UMKM Kulonprogo Perlu Perlindungan Pemkab

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulonprogo mendorong Pemerintah Kabupaten Kulonprogo untuk serius melindungi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ketua Komisi IV DPRD Kulonprogo Sihabudin mengatakan perlindungan UMKM bisa menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan kesejahteraan, melalui pertumbuhan ekonomi secara mikro di tingkat daerah.

Saat ini memang produk lokal banyak dikembangkan dan diproduksi masyarakat tapi perajin masih mengalami kesulitan modal dan pangsa pasarnya. Perlindungan terhadap produk lokal, dilakukan agar produk-produk karya daerah bisa bersaing dengan produk-produk negara tetangga.

"Jika tidak mendapat perlindungan dikhawatirkan usahanya bangkrut karena produknya kalah bersaing dengan produk dari luar," ujarnya, Rabu (28/6/2017). Perlindungan yang bisa dilakukan oleh Pemkab terkait dengan peranan UKM dalam kegiatan usaha yang mampu mendorong perluasan lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat.

Terlebih saat ini DPRD Kulonprogo telah mengesahkan Perda tentang Perlindungan Produk Lokal. Sekarang tinggal langkah Pemkab segera melaksanakan Perda tersebut. Menurut Sihabudin, produk lokal Kulonprogo juga masih banyak dikelola secara tradisional dengan tidak menggunakan teknologi maupun sumber daya manusia yang andal. Karena itu, Pemkab harus melindungi kelompok-kelompok usaha masyarakat agar berkembang dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati menyatakan produk-produk UMKM yang dibuat warga sebetulnya tidak kalah dengan produk buatan pabrik besar. Untuk mendukung pemasaran produk, Pemkab harus membantu dari sisi peralatan, pemasaran dan pengemasan.

Read More

Amdal Bandara Baru di Kulon Progo Tak Layak Lanjut, Mengapa?

Proses pembangunan bandara baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo atau New Yogyakarta International Airport (NYIA) terus dikebut. Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) masih proses penyusunan. Walhi Yogyakarta bersama Aliansi Jogja Darurat Agraria dan Komite Bersama Reformasi menilai, dokumen Amdal, rencana kelola lingkungan/rencana pemantauan lingkungan (RKL/RPL) tak layak lanjut.

"Dokumen Amdal tak layak lanjut. Selain pembangunan bandara tak sesuai tata tuang, Andal tak memuat kajian risiko bencana tsunami," kata Halik Sandera, Direktur Eksekutif Walhi Yogyakarta, pekan lalu kepada Mongabay.

Pembangunan bandara, katanya, tak sesuai tata ruang terutama rencata tata ruang wilayah provinsi, sesuai Perda Nomor 2/2010 dan bertentangan dengan prinsip kehati–hatian dalam pengurangan risiko bencana.

Pembangunan bandara,  mempunyai implikasi perampasan lahan produktif, penggusuran pemukiman, mata pencaharian hilang di tapak rencana dan di lokasi infrastruktur pendukung. Bahkan, katanya, tak ada kajian pengurangan sisiko bencana tsunami dalam pernyusunan Amdal, hingga tak ada jaminan keselamatan.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 07/G/2015/PTUN tertanggal 23 Juni 2015, kata Halik, mengabulkan gugatan warga atas Surat Keputusan Gubernur Yogyakarta Nomor: 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara. Hal ini membuktikan, rencana pembangunan bandara tak sesuai tata ruang.

"Putusan kasasi Mahkamah Agung yang memenangkan tergugat, tak menjawab aspek kesesuaian tata ruang hingga bertentangan dengan RTRW provinsi."

Perda RTRW Yogyakarta, menetapkan, pesisir Kulon Progo jadi salah satu kawasan rawan bencana tsunami. Dalam rencana mitigasi bencana tsunami tertuang dalam dokumen Amdal, tak ada kepastian rencana tindakan dan bukti kajian menyeluruh tentang dampak pembangunan terhadap perubahan lingkungan.

"Ini membuktikan PT. Angkasa Pura I tak siap dalam mitigasi bencana dan tak siap membangun dengan kesadaran lingkungan," katanya.

Pembangunan bandara di Kulon Progo, katanyam juga tak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, yang mengatur arah kebijakan umum pembangunan nasional yakni meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penangan perubahan iklim.

Pembangunan bandara baru, katanya, akan menghilangkan lahan produktif.  Kulon Progo,  salah satu sumber penghidupan petani, dan distribusi pertanian beberapa wilayah selama ini bergantung dari sana.

Seharusnya, ucap Halik, tak boleh ada pengembangan mengubah bentang alam, karena risiko bisa lebih besar. Penetapan lokasi bandara di kawasan lindung geologi dari bencana alam tsunami, katanya, tak sesuai peruntukan ruang.

"Dalam strategi pengembangan prasarana lingkungan, lokasi bandara ialah  kawasan lindung geologi dari bencana alam tsunami dan banjir."

Pembangunan berisiko tinggi

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.1164 Tahun 2013 menyebutkan, luasan rencana pembangunan bandara 637 hektar, namun dalam studi Amdal luasan hanya 587,261 hektar.

Lokasi mencakup lima desa, yakni Jangkaran, Sindutan, Palihan, Glagah dan Kebonrejo, Kecamatan Temon, Kulon Progo. Lahan ini merupakan wilayah pertanian dan pemukiman.

Himawan Kurniadi dari Jogja Darurat Agraria mengatakan, dampak langsung pembangunan bandara yakni mata pencaharian warga hilang. Jangka pendek, katanya, kemiskinan meluas menyusul konsumsi tak terencana.

"Jangka panjang, penurunan kualitas hidup pada berbagai aspek, terkhusus lahan pertanian produktif," kata Himawan.

Implikasi lebih besar, katanya,  terjadi dari pembangunan bandara dengan konsep Kota Bandara dan infrastruktur pendukung, yakni kereta api, jalan tol, pelebaran jalan nasional dan arteri.

Warga terdampak, akan makin banyak, perampasan lahan produktif meluas, penggusuran permukiman, mata pencaharian hilang dan meningkatnya biaya hidup.

Tak hanya tapak bandara, pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) juga menggunakan studi Amdal. Buntut rencana pembangunan bandara, rencana jalur JJLS berubah.

"Perubahan jalur berimplikasi terhadap pemborosan keuangan negara dan Amdal. Ini ciri pembangunan infrastruktur tidak berkelanjutan," kata Kurniadi.

Sebelumnya Senin, 19 Juni 2017, di Ruang Adikarta, Kompleks Pemkab Kulonprogo dilakukan pembahasan dokumen Amdal bandara baru Yogyakarta.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Yogyakarta, Anna Rina mengatakan, Angkasa Pura I belum melengkapi dokumen pembangunan, dokumen Amdal lalu lintas. Ketentuan dokumen Amdal lalin harus dipenuhi, rekomendasi langsung dari Kementerian Perhubungan.

"Ada delapan item perlu dilengkapi Angkasa Pura I soal Amdal lalin," katanya.

AP I, katanya,  harus memaparkan jumlah truk melintas jalan menuju lokasi proyek, termasuk asal material bangunan.

"Jangan sampai ketika truk pengangkut material lewat, material jatuh di jalan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lain."

Perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Yogyakarta mengatakan, dokumen pembangunan belum dilengkapi rencana penanggulangan bencana, keberadaan peringatan dini bencana tsunami, gempa dan banjir.

Badan BPBD Jateng juga menyoroti hal sama, NYIA berada di lokasi rawan bencana tsunami hingga meminta jadi perhatian khusus.

Dokumen Amdal harus memperhatikan aspek efek berlapis dari NYIA terhadap Jateng, mengingat kehadiran bandara ini bisa memberikan efek untuk pariwisata ke Borobudur dan sekitar.

Safety Health and Environment Department Head Angkasa Pura I, Dedi Ruhiyat mengatakan, target penyusunan KA-Andal selesai 75 hari dan penyusunan Amdal 75 hari. Amdal, kata Ruhiyat, dinilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penolakan warga akan menjadi bahan kajian penyusunan.  Amdal disusun melalui proses penilaian sekaligus bisa menjadi solusi atas penolakan.

Terpisah, Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kulon Progo,  Suharjoko, mengatakan, pembangunan bandara NYIA merupakan proyek strategis nasional. Penyusunan Amdal, merupakan bagian perizinan ini juga termasuk program percepatan.

"Penyusunan KA-Andal dipercepat, dibatasi lebih cepat dari biasa yang 150 hari," katanya.

Penyusunan KA-Andal, katanya,  diharapkan benar-benar berkualitas hingga tak lepas dari masukan masyarakat terdampak.

"Kami juga menerima masukan tertulis. Dalam penyusunan KA-Andal juga akan dipetakan potensi-potensi dampak dari pembangunan bandara NYIA, terutama lingkungan. Juga dampak lain,  sosial dan ekonomi."

Pimpinan Proyek Pembangunan NYIA, Sujiastono memilih menyerahkan beragam masukan dalam pemaparan Amdal kepada konsultan, untuk mempertajam kembali.  Masalah kehilangan lahan sawah bukan semata-mata tanggung jawab Angkasa Pura I, melainkan pemerintah.

"Terkait alih fungsi lahan memang beralih dari pertanian ke bandara, AP I dan pemda sudah dan terus cari solusi, baik dengan pelatihan dan lain-lain," katanya.

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengatakan, dalam okumen Amdal  ada bahasan tiga dampak pembangunan NYIA, mulai fisik, ekonomi dan sosial. Kajian dampak ekonomi dan fisik, katanya, sudah tak masalah. Untuk kajian dampak sosial, katanya,  perlu cari cara penyelesaian.

Sumber : https://www.mongabay.co.id/2017/06/30/amdal-bandara-baru-di-kulon-progo-tak-layak-lanjut-mengapa/

Read More

Durian Promasan Bakal Didaftarkan Jadi Varietas Unggulan Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Kabupaten Kulonprogo menyiapkan satu lagi varietas durian yang akan didaftarkan sebagai varietas bibit unggul nasional, yakni durian Promasan.
Varietas ini akan menyusul durian menorah kuning yang sudah lebih dulu didaftarkan sebagai varietas unggul nasional.

Durian Promasan disebut-sebut memiliki kekhasan tersendiri sebagai durian yang tumbuh di Banjaroya, Kalibawang.

Tanaman induknya ada di Pedukuhan Promasan dan sedang dalam masa identifikasi oleh Balai Benih untuk nantinya didaftarkan sebagai bibit unggul.

“Bentuk durian Promasan tidak jauh berbeda dengan durian Banjaroya lainnya namun ada rasa khas di dalamnya. Ini sedang diidentifikasi,” kata Kepala Bidang Hortikultura, Dinas Pertanian dan Pangan Kulonprogo, Eko Purwanto, Minggu (18/6/2017).

Sejumlah titik lokasi pengembangan varietas bibit unggul durian, ada di Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang berada di atas lahan seluas 30 Hektare, 30 Hektare di Kecamatan Samigaluh, dan 35 Hektare di Kecamatan Girimulyo, tepatnya sekitar Embung Kleco.

Eko mengatakan, pengembangan secarea luas oleh masyarakat bisa dilakukan setelah varietas tersebut terdaftar dan jadi keunggulan wilayah. (*)

Jual CD 3.405 Resep masakan

Read More

4 Jalur Alternatif Bagi Pemudik yang Lintasi Kulon Progo

Liputan6.com, Yogyakarta - Kulon Progo merupakan perlintasan utama pengguna jalan saat arus mudik Lebaran. Setidaknya, ada empat jalur alternatif disiapkan untuk mengurai kemacetan yang mungkin terjadi di jalur utama pintu masuk Yogyakarta di sisi barat ini.

Kasie Operasional Pengendalian bidang Lalu lintas Dishub Kulonprogo, Bhekti Nurada menerangkan, satu jalur alternatif dari Wates menuju ke Magelang dan tiga jalur dari Wates menuju ke Kota Yogya. Empat jalur itu sudah disiapkan Dishub dengan pemberian plang penunjuk arah dan peralatan lalu lintas lainnya.

"Jalur alternatif mulai ada di pertigaan Sindutan, Temon, ke selatan, ke JJLS," ujarnya Selasa, 13 Juni 2017.

Alternatif pertama yakni simpang Sindutan yang berada di perbatasan Kulon Progo-Purworejo. Jika jalur utama padat, kendaraan dari barat akan diarahkan menuju Jalur Jalan Lingkar Selatan (JJLS) menuju Bantul.

Alternatif kedua dari Glagah lalu ke Karangwuni sampai ke Brosot. Sedangkan, alternatif ketiga yaitu simpang tiga Toyan (Wates) menuju jalan kabupaten terus ke Bendungan lalu sampai Brosot lalu Bantul.

Terakhir, jalur alternatif keempat berada di simpang tiga Ngeplang (Sentolo) ke utara sampai perempatan Dekso, lalu belok ke kiri sampai Samigaluh, ke kanan Sleman, lurus ke Magelang.

"Kulon Progo merupakan titik lelah bagi para pemudik. Terlebih jalanan di Kulonprogo termasuk bagus dan lebar. Banyak yang memacu kendaraannya, bahaya, harusnya hati-hati," ujar Bhekti.

Untuk itu, pihaknya mengatakan akan memasang rambu lalu lintas dan imbauan hati-hati di sepanjang jalan Kulon Progo. Ada sekitar 60 pengumuman berbentuk spanduk dan banner yang dipasang di jalan negara dan alternatif sebelum H-7.

"Sepanjang jalan nasional Temon, Sentolo, lalu jalan jalur lintas selatan Temon dan Brosot," kata Bhekti.

Selain itu, Dishub juga akan memasang rambu penunjuk arah. Pemasangan plang rambu penunjuk arah ini demi keamanan dan kenyamanan pemudik dan juga untuk mengurangi kemacetan di wilayah Kulon Progo.

"Kita cek APILL dan perlengkapan jalan yang kurang, terutama jalan jalur alternatif. Agar pemudik lebih nyaman. Agar tidak tersesat juga," ujarnya.

JUAL SKEMA TULUSKIT JILID 1-4

Read More

Bupati Kulonprogo Minta Warga Terdampak Bandara Tidak Boros

KULONPROGO, suaramerdeka.com – Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, meminta warga terdampak bandara agar tidak boros dalam menyambut Lebaran atau Idul Fitri. Ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang diterima, hendaknya digunakan secara produktif.

Bupati Hasto mengajak warga Temon bersyukur, karena warga yang terdampak bandara mendapat ganti uang dengan jumlah lumayan banyak sebagai dampak dari pembangunan bandara. Besaran ganti rugi cukup besar, tidak seperti yang pernah dia alami saat pembangunan Waduk Sermo di Kokap dengan harga ganti rugi tanahnya sangat murah sekali.

“Mendekati Idul Fitri, kepada masyarakat kami minta agar tidak boros. Meski mendapat ganti uang dari pembangunan bandara, tetapi sebaiknya digunakan untuk membeli barang untuk kegiatan yang produktif. Seperti untuk membeli truk untuk mengangkut pasir, atau mobil untuk rental, pickup untuk mengangkut pupuk, atau ambulans untuk mengangkut orang sakit,” kata Hasto saat Safari Subuh di Masjid Al Mubarok Kragon I, Palihan, Temon, Sabtu (17/6).

Bupati Hasto juga berpesan, agar warga dalam membeli makanan jangan boros-boros, dan berhati-hati terhadap makanan yang warnanya menyolok. Karena bisa jadi memakai pewarna yang bukan pewarna makanan.

Pada bagian lain, Bupati Hasto menyampaikan, Pemda bersama jajaran kepolisian akan menandatangani MoU mencanangkan Kulonprogo bebas dari miras, alkohol, dan oplosan. Menurutnya, di Kulonprogo yang paling rawan minuman keras adalah di wilayah Kecamatan Temon. Oleh karena itu, warga diminta selalu berhati-hati mendidik anak seiring kehidupan masyarakat yang terus berubah. Menjelang Idul Fitri, warga Temon diajak ikut menjaga keamanan dan ketertiban.

“Temon lebih serius, karena selain sebagai pintu gerbang Kulonprogo, angka kecelakaan lalu lintasnya termasuk tinggi. Mohon dukungan masyarakat agar suasana ayem tentrem,” imbuhnya.

Seusai sholat subuh berjamaah dengan masyarakat, Bupati menyerahkan beberapa bantuan. Bantuan untuk pembangunan Masjid Al Mubarok dari Baznas Kulonprogo, Forum CSR Kulonprogo, dan Bank Pasar Kulonprogo. Selain itu juga menyerahkan bantuan dari Baznas Kulonprogo untuk 20 orang kaum Dhuafa sekitar masjid masing-masing Rp 100 ribu.

Salah satu jamaah sholat subuh yang juga warga terdampak, Kelik Martono, berharap dalam 100 hari program kerja Bupati terkait dengan bandara bisa terselesaikan.  Termasuk pembayaran konsinyasi, aset, penghitungan aset ulang baik di atas tanah hak milik mau pun magersari. Serta tentang relokasi magersari dan warga kurang mampu.

“Sehingga diharapkan program kerja 100 hari kerja ini bisa sukses semua,” kata Kelik Martono yang juga ketua Wahana Tri Tunggal (WTT).

(Panuju Triangga/CN40/SM Network)

Skema TULUS KIT Jili 1 - 4 .

Read More

Asah Skil Pemuda Lokal, Pemkab Gandeng STTD

Harianjogja.com, BANTUL – Pemerintah Kabupaten Kulonprogo merealisasikan komitmennya untuk  menjadikan bandara baru di wilayah itu nantinya bisa menjadi ladang pekerjaan bagi masyarakat lokal. Komitmen tersebut mulai direalisasikan dengan memberikan beasiswa kuliah bagi para lulusan SMA di Kota Binangun.

Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD) Yogyakarta menjadi tempat rujukan bagi para pemuda Kulonprogo untuk memperdalam ilmu dan keahlian di bidang teknologi dirgantara.

Komitmen dari Pemkab Kulonprogo bahkan sudah tertuang dalam nota kerjasama dengan STKD. Penandatanganan kerjasama dilakukan antara Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo dan Ketua STTKD Marsda TNI (purn) Udin Kurniadi di kampus setempat, Kamis (15/6/2017) petang.

Dalam sambutannya, Hasto mengungkapkan, misi untuk memberikan beasiswa kepada pemuda Kulonprogo adalah upaya untuk menyongsong kehadiran bandara baru di Bumi Menoreh.

Dia berharap, melalui program beasiswa ini, para pemuda di wilayahnya bisa mendapatkan skill di bidang teknologi kedirgantaraan. Dengan begitu ketika bandara sudah beroperasi 2019 nanti, mereka bisa mengambil peran dalam bidang pekerjaan yang dibutuhkan di bandara. Tidak hanya pekerjaan kasar saja, tapi bisa sebagai tenaga profesional teknisi di bandara.

“Jadi jangan sampai pemuda di Kulonprogo ini cuma jadi penonton ketika bandara sudah beroperasi di wilayah kita sendiri,” ujar sosok yang juga berprofesi sebagai dokter spesialis kandungan ini.

Lebih lanjut Hasto menerangkan, program beasiswa ini digulirkan baru tahun ini. Namun persiapan untuk merealisasikan program ini sudah berlangsung sejak dua tahun lalu. Selama itu Pemkab berusaha mencari tempat pendidikan yang paling tepat untuk digunakan para pemuda mengasah skill dalam bidang teknologi penerbangan. Hingga akhirnya pilihan mengerucut pada STTKD Yogyakarta.

Ada 20 lulusan fresh graduate yang mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan di STTKD tahun ini. Namun mereka akan dibagi menjadi dua angkatan. Sebanyak 10 calon mahasiswa akan mulai kuliah tahun ajaran baru nanti, sedangkan 10 lainnya tidak lama akan menyusul.

Nantinya mereka akan mendapatkan beasiswa program D1 program ground handling. Dengan program satu tahun diharapakna mereka nanti selepas lulus sudah mendapat keterampilan lebih awal setahun sebelum bandara beroperasi.

Rencananya jalinan kerjasama akan terus ditingkatkan. Dengan begitu setiap tahun akan ada beasiswa dari Pemkab Kulonprogo bagi setiap lulusan fresh graduate agar bisa mendapatkan skill di bidang penerbangan yang sangat dibutuhkan operator bandara.

“Nantinya tidak hanya program D1 saja, kami bersama Pemkab Kulonprogo sudah membuat rancangan untuk kerjasama beasiswa pendidikan program D3 dan D4 bidang Manajemen Transportasi Udara. Mungkin tahun depan sudah bisa direalisasikan,” ujar Ketua STTKD Udin Kurniadi menambahkan.

Para pemuda Kulonprogo yang mendapatkan beasiswa ini pun termasuk orang-orang pilihan terbaik. Mereka terpilih setelah melalui saringan dan seleksi yang sangat ketat. Ketika awal dibuka, pendaftar mencapai 200 orang. Seleksi bersama yang dilakukan antara Pemkab Kulonprogo dan pihak STTKD akhirnya berhasil mendapatkan 20 lulusan terbaik yang berhak mendapat beasiswa pendidikan di bidang kedirgantaraan.

Editor: Mediani Dyah Natalia

Skema TULUSKIT Jilid 1 - 4, dapatkan disini

Read More

Angkutan Perdesaan akan Layani Pemudik Kulon Progo | Republika Online Mobile

REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan 102 unit angkutan perdesaan dan 91 unit cadangan angkutan untuk mengangkut pemudik yang mau berlebaran di wilayah itu.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan organisasi angkatan darat (Organda) Kulon Progo dan pemilik angkutan. Mereka siap mengerahkan angkutan perdesan (angkutdes) untuk mengangkut pemudik dan wisatawan," kata Kasi Angkutan Perdesaan Dinas Perhubungan Kulon Progo Rahvi Pusnah Adi di Kulon Progo, Kamis (15/6).

Ia mengatakan angkutan perdesaan itu laik jalan, meski dalam kondisi tua. Angkutan tersebut juga telah lolos uji KIR dan mempunyai izin trayek. "Angkutan perdesaan 102 unit tersebut lolos izin trayek dan uji KIR. Kalau tidak memenuhi kriteria tersebut, kami tidak berani meloloskan," katanya.
Rahvi mengatakan angkutan perdesaan akan melayani penumpang dari terminal-terminal bus ke simpul-simpul transportasi. Diharapkan penumpang atau pemudik tidak terlantar dan mempermudah wisatawan menuju objek wisata. "Kami berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada pemudik dan memberdayakan angkutan perdesaan," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Kulon Progo Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan kendaraan yang disiagakan untuk mengangkut pemudik maupun penumpang saat Lebaran nanti. Meski angkutan perdesaan berumur tua, tapi secara uji KIR masih memenuhi standar operasional. "Setelah dilakukan uji KIR baik menggunakan alat maupun manual, semua lolos. Bentuknya sudah tua, tapi masih laik jalan," katanya.

Terkait peremajaan kendaraan, kata Nugroho, pihaknya tidak memiliki anggaran. Selain itu, peremajaan angkutan juga melihat potensi jumlah penumpang. Saat ini, jumlah penumpang angkutan umum, khususnya angkutan perdesaan menurun, tergeser dengan kendaraan sepeda motor. "Penyedia jasa angkutan mungkin mampu membeli angkutan baru, tapi jumlah penumpang angkutan di Kulon Progo turun drastis. Bahkan, jalur-jalur trayek mati dan pemilik angkutan gulung tikar," katanya.

Red: Nur Aini
Source: Antara

http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/06/15/orkgiv382-angkutan-perdesaan-akan-layani-pemudik-kulon-progo

Read More

Nasib Makam Warga Kulon Progo di Lahan Bandara Baru Yogyakarta

Seluruh kawasan yang masuk dalam rencana pembangunan bandara baru Yogyakarta akan dikosongkan. Seluruh bangunan akan dirobohkan untuk kepentingan pembangunan bandara baru nanti, termasuk areal makam.

Camat Temon Kulon Progo Djaka Prasetya mengatakan makam sekaligus isinya yang terimbas bandara baru akan direlokasi ke tempat baru. Makam itu menjadi salah satu fasilitas umum warga yang direlokasi dengan luasan berbeda-beda.

"Itu kan salah satu fasum yang ada di situ. Desa Glagah itu ada. Palihan satu ada. Jaten nggak ada makamnya. Di Kibon ada," ujarnya, Rabu, 7 Juni 2017.

Meski begitu, ia menyatakan proses pemindahan jenazah masih lama. Proses pemindahan akan dilakukan setelah warga yang direlokasi menempati rumah masing-masing. Proses pemindahan isi makam ini dinilai akan memakan waktu yang cukup lama.

"Lama lah pakai selamatan juga. Kalau versi Jawa kan pakai selamatan. Itu setelah semua sudah selesai masih agak lama," ujarnya.

Saat ini, warga terdampak yang meminta relokasi sedang menunggu rumah mereka selesai dibangun. Proses pembangunan rumah sudah berjalan sejak Mei lalu.

"Relokasi mengambil rumah tapi belum jadi semua. Belum ada yang jadi kan, minta yang beda-beda. Lalu, sampai berapa persen ya beda beda ada yang 20-50 persen," ujarnya.

Setidaknya ada lima titik relokasi warga terdampak bandara baru. Lima titik itu semuanya menggunakan tanah kas desa. Namun, setiap desa berbeda-beda luasan lokasi yang digunakan relokasi.

"Glagah, pasar ke selatan. Kebon Rejo belakang Koramil, baratnya Desa Jaten, sebagian warga Desa Palihan sejumlah 53 KK. Balai Desa Palihan ke selatan masuk ke barat 99 KK, Jangkaran ada empat KK," ujarnya.
IMB Warga Terdampak Bandara Baru

Djaka mengatakan dalam kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo ini akan membuat program berkaitan dengan program seratus hari bupati yang terpilih kembali itu. Program unggulannya adalah program penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam tiga bulan, terutama IMB milik warga relokasi bandara baru.

"Penyelesaian IMB di bawah 100 meter, tidak tingkat, dan tidak di jalan negara jadi wilayah kecamatan. Target seratus saya itu, khususnya di rumah relokasi. Sebanyak 200 lebih itu. Itu tidak ada di kecamatan lain," ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Mustofa, mandor rumah relokasi Desa Glagah mengatakan pembangunan rumah relokasi sudah dimulai sejak Selasa kemarin. Saat ini, sudah sampai pada tahap pemasangan batu bata. Tahap kedua memasang kusen, jendela dan pintu.

"Alhamdulillah cepat. Dilembutkan terus. Kalau targetnya 1 Juli, 1,5 hingga dua bulan sudah terima kunci," ujarnya.

Ia mengerjakan khusus rumah dengan tiga tipe berbeda, yaitu tipe 45,60 dan 100. Tipe yang dibangun terlihat perbedaan dari luas, desain dan interior di dalamnya.

"Untuk 10 unit saya. Desa Glagah ini yang paling besar sekitar 90 unit," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan relokasi terdampak bandara baru ini berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama dan kedua adalah pembangunan rumah warga. Sementara, tahap ketiga adalah pembangunan fasilitas umum.

"Nanti terakhir bangun sekolah, puskesmas, masjid, dll, sekarang masih rumah tahap pertama," katanya

BELANJA YUK...

Read More

Hati-Hati! 20% Jalan Alternatif Diketahui Rusak

Solopos.com, KULONPROGO — Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Kulonprogo memperkirakan kerusakan pada jalan alternatif yang berstatus jalan kabupaten mencapai 20 persen. Namun, tidak ada upaya perbaikan khusus untuk menghadapi arus mudik Lebaran yang sudah semakin dekat.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kulonprogo, Nurcahyo Budi Wibowo mengatakan, bentuk kerusakan kebanyakan berupa jalan berlubang atau bergelombang. Kondisi itu diakui bisa membahayakan pengguna jalan.


“Jalan yang baik kondisinya sekitar 80 persen. Kalau secara umum yang sekalian dengan jalan nasional propinsi kira-kira 75 persen,” ujar Nurcahyo, Senin (5/6/2017).

Nurcahyo lalu mengungkapkan, tidak ada upaya perbaikan khusus dalam persiapan menghadapi arus mudik Lebaran tahun ini. Pemkab Kulonprogo hanya menggunakan anggaran pemeliharaan rutin. Terakhir mereka membenahi ruas jalan rusak di wilayah Kepek Pengasih yang menjadi jalur alternatif menuju Kecamatan Girimulyo dan Nanggulan.

“Kita tambal yang berlubang tapi rata-rata memang diperbaiki lewat pemeliharaan rutin,” kata dia.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Solopos.com, kerusakan juga terjadi pada sebagian ruas jalan alternatif Pengasih-Sentolo di Kulonprogo. Kondisi jalan disana cenderung bergelombang, terutama yang terletak di wilayah Kaliagung, Sentolo. Menurut Nurcahyo, hal itu terjadi karena jalan sering dilalui truk pengangkut tanah uruk untuk lahan relokasi warga terdampak pembangunan bandara baru.

Jalan alternatif Pengasih-Sentolo selama ini menjadi salah satu pilihan utama warga untuk menuju ke arah Jogja. Namun, statusnya merupakan jalan propinsi sehingga Pemkab Kulonprogo juga tidak bisa berbuat banyak selain melakukan koordinasi dan komunikasi. “Itu juga penting jalannya tapi statusnya jalan propinsi. Pemda DIY paling juga ada anggaran pemeliharaan rutin,” ucap Nurcahyo kemudian

Baca Halaman sumber.....

Read More

Disperindag Kulon Progo Tak Bisa Menindak Pertamini

Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak dapat menindak pertamini yang menjamur di wilayah ini. Karena pada alat yang digunakan tidak ada tanda tera dari Direktorat Metrologi kerja sama dengan Pertamina.

"Kami sudah melayangkan surat kepada Direktur Direktorat Metrologi sejak akhir Januari 2017 perihal pertamini yang ada di Kulon Progo. Namun, hingga saat ini belum ada jawabannya," kata Kepala Dinas Perdagangan Kulon Progo Niken Probo Laras di Kulon Progo, Minggu (14/5).

Ia mengatakan keberadaan pertamini yang ada di wilayah Kulon Progo hingga Januari mencapai 15 unit usaha yang kesemuanya belum mempunyai izin usaha industri. Saat ini, pertamini terus bertambah jumlahnya yang tersebar di 12 kecamatan.

Berdasarkan komoditas yang dijual pertamini memperdagangkan bahan bakar yang tidak bersubsidi seperti pertalite dan pertamax, sehingga tidak ada unsur perdagangan komoditas yang dilarang atau bersubsidi.

"Menurut hemat kami, ini bagian dari modernisasi toko rakyat, dan bagi pertamina sangat menguntungkan karena permintaan akan bertambah banyak. Persoalanya, yakni alat yang digunakan tidak mencantumkan tera. Seharunya, pertamina bekerja sama dengan pembuat mesin pom menera alat, sehingga bisa diawasi secara berkala, dan konsumen tidak dirugikan," kata dia.

Menurut Niken, pertamina sebagai distributor bahan bakar mencakup jangkauan sampai SPBU, sehingga bensin dan solar yang sudah berada di luar SPBU bukan menjadi ranah pengawasan dari pertamina.

Selain itu, penggunaan peralatan takar pompa ukur dan unit pada penjualan pertamini ini dikategorikan illegal karena tidak mempunyai tanda tera awal pada mesin yang digunakan. Hal ini diperkuat dengan surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 2qq/SKP/SD/2015.

"Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Direktorat Metrologi mengenai penanganan dan penertibannya," harapnya.

Salah satu konsumen pertalite Martiyem mengatakan harga pertalite di tingkat pertamini Rp8.500 per liter. Saat ini, harga pertalite berkisar Rp7.500 per liter.

"Kami berharap harga pertalite di tingkat pertamini sama seperti harga di SPBU," harapnya.

Sumber: ANTARA

CD Resep Masakan PDF

Read More