Bupati Kulon Progo Yakin Penataan Pantai Selatan NYIA Lebih 'Ngrejekeni' - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Penataan areal lahan pantai di selatan New Yogyakarta International Airport (NYIA) akan diawali dengan nota kesepahaman (MoU) antar pihak terkait.

Yakni, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, PT Angkasa Pura I, serta Pura Pakualaman.

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya masih menunggu terjalinnya MoU dengan AP I selaku pemrakarsa pembangunan NYIA dan Pura Pakualaman sebagai pemilik lahan pantai di selatan proyek pembangunan nasional tersebut.
MoU itu menurutnya menjadi hal pertama yang perlu dilakukan sebelum penataan kawasan pantai di Temon itu dilakukan.

Namun begitu, sembari menunggu adanya MoU, Pemkab juga berupaya mencari solusi atas nasib warga yang menggantungkan nafkah dengan usaha di lahan tersebut dan berpotensi digusur oleh rencana penataan pantai itu.

"Masalah ini harus dicari solusi tapi MoU paling depan. Ketika ketiga pihak ini sudah MoU untuk pengelolaan di sana, baru kita lakukan penggusuran penataan," kata Hasto pada Tribunjogja.com, Jumat (29/3/2019).

Seperti diketahui, kawasan lahan pantai dari wilayah Pantai Glagah hingga Congot tersebut rencananya akan dijadikan area green barrier (sabuk hijau) untuk menunjang keselamatan operasi penerbangan di NYIA.

Rencana itu mau tak mau harus menggusur seratusan kolam tambak dan bangunan penginapan milik warga yang saat ini berdiri di lahan tersebut.

Para pelaku usaha itu sempat mengutarakan sikap keberatannya atas rencana tersebut.


Gejolak itu pun menurut Hasto pun tak luput dari pengamatannya.

Read More

Gelombang Penolakan Bandara Kulon Progo Masih Bermunculan - Republika Online

Walau pembangunan diklaim hampir rampung namun penolakan masih ada

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pro dan kontra pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) masih belum usai. Walau pembangunan NYIA diklaim hampir rampung, gelombang penolakan nyatanya masih terus bermunculan.

Kemarin (28/3) sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di DPRD DIY. Unjuk rasa dimulai dengan aksi long march yang dilakukan dari Taman Parkir Abu Bakar Ali. Koordinator Umum Aliansi Seduluran Yogyakarta Peduli Alam, Husnudin, mengatakan aksi ini merupakan solidaritas kepada masyarakat yang masih berjuang di Kulon Progo. Karenanya, unjuk rasa dilakukan tidak hanya di satu titik. "Dilakukan di titik-titik lain seperti Semarang, Solo, Bandung, Bekasi dan lain lain," kata Husnudin, Kamis (28/3).

Ia mengatakan mereka mendukung sepenuhnya apa yang terus dilakukan Paguyuban Masyarakat Penolak Bandara di Kulonprogo. Bersamaan dengan unjuk rasa, mereka disebut sedang mengantarkan gugatan ke Mahkamah Agung. Gugatan menyoal kehadiran PP Nomor 13 Tahun 2017 khususnya dalam Pasal 30 1a dan turunannya Pasal 2 yang mencantumkan pembangunan NYIA. Mereka merasa pasal itu bertentangan dengan banyak peraturan lain.

"Hal itu yang kemudian mendorong kami melakukan solidaritas bersama dan mengingatkan pembangunan bandara hari ini sangat bermasalah dan memungkinkan berdampak banyak kepada masyarakat," ujar Husnudin. Ia menilai pembangunan infrastruktur ini tidak mementingkan zona bencana. Padahal, memang ada wilayah-wilayah yang seharusnya tidak boleh dibangun infrastruktur karena sangat berpotensi bencana.

Terlebih, NYIA disebut mampu menyerap setidaknya 10 juta manusia dalam satu tahun dan menampung 360 lebih pekerja. Ia merasa hal-hal itu yang dilupakan negara. Negara juga dianggap lupa Kulon Progo itu wilayah dengan tingkat kebencanaan yang sangat besar seperti tsunami.

Husnudin mengingatkan jika terjadi bencana jelas infrasturkur akan hancur dan masyarakat yang akan terdampak. "Akan ada banyak korban jiwa, masyarakat yang dikorbankan. Barangkali pusat akan mendapatkan keuntungan, tapi jika bencana terjadi yang terdampak masyarakat," kata Husnudin.

Untuk itu, ia mengingatkan negara agar tidak sekadar melihat berapa juta yang akan didapatkan. Akan tetapi negara harus memperhatikan keamanan dan keselamatan masyarakat.

"Sehebat apapun pembangunan yang dilakukan negara, dia tidak akan selamat dari bencana," ujar Husnudin. Ia juga mengingatkan bagaimana porak-porandanya infrastruktur saat tsunami Palu dan Banten.

Aliansi Seduluran Yogyakarta Peduli Alam terdiri dari banyak elemen ormas dan individu yang peduli isu lingkungan. Ada Muda Mudi Membumi, Teman Temon, SMI, PMII, Poros, Espresi, dan lain-lain. Hingga kini, ia tidak menampik sudah banyak masyarakat sekiraran NYIA yang menerima pembangunan. Tapi, Husnudin menegaskan, mereka tidak lagi menolak bukan berarti menerima melainkan pasrah karena tidak memiliki daya untuk menolak.

Read More

Cakupan Universal Health Coverage di Kulonprogo Sudah Capai 95 Persen - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Kabupaten Kulonprogo optimis mencapai Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan per April 2019, dengan pencapaian jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebesar 95 persen lebih dari total jumlah penduduk.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, saat penandatanganan kesepakatan bersama cakupan semesta JKN-KIS bagi penduduk Kabupaten Kulonprogo bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Sleman.

Hasto mengatakan, dengan tambahan jumlah peserta sebanyak 22 ribu, cakupan UHC di Kabupaten Kulonprogo sudah lebih dari 95 persen.

“Sampai dengan hari ini sudah terdaftar kurang lebih 14 ribu dari 22 ribu yang ditargetkan, sehingga masih ada kuota sebanyak 8 ribu," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjogja.com, Sabtu (30/3/2019).

Menurut Hasto, hal ini menjadi kesempatan baik bagi masyarakat yang belum menjadi peserta untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta Program JKN-KIS.

"Nanti akan kami verifikasi dan validasi dan bila memenuhi syarat, kami masih mencadangkan kuota untuk 8 ribu peserta," lanjutnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman, Galih Anjungsari, mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kulonprogo atas upayanya mendukung tercapainya UHC.

Galih berharap capaian ini bisa dipertahankan minimal di angka 95 persen dan akan terus diupayakan peningkatan jumlah peserta sampai terpenuhi 100 persen.

“Masih kurang 5 persen yang belum (terdaftar peserta JKN-KIS), kemungkinan mereka pendudukan yang memiliki mobilitas tinggi sehingga belum memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai peserta Program JKN-KIS," kata Galih. (*)

Read More

Cukup Rp 20.000 per Bulan, Warga Bukit Menoreh Bisa Akses Internet "Unlimited" - KOMPAS.com

KULON PROGO, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) memulai program desa online. Program ini memungkinkan warga desa maupun lainnya bisa mengakses internet secara bebas dengan kecepatan yang tinggi.
Cukup dengan membeli pulsa seharga Rp 20.000 di desa itu maka warga bisa mengakses internet secara unlimited selama 30 hari.
Pemerintah Kulon Progo menerapkan program ini pada 27 dusun yang berada pada dua desa di Kecamatan Kokap, yakni Hargotirto dan Hargowilis. Keduanya berada di kontur bukit yang serba ekstrem di Bukit Menoreh.
Pemkab menamainya sebagai PulsaKu, dari kata Pulsa Kulon Progo. “Masyarakat menyambutnya dengan senang luar biasa,” kata Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, di ruang kerjanya, Rabu (27/3/2019). 
 Hasto mengungkapkan akses internet desa ini merupakan proyek percontohan untuk mendorong terwujudnya desa online lain di seluruh Kulon Progo. Pemerintah bekerja sama dengan PT Pelangi untuk mendirikan dua BTS, 23 antena treeangle, dan 9 monopol. Dua BTS berada di Gunung Gajah dan Clapar.
Langkah mewujudkan desa online merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus mendorong kemandirian ekonomi bagi warga. Kali ini di bidang telekomunikasi dan informasi. 
Pemerintah bekerja sama dengan Pelangi menyediakan bandwidth bagi warga. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengelola pembelian pulsanya untuk membayar bandwidth dan sekaligus menghidupkan usaha BUMDes. Hasil BUMDes bisa meningkatkan kesejahteraan warga desa.
Pemerintah Kulon Progo yang sejak lama menggaungkan kemandirian ekonomi bagi warganya lewat jargon Bela Beli Kulon Progo.
Kebijakan berupa membangkitkan semangat warga dalam memproduksi hasil sendiri dan tidak bergantung pada produk dari luar. Konsepnya, peredaran uang hanya di Kulon Progo dan kembali bagi masyarakat Kulon Progo.
“Prinsip kemandirian. Kita harus bisa memproduksi sendiri dan ini harus menerobos ke segala lini,” kata Hasto.
 Kebijakan kemandirian ekonomi Kulon Progo telah berlangsung di banyak sektor, seperti industri batik, industri pariwisata, hingga industri air mineral. Pemerintah kini mewujudkan kemandirian di sektor teknologi dan informasi.
Khusus di teknologi dan informasi, langkah ini tidak hanya menekan belanja warga seputar telekomunikasi tetapi juga sekaligus membuka keterisoliran informasi warga di daerah.
Selama ini, Badan Pusat Statistik mencatat belanja warga di bidang telekomunikasi, utamanya pulsa, menempati posisi keempat, setelah rokok dan belanja makanan.
Nilainya sekitar Rp 74 miliar per tahun.  Bila dirata-rata, belanja telekomunikasi satu desa sekitar Rp 800 juta per tahun.
Hasto mencontohkan, untuk Hargotirto saja terdapat 9.000 nomor aktif. Belanja warga pada satu nomor bisa sekitar Rp 100.000.
Pemerintah menilai warga tidak menikmati keuntungan yang sepadan. Apalagi, dalam perkembangan industri IT, tetap saja keuntungan terbesar hanya dinikmati segelintir orang.


Program PulsaKu dikelola BUMDes
KOMPAS.com/DANI J Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memulai program PulsaKu, sebutan dari Pulsa Kulon Progo. Sebanyak 27 dusun dari 2 desa menjadi pilot project ini. Tampak voucher PulsaK yang bakal dijual di 2 desa.
PulsaKu berbeda. Pemerintah berharap warga desa ikut menikmati keuntungan perkembangan dunia telekomunikasi ini, tidak hanya sekadar internet masuk desa.
Karenanya, PulsaKu dikelola dan dipasarkan oleh BUMDes. Warga bisa membeli pulsa ini di berbagai gerai yang sudah bekerja sama dengan BUMDes.
Cara kerja PulsaKu mirip voucher pulsa kebanyakan. Pelanggan membeli kartu voucher seharga Rp 20.000 untuk unlimited internet di 2 desa itu, dan Rp 5.000 unlimited selama satu hari untuk titik-titik tertentu destinasi wisata.
Pelanggan tinggal menggesek rugos di belakang voucher dan memasukkan konde voucher tertera di sana melalui gawai. 
Pemilik Pelangi yang juga seorang konsultan PulsaKu, Ferdinan Karl mengatakan, pihaknya terjun ke proyek percontohan ini karena tergerak oleh semangat Bela Beli Kulon Progo.  
Warga desa memiliki karakter berbeda dengan perkotaan. Mereka banyak memanfaatkan internet  untuk komunikasi, seperti via WA, berselancar di media sosial, dan video conferens, ataulah Youtube.
Sebelum PulsaKu masuk desa, warga di daerah pedalaman disuguhi kecepatan terbatas dan internet seadanya. Namun, soal jumlah membayar pulsa, warga desa tidak kalah dengan warga kota yang lebih mudah mengakses internet.
“Kecepatan PulsaKu nanti bisa sampai 250 Mbps,” kata Ferdinan.
Tak hanya warga yang diuntungkan dengan Pulsaku. Konsultan IT ini juga meyakini PulsaKu akan menguntungkan BUMDes nanti. Pasalnya, badan usaha milik desa ini akan memiliki penghasilan asli desa dari sektor riil.
 Selama ini, BUMDes lebih banyak bergerak di bidang jasa, utamanya simpan pinjam saja. Penghasilan asli desa rata-rata Rp 50 juta per tahun. Jumlah itu sangat kecil.
BUMDes bisa mengalami ledakan penghasilan karena PulsaKu. Pembelian pulsa tiap Rp 20.000 itu dipakai untuk membayar bandwidth sebesar Rp 15.000 dan Rp 5.000 sebagai bagi hasil bagi BUMDes.
Badan usaha desa bisa memanfaatkan untuk beragam kegiatan, termasuk membayar karyawan. Ferdinan mengalkulasi bila 9.000 nomor handphone warga pada satu desa rutin membeli Pulsaku, maka badan usaha desa akan meraup penghasilan Rp 45 juta per bulan.
Itu belum termasuk usaha dan bisnis utama BUMDes, juga pemasaran instrumen jaringan.
“Warga memiliki banyak pekerjaan, warga juga semakin pinter, dan banyak keuntungan lain,” kata Ferdinand. 

Read More

Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kulon Progo Cukup Tinggi - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mereaktivasi Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) untuk menangani masalah gangguan kesehatan jiwa di wilayahnya.
Hal ini menjadi upaya untuk menumbuhkan peran positif masyarakat dalam menghadapi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di wilayah setempat.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kulon Progo, Baning Rahayujati mengatakan jumlah ODGJ di Kulon Progo masih termasuk yang tertinggi di Yogyakarta.
Dalam catatan Dinkes, saat ini ada sekitar 1.500 orang dengan gangguan jiwa dan 10 persennya atau sekitar 156 orang mengidap gangguan jiwa kategori berat.




Mayoritas ODGC di Kulon Progo menurutnya terhitung kronis atau sudah lama mengidap dan bahkan ada yang sejak masih anak-anak.
"Kebanyakan tidak tertangani dengan baik sejak kecil maupun ketika dewasa. Ini jadi permasalahan yang sering terjadi. Upaya kami, sekarang di semua kecamatan sudah diinisiasi pembentukan TKJM dan kami bersama UGM membuat model pengelolaan jiwa. Program kami lebih kepada menyiapkan masyarakat karena ODGJ bukan hanya masalah kesehatan saja tapi lintas sektoral," kata Baning pada Tribunjogja.com, Selasa (26/3/2019).
Meski banyak dipengaruhi faktor genetik, hal terpenting dalam menyikapi penyakit gangguan kejiwaan itu menurutnya adalah memahami predisposisi (latar belakang penyebab), ketahanan mental, dan juga respon lingkungan sekitarnya.
Penanganan ODGJ harus melibatkan keluarga sebagai detektor utama atas pola gangguan jiwa itu.
Pascapengobatan dan terapi kejiwaan, ODGJ yang sudah kembali di tengah lingkup sosial juga membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat sekitar rumah.
Baca: Kasus HIV/AIDS di Kulon Progo Cenderung Meningkat
Terutama untuk memelihara kondisi kejiwaannya supaya tidak kambuh.

Read More

Surat Suara di Kulonprogo Sudah Lengkap - Harian Jogja

Harianjogja.com, WATES--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo sudah menerima semua surat suara untuk keperluan pemilu. KPU langsung menggelar sortir lipat lanjutan dan mendata surat suara yang rusak.

Ketua KPU Kulonprogo, Ibah Muthiah mengatakan, pada Sabtu (23/3/2019) surat suara yang terdiri dari jenis DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pasangan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) tiba di Gudang KPU Kulonprogo. Total yang datang sebanyak 1.372.366 surat suara.

"Jadinya, saat ini sudah lengkap semua," ujar Ibah pada Senin (25/3/2019). Pada keesokan harinya, Minggu (24/3/2019) KPU Kulonprogo langsung menggelar sortir dan lipat surat suara. 

Untuk DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi diselesaikan dua hari dari Minggu sampai Senin. 

Begitu juga surat suara jenis DPD dan PPWP, diselesaikan dua hari dari Selasa sampai Rabu.
Sebelumnya, KPU Kulonprogo sudah menerima surat suara jenis DPR RI sebanyak 341.591. Semua surat suara dengan jenis DPR RI sudah disortir dan dilipat. Dari hasil sortir dan lipat, ada sebanyak 2.040 surat suara yang rusak.

Ibah mengatakan, surat suara yang rusak tersebut akan dibuatkan berita acara disatukan dengan surat suara jenis lainnya. Lalu, KPU Kulonprogo juga akan mengajukan penggantian surat suara baru dari surat suara yang rusak tersebut.

Secara umum logistik untuk keperluan Pemilu sudah perlahan terpenuhi semua. "Saat ini, untuk keperluan logistik, yang belum itu tinggal formulir C1 Plano untuk DPRD Kabupaten," ujar Ibah.

Dalam proses sortir dan lipat, KPU Kulonprogo mengandalkan petugas lipat dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Secara bergiliran, PPK dan PPS di tiap kecamatan dijadwalkan menyortir dan melipat surat suara. 

Pada surat suara jenis DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan PPWP, KPU Kulonprogo tidak hanya mengandalkan Gudang KPU Kulonprogo sebagai tempat untuk melipat, tapi juga mengandalkan Balai Desa Wates.

Ketua PPK Sentolo, Tusilah mengatakan, dalam menyortir dan melipat, pihaknya mengandalkan petugas dari anggota PPK dan PPS di Sentolo. "Hasil dari pelipatan surat suara tiap surat suara dihargai Rp60.000 sampai Rp120.000 tergantung tingkat kesulitan. Nanti PPK yang membagikan ke petugas lipat," ujarnya.

Read More

Pemkab Kulon Progo Targetkan Angka Kemiskinan Turun 3 Persen pada 2020 - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Angka kemiskinan di Kulon Progo ditargetkan bisa turun 3 persen hingga 2020 mendatang.

Dari informasi yang dihimpun Tribunjogja.com, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di wilayah tersebut hingga saat ini masih di angka 18,30 persen.

Wakil Bupati Kulon Progo, Sutedjo menyebut, angka kemiskinan itu sudah menurun dibanding 2017 meski persentasenya terbilang kecil yakni 1,73 persen.

Kisaran serupa selalu terjadi hampir setiap tahunnya di mana penurunan angka kemiskinan rata-rata hanya 1 persen.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memandang perlunya target penurunan lebih tinggi sehingga upaya pengentasan kemiskinan lebih cepat tercapai.

"Pada 2020 targetnya harus bisa turun 3 persen dari kondisi terakhir. Upaya penurunan angka kemiskinan jadi program prioritas dalam rancangan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kulon Progo di 2020. Mencakup juga upaya penurunan ketimpangan antar kelompok pendapatan atau gini rasio yang di 2018 sebesar 0,37 persen,"kata Sutedjo saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) rancangan RKPD 2020 di Gedung Kaca, Kompleks Pemkab Kulon Progo, Senin (25/3/2019).

Program itu juga bakal berkesinambungan dengan dua program prioritas lain yang juga ditetapkan dalam rancangan RKPD 2020.

Yakni, percepatan pembangunan infrastruktur yang berfokus pada proyek strategis nasional New Yogyakarta International Airport (NYIA) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

Serta, program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan daya saing produk lokal untuk menghadapi revolusi industri 4.0.

Ketiganya dipandang saling berkaitan dan bisa berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

"Pemkab Kulon Progo meyakini angka kemiskinan bisa ditekan sesuai target jika ketiga program itu sukses dilaksanakan," kata Sutedjo.

Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati, menilai target itu bisa terealisasi asalkan semua pihak konsisten dan berkomitmen.

Eksekutif dan legislatif diharapkan juga memiliki orientasi yang sama untuk mensukseskannya sehingga target tercapai.

Dalam penilaiannya, pemerintah selama ini belum optimal menurunkan angka kemiskinan dan ketentuan indikator kemiskinan harus diperjelas.(*)

Read More

Kemenkop dan UKM Perkuat Kemitraan KUMKM dengan Usaha Besar di Kulon Progo - Jurnas

Foto: Istimewa

Kulon Progo, Jurnas.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) membangun dan mengembangkan kemitraan koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan pelaku usaha besar di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pengembangan kemitraan KUKM tersebut dimaksudkan untuk mendorong KUKM agar lebih cepat dalam pengembangan usahanya, perluasan pasar, dan akses ke teknologi ataupun permodalan, serta diperkuat dengan perlindungan usaha untuk memajukan usaha mikro dan kecil.

"Temu kemitraan ini bertujuan untuk memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas kepada pelaku usaha mikro dan kecil, khususnya dalam memasarkan produknya. Diikuti dengan kegiatan peningkatan kinerja dan daya saing KUMKM di Kulon Progo dan daerah lainnya," kata Asdep Perlindungan Usaha Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Sutarmo saat membuka acara Temu Mitra KUKM dengan Usaha Besar di Kulon Progo, belum lama ini.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo, Sri Harmitarti, Kepala Bidang Kemitraan Usaha Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKMAbdul Latif, perwakilan usaha besar antara lain PT Indomarco Prismatama selaku usaha besar yang telah menjalin kemitraan dengan Koperasi di Kulon Progo dalam bentuk Toko Milik Rakyat (ToMiRa), Produsen Tepung Terigu PT Sriboga serta ratusan pelaku UMKM se-kabupaten Kulon Progo.

Sutarmo menjelaskan, selain kerja sama dalam memasarkan produk dengan mitra toko modern, perlu dilakukan kerja sama dengan usaha besar seperti produsen tepung terigu kenamaan Sriboga dengan pelaku usaha makanan olahan. "Sehingga pelaku usaha mikro makanan olahan dapat memperoleh bahan baku tepung terigu dengan harga yang lebih terjangkau sehingga harga produk olahan makanan makin kompetitif," ujarnya.

Menurut Sutarmo, salah satu program strategis Kementerian Koperasi dan UKM dalam mempercepat peningkatan kinerja dan daya saing KUKM adalah mengembangkan berbagai pola kemitraan seperti inti plasma, perdagangan umum, sub kontrak, waralaba, keagenan dan lainnya.

"Untuk itu, KUKM perlu memahami pola-pola kemitraan yang akan dijalankan dan persyaratan dan ketentuan yang harus dipersiapkan, sehingga tujuan dari kemitraan dapat terwujud sesuai dengan harapan," ujar Sutarmo.

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat.

"Melalui kemitraan dengan usaha besar/menengah, Koperasi dan UKM diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan daya saingnya dan sekaligus merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara UKM dengan usaha besar," ujar Sutarmo.

Dengan demikian, kata Sutarmo, ke depan KUMKM dapat secara konsisten mensuplai kebutuhan usaha besar, kualitas produk yang sesuai standar serta teratasinya masalah permodalan KUMKM.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab Kulon Progo Sri Harmitarti mengatakan, perkembangan koperasi dan UMKM memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan Koperasi dan UMKM yang telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat dan memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta secara langsung maupun tidak langsung berdampak siknifikan terhadap penganggulangan kemiskinan.

"Perlu kami sampaikan disini bahwa angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018 mencapai 18 persen dan tertinggi diantara Kabupaten/kota yang ada di DIY sehingga Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya secara massif untuk mengatasi hal tersebut dengan berbagai program yang telah dilaksanakan dengan salah satunya melalui pengembangan Koperasi dan UMKM yang merupakan ujung tombak ekonomi kerakyatan," kata Sri Harmitarti.

Selain itu, dia mengatakan, dalam rangka meningkatkan daya saing produk lokal Kulon Progo dan menghadapi Revolusi Industri 4.0 maka koperasi dan UMKM dituntut untuk lebih dinamis, inovatif dan revolusioner sehingga tidak terlibas dengan kondisi yang semakin Kompleks dan rumit ini.

Saat ini jumlah Koperasi di Kabupaten Kulon Progo adalah 261 unit dan jumlah UMKM sejumlah 35.457 unit sedangkan jumlah UMKM miskin produktif sejumlah 1.281 unit.

"Dengan sasaran itu kami melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap KUMKM melalui 3 bidang yaitu bidang pemberdayaan, permodalan dan kelembagaan yang diimplementasikan dengan kegiatan-kegiatan di lapangan, antara lain pelayanan HKI, pelaksanaan Diklat, fasilitasi
permodalan, pendampingan IUMK, penyuluhan perkoperasian, fasilitasi pendirian Koperasi dan lainnya," kata Sri.

Dia juga menambahkan, kegiatan temu Mitra KUMKM dengan usaha besar dan sosialisasi Pola Kemitraan Rantai Nilai/pasok merupakan wujud sinergitas Pemkab Kulon Progo bersama Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam rangka meningkatkan kualitas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Khususnya, berkaitan dengan peningkatan pemasaran produk KUMKMmelalui kemitraan dengan usaha besar dalam hal ini PT Indomarco Prismatama selaku usaha besar yang telah menjalin kemitraan dengan Koperasi di Kulon Progo dalam bentuk Toko Milik Rakyat (ToMiRa).

"Kami berharap kemitraan yang sudah terjalin ini
kedepan akan terus meningkat dan berdampak siknifikan terhadap peningkatan kualitas produk KUMKM sehingga dapat berdaya saing menghadapi kompetisi persaingan global," kata Sri.

Produsen

Di samping itu, kalangan produsen dan pelaku usaha mikro berharap kerja sama atau kemitraan dengan pelaku usaha besar dapat segera terealisasikan. "Kami berharap bisa kerja sama dengan industri besar dan perhotelan agar bisa memasok gula semut kebutuhan mereka," kata Sekretaris Koperasi ISM Gempita Mandiri Desa Kalirejo, Kokap Kulon Progo, Samijo.

Dia mengaku sebelumnya telah melakukan kerja sama dagang dengan perusahaan eksportir namun kini terkendala terutama masalah pembayaran yang lambat. Dengan produksi 3-5 ton gula semut per bulan, pihaknya berharap bisa memasok kebutuhan usaha makanan dan minuman serta perhotelan di DIY.

Hal senada disampaikan produsen produk olahan cabe di Glagah, Temon, Kulon Progo, Titin Lisnawati. Dia berharap produksinya bisa dipasarkan di toko modern dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen maupun makanan(***)

Read More

Kulon Progo Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir - detikNews

Kulon Progo - Pemkab Kulon Progo menetapkan status tanggap darurat penanganan musibah banjir dan tanah longsor. Dana tak terduga disiapkan sekitar Rp 3 miliar.

"Masuknya tanggap darurat, untuk penanganan. Rapat pagi tadi BPBD sedang menyiapkan permohonan untuk penerbitan SK Bupati," kata Sekda Kulon Progo, Astungkoro ditemui wartawan di kantornya, Senin (18/3/2019).

"Tahun ini ada anggaran dana tak terduga Rp 3 miliar, nanti bisa dialokasikan sesuai kebutuhan di lapangan," jelasnya.Musibah banjir melanda sebagian wilayah Kecamatan Wates dan Panjatan setelah talud sungai Serang jebol sepanjang sekitar 30 meter dan lebar 5 meter, Minggu (17/3) malam. Luapan air sungai membanjiri permukiman warga dan lahan pertanian warga.
Selain itu, hujan yang mengguyur wilayah Kulon Progo sejak Sabtu (16/3) mengakibatkan puluhan titik terjadi longsor di Kecamatan Kokap.

Pemkab mencatat hingga siang ini 562 warga mengungsi akibat banjir, terbagi di pos pengungsian di GOR Cangkring sekitar 406 jiwa, 116 jiwa di Tayuban, 40 jiwa di Panjatan.

Sedangkan laporan tanah longsor ada yang menutup akses jalan.
"Di sisi utara (Kulon Progo) ada beberapa titik, masih tahap assessment, sebagian di wilayah Kokap," ungkap Astungkoro.

"Jadi prioritas penanganan kita, perbaikan tanggul dan pengungsi. Kita sudah bagikan selimut, pakaian, bahan makanan, popok bayi, dan mendirikan dapur umum oleh Tagana," imbuhnya.

Data dari BPBD Kulon Progo, dilaporkan jumlah titik banjir di lokasi, tanah longsor di 30 lokasi dan pohon tumbang di 9 lokasi.
(sip/sip)

Read More

Sejumlah Lokasi di Kulon Progo Longsor - KOMPAS.com

KULON PROGO, KOMPAS.com - Hujan yang tak berhenti mengguyur Kulon Progo, Yogyakarta, mengakibatkan longsor di sejumlah lokasi di kawasan tersebut, Minggu (17/3/2019).

Salah satu lokasi longsor berada di Dusun Sebatang, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di desa ini, tebing selebar 13 meter longsor dan menimpa rumah milik seorang warga, Suminto (54). Dinding rumah Suminto jebol dan material tanah masuk rumah.

"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini," kata Kepala Polisi Sektor Kokap Ajun Komisaris Polisi Satrio Arif Wibowo, melalui pesan singkatn, Minggu.



Hujan deras melanda Kulon Progo sepanjang hari, termasuk Kokap. Kontur wilayah di kecamatan ini berupa perbukitan, lembah dengan jurang dan tebing. Terdapat waduk besar di bukit ini, dinamai Waduk Sermo.

Tragedi longsor di rumah Suminto satu dari beberapa kejadian serupa di Kokap. Setidaknya ada enam titik terjadi longsor pada Minggu, yaitu di Dusun Teganing, Dusun Nganti, Sungapan 1, Soropati, dan Soko Hargowilis.


Selain rumah Suminto, kata Satrio, longsor juga terjadi di jalan Provinsi Ruas Tegalsari-Temon yang masuk wilayah Dusun Sebatang, Desa Hargotirto.

Akibatnya akses jalan beberapa dusun tertutup.

"Jalan tidak bisa dilewati kendaraan roda empat. Satu lagi di dusun Crangah tertutup tidak bisa dilewati R4 juga. Kita mengharapkan warga lebih hati-hati," ujar Satrio.
 

Read More