1.686 Pelanggar di Kulonprogo Ditindak dalam Dua Pekan

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Dalam dua pekan, Satlantas Polres Kulonprogo menindak 1.686 pelanggaran lalu lintas di wilayah Kulonprogo.

Penindakan itu dilakukan selama berlangsungnya operasi Zebra yang berakhir pekan kemarin.

Kasatlantas Polres Kulonprogo, AKP Ahmad Hidayat, mengatakan bahkan puluhan sepeda motor terpaksa harus ditahan karena surat-suratnya tidak lengkap.

Penahanan sepeda motor tersebut juga karena kondisi kendaraan tidak sesuai standar.

"Mayoritas pelanggaran berupa pelanggaran marka jalan dan pengendara tidak memakai helm. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk keselamatan dengan mengenakan helm masih rendah," katanya, Minggu (8/11/2015).

Menurutnya, pelanggaran pengendara tidak mengenakan helm itu kebanyakan ditemukan di jalur sekitar wilayah Galur dan Panjatan.

Selain itu di jalur wilayah perbukitan seperti Nanggulan dan Kalibawang, masyarakatnya juga banyak yang tidak berhelm saat berkendara.

"Hanya karena bukan jalur besar sehingga banyak yang tidak memakai helm. Jalur itu memang jarang dijaga polisi, tetapi dalam operasi kali ini kami menyasarnya untuk kesadaran pengendara," lanjutnya.

Berdasarkan jumlah pelanggaran lalu lintas selama dua pekan tersebut, AKP Akhmad memastikan bahwa terjadi peningkatan pelanggaran dibanding tahun sebelumnya.

Menurutnya, pada 2014 jumlah pelanggar mencapai 1.661 pelanggaran. "Tahun ini meningkat sekitar 1,4 persen," katanya.

Meski melakukan penindakan secara tegas, namun beberapa lainnya tetap mendapat toleransi dan hanya ditegur secara lisan. Kasatlantas mengatakan jumlah pengendara yang hanya mendapat teguran lisan sebanyak 215 pengendara.

"Ini tentu harus dengan pertimbangan mengenai kepemilikan surat-suratnya. Kalau tidak membawa surat atau tidak memakai helm tetapi rumahnya dekat kami suruh pulang segera mengambilnya," jelas Akhmad.

Kepala Posko Operasi Zebra Progro 2015 Polres Kulonprogo, Ipda Priya Tri Handaya, mengatakan wilayah operasi selama dua pekan itu memang tidak hanya di jalur utama atau nasional.

Jalur kendaraan di wilayah pelosok juga menjadi sasaran karena selama ini banyak terjadi kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas.

Adapun jumlah kecelakaan selama operasi tersebut sebanyak 11 peristiwa atau sama dengan kejadian tahun lalu. "Untungnya tidak ada korban jiwa," katanya. (tribunjogja.com)

Read More

Festival Dalang Cilik Peringati Hari Wayang Sedunia di Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Sebanyak 22 dalang cilik asal DIY - Jawa Tengah unjuk kebolehan dalam Festival Dalang Cilik memeringati Hari Wayang Sedunia, di Sanggar Bodronoyo wilayah Kecamatan Girimulyo, Kulonprogo, Minggu (8/11/2015).

Festival dalang cilik dalam rangka peringatan hari Wayang Sedunia, sebagaimana ditetapkan Unesco, ini sekaligus juga untuk melestarikan budaya adiluhung.

Secara keseluruhan, meski penampilan peserta kebanyakan hanya didukung para kerabatnya, mereka tampil maksimal dan mampu menjiwai lakon.

Selain dari Sleman, mereka juga tampil sebagai wakil dari Kulonprogo, Kota Yogyakarta, Bantul, Gunungkidul, Solo, Boyolali, dan beberapa daerah lain di Jawa Tengah.

Pemilik Sanggar Bodronoyo, Mulyono, mengatakan festival tersebut sebagai kesempatan bagi generasi muda termasuk anak-anak untuk mengembangkan kemampuannya.

Menurutnya, pengalaman pentas merupakan bekal untuk menjadi lebih terampil sebagai dalang.

"Kami sangat mendukung festival seperti ini. Anak-anak dan para generasi muda memang harus memiliki kesempatan tampil atau pentas agar lebih baik," kata pemerhati wayang ini.

Ketua Panitia festival tersebut, Guntur Songgo Langit, mengatakan pengembangan keterampilan mendalang sekaligus untuk membentuk karakter anak sehingga menjadi bertanggungjawab dan pemberani.

Menurutnya, festival itu juga memiliki latarbelakang keprihatinan minimnya generasi dalang belakangan ini.

"Sebab itu kami tergugah untuk merintis dalang muda," kata Guntur.

Adapun festival tersebut digelar selama tiga pekan sejak 25 Oktober lalu. Penampilan dalang cilik pada Minggu ini merupakan yang terakhir.

Harapannya, mereka menemukan ruang berkreasi dan berekspresi sehingga potensi terpendam dapat dimunculkan dan dilestarikan sebagai bagian budaya adiluhung. (tribunjogja.com)

Read More

Salurkan Raskin 14 Kali Antisipasi Paceklik

KULONPROGO ( KRjogja.com) - Sebagai upaya antisipasi melonjaknya harga
dan dampak El Nino dengan kondisi musim hujan mundur sehingga musim
tanam ikut mundur pula, maka bulan-bulan akhir tahun 2015 ini
pemerintah tidak hanya mendistribusikan raskin 13 saja, tapi adapula
raskin ke 14. Pendistribusian akan dimulai 10 November dimulai dari
Kecamatan Pengasih.

Kabulog Divre DIY Langgeng Wisnu Adi Nugroho menjelaskan,� kebijakan
tersebut karena pemerintah tidak ingin mengulang adanya lonjakan harga
beras di pasaran seperti tahun lalu. "Masyarakat selama tiga bulan
tidak ada distribusi raskin, karena telah diterimakan di awal tahun
waktu itu. Selain itu tahun ini juga ada El Nino, sehingga hujan belum
turun dan diperkirakan Desember baru hujan, bila musim tanam padi maka
diperkirakan Maret baru panen, di musim tanam itu terjadi paceklik,"
kata Langgeng, dalam Rakor Raskin di aula Dinsosnakertrans, Kamis
(5/11/2015).

Menurut Kadinas Dinsosnakertrans Kulonprogo Drs Eka Pranyata, hasil
evaluasi pendistribusian raskin ke 13 di seluruh Kulonprogo pada
Oktober relatif lancar. "Kita berharap pendistribusian raskin sampai
akhir tahun ini lancar sesuai rencana, bulan Oktober lalu dua kali
distribusi termasuk raskin 13-an, lalu November ini yang akan diawali
tanggal 10 sampai 19," katanya.

Jadwal distribusi raskin bulan November akan diawali kecamatan
Pengasih (10/11/2015), Girimulyo dan Kalibawang (11/11/2015), Sentolo
(12/11/2015), Lendah dan Galur (16/11/2015), Nanggulan dan Samigaluh
(17/11/2015), Panjatan dan Kokap (18/11/2015), dan terakhir Temon dan
Wates (19/11/2015). (Wid)

Read More

Destinasi Perbukitan Dongkrak Pendapatan Pariwisata Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Meski promosi wisata terbatas minimnya
anggaran, penerimaan pendapatan retribusi pariwisata Kulonprogotahun
ini menembus angka Rp2 miliar.

Selain Pantai Glagah yang selalu menyumbang pendapatan retribusi
terbesar, munculnya destinasi baru di perbukitan juga mendongkrak
pendapatan objek wisata yang sudah ada.

Kepala Disbudparpora Kulonprogo, Krissutanto, mengatakan tercapainya
pendapatan retribusi lebih dari Rp2 miliar ini berarti telah melampaui
target.

Padahal, target senilai Rp2 miliar tersebut baru saja ditetapkan pada
APBD perubahan.
"Sebelumnya berdasarkan APBD 2015 targetnya sekitar Rp1,68 miliar.
Lalu dinaikkan, malah sekarang belum akhir tahun sudahoverdari target
terbaru di perubahan," kata Krissutanto, Jumat (6/11/2015).

Dia menjelaskan target pendapatan retribusi pariwisatamemang dinaikkan
karena berdasarkan target awal di APBD 2015 sudah terlampaui.

Peningkatan pendapatan akhir-akhir ini, menurutnya, terjadi karena
beberapa objek wisata yang dikelola pemerintah ikut terdongkrak
munculnya destinasi baru di wilayah perbukitan.

Disebutkan, objek wisata Pantai Glagah tetap menjadi penyumbang
pendapatan retribusi terbesar. Nilai pendapatannya mencapai Rp1,3
miliar.

Meski tidak banyak perubahan dalam hal fasilitas maupun sarananya,
Pantai Glagah memiliki tren positif untuk menarik wisatawan semakin
banyak dari tahun ke tahun.

Sementara, Waduk Sermo yang semula ditarget memberikan pendapatan
retribusi sebesar Rp59,5 juta, nyatanya sampai saat ini dapat
menyumbang senilai Rp263 juta.

"Waduk Sermo mengalami kenaikan signifikan sejak adanya destinasi baru
di wilayah perbukitan misal di Kokap," kata Krissutanto.(*)

Read More

Warga Kulon Progo Bawa Ratusan Sertifikat Tanah ke DPRD DIY

​

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Aksi penolakan terhadap rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta kembali berlanjut.

Puluhan warga penolak pembangunan bandara yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) bersama aktivis dan mahasiswa melakukan aksi di gedung DPRD DIY, Kamis (5/11/2015).

Tak hanya berorasi, mereka juga menunjukkan ratusan dokumen salinan, baik itu sertifikat tanah, KK, dan KTP warga yang terancam terdampak pembangunan bandara. Setidaknya, dokumen yang mereka bawa, di antaranya 223 sertifikat tanah, 213 KK, dan 399 KTP.

"Ini baru sebagian masyarakat Glagah (Kecamatan Temon). Masih ada warga desa lain yang terdampak, seperti Jangkaran, Sindutan, Tibonrejo, dan Palihan. Ada sekitar 9.500 jiwa yang terdampak," ujar Ketua WTT, Martono.

Martono menegaskan pihaknya tetap menolak rencana pembangunan bandara. Pihaknya meminta pemerintah mencabut Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo Nomor 1/2012. Selain itu, ia mendesak Pemerintah DIY mencabut SK Gubernur 68/KEP/2015 tentang Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan Bandara.

"Kami menolak pembangunan bandara. Lahan lokasi pembangunan bandara merupakan lahan produktif," kata dia.

Massa aksi sebelumnya mengehendaki untuk audiensi dengan anggota DPRD DIY. Namun, permohonan audiensi itu tak bisa terlaksana lantaran surat permohonan tak mendapat disposisi.

Terpisah, Bupati Kabupaten Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengatakan tetap melanjutkan pembangunan bandara. Rencananya, 9 November akan melakukan sosialisasi untuk memetakan bidang tanah pembangunan bandara.

Ia meminta masyarakat yang tidak sepakat dengan rencana pembangunan bandara tidak melakukan tindakan-tindakan ilegal. Menurutnya, tindakan melanjutkan rencana pembangunan bandara sudah sesuai dengan putusan MA yang mengabulkan kasasi IPL Pembangunan Bandarta.

"Jika tidak ingin diukur, tidak melakukan tindakkan yang tidak baik. Proses sudah jalan," kata dia. (san) 

SAN

Read More

OPERASI ZEBRA KULONPROGO Dua Pekan, Ribuan Pengendara Kena Tilang

Harianjogja.com, KULONPROGO-Polres Kulonprogo memberikan sanksi tilang bagi 1.686 pengendara pada Operasi Zebra 2015 yang digelar selama dua pekan hingga Rabu (4/11/2015) kemarin. Jumlah penindakan tersebut meningkat sekitar 1,4 persen dibanding operasi zebra tahun lalu yang dikenakan kepada 1.661 pengendara.

 

Kasat Lantas Polres Kulonprogo, AKP Ahmad Hidayat mengungkapkan, jenis pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah tidak mematuhi marka jalan dan tidak menggunakan helm. Kesadaran masyarakat memakai helm, khususnya di wilayah pedesaan, dianggap masih cenderung rendah. Padahal, meski jarak yang ditempuh tidak jauh, helm tetap harus dipakai demi keselamatan.

Menurut Hidayat, masyarakat masih perlu mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor. Banyak yang enggan berhelm, apalagi jika melintas di jalan-jalan yang jarang dijaga petugas.

"Pelanggaran helm paling banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Panjatan, Galur, Kalibawang, dan Nanggulan," ungkap dia, Kamis (5/11/2015).

 

Hidayat lalu mengungkapkan, tidak semua pelanggar mendapat sanksi tilang. Ada 215 orang yang hanya menerima teguran lisan. Tindakan itu dilakukan dengan mempertimbangkan kelengkapan surat berkendara.

"Misalnya pengendara yang rumahnya dekat dan tidak pakai helm. Kami minta dia pulang untuk mengambil helm," jelas Hidayat..

Hidayat memaparkan, petugas juga memeriksa barang bawaan demi menjaring adanya senjata tajam atau obat terlarang dan hasilnya nihil. Hanya saja, ada puluhan sepeda motor yang disita petugas karena bentuk maupun kelengkapan bagian tubuhnya tidak sesuai standar. Misalnya bagian ban diganti dengan ukuran yang lebih kecil.

"Kami minta pengendara mengambil [sepeda motor] ke Mapolres dengan membawa kelengkapan asli untuk dipasangkan," ucap Hidayat.

Kasubag Humas Polres Kulonprogo, Iptu Heru Meiyanto menambahkan, masyarakat sering beralasan lupa memakai helm. Dia menyarankan, helm sebaiknya selalu diletakkan di dekat motor agar tidak tertinggal saat bepergian. Heru juga berharap masyarakat yang kena tilang selama Operasi Zebra 2015 tidak mengulang pelanggaran lalu lintas lagi. "Dengan adanya tindakan tilang dari petugas, diharapkan mereka selalu ingat dan tidak akan melakukan pelanggaran yang sama," ujar Heru kemudian.

​

Read More

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 62 Tahun
2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal, telah diterbitkan Pemkab Kulonprogo.
Kebijakan itu selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang
dikeluarkan Kamis (22/10/2015) oleh Presiden Joko Widodo terkait
dengan insentif pajak yang diharapkan dapat menarik arus modal asing
ke Indonesia

"Diterbitkan perbup, untuk meningkatkan daya saing daerah dan
pelayanan perizinan penanaman modal menuju lebih baik. Kulonprogo
merupakan kabupaten dengan pengembangan utama ke arah bandara
internasional, kawasan industri, dan wisata. Karena itu perlu adanya
insentif dan kemudahan bagi para investor," ungkap Bupati Kulonprogo
dr H Hasto Wardoyo SpOG(K).

Menurut Hasto, insentif dan kemudahan ini bakal diberikan kepada
investor diantaranya yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan
pendapatan masyarakat, padat karya, ramah lingkungan dan alih
teknologi serta menggunakan sumber daya lokal.

"Insentif yang dapat diberikan berupa pengurangan, keringanan atau
pembebasan pajak daerah, maupun pengurangan, keringanan atau
pembebasan retribusi daerah yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin
Trayek, dan atau Izin Gangguan,"

Read More

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA -Dalam mempermudah akses menuju bandara baru di
Kulonprogo, sejumlah pihak menyiapkan jalur khusus. Baik dari Pemkab
Kulonprogohingga perusahaan jasa transportasi seperti Trans Jogja.

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengatakan, pihaknya telah menentukan
empat jalur utama menuju bandara.

Mulai dari Yogya ke Karangnongko Wates yang merupakan jalan nasional,
Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Jalan Daendels dan dengan
menggunakan kereta api.

"Jadi (bandara) bisa diakses dengan melalui Jalan Daendels, JJLS,
lewat jalan nasional dan kemudian menggunakan kereta api. Jalan
Daendels itu akhirnya nanti lewat dibawahnya terminal airport," jelas
Hasto, sapaan akrabnya kepada awak media, kemarin.

Dia menjelaskan, saat ini ke empat jalur utama ke bandara tersebut
tengah digarap. Dengan rincian untuk JJLS, sekarang telah dimulai.

Sedang Jalan Daendels, kini juga tengah diperlebar. Sementara untuk
jalan nasional di beberapa titik yang tanahnya luas tengah dibagi dua
jalur.


"Semua jalan nasional kan akan dibuat enam jalur. Sekarang ini jalan
nasional yang beberapa titik tanahnya sudah lebar dibagi dua,"
imbuhnya.

Hasto pun mengungkapkan, rancangan infrastruktur bandara yang
ditetapkan di awal tak jauh berbeda dengan sekarang.

Hanya saja untuk jalur kereta api nantinya harus dipilah antara kereta
untuk barang dan penumpang. Pun akses menuju bandara harus underpass.

"Supaya tidak mengganggu transportasi umum. Juga sebaiknya. Jadi kalau
ada jalan nasional, ada Jalan Daendels yang khusus untuk menuju
bandara itu tidak boleh diganggu kendaraan umum," jelas dia.

Namun demikian sebelum menyelesaikan empat jalur utama itu, Hasto
mengatakan akan menyelesaikan akses menuju Borobudur, Magelang melalui
Kalibawang dengan memperlebar dan memperlurus jalan.

Hal ini guna memudahkan wisatawan menuju Borobudur dari bandara.
"Kemudian untuk proyek nasional akan ada jalan tol antara Cilacap ke
Yogyakarta," sambung Hasto.

Saat disinggung hasil dari pertemuannya dengan Komisi V DPR RI
beberapa hari lalu, dia mengatakan bahwa mereka hanya menekankan agar
Pemkab Kulonprogolebih serius menggarap dan lebih menyiapkan
infrastruktur untuk bandara, jauh-jauh hari.

Pada pertemuan tersebut, lanjutnya, ditargetkan pula bahwa bandara
akan selesai pada 2020.

Untuk saat ini hingga April 2016 dilakukan pemasangan patok dan
penilaian harga tanah oleh appraisal independent. Setelahnya dilakukan
akuisisi dan pembayaran ganti rugi, serta dilanjutkan pembangunan.

"Kami juga membuka investasi. Tapi investasinya tetap mengacu pada
tujuan bahwa kita membuat four connecting transport menuju ke sana
(bandara)," ucap Hasto.( tribunjogja.com)

Read More

HUT Ke-56 PP Diwarnai Baksos Potong Rambut Gratis

WATES ( KRjogja.com) - Organisasi Pemuda Pancasila (PP) DIY merayakan
ulang tahunnya yang ke-56 di Alun-Alun Wates, Minggu (1/11/2015).
Beragam kegiatan digelar untuk memeriahkan peringatan tersebut, mulai
dari potong rambut gratis sekaligus pemberian bingkisan bagi para
tukang becak dan PKL, penyaluran bantuan air bersih, hingga pentas
hiburan rakyat.
Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP DIY, Faried Jayen Soepardjan
mengatakan, keberadaan PP diharapkan mampu membantu program
pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat luas di setiap wilayah.
Ditegaskannya, PP merupakan organisasi sosial masyarakat yang
independen dengan tujuan utama mengawal dan mempertahankan Pancasila.

"Tugas PP adalah mendidik dan mendoktrin masyarakat untuk menjadi
nasionalis. Di usia yang ke-56 tahun ini, kami akan berperan lebih
aktif membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Peringatan HUT ke-56 ini, lanjut Faried, digelar di Kulonprogo karena
merupakan daerah di DIY yang tidak sedang diwarnai even Pilkada.
Tujuannya, agar PP tidak ditunggangi pihak-pihak yang berkepentingan
dalam Pilkada.

Danrem 072/Pamungkas, Kolonel Inf Stephanus Tri Mulyono yang
berkesempatan hadir mengatakan, usia 56 tahun diharapkan bisa membuat
PP lebih bijaksana dan dewasa dalam pengabdiannya ke bangsa dan
negara. Pihaknya mengapresiasi langkah PP yang terlibat dalam politik
bela negara.
"Sebab mencintai Indonesia merupakan tugas kita semua," tegasnya.
Sementara itu, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menyampaikan,
keberadaan organisasi yang independen seperti PP sangat penting
mengingat wilayah tersebut membutuhkan generasi muda yang tangguh,
bertanggungjawab, mau bekerja keras dan gotongroyong memajukan
wilayah. Kegiatan yang digelar diharapkan bisa menggerakkan pemuda
untuk melakukan hal positif. (Unt)

Read More

Tiga Glagar Jembatan Sambiroto Ambrol

NANGGULAN ( KRjogja.com)- Sebanyak tiga balok atau glagar Jembatan
Sambiroto Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan ambrol, Minggu
(1/11/2015). Perisitiwa tersebut nyaris makan korban nyawa, karena
saat kejadian para pekerja sedang berupaya memasang karet bantalan
jembatan atau elastomer. Beruntung saat tiga bagian jembatan tersebut
terguling dan jatuh ke tanah, pekerja sempat lari menyelamatkan diri.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kulonprogo Ir Gusdi
Hartono MT yang meninjau tempat kejadian mengatakan, peristiwa
tersebut murni kecelakaan kerja. "Dari segi standard operating
procedures (SOP) semuanya terpenuhi, termasuk pemasangan alat pengaman
besi skur. Kejadian lebih disebabkan beban balok cukup besar, double
dongkrak dengan satu kendali tidak mampu menahannya sehingga balok
tersebut terguling dan menimpa dua balok lain yang ada di sampingnya,"
tegas Gusdi meninjau bersama anggota DPRD DIY Hamam Muttaqiem.

Gusdi menuturkan, kronologis tergulingnya tiga balok jembatan
tersebut. Setelah para pekerja memasang elastomer dengan terlebih
dahulu mengangkat salah satu balok jembatan dengan double dongkrak,
mereka kemudian hendak menurunkan baloknya, tapi karena tidak
dilakukan secara bersama-sama menyebabkan dokrak tidak kuat sehingga
terguling dan menimpa dua balok lainnya. Gusdi menjamin pekerjaan
tersebut masih tanggungan kontraktor PT Soyuren Indonesia, Kalasan.
"Insiden itu tidak akan menghambat penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan
perhitungan, rekanan membutuhkan waktu sekitar dua minggu memasang
tiga balok yang ambrol," ujarnya menambahkan dalam pemasangan tiga
balok nanti, rekanan harus melakukannya dengan sistem double keamanan

"Selain menggunakan dongkrok juga mendatangkan krane. Jadi proses
pemasangan balok jembatan seperti disabuk. Dengan demikian relatif
lebih aman," tambahnya.

Penjaga malam proyek Jembatan Sambiroto, Ngadisa mengatakan, tiga
balok jembatan yang ambrol dengan masing-masing panjang 30 meter itu
bermula miringnya salah satu balok. Saat didongkrak justru malah
terguling sehingga menimpa dua balok lainnya.

Infrastruktur Jembatan Sambiroto yang menghubungkan Pedukuhan
Sambiroto, Banyuroto, Nanggulan dengan Pedukuhan Gegunung Desa
Sendangsari Kecamatan Pengasih dibangun menggunakan APBD Kulonprogo
2015 sebesar Rp 8,8 miliar lebih. Waktu pengerjaannya 170 hari
kalender terhitung sejak 1 Juli 2015.(Rul)

Read More