40 KK menolak bandara Kulon Progo

Kulon Progo (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan dari 4.000 kepala keluarga terdampak rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon, hanya 40 saja yang menolak dan tidak menindaklanjuti ke pengadilan.

"Mereka sudah memahami dan mengerti kalau menolak harus ditindaklanjuti dengan melakukan gugatan ke pengadilan. Artinya, mereka setuju dan bersedia dibayar ganti rugi lahan di pengadilan," kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dalam rapat koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Bandara Kulon Progo di Kulon Progo, Kamis.

Ia mengatakan sampai saat ini hanya satu kasus yang beperkara di pengadilan. Kemudian, dari 4.500 titik pembebasan lahan, hanya 150 titik yang harus diperbaiki. Selain itu, hingga saat ini tidak ada tindakan anarkis. Warga yang awalnya menolak secara frontal sekarang minta petugas untuk mengukur lahan mereka.

"Mereka terkejut dengan nilai ganti rugi lahan yang di luar ekspektasi. Pada tahapan ini, ada (warga) masyarakat mendapat ganti rugi sebesar Rp6 miliar, bahkan Rp120 miliar," kata dia.

Terkait relokasi bagi warga terdampak bandara, Hasto mengatakan Sri Paduka Pakualam X memberikan lahan relokasi gratis di kawasan Girigondo seluas 15 hektare. Namun, bukan menjadi hak milik, melainkan magersari (hak guna).

"Kami juga menyediakan lahan relokasi di tanah kas desa. Tapi, kalau masyarakat membeli tanah yang disediakan pemerintah, kami persilakan," kata dia.

Project Manager Kantor Proyek Pembangunan Bandara Baru (New Yogyakarta International Airport/ NYIA) PT Angkasa Pura I Sujiastono mengatakan, permasalahan dalam tahapan pembebasan lahan adalah kepastian insentif pajak bagi yang berhak dan instansi yang membutuhkan tanah.

Masyarakat yang terkena pembebasan lahan karena pengadaan tanah untuk kepentingan umum perlu mendapat keringanan berupa insentif pajak.

"Berdasarkan informasi, kepastian insentif pajak sudah ada di Sekretariat Negara dan dalam waktu dekat akan ditandatangani presiden," katanya. 

Editor: Suryanto

sumber http://www.antaranews.com/berita/575624/hanya-40-kk-yang-menolak-bandara-kulon-progo

Read More

Pola Konsumsi Masyarakat Kulonprogo Kurang Beragam

​

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pola konsumsi masyarakat Kulonprogo masih dianggap kurang beragam dari aspek jenis pangan serta keseimbangan gizinya. Karena itu dibutuhkan sosialisi untuk merubah pola pikir masyarakat untuk memanfaatkan ragam sumber pangan yang ada di Kulonprogo.

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli, Endang Purwaningrum saat membuka lomba Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) serta Kudapan 2016 yang diikuti 12 kecamatan di Kulonprogo, Selasa (26/7/2016) di aula Kantor Ketahanan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan (KP4K) di aula Kantor KP4K, Kulwaru, Wates. "Perlu sosialisi ragam pangan hingga ke tingkat keluarga," ujarnya.

Karena itu, lomba sejenis dianggap perlu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Pasalnya, meski konsumsi beras di Kuloprogo kini hanya mencapai 79,2 kilogram per kapita per tahun namun hal tersebut dirasa masih kurang menyeluruh. Angka tersebut turun dari tahun sbeelumnya yang mencapai 83,09 kilogram per kapita pada tahun sebelumnya.

Kepala KP4K Kulonprogo, Maman Sugiri mengatakan bahwa lomba ini diharapkan juga menjadi kesempatan untuk menghasilkan kuliner khas Kulonprogo yang bisa dijadikan oleh-oleh.

Selain itu, ia menegaskan bahwa sistem 4 sehat 5 sempurna kini telah berubah. Masyarakat diminta untuk tak hanya menggantungkan kebutuhan karbohidrat pada beras saja namun juga ketela yang merupakan produk lokal Kulonprogo. "Anak-anak pasti suka ketela jika dibuat stik ataupun brownis,"sebutnya.

Adapun, lomba tersebut dimenangkan oleh Kecamatan Girimulyo sebagai juara pertama, Kecamatan Kokap sebagai juara kedua, dan Kecamatan Kalibawang sebagai juara ketiga.

Read More

PILKADA KULONPROGO Baliho Incumbent Perlu Dibersihkan

Harianjogja.com, KULONPROGO – Banyaknya wajah Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo dan Wakil Bupati Sutedjo yang tampak terpajang di baliho maupun iklan layanan masyarakat (ILM) milik pemerintah mendapatkan perhatian khusus dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kulonprogo.

Baliho-baliho tersebut diharapkan bisa segera diturunkan setelah masa jabatan keduanya berakhir pada Agustus nanti.

Ketua Panwaslu Kulonprogo, Tamyus Rochman mengungkapkan, tahap kampanye dinilai sangat rawan tidak kecurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang. Hal tersebut karena adanya incumbent yang kemungkinan akan mencalonkan diri kembali.

"Masalah incumbent ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena juga berkaitan dengan netralitas ASN [aparatur sipil negara]," kata Tamyus, Minggu (24/7/2016).

 

Tamyus membenarkan jika banyak baliho, baik berisi imbauan maupun ILM pemerintah, yang memasang foto Hasto maupun Sutedjo saat ini. Namun, kondisi itu belum bisa dikatakan sebagai pelanggaran, misalnya berupa kampanye dini.

Meski keduanya masuk di bursa bakal calon bupati dan wakil bupati dari berbagai partai, belum satupun partai mengumumkan siapa nama yang benar-benar akan diusung pada Pilkada 2017.

Sejauh ini Panwaslu Kulonprogo tidak berencana merekomendasikan pencopotan baliho karena bukan termasuk pelanggaran, melainkan cenderung soal etika. Kendati begitu, bukan berarti hanya akan dibiarkan.

Tamyus mengatakan, Panwaslu Kulonprogo bakal mengeluarkan imbauan untuk menurunkan baliho tersebut yang kemungkinan ditujukan kepada Pemkab Kulonprogo. "Akan kami komunikasikan dan koordinasi dengan pihak terkait dulu," ucap Tamyus.

Koordinasi tersebut akan diagendakan setelah pelantikan panitia pengawas kecamatan (Panwascam) pada Rabu (27/7/2016) besok. Tamyus menambahkan, Panwaslu juga segera membuat surat imbauan kepada seluruh ASN untuk tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2017.

Imbaun serupa juga diberikan untuk para perangkat desa. "Imbauan diberikan dengan memberikan peraturan seputar netralitas ASN agar mereka lebih memahami," kata Tamyus.

Sementara itu, Ketua KPU Kulonprogo, Isnaini mengatakan, pembentukan badan adhoc telah selesai dilakukan. Saat ini, mereka bersiap membentuk panitia pemutakhiran data pemilih agar data pemilih untuk Pilkada 2017 nanti juga bisa segera diperbarui. "Masa kampanye baru dimulai pada 26 Oktober mendatang," ujar Isnaini.

Editor: Nina Atmasari |

 http://www.harianjogja.com/baca/2016/07/25/pilkada-kulonprogo-baliho-incumbent-perlu-dibersihkan-739796

​

Read More

Kebutuhan Tahun Pelajaran Baru Memberatkan Warga Miskin

​

Harianjogja.com, KULONPROGO-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulonprogo menerima keluhan masyarakat seputar pemenuhan kebutuhan awal tahun pelajaran, khususnya dari para orang tua/wali peserta didik baru.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kulonprogo, Muhtarom Asrori mengatakan, anggaran yang dibelanjakan orang tua/wali setiap tahun pelajaran baru relatif tinggi, yaitu mencapai Rp500.000 hingga Rp1 juta. Uang tersebut antara lain digunakan untuk membeli seragam, tas, sepatu, dan alat tulis.

Menurut Muhtarom, kondisi itu terasa memberatkan, terlebih bagi warga miskin. "Slogan sekolah gratis itu tidak tepat karena masih ada beberapa biaya yang dikeluarkan orang tua ketika tahun ajaran baru," ungkap Muhtarom, Senin (25/7/2016).

Muhtarom lalu memaparkan, peningkatan akses pelayanan pendidikan menjadi salah satu kunci untuk menekan angka kemiskinan di Kulonprogo. Namun, biaya pendidikan yang memberatkan bisa jadi justru membuat warga miskin semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal itu karena mereka harus menyediakan uang lebih untuk mencukupi kebutuhan sekolah anaknya.

Pemerintah harus meluncurkan langkah konkret agar beban orang tua/wali setiap tahun pelajaran baru bisa berkurang. Muhtarom menegaskan, bantuan biaya pendidikan meski mengoptimalkan album kemiskinan agar lebih tepat sasaran. "Problem tahunan ini harus disikapi dengan serius," kata Ketua Komisi II DPRD Kulonprogo itu kemudian.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Kulonprogo, Sumarsana mengungkapkan, berbagai program beasiswa telah diberikan pemerintah untuk membantu siswa dari keluarga tidak mampu.

Salah satunya adalah Program Indonesia Pintar (PIP) yang diklaim sudah menjangkau 45% siswa SMA/SMK, 60% siswa SMP, dan 75% siswa SD di Kulonprogo. "Bantuan ini bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, misalnya membeli seragam dan perlengkapannya," ucap Sumarsana.

Sumarsana pun berharap pihak sekolah senantiasa bijak dalam memanfaatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sekolah tidak diperkenakan menarik pungutan apapun dari orang tua/wali, termasuk untuk pengadaan buku pelajaran.

Namun, sekolah masih diperbolehkan menerima sumbangan dari masyarakat, misalnya berupa bantuan buku referensi pembelajaran maupun sarana pendidikan lain. "Alokasi BOS sudah ada untuk pengadaan buku tapi silakan kalau orang tua masih ingin mencari referensi tambahan sendiri," ujar dia.

Editor: Nina Atmasari |

sumber : http://www.harianjogja.com/baca/2016/07/27/pendidikan-kulonprogo-kebutuhan-tahun-pelajaran-baru-memberatkan-warga-miskin-740339

Read More

Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kulonprogo Naik

​

KULONPROGO (KRjogja.com) - Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kulonprogo naik. kekerasan seksual merupakan kasus yang terbanyak. Data tahun 2014 kekerasan terhadap anak sebanyak 38, dan tahun 2015 terdapat 59 kasus. Sedangkan untuk Januari hingga Juni 2016 sebanyak 18 kasus.

Dikatakan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) Kulonprogo Ernawati Sukeksi, dari 59 kasus tahun 2015 terbanyak kekerasan seksual, diantaranya kekerasan fisik 9 anak, perkosaan 3, kekerasan psikologis 10, pencabulan 25, pelecehan seksual 3, trafficking 3, dan penelantaran 6 anak. "Dari 59 kasus tersebut ada yang ke ranah hukum dan kami mendampingi," katanya, Selasa (26/7/2016).

Tahun 2016, Januari-Juni data yang sampai di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan belum termasuk dari Polres, Dinkes, dan lainnya) 18 kasus, terdiri psikologis 3, kekerasan pencabulan 11, pelecehan seksual 2 anak, penelantaran 1, dan perkosaan 1. Pendataan sebenarnya sudah dilakukan secara online tapi belum banyak yang mengisinya.

"Banyak yang menjadi penyebab kekerasan terhadap anak meningkat, diantaranya  perkembangan teknologi gadget, dimana anak belum bisa menyaring positif/negatifnya; melihat kekerasan baik di media maupun dalam keluarganya dan ini dipelajarinya sehingga ada bakat ketika dewasa bisa menjadi pelaku tindak kekerasan," ujarnya.

Pengawasan orang tua kurang optimal, karena terlalu sibuk sehingga kadang lalai terhadap anaknya dan ini mendorong tindak kekerasan yang biasanya dilakukan orang terdekat. (Wid)

sumber : http://krjogja.com/web/news/read/3941/Kasus_Kekerasan_Terhadap_Anak_di_Kulonprogo_Naik

Read More

Gelombang Tinggi Ancam Jalan Glagah-Congot

​KULONPROGO – Gelombang tinggi kembali terjadi di sepanjang pesisir selatan Kulonprogo. Ketinggian gelombang mencapai empat meter dan mengancam terjadinya abrasi.

"Sejak Minggu lalu gelombang tinggi," jelas Pipit, petugas dari Basarnas di Pantai Congot.

Gelombang naik lagi setelah sekitar setengah bulan berhenti. Bangunan Jeti yang sudah bisa didekati, namun sekarang air masuk lagi dari sisi timur Jeti. Satu bangunan warung yang berada di dekat muara kembali terancam.

"Ggelombang pasang kali ini juga mengancam ruas jalan penghubung pantai Congot dan pantai Glagah. Jarak tinggal dua meter," jelasnya.

Toni, Nelayan Congot menyatakan, gelombang tinggi membuat dirinya memilih rehat melaut. Karena jika dipaksakan resikonya lebih tinggi dibanding perolehan yang didapat.

"kalau gelombang besar tidak melaut," jelasnya. (dys)

Read More

​KULONPROGO - Puluhan petambak udang terdampak pembangunan bandara di Kulonprogo, Yogyakarta menggelar aksi protes di halaman Balai Desa Palihan, Kecamatan Temon, Selasa 26 Juli 2016.

Aksi itu dilakukan sebagai bentuk kemarahan mereka karena tambak mereka tidak mendapat nilai ganti rugi aset sepeser pun berdasarkan hasil kerja tim appraisal. Warga menggelar aksi berdiri di pintu masuk dan halaman balai desa dengan membawa spanduk bernada protes dan tuntutan ganti rugi.

Perwakilan petambak udang, Mujiono Effendi mengatakan, aksi tersebut dilakukan karena perbedaan perlakuan yang diberikan kepada warga yang berada di tanah berstatus Pakualam Grond (PAG).

"Kenapa penginapan dan hotel diberi ganti rugi, sedangkan kami petambak udang tidak. Kenapa beda?" katanya di sela-sela aksi protes, seperti dikutip dari Harian Jogja, Rabu (27/6/2016).

Selain sejumlah petambak yang sama sekali tidak mendapatkan nilai ganti rugi, ada beberapa petambak yang hanya mendapatkan ganti rugi untuk pohon, kandang dan sumur yang berada di tambak.

Mujiono menambahkan, salah satu petambak mendapatkan ganti rugi Rp200 juta untuk kandang yang berada di lahan tambak, namun tidak mendapatkan ganti rugi sama sekali untuk tambaknya.

Padahal, paling tidak seorang petambak mengeluarkan dana hingga Rp150 juta sebagai modal awal untuk tiap petak tambak. Diperkirakan, ada 200 petak tambak udang yang dimiliki sekira 70 petambak yang berada di PAG.

Sementara disinggung permasalahan izin pembuatan tambak, Mujiono berdalih, tambak yang dimiliki warga hanya berkisar 2.000 sampai 3.000 meter sehingga tidak harus memiliki izin.

Terlebih lagi, tambak tersebut dimiliki warga dan bukan milik perusahaan sehingga sudah seharusnya mendapatkan ganti rugi. Tambak udang di kawasan tersebut juga sudah berdiri sebelum izin penetapan lokasi (IPL) bandara dikeluarkan.

]sumber http://news.okezone.com/read/2016/07/27/510/1447755/tak-dapat-ganti-rugi-pembangunan-bandara-petambak-di-kulonprogo-protes

Read More

Cetak Bibit Baru, Pengcab Pelti Kulonprogo Harus Tambah Volume Tanding

KULONPROGO (KRjogja.com) - Ketua Pengda Pelti DIY dr H Gun Nugroho Samawi melantik Pengurus Cabang Persatuan Lawn Tenis Indonesia (Pengcab Pelti) Kabupaten Kulonprogo, di lapangan tenis Alun-alun Wates, Sabtu (23/7/2016). Seusai pelantikan yang dihadiri Sekretaris Umum Pengda Pelti DIY Hari Yuliarto, KONI Kulonprogo Suroso, serta perwakilan klub se-Kulonprogo, langsung dilanjutkan dengan pertandingan eksebisi.

Pengurus Pelti Kulonprogo periode 2016-20120 selengkapnya, Ketua H Amin Kurnanta, Ketua Harian Drs Saiman; Sekretaris Agus Dwi Supriyanta SH dan Drs H Heri Purwata; Bendahara Siddiq Aminudin dan Joni Yudoyono, serta dilengkapi delapan bidang.

Dikatakan Ketua Pengda Pelti DIY dr H Gun Nugroho Samawi, Pengcab Pelti Kulonprogo harus bekerja keras dalam pengembangan tenis. "Kepengurusan yang baru diharapkan akan lebih maju. Dalam upaya meningkatkan prestasi, yang terpenting memperbanyak volume pertandingan terutama junior, dan juga senior dan veteran," tandas Gun Samawi.

Komunitas tenis, dikatakan Gun Samawi, juga harus terbentuk dan banyak. "Kulonprogo sebenarnya sudah punya pelatih bagus. Ini harus dimanfaatkan dengan optimal, agar tenis dapat meningkat prestasinya saat Porda, tidak hanya peringkat keempat atau kelima saja. Kami juga berharap peran dari pemkab lebih banyak dalam mendorong pembinaan atlet," ujarnya.

H Amin Kurnanta Ketua Pengcab Pelti Kulonprogo menyatakan siap melaksanakan arahan dari Pengda Pelti DIY dalam pembinaan usia dini/yunior. Diantaranta dengan memperbanyak frekuensi pertandingn terutama mengikuti turnamen di luar daerah.

"Pemain kita sebenarnya sudah ada, hanya memang masalah  pendanaan yang masih belum mencukupi. Karena itu ke depan kita akan menggandeng pihak lain untuk ikut serta membina dan membesarkan tenis di Kulonprogo," kata Amin. (Wid)

Read More

WISATA KULONPROGO - Melihat Waduk Sermo Lebih Dekat dari Bukit Pethu

Solopos.com, KULONPROGO — Objek wisata alternatif yang layak dimasukkan dalam daftar destinasi saat berkunjung ke kawasan Waduk Sermo di Kecamatan Kokap, Kulonprogo bertambah. Keindahan waduk yang diresmikan pada tahun 1996 itu sekarang bisa dinikmati lebih dekat dari Bukit Pethu.

Bukit Pethu terletak di Dusun Tegalrejo, Desa Hargowilis, Kokap. Lokasinya mudah ditemukan karena cukup mengelilingi jalan lingkar Waduk Sermo dan mengikuti papan petunjuk yang disiapkan pengelola. Saat menuju ke Bukit Pethu, wisatawan bakal disuguhkan dengan keindahan alam sekitar Waduk yang masih asri.

Melihat potensi wisata di perbukitan menoreh, warga Tegalrejo juga mencoba mengembangkan wahana foto dengan latar belakang hamparan air Waduk Sermo. Mereka lalu membuat dua gardu pandang serta menyiapkan beberapa fasilitas pendukung lain, seperti gazebo, bangku, hingga area parkir.

“Dari dulu tempat ini memang namanya Bukit Pethu, sebelum ada Waduk Sermo,” kata Humas Bukit Pethu, Giyarto, kepada Solopos.com, Sabtu (16/7/2016).

Ide awal pengembangan Bukit Pethu dicetuskan karang taruna atau kelompok pemuda. Begitu pula dengan pengelolaannya saat ini, meski ada beberapa kalangan orang tua yang ikut mendampingi seperti Giyarto. Menurut dia, obyek wisata tersebut bisa memberikan penghasilan tambahan sekaligus menjadi sarana mengembangkan diri bagi generasi muda di Tegalrejo.

Obyek wisata ini juga ramah bagi dompet pengunjung. Pengelola tidak meminta uang masuk tapi hanya menarik biaya penitipan kendaraan sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor dan mobil Rp4.000. Jika ingin berfoto di wahana gardu pandang, pengunjung cukup membayar Rp5.000 per wahana. Meski diperbolehkan selfie dengan kamera sendiri, pengunjung juga harus mengakses layanan fotografer dari pihak pengelola. Setiap jepretan fotografer dihargai Rp5.000 dan pengunjung bisa mengambil minimal tiga foto.

Pengelola juga menyediakan fasilitas foto prewedding di wahana gardu pandang. Harga yang dipatok yaitu Rp150.000 per 30 menit.

“Ini sudah ada calon klien yang bilang mau ke sini untuk prewedding,” ujar Giyarto.

Giyarto menambahkan pengembangan secara swadaya akan dilakukan secara bertahap. Keamanan dan keselamatan pengujung menjadi poin utama yang mendapatkan perhatian khusus. Hal itu karena pengelola tidak ingin ada pengunjung yang justru celaka atau mendapatkan musibah saat piknik ke Bukit Pethu.

Seorang pengunjung bernama Septi mengaku tahu tentang Bukit Pethu dari akun instagram temannya. Dia pun tidak menyesal datang jauh-jauh dari Jogja karena bisa mendapatkan foto yang bagus. “Antre fotonya tidak begitu lama dan jalan menuju ke sini juga masih mulus,” ungkap perempuan asli Ponorogo itu.

Read More

Pemerintah Dituntut Naikkan Anggaran Penanggulangan, Mungkinkah?

Harianjogja.com, KULONPROGO — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulonprogo meminta alokasi dana penanggulangan kemiskinan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 ditingkatkan. Anggaran tersebut lalu diharapkan dapat dioptimalkan untuk program pemberdayaan warga miskin agar menjadi lebih mandiri.

Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Priyo Santoso, Jumat (22/7/2016). Dia memaparkan angka kemiskinan penduduk Kulonprogo cenderung masih tinggi, yaitu 12 persen pada 2015 kemarin. Namun, data versi Badan Pusat Statistik (BPS) Kulonprogo per 2014 lalu menunjukkan angka yang lebih tinggi, mencapai 20,64 persen.

“Fraksi PAN meminta penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas kebijakan program pembangunan,” kata Priyo.

Priyo mengungkapkan, saat ini Dewan tengah membahas Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk penyusunan APBD murni 2017. Dia berharap program penanggulangan kemiskinan mendapatkan prioritas, termasuk dengan menaikkan alokasi anggarannya. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu bentuk konkret dari semangat memerangi kemiskinan.

Priyo lalu mengatakan, implementasi program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung seputar pembangunan fisik, seperti bedah rumah, jambanisasi, perbaikan sistem sanitasi, serta bantuan langsung berupa pembagian paket sembako dan air bersih. Program pemberdayaan ekonomi yang mendorong warga miskin menjadi lebih sejahtera dan mandiri dinilai masih minim.

“Program pemberdayaan bisa disesuaikan dengan potensi yang dapat dikembangkan sendiri oleh warga miskin bersangkutan,” ujar anggota Komisi II DPRD Kulonprogo itu.

Program pemberdayaan warga miskin bisa berupa pengembangan usaha mandiri, misalnya pengolahan bahan makanan atau pembuatan benda kerajinan. Meski begitu, program pemberdayaan warga miskin harus diiringi dengan upaya pendampingan dari pemerintah secara berkelanjutan agar lebih efektif. Dengan demikian, segala kendala yang dihadapi dapat segera diatasi agar usaha rintisan warga miskin tetap berjalan dan berkembang. Priyo menambahkan, angka kemiskinan jelas akan turun jika kesejahteraan warga meningkat karena memiliki andalan penghasilan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulonprogo Agus Langgeng Basuki mengatakan, Pemkab Kulonprogo berencana menaikkan anggaran percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada 2017 mendatang. Jika tahun ini alokasinya mencapai Rp10 miliar, angka tersebut bakal dinaikkan menjadi sekitar Rp25 miliar.

Langgeng menguraikan, program pemberdayaan ekonomi bagi warga miskin dijalankan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PerindagESDM), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), dan lainnya. Pendampingan juga dilakukan secara berkesinambungan agar kegiatan usaha yang dirintis warga tidak berhenti di tengah jalan. “Jangan sampai masyarakat malah menjadi tambah sulit karena susah memasarkan produk yang dihasilkan,” ungkap Langgeng.

Editor: Mediani Dyah Natalia |

Read More