Bupati Kulon Progo: Bedah Menoreh Permudah Jalur ke Borobudur - news.detik.com

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempersiapkan proyek jalan Kulon Progo menuju Borobudur, Kabupaten Magelang. Ada dua alternatif, tapi akses melalui Bukit Menoreh jadi yang paling diharapkan dapat terwujud.

"(Menuju) Borobudur ada dua alternatif. Bisa lewat Sentolo, bisa juga lewat Menoreh. Ini dua-duanya diajukan ke Kementerian PU. Tinggal kita lihat hasil survei Kementerian PU (akan dipilih alternatif mana)," kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo kepada wartawan di sela acara Workshop Pembangunan Budaya Integritas KPK RI-Pemda DPRD se-DIY di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Selasa (18/7/2017).

Menurutnya bila bandara di Kulonprogo sudah jadi, jalan bisa dilalui mulai dari Temon, Menoreh menuju Borobudur. "Kalau kami berharap bisa lewat Temon, Menoreh kemudian Borobudur," imbuhnya.

Hasto mengatakan alternatif jalan bedah Menoreh ini tidak hanya warga Kulonprogo yang menikmati, namun akan bisa dinikmati juga oleh warga Purworejo.

"Kalau saya, jalan bedah Menoreh ini saya pepet-pepetkan ke Purworejo. Bahkan saya sendiri, Kabupaten membangun jalan tembus ke Purworejo di Girimulyo, Jatimulyo, dekat Gunung Gakah dengan lebar 12 meter ke Purworejo," katanya.

Sedangkan soal rencana pembangunan jalan tol, Hasto menilai hal itu belum diperlukan. Saat ini sudah banyak akses alternatif yang bisa digunakan di antaranya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

"Jadi modal transportasi, konektivitas ada (ke Borobudur) 4 jalur, ke Yogya 6 jalur, double track kereta api, JJLS, sudah ada 4 (akses). (Pembangunan tol) bukan lagi hal yang urgent," pungkas Hasto. 

(sip/bgs)

Read More

Desa di Kulon Progo ini masuk lima besar lomba desa nasional - ANTARA News

Kulon Progo (ANTARA News) - Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, masuk lima besar desa terbaik dalam Lomba Desa Regional II Tingkat Nasional karena berbagai inovasi yang telah ditorehkan.

Kepala Subdit Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah II Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri RI sekaligus Ketua Tim Klarifikasi Jawa-Bali Ratna Andriani di Kulon Progo, Rabu, mengatakan layanan pemerintahan di desa Sendangsari mampu berjalan baik dengan adanya pembinaan dari Pemkab Kulon Progo dan Pemda DIY.

"Kami melihat Desa Sendangsari dalam bidang pemerintahan cukup baik, terlihat dari tata kelola pemerintahannya," kata Ratna.

Ia mengataka Desa Sendangsari melakukan berbagai inovasi, seperti cetak sawah baru yang dilakukan masyarakat secara swadaya, budi daya ulat sutera daun singkong, KB pria dan sistem informasi geografi (SIG).

"Semoga Desa Sendangsari menjadi desa percontohan desa-desa lain. Kami melihat banyak inovasi dan hal-hal yang dapat menjadi contoh desa lain," kata Ratna.

Ratna sangat mengapresiasi pengembangan Kampung Wisata Pring Ori yang dilakukan secara swadaya. Menurutnya, kampung wisata akan menggerakkan semua lini kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan pariwisata.

"Kampung Wisata Pring Ori akan menjadi penggerakan bila dikelola dengan baik," katanya.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan masyarakat di Desa Sendangsari telah melakukan banyak hal untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

"Mudah-mudahkan kita bisa mendapatkan penilaian yang terbaik. Hal-hal yang positif semoga bisa menjadi lebih baik lagi," harap Bupati Hasto.

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Read More

Pisang Bertandan Lima Hebohkan Warga Kulonprogo - SINDOnews.com

Pohon pisang Ambon milik Pagi (74), warga Pedukuhan VII, Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kulonprogo, menjadi pusat perhatian karena memiliki lima buah tandan yang keluar dari batang pohon di bagian tengah. Foto dan video pohon pisang langka inipun menjadi viral di media sosial.

Pagi tidak pernah mengira pohon pisangnya akan memiliki lima buah tandan. Dia malah mengira pohon pisang itu mati, karena daun bagian atas sudah mongering.

Dia pernah berusaha untuk merobohkan dengan cara didorong, namun selang beberapa hari batang pohon ini justru terlihat terbuka dan muncul lima bunga pisang. Dari sini kemudian berkembang menjadi lima tandan buah pisang. "Baru sekitar sepuluh hari bunganya muncul," ujar Pagi, Selasa (18/7/2017).

Setelah sepuluh hari, tanda pisang pun semaki besar. Agar pohon tidak roboh, diberikan penyangga dari kayu. "Akan saya rawat sampai masak," tuturnya.

Seorang warga, Sakti Ahmadi mengaku, datang dari Wates setelah foto tentang pisang aneh ini menjadi viral di media sosial. Dalam beberapa hari, beberapa halaman facebook dan grup wattapps banyak yang menyebar gambar dan video ini. "Penasaran saja, ke sini untuk foto dan diunggah," ujarnya

Sumber : SINDOnews.com

Read More

Dinsos Data 2.500 Lansia di Kulonprogo - TRIBUNJOGJA.COM

Sebanyak 2.500 warga lanjut usia (lansia) berhasil didata Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo hingga pertengahan 2017 ini.

Pendataan akan memudahkan pemerintah dalam mengalokasikan  program pemberdayaan maupun bantuan sosial.

Kepala Dinsos P3A Kulonprogo, Eko Pranyoto mengatakan, selama ini pihaknya memang belum memiliki data jumlah penduduk lansia di Kulonprogo.

Padahal, golongan lansia dinilai turut berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut.

Adapun data jumlah lansia itu didapatkan Dinsos P3A dari hasil verifikasi data 3.000 lansia yang diajukan masyarakat melalui pedukuhan.

"Para lansia ini dimungkinkan terlewat dalam pendataan bantuan raskin atau KIS. Nantinya, data akan kami gunakan untuk mendukung alokasi bantuan bagi mereka," jelas Eko, Minggu (9/7/2017).

Adapun Pemkab sejauh ini memiliki catatan jumlah penduduk miskin mencapai 60.816 jiwa atau sekitar 13,70% pada 2016. Angka itu lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang diketahui sebanyak 52.331 jiwa atau sekitar 12%.

Pencermatan oleh dinas, angka kemiskinan itu banyak diisi komponen keberadaan lansia. Maka itu, Pemkab Kulonprogo merasa perlu memberi perhatian kepada lansia.

Langkah pemberdayaan masyarakat akan dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan. Hanya saja, tak semua lansia bisa menyesuaikan diri dengan program pemberdayaan sehingga Pemkab berusaha fokus pada pemberian bantuan dan jaminan sosial. Di antaranya, bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) yang diajukan kepada Kementerian Sosial.

"Tahun ini, bantuan berupa jaminan hidup sebesar Rp200.000 per bulan tersebut diberikan kepada 69 orang. Harapannya, bisa meringankan beban keluarganya," kata Eko.(ing)

Read More

Pemkab Kulonprogo Deklarasikan Pembentukan Desa Bebas Miras - TRIBUNJOGJA.COM

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo menggagas dibentuknya desa bebas minuman keras dan minuman beralkohol (miras/minol) di wilayahnya.

Hal ini sebagai langkah pengawasan dan pengendalian peredaran miras/minol di tengah masyarakat.

Pada Minggu (9/7/2017), deklarasi desa bebas miras/minol dilakukan di Pendowoharjo, Kecamatan Girimulyo. Deklarasi yang difasilitasi Satpol PP Kulonprogo ini diikuti oleh pihak pemerintah kecamatan, pemerintah desa, aparat, TNI/Polisi, serta para tokoh masyarakat setempat.

Plt Kepala Satpol PP Kulonprogo, Duana Heru mengatakan, deklarasi desa bebas miras/minol ini merupakan bagian dari aksi dukungan terhadap program kerja 100 hari Bupati-Wkail Bupati Kulonprogo dalam mengawasi peredaran minuman keras di masyarakat.

Sebelum deklarasi, dilakukan sosialisasi dampak negatif miras/minol, maupun minuman memabukkan lainnya beserta bahaya yang bisa ditimbulkannya.

"Deklarasi dan sosialisasi bertujuan agar masyarakat bisa menyadari dan mengerti bahaya minuman keras yang bisa merusak mental generasi muda. Masyarakat dan pemerintah perlu bersatu dan bersinergi memerangi pekat, termasuk peredaran minuman memabukkan," katanya.

Pemkab Kulonprogo sebelumnya juga sudah menjalin kerjasama dengan Polres Kulonprogo untuk mewujudkan wilayah bebas miras dan penertiban tempat hiburan tak berizin.

Nota kesepahaman (MoU) sudah ditandatangani kedua belah pihak pada pertengahan Juni lalu.

Pemkab menilai, program pengawasan peredaran miras selaras dengan program Polres Kulonprogo terkait penilaian Polsek yang salah satu kriterianya adalah desa bebas miras. (*)

Read More

Pembangunan Bandara Kulon Progo Kejar Target 2 Tahun - Liputan6.com

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo menggagas dibentuknya desa bebas minuman keras dan minuman beralkohol (miras/minol) di wilayahnya.

Hal ini sebagai langkah pengawasan dan pengendalian peredaran miras/minol di tengah masyarakat.

Pada Minggu (9/7/2017), deklarasi desa bebas miras/minol dilakukan di Pendowoharjo, Kecamatan Girimulyo. Deklarasi yang difasilitasi Satpol PP Kulonprogo ini diikuti oleh pihak pemerintah kecamatan, pemerintah desa, aparat, TNI/Polisi, serta para tokoh masyarakat setempat.

Plt Kepala Satpol PP Kulonprogo, Duana Heru mengatakan, deklarasi desa bebas miras/minol ini merupakan bagian dari aksi dukungan terhadap program kerja 100 hari Bupati-Wkail Bupati Kulonprogo dalam mengawasi peredaran minuman keras di masyarakat.

Sebelum deklarasi, dilakukan sosialisasi dampak negatif miras/minol, maupun minuman memabukkan lainnya beserta bahaya yang bisa ditimbulkannya.

"Deklarasi dan sosialisasi bertujuan agar masyarakat bisa menyadari dan mengerti bahaya minuman keras yang bisa merusak mental generasi muda. Masyarakat dan pemerintah perlu bersatu dan bersinergi memerangi pekat, termasuk peredaran minuman memabukkan," katanya.

Pemkab Kulonprogo sebelumnya juga sudah menjalin kerjasama dengan Polres Kulonprogo untuk mewujudkan wilayah bebas miras dan penertiban tempat hiburan tak berizin.

Nota kesepahaman (MoU) sudah ditandatangani kedua belah pihak pada pertengahan Juni lalu.

Pemkab menilai, program pengawasan peredaran miras selaras dengan program Polres Kulonprogo terkait penilaian Polsek yang salah satu kriterianya adalah desa bebas miras. (*)

Read More

Purworejo - Kulonprogo Sepakat Bentuk Sekber - KRJOGJA.com

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo Jawa Tengah dan Kulon Progo Provinsi DIY sepakat membentuk sekretariat bersama (Sekber) dan penguatan kerja sama (PKS) antarwilayah. Kesepakatan ini untuk mengantisipasi berbagai bentuk konflik antar warga lintas daerah. Terutama pada daerah perbatasn yang melibatkan warga Purworejo dan Kulonprogo.

"Kita juga akan melakukan kerjasama antar organisasi perangkat daerah (OPD) agar kondisi di perbatasan ini dapat terjalin dengan baik dan saling menguntungkan," kata Bupati Kulon Progo H dr Hasto Wardoyo SPoG usai bersilaturahmi dengan Bupati Purworejo H Agus Bastian SE MM di ruang Peringgitan rumah dinas (Rumdis) bupati Purworejo, Selasa (11/07/2017) sore.

Kesepakatan ini muncul setelah sering terjadinya perselisihan antarwarga di daerah perbatasan, terutama antara Desa Jogoyoyo Kecamatan Purwodadi Purworejo dan Desa Jangkaran di Kecamatan Temon Kulonprogo. Desa Jangkaran berada di pantai selatan, namun untuk keluar masuk lokasi itu satu-satunya akses jalan harus melalui Desa Jogoboyo.

Kedua desa ini juga sepakat menjalin kerjasama pariwisata di wilayah itu, terutama wisata Pasir Mendit dan Kadilangu. Dalam kerjasama ini lanjut Hasto Wardoyo, harus saling menguntungkan. Retribusi yang masuk Desa Jangkaran sebagian akan diberikan kepada Desa Jogoboyo.

Dengan adanya kesepakatan ini Agus Bastian menilai bahwa konflik antar warga Purworejo dengan Kulonprogo dapat diselesaikan dengan baik. "Persoalan ini sebenarnya tidak berat, diselesaikan secara adat juga bisa," katanya. (Nar)

Read More

DIY tidak akan bangun jalan di wisata mangrove Kulon Progo -

Kulon Progo (ANTARA News) - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan membangun infrastruktur jalan menuju objek wisata mangrove Pasir Kadilangu dan Pasir Mendit yang menggunakan jalan Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Purworejo.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Kulon Progo, Selasa, mengatakan perkembangan wisata mangrove membawa dampak pertumbuhan ekonomi bagi Kulon Progo dan Purworejo.

"Semua mendapat manfaat dari perkembangan mangrove. Masa, mobil yang lewat Purworejo tidak berdampak kepada masyarakat," kata Sultan.

Menurut Sultan, penyelesaian mangrove adalah kerja sama yang saling menguntungkan semua pihak. "Apakah kerja sama parkir atau retribusi, atau bagi hasil, tentu harus dibicarakan baik untuk menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan," harapnya.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan Pemkab Kulon Progo dan Purworejo telah menyepakati lima hal dalam menyelesaikan konflik perbatasan, salah satunya penyelesaian konflik mangrove.

Poin pertama, bagi Pemkab Kulon Progo harus menyelesaikan regulasi, antara pelaku wisata yang ada di empat kelompok pengelola mangrove. Regulasi dibuat dengan komunikasi dengan desa. Bagaimana payung hukum, retribusi, dikerjasamakan antarempat kelompok dengan desa. Sehingga regulasi harus segera diselesaikan.

Hasil Kedua, perjanjian kerja aama (PKS) antarkedua desa, setelah ada regulasi di desa di Kulon Progo selesai, kemudian kerja sama antardesa dengan PKS, harus secepatnya diselesaikan juga.

Hasil ketiga kerja sama antar-OPD Dinas Pariwisata di Kulon Progo dan Purworejo dengan PKS. Sedangkan yang keempat, perlunya dibentuk sekretariat nersama (Sekber) yang akan segera ditindak lanjuti bersama. Kemudian ada klausul tambahan tentang perbatasan di Jatimulyo Girimulyo dengan desa Donorejo. 

"Kesepakatannya, kami segera membangun jalan, karena yang dari Purworejo sudah dibangun jalan, tetapi kami belum. Kami mohon doanya dibangun tahun ini karena anggaran sudah dituangkan dalam APBD Tahun ini, termasuk pembebasan jalannya. Itu keputusan tentang jalan perbatasan," kata Hasto.

Terkait pembagian pendapatan tempat wisata, Hasto menyatakan belum dibahas sampai ke detail teknis, tetapi yang jelas pendapatan dari 4 (empat) kelompok nantinya akan dituangkan di dalam Perdes, bahwa pendapatannya dari tiket yang ada itu sebagian masuk ke desa, yang ada di Kulon Progo, yang ada di Jangkaran, desa memberikan sebagian yang ada, dengan catatan, usulan yang sudah ada, berdasar jumlah tiket, satu tiket berapa, untuk diberikan kepada Desa Jogoboyo. 

"Sekber sangat baik untuk melengkapi, saling mengontrol tiket, jangan sampai diuriki, disithik-sithikke. Tiket dikontrol bersama, baik dari Purworejo maupun dari Kulon Progo Pembagian harus sudah diputuskan lewat perdes. Sekber yang akan mengontrol, jika ada potensi masalah yang muncul, langsung merapat," kata Hasto. 

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Read More

Bandara NYIA, Warga Kulonprogo Harus Kreatif - KRJOGJA.com

Bandara Internasional di Kabupaten Kulonprogo yang diperkirakan beroperasi 2019 akan menampung penumpang sebanyak 20 juta hingga 40 juta pertahun. Agar bisa mengimbangi perkembangan yang ada, maka mulai sekarang Kabupaten Kulonprogo, baik warga masyarakat, pemerintah kabupaten harus bersedia berubah, punya kreativitas dan inovasi.

"Sebab makin banyak orang asing termasuk dari dalam negeri, mereka  memerlukan pelayanan yang terstandar," tutur Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X ketika bersama Wakil Gubernur Sri Paku Alam X melakukan Syawalan di Kabupaten Kulonprogo, Selasa (11/07/2017) di Gedung Kesenian Wates. 

Sultan HB X menegaskan seluruh masyarakat harus membuka diri. Jangan sampai ada lagi pedagang atau pebisnis yang menawarkan produk jasa atau barang hanya seadanya atau istilahnya 'sampun cekap semanten mawon'. "Tapi harus mulai berstandar mulai dari proses pembuatan, pengemasan, sampai pelayanan. Sebab turis asing suka pelayanan yang terstandar," kata Sultan HB X.

Jangan sampai, lanjut Sultan HB X, masih terdapat kasus seperti yang terjadi di Kota Yogya, Pedagang Kaki Lima (PKL) ada yang menaikkan harga semaunya atau juru parkir yang melakukan tindakan serupa. Sebab akibatnya akan membuat keramaian dan image buruk terhadap Jogja.

Kehadiran bandara, tambah Sultan, tidak hanya mengembangkan Kulonprogo, tetapi juga wisata ke Borobudur Jawa Tengah. Pertanyaan yang akan muncul setelah adanya bandara , apakah turis yang datang dari Kulonprogo, akan melihat Borobudur dari Jogja atau melihat Jogja dari Borobudur. "Karena itu Kulonprogo khususnya dan Jogja umumnya harus memikirkan itu dan melakukan terobosan," tandasnya. 

Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) menyatakan, pemkab sudah membentuk tim lokal percepatan pembangunan bandara. "Kulonprogo memang harus siap. Kami tidak anti modernitas, asal semua itu bisa memberi kemanfaatan bagi masyarakat dan mengakomodir kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami," jelas Bupati. (Wid)

Read More

29 Balita di Kulonprogo Alami Gizi Buruk

KULONPROGO – Sebanyak 29 balita di Kulonprogo tercatat mengalami gizi buruk selama 2016 kemarin.

Pola asuh orangtua serta adanya penyakit kronis menjadi faktor utama puluhan bayi itu mengalami gizi buruk.

Dinas Kesehatan Kulonprogo mencatat, dari 21.700 bayi yang ditimbang lewat Posyandu, ada 29 anak yang mengalami gizi buruk atau sekitar 0,013 persen.

Dari jumlah itu, 27 anak berhasil ditangani dan dipulihkan hingga akhir tahun sedangkan dua anak lainnya hingga kini masih dalam perawatan.

"Karena kondisi anaknya memang belum baik betul. Ada indikasi memiliki penyakit kronis TB anak. Balita gizi buruk memang masih ada Kulonprogo meski jumlahnya kecil. Namun, penyebabnya bukan karena kondisi kekurangan pangan melainkan adanya penyakit kronis yang diderita anak," kata Kepala Dinkes Kulonprogo, Bambang Haryatno, Jumat (7/7/2017).

Adanya kondisi penyakit kronis pada anak disebutnya memang menjadi penyebab utama kondisi bayi gizi buruk di Kulonprogo.

Balita yang mengidap penyakit kronis cenderung kurang nafsu makan sehingga kondisi tubuhnya tidak mendapat asupan gizi yang layak.

Di sisi lain, pola asuh orangtua juga turut menjadi faktor penyebab munculnya balita gizi buruk.

Ini biasanya karena orangtua tidak telaten memberikan makanan dengan karakter anak yang rewel serta pemberian makanan yang kurang bernilai gizi.

Untuk penanganan kasus gizi buruk, DInkes sudah menyiapkan anggaran dari APBD dalam proses penyembuhan anak. Yakni mencakup penanganan di rumah sakit dan dilanjut pemberian makanan bergizi hingga 90 hari.

Jika melwati masa tersebut anak penderita gizi buruk belum pulih, Puskesmas akan melanjutkan pemberian asupan gizi melalui Dana Operasional Kesehatan (DOK).

"Pencegahan tentunya dnegan perlakuan gizi cukup. Orangtua memberi asupan makanan bergizi, ASI eksklusif serta MP ASI (makanan pendamping) bernilai gizi baik. Asal masu ditimbang di Posyandu, sebetulnya orangtua bisa mendapat ilmu gizi yang baik untuk anaknya," kata Bambang. (*)

Sumber : http://jogja.tribunnews.com/2017/07/08/29-balita-di-kulonprogo-alami-gizi-buruk-orangtua-beri-makanan-tak-bergizi

Read More