Bandara NYIA Segera Beroperasi, Produk Khas Kulon Progo Disiapkan Jadi Suvenir

KULON PROGO, KOMPAS.com - Belasan pria maupun wanita bekerja penuh ketelitian pada sebuah pabrik kecil yang memiliki bilik-bilik teratur. Pabrik ini berada di belakang Rumah BatikSinar Abadi (SAB) yang berada di Desa Ngentakrejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mereka bekerja dalam ketenangan, jauh dari hiruk pikuk. Lima perempuan yang hampir setengah baya lebih memilih khusyuk mencanting atau menoreh malam di lembaran katun. Di bilik sebelah, dua pria sibuk mencap lilin membentuk motif batik pada kain katun putih polos.

Pada kamar lainnya lagi tampak dua orang sibuk mengulas warna pada sebuah motif burung merak. Sementara di sudut lain, seorang pria sedang mencelup kain di kolam warna sambil menunggu memasak kain.

Dari aktivitas dapur pabrik inilah diproduksi 800 kain batik cap dan 50-100 batik tulis setiap bulan. Motif beragam ads Gringsing, Kawung, Sidomukti, Dipanegara ataulah Geblek Renteng khas Kulon Progo itu sendiri. SAB memproduksi kain batik sejak 2008.


Pemilik SAB, Agus Faturohman mengungkapkan bahwa belakangan ini pabriknya tengah melebarkan ragam jenis produk. Tidak hanya kain dan baju batik, tetapi juga pasmina, syal, jilbab, hingga sapu tangan.

Kita sudah mulai produksi seperti syal dan pasmina, tanpa mengurangi kapasitas produksi (kain batik). Malah kapasitas produksi ditingkatkan," kata Agus di Rumah SAB di Lendah, Minggu (7/4/2019).

Langkah ini terkait dengan rencana beroperasinya Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo sebentar lagi.

Bandara ini sejatinya tengah memasuki tahap penyempurnaan dan persiapan untuk melayani penumpang pesawat terbang pada April 2019 ini.

Salah satu kesiapan berupa membuka gerai yang menjajakan suvenir maupun jajanan yang bakal membuat penumpang pesawat semakin puas pada layanan bandara. Gerai menyajikan produk-produk lokal Yogyakarta yang bakal dicari nanti, termasuk batik.

Agus mengungkapkan ada 20 produk khas dari berbagai daerah di Yogya, baik makanan dan non makanan, yang masuk outlet di Bandara NYIA nanti.

Sebanyak 8 di antaranya adalah produk khas Kulon Progo, termasuk SAB. Semua produk terpilih lewat seleksi kurasi ketat karena pertimbangan kualitas yang sangat baik dan kesan prestisius.

"Kalau selama ini kami main di kain denga nturunan baju pria dan wanita saja. Ke depan kami harus banyak turunan untuk kebutuhan bandara, misal pasmina, juga bisa jilbab. Perlu suvenir lain yang kecil-kecil. Maka kami mulai memproduksi hal-hal seperti ini," kata Agus.


Khusus produk SAB bermotif kekayaan budaya Yogyakarta dan tetap menonjolkan identitas dan karakter Kulon Progo.
Batik kontemporer





Agus meyakini, batik kontemporer, terkesan dinamis dan tidak membosankan, juga dikemas dalam permainan warna yang menggugah minat beli, diyakini bisa menarik penumpang pesawat yang datang, utamanya bagi kalangan muda dan dewasa.

Operasional awal bandara diyakini memang belum maksimal. Gelombang penumpang tentu belum besar, dan masih dari Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Singapura. Ia yakin kekhasan batik Yogyakarta akan menarik bagi mereka.

"Kita menciptakan yang lebih kontemporer agar terlihat dinamis tidak terlalu pakem. Ini bakal menarik kalangan muda dan dewasa yang sifatnya dinamis. Corak tetap Geblek Renteng sebagai basic tapi ada modifikasi dengan motif klasik," kata Agus.

Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Simpan Pinjam, Ridwan Dhaniarsa Rachman (Dhani), mengungkapkan ada delapan produk UMKM Kulon Progo yang siap mengisi booth galeri di NYIA nanti.

Selain batik SAB ada coklat Pawon Gendis dari Kecamatan Kalibawang, kopi merk Starprog, abon cabai KAKB Melati di Temon.

Sementara yang bukan makanan seperti, tenun ulat sutra samia Jamtra di Pengasih, juga produk tas dan jam dengan motif Geblek Renteng merk MOA, kaos Sugriwa Subali, hingga kerajinan miniatur gamelan Melati Surya Handycraft.

Dhani mengungkapkan, Dinas Koperasi DIY mengumpulkan semua produk unggulan dari kabupaten kota itu lalu mengaturnya di booth tenant NYIA nanti.

"UKM mengirim stok produknya ke dinas DIY. Dinas yang secara teknis mengaturnya di booth tenant. SPG dan SPB juga direkrut dinas untuk menjaga booth tersebut. Jadi bukan UKM yang menjaga produknya," kata Dhani.

Produk Kulon Progo mendapat porsi cukup besar. Terdapat dua titik booth yang menyediakan produk UMKM Kulon Progo selama dua bulan ke depan di NYIA.

Dalam perjalanan nanti pula akan disediakan galeri UMKM DIY yang lebih besar hingga seluas 1.600 m2.

Dhani mengungkapkan, Kulon Progo merasa sangat penting menunjukkan kreativitasnya di NYIA. Pasalnya, warga maupun pelaku UMKM Kulon Progo tentu tidak hanya mau jadi penonton saja.

Dengan kesempatan ini, Dinkop Kulon Progo mengharapkan warga maupun pelaku UMkM lain kian terdorong jadi pemain utama dalam mengenalkan dan memasarankan produknya. Semua UMKM terus berlomba memperbaiki produk dan kualitasnya bila ingin masuk di bandara.

Kesempatan itu terbuka lebar. Dinas Koperasi DIY bakal rutin mengadakan kurasi bagi UMKM kreatif setiap dua bulan. Ia mengharapkan, lebih banyak pelaku UMKM yang ikut serta.

"Yang belum lolos bisa ikut kurasi dengan catatan memperbaiki produknya sesuai rekomendasi para kurator. UKM yang belum ikut kurasi juga terbuka untuk ikut kurasi selanjutnya," kata Dhani.

Sementara itu, Manajer Proyek Bandara NYIA dari PT Angkasa Pura I Tauchid Purnama Hadi mengungkapkan, tenant sudah mulai berbenah saat ini. Mereka menargetkan selesai pada 15 April 2019.

"Target kami tanggal 15 April semua tenant sudah selesai dan sudah siap untuk membuka gerainya di terminal," kata Tauchid lewat pesan singkat. 

Berita selengkapnya https://regional.kompas.com/read/2019/04/08/09472511/bandara-nyia-segera-beroperasi-produk-khas-kulon-progo-disiapkan-jadi?page=all

Read More

Penanganan Bencana di Kulonprogo Sedot Dana Rp434 Juta

Debit air Sungai Serang meningkat di Jembatan Serang, Desa Sendangsari, Pengasih, Kulonprogo, Minggu (17/3/2019). - Harian Jogja/Fahmi Ahmad Burhan
13 April 2019 15:57 WIB Fahmi Ahmad Burhan KulonprogoShare :


Harianjogja.com, PENGASIH—Penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada Maret lalu sudah menyedot dana Pemerintah Kabupaten Kulonprogo sebanyak Rp434 juta dari kantong Biaya Tak Terduga di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo Ariadi mengatakan kantornya sudah menetapkan status tanggap darurat bencana mulai Minggu (17/3) sampai Minggu (30/3).

“Setelah itu, masa tanggap darurat diperpanjang sampai 9 April,” ungkapnya kepada Harian Jogja, Jumat (12/4/2019).

Selama tanggap darurat pasca bencana, BPBD menggelar berbagai upaya penanganan seperti pengungsian, logistik, dan perbaikan pada beberapa titik longsor.

Dana sebesar Rp434 juta dipakai untuk operasional, kebutuhan logistik dan sewa alat berat. Untuk beberapa perbaikan seperti tanggul jebol yang menyebabkan banjir diselesaikan melalui dana yang ada di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO).

Selama bencana hidrometeorologi tersebut, BPBD menangani pengungsi dampak dari bencana banjir yang menggenang ratusan rumah. Badan yang mengurusi masalah bencana itu juga menangani dampak longsor yang terjadi di 62 titik.

Pemkab Kulonprogo mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kulonprogo terkait status tanggap darurat bencana pada Kamis (21/3). Untuk menanggulangi bencana, tahun ini Pemkab menyiapkan anggaran BTT sebanyak Rp3,9 miliar.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kulonprogo Suhardiyana menguraikan selama penangan darurat bencana yang dilakukan, fokus BPBD yaitu pada pemulihan fungsi pada fasilitas umum. Status darurat bencana di Kulonprogo pernah juga dikeluarkan terakhir pada 2017 karena ada bencana badai Cempaka.

Read More

Wujudkan Taman Kerajaan Nusantara, Pemkab Kulon Progo Gandeng Perusahaan Swasta Asal Hongkong

TRIBUNJOGJA.COM / Singgih Wahyu 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Rencana pembangunan Taman Kerajaan Nusantara di Kulon Progo kian mendekati kenyataan.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pihak swasta yang berkantor pusat di Hongkong, Kent Super Industries Limited untuk mewujudkan rencana tersebut.

MoU ditandatangani langsung oleh Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo dengan perwakilan perusahaan tersebut untuk Indonesia, Liliek Saputra, Rabu (10/4/2019) di Ruang Menoreh Pemkab Kulon Progo.

 Keduanya sepakat menjalin kerja sama kemitraan mewujudkan Taman Kerajaan Nusantara dalam rangka pelestarian budaya, sarana pembelajaran, dan juga tempat wisata.

Teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerja sama paling lambat setahun setelah penandatanganan MoU tersebut.

Hasto mengatakan, konsep taman ini hampir mirip Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta hanya saja anjungannya berupa ikon kerajaan di seluruh Indonesia.

Menurutnya, kerajaan terdapat dari Sabang sampai Merauke dan menjadi kekayaan nusantara maupun tingkat dunia yang pernah terjadi di mana dulunya pernah disatukan oleh Mahapatih Gajah Mada sebagai wilayah Nusantara.

Harapannya, Taman Kerajaan Nusantara akan jadi prasasti yang sifatnya internasional, bukan cuma skala nasional.

"Kita ingin merefresh kembali bahwa pernah ada suatu masa kejayaan kerajaan-kerajaan yang banyak sekali yang bisa dijadikan pelajaran. Misalnya seperti apa perkembangan penyebaran agaman di wilayah ini," kata Hasto.

Ia menilai, jika sejarah itu bisa dituangkan sebagai suatu kawasan, bisa menjadi penyelamat karya besar nusantara, destinasi wisata, dan juga sebagai center of excellent untuk keperluan riset dan material teaching.

Yakni tentang sejarah, arsitektur, arkeologi, dan sebagainya.

Hal itu juga menjadi added values atau manfaat tambahan yang bisa didapatkan. 

Apalagi, lokasinya direncanakan berada di kawasan Perbukitan Menoreh.

Ia berharap, manufacturing berbasis budaya ini tidak adakan mudah disaingi destinasi-destinasi wisata lainnya. 

Dengan besarnya konsep serta potensi manfaat yang bisa didapatkan, Hasto menilai kerja sama dengan perusahaan internasional itu diperlukan.

Baca: Pemkab Kulon Progo Dorong Pemerintah Desa Dapat Kelola Website

Bukan hanya sekadar perusahaan nasional atau lokal. 

"Mudah-mudahan Kulon Progo bisa menjadi magnet pariwisata dengan adanya taman ini sekaligus melengkapi destinasi legendari seperti Borobudur, Keraton, Malioboro, dan Prambanan. Di Taman kerajaan Nusantara kita tidak hanya hadirkan fisicallu tapi muga ruhnya, nuansa kebatinan bisa hadir di dalam bangunan-bangunannya," imbuh Hasto.

Sementara itu, Liliek Saputra mengatakan bahwa jalinan nota kesepahaman dengan Pemkab Kulon Proigo sebagai pilot project yang pertamakalinya ditangani oleh Kent di Indonesia.

Pihaknya melihat potensi yang cukup besar di Kulon progo seiring hadirnya bandara baru internasional Yogyakarta dan konsep Taman Kerajaan Nusantara itu sebagai ide cemerlang. 

"Sehingga, langsung kami tangkap sebagai peluang untuk berinvestasi di Kulon Progo. Tidak tertutup kemungkinan juga kami berinvestasi lebih dari sekarang pada bidang lain yang ada di sini," kata Liliek. (*) 

Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Wujudkan Taman Kerajaan Nusantara, Pemkab Kulon Progo Gandeng Perusahaan Swasta Asal Hongkong, http://jogja.tribunnews.com/2019/04/10/wujudkan-taman-kerajaan-nusantara-pemkab-kulon-progo-gandeng-perusahaan-swasta-asal-hongkong.

Penulis: ing
Editor: Gaya Lufityanti

Read More

20 Desa di Kulonprogo Bakal Terima Bantuan Bandwidth

 

Ilustrasi internet - Bisnis.com
08 April 2019 11:07 WIB Jalu Rahman Dewantara KulonprogoShare :



Harianjogja.com, WATES--Masih adanya area blank spot dikhawatirkan menjadi kendala program pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh desa di Kulonprogo. Menyikapi hal itu, sebanyak 20 kantor pemerintah desa dari total 87 desa di Kulonprogo akan mendapat bantuan bandwidth.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulonprogo, Heri Darmawan mengatakan pemberian bantuan akan dilakukan tahun ini. Bantuan diberikan Diskominfo DIY lewat dana keistimewaan. Nantinya seluruh desa akan mendapat bantuan serupa tapi pelaksanaannya tahun depan.

"Rencananya akan menyeluruh di semua desa, untuk tahun ini prioritasnya desa-desa yang ada di kawasan blank spot," kata Heri, Senin (8/4/2019).

Dia mengatakan beberapa kantor pemerintah desa sebenarnya telah memiliki jaringan internet. Bahkan jangkauannya sampai ke tingkat dusun. Namun demikian bantuan ini tetap diberikan kepada seluruh desa untuk menyukseskan program PPID.

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kulonprogo, Heri Widada, mengatakan program PPID desa tidak akan optimal jika pemerintah desa masih terkendala jaringan internet. "Maka dari itu perlu ditunjang internet yang baik agar pengelolaan PPID bisa berjalan," kata Heri.

Program PPID desa di Kulonprogo telah digencarkan sejak awal 2019. Bulan ini seluruh pemerintah desa diharuskan menyelesaikan dasar hukum berupa surat keputusan (SK) kepala desa soal pembentukan PPID. Setelah SK rampung pemerintah desa akan diberi pembinaan tentang SOP dan pengelolaan konten website desa.

Tahapan ini dimungkinkan memakan waktu yang panjang, sehingga Diskominfo Kulonprogo belum memiliki target kapan PPID bisa digunakan sepenuhnya. "Karena memang tujuan pertama kami agar pemerintah desa punya dasar hukum dulu, kalau sudah menyeluruh nanti bertahap hingga ke pengoperasian," kata Heri.

Read More

Logistik Pemilu di Kabupaten Kulon Progo Masih Banyak Kekurangan - Jawa Pos

JawaPos.com – Mendekati pemilihan, logistik untuk keperluan Pemilu di Kabupaten Kulon Progo diketahui masih banyak kekurangan. Selain surat suara dari tingkat DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten, surat suara untuk pemilihan capres dan cawapres juga belum beres.

Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo Ibah Mutiah mengatakan, untuk surat suara yang mengalami kekurangan sebanyak 6.922 lembar. Sedangkan untuk yang rusak setelah dilakukan penyortiran ada 6.982 lembar.

“Yang paling tinggi 1.866 untuk yang DPR RI. Sedangkan suara pemilihan calon presiden wakil presiden sebanyak 1.876. Sudah kami buat berita acara dan dikirim ke KPU RI,” katanya, saat dihubungi Senin (1/4).

Selain itu juga kemudian pada formulir C, seperti C4 dan C6 (undangan pemilih) yang belum datang. Sementara untuk C2, C3, dan C5 sudah ada. “KPU DIJ menjanjikan besok pagi datang untuk C6,” kata dia.

Sementara untuk pengepakan logistik sudah mulai dilakukan di Dapil V yakni di Kecamatan Galur dan Lendah. Sedangkan kecamatan lain akan menyusul setelah logistik lengkap.

Untuk pendistribusian logistik Pemilu dilakukan ke kecamatan-kecamatan yang diprioritaskan jaraknya terjauh lebih dahulu. Seperti Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo, Nanggulan, dan Kokap. Kemudian diteruskan ke desa dan TPS masing-masing.

Untuk jarak yang tak jauh dari KPU, seperti Kecamatan Wates, Panjatan, Temon dilakukan pada H-1. Pihaknya juga koordinasi dengan kepolisian dalam pengamanannya.

Baca Halaman sumber.....

Read More

Warga Kulon Progo Harus Ambil Peluang Kerja di NYIA - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus mengintensifkan upaya warganya sebagai tenaga kerja berkeahlian melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) untuk menyambut New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Ditargetkan, minimal ada 400 orang warga Kulon Progo yang bekerja di bandara baru itu saat operasi minimum nanti.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulon Progo, Eko Wisnu Wardhana mengatakan ratusan calon pekerja itu akan mengisi sembilan lowongan pekerjaan yang dibuka anak perusahaan PT Angkasa Pura I (AP I) yakni AP Support.

Lowongan yang ada antara lain tenaga customer service, operator garbarata, hingga yang paling banyak untuk posisi cleaning service.

"Itu baru dari AP Support dan masih sangat mungkin bertambah kalau ada bukaan dari perusahaan lain seperti maskapai penerbangan. Sekarang memang belum ada informasi lowongannya," kata Eko seusai pembukaan PBK 2019 di UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kulon Progo, Senin (1/4/2019). 

PBK menjadi satu di antara upaya Pemkab Kulon Progo untuk mengintensifkan pencetakan tenaga terampil melalui pelatihan keahlian dan keterampilan yang diajarkan.

Eko menyebut, lulusan BLK sejauh ini sudah mengisi sejumlah lowongan di AP Support seperti untuk cleaning service, staf cargo, hingga aviation security (avsec).

Hal itu bisa dilakukan setelah adanya klausul kerjasama antara AP I dan Pemkab Kulon Progo untuk mengutamakan lulusan BLK sebagai tenaga kerja di bandara.

"Lulusan BLK sudah memiliki sertifikat sesuai bidang yang ditekuni sehingga terjamin keahliannya," kata Eko.

Hingga Maret 2019, tercatat sekitar 1.115 warga yang mengikuti pelatihan di BLK, khususnya pelatihan kebandarudaraan bersama AP I.

Read More

Harga Gabah di Kulon Progo Anjlok - Republika Online

Bulog belum melakukan penyerapan gabah.

REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Harga gabah di tingkat petani di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, anjlok menjadi berkisar antara Rp 3.000 hingga Rp3.200 per kilogram gabah kering panen karena memasuki panen raya dan Bulog belum melakukan penyerapan hingga di lapangan.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Tri Hidayatun mengatakan saat ini, kecamatan yang sedang memasuki panen yakni Kecamatan Temon, Wates, sedikit Kecamatan Temon, Sentolo dan Pengasih atau sekitar 4.000 hektare dari Maret, dan panen raya pada April. "Berdasarkan informasi yang masuk, di Kecamatan Sentolo harga gabah berkisar Rp 3.200 per kilogram gabah kering panen (GKP), dan harga gabah di Kecamatan Wates dan Temon Rp 3.000 per kilogram GKP," kata Tri.

Ia mengatakan harga gabah di tingkat petani sangat rendah karena harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp3.700 per kilogram GKP, kemudian harga fleksibelitasnya 10 persen atau Rp4.030 dengan ketentuan yang ditentukan oleh Bulog. "Rendahnya harga gabah ditingkat petani disebabkan adanya panen raya di Kulon Progo dan beberapa wilayah lain, dan bulog belum melakukan penyerapan secara optimal ke tingkat petani," katanya.

Untuk itu, kata Tri, pihaknya akan berkoordinasi dengan bulog dan Kodim 0731/Kulon Progo untuk menyikapi panen raya padi dan rendahnya harga gabah di tingkat petani di Kulon Progo. Ia berharap Bulog segera melakukan langkah serap gabah (sergab) di lahan langsung milik petani atau kelompok tani. "Kemarin, kami sudah menghubungi bulog, ternyata Bulog sudah melakukan sergap ditingkat Gapoktan. Harapan kami, Bulog melakukan sergap di sawah-sawah," katanya.

Petani Kulon Progo Adi Karsono mengatakan hasil panen tahun ini sangat bagus. Lahan panen seluas 1.000 meter persegi bisa menghasilkan gabah sekitar 15 karung.  Namun, bagusnya hasil panen ini tidak diimbangi dengan harga. "Harga gabah di tingkat petani di Kecamatan Sentolo hanya berkisar Rp 3.000 hingga Rp 3.200 per kilogram GKP. Kami berharap Bulog segera turun tangan ke petani untuk menstabilkan harga gabah sesuai HPP," ujarnya.

Read More

Pemkab Kulonprogo Intensifkan Pelatihan Kerja Sambut Bandara Baru - Tagar News

Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) (Foto: Istimewa)

Kulonprogo, (Tagar 1/4/2019) - Bandara baru di Yogyakarta, New Yogyakarta International Airport (NYIA) April rencananya sudah beroperasi. Pemkab Kulonprogo mengintensifkan pelatihan kerja kepada warganya.

Tujuannya agar warga setempat tidak hanya menjadi penonton terhadap pembangunan bandara yang bernilai investasi Rp 8,8 triliun tersebut.

Wakil Bupati Kulonprogo Sutedjo mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, sejak megaproyek bandara NYIA ditetapkan di Kulonprogo, pemkab sudah menyiapkan pelatihan kerja. 

"Sampai Maret ini sudah ada 1.115 yang mengikuti pelatihan, termasuk kebandarudaraan bersama dengan PT angkasa Pura I," katanya membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) tahun anggaran 2019 di UPT BLK Disnakertrans Kulonprogo, Senin (1/4).

Untuk pelatihan kerja kali ini, ada 208 peserta yang mengikuti 13 jenis pelatihan. Pelatihan kerja berlangsung beberapa hari, peserta tidak dipungut biaya alias gratis. 

"Ini komitmen pemkab agar warga lokal tidak menjadi penonton pembangunan. Pemkab  terus menyiapkan produktivitas tenaga kerja dan melakukan perluasan dan kesempatan kerja," terangnya.

Dia mengungkapkan, pelatihan kerja yang digelar pemkab berbasis kompetensi. Ibarat kendaraan, surat kompetensi mirip seperti SIM yang menjadi bukti keahlian yang dimiliki. 

"Kita sudah sering ya (menggelar pelatihan kerja berbasis kompetensi) di berbagai bidang. Sebagian lulusan sudah  bekerja dan membuka lapangan usaha," ujar  Sutedjo.

Selain menyambut beroperasinya Bandara NYIA, pelatihan kerja juga menjadi upaya  menekan angka pengangguran di Kulonprogo. 

"Data terakhir sekitar 4.500 tenaga kerja produktif yang belum mendapatkan pekerjaan. Kami yakin nanti setelah bandara baru beroperasi, angka pengangguran di Kulonprogo semakin kecil jumlahnya," papar dia.

Di tempat yang sama, Kepala UPT BLK Saryono mengatakan, pelatihan kerja kali ini ada 13 paket pelatihan. Antara lain Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, pembuatan kue dan roti, pelatihan tata rias dan kecantikan serta pelatihan service sepeda motor konvensional, internet marketing, perawatan AC, pelatihan mebel dan furniture, menjahit, juru las dan lainnya.

Dia mengakui, pelatihan kerja memang tidak secara spesifik berhubungan dengan bidang transportasi udara atau kebandarudaraan. Untuk pelatihan kerja kebandarudaraan, PT Angkasa Pura I yang melakukan pelatihannya. 

"Sampai Maret ini sudah ada 1.115 yang mengukuti pelatihan kerja," ujarnya.

Pelatihan kerja ini digelar dengan dasar Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelatihan kerja diselenggarakan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, untuk peningkatan kesejahteraan.

"Semoga pelatihan kerja ini mampu menyambut kesempatan kerja yang terbuka dengan beroperasinya Bandara NYIA," pungkasnya. []

Read More

Bupati Kulon Progo Yakin Penataan Pantai Selatan NYIA Lebih 'Ngrejekeni' - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Penataan areal lahan pantai di selatan New Yogyakarta International Airport (NYIA) akan diawali dengan nota kesepahaman (MoU) antar pihak terkait.

Yakni, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, PT Angkasa Pura I, serta Pura Pakualaman.

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya masih menunggu terjalinnya MoU dengan AP I selaku pemrakarsa pembangunan NYIA dan Pura Pakualaman sebagai pemilik lahan pantai di selatan proyek pembangunan nasional tersebut.
MoU itu menurutnya menjadi hal pertama yang perlu dilakukan sebelum penataan kawasan pantai di Temon itu dilakukan.

Namun begitu, sembari menunggu adanya MoU, Pemkab juga berupaya mencari solusi atas nasib warga yang menggantungkan nafkah dengan usaha di lahan tersebut dan berpotensi digusur oleh rencana penataan pantai itu.

"Masalah ini harus dicari solusi tapi MoU paling depan. Ketika ketiga pihak ini sudah MoU untuk pengelolaan di sana, baru kita lakukan penggusuran penataan," kata Hasto pada Tribunjogja.com, Jumat (29/3/2019).

Seperti diketahui, kawasan lahan pantai dari wilayah Pantai Glagah hingga Congot tersebut rencananya akan dijadikan area green barrier (sabuk hijau) untuk menunjang keselamatan operasi penerbangan di NYIA.

Rencana itu mau tak mau harus menggusur seratusan kolam tambak dan bangunan penginapan milik warga yang saat ini berdiri di lahan tersebut.

Para pelaku usaha itu sempat mengutarakan sikap keberatannya atas rencana tersebut.


Gejolak itu pun menurut Hasto pun tak luput dari pengamatannya.

Read More

Gelombang Penolakan Bandara Kulon Progo Masih Bermunculan - Republika Online

Walau pembangunan diklaim hampir rampung namun penolakan masih ada

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pro dan kontra pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) masih belum usai. Walau pembangunan NYIA diklaim hampir rampung, gelombang penolakan nyatanya masih terus bermunculan.

Kemarin (28/3) sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di DPRD DIY. Unjuk rasa dimulai dengan aksi long march yang dilakukan dari Taman Parkir Abu Bakar Ali. Koordinator Umum Aliansi Seduluran Yogyakarta Peduli Alam, Husnudin, mengatakan aksi ini merupakan solidaritas kepada masyarakat yang masih berjuang di Kulon Progo. Karenanya, unjuk rasa dilakukan tidak hanya di satu titik. "Dilakukan di titik-titik lain seperti Semarang, Solo, Bandung, Bekasi dan lain lain," kata Husnudin, Kamis (28/3).

Ia mengatakan mereka mendukung sepenuhnya apa yang terus dilakukan Paguyuban Masyarakat Penolak Bandara di Kulonprogo. Bersamaan dengan unjuk rasa, mereka disebut sedang mengantarkan gugatan ke Mahkamah Agung. Gugatan menyoal kehadiran PP Nomor 13 Tahun 2017 khususnya dalam Pasal 30 1a dan turunannya Pasal 2 yang mencantumkan pembangunan NYIA. Mereka merasa pasal itu bertentangan dengan banyak peraturan lain.

"Hal itu yang kemudian mendorong kami melakukan solidaritas bersama dan mengingatkan pembangunan bandara hari ini sangat bermasalah dan memungkinkan berdampak banyak kepada masyarakat," ujar Husnudin. Ia menilai pembangunan infrastruktur ini tidak mementingkan zona bencana. Padahal, memang ada wilayah-wilayah yang seharusnya tidak boleh dibangun infrastruktur karena sangat berpotensi bencana.

Terlebih, NYIA disebut mampu menyerap setidaknya 10 juta manusia dalam satu tahun dan menampung 360 lebih pekerja. Ia merasa hal-hal itu yang dilupakan negara. Negara juga dianggap lupa Kulon Progo itu wilayah dengan tingkat kebencanaan yang sangat besar seperti tsunami.

Husnudin mengingatkan jika terjadi bencana jelas infrasturkur akan hancur dan masyarakat yang akan terdampak. "Akan ada banyak korban jiwa, masyarakat yang dikorbankan. Barangkali pusat akan mendapatkan keuntungan, tapi jika bencana terjadi yang terdampak masyarakat," kata Husnudin.

Untuk itu, ia mengingatkan negara agar tidak sekadar melihat berapa juta yang akan didapatkan. Akan tetapi negara harus memperhatikan keamanan dan keselamatan masyarakat.

"Sehebat apapun pembangunan yang dilakukan negara, dia tidak akan selamat dari bencana," ujar Husnudin. Ia juga mengingatkan bagaimana porak-porandanya infrastruktur saat tsunami Palu dan Banten.

Aliansi Seduluran Yogyakarta Peduli Alam terdiri dari banyak elemen ormas dan individu yang peduli isu lingkungan. Ada Muda Mudi Membumi, Teman Temon, SMI, PMII, Poros, Espresi, dan lain-lain. Hingga kini, ia tidak menampik sudah banyak masyarakat sekiraran NYIA yang menerima pembangunan. Tapi, Husnudin menegaskan, mereka tidak lagi menolak bukan berarti menerima melainkan pasrah karena tidak memiliki daya untuk menolak.

Read More