Pelaku wisata Kulon Progo ikuti sertifikasi pemandu wisata - ANTARA News

Kepala seksi Pengelola Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kulom Progo Heri Budisantosa mengharapkan pemandu wisata tidak hanya menguasasi tentang seputar kepariwisataan akan tetapi sebaiknya juga mengerti dan memahami tentang berbagai potensi yang ada di Kulon Progo dalam segala aspek. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Sebanyak 15 pelaku wisata di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengikuti pelatihan dan sertifikasi pemandu wisata supaya profesional di bidangnya.

Salah satu anggota DPD HPI DIY Isnani Fajri di Kulon Progo, Jumat, mengatakan pelatihan dan sertifikasi pemandu wisata ini memberdayakan warga masyarakat asli Kulon Progo di destinasi obyek wisata.

"Mereka juga dibekali materi bagaimana menjadi memperkenalkan objek wisata kepada masyarakat," kata Isnani.

Ia mengatakan tujuan pelatihan dan sertifikasi pemandu wisata ini supayan warga Kulon Progo dengan beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta tidak jadi penonton, tetapi menjadi pelaku dan memahami daerahnya sendiri serta dampak sosialnya bahwa mereka dapat menggerakkan warga untuk mencari penghidupan melalui sektor pariwisata.

"Pengembangan secara maksimal baik itu masyarakat yang ada di lokasi dan potensi wilayahnya. Jadi semua potensi tidak hanya untuk destinasi wisata tapi berdampak sosial," katanya.

Kepala seksi Pengelola Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kulom Progo Heri Budisantosa mengharapkan pemandu wisata tidak hanya menguasai seputar kepariwisataan akan tetapi sebaiknya juga mengerti dan memahami tentang berbagai potensi yang ada di Kulon Progo dalam segala aspek.

Seorang pemandu wisata harus mampu mempromosikan potensi lokal untuk dikenalkan kepada wisatawan sehingga menjadi magnet bagi wisatawan lainnya untuk berkunjung ke Kulon Progo.

Semua pemandu wisata dalam mengikuti pelatihan dan sertifikasi harus mengenal program pemerintah untuk menunjang pengetahuan.

"Dengan begitu mereka benar-benar kompeten dan profesional dalam melayani tamunya, memahami daerahnya serta mengenal program-program pemerintahya," kata Budi.


Pewarta: Sutarmi
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

 
https://m.antaranews.com/berita/922859/pelaku-wisata-kulon-progo-ikuti-sertifikasi-pemandu-wisata

Read More

Kecelakaan Beruntun di Kulon Progo, 3 Orang Tewas

Kecelakaan Beruntun di Kulon Progo, 3 Orang Tewas

Ristu Hanafi - detikNews

Foto: Dok Basarnas Yogyakarta

Kulon Progo - Kecelakaan lalu lintas di Kulon Progo memakan tiga orang korban jiwa. Kecelakaan melibatkan sebuah minibus dengan truk dan bus.

"Kantor Basarnas Yogyakarta menerima info Pukul 15.00 WIB dari Rangga PMI Kulon Progo bahwa telah terjadi laka lantas di Jalan Yogya-Wates Km 25 Kedungsari, Kulon Progo," dalam keterangan tertulis Basarnas Yogyakarta, Jumat (21/6/2019).

Petugas piket Kantor Basarnas Yogyakarta yang menerima informasi tersebut langsung melaporkan ke Kasubsi Operasi dan memerintahkan Kepala Jaga untuk menyiapkan 1 Tim Rescue berjumlah 8 orang berserta peralatan Ekstrikasi VAR (VEHICLE ACCIDENT RESCUE) untuk penanganan Khusus korban lakalantas.


Kronologi mobil minibus dengan penumpang empat orang melaju dari arah barat. Sesampai di daerah Kedungsari, minibus itu mendahului kendaraan di depannya dari sebelah kanan.

Tiba-tiba minibus langsung menabrak truk dari arah timur dan oleng.

"Setelah oleng, minibus tersebut di tabrak bus dari arah barat. Korban meninggal dunia tiga orang dan luka-luka satu orang," bunyi keterangan dari Basarnas.
 Setelah sampai di lokasi kejadian, Tim Rescue Kantor Basarnas Yogyakarta langsung melakukan evakuasi dua orang korban yang terjepit.

Korban akhirnya berhasil di evakuasi dan diserahkan ke PMI Kulon Progo untuk di evakuasi ke RSUD Wates. Unsur yang terlibat terdiri dari Tim Rescue Kantor Basarnas Yogyakarta, Satlantas Polres Kulon Progo, PMI Kulon Progo dan BPBD Kulon Progo.

"Untuk identitas korban masih didata oleh petugas terkait," terang Humas Basarnas Yogyakarta, Pipit Eriyanto. (ush/sip)

kulon progo kecelakaan kecelakaan beruntun basarnas yogyakarta birojatengdiy

Copyright @ 2019 detikcom
All right reserved

Read More

Kegagalan Tanam Sabuk Hijau di Selatan Bandara Kulonprogo Cukup Tinggi, Pemeliharaan Harus Diperhatikan | Harianjogja.com

Oleh : Fahmi Ahmad Burhan

Pengendara sepeda motor melintas di samping area sabuk hijau Yogyakarta International Airport yang ditanami cemara udang, Jumat (21/6/2019). - Harian Jogja/Fahmi Ahmad Burhan

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemeliharaan sabuk hijau yang disiapkan di selatan Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA) sebagai mitigasi bencana tsunami perlu perhatian serius karena tingkat kegagalan tumbuh cemara udang cukup tinggi.

Pada Mei lalu, 2.000 pohon cemara udang ditanam di selatan YIA. Itu menjadi bagian dari pengurangan risiko bencana tsunami. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulonprogo, Arif Prastowo, mengatakan pemeliharaan ribuan pohon itu harus benar-benar dipikirkan .

"Penanaman termasuk perawatan jadi kewajiban Pemerintah Pusat, Pemprov DIY, juga Pemkab Kulonprogo. Untuk pohon yang sudah ditanam beberapa bulan lalu, kami bertanggung jawab untuk menyiraminya," ujar Arif, Jumat (21/6).

Arif mengatakan pohon cemara udang akan ditanam lagi sekitar Oktober. Menurutnya, masa pemeliharaan dari pohon-pohon itu minimal dua tahun.

Pemupukan cemara udang juga perlu diperhatikan. Menurutnya, tingkat kegagalan tumbuh pohon cemara udang tinggi. "Kami memperhitungkan teknis pemeliharaan dan tingkat kematian tanaman. Kemungkinan 40% tanaman mati kalau tidak ditangani dengan serius."

Menurut Arif, cemara udang untuk sabuk hijau ditanam secara bertahap. Diperlukan sekitar 30.000 pohon cemara udang sebagai upaya mitigasi tsunami di selatan YIA.

Sabuk hijau disiapkan di selatan bandara dengan panjang sekitar 5,3 kilometer membentang dari Pantai Glagah sampai Pantai Congot. Jenis sabuk hijau tidak hanya cemara udang, tetapi juga pule dan mahoni.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo Ariadi mengatakan jawatannya bekerja sama dengan beberapa instansi untuk mengiram cemara udang secara rutin.

"Kerja sama antara BPBD DIY, BPBD Kulonprogo, juga dengan Kodim 0731/Pamungkas Kulonprogo. Kami rutin menyiram empat kali dalam sepekan menggunakan tangki milik DPUPKP [Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman]," ujar Ariadi.
 

Read More

Kulon Progo Segera Terbitkan Perbup RTRW Jamin Investasi | Republika Online Mobile

REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, segera menerbitkan peraturan bupati tentang rencana tata ruang wilayah. Aturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum kepada investor yang masuk di wilayah ini.
 

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan setelah operasional Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) atau Yogyakarta International Airport pada awal Mei ini, banyak investor akan masuk ke Kulon Progo. Namun mereka terganjal review Perda RTRW DIY dan review RTRW Kulon Progo yang belum disahkan.

"Kami akan mengajukan izin ke Gubernur DIY untuk penerbitan peraturan bupati penataan kawasan YIA dan penataan tata ruang kawasan sembari menunggu ditetapkannya Perda RTRW. Saat ini banyak investor yang menunggu kepastian hukum Perda RTRW," kata Hasto pada Jumat (21/6).

Pemkab Kulon Progo akan menerapkan pembangunan ekonomi berbasis kluster yang membuka peluang masuknya investasi secara terbuka. Ekonomi berbasis kluster meliputi pembangunan aerotropolis sebagai pusat pengembangan bisnis yang terintegrasi dan pembangunan transit oriented development (TOD) yaitu pembangunan yang berbasis pada mode transportasi umum yang terintegrasi.

"Ini merupakan kesempatan bagi para investor untuk menanamkan investasinya secepatnya pada tahun ini. Saat ini harga tanah masih terbilang murah dibanding nanti jika sudah ada bandara," kata Hasto.

Untuk itu, Pemkab Kulon Progo tidak ada saringan khusus bagi investasi yang masuk ke Kulon Progo. Investasi bisa berlaku jangka panjang dan pengusaha lokal yang mau bergabung hendaknya menanamkan sifat kejujuran dan bertanggung jawab.

Pemkab juga sudah menyiapkan regulasi untuk mengantisipasi serbuan investor asing yang bisa berpotensi mencaplok aset-aset milik rakyat. Antara lain lewat Peraturan Daerah Perlindungan Produk Lokal. Ada juga Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menurutnya sangat membatasi dan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang yang sangat mengikat.

"Kami tidak begitu saja membebaskan investasi masuk ke Kulon Progo. Kami juga harus melindungi BUMD dan produk lokal," ujarnya.

Hasto mengatakan siapa saja bisa mengajukan investasi ke Kulon Progo baik swasta, BUMD, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga bisa ikut andil. Tujuannya, agar warga Kulon Progo bisa ikut berpartisipasi bukan hanya menjadi penonton.

"BUMD dan BUMDes bisa kongkalikong (kerja sama) untuk kemajuan Kulon Progo. Misalnya BUMD bersama AP I dengan layanan airKu dan air bersih PDAM untuk digunakan di YIA," tuturnya.

Sumber: Antara

new yogyakarta international airportkulon progo

bandara investasirtrw

Read More

Banyak Pembangunan, Jumlah Warga Kulonprogo yang Merantau Menurun - Harian Jogja

Harianjogja.com, KULONPROGO—Jumlah warga Kulonprogo yang bekerja di luar daerah menurun. Salah satu penyebabnya Kulonprogo memasuki fase pembangunan besar-besaran, terlebih dengan beroperasinya Yogyakarta Internasional Airport (YIA).

"Memang trennya sekarang berubah sejak ada bandara. Warga lebih memilih kerja di tempat asal tetapi ya masih ada yang tetap ke luar daerah karena itu hak mereka [warga]," kata Kepala Bidang Pengembangan Dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulonprogo, Susilo, Selasa (18/6/2019).

Klaim ini berdasarkan data pencari kerja Disnakertrans Kulonprogo. Pada 2017, saat YIA mulai dibangun, jumlah Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 761 orang dan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN), 670 orang. Setahun kemudian, AKAD turun menjadi 570 orang dan AKAN, sebanyak 529.

Data sementara sampai Mei 2019, warga Kulonprogo yang mencari kerja luar daerah sebanyak 70 orang dan AKAN 133 orang. Namun, data ini kemungkinan bisa berbeda dengan fakta di lapangan sebab tak semua pencari kerja mengurus pendataan di Disnakertrans.

Selain karena bandara dan masifnya pembangunan, perubahan pola pikir masyarakat Kulonprogo turut mempengaruhi penurunan tersebut. Kini, masyarakat mulai beralih dari bermimpi menjadi karyawan ke membuka usaha mandiri.

Susilo memaparkan hal ini dibuktikan dengan menjamurnya usaha mikro kecil menengah (UMKM). Tren ini juga menjangkiti kalangan muda produktif yang kini tak segan-segan menjadi wirausaha dibandingkan pegawai.

Warga Desa Bendungan, Kecamatan Wates, Agus, 26, mengaku kini memilih mengadu nasib di Kulonprogo setelah pernah bekerja di sejumlah perusahaan di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi serta Sumatra.

Menurut dia, gaji di tempat rantau lebih tinggi dibandingkan upah minimum regional (UMR) sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sisa gajinya juga cukup untuk membantu orang tua di rumah.

Dipalak Preman

Namun, hal itu nyatanya tak membuat ia bertahan lama. Di Sumatra, Agus bekerja di salah satu perusahaan konstruksi kurang dari setahun. Di pulau itu, beban kerja cukup tinggi bahkan memaksanya memiliki dobel tanggung jawab.

"Saya yang basisnya ke teknis juga disuruh mengerjakan administrasi. Jadinya cukup berat," kata pria yang kini bekerja di proyek YIA itu. Tekanan kerja yang tinggi bukan satu-satunya alasan. Faktor budaya juga diakui cukup mempengaruhi betah tidaknya ia kerja di sana.

Itulah yang melatarbelakangi dirinya untuk pulang ke kampungnya di Kulonprogo. Di tempat kelahirannya, meski penghasilan tak seberapa tetapi lebih nyaman. Di samping itu juga jadi dekat dengan keluarga dan masyarakat sekitar.

Triyono, 25, juga mengungkapkan hal senada. Ia yang pernah bekerja di kawasan Jabodetabek hingga Kalimantan mengamini pernyataan Agus. Di Jakarta, ia yang bekerja di sektor konstruksi bangunan bahkan beberapa kali harus berurusan dengan para preman.

Beberapa kali, nyawanya sempat terancam saat dirinya berusaha mempertahankan harta bendanya. "Sempat dipalak dan diancam pakai pisau sama preman saat pulang kerja. Ya saya berusaha melawan. Alhamdulillah selamat," katanya.

Kini Triyono sudah berada di kampung halaman dan mengandalkan pertanian keluarganya untuk memenuhi kebutuhan. "Saya juga jadi nelayan di pesisir, mencari undur-undur, hasilnya lumayan. Sehari bisa bawa pulang uang Rp100.000," ucap pria asal Kecamatan Wates tersebut.

Read More

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto Kulonprogo Dilanjutkan - INDONESIAINSIDE.ID

 
Indonesiainside.id, Kulonprogo – Pembangunan proyek Pelabuhan Tanjung Adikarto, di Karangwuni, Wates, Kabupaten Kulonprogo, DIY, kembali diteruskan. Sebelumnya proyek ini sempat terhenti selama 15 tahun.

Proyek pelabuhan ikan dan barang, senilai Rp 450 miliar tersebut mulai dikerjakan sejak Rohmin Dahuri menjabat sebagai Menteri Kelautan RI, di era kepemimpinan Megawati.

Kini, Pemda DIY akan kembali melanjutkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto tersebut dengan mengubah desain teknis, sehingga dapat segera dioperasikan.



"Harus ada perubahan desain, supaya pasir laut tidak masuk," kata Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Kulonprogo, Rabu (19/6).

Sultan mengatakan perubahan desain ini untuk mengantisipasi pasir laut masuk ke dalam kolam pelabuhan atau alur pintu masuk pelabuhan.

"Kalau pasir laut masuk, masa setiap tahun saya harus mengeluarkan uang Rp 2 miliar untuk mengeruk pasir," katanya.

Sultan mengatakan saat ini, usulan penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto sedang dikaji di Kementerian Keuangan.

"Baru akhir tahun, ada kepastiannya," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Akhid Nuryati meminta pemerintah provinsi secepatnya mencarikan solusi penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto supaya tidak hanya menjadi dermaga impian.

Akhid mengatakan saat ini, kondisi bangunan dan infrastruktur pendukung Pelabuhan Tanjung Adikarto sangat memprihatinkan karena banyak yang rusak.

Beberapa bangunan atapnya sudah rusak, jalan kawasan dermaga ambles, seperti perumahan untuk pendukung pelabuhan juga sudah rusak.

"Pelabuhan Tanjung Adikarto ini dibangun dengan dana yang tidak sedikit, sekitar Rp450 miliar. Harapan saya, pelabuhan ini tidak dibiarkan mangkrak, dan tidak bisa dimanfaatkan," harapnya.

Ia mengatakan warga Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, berusaha memanfaatkan Pelabuhan Tangjung Adikarto ini dengan baik.

Di sini sudah dibentuk Pordarwis, disiapkan peraturan desa, tetapi terkendala oleh kewenangan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Adikarto yang ada di Pemda DIY, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan.

"Kemarin sempat ada wacana yang disampaikan ke kami bahwa di 2019 ini dana provinsi akan mengalokasikan anggaran KPBU untuk pelabuhan ini, tapi ya harus segera direalisasikan. Mengingat, kalau tidak segera dieksekusi, supaya tidak rusak fasilitasnya. Dulu, pemerintah pusat memiliki impian Pelabuhan Tanjung Adikarto, akan hanya menjadi dermaga impian," katanya. (sug)

https://indonesiainside.id/news/nusantara/2019/06/19/proyek-pembangunan-pelabuhan-tanjung-adikarto-kulonprogo-dilanjutkan/

Read More

Bupati Kulon Progo jelaskan proyek strategis untuk sejahterakan masyarakat

Kamis, 20 Juni 2019 - 10:35 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Dewi Rusiana

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo. Sumber foto: https://bit.ly/2MYosU4


Elshinta.com - Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, mengatakan sembilan dari total 17 proyek strategis milik DI Yogyakarta yang saat ini dilaksanakan di Kulon Progo berdampak positif dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 10,6 persen.

Bupati Hasto menjelaskan, sembilan proyek itu di antaranya pembangunan jalan akses Temon-Borobudur, penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto, pengembangan Kawasan Perbukitan Menoreh dan lain-lain.

Menurutnya, hal itu guna menyejahterakan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Angka pengangguran di Kulon Progo juga berkurang dari 3,8 persen menjadi 1,4 persen. "Berharap angka ini akan terus turun," ujarnya.

Dilansir dari InfoPublik, selain itu Bupati mengatakan meskipun menghadapi beberapa kendala, mulai Mei lalu, bandara baru Yogyakarta International Airport (YIA) telah beroperasi. Meskipun masih belum semua rute penerbangan terlayani di situ, geliat bandara sudah mulai nampak.

"Masyarakat banyak yang penasaran, ingin melihat dari dekat bandara bertaraf internasional yang sekarang menjadi kebanggaan masyarakat Kulon Progo,” jelas dia.

Selain itu, keberadaan bandara baru diharapkan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Ditopang dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalur Bedah Menoreh dan beroperasinya kereta api bandara.

Read More

Pemkab Kulon Progo akan Bebaskan Lahan untuk KA Bandara - Republika Online

Suasana pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo. Rencananya, bandara tersebut akan dioperasionalkan pada 29 April 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) segera melakukan pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalur kereta dari Stasiun Kedundang sampai Bandara Internasional Yogyakarta sepanjang lima kilometer.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan kajian analisis dampak lingkungan (amdal) dan Izin Penetapan Lokasi (IPL) jalur kereta bandara itu sudah ditandatangani Gubernur DIY. "Saat ini, tim penaksir (appraisal) independen akan turun ke lapangan untuk mengkaji harga lahan dalam tahap pengadaan tanah," kata Hasto, Selasa (18/6).

Pemkab Kulon Progo nantinya akan turut mengawal dan mendampingi proses pembebasan lahan yang ditangani langsung oleh manajemen PT Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut. Ia menargetkan pembebasan lahan tidak berlangsung lama dan sudah rampung pada akhir 2019 sehingga kontruksi fisik jalur kereta api itu bisa dibangun simultan pada 2020.

"Apalagi Bandara Internasional Yogyakarta ditargetkan rampung dibangun secara menyeluruh pada akhir tahun ini sehingga kepadatan pengguna jasa penerbangan sangat dimungkinkan meningkat pesat," katanya.

Hasto mengatakan pemkab juga sudah melakukan tahapan sosialisasi dan konsultasi publik kepada warga terdampak pembangunan jalur kereta bandara. Selain itu, pemkab sudah melakukan pendekatan secara persuasif kepada pemilik lahan.

"Insya Allah, 99 persen tidak ada penolakan," katanya.

Berdasarkan analisa dan kajian dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) Kulon Progo bahwa rencana awal pembangunan jalur kereta bandara akan melalui empat desa, yaitu Desa Kedundang, Kaligintung, Kalidengen, dan Glagah. Lahan yang dibutuhkan mencapai sekitar 10 hektare untuk jalur rel ganda dari Stasiun Kedundang menuju area bandara.

Hasto menyebut sebagian besar tanah yang akan digunakan merupakan lahan sawah, sedangkan jumlah rumah yang turut terdampak kurang dari 20 unit.

Kepada warga terdampak itu, pemkab memilih pemberian kompensasi berupa ganti rugi sesuai nilai aset yang terkena proyek ketimbang relokasi. Hal itu lebih menguntungkan bagi warga, meskipun masih ada tanah kas desa yang bisa digunakan sebagai tujuan relokasi.

"Opsi pertama tetap ganti rugi dulu. Harapan saya dengan ganti rugi, mereka bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Harga tanah nanti tergantung tim penaksir," kata Hasto.

Kepala Desa Kaligintung Hardjono mengatakan sejauh ini tidak ada penolakan dari warga pemilik tanah terdampak di wilayahnya. Lahan yang akan digunakan untuk jalur kereta bandara di desanya mencapai lebih dari satu hektare dalam 148 bidang.

Di dalamnya termasuk Pasar Dondong seluas 600 meter persegi serta 10 unit rumah warga. Secara total disebutnya ada sekitar 181 jiwa pemilik tanah terdampak.

"Keinginan warga ada program relokasi seperti saat pembebasan lahan untuk bandara. Desa punya tanah 2.000 meter persegi yang bisa digunakan," katanya.

Sumber: Antara

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pt9r14366/pemkab-kulon-progo-akan-bebaskan-lahan-untuk-ka-bandara

Read More

Parpol di Kulonprogo Mulai Godok Nama Pimpinan DPRD | Harianjogja.com

Sejumlah perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019 beserta Bawaslu Kulonprogo dan KPU Kulonprogo, di sela penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai, Bersih dan Berintegritas, di Hotel Kings's, Sabtu (22/9/2018). - Harian Jogja/Uli Febriarni

Harianjogja.com, KULONPROGO—Partai politik (parpol) yang mendapatkan jatah pimpinan DPRD Kulonprogo masih menggodok nama-nama yang akan maju menjadi ketua dan wakil ketua DPRD Kulonprogo. Jabatan struktural di partai tidak lantas menjadi patokan utama.

Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kulonprogo Akhid Nuryati mengatakan partainya masih menunggu arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan dalam menentukan siapa yang akan menduduki kursi Ketua DPRD Kulonprogo pada periode 2019-2024.

"Kami masih menunggu Kongres dulu. Belum ada nama yang muncul. Penentuannya nanti sesuai mekanisme partai. Kalau sudah ada arahan mekanisme dari DPP baru kami munculkan nama," ujar Akhid, Senin (17/6).

Pada Pemilu 2019, PDI Perjuangan mendapatkan perolehan suara tertinggi dibanding parpol lainnya. Raihan suara PDIP dan calegnya pada pemilu tahun ini sebanyak 78.170 suara. Sebanyak 12 caleg lolos menjadi wakil rakyat. Dengan perolehan suara paling tinggi di Kulonprogo, PDI Perjuangan berhak mendapatkan jatah kursi Ketua DPRD Kulonprogo.

Tahun lalu, Akhid yang mendapatkan kursi pimpinan dewan. Namun, di periode ini, menurut Akhid, nantinya yang maju menjadi Ketua DPRD dan mendapatkan rekomendasi dari DPP partai tidak mesti mempunyai jabatan struktural tinggi.

Menurut dia, akan ada uji kepatutan dan kelayakan dari internal partai.

"Periode kemarin ada tiga nama yang muncul, saya, Pak Aris Syarifuddinan dan Pak Aji Pangaribawa. Lalu yang keluar rekomendasinya nama saya," tutur Akhid.

Begitu juga dengan PAN yang berdasarkan hasil Pemilu 2019 kembali mendapatkan jatah Wakil Ketua DPRD Kulonprogo. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kulonprogo, Bukhori Burhanuddin mengatakan dalam penentuan nama pimpinan dewan pihaknya masih menunggu instruksi dari DPP.

"Mengarah ke orangnya belum, tetapi kriteria akan kami tentukan. DPD membuat parameter mengacu keputusan DPP. Beberapa poin dari parameter itu jabatan struktural di partai, perolehan suara, dan rekam jejak di partai," ujar Bukhori pada Senin.

Menurut Bukhori, jabatan struktural yang tinggi bukan satu-satunya patokan. "Jabatan strukturalnya ketua tetapi suaranya rendah itu juga bisa menjadi pertimbangan. Rekam jejak di partai juga dilihat," kata dia.

Bukhori mengatakan pada periode DPRD 2009 lalu, perolehan suara caleg terpilih yang paling banyak menentukan.

Pada tahun ini meskipun perolehan kursi turun dari sebelumnya mendapatkan tujuh kursi menjadi enam kursi, PAN tetap menjadi parpol yang mendapatkan jatah pimpinan dewan. Perolehan PAN pada Pemilu 2019 yaitu 38.161 suara sah.

Sumber
https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2019/06/17/514/999235/parpol-di-kulonprogo-mulai-godok-nama-pimpinan-dprd

Read More

Wakil Bupati Kulonprogo Tegaskan Menolak Segala Bentuk Aksi Kerusuhan dan Kekerasan - Tribun Jogja

Tribun Jogja/ Singgih Wahyu Nugraha

Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo, menyatakan menolak segala bentuk aksi kerusuhan dan kekerasan yang mengancam keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ia mendukung langkah TNI - Polri agar menindak tegas para pelaku aksi kerusuhan, atau kegiatan yang mengancam nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Saat ditemui pewarta di ruang kerjanya, Sutedjo menyampaikan dirinya menolak aksi-aksi kerusuhan dan kekerasan yang merusak nilai-nilai persatuan dan kesatuan.

"Atau bahkan, aksi yang mengancam integritas kita sebagai sebuah bangsa, mengancam keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Sutedjo dalam keterangannya, Selasa (18/6/2019).

Sutedjo juga mendukung TNI-Polri untuk menindak tegas semua pelaku kerusuhan atau kegiatan yang mangancam nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta keberlangsungan kehidupan di Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Maka itu, dirinya mengajak masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganggu keamanan dan ketenangan warga.

"Bagi saya, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati," pungkas Sutedjo. (*)

Sumber :
https://jogja.tribunnews.com/2019/06/18/wakil-bupati-kulonprogo-tegaskan-menolak-segala-bentuk-aksi-kerusuhan-dan-kekerasan

Read More