Bandara Yogyakarta di Kulon Progo ditargetkan beroperasi April 2019

 

ILUSTRASI. Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan bertolak ke Yogyakarta untuk kunjungan kerja, Selasa (28/8). Di hari pertama, Menko Luhut langsung memimpin rapat koordinasi pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta.

Menurut keterangan dari Lukman F. Laisa Direktur Teknik PT Angkasa Pura I (AP I), bandara baru yang berlokasi di Kabupaten Kulon Progo ini ditargetkan mulai operasional pada April 2019.

“Staging pertama yang akan kita dorong tahun ini, akan kita selesaikan dalam waktu 7 bulan,” lanjut Lukman melaporkan target pembangunan kepada Menko Luhut seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (29/8).

Dalam tahap pertama ini, bandara didesain untuk dapat memfasilitasi 14 juta penumpang dengan terminal seluas 180.000 meter persegi, 23 parking stand di apron, dan runway sepanjang 3.250 meter.

“Jadi bisa ke London langsung dari Jogja,” jelas Luhut. Ia juga mencontohkan, pesawat tipe Boeing 777 yang biasa dipergunakan dalam direct flightinternasional, akan dapat didaratkan di Provinsi DIY.

Cepatnya pengerjaan proyek ini tidak lepas dari proses pengadaan tanah yang diklaim oleh AP I sebagai yang tercepat dan terluas di Indonesia untuk kepentingan pembangunan bandara. Tanah seluas 582,08 hektar telah 100% dibebaskan, ditandai dengan dilakukannya Serah Terima Hasil Pelaksanaan Pengadaan Tanah dari Kanwil BPN DIY kepada PT AP 1 pada tanggal 29 Maret 2018 melalui Berita Acara Nomor 61/BA-PPT/III/2018.

Di akhir rapat koordinasi, Menko Luhut meminta kepada semua pihak terkait untuk bekerja secara terpadu, memperhatikan kerapian detail pengerjaan, dengan memberi perhatian lebih pada masyarakat sekitar lokasi pembangunan bandara.

“Jadi kalau ada orang sekitar yang bagus, kalian latih, lalu nanti bisa direkrut sampai pada posisi pekerjaan yang kelasnya tinggi, seperti air traffic controller,” tambah Luhut.

Tak lupa ia juga mengimbau, AP I dengan didukung pemerintah daerah dapat meningkatkan pelatihan dan penyerapan tenaga kerja dari penduduk sekitar dengan tidak membatasi jenis dan level karirnya. Selain itu, Menko Luhut juga meminta supaya usaha kecil dan menengah masyarakat setempat dapat diberikan ruang usaha di areal bandara nantinya.

“Ada pembangunan tapi rakyat setempat juga harus bisa menikmati, jangan ada yang tersingkirkan,” ujar Menko Luhut yang berpesan agar manisnya buah pembangunan infrastruktur dapat dinikmati oleh semua masyarakat sekitar.

Turut hadir dalam rapat tersebut adalah Bupati Kulon Progo Bapak Hasto Wardoyo, Ibu Arie Yuriwin sebagai Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agararia dan Tata Ruang ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kakanwil BPN DIY Bapak Tri Wibisono. Sedangkan dari pihak AP I hadir Bapak Taochid Purnomo Hadi selaku pimpinan proyek, Bapak Agus Pandu Purnama sebagai General Manager, dan Project Management Development Bapak R. Sujiastono.


Artikel ini telah tayang di KONTAN.CO.ID - dengan judul Bandara Yogyakarta di Kulon Progo ditargetkan beroperasi April 2019  

Read More

Relawan Padamkan Kebakaran di Lereng Menoreh dengan Sekat ...

KULON PROGO, KOMPAS.com -  Kebakaran melanda sekitar 20 hektar lereng bukit yang banyak ditumbuhi pohon jati di Dusun Ngaren, Desa Banjarsari, Kecamatan Kalibawang, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebakaran itu berlangsung dari tengah hari hingga sore itu merusak puluhan pohon jati dan mahoni.

Tidak ada korban akibat kebakaran ini. "Saya harap ini hanyalah kejadian alam biasa bukan akibat puntung rokok atau kelalaian warga," kata Ariadi, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kulon Progo, Selasa (28/8/2018).

Musim kemarau masih melanda Kulon Progo. Daerah perbukitan Menoreh salah satu kawasan dataran tinggi yang mengalami dampak kekeringan luas di musim ini. Gugur daun dari pohon yang memenuhi lereng memenuhi lahan.

Lereng itu berada di pinggir jalan. Api diperkirakan berawal dari jalanan lantas merambat ke atas. Api cepat sekali merambat di antara gugur daun kering jati dan mahoni yang memenuhi lereng. Api juga cepat merambat akibat hembus angin yang kencang.

Baca juga: Buntut Karhutla dan Kabut Asap di Pontianak, Polda Kalbar Tetapkan 27 Tersangka

Pemadam kebakaran yang sudah siaga kesulitan menangani kebakaran itu akibat kontur bukit yang terjal.

"Damkar yang sudah siap juga tidak bisa, karena sudah merambat ke tengah, terus kemudian tidak bisa dijangkau," kata Samingin, warga Banjarsari.

"Musim pohon jati dan mahoni meranggas membuat banyak daun kering terjilat api cepat sekali," katanya.

Tak ada rotan akar pun jadi. Warga, relawan, dan BPBD memutuskan untuk membuat sekat bakar atau lokalisir api merambat. Warga dan relawan saling membantu dalam mengumpulkan daun kering pohon jati dan mahoni agar api tidak lagi merambat. Cara ini efektif. Para relawan bisa menghentikan sebaran api yang telah menyala selama tiga jam.

 

Baca Selengkapnya pada artikel yang berjudul Relawan Padamkan Kebakaran di Lereng Menoreh dengan Sekat ... Artikel ini telah tayang di  KOMPAS.com

Read More

20 Hektar Lahan Warga Terbakar di Kulonprogo

Foto Istimewa

KULONPROGO - Hutan milik warga di Desa Banjasari, Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulonprogo, DI Yogyakarta terbakar. Setidaknya api sudah membakar lebih dari 20 hektar lahan milik warga.

"Dari warga katanya titik api pertama justru di pinggir jalan di sekitar tanjakan di Dukuh Ngaren," jelas Edi Rianto, Kepala Desa Banjarasri, kepada wartawan Selasa (28/8/2018).

Lantaran musim kemarau, api dalam sekejap langsung membakar. Sebab lokasi ini banyak tanaman yang daunnya meranggas sehinga daun yang sudah kering banyak berserakan di lokasi kebakaran. Tiupan angin yang kencang menjadikan api semakin luas membakar.

Begitu mendapatkan laporan dari warga, Edi langsung menuju ke lokasi. Saat itu api sudah semakin panjang dan membakar lahan hingga lebih dari 500 meter. Lokasi sendiri merupakan hutan dengan kondisi geografis perbukitan. Sehingga lokasi sulit dijangkau manusia apalagi kendaraan pemadam.




"Di Ngaren sudah lebih dari 2 hektar. Lokasinya sulit dijangkau berupa tanjakan di perbukitan," tandasnya.

Kebakaran hutan ini sudah dilaporkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo. Mobil pemadam kebakaran juga sudah dikerahkan. Namun tetap saja sulit memadamkan api yang terus meluas. Mobil pemadam tidak bisa menjangkau lokasi kebakaran.

"Terpaksa kita dengan manual dibantu relawan," ujar Edi.

Upaya yang dilakukan warga adalah dengan membuat iosolasi. Sejumlah titik dibuat jarak agar api tidak merembet. apalagi ketinggian daunan kering mencapai beberapa centimeter.

Salah seorang warga, Samingin, mengatakan wilayahnya menjadi salah satu lokais rawan kebakaran saat musim kemarau. Tahun lalu juga terjadi kasus serupa dan membakar belasan hektar. Warga sendiri tidak bisa memastikan penyebab kebakaran ini. Namun saat musim kemarau tanaman kering dan semua daun jatuh karena meranggas.

"Tahun lalu di wilayah sini juga ada, lokasinya memang sulit dijangkau pemadam," jelasnya.



Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kulonprogo Ariadi mengatakan, luas lahan yang terbaklar sudah sekitar 20 hektar. Pihaknya sebenarnya sudah mensiagakan mobil pemadam. Namun jangkauan maksimal hanya 75 meter saja. Sedangkan lokasi berada di Perbukitan yang tidak bisa disentuh dengan kendaraan.

"Satu-satunya memang dengan cara manual. Kita sudah koordinasi dengan warga dan relawan," jelasnya.

BPBD mengimbau warga untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Termasuk untuk tidak membakar sampah di hutan. Dalam kondisi kemarau seperti ini bahaya kebakaran cukup mengancam.

(wal) 

Baca Selengkapnya pada artikel yang berjudul Gara-Gara Puntung Rokok, 20 Ha Hutan Rakyat di Kulonprogo ... iNews
 

Artikel ini telah tayang di iNews

Read More

Stasiun Meteorologi Penerbangan Bakal Dibangun di Kulonprogo

Logo BMKG 

TRIBUNJOGJA.COM - Stasiun meteorologi penerbangan rencananya bakal dibangun di Kulonprogo seiring adanya bandara internasional di daerah tersebut kelak.

Saat ini, proses pengajuan rekomendasi dari pusat dan pemerintah daerah tengah dilakukan.

Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Yogyakarta, I Nyoman Sukanta mengatakan rekomendasi dari pemerintah daerah diperlukan untuk proses data pendukung pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru berupa Pusat Meteorologi Penerbangan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tersebut.

Permohonan rekomendasi pembentukan stasiun meteorologi di Kulonprogo juga menjadi tindak lanjut surat dari Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan terkait pembentukan UPT baru tersebut.

"Saat ini sedang dilakukan koordinasi antara BMKG dan Pemkab Kulonprogo,"jelas Sukanta dalam keterangannya, Selasa (28/8/2018).

Setelah ada persetujuan dan rekomendasi dari pemerintah daerah, BMKG selanjutnya akan menindaklanjuti bersama PT Angkasa Pura I untuk pembangunan stasiun.

Tahap berikutnya, AP I dan Pemkab akan saling berkoordinasi kembali sehingga persiapan pembangunan stasiun bisa dimulai. (tribunjogja)


Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Stasiun Meteorologi Penerbangan Bakal Dibangun di Kulonprogo, http://jogja.tribunnews.com/2018/08/28/stasiun-meteorologi-penerbangan-bakal-dibangun-di-kulonprogo. 

 

Penulis: ing
Editor: has 

Read More

Menikmati Keindahan Panorama Kulonprogo dari Atas di Waduk Mini Kleco

instagram @bunpiau86

Waduk mini Kleco Kulonprogo 

TRIBUNJOGJA.COM - Kulonprogo kini menjadi satu tujuan wisata bagi para pelancong selain Dlingo, Bantul.

Beberapa wisata di Kulonprogo yang masih terkesan asri menjadi favorit bagi para pelancong.

Satu di antaranya adalah Waduk Kleco yang menjadi destinasi wisata favorit bagi sebagian pelancong.

Waduk Kleco Kulonprogo merupakan wisata buatan yang berada di Dusun Ngesong, Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo.

Wisata yang juga disebut waduk mini tersebut terletak di puncak bukit dari Perbukitan Menoreh.

Waduk Kleco menyuguhkan lanskap Kulonprogo yang hijau.

Kapasitas volume air di Waduk Mini Kleco ini sekitar 8.500 meter kubik.

Ukuran Waduk Kleco sangat kecil jika dibanding dengan Waduk Sermo.

Bagi para wisatawan yang ingin mengunjungi Waduk Kleco.

Jika berangkat melalui kota jogja atau dari arah Sentolo, pengunjung dapat menuju ke arah Jalan Nanggulan.

Pada pertigaan Janti terdapat puskesmas, lalu lanjutkan ke jalan arah Kiskendo atau arah Girimulyo.

Karena waduk mini Kleco ada di Kecamatan Girimulyo, dari sini letak atau posisi waduk terbilang dekat, di persebrangan dan di pinggir jalan sudah terpasang putunjuk arah, pengunjung tinggal mengikutinya saja. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Menikmati Keindahan Panorama Kulonprogo dari Atas di Waduk Mini Kleco, http://jogja.tribunnews.com/2018/08/28/menikmati-keindahan-panorama-kulonprogo-dari-atas-di-waduk-mini-kleco.
Penulis: Hanin Fitria
Editor: ton

Read More

Gempa 2,8 SR Goyang Kulonprogo

Pusat gempa bumi yang terjadi di Kulonprogo.


KULONPROGO, KRJOGJA.com - Gempa bumi berkekuatan 2,8 SR melanda Kulonprogo, Selasa (28/08/2018) pukul 10:56:26 WIB. Kecilnya kekuatan gempa membuat getaran yang ditimbulkannya tak dirasakan masyarakat.

Data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) DIY menunjukkan titik gempa berada di kedalaman 10 km. Pusat getaran berada pada koordinat 8.14 LS dan 109.89 BT atau 46 km barat daya Kulonprogo.

Tak dilaporkan adanya kerusakan dari perstiwa ini. BMKG DIY memastikan gempa yang berpusat di lepas pantai selatan Kukonptogo ersebut tak berpotensi menimbulkan tsunami. (Van)

Read More

Incar Wisatawan, Empat Pilar Pariwisata Harus Disiapkan Kulonprogo

 Editor : Danar Widiyanto

Peserta pelatihan spa terapis. (Foto: Widiastuti)

KULONPROGO, KRJOGJA.com - Empat pilar pariwisata harus disiapkan Kabupaten Kulonprogo untuk mengimbangi potensi dan peluang kunjungan wisatawan dengan akan dibukanya bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA). Empat pilar itu adalah destinasi, pemasaran, industri pariwisata, dan kelembagaan wisata.

Kepala Dinas Pariwisata DIY, Ir Aris Riyanta MSi mengatakan hal itusaat membuka pelatihan dan sertifikasi Spa Terapis, di Hotel King Wates, Senin (27/08/2018). Pelatihan diikuti oleh 15 pelaku desa wisata terpilih, antara lain dari Kalibiru, Nglinggo, Taman Sungai Mudal, Sermo, Brosot, Kedhung Pedhut, Tegiri dan Segajih. Selama lima hari mereka mendapat pelatihan dan praktek, serta sertifikat untuk menjalankan usaha jasa wisata Spa.

"Salah satu hal terpenting untuk menopang empat pilar itu adalah penguatan sumber daya manusia (SDM), dari aspek kompetensi, knowledge dan attitude para pelaku wisata. Sebab sehebat apapun objek wisata akan sia-sia dan tidak laku, karena para pelaku wisata tidak profesional, tidak ramah, dan tidak memiliki perilaku yang baik," kata Aris Riyanta.

Direktur Lembaga Sertifikasi Pariwisata Indonesia (PARSI), Listiani Warih Wulandari selaku penyelenggara kegiatan mengungkapkan Spa merupakan teknik dan metode ilmu kesehatan, saat itu sedang menjadi trend dunia wisata. "Para peserta dituntut untuk mengembangkan potensi rempah-rempah atau tanaman lainnya, sebagai salahsatu instrumen kegiatan Spa," kata Listiani, sehingga peserta tidak hanya mahir menjalankan Spa Terapis tetapi juga mengolah potensi alam di desanya.

Plh Kepala Dinas Pariwisata Kulonprogo, Agung Kurniawan SIP MSi memaparkan tentang kebutuhan SDM di dunia pariwisata yang semakin meningkat seiring dengan derasnya investasi yang masuk di Kulonprogo.

"Saat ini sedang tumbuh desa wisata yang tidak hanya memerlukan perbaikan inf

Disalin dari : Incar Wisatawan, Empat Pilar Pariwisata Harus Disiapkan Kulonprogo Kedaulatan Rakyat 

Read More

Pencegahan dan Pengawasan Dana Desa, Ini yang Dilakukan ...

Kapolres, Bupati dan Kajari Kulonprogo memperlihatkan MoU yang ditandatangani. (Foto: Widiastuti)

Editor : Danar Widiyanto

KULONPROGO, KRJOGJA.com - Pemkab, Polres dan Kejaksaan Negeri Kulonprogo melakukan penandatanganan  Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dalam rangka  pencegahan dan pengawasan penggunaan Dana Desa (DD), Senin (27/08/2018), di aula Adikarto. Selain itu dilakukan pula penandatanganan Pakta Integritas Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam mewujudkan akuntatabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penandatanganan dilakukan dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) Bupati Kulonprogo (mewakili Pemkab Kulonprogo), AKBP Anggara Nasution SH SIK MM Kepala Kepolisian Resor Kulonprogo, serta Azwad Zamrodin Hakim SH MH Kepala Kejaksaan Negeri Kulonprogo.

Penandatanganan tersebut dilakukan agar pelaksanaan pembangunan desa khususnya yang sumber pembiayaannya dari dana desa, dapat dimplementasikan dengan tepat seuai  ketentuan, tidak ada penyimpangan, dan tentu diupayakan bersama  bermanfaat secara optimal dalam mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kulonprogo.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD Dalduk dan KB) Kulonprogo, Sudarmanto SIP MSi, komitmen bersama (OPD, Camat, Kades dan Perangkat Desa),  untuk tahun 2019 akan berusaha sekuat tenaga tidak ada desa yang terlambat penetapan APBDes 2019, sehingga alokasi dana desa (ADD) Januari dan penghasilan tetap (siltab) juga akan cair rutin, sedangan DD Februari 2019 sudah siap. 

"Sementara itu untuk persiapan APBDes 2019 sampai saat ini 97 persen telah musyarawah desa (musdes) atau 2 desa belum musdes," terang Sudarmanto.

Bupati berharap kepada para kepala desa untuk menggunakan dan dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara legal di semua aspek.

“Pemerintahan Desa milik Negara, semua harus dipertanggungjawabkan secara legal di semua aspek," ujarnya.(Wid)

Sumber:

Read More

Warga di Kulonprogo Minta Pencairan Dana Tali Kasih

Kuntadi · Senin, 27 Agustus 2018 - 15:34 WIB

Warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) aksi di perempatan Glagah, Kecamatan Temon. (Foto: iNews.id/Kuntadi)

KULONPROGO, iNews.id - Ratusan warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) menggelar unjuk rasa di perempatan Glagah di Desa Glagah Kecamatan Temon, Kulonprogo pada Senin (27/8/2018). Warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Terdampak Bandara Pantai Selatan (Patra Pansel) menuntut agar Kadipaten Puro Pakualaman mencairkan dana tali kasih seperti yang sudah dijanjikan.

Ratusan warga yang beraksi berasal dari Desa Glagah, Desa Palihan, Desa Jangkaran dan Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mereka dahulu merupakan petani pengarap tanah Pakualaman atau Paku Alam Ground (PAG). Sebagian lagi merupakan warga yang mempunyai usaha perhotelan, rumah makan atau warung.

Menurut orator aksi bernama Wisnu, lahan yang mereka pakai untuk usaha masuk dalam wilayah Izin Penetapan Lokasi (IPL) NYIA. Akibatnya mereka harus merelakan ruang usaha yang dikelola selama puluhan tahun. "Kami minta dana tali kasih segera dicairkan," kata Wisnu.

Warga bergantian berorasi di atas panggung untuk menyuarakan tuntutannya. Tidak hanya itu, mereka juga membentangkan sejumlah poster berisi tuntutan. Mereka meminta transparansi terhadap kepastian dan kesepakatan yang ada.

Wisnu menjelaskan salah satu tuntutan aksi yaitu realisasi janji untuk menyediakan lapangan kerja bagi warga terdampak. Karena kenyataanya, kata dia, tidak semua warga bisa terserap dengan alasan tidak mempunyai lapangan pekerjaan. "Kami ini petani mana mungkin ada pengalaman kerja," ujarnya.

Ketua Patra Pansel Feri Teguh Wahyudi mengatakan walaupun kompensasi dana PAG senilai Rp701 miliar sudah dicairkan oleh Wakil Gubernur DIY yang juga Adipati Puro Pakualaman, KGPAA Pakualam X pada 5 Juni 2018 lalu. Namun hingga kini belum ada kepastian kompensasi dana tali kasih dari Kadipaten Puri Pakualaman akan diberikan kepada warga.

“Padahal sudah dijanjikan akan diberikan tali kasih senilai Rp25 miliar untuk dibagi kepada petani pengarap di lima desa terdampak pembangunan bandara. Kami ingin dana tersebut segera diberikan kepada warga tanpa syarat dan potongan. Kalau dana sudah dicairkan mengapa kita belum diberi," kata Feri.


Editor : Muhammad Saiful Hadi

Baca Selengkapnya pada KULONPROGO, iNews.id
 

Read More

Aparatur Desa di Kulonprogo Kini Terlindungi Jaminan Kecelakaan ...

 Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo secara simbolis menyerahkan tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur desa serta pemberian klaim Jaminan Hari Tua (JHT), Senin (27/8/2018).



TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjalin nota kesepahaman bersama terkait kepesertaan aparatur desa dalam program jaminan sosial tersebut, Senin (27/8/2018).

Dengan perjanjian ini, kepala desa maupun perangkatnya diharapkan bisa lebih terlindungi dalam menjalankan pekerjaannya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan DIY, Ainul Kholid mengatakan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan perlindungan terhadap risiko ekonomi dan sosial kepada aparatur desa di Kulonprogo.


Program jaminan kecelakaan kerja (JKK), di antaranya, akan melindungi mereka dari risiko kecelakaan kerja tanpa dibatasi hari libur.

Kecelakaan kerja dalam hal ini didefinisikan sebagai kecelakaan yang berkait hubungan kerja.

Dengan begitu, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan, memberi biaya pengobatan sampai sembuh dan bersifat tak terbatas (unlimited).

"Misalnya peserta wafat dalam kecelakaan kerja, kami berikan santunan wajid sebesar 48 kali gaji dan beasiswa Rp12 juta bagi putra-putrinya yang masih usia sekolah,"jelas Ainul di Gedung Kaca, komplek Pemkab Kulonprogo.

Di samping JKK, pihaknya juga memiliki program jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Jaminan pensiun dibagi menjadi dua jenis program yakni jaminan pensiun langsung dan jaminan pensiun sekaligus.

Pemkab Kulonprogo sebetulnya juga telah memiliki payung hukum Perbup No.79/2017 tentang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Di dalamnya tercakup pengaturan tunjangan suami/istri dan anak, tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan, tunjangan kinerja, dan THR.

Halaman selanjutnya 

Read More