaga customer service, operator garbarata, hingga yang paling banyak untuk posisi cleaning service.

"Itu baru dari AP Support dan masih sangat mungkin bertambah kalau ada bukaan dari perusahaan lain seperti maskapai penerbangan. Sekarang memang belum ada informasi lowongannya," kata Eko seusai pembukaan PBK 2019 di UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kulon Progo, Senin (1/4/2019). 

PBK menjadi satu di antara upaya Pemkab Kulon Progo untuk mengintensifkan pencetakan tenaga terampil melalui pelatihan keahlian dan keterampilan yang diajarkan.

Eko menyebut, lulusan BLK sejauh ini sudah mengisi sejumlah lowongan di AP Support seperti untuk cleaning service, staf cargo, hingga aviation security (avsec).

Hal itu bisa dilakukan setelah adanya klausul kerjasama antara AP I dan Pemkab Kulon Progo untuk mengutamakan lulusan BLK sebagai tenaga kerja di bandara.

"Lulusan BLK sudah memiliki sertifikat sesuai bidang yang ditekuni sehingga terjamin keahliannya," kata Eko.

Hingga Maret 2019, tercatat sekitar 1.115 warga yang mengikuti pelatihan di BLK, khususnya pelatihan kebandarudaraan bersama AP I.

Read More

Harga Gabah di Kulon Progo Anjlok - Republika Online

Bulog belum melakukan penyerapan gabah.

REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Harga gabah di tingkat petani di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, anjlok menjadi berkisar antara Rp 3.000 hingga Rp3.200 per kilogram gabah kering panen karena memasuki panen raya dan Bulog belum melakukan penyerapan hingga di lapangan.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Tri Hidayatun mengatakan saat ini, kecamatan yang sedang memasuki panen yakni Kecamatan Temon, Wates, sedikit Kecamatan Temon, Sentolo dan Pengasih atau sekitar 4.000 hektare dari Maret, dan panen raya pada April. "Berdasarkan informasi yang masuk, di Kecamatan Sentolo harga gabah berkisar Rp 3.200 per kilogram gabah kering panen (GKP), dan harga gabah di Kecamatan Wates dan Temon Rp 3.000 per kilogram GKP," kata Tri.

Ia mengatakan harga gabah di tingkat petani sangat rendah karena harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp3.700 per kilogram GKP, kemudian harga fleksibelitasnya 10 persen atau Rp4.030 dengan ketentuan yang ditentukan oleh Bulog. "Rendahnya harga gabah ditingkat petani disebabkan adanya panen raya di Kulon Progo dan beberapa wilayah lain, dan bulog belum melakukan penyerapan secara optimal ke tingkat petani," katanya.

Untuk itu, kata Tri, pihaknya akan berkoordinasi dengan bulog dan Kodim 0731/Kulon Progo untuk menyikapi panen raya padi dan rendahnya harga gabah di tingkat petani di Kulon Progo. Ia berharap Bulog segera melakukan langkah serap gabah (sergab) di lahan langsung milik petani atau kelompok tani. "Kemarin, kami sudah menghubungi bulog, ternyata Bulog sudah melakukan sergap ditingkat Gapoktan. Harapan kami, Bulog melakukan sergap di sawah-sawah," katanya.

Petani Kulon Progo Adi Karsono mengatakan hasil panen tahun ini sangat bagus. Lahan panen seluas 1.000 meter persegi bisa menghasilkan gabah sekitar 15 karung.  Namun, bagusnya hasil panen ini tidak diimbangi dengan harga. "Harga gabah di tingkat petani di Kecamatan Sentolo hanya berkisar Rp 3.000 hingga Rp 3.200 per kilogram GKP. Kami berharap Bulog segera turun tangan ke petani untuk menstabilkan harga gabah sesuai HPP," ujarnya.

Read More

Pemkab Kulonprogo Intensifkan Pelatihan Kerja Sambut Bandara Baru - Tagar News

Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) (Foto: Istimewa)

Kulonprogo, (Tagar 1/4/2019) - Bandara baru di Yogyakarta, New Yogyakarta International Airport (NYIA) April rencananya sudah beroperasi. Pemkab Kulonprogo mengintensifkan pelatihan kerja kepada warganya.

Tujuannya agar warga setempat tidak hanya menjadi penonton terhadap pembangunan bandara yang bernilai investasi Rp 8,8 triliun tersebut.

Wakil Bupati Kulonprogo Sutedjo mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, sejak megaproyek bandara NYIA ditetapkan di Kulonprogo, pemkab sudah menyiapkan pelatihan kerja. 

"Sampai Maret ini sudah ada 1.115 yang mengikuti pelatihan, termasuk kebandarudaraan bersama dengan PT angkasa Pura I," katanya membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) tahun anggaran 2019 di UPT BLK Disnakertrans Kulonprogo, Senin (1/4).

Untuk pelatihan kerja kali ini, ada 208 peserta yang mengikuti 13 jenis pelatihan. Pelatihan kerja berlangsung beberapa hari, peserta tidak dipungut biaya alias gratis. 

"Ini komitmen pemkab agar warga lokal tidak menjadi penonton pembangunan. Pemkab  terus menyiapkan produktivitas tenaga kerja dan melakukan perluasan dan kesempatan kerja," terangnya.

Dia mengungkapkan, pelatihan kerja yang digelar pemkab berbasis kompetensi. Ibarat kendaraan, surat kompetensi mirip seperti SIM yang menjadi bukti keahlian yang dimiliki. 

"Kita sudah sering ya (menggelar pelatihan kerja berbasis kompetensi) di berbagai bidang. Sebagian lulusan sudah  bekerja dan membuka lapangan usaha," ujar  Sutedjo.

Selain menyambut beroperasinya Bandara NYIA, pelatihan kerja juga menjadi upaya  menekan angka pengangguran di Kulonprogo. 

"Data terakhir sekitar 4.500 tenaga kerja produktif yang belum mendapatkan pekerjaan. Kami yakin nanti setelah bandara baru beroperasi, angka pengangguran di Kulonprogo semakin kecil jumlahnya," papar dia.

Di tempat yang sama, Kepala UPT BLK Saryono mengatakan, pelatihan kerja kali ini ada 13 paket pelatihan. Antara lain Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, pembuatan kue dan roti, pelatihan tata rias dan kecantikan serta pelatihan service sepeda motor konvensional, internet marketing, perawatan AC, pelatihan mebel dan furniture, menjahit, juru las dan lainnya.

Dia mengakui, pelatihan kerja memang tidak secara spesifik berhubungan dengan bidang transportasi udara atau kebandarudaraan. Untuk pelatihan kerja kebandarudaraan, PT Angkasa Pura I yang melakukan pelatihannya. 

"Sampai Maret ini sudah ada 1.115 yang mengukuti pelatihan kerja," ujarnya.

Pelatihan kerja ini digelar dengan dasar Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelatihan kerja diselenggarakan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, untuk peningkatan kesejahteraan.

"Semoga pelatihan kerja ini mampu menyambut kesempatan kerja yang terbuka dengan beroperasinya Bandara NYIA," pungkasnya. []

Read More

Bupati Kulon Progo Yakin Penataan Pantai Selatan NYIA Lebih 'Ngrejekeni' - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Penataan areal lahan pantai di selatan New Yogyakarta International Airport (NYIA) akan diawali dengan nota kesepahaman (MoU) antar pihak terkait.

Yakni, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, PT Angkasa Pura I, serta Pura Pakualaman.

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya masih menunggu terjalinnya MoU dengan AP I selaku pemrakarsa pembangunan NYIA dan Pura Pakualaman sebagai pemilik lahan pantai di selatan proyek pembangunan nasional tersebut.
MoU itu menurutnya menjadi hal pertama yang perlu dilakukan sebelum penataan kawasan pantai di Temon itu dilakukan.

Namun begitu, sembari menunggu adanya MoU, Pemkab juga berupaya mencari solusi atas nasib warga yang menggantungkan nafkah dengan usaha di lahan tersebut dan berpotensi digusur oleh rencana penataan pantai itu.

"Masalah ini harus dicari solusi tapi MoU paling depan. Ketika ketiga pihak ini sudah MoU untuk pengelolaan di sana, baru kita lakukan penggusuran penataan," kata Hasto pada Tribunjogja.com, Jumat (29/3/2019).

Seperti diketahui, kawasan lahan pantai dari wilayah Pantai Glagah hingga Congot tersebut rencananya akan dijadikan area green barrier (sabuk hijau) untuk menunjang keselamatan operasi penerbangan di NYIA.

Rencana itu mau tak mau harus menggusur seratusan kolam tambak dan bangunan penginapan milik warga yang saat ini berdiri di lahan tersebut.

Para pelaku usaha itu sempat mengutarakan sikap keberatannya atas rencana tersebut.


Gejolak itu pun menurut Hasto pun tak luput dari pengamatannya.

Read More

Gelombang Penolakan Bandara Kulon Progo Masih Bermunculan - Republika Online

Walau pembangunan diklaim hampir rampung namun penolakan masih ada

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pro dan kontra pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) masih belum usai. Walau pembangunan NYIA diklaim hampir rampung, gelombang penolakan nyatanya masih terus bermunculan.

Kemarin (28/3) sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di DPRD DIY. Unjuk rasa dimulai dengan aksi long march yang dilakukan dari Taman Parkir Abu Bakar Ali. Koordinator Umum Aliansi Seduluran Yogyakarta Peduli Alam, Husnudin, mengatakan aksi ini merupakan solidaritas kepada masyarakat yang masih berjuang di Kulon Progo. Karenanya, unjuk rasa dilakukan tidak hanya di satu titik. "Dilakukan di titik-titik lain seperti Semarang, Solo, Bandung, Bekasi dan lain lain," kata Husnudin, Kamis (28/3).

Ia mengatakan mereka mendukung sepenuhnya apa yang terus dilakukan Paguyuban Masyarakat Penolak Bandara di Kulonprogo. Bersamaan dengan unjuk rasa, mereka disebut sedang mengantarkan gugatan ke Mahkamah Agung. Gugatan menyoal kehadiran PP Nomor 13 Tahun 2017 khususnya dalam Pasal 30 1a dan turunannya Pasal 2 yang mencantumkan pembangunan NYIA. Mereka merasa pasal itu bertentangan dengan banyak peraturan lain.

"Hal itu yang kemudian mendorong kami melakukan solidaritas bersama dan mengingatkan pembangunan bandara hari ini sangat bermasalah dan memungkinkan berdampak banyak kepada masyarakat," ujar Husnudin. Ia menilai pembangunan infrastruktur ini tidak mementingkan zona bencana. Padahal, memang ada wilayah-wilayah yang seharusnya tidak boleh dibangun infrastruktur karena sangat berpotensi bencana.

Terlebih, NYIA disebut mampu menyerap setidaknya 10 juta manusia dalam satu tahun dan menampung 360 lebih pekerja. Ia merasa hal-hal itu yang dilupakan negara. Negara juga dianggap lupa Kulon Progo itu wilayah dengan tingkat kebencanaan yang sangat besar seperti tsunami.

Husnudin mengingatkan jika terjadi bencana jelas infrasturkur akan hancur dan masyarakat yang akan terdampak. "Akan ada banyak korban jiwa, masyarakat yang dikorbankan. Barangkali pusat akan mendapatkan keuntungan, tapi jika bencana terjadi yang terdampak masyarakat," kata Husnudin.

Untuk itu, ia mengingatkan negara agar tidak sekadar melihat berapa juta yang akan didapatkan. Akan tetapi negara harus memperhatikan keamanan dan keselamatan masyarakat.

"Sehebat apapun pembangunan yang dilakukan negara, dia tidak akan selamat dari bencana," ujar Husnudin. Ia juga mengingatkan bagaimana porak-porandanya infrastruktur saat tsunami Palu dan Banten.

Aliansi Seduluran Yogyakarta Peduli Alam terdiri dari banyak elemen ormas dan individu yang peduli isu lingkungan. Ada Muda Mudi Membumi, Teman Temon, SMI, PMII, Poros, Espresi, dan lain-lain. Hingga kini, ia tidak menampik sudah banyak masyarakat sekiraran NYIA yang menerima pembangunan. Tapi, Husnudin menegaskan, mereka tidak lagi menolak bukan berarti menerima melainkan pasrah karena tidak memiliki daya untuk menolak.

Read More

Cakupan Universal Health Coverage di Kulonprogo Sudah Capai 95 Persen - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Kabupaten Kulonprogo optimis mencapai Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan per April 2019, dengan pencapaian jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebesar 95 persen lebih dari total jumlah penduduk.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, saat penandatanganan kesepakatan bersama cakupan semesta JKN-KIS bagi penduduk Kabupaten Kulonprogo bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Sleman.

Hasto mengatakan, dengan tambahan jumlah peserta sebanyak 22 ribu, cakupan UHC di Kabupaten Kulonprogo sudah lebih dari 95 persen.

“Sampai dengan hari ini sudah terdaftar kurang lebih 14 ribu dari 22 ribu yang ditargetkan, sehingga masih ada kuota sebanyak 8 ribu," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjogja.com, Sabtu (30/3/2019).

Menurut Hasto, hal ini menjadi kesempatan baik bagi masyarakat yang belum menjadi peserta untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta Program JKN-KIS.

"Nanti akan kami verifikasi dan validasi dan bila memenuhi syarat, kami masih mencadangkan kuota untuk 8 ribu peserta," lanjutnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman, Galih Anjungsari, mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kulonprogo atas upayanya mendukung tercapainya UHC.

Galih berharap capaian ini bisa dipertahankan minimal di angka 95 persen dan akan terus diupayakan peningkatan jumlah peserta sampai terpenuhi 100 persen.

“Masih kurang 5 persen yang belum (terdaftar peserta JKN-KIS), kemungkinan mereka pendudukan yang memiliki mobilitas tinggi sehingga belum memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai peserta Program JKN-KIS," kata Galih. (*)

Read More

Cukup Rp 20.000 per Bulan, Warga Bukit Menoreh Bisa Akses Internet "Unlimited" - KOMPAS.com

KULON PROGO, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) memulai program desa online. Program ini memungkinkan warga desa maupun lainnya bisa mengakses internet secara bebas dengan kecepatan yang tinggi.
Cukup dengan membeli pulsa seharga Rp 20.000 di desa itu maka warga bisa mengakses internet secara unlimited selama 30 hari.
Pemerintah Kulon Progo menerapkan program ini pada 27 dusun yang berada pada dua desa di Kecamatan Kokap, yakni Hargotirto dan Hargowilis. Keduanya berada di kontur bukit yang serba ekstrem di Bukit Menoreh.
Pemkab menamainya sebagai PulsaKu, dari kata Pulsa Kulon Progo. “Masyarakat menyambutnya dengan senang luar biasa,” kata Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, di ruang kerjanya, Rabu (27/3/2019). 
 Hasto mengungkapkan akses internet desa ini merupakan proyek percontohan untuk mendorong terwujudnya desa online lain di seluruh Kulon Progo. Pemerintah bekerja sama dengan PT Pelangi untuk mendirikan dua BTS, 23 antena treeangle, dan 9 monopol. Dua BTS berada di Gunung Gajah dan Clapar.
Langkah mewujudkan desa online merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus mendorong kemandirian ekonomi bagi warga. Kali ini di bidang telekomunikasi dan informasi. 
Pemerintah bekerja sama dengan Pelangi menyediakan bandwidth bagi warga. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengelola pembelian pulsanya untuk membayar bandwidth dan sekaligus menghidupkan usaha BUMDes. Hasil BUMDes bisa meningkatkan kesejahteraan warga desa.
Pemerintah Kulon Progo yang sejak lama menggaungkan kemandirian ekonomi bagi warganya lewat jargon Bela Beli Kulon Progo.
Kebijakan berupa membangkitkan semangat warga dalam memproduksi hasil sendiri dan tidak bergantung pada produk dari luar. Konsepnya, peredaran uang hanya di Kulon Progo dan kembali bagi masyarakat Kulon Progo.
“Prinsip kemandirian. Kita harus bisa memproduksi sendiri dan ini harus menerobos ke segala lini,” kata Hasto.
 Kebijakan kemandirian ekonomi Kulon Progo telah berlangsung di banyak sektor, seperti industri batik, industri pariwisata, hingga industri air mineral. Pemerintah kini mewujudkan kemandirian di sektor teknologi dan informasi.
Khusus di teknologi dan informasi, langkah ini tidak hanya menekan belanja warga seputar telekomunikasi tetapi juga sekaligus membuka keterisoliran informasi warga di daerah.
Selama ini, Badan Pusat Statistik mencatat belanja warga di bidang telekomunikasi, utamanya pulsa, menempati posisi keempat, setelah rokok dan belanja makanan.
Nilainya sekitar Rp 74 miliar per tahun.  Bila dirata-rata, belanja telekomunikasi satu desa sekitar Rp 800 juta per tahun.
Hasto mencontohkan, untuk Hargotirto saja terdapat 9.000 nomor aktif. Belanja warga pada satu nomor bisa sekitar Rp 100.000.
Pemerintah menilai warga tidak menikmati keuntungan yang sepadan. Apalagi, dalam perkembangan industri IT, tetap saja keuntungan terbesar hanya dinikmati segelintir orang.


Program PulsaKu dikelola BUMDes
KOMPAS.com/DANI J Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memulai program PulsaKu, sebutan dari Pulsa Kulon Progo. Sebanyak 27 dusun dari 2 desa menjadi pilot project ini. Tampak voucher PulsaK yang bakal dijual di 2 desa.
PulsaKu berbeda. Pemerintah berharap warga desa ikut menikmati keuntungan perkembangan dunia telekomunikasi ini, tidak hanya sekadar internet masuk desa.
Karenanya, PulsaKu dikelola dan dipasarkan oleh BUMDes. Warga bisa membeli pulsa ini di berbagai gerai yang sudah bekerja sama dengan BUMDes.
Cara kerja PulsaKu mirip voucher pulsa kebanyakan. Pelanggan membeli kartu voucher seharga Rp 20.000 untuk unlimited internet di 2 desa itu, dan Rp 5.000 unlimited selama satu hari untuk titik-titik tertentu destinasi wisata.
Pelanggan tinggal menggesek rugos di belakang voucher dan memasukkan konde voucher tertera di sana melalui gawai. 
Pemilik Pelangi yang juga seorang konsultan PulsaKu, Ferdinan Karl mengatakan, pihaknya terjun ke proyek percontohan ini karena tergerak oleh semangat Bela Beli Kulon Progo.  
Warga desa memiliki karakter berbeda dengan perkotaan. Mereka banyak memanfaatkan internet  untuk komunikasi, seperti via WA, berselancar di media sosial, dan video conferens, ataulah Youtube.
Sebelum PulsaKu masuk desa, warga di daerah pedalaman disuguhi kecepatan terbatas dan internet seadanya. Namun, soal jumlah membayar pulsa, warga desa tidak kalah dengan warga kota yang lebih mudah mengakses internet.
“Kecepatan PulsaKu nanti bisa sampai 250 Mbps,” kata Ferdinan.
Tak hanya warga yang diuntungkan dengan Pulsaku. Konsultan IT ini juga meyakini PulsaKu akan menguntungkan BUMDes nanti. Pasalnya, badan usaha milik desa ini akan memiliki penghasilan asli desa dari sektor riil.
 Selama ini, BUMDes lebih banyak bergerak di bidang jasa, utamanya simpan pinjam saja. Penghasilan asli desa rata-rata Rp 50 juta per tahun. Jumlah itu sangat kecil.
BUMDes bisa mengalami ledakan penghasilan karena PulsaKu. Pembelian pulsa tiap Rp 20.000 itu dipakai untuk membayar bandwidth sebesar Rp 15.000 dan Rp 5.000 sebagai bagi hasil bagi BUMDes.
Badan usaha desa bisa memanfaatkan untuk beragam kegiatan, termasuk membayar karyawan. Ferdinan mengalkulasi bila 9.000 nomor handphone warga pada satu desa rutin membeli Pulsaku, maka badan usaha desa akan meraup penghasilan Rp 45 juta per bulan.
Itu belum termasuk usaha dan bisnis utama BUMDes, juga pemasaran instrumen jaringan.
“Warga memiliki banyak pekerjaan, warga juga semakin pinter, dan banyak keuntungan lain,” kata Ferdinand. 

Read More

Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kulon Progo Cukup Tinggi - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mereaktivasi Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) untuk menangani masalah gangguan kesehatan jiwa di wilayahnya.
Hal ini menjadi upaya untuk menumbuhkan peran positif masyarakat dalam menghadapi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di wilayah setempat.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kulon Progo, Baning Rahayujati mengatakan jumlah ODGJ di Kulon Progo masih termasuk yang tertinggi di Yogyakarta.
Dalam catatan Dinkes, saat ini ada sekitar 1.500 orang dengan gangguan jiwa dan 10 persennya atau sekitar 156 orang mengidap gangguan jiwa kategori berat.




Mayoritas ODGC di Kulon Progo menurutnya terhitung kronis atau sudah lama mengidap dan bahkan ada yang sejak masih anak-anak.
"Kebanyakan tidak tertangani dengan baik sejak kecil maupun ketika dewasa. Ini jadi permasalahan yang sering terjadi. Upaya kami, sekarang di semua kecamatan sudah diinisiasi pembentukan TKJM dan kami bersama UGM membuat model pengelolaan jiwa. Program kami lebih kepada menyiapkan masyarakat karena ODGJ bukan hanya masalah kesehatan saja tapi lintas sektoral," kata Baning pada Tribunjogja.com, Selasa (26/3/2019).
Meski banyak dipengaruhi faktor genetik, hal terpenting dalam menyikapi penyakit gangguan kejiwaan itu menurutnya adalah memahami predisposisi (latar belakang penyebab), ketahanan mental, dan juga respon lingkungan sekitarnya.
Penanganan ODGJ harus melibatkan keluarga sebagai detektor utama atas pola gangguan jiwa itu.
Pascapengobatan dan terapi kejiwaan, ODGJ yang sudah kembali di tengah lingkup sosial juga membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat sekitar rumah.
Baca: Kasus HIV/AIDS di Kulon Progo Cenderung Meningkat
Terutama untuk memelihara kondisi kejiwaannya supaya tidak kambuh.

Read More