Semerbak Harum Cengkeh di Sepanjang Jalan Sidomulyo

Pengepul cengkeh menjemur cengkehnya di sepanjang ruas jalan di Desa Sidomulyo, Pengasih, Kulonprogo, Jumat (29/7/2016). (Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja)

Harianjogja.com, KULONPROGO — Menelusuri ruas jalan utama di Dusun Sidomulyo, Pengasih, Kulonprogo maka pengguna jalan akan dimanjakan dengan harum cengkeh yang dijemur di sisi-sisi jalan. Rempah-rempah yang pernah menjadi primadona Bangsa Eropa tersebut menambah nikmat perjalanan menuju kawasan wisata di utara Kulonprogo ini.

Melalui jalur Clereng, para wisatawan dapat mengakses lebih cepat, tetapi jalanan juga lebih menanjak ke kawasan wisata Waduk Sermo dan Kalibiru, Kokap, Kulonprogo. Namun, jika perjalanan diteruskan sedikit ke arah timur, penggunan jalan juga mendapatkan papan informasi menuju air terjun Kedung Pedut yang semakin kondang beberapa waktu terakhir ini.

Sebelum mencapai tujuan akhir, para pengunjung onjek wisata ini juga akan disuguhkan dengan pemandangan alam nan indah dari ketinggian. Sembari menikmati hawa sejuk yang mulai datang, pengendara juga akan menikmati hamparan cengkeh yang dijemur di kanan dan kiri jalan raya. Cengkeh-cengkeh tersebut digelar di atas tenda ataupun terpal hingga berkilo-kilo meter jauhnya.

Banyaknya cengkeh yang dijemur inilah yang kemudian menghadirkan keharuman tipis namun khas ini. Perpaduan antara hawa dingin dan harum bunga cengkeh inilah yang kemudian menjadi penanda pengendara berada di kawasan Sidomulyo, Pengasih, Kulonprogo. Meski demikian, siapa sangka bahwa ternyata daerah ini bahkan tidak mampu memproduksi cengkehnya sendiri.

​sumber : harian jogja

Read More

Kulon Progo petakan lokasi-lokasi penopang KSPN Borobudur

Kulon Progo (ANTARA News) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengidentifikasi dan memetakan jalan-jalan dan titik-titik lokasi di Kecamatan Samigaluh yang dapat menjadi penopang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur, Jawa Tengah.

Kepala Bappeda Kulon Progo Agus Langgeng Basuki di Kulon Progo, Jumat, mengatakan Bappeda juga mencari posisi yang menarik untuk melihat Borobudur dari atas.

"Setelah identifikasi dan pemetaan, kami akan usulkan kepada tim percepatan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur untuk mendapat persetujuan dan dibiayai pembangunannya," kata Langgeng.

Ia mengatakan identifikasi dan pemetaan menindaklanjuti ditetapkannya Salaman, Bener, dan Tritis (Samigaluh) sebagai kawasan penopang KSPN Borobudur oleh Kemenko Maritim dan Sumber Daya.

Langgeng mengatakan KSPN Borobudur ada dua kawasan, yakni kawasan otorita dan kawasan koordinatif. Kawasan otorita sudah disepakati meliputi tiga kabupaten yakni Magelang di wilayah Kecamatan Salaman, Kulon Progo di Samigaluh, dan Purworejo di Bener.

"Prinsipnya Candi Borobudur merupakan cagar budaya yang dilindungi oleh UNESCO karena termasuk 10 keajaiban dunia. Dengan kondisi itu, ada ketentuan maksimal jumlah pengunjung, sehingga perlu ada kawasan di luarnya yang menjadi otorita pemerintah dalam pengembangan KSPN Borobudur," kata dia.

Terkait program pembangunan jalan Bedah Menoreh, kata Langgeng, akan tetap jalan karena sudah sinkron dengan program KSPN Borobudur. Program bedah menoreh sendiri berfungsi untuk menghubungkan akses bandara dengan Yogyakarta wilayah utara dan wilayah perbatasan Jawa Tengah, sebagai akses bandara menuju Borobudur, dan untuk mengembangkan potensi wisata di kawasan Pegunungan Menoreh.

"Meskipun dalam perencanaan nasional di Kementerian PU-PR belum masuk perencanaan, 2017, tapi secara bertahap dialokasikan di APBD. Ide program ini juga ansih dari Kulon Progo, tapi harapannya ke depan mendapat dukungan dari Pemda DIY dan Pusat," imbuhnya.

Bupati Kulon Progo asto Wardoyo mengatakan untuk menunjang ketersediaan air bersih di wilayah utara termasuk Samigaluh, pemkab melalui PDAM sudah menaikkan air dengan kapasitas 50 liter per detik. Air baku berasal dari Sungai Progo yang pengolahannya di Banjaroya Kalibawang dengan kapsaitas 100 liter per detik.

Upaya penyediaan kebutuhan air bersih tersebut sekaligus bisa menjadi pendukung pengembangan kawasan strategis Borobudur.

"Sekarang jaringannya sudah sampai wilayah Kota Kecamatan Samigaluh. Kami akan naikkan lagi ke Gunung Kucir yang merupakan lokasi tertinggi, sehingga akan bisa menjangkau seluruh wilayah," imbuhnya. 

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Read More

Kulon Progo petakan lokasi-lokasi penopang KSPN Borobudur

Kulon Progo (ANTARA News) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengidentifikasi dan memetakan jalan-jalan dan titik-titik lokasi di Kecamatan Samigaluh yang dapat menjadi penopang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur, Jawa Tengah.

Kepala Bappeda Kulon Progo Agus Langgeng Basuki di Kulon Progo, Jumat, mengatakan Bappeda juga mencari posisi yang menarik untuk melihat Borobudur dari atas.

"Setelah identifikasi dan pemetaan, kami akan usulkan kepada tim percepatan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur untuk mendapat persetujuan dan dibiayai pembangunannya," kata Langgeng.

Ia mengatakan identifikasi dan pemetaan menindaklanjuti ditetapkannya Salaman, Bener, dan Tritis (Samigaluh) sebagai kawasan penopang KSPN Borobudur oleh Kemenko Maritim dan Sumber Daya.

Langgeng mengatakan KSPN Borobudur ada dua kawasan, yakni kawasan otorita dan kawasan koordinatif. Kawasan otorita sudah disepakati meliputi tiga kabupaten yakni Magelang di wilayah Kecamatan Salaman, Kulon Progo di Samigaluh, dan Purworejo di Bener.

"Prinsipnya Candi Borobudur merupakan cagar budaya yang dilindungi oleh UNESCO karena termasuk 10 keajaiban dunia. Dengan kondisi itu, ada ketentuan maksimal jumlah pengunjung, sehingga perlu ada kawasan di luarnya yang menjadi otorita pemerintah dalam pengembangan KSPN Borobudur," kata dia.

Terkait program pembangunan jalan Bedah Menoreh, kata Langgeng, akan tetap jalan karena sudah sinkron dengan program KSPN Borobudur. Program bedah menoreh sendiri berfungsi untuk menghubungkan akses bandara dengan Yogyakarta wilayah utara dan wilayah perbatasan Jawa Tengah, sebagai akses bandara menuju Borobudur, dan untuk mengembangkan potensi wisata di kawasan Pegunungan Menoreh.

"Meskipun dalam perencanaan nasional di Kementerian PU-PR belum masuk perencanaan, 2017, tapi secara bertahap dialokasikan di APBD. Ide program ini juga ansih dari Kulon Progo, tapi harapannya ke depan mendapat dukungan dari Pemda DIY dan Pusat," imbuhnya.

Bupati Kulon Progo asto Wardoyo mengatakan untuk menunjang ketersediaan air bersih di wilayah utara termasuk Samigaluh, pemkab melalui PDAM sudah menaikkan air dengan kapasitas 50 liter per detik. Air baku berasal dari Sungai Progo yang pengolahannya di Banjaroya Kalibawang dengan kapsaitas 100 liter per detik.

Upaya penyediaan kebutuhan air bersih tersebut sekaligus bisa menjadi pendukung pengembangan kawasan strategis Borobudur.

"Sekarang jaringannya sudah sampai wilayah Kota Kecamatan Samigaluh. Kami akan naikkan lagi ke Gunung Kucir yang merupakan lokasi tertinggi, sehingga akan bisa menjangkau seluruh wilayah," imbuhnya. 

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2016

ber sumber dari http://www.antaranews.com/berita/575813/kulon-progo-petakan-lokasi-lokasi-penopang-kspn-borobudur

Read More

40 KK menolak bandara Kulon Progo

Kulon Progo (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan dari 4.000 kepala keluarga terdampak rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon, hanya 40 saja yang menolak dan tidak menindaklanjuti ke pengadilan.

"Mereka sudah memahami dan mengerti kalau menolak harus ditindaklanjuti dengan melakukan gugatan ke pengadilan. Artinya, mereka setuju dan bersedia dibayar ganti rugi lahan di pengadilan," kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dalam rapat koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Bandara Kulon Progo di Kulon Progo, Kamis.

Ia mengatakan sampai saat ini hanya satu kasus yang beperkara di pengadilan. Kemudian, dari 4.500 titik pembebasan lahan, hanya 150 titik yang harus diperbaiki. Selain itu, hingga saat ini tidak ada tindakan anarkis. Warga yang awalnya menolak secara frontal sekarang minta petugas untuk mengukur lahan mereka.

"Mereka terkejut dengan nilai ganti rugi lahan yang di luar ekspektasi. Pada tahapan ini, ada (warga) masyarakat mendapat ganti rugi sebesar Rp6 miliar, bahkan Rp120 miliar," kata dia.

Terkait relokasi bagi warga terdampak bandara, Hasto mengatakan Sri Paduka Pakualam X memberikan lahan relokasi gratis di kawasan Girigondo seluas 15 hektare. Namun, bukan menjadi hak milik, melainkan magersari (hak guna).

"Kami juga menyediakan lahan relokasi di tanah kas desa. Tapi, kalau masyarakat membeli tanah yang disediakan pemerintah, kami persilakan," kata dia.

Project Manager Kantor Proyek Pembangunan Bandara Baru (New Yogyakarta International Airport/ NYIA) PT Angkasa Pura I Sujiastono mengatakan, permasalahan dalam tahapan pembebasan lahan adalah kepastian insentif pajak bagi yang berhak dan instansi yang membutuhkan tanah.

Masyarakat yang terkena pembebasan lahan karena pengadaan tanah untuk kepentingan umum perlu mendapat keringanan berupa insentif pajak.

"Berdasarkan informasi, kepastian insentif pajak sudah ada di Sekretariat Negara dan dalam waktu dekat akan ditandatangani presiden," katanya. 

Editor: Suryanto

sumber http://www.antaranews.com/berita/575624/hanya-40-kk-yang-menolak-bandara-kulon-progo

Read More

Pola Konsumsi Masyarakat Kulonprogo Kurang Beragam

​

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pola konsumsi masyarakat Kulonprogo masih dianggap kurang beragam dari aspek jenis pangan serta keseimbangan gizinya. Karena itu dibutuhkan sosialisi untuk merubah pola pikir masyarakat untuk memanfaatkan ragam sumber pangan yang ada di Kulonprogo.

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli, Endang Purwaningrum saat membuka lomba Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) serta Kudapan 2016 yang diikuti 12 kecamatan di Kulonprogo, Selasa (26/7/2016) di aula Kantor Ketahanan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan (KP4K) di aula Kantor KP4K, Kulwaru, Wates. "Perlu sosialisi ragam pangan hingga ke tingkat keluarga," ujarnya.

Karena itu, lomba sejenis dianggap perlu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Pasalnya, meski konsumsi beras di Kuloprogo kini hanya mencapai 79,2 kilogram per kapita per tahun namun hal tersebut dirasa masih kurang menyeluruh. Angka tersebut turun dari tahun sbeelumnya yang mencapai 83,09 kilogram per kapita pada tahun sebelumnya.

Kepala KP4K Kulonprogo, Maman Sugiri mengatakan bahwa lomba ini diharapkan juga menjadi kesempatan untuk menghasilkan kuliner khas Kulonprogo yang bisa dijadikan oleh-oleh.

Selain itu, ia menegaskan bahwa sistem 4 sehat 5 sempurna kini telah berubah. Masyarakat diminta untuk tak hanya menggantungkan kebutuhan karbohidrat pada beras saja namun juga ketela yang merupakan produk lokal Kulonprogo. "Anak-anak pasti suka ketela jika dibuat stik ataupun brownis,"sebutnya.

Adapun, lomba tersebut dimenangkan oleh Kecamatan Girimulyo sebagai juara pertama, Kecamatan Kokap sebagai juara kedua, dan Kecamatan Kalibawang sebagai juara ketiga.

Read More

PILKADA KULONPROGO Baliho Incumbent Perlu Dibersihkan

Harianjogja.com, KULONPROGO – Banyaknya wajah Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo dan Wakil Bupati Sutedjo yang tampak terpajang di baliho maupun iklan layanan masyarakat (ILM) milik pemerintah mendapatkan perhatian khusus dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kulonprogo.

Baliho-baliho tersebut diharapkan bisa segera diturunkan setelah masa jabatan keduanya berakhir pada Agustus nanti.

Ketua Panwaslu Kulonprogo, Tamyus Rochman mengungkapkan, tahap kampanye dinilai sangat rawan tidak kecurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang. Hal tersebut karena adanya incumbent yang kemungkinan akan mencalonkan diri kembali.

"Masalah incumbent ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena juga berkaitan dengan netralitas ASN [aparatur sipil negara]," kata Tamyus, Minggu (24/7/2016).

 

Tamyus membenarkan jika banyak baliho, baik berisi imbauan maupun ILM pemerintah, yang memasang foto Hasto maupun Sutedjo saat ini. Namun, kondisi itu belum bisa dikatakan sebagai pelanggaran, misalnya berupa kampanye dini.

Meski keduanya masuk di bursa bakal calon bupati dan wakil bupati dari berbagai partai, belum satupun partai mengumumkan siapa nama yang benar-benar akan diusung pada Pilkada 2017.

Sejauh ini Panwaslu Kulonprogo tidak berencana merekomendasikan pencopotan baliho karena bukan termasuk pelanggaran, melainkan cenderung soal etika. Kendati begitu, bukan berarti hanya akan dibiarkan.

Tamyus mengatakan, Panwaslu Kulonprogo bakal mengeluarkan imbauan untuk menurunkan baliho tersebut yang kemungkinan ditujukan kepada Pemkab Kulonprogo. "Akan kami komunikasikan dan koordinasi dengan pihak terkait dulu," ucap Tamyus.

Koordinasi tersebut akan diagendakan setelah pelantikan panitia pengawas kecamatan (Panwascam) pada Rabu (27/7/2016) besok. Tamyus menambahkan, Panwaslu juga segera membuat surat imbauan kepada seluruh ASN untuk tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2017.

Imbaun serupa juga diberikan untuk para perangkat desa. "Imbauan diberikan dengan memberikan peraturan seputar netralitas ASN agar mereka lebih memahami," kata Tamyus.

Sementara itu, Ketua KPU Kulonprogo, Isnaini mengatakan, pembentukan badan adhoc telah selesai dilakukan. Saat ini, mereka bersiap membentuk panitia pemutakhiran data pemilih agar data pemilih untuk Pilkada 2017 nanti juga bisa segera diperbarui. "Masa kampanye baru dimulai pada 26 Oktober mendatang," ujar Isnaini.

Editor: Nina Atmasari |

 http://www.harianjogja.com/baca/2016/07/25/pilkada-kulonprogo-baliho-incumbent-perlu-dibersihkan-739796

​

Read More

Kebutuhan Tahun Pelajaran Baru Memberatkan Warga Miskin

​

Harianjogja.com, KULONPROGO-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulonprogo menerima keluhan masyarakat seputar pemenuhan kebutuhan awal tahun pelajaran, khususnya dari para orang tua/wali peserta didik baru.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kulonprogo, Muhtarom Asrori mengatakan, anggaran yang dibelanjakan orang tua/wali setiap tahun pelajaran baru relatif tinggi, yaitu mencapai Rp500.000 hingga Rp1 juta. Uang tersebut antara lain digunakan untuk membeli seragam, tas, sepatu, dan alat tulis.

Menurut Muhtarom, kondisi itu terasa memberatkan, terlebih bagi warga miskin. "Slogan sekolah gratis itu tidak tepat karena masih ada beberapa biaya yang dikeluarkan orang tua ketika tahun ajaran baru," ungkap Muhtarom, Senin (25/7/2016).

Muhtarom lalu memaparkan, peningkatan akses pelayanan pendidikan menjadi salah satu kunci untuk menekan angka kemiskinan di Kulonprogo. Namun, biaya pendidikan yang memberatkan bisa jadi justru membuat warga miskin semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal itu karena mereka harus menyediakan uang lebih untuk mencukupi kebutuhan sekolah anaknya.

Pemerintah harus meluncurkan langkah konkret agar beban orang tua/wali setiap tahun pelajaran baru bisa berkurang. Muhtarom menegaskan, bantuan biaya pendidikan meski mengoptimalkan album kemiskinan agar lebih tepat sasaran. "Problem tahunan ini harus disikapi dengan serius," kata Ketua Komisi II DPRD Kulonprogo itu kemudian.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Kulonprogo, Sumarsana mengungkapkan, berbagai program beasiswa telah diberikan pemerintah untuk membantu siswa dari keluarga tidak mampu.

Salah satunya adalah Program Indonesia Pintar (PIP) yang diklaim sudah menjangkau 45% siswa SMA/SMK, 60% siswa SMP, dan 75% siswa SD di Kulonprogo. "Bantuan ini bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, misalnya membeli seragam dan perlengkapannya," ucap Sumarsana.

Sumarsana pun berharap pihak sekolah senantiasa bijak dalam memanfaatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sekolah tidak diperkenakan menarik pungutan apapun dari orang tua/wali, termasuk untuk pengadaan buku pelajaran.

Namun, sekolah masih diperbolehkan menerima sumbangan dari masyarakat, misalnya berupa bantuan buku referensi pembelajaran maupun sarana pendidikan lain. "Alokasi BOS sudah ada untuk pengadaan buku tapi silakan kalau orang tua masih ingin mencari referensi tambahan sendiri," ujar dia.

Editor: Nina Atmasari |

sumber : http://www.harianjogja.com/baca/2016/07/27/pendidikan-kulonprogo-kebutuhan-tahun-pelajaran-baru-memberatkan-warga-miskin-740339

Read More

Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kulonprogo Naik

​

KULONPROGO (KRjogja.com) - Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kulonprogo naik. kekerasan seksual merupakan kasus yang terbanyak. Data tahun 2014 kekerasan terhadap anak sebanyak 38, dan tahun 2015 terdapat 59 kasus. Sedangkan untuk Januari hingga Juni 2016 sebanyak 18 kasus.

Dikatakan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) Kulonprogo Ernawati Sukeksi, dari 59 kasus tahun 2015 terbanyak kekerasan seksual, diantaranya kekerasan fisik 9 anak, perkosaan 3, kekerasan psikologis 10, pencabulan 25, pelecehan seksual 3, trafficking 3, dan penelantaran 6 anak. "Dari 59 kasus tersebut ada yang ke ranah hukum dan kami mendampingi," katanya, Selasa (26/7/2016).

Tahun 2016, Januari-Juni data yang sampai di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan belum termasuk dari Polres, Dinkes, dan lainnya) 18 kasus, terdiri psikologis 3, kekerasan pencabulan 11, pelecehan seksual 2 anak, penelantaran 1, dan perkosaan 1. Pendataan sebenarnya sudah dilakukan secara online tapi belum banyak yang mengisinya.

"Banyak yang menjadi penyebab kekerasan terhadap anak meningkat, diantaranya  perkembangan teknologi gadget, dimana anak belum bisa menyaring positif/negatifnya; melihat kekerasan baik di media maupun dalam keluarganya dan ini dipelajarinya sehingga ada bakat ketika dewasa bisa menjadi pelaku tindak kekerasan," ujarnya.

Pengawasan orang tua kurang optimal, karena terlalu sibuk sehingga kadang lalai terhadap anaknya dan ini mendorong tindak kekerasan yang biasanya dilakukan orang terdekat. (Wid)

sumber : http://krjogja.com/web/news/read/3941/Kasus_Kekerasan_Terhadap_Anak_di_Kulonprogo_Naik

Read More

Gelombang Tinggi Ancam Jalan Glagah-Congot

​KULONPROGO – Gelombang tinggi kembali terjadi di sepanjang pesisir selatan Kulonprogo. Ketinggian gelombang mencapai empat meter dan mengancam terjadinya abrasi.

"Sejak Minggu lalu gelombang tinggi," jelas Pipit, petugas dari Basarnas di Pantai Congot.

Gelombang naik lagi setelah sekitar setengah bulan berhenti. Bangunan Jeti yang sudah bisa didekati, namun sekarang air masuk lagi dari sisi timur Jeti. Satu bangunan warung yang berada di dekat muara kembali terancam.

"Ggelombang pasang kali ini juga mengancam ruas jalan penghubung pantai Congot dan pantai Glagah. Jarak tinggal dua meter," jelasnya.

Toni, Nelayan Congot menyatakan, gelombang tinggi membuat dirinya memilih rehat melaut. Karena jika dipaksakan resikonya lebih tinggi dibanding perolehan yang didapat.

"kalau gelombang besar tidak melaut," jelasnya. (dys)

Read More

​KULONPROGO - Puluhan petambak udang terdampak pembangunan bandara di Kulonprogo, Yogyakarta menggelar aksi protes di halaman Balai Desa Palihan, Kecamatan Temon, Selasa 26 Juli 2016.

Aksi itu dilakukan sebagai bentuk kemarahan mereka karena tambak mereka tidak mendapat nilai ganti rugi aset sepeser pun berdasarkan hasil kerja tim appraisal. Warga menggelar aksi berdiri di pintu masuk dan halaman balai desa dengan membawa spanduk bernada protes dan tuntutan ganti rugi.

Perwakilan petambak udang, Mujiono Effendi mengatakan, aksi tersebut dilakukan karena perbedaan perlakuan yang diberikan kepada warga yang berada di tanah berstatus Pakualam Grond (PAG).

"Kenapa penginapan dan hotel diberi ganti rugi, sedangkan kami petambak udang tidak. Kenapa beda?" katanya di sela-sela aksi protes, seperti dikutip dari Harian Jogja, Rabu (27/6/2016).

Selain sejumlah petambak yang sama sekali tidak mendapatkan nilai ganti rugi, ada beberapa petambak yang hanya mendapatkan ganti rugi untuk pohon, kandang dan sumur yang berada di tambak.

Mujiono menambahkan, salah satu petambak mendapatkan ganti rugi Rp200 juta untuk kandang yang berada di lahan tambak, namun tidak mendapatkan ganti rugi sama sekali untuk tambaknya.

Padahal, paling tidak seorang petambak mengeluarkan dana hingga Rp150 juta sebagai modal awal untuk tiap petak tambak. Diperkirakan, ada 200 petak tambak udang yang dimiliki sekira 70 petambak yang berada di PAG.

Sementara disinggung permasalahan izin pembuatan tambak, Mujiono berdalih, tambak yang dimiliki warga hanya berkisar 2.000 sampai 3.000 meter sehingga tidak harus memiliki izin.

Terlebih lagi, tambak tersebut dimiliki warga dan bukan milik perusahaan sehingga sudah seharusnya mendapatkan ganti rugi. Tambak udang di kawasan tersebut juga sudah berdiri sebelum izin penetapan lokasi (IPL) bandara dikeluarkan.

]sumber http://news.okezone.com/read/2016/07/27/510/1447755/tak-dapat-ganti-rugi-pembangunan-bandara-petambak-di-kulonprogo-protes

Read More