Tarif Retribusi Obyek Wisata di Kulon Progo Naik Rp 1.000 - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bakal menaikkan tarif retribusi sejumlah obyek wisatanya.

Rencananya, kenaikan sebesar Rp1.000 itu diberlakukan mulai Februari 2019.

Hal itu didasarkan pada Peraturan Bupati Kulon Progo yang diterbitkan pada Desember 2018 tentang peninjauan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta perubahan kedua juklak retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang diterbitkan pada Desember 2018 lalu.

Disebutkan bahwa tarif baru sebesar Rp6.000 dikenakan untuk objek wisata Pantai Glagah, Pantai Congot, Pantai Trisik, Waduk Sermo, Gua Kiskendo, dan Puncak Suroloyo.

 Adapun selama ini tarif masuk yang ditarik dari pengunjung di keenam destinasi itu sebesar Rp5.000.

Peraturan itu juga menyebut bahwa kawasan Menoreh bagian barat dan Jatimulyo dikenakan tarif retribusi Rp2.000 sekali masuk sedangkan Nglinggo dan Tritis sebesar Rp3.000.

"Tarif retribusi wisata di Kulon Progo selama ini masih terhitung lebih rendah dibanding daerah lain. Kenaikan tarif ini sekaligus menyetarakannya dengan wilayah lain,"jelas Kepala Bidang Destinasi Wisata, Dinas Pariwisata Kulon Progo, Sari Wulandari, Selasa (29/1/2019).

Rencana kenaikan tarif itu hingga saat ini masih disosialisasikan kepada para pengelola wisata, kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan pemerintah desa.

Menurut Sari, sejauh ini para pelaku usaha menyambut baik rencana kenaikan tarif retribusi itu demi kemajuan pariwisata Kulon Progo.

Di sisi lain, kenaikan tarif itu membawa konsekuensi perlunya pemerintah daerah meningkatkan sarana prasarana dan fasilitas di obyek wisata terkait.

Read More

Komisi II DPR RI Puji Pelaksanaan PTSL di Kulon Progo - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Komisi II DPR RI memuji pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kulon Progo.
Selain itu, proses pengadaan tanah untuk pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) juga dinilai berjalan baik sesuai regulasi pertanahan.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat bersama rombongan bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, Selasa (29/1/2019) di Ruang Sermo, Kompleks Pemkab Kulon Progo.
Pertemuan itu jadi bagian dari kunjungan kerja spesifik Komisi II terkait PTSL dan penyelesaian sengketa pertanahan. Mardani mengatakan, capaian program PTSL di Kulon Progo berdasarkan paparan yang disampaikan BPN telah mencapai angka 95,11 persen.
Angka tersebut terbilang sangat baik dan hanya menyisakan sedikit saja bidang tanah yang belum diikutsertakan.
Selain itu, bidang-bidang tanah juga terkategorikan secara baik sehingga pendataannya lebih jelas.
"Kulon Progo salah satu contoh baik kesuksesan PTSL Proyek pembangunan NYIA konflik (pertanahan) menurut kami sangat kecil dan itu membanggakan," kata Mardani.
Menurut Mardani, prosedur pembebasan tanah untuk pembangunan NYIA sudah mengaplikasikan Undang-undang nomor 2/2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
Keseluruhan prosesnya berjalan dengan baik di mana lima desa terdampak bisa terpetakan secara jelas.

Read More

KPU Kulon Progo Pertimbangkan Pembentukan TPS di Kawasan Proyek NYIA - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo mempertimbangkan perlunya tempat pemungutan suara (TPS) khusus di lokasi pembangunan New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA).
TPS berbasis daftar pemilih tambahan (DPTb) ini diharapkan bisa mengakomodir hak pilih para pekerja proyek nasional pembangunan bandara tersebut.
Ketua KPU Kulon Progo, Ibah Muthiah mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU DIY dan pusat terkait DPTb pekerja proyek NYIA dan lintas kabupaten.
Bila potensi DPTb dari pekerja proyek NYIA itu melebih kapasitas maksimal TPS, pembuatan TPS khusus berbasis DPTb di kawasan proyek sangat mungkin dilakukan berdasar Peraturan KPU nomor 37 pasal 38 poin 10.
Pasalnya, semisal jumlah DPTb melebihi 500 pemilih, penempatan TPS di lokasi lain justru akan mempersulit proses pelaksanaan pemungutan suara.
"Mau tidak mau harus membuat TPS berbasis DPTb jika jumlahnya lebih dari 500 pemilih,"kata Ibah, Selasa (29/1/2019). 
Koordinasi lebih lanjut diperlukan karena hal itu juga berkaitan dengan jumlah surat suara dan pembentukan TPS. Surat keputusan KPU Nomor 227 menurut Ibah membolehkan proses peralihan dari daftar pemilih khusus (DPK) menjadi DPTb sehingga para pekerja proyek itu bisa mendapatkan hak pilihnya sekaligus mengamankan kecukupan surat suara.
Dalam ketentuan DPK, surat suara didistribusikan sejumlah DPT dikali 2,5 persen cadangannya. Di sisi lain, peraturan itu juga mengamanatkan rencana pembentukan TPS berbasis DPTb diajukan paling lambat 60 hari sebelum hari H.
"Kami masih ada cukup waktu untuk menyusun DPTb. Sebenarnya mereka juga sudah mendapat jatah di daerah asalnya. Persoalannya, nanti dalam proses migrasi orangya berpindah tapi surat suaranya tidak. Ini kami perlu koordinasi lagi,"kata Ibah.
KPU rencananya akan membuka posko formulir A.5 atau surat pemberitahuan pindah pemilih di Kantor Kecamatan Temon pada Rabu (30/1/2019) hingga Minggu (3/2/2019).
Pendataan pekerja proyek NYIA yang akan menggunakan hal pilih di lokasi proyek juga akan dilakukan mengingat banyak di antaranya berasal dari luar daerah 
Ketua Divisi Perencanaan dan Data Informasi, KPU Kulon Progo, Yayan Mulyana mengatakan pembukaan posko A.5 di Temon ini terbilang lebih panjang dibanding wilayah lainnya demia memastikan fasilitasi hak pilih para pekerja proyek.
Potensi DPTb pekerja proyek NYIA saat ini menurutnya terus bergerak karena belum ada kepastian rencana pengoperasian bandara tersebut.
"Kalau diresmikan awal April sebelum Pemilu 2019, otomatis jumlah pemilih DPTb-nya tidak banyak,"kata dia.(TRIBUNJOGJA.COM)

Read More

Ratusan Orang di Kulon Progo Berebut Jadi Kader Penanggulangan Kemiskinan - Tribun Jogja

 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Ratusan orang saling bersaing untuk menjadi Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulon Progo.
Mereka menjalani ujian tertulis pada Senin (28/1/2019) di Aula Adikarto Kompleks Pemkab Kulon Progo.
 Panitia seleksi mencatat ada 308 orang peserta yang berhak mengikuti ujian tertulis itu setelah lolos seleksi administrasi pada 22-25 Januari 2019.
Namun, 21 orang tidak hadir tanpa keterangan sehingga hanya ada 287 orang yang mengikuti ujian tersebut.
Adapun kuota yang tersedia untuk formasi KPKD itu hanya 7 kursi saja. 
 "Tujuan rekruitmen ini untuk mengisi kekosongan KPKD di 7 desa,"jelas Kepala Bidang Perlindungan Sosial, Dinsos P3A Kulon Progo, Sunaryo.
Disebutkannya, rekrutmen KPKD tahun ini menggunakan sistem rangking.
Dari ujian itu akan diambil 45 peserta dengan perolehan rangking tertinggi untuk kemudian masuk seleksi komputer dan wawancara. 
Hasil seleksi final rencananya akan diumumkan pada 30 Januari 2019 dan para kader itu mulai bekerja pada 1 Februari 2019.
"Mereka akan dikontrak selama satu tahun,"kata Sunaryo.(TRIBUNJOGJA.COM)

Read More

Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kulon Progo Tertinggi di DIY - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM - Tingkat kegemaran membaca (TGM) masyarakat Kulon Progo menduduki posisi teratas di DIY.

Hal ini didasarkan pada survei TGM yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah (DPAD) DIY pada 8 Agustus-21 September 2018 lalu.

Kepala Dinas Perpusatakaan dan kearsipan (DPK) Kulon Progo Agus Santosa menyebutkan bahwa pada survei itu DPAD DIY menyebar kuesioner ke empat kecamatan terpilih di masing-masing kabupaten dan kota di DIY.

Kulon Progo mendapat skor 50,86 dan mengungguli Sleman yang memperoleh skor 50,51, Bantul 48,03, Yogya 42,24, dan Gunungkidul 39,00.

"Kami sudah lakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kegemaran masyarakat untuk membaca,"kata Agus, Senin (28/1/2019). 

Disebutkan, pihaknya rutin menggelar pameran buku bekerjasama dengan sejumlah penerbit.

Kemudian juga mengembangkan e-paper dan optimalisasi perpustakaan keliling.

Saat ini, DPK Kulon Progo menerjunkan empat mobil dan dua motor roda tiga sebagai perpustakaan keliling.

Ada 97 titik di seluruh wilayah Kulon Progo yang menjadi sasaran perpustakaan keliling itu. Mulai dari tingkatan sekolah hingga sejumlah pusat keramaian seperti Alun-alun Wates dan sebagainya.

"Ängka peminjaman buku melalui perpustakaan keliling ini setiap hari mencapai sekitar 300 pinjaman dari unit mobil dan 82 pinjaman melalui unit motor,"kata Agus.(tribunjogja)

Read More

Proyek Underpass Bandara NYIA Kulon Progo Sudah Capai 330 Meter - Tribun Jogja

TIBUNJOGJA.COM - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Underpass Kentungan Satker PJN, Direktorat Jendral Bina Marga Kementrian PUPR, Sidik Hidayat menyebutkan pengerjaan proyek uderpass bandara baru NYIA sudah berjalan hingga 10 segmen atau sekitar 330 meter.

Pihaknya optimistis bisa menyelesaikan hingga 400 meter hingga bulan April 2019 ini.

“Progres pembangunan underpass bandara NYIA sudah berjalan bagus selama dua bulan ini. Sekarang kami bekerja hingga sekitar 10 segmen atau 330 meter,” paparnya kepada Tribunjogja.com, Jumat (25/1/2019) lalu.

Sidik menjelaskan, pengerjaan proyek tersebut dilembur dalam tiga shift selama 24 jam per harinya.


Proyek tersebut meskipun berjalan dengan bagus, namun kendala teknis dan non teknisnya tetap ada.

Diantaranya adalah faktor hujan lebat yang terus mengguyur Yogyakarta.

Hal tersebut berdampak pada pengerjaan proyek.

“Kalau hujan deras tidak berhenti-henti kami tutupin materialnya, khawatirnya memang nanti ada air masuk ke terowongan,” ulasnya.

Pihaknya pun mengatakan jika persoalan teknis dan non teknis sudah bisa diatasi.

Pihaknya pun berencana secepatnya untuk berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata mengenai ornamen yang ada dalam underpass tersebut.

“Kami utamakan untuk budaya lokal tetap bisa diakomodir. Kami akan berkoordinasi secepatnya,” ulasnya. (*)

Read More

Lebih dari Separo Desa di Kulon Progo Belum Anggarkan Dana untuk Perpustakaan Desa - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM - Peran pemerintah desa dalam memajukan Perpustakaan Desa (Perpusdes) dinilai masih sangat kurang.

Dari 87 desa dan satu kelurahan di Kulon Progo, separuhnya belum menganggarkan dana untuk menyokong Perpusdes.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kulon Progo dalam surveinya pada 2018 lalu menemukan data bahwa 57 persen desa belum menganggarkan dana desa untuk pemenuhan sarana dan prasarana perpusdes.

Pemerintah berusaha mendorong partisipasi aktif desa kepada perpusdes dengan terus mensosialisasikan Permendes PDT 2017 yang berisi kewajiban pengembangan perpusdes lewat skema dana desa sebagai program prioritas.

"Kami berusaha terus mendorong eksistensi perpusdes dengan Permendes tersebut meski sekarang rata-rata perpusdes sudah aktif," kata Kepala Bidang Perpustakaan DPK Kulon Progo, Sarjana, Minggu (27/1/2019).

Dari hasil survei, DPK mendapati hanya ada tiga perpusdes yang masuk kategori A atau baik. Yakni Perpusdes Swapustaka di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap; Tunas Bangsa, Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo dan Sidodadi, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap. Ketiganya dinilai memenuhi tujuh kriteria mulai dari gedung, komputer, akses internet, koleksi buku, tenaga pengelola, jam layanan, serta anggaran.(tribunjogja)

Read More

Pemkab Klungkung Belajar Ekonomi Kerakyatan hingga ke Kulon Progo, Ini yang Mereka Peroleh - Tribun Bali

TRIBUN-BALI, SEMARAPURA - Pemkab Klungkung dalam beberapa hari belakangan, tengah getol untuk menertibkan toko waralaba berjejaring di wilayahnya.

Setelah sempat menutup beberapa toko waralaba karena izinnya telah lama mati, Pemkab Klungkung berencana akan mengerjasamakan toko-toko itu dengan Koperasi/Bumdes.

Guna memantapkan rencana itu,Bupati Klungkung Nyoman Suwirta beserta beberapa OPD terkait, Jumat (25/1/2019) menyambangi Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogjakara untuk belajar pembentukan Tomira (Toko Milik Rakyat).

Dalam kunjungan itu, Pemkab Klungkung diterima langsung Bupati Kulon Progo Dr. H. Hasto Wardoyo.

Dalam penjelasannya, Bupati yang memiliki latar belakang dokter spesialis kandungan itu banyak menekankan tentang ideologi ekononi kerakyatan.

Ia menekankan bagaimana perputaran ekonomi seharusnya berputar di daerah.

"Awalnya apa yang saya lakukan, sempat menjadi pro kontra. Saya melihat jika dibiarkan menjamur, toko waralaba berjejaring ini justru merugikan kita. Perputaran ekonomi tidak ada di daerah, dan keuntungan sepenuhnya lari ke luar (pengusaha)," ungkap Hasto Wardoyo.

Melihat kondisi ini, pihaknya bersama legislatif sejak beberapa tahun lalu membuat Perda yang mengatur kerja sama antara toko waralaba berjejaring dengan koperasi setempat. Melalui kerja sama itu, setiap toko wara laba berjejaring mampu dikelola koperasi dan dinamakan Tomira (Toko Milik Rakyat)

"Melalui toko itu, juga wajib memasarkan hasil UMKM dari masyarakat Kulon Progo. Dulu yang kita hanya jual pucuk teh ke pengepul, sekarang bisa menjual produk teh siap seduh di Tomira. Demikian juga kopi dan lainnnya. UMKM makin produktif, karena didukung dengan pemasaran," jelasnya.

Tidak hanya itu, ideologi ekonomi kerakyatan yang ditekankan Hasto dikonsep dengan sesederhana mungkin.

Read More

Tabloid Indonesia Barokah Dilaporkan Beredar di Kulon Progo - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulon Progo menerima laporan adanya peredaran Tabloid Indonesia Barokah di sejumlah wilayah kecamatan.

Peredaran tabloid itu hingga kini masih diselidiki.

Ketua Bawaslu Kulon Progo, Ria Harlinawati menyebut bahwa pihaknya mendapat laporan tersebut pada Rabu (23/1/2019) malam.

Diinformasikan bahwa tabloid itu mulai tersebar di wilayah Nanggulan, Pengasih, dan Samigaluh sejak sekitar pukul 21.00 lalu menyebar cepat hingga hampir ke seluruh wilayah lain.

"Laporan yang kami terima, hanya Kalibawang yang belum ada laporan temuan edaran tabloid tersebut,"kata Ria pada Tribunjogja.com, Kamis (24/1/2019).

Seperti halnya temuan serupa di daerah lain, kata Ria, tabloid dikirimkan melalui Kantor Pos ke sejumlah masjid.

Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan berapa eksemplar tabloid yang beredar saat ini.

Temuan itu akan dikoordinasikan dengan Bawaslu DIY dan pusat untuk penanganannya selain juga berkomunikasi dengan kepolisian terkait pengamanan barang.

"Saat ini kami hanya bisa mengimbau masyarakat yang telah menerima atau membaca tabloid tersebut agar tak terprovokasi isinya," kata Ria.

Kapolres Kulon Progo, AKBP Anggara Nasution mengaku belum menerima laporan masyarakat atas peredaran tabloid tersebut.

Pihaknya masih berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menentukan tindak lanjutnya.

Pasalnya, belum ada pidana yang bisa disangkakan atas peredaran sebuah tabloid.

Selain itu, pihaknya juga belum mengetahui konten di dalamnya.

"Kita tunggu koordinasi dulu karena kampanye itu ranah Bawaslu,"kata Anggara.(*)

Read More

Kulon Progo selenggarakan pemilihan anggota BPD 2019 - ANTARA

Kulon Progo, Yogyakarta (ANTARA News) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta segera menyelenggarakan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara serentak 2019 pada 87 desa.

"Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa akan menggantikan 817 anggota yang masa jabatannya akan berakhir tahun 2019," kata Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kulon Progo Muhadi, di Kulon Progo, Sabtu.

Ia mengatakan penyelenggaraan pengisian BPD dijadwalkan setelah penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

Tahapan penjadwalan sedang dalam proses penyusunan di Bidang Pemberdayaaan Pemerintahan Desa. Karena itu, terdapat perbedaan waktu masa jabatan anggota BPD yang berakhir pada 2019.

"Hal ini disebabkan pelantikan anggota BPD enam tahun lalu di masing-masing desa berbeda. Untuk menghindari kekosongan akan ada perpanjangan tugas sampai terbentuk anggota BPD baru," katanya lagi.

Muhadi mengatakan ada banyak perbedaan mekanisme pengisian BPD di tiap desa yang diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 mengenai BPD.

Jumlah anggota BPD di tiap desa harus ganjil dan berkisar antara lima, tujuh, dan sembilan meliputi perwakilan perempuan satu orang dan perwakilan wilayah.

Selain itu, dalam pemilihan anggota BPD di Kulon Progo mengalami penurunan jumlah anggota dari 817 menjadi 609 orang atau turun sekitar 208 orang. Jumlah 609 tersebar di 12 kecamatan dan 87 desa.

"Jumlah anggota BPD dibatasi antara tiga sampai lima anggota tergantung dari jumlah penduduk," katanya pula.

Kepala Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa DPMDPPKB Kulon Progo Risdiyanto mengatakan sesuai revisi Perda Nomor 6 Tahun 2007 menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2018, anggota BPD meliputi keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.

"Dua komponen pemilihan BPD harus terpenuhi, sehingga jumlah BPD periode 2019-2023 mengalami penurunan," katanya lagi.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Read More