Mancing Bersama di Polres Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Acara mancing bersama di kompleks
Mapolres Kulonprogo, Sabtu (27/6/2015), berlangsung cukup meraiah.
Setidaknya 300 peserta dari berbagai daerah datang menjadi peserta
mancing bersama yang digelar dalam peringatan HUT ke 69 Bhayangkara
tersebut.
Panitia dari Polres Kulonprogobahkan menebar sekitar 200 kilogram ikan
pada kolam yang disediakan untuk mancing bersama. Selain ikan lele
yang ditebar, di kolam itu juga telah ada ikan hasil budidaya Polres
Kulonprogosejak lama.
Suasana acara pun terasa begitu meriah. Para peserta berlomba
mendapatkan ikan dengan antusiasme tinggi meski Sabtu siang itu terasa
terik.
Mengusung misi agar terjaga kemitraan antara masyarakat dan Polri,
silaturahmi yang terjalin di lokasi pun tampak gayeng.
Seorang peserta dari Kokap, Susanto, mengatakan acara tersebut tepat
untuk mengisi waktu sembari menunggu waktu berbuka puasa. Selain itu,
dia juga cukup tertarik untuk mendapatkan hadiah berupa perangkat
elektronik dari panitia. "Yang jelas sangat menghibur. Kalau
berkelanjutan acara seperti ini malah bagus bisa akrab masyarakat dan
Polri," ungkapnya.
Dia sebagai masyarakat menyatakan siap untuk kerjasama dengan
kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
Jika memiliki informasi terkait tindak kejahatan, Susanto mengaku
bersedia untuk menginformasikannya kepada polisi.
Kapolres Kulonprogo, AKBP Yulianto, mengaku sengaja memilih acara
mancing bersama karena di Kulonprogoternyata banyak yang hobi mancing.
Melalui kegiatan itu, harapannya dapat mengakomodasi ketertarikan
masyarakat. "Kebetulan Polres punya kolam sendiri untuk dimanfaatkan,"
kata Kapolres.
Tidak hanya keasyikan mancing bersama, pada moment tersebut panitia
juga menyediakan hadiah menarik. Meski demikian, panitia tidak
memungut biaya bagi peserta yang mendaftar mancing bersama.
"Luar biasa antusiasmenya. Mereka bisa sekaligus ngabuburit dan
menunggu waktu buka," katanya. Menjelang sore usai gelar mancing
bersama, panitia juga membuka acara menangkap ikan bersama di salah
satu kolam di Polres. Mereka turun langsung ke dalam kolam dan
ramai-ramai menangkap ikan.
Kegiatan itu diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara masyarakat
dan Polri dalam memberantas kejahatan, menjaga keamanan wilayah
Kulonprogo.
"Ketika masyarakat menaruh kepercayaan kepada Polri, informasi apapun
akan masuk. Kami harap melalui kegiatan dapat ini menjalin hubungan
baik," ujarnya.( Tribunjogja.com)

Read More

Ditemukan Obat Kadaluwarsa Masih Beredar

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Razia rutin yang digelar petugas gabungan
Pemkab Kulonprogo terhadap produk kadaluwarsa, berbahaya dan tak layak
konsumsi, nampaknya belum meningkatkan kesadaran pedagang. Saat
merazia sejumlah toko kelontong dan minimarket di wilayah Kecamatan
Temon, Senin (29/06/2015), petugas masih menemukan belasan produk
makanan dan obat-obatan kadaluwarsa. Beberapa di antaranya bahkan
telah melewati masa kadaluwarsa dalam hitungan tahun.
Koordinator Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP
Kulonprogo, Debbie Hutabarat mengungkapkan, produk obat-obatan
kadaluwarsa langsung diamankan pihaknya karena dinilai berbahaya.
Pasalnya, produk ini sudah kadaluwarsa sejak beberapa tahun terakhir,
bahkan ada yang sejak tahun 2008. "Jenisnya balsam dan obat salep.
Sesuai aturan, barang yang masa kadaluwarsanya lebih dari tiga bulan
harus diamankan," tegas Debbie.
Selain obat-obatan, dalam razia di area pertama petugas juga menemukan
produk lain yang sudah kadaluwarsa seperti sabun bayi, bumbu racik
instan, juga kosmetik yakni bedak tabur. Di area kedua, petugas
menemukan produk kadaluwarsa lainnya yakni beberapa botol saos tomat,
satu kardus susu bubuk bayi dan beberapa bungkus susu bubuk sachets.
"Namun yang kedua, masa kadaluwarsanya belum terlalu lama. Kami tidak
memberikan sanksi, hanya memberikan penyuluhan dan meminta pemilik
toko untuk mengecek dagangan secara berkala," jelasnya.
Ditambahkan Debbie, razia rutin tersebut merupakan penegakan UU Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan serta UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Razia
produk kedaluwarsa juga dilakukan untuk mengawasi peredaran produk
makanan dan minuman menjelang Lebaran. "Petugas gabungan yang terlibat
terdiri dari dari Satpol PP, Disperindag ESDM dan Diskepenak
Kulonprogo," katanya.
Sementara itu, pemilik toko kelontong tempat ditemukan produk
kadaluwarsa, Satibi menyampaikan, produk yang sudah melewati masa
berlaku tersebut sudah disisihkan dari etalase. Ia mengaku tidak
pernah mengawasi pengecekan barang yang dilakukan karyawan secara
langsung. "Salep dan balsam itu sebenarnya sudah saya pisahkan, tapi
malah ada di etalase lagi," sesalnya.(Unt)

Read More

Karena hal ini, Bupati Hasto 'Mangkel'

KULONPROGO ( KRjogja.com) -Adanya warga masyarakat yang� membuang
sampah sembarangan di Jembatan Giripeni, membuat Bupati Kulonprogo dr
H Hasto Wardoyo SpOG (K) jengkel. Padahal Pemkab Kulonprogo saat ini
sedang berbenah mewujudkan Kota Wates menjadi kota yang indah, nyaman,
bersih dan sehat.
"Saya memang gemas, jengkel, karena Jembatan Giripeni yang
menghubungkan Wates dan Giripeni ini dikotori oleh warga masyarakat
yang tidak bertanggung jawab. Saat ini kita sedang berbenah-benah di
Kota Wates, malah warga masyarakat seenaknya membuang sampah di
sungai," kata Hasto yang dalam sidak diikuti Kepala Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) kebersihan dan Pertamanan DPU Tony SIP, Kepala
Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Ir Suharjoko MT, dan tokoh masyarakat
setempat drh Sabar Widodo.
Hasto begitu melihat banyak di sungai, langsung minta untuk
ditindaklanjuti oleh instansi terkait. "Sampah di sungai/jembatan ini
memalukan sekali. Saya harapkan kepada warga masyarakat untuk tidak
membuang di jembatan ataupun di tempat-tempat sembarang lainnya.
Karena sampah sumber penyakit, maka saya minta untuk menindaklanjuti
dengan membuat kelompok swadaya masyakat (KSM) dan minta kepada
Pemerintah Desa Giripeni untuk memperhatikan KSM, masyarakat yang
mengelola sampah. Kepada masyarakat diimbau jangan membuang sampah
sembarangan, kita ciptakan Kota Wates meskipun kecil tapi nyaman,
bersih, dan sehat," tandas Hasto.
Sementara itu, Kepala UPTD Kebersihan dan Pertamanan DPU Kulonprogo
Tony SIP mengatakan berdasar informasi, orang yang membuang sampah
diduga dilakukan pada malam hari. Dan warga setempat juga ingin
menangkap orang yang membuang sampah tersebut, namun hingga saat ini
belum kena.
"Tadi KLH akan segera memasang spanduk peringatan untuk tidak membuang
sampah di sungai/jembatan. Sedangkan untuk pembentukan KSM, sebenarnya
di Kota Wates sudah mempunyai KSM yakni KSM Melati dan Pengasih juga
ada," ujarnya.(Wid)

Read More

Bupati Safari Subuh di Lokasi Bandara

KULONPROGO ( KRjogja.com) -Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo
SpOG(K), Minggu (28/6/2025) melaksanakan Safari Subuh di lokasi
rencana akan dibangun bandara di Masjid Faqih Pedukuhan Dukuh Desa
Sindutan Kecamatan Temon.
Hasto mengungkapkan Safari Subuh sebenarnya dilakukan sama seperti
Safari Tarawih. Tapi dalam Safari Subuh memerlukan energi tersendiri,
bangun lebih awal, sahur dan menuju lokasi. Safari Subuh di Sindutan
ini merupakan yang kedua, setelah sebelumnya dilaksanakan pula di
wilayah calon bandara yang lain di wilayah Temon. "Alhamdulillah
jamaah Subuh di Sindutan cukup banyak. Safari Subuh dilakukan pula ke
tempat yang lain, tidak hanya calon lokasi bandara," kata Bupati.
Bupato menyatakan dengan Safari Subuh ini pihaknya ingin menjalin
silaturahmi dan ukhuwah kebersama sesama warga masyarakat yang merasa
memiliki, yakni kesamaan untuk ingin memajukan dan mengembangkan
Kulonprogo.
Bupati dalam kesempatan itu mensosialisasikan tiga peraturan daerah
(perda) yang akan dan sudah disahkan oleh DPRD Kulonprogo. Yakni Perda
Pemilihan Dukuh, Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Perda Larangan
Hiburan Malam. Dalam Perda Pemilihan Dukuh, Kulonprogo merupakan
satu-satunya kabupaten yang membuat perda tentang pengisian perangkat
daerah, yakni tidak pilihan langsung, dan ini menjebol tatanan yang
lama.(Wid)

Read More

Banyak Orang Buang Sampah di Sungai Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Sebuah pesan singkat berisi laporan
banyaknya sampah dan pencemaran di kawasan sungai di bawah Jembatan
Giripeni membuat Bupati Hasto Wardoyo penasaran.
Minggu (28/6/2015), Bupati Kulonprogolangsung mengajak jajaran DPU dan
KLH untuk melakukan inspeksi ke lokasi.
Pemandangan di bawah Jembatan Giripeni itu persis seperti isi pesan
singkat yang diterimanya.
Bupati geram dan kecewa karena masih saja ada orang tak
bertanggungjawab yang membuang sampah sembarang ke sungai. Dia
memerintahkan instansi terkait untuk segera menindaklanjutinya.
Kabid Pertamanan dan Kebersihan DPU Kulonprogo, Tonny, merupakan salah
seorang yang ikut dalam inspeksi tersebut. Menurutnya, bupati
mendapatkan pesan singkat tersebut dari warga Giripeni.
"Isinya melaporkan ada pencemaran SungaiGiripeni. Ironisnya
sampah-sampah itu diduga bukan dari warga Giripeni," kata Tony. Sesuai
laporan itu, menurutnya, aksi membuang sampah oleh orang tak
bertanggungjawab dilakukan pada malam hari. Pelapor melihat ada orang
datang dari arah selatan dan membuang sampah ketika sampai di jembatan
itu ketika malam.
Menurutnya, warga Giripeni sebenarnya memiliki KSM pengelolaan sampah
dan mengelolanya dengan baik. Sayangnya, ulah orang tak
bertanggungjawab telah mengotorinya.
"Nanti akan ada pengawasan ketat dari warga agar pelakunya dapat
ditangkap," katanya.
Bupati Hasto mengaku kecewa dan geram dengan pemandangan kumuH di
jembatan tersebut.
Selain karena ada ulah orang tak bertanggungjawab, kotornya sungai itu
sangat disayangkan karena jembatan itu merupakan penghubung wilayah
kota.
Hasto mengatakan permasalahan itu agar segera ditindaklanjuti. Selain
merusak pemandangan, menumpuknya sampah di sungai menjadi sumber
penyakit.
"KSM pengelola sampah harus dioptimalkan," jelasnya.( Tribunjogja.com)

Read More

Ikan Asin Berformalin Ditemukan Lagi

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Ikan asin berformalin ditemukan lagi oleh
Satpol PP bersama Tim Terpadu di Pasar Jombokan di Tawangsari
Pengasih dan Pasar Temon, Kamis (25/6/2015). Di Pasar Jombokan,
petugas menemukan sekitar 4 ons ikan asin berformalin dari satu
pedagang, yakni ikan asin jenis sero (2,5 ons), teri nasi 1 ons, dan
kacangan hampir 1 ons. Di Pasar Temon didapati 5 kilogram ikan asin
kacangan dari satu pedagang.
"Ikan asin berformalin di Pasar Jombokan disita petugas untuk
dimusnahkan, sebab kandungan formalinnya tinggi mencapai 100 ppm.
Sedangkan yang di Pasar Temon, pedagangnya diminta supaya tidak
menjualnya dan dikembalikan pada distributor," kata Kasi Penegakan
Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kulonprogo, Qumarul Hadi.
Dikatakan Qomarul, ikan asin berformalin (bahan yang biasa dipakai
mengawetkan mayat), kebanyakan berasal dari luar daerah. "Agar bisa
ditindaklanjuti, kami akan melakukan koordinasi dengan Pemda DIY.
Bulan Ramadan ini pengawasan dan perlindungan konsumen lebih
diintensifkan yakni dilakukan 10 kali operasi terpadu, dan pengawasan
secara mandiri dari SKPD, total lebih dari 20 kali operasi," ujarnya.
Selain ikan asin, petugas juga mengambil sampel sejumlah makanan dan
minuman yang ditengarai memakai pewarna bukan makanan (rodamin b atau
teres). Di antaranya kerupuk, rengginan, minuman cendol, pacar cina,
dan bakso yang diduga berformalin/boraks. Makanan dan minuman yang
dicurigai tersebut bercirikan warna menyala.(Wid)

Read More

Menteri Agraria Sarankan RTRW Permukiman Kulonprogo Diubah

Metrotvnews.com, Jakarta:Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry
Mursyidan Baldan menyarankan pemerintah Yogyakarta mengubah rencana
tata ruang wilayah untuk menemukan solusi membangun Bandara
Kulonprogo.
"Yang harus kita buat adalah RTRWyang diperlukan untuk membuat sebuah
areal permukiman, bukan RTRW untuk membuat bandara," kata Kepala Badan
Pertahanan Nasional itu, ditemui usai buka puasa bersama, di Jakarta,
Kamis (25/6/2015).
Ia menambahkan persoalan saat ini bukan lagi pada penentuan lokasi
untuk membangun Bandara Kulonprogo. "Yang menjadi persoalan justru ke
mana warga (yang terdampak) akan dipindah," jelasnya.
Kalau relokasi dilakukan ke daerah permukiman, maka tak akan menjadi
persoalan. Sebaliknya, jika direlokasi ke lahan yang tak diperuntukan
bagi permukiman, itu yang bermasalah. "Nah, di sini kami menyarankan
untuk mengubah RTRW yang ada menjadi RTRW permukiman," katanya.
Pada Selasa, 23 Juni, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta
memenangkan gugatanwarga Kulonprogo. Gugatan tersebut terkait surat
keputusan Gubernur DIY yang keluar pada 31 Maret 2015 mengenai Izin
Penatapan Lahan (IPL) pembangunan bandara di Kabupaten Kulonprogo.
"Memutuskan mengabulkan gugatan mengenai Keputusan Gubernur DIY
terkait IPL pembangunan bandara di Kulonprogo," kata Hakim Ketua Indah
Triharyanti dalam persidangan di PTUN Yogyakarta.
Majelis hakim berpendapat, IPL mengenai rencana pembangunan bandara
itu dianggap bertentangan dengan asas kepentingan umum. Sebab, dalam
aturan yang tercantum pada RTRW Jawa-Bali dan RTRW Nasional, tidak
tercantum wilayah Kulonprogo bisa dibangun bandara.
(UWA )

kiriman ini diarsipkan di:

http://infokwkp.blogspot.com

Read More

DPD Desak Sultan Tetap Bangun Bandara Baru

Metrotvnews.com, Yogyakarta:DPD RI mendesak Pemerintah Yogyakarta
membangun bandara baru. Alasannya, Bandara Adisutjipto dianggap sudah
terlalu sibuk dan melebihi kapasitas penerbangan.

"Tadi kita mau mendarat harus muter-muter 20 menit terlebih dahulu.
Ini kan tidak efisien. Jadi, saya pikir sudah sangat mendesak.
Contohnya, parkir pesawat kan mestinya 14 dan baru bisa tujuh pesawat.
Kita dorong kepada pemerintah untuk segera bangun," ujarnya Ketua
Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, saat berkunung ke Bandara
Adisutjipto, Yogyakarta, Rabu (24/6/2015).
Menurut Parlindungan, bandara merupakan salah satu kunci dari
perekonomian daerah. Terlebih, Yogyakarta memiliki potensi pariwisata
yang menjadikan mobilitas orang yang datang cukup tinggi.

Terkait masalah hukum, pihaknya mempersilakan Pemerintah Yogyakarta
untuk menyelesaikan. Parlindungan mengklaim sudah bertemu dengan warga
Kulonprogo penolak pembangunan bandara dan tim yang akan membangun
bandara.

"Empat sampai lima bulan kita akan ke Kulonprogo. Kita sudah mendengar
mereka dan proses hukum kita tidak campuri," ujarnya.
Pihaknya menyarankan Pemerintah Yogyakarta memberikan ganti rugi yang
sesuai kepada warga penolak pembangunan bandara di Kulonprogo.
Menurutnya, diperlukan pendekatan khusus dan humanis agar proses
pembangunan bandara dapat berjalan.

Sebelumnya, Selasa (23/6/2015) kemarin, Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Yogyakarta mengabulkan gugatan warga Kulonprogo yang tergabung
dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) terhadap Izin Penetapan Lokasi (IPL)
Bandara di Temon, Kulonprogo.
Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Indah Tri Haryanti menyatakan
pembangunan bandara tidak ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Nasional dan Provinsi. Majelis hakim memutuskan SK Gubernur Nomor
68/KEP/2015 tentang IPL Pembangunan Bandara gugur dan dibatalkan.
Majelis hakim juga memerintahkan Gubernur Yogyakarta mencabut SK yang
dikeluarkan pada 31 Maret itu.
(UWA )
kiriman ini diarsipkan di:

http://infokwkp.blogspot.com

http://kwkp.blogspot.com

Read More

Perajin Kulon Progo keluhkan sepinya kunjungan wisatawan

Kulon Progo (ANTARA News) - Perajin serat alam Desa Wisata Salamrejo
Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluhkan sepinya
kunjungan wisatawan sehingga menyebabkan permintaan kerajinan di
showroom sepi.
Pj Kepala Desa Salamrejo Surana di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan Desa
Wisata Salamrejo mendapat dukungan dari Lembaga Bimbingan Kerja (LBK)
dan pemkab dengan mendapat bantuan kios pemasaran beserta pendopo yang
disebut Bale Langit.

"Kios disediakan secara cuma-cuma, tapi kalau hanya mengandalkan buka
kios setiap hari, perajin bisa langsung gulung tikar, tidak punya
penghasilan. Kunjungan wisatawan sangat minim," kata Surana.

Ia mengatakan perajin menjual hasil kerajinannya di rumah. Mereka
membuat showroom sendiri. Sehingga wisatawan yang menginginkan
kerajinan bisa langsung ke rumah perajin.

"Sejauh ini, wisatawan yang berkunjung masih sebatas tamu dari
dinas-dinas, misalnya kunjungan studi banding dari daerah lain.
Wisatawan yang secara khusus untuk berkunjung belum ada," katanya.

Padahal, kata Surana, Pemerintah Desa Salamrejo dan pelaku kerajinan
telah mempromosikan melalui media sosial atau promosi dengan bekerja
sama dengan pelaku biro perjalanan.

"Promosi melalui biro perjalanan dan melalui media sosial belum
efektif untuk mendongkrak kunjungan wisatawan di Desa Wisata
Salamrejo," katanya.

Ia mengatakan perajin serat alam sendiri memasarkan kerajinannya
secara online dan bekerja sama dengan pihak ketiga seperti buyer.
Perajin membuat kerajinan sesuai permintaan," katanya.

Anggota DPRD Kulon Progo dari Fraksi PKS Ajrudin Akbar mengatakan
perajin perlu mendapat pendampingan dan pembinaan dari Dinas Koperasi
dan UMKM serta Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
(Disbudparpora) dalam memasarkan kerajinannya dan mempromosikan
potensi wisatanya.

"Jangam sampai mereka dibiarkan tanpa pendampingan. Kalau perlu,
mereka dibantu pemasarannya dan fasilitas penunjang lainnya," katanya.

Editor: B Kunto Wibisono

kiriman ini diarsipkan di:
http://infokwkp.blogspot.com
http://kwkp.blogspot.com

Read More

17 Desa Dapat Hibah Buku

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Sebanyak 17 Perpustakaan Desa (Perpusdes)
di Kulonprogo mendapatkan hubah buku dari Badan Perpustakaan dan Arsip
DIY dalam rangka pengembangan dan pengelolaan perpustakaan. Dengan
bantuan tersebut, maka seluruh desa di Kulonprogo (87 desa) telah
memiliki perpustakaan desa.

Bantuan Hibah ke-17 perpusdes berupa buku bacaan sejumlah 600
eksemplar, 2 Rak buku, buku inventaris dan paket alat tulis kantor
(ATK). Sebanyak 17 desa pada enam kecamatan yang mendapatkan
distribusi bantuan buku masing-masing, Desa Jatimulyo dan Purwosari
(Kecamatan Girimulyo), Desa Banjaroya (Kalibawang), Desa Karangsari
dan Sidomulyo (Pengasih). Selain itu Desa Cerme, Pleret, Tayuban,
Bugel (Panjatan), Desa Kebonharjo dan Purwoharjo (Samigaluh), Desa
Kalidengen, Jangkaran, Kaligintung, Kedundang, Kulur dan Temon Kulon
(Temon).

"Hibah buku tersebut bertujuan untuk mengembangkan perpusdes di
seluruh wilayah DIY. Dengan adanya bantuan ke-17 perpustakaan desa
ini, seluruh desa di kulonprogo telah memiliki perpusdes," kata Kepala
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kulonprogo, Ir Supriyo di Wates,
Sabtu (27/06/2015).

Dijelaskan Supriyo, selain bantuan berwujud barang, BPAD DIY akan
memberikan pula pelatihan berupa Bimbingan Teknis (bimtek) Pengelola
Perpustakaan Desa. "Bimtek diharapkan ada kader-kader pustakawan di
desa yang mampu mengelola, melestarikan bahan pustaka, serta
memasyarakatkan minat dan budaya membaca di desanya," ujarnya.

Pengembangan perpusdes di Kulonprogo juga melibatkan Perpusda dalam
hal bimbingan, pembinaan, pendampingan dan pelatihan. Perpusdes ini
diharapkan akan mampu menambah informasi, wawasan, pengetahuan dan
ikut mencerdaskan masyarakat.(Wid)

Read More