ADAT KULONPROGO : Kirab Gumbregi Ruwat Kambing Etawa

Harianjogja.com, KULONPROGO-Puluhan kambing etawa milik warga Dusun
Karang Gede diruwat dalam upacara tradisi gumbregi, Jumat (5/6/2015).
Upacara adat tersebut sudah menjadi tradisi tahunan yang digelar warga
Desa Jatimulyo.
"Kambing etawa adalah potensi ternak unggulan di desa ini. Setiap
tahunnya kami pun melakukan tradisi ini agar setahun ke depan budidaya
menjadi lebih baik dan kesejahteraan warga juga semakin meningkat,"
ujar Kepala Dusun Karang Gede Suparno, di sela kegiatan.
Suparno mengatakan, tradisi gumbregi digelar setiap tahun pasca panen
padi. Ritual tersebut juga menjadi tradisi untuk meruwat ternak agar
dapat terus berkembang biak. Di awali iring-iringan kirab bregada
prajurit rakyat, tradisi tersebut membuat ratusan warga dari beberapa
dusun berdatangan untuk menyaksikan.
"Ritual ini mengumpulkan hewan besar atau kecil, seperti kambing dan
sapi untuk diselamati. Tujuannya, agar hewan ternak dapat terus
berkembang biak, sehingga memberikan kesejahteraan bagi warga
sekitar," papar Suparno.
Namun, upacara adat tersebut pada intinya wujud ungkapan syukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada
seluruh warga desa. Harapannya, dalam setahun ke depan limpahan
karunia dan rejeki dapat terus diberikan kepada desa ini.
Suparno menambahkn, dalam upacara adat ini ada tiga cirri khas yang
terus dipertahankan, yakni menyedekahkan ketupat, tempe goreng dan
pelas tawon. Ketiga makanan tersebut memiliki nilai filosofi yang
terus dijunjung warga desa ini.
Dia menjelaskan, ketupat menjadi simbol penyatuan antara masyarakat
desa dan pemerintah. Sedangkan tempe goreng adalah makanan
sehari-hari warga desa yang dimaknai sebagai kehidupan yang senantiasa
selalu dalam kesederhanaan.
"Satu lagi adalah pelas tawon, yakni makanan sejenis botok yang bahan
baku utamanya adalah anak-anak tawon atau lebah. Makanan ini
menyimbolkan persatuan seperti anak-anak lebah yang saling berkumpul
untuk menyatukan diri agar menjadi lebih kuat," jelas Suparno.
Tradisi ini diikuti ratusan warga dan puluhan kambing etawa, baik
milik warga maupun bantuan dari Dinas Peternakan. Suminto, salah satu
pemilik ternak berharap, ke depan kambing etawa yang dipelihara dan
dibudidayakannya lebih sehat. Dalam ritual ini, kambing berbadan tegap
dan gagah ini juga diberikan tiga makanan yang menjadi ciri khas desa
ini.
"Setiap tahun saya selalu mengikuti tradisi ini. Tujuannya, biar
ternak semakin sehat dan gemuk. Ritual ini juga diharapkan dapat
memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga sekitar," ungkap
Suminto.
Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
(Dinbudparpora) Kulonprogo Krissutanto menandaskan, kegiatan ini
merupakan acara adiluhung yang harus terus dilestarikan. Pihaknya
mengaku, ke depan acara-acara adat seperti ini dapat diinventaris agar
dapat dilestarikan dan dikenal masyarakat luas.
"Kami berharap, acara seperti ini dapat terus berlanjut. Tentunya agar
tradisi semacam ini dapat tetap lestari dan tidak menghilang, sehingga
generasi muda dapat turut serta menjaga dan melestarikannya," tandas
Kris.

Read More

PENERIMAAN SISWA BARU : 28 Sekolah Bersiap Laksanakan PPDB RTO

Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten
Kulonprogo menunjuk 18 SMP, lima SMA, dan lima SMK untuk menjalankan
sistem real time online (RTO) pada penerimaan peserta didik baru
(PPDB). Berbagai persiapan pun dilakukan karena sebelumnya seluruh
sekolah di Kulonprogo masih menyelenggarakan PPDB secara manual.
"Kami baru sekali ini akan memakai RTO. Ada 28 sekolah yang ditunjuk
karena dinilai sudah siap," ungkap Kasubag Perencanaan Dindik
Kulonprogo, Taryono, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/6/2015).
Menurut Taryono, kesiapan sumber daya manusia pelaksana PPDB RTO
memegang peranan terpenting. Oleh karena itu, Dindik Kulonprogo
berencana segera mengadakan pelatihan bagi para calon operator PPDB
RTO. "Masing-masing sekolah diminta mengirimkan dua orang calon
operator . Pelatihan tersebut nantinya juga diikuti oleh empat orang
staf Dindik Kulonprogo," ujarnya.
Dindik Kulonprogo juga akan disibukkan dengan kegiatan input dan
perekapan data nilai hasil ujian siswa, baik dari sekolah negeri
maupun swasta. "Sekolah mengumpulkan nilai kepada kami untuk
direkap.Jadi nanti saat ada siswa A yang mendaftar secara RTO di
sekolah B, nilainya bisa langsung dimunculkan. Ini akan mempermudah
proses pendaftaran," ucap Taryono.
Kelancaran jaringan dan koneksi internet juga menjadi kebutuhan vital.
Hal itu juga lah yang membuat banyak sekolah terletak di wilayah
pelosok belum bisa menerapkan RTO tahun ini. "Misalnya di SMP Negeri 3
Kokap yang tidak ada jaringan internet. Wilayah Girimulyo juga susah.
Samigaluh juga sebenarnya susah, tapi ini akan kita coba satu sekolah
dulu," terangnya kemudian.
Taryono menambahkan, masing-masing sekolah penyelenggara PPDB RTO
telah diinstruksikan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat
mengenai sistem baru tersebut. "Sebenarnya ini tidak berbeda jauh
dengan manual sehingga masyarakat tidak perlu panik," katanya.

Read More

KONTROVERSI PASAR MALAM WATES : Izin Pasar Malam di Alun-alun Wates Disebut Sudah Sesuai Aturan

Harianjogja.com, KULONPROGO-Kasi Sarana dan Prasana Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Kulonprogo,
Didik Budi Haryanto mengatakan, pemberian izin penggunaan tempat
kepada penyelenggara pasar malam di Alun-alun Wates sudah sesuai
aturan.
"Di samping untuk sepak bola, [Alun-alun Wates] sisi timur itu bisa
untuk event atau hiburan. Sebelum penyelenggara mengurus izin
keramaian di Polres, kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP, DPU,
dan DPPKA," ungkap Didik, Jumat (5/6/2015).
Terkait kemungkinan adanya kerusakan tanaman dan fasilitas lain, Didik
mengaku sudah membuat kesepakatan dengan penyelenggara pasar malam.
"Apabila nanti ada tanaman yang rusak, penyelenggara siap mengganti,"
lanjutnya.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa
Yogyakarta, menyayangkan penyelenggaran pasar malam di Alun-alun
Wates, padahal siswa SD, SMP dan SMA sedang menghadapai ujian kenaikan
kelas.
Ketua Komisi I DPRD Kulonprogo Suharto, Kamis (4/6/2015), mengatakan
pasar malam sebaiknya ditunda waktunya setelah anak-anak selesai
menjalani ujian kenaikan kelas (UKK).
"DPRD tidak melarang, namun sebaiknya pasar malam ditunda atau
diadakan setelah UKK selesai," kata Suharto

Read More

Operasi Patuh di Kulonprogo Juga Razia Betor

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Operasi patuh 2015 yang dilakukan pihak
kepolisian tidak hanya menyasar sepeda motor atau mobil. Tim Satlantas
Polres Kulonprogo juga merazia keberadaan becak motor (betor) yang
selama ini berkeliaran di wilayah Kulonprogo.
Pada operasi patuh 2015 di sekitar kompleks Pasar Jombokan Pengasih,
Jumat (5/6/2015) pagi, polisi menyita tiga unit betor yang sedang
beroperasi di jalan raya. Mereka dikenai tilang karena tidak disertai
STNK dan spesifikasi kendaraan tidak sesuai ketentuan.
Polisi sebenarnya menengarai setidaknya delapan unit betor yang selama
ini beredar di jalan raya di Kulonprogo. Namun, dalam operasi tersebut
hanya tiga betor yang dapat ditindak.
"Dua di sekitar Pasar Jombokan dan satu lagi di jalan raya dekat pos
polisi Siluwok. Kami tahan kendaraan di Mapolres," ungkap Kasatgas IV
Satlantas Polres Kulonprogo, Ipda Basuki Rahmat, usai razia tersebut.
Dalam razia yang merupakan bagian dari operasi patuh 2015 itu, polisi
siaga di beberapa titik jalan yang biasa dilewati betor. Meski
sebenarnya diperkirakan ada delapan unit, namun akhirnya hanya tiga
unit yang tertangkap sedang beroperasi.
Polisi menilangnya karena selain tidak ada STNK, betor dianggap
melanggar spesifikasi dan ketentuan laik jalan. Betor hanya merupakan
modifikasi motor dan becak yang tidak memiliki lisensi. "Keberadaannya
tidak terdaftar dalam regristrasi regident dan memang tanpa surat
STNK," lanjutnya.
Kasatlantas Polres Kulonprogo, AKP Ahmad Hidayat, menegaskan
keberadaan betor di jalan raya melanggar. Selain tanpa surat dan tidak
sesuai spesifikasinya, keberadaan betor di DIY juga dilarang sesuai
surat edaran gubernur.
Menurutnya, pemilik yang hendak mengambil harus memenuhi persyaratan,
yaitu melepas modifikasi mesin kendaraan tersebut. Penindakan
dilakukan agar menimbulkan efek jera. Selain itu, agar tidak
menimbulkan kecemburuan dengan becak manual.
"Dalam operasi ini kami juga akan menertibkan jenis kendaraan yang
tidak sesuai spesifikasi lainnya. Misalnya kereta kelinci dan huler,"
lanjutnya.(*)

Read More

Bule Mengajar di SMA 2 Wates

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Sebanyak 23 warga begara asing mengajar di
SMA Negeri 2 Wates, Sabtu (06/06/2015). Mereka terdiri 21 warga asal
Thailand dan 2 orang dari Swedia. Dengan menggunakan bahasa Inggris,
rara warga negara asing ini mengajarkan tentang kebudayaan negara
mereka masing-masing.
Dijelaskan Lia Andarina Grasia, Ketua Komunitas Bule Mengajar,
kegiatan ini untuk memberikan kesempatan siswa berbahasa Inggris.
Selain itu, juga memberi wawasan tentang negara lain dan mengenalkan
Kabupaten Kulonprogo kepada mereka.
Isnada, siswa kelas XI IPA SMA 2 Wates mengaku senang dapat mengikuti
program ini dan diajar para bule. Berinteraksi langsung dengan warga
negara asing menambah wawasan internasional yang selama ini diterima
dari buku pelajaran. "Di sini juga bisa belajar Bahasa Inggris," kata
Isnada.
Sedang Wakasek Humas SMA N 2 Wates Folrentina Nurwati MSi menyambut
baik program Bule Mengajar. Ia berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan
rutin di sekeloahnya. "Budaya yang bagus bisa diambil, sedangkan yang
kurang sesuai dengan budaya kita ya ditinggalkan," ujarnya.(Wid)

Read More

Pilkades di Kulonprogo Bakal Dilaksanakan Secara Serentak

TRIBUNJOGJA.COM -Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 35 desa
di Kulonprogo segera digelar beberapa bulan mendatang. Bupati Hasto
Wardoyo berpesan agar masyarakat menjadi pemilih yang baik.
Hasto menegaskan, menjadi tugas panitia di desa untuk mewujudkan
demokrasi. Panitia pemilihan bukan untuk melahirkan kepala desa.
Tetapi, menurutnya, untuk mengajak masyarakat berpartisipasi agar
terwujud demokrasi yang baik.
"Tidak seharusnya memilih hanya karena suap. Kalau calon kades
melakukan kekerasan agar memilih, nantinya yang lahir juga pemimpin
yang mencari keuntungan pribadi," kata Bupati Hasto, saat sosialisasi
Pilkades di Gedung Kaca, Rabu (3/6/2015).
Pilkades Kulonprogo rencananya digelar serentak pada September
mendatang. Pilkades serentak di 35 desa ini dianggarkan senilai Rp 1,5
miliar. Dana tersebut sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan melalui
APBdes.
Pada kesempatan sosialialisasi pilkadesitu, para ketua Badan
Permusyawatan Desa (BPD) juga menyampaikan uneg-unegnya. Ketua BPD
Desa Palihan, Heru, mengatakan kondisi di desanya cukup kompleks
karena saat ini akan terkena dampak pembangunan bandara. Situasi tidak
kondusif membuat banyak warga yang keberatan menjadi panitia pilkades.
"Mereka cenderung mau cari aman. Sehingga tidak mau jadi panitia,"
katanya. Heru menegaskan permasalahan di lapangan tentunya telah
diketahui bupati. Sebab itu dia meminta arahannya.
Hal berbeda disampaikan Ketua BPD Hargowilis, Suharyanto. Pihaknya
khawatir jika anggaran pilkadesternyata kurang. Pasalnya, pelaksanaan
pilkadesdiyakini bakal menelan biaya yang tidak sedikit

Read More

Kontraktor Dianggap Menyalahi Prosedur

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Pemasangan blowplank atau patok kayu yang
dilakukan kontraktor pada lahan pembangunan gedung baru Satpol PP
Kulonprogo di tanah kas Desa Margosari Kecamatan Pengasih, menimbulkan
polemik. Sebab dalam pertemuan dengan perangkat desa beberapa waktu
lalu, sudah ada kesepakatan bahwa pembangunan tidak boleh dimulai
sebelum ada izin gubernur untuk pemanfaatan tanah kas desa tersebut.
Pemasangan blowplank diketahui Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Margosari, Untung Sugiantoro, pada Rabu (03/06/2015). Karena itulah,
ia menilai pihak kontraktor melanggar kesepakatan mengingat hingga
kini izin gubernur belum turun. "Tapi mereka sudah memasang patok. Ini
disayangkan, mengingat Satpol PP yang merupakan penegak Perda justru
melanggar prosedur," katanya.
Untung mengatakan, pemasangan blowplank seharusnya tidak dilakukan
sekarang. Apalagi, setelah izin dari gubernur turun masih harus ada
tahapan lain yakni perjanjian sewa antara Satpol PP dengan pemerintah
desa Margosari atas persetujuan BPD. "Setelah itu, barulah pembangunan
gedung bisa dimulai," imbuhnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Desa Margosari, Danang Subiantoro.
Menurutnya, hingga kini belum ada pemberitahuan lisan maupun tertulis
terkait pemasangan bowplank tersebut. Sebagai upaya tindak lanjut,
pihaknya akan memberitahukan hal ini kepada Bagian Tata Pemerintahan
Pemda DIY yang memiliki kewenangan tanah kas desa. "Padahal
jelas-jelas dalam pertemuan sudah disepakati, kalau izin gubernur
belum terbit, pembangunan tidak boleh dimulai," katanya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Kulonprogo, Duana Heru Supriyanta
mengatakan, pemasangan bowplank bukanlah merupakan pembangunan fisik.
Dimulainya pembangunan gedung baru tersebut, tetap menunggu izin
gubernur.
"Langkah yang dilakukan kontraktor hanya sekedar persiapan agar tidak
terburu-buru dalam pembangunan nanti. Kontraktor juga sudah
berkomitmen untuk memulai pembangunan setelah ada Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)," tegasnya.
Sementara itu, perwakilan kontraktor, Kartika Hadi mengatakan,
pihaknya telah memberitahukan ke desa terkait pemasangan bowplank.
Pihaknya juga sudah menyampaikan bahwa pemasangan bowplank belum
termasuk pembangunan. "Hanya mematok posisi bangunan saja,"
tandasnya.(Unt)

Read More

Banyak Botol Miras di Taman Wana Winulang

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Taman Wana Winulang yang digadang-gadang
sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kulonprogo, masih belum
bisa berfungsi dengan baik. Taman yang terletak di belakang Gedung
DPRD Kulonprogo tersebut, bahkan sering digunakan para remaja untuk
berduaan. Sejak beberapa waktu lalu, ditemukan sejumlah botol minuman
keras (miras) di seputaran Taman Wana Winulang, oleh perangkat desa
setempat.
Ketua Badan Permusyawatan Desa (BPD) Margosari Kecamatan Pengasih,
Untung S menyampaikan, pihaknya beberapa kali menemukan botol minuman
keras di seputaran Taman Wana Winulang. Botol berbagai merk tersebut
diduga dibuang para remaja yang mabuk di wilayah setempat. "Memang
banyak ditemukan botol miras di sini, kami merasa prihatin dengan
perilaku remaja yang menyalahgunakan fasilitas publik," kata Untung di
Wates, Rabu (03/06/2015).
Botol-botol miras yang berserakan tersebut, diakui Untung sempat
menimbulkan keresahan karena dikhawatirkan bisa memicu perbuatan
negatif lainnya. Apalagi, botol ini ditemukan di tempat umum yang
seharusnya bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat. "Kami mengimbau
kepada anak-anak dan remaja yang bermain ke sini untuk tidak melakukan
perbuatan negatif, mulai dari minum miras maupun berduaan hingga
bertindak asusila," katanya.
Untung menyampaikan, seharusnya para remaja bisa menjunjung tinggi
jiwa muda mereka dengan melakukan perbuatan positif. Ia juga mengimbau
agar seluruh pihak bisa turut mengawasi perilaku remaja saat ini.
Taman Wana Winulang dibangun sebagai ruang publik tempat masyarakat
bersantai sambil menikmati udara segar. Namun saat ini, taman tersebut
justru disalahgunakan remaja untuk bertindak negatif, mulai dari minum
miras hingga berduaan dan bertindak asusila. Razia yang digelar pihak
kepolisian dan Satpol PP setempat, sempat menjaring pasangan muda-mudi
yang berduaan. Bahkan sebelumnya, sempat beredar foto sepasang remaja
sedang berbuat tidak senonoh di taman tersebut.(Unt)

Read More

Masyarakat Dihimbau Hindari Ikan Tri Nasi

PENGASIH ( KRJogja.com)- Berbagai komoditas hasil perikanan dari luar
daerah yang beredar di pasar tradisional di wilayah Kulonprogo
sebagian besar mengandung bahan zat kimia berbahaya formalin, boraks
atau pewarna Rhodamin B. Pihak berwengang menghimbau masyarakat
menghindari komoditas seperti ikan tri nasi.
"Sebisa mungkin masyarakat Kulonprogo menghindari barang-barang
produksi terutama berasal dari ikan yang datang dari luar daerah.
Lebih baik mengkonsumsi barang hasil olahan warga Kulopnrogo sendiri
misalnya bandeng presto. Itu dijamin 98 persen aman ketimbang makan
ikan tri nasi," tegas Kepala Seksi (Kasi) Pengujian dan Pengawasan
Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY,
Sunardi, Jumat (6/6).
"Saya berani mengatakan barang hasil olahan warga Kulonprogo aman
dikonsumsi karena Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Diskepenak)
Kulonprogo serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY secara aktif
melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha bahan pangan asal ikan yakni
pembudidaya dan pengolah bahkan penjual di pasar agar selalu menjaga
kebersihan makanan yang ditawarkan kepada masyarakat," ujarnya.
Dijelaskan, dengan diakuinya komoditas ikan sebagai bahan pangan
nasional maka masyarakat Kulonprogo diminta berhati-hati dalam
mengkonsumsi setiap bahan pangan berasal dari ikan khususnya dari luar
daerah. Sebab mengandung bahan formalin, boraks atau pewarna Rohamin
B.
Salah satu barang produksi asal ikan yang terindikasi kuat mengandung
formalin dan pewarna adalah ikan tri nasi. Sehingga Dinas DKP DIY
bekerjasama dengan Dinas Kepenak dan Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) serta dinas/ instansi terkait fokus melakukan pengawasan
terhadap peredaran ikan tri nasi tersebut. "Masyarakat harus hati-hati
betul dengan ikan tri nasi yang warnanya bersih, enak dan sangat
disukai masyarakat serta murah itu, semuanya mengandung bahan
pengawet. Ikan tri nasi bukan produksi DIY, tapi dari luar daerah
mengandung formalin," tegasnya.
Sebagai upaya pencegahan Pemerintah DIY dan pemkab memburu ikan tri
nasi di pasar-pasar modern maupun pasar tradisional. "Pencarian
terhadap keberadaan ikan tri nasi sudah sampai ke pihak yang
memproduksinya di luar DIY. Tindaklanjutnya, karena ini lintas
propinsi maka Tim Pengawas Peredaran Bahan Berbahaya DIY akan
berkoordinasi dengan pemerintah propinsi tempat diproduksinya ikan tri
nasi tersebut, agar mereka tidak memproduksi dan mengedarkannya lagi,"
tegasnya.
Kabid Perikanan Budidaya Diskepenak Kulonprogo Eko Purwanto API
membenarkan semua ikan tri nasi yang beredar di Kulonprogo mengandung
bahan berbahaya. "Ikan tri nasi dari luar daerah seperti Jawa Tengah
dan Jatim semuanya mengandung formalin," tuturnya.(Rul)

Read More

MEGAPROYEK KULONPROGO : Dukung Megaproyek, RSUD Wates Dikembangkan Senilai Rp152 Miliar

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Daerah
Istimewa Yogyakarta, mengembangkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Wates senilai Rp152 miliar untuk menyambut mega proyek di wilayah ini.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan rencananya pengembangan
RSUD Wates akan menghabiskan anggaran Rp152 miliar yang dibangun
secara bertahap dalam waktu tiga tahun mulai dari 2015-2017.
"Tahap pertama pengembangan RSUD Wates secara mandiri mampu
menyediakan anggaran Rp32,8 miliar, sisanya diselesaikan pada 2016 dan
2017," kata Hasto.
Ia mengatakan pengembangan RSUD Wates dalam rangka merespon Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan layanan publik dengan
menambah jumlah layanan rawat inap.
"Fasilitas yang dibangun ini untuk memenuhi rumah sakit rujukan di
DIY, sehingga rencananya akan membangun fasilitas helipad," kata
Hasto.
Gubernur DIY Sultan HB X meminta RSUD Wates harus tetap mengutamakan
kepentingan dan kesehatan pasien, meski sebagai rumah sakit pendidikan
aviliasi atau satelit.
Ia mengatakan sebagai rumah sakit pendidikan dan pusat rujukan yang
unggul dalam pelayanan, dalam membangun jejaring kerja sama sebagai
tempat pendidikan yang berkelanjutan, untuk mencapai standar
kompetensi tenaga kesehatan, serta pendalaman dan penyegaran ilmu
kedokteran.
"Kami juga berharap tetap mengutamakan kepentingan dan kesehatan
pasien. Kami juga mengharapakan RSUD Wates hendaknya belajar dari
pengalaman RSU dr. Sardjito dan UGM," kata Sultan.

Read More