118 Titik Rawan Kekeringan di Kulonprogo

KULONPROGO (KRjogja.com) - Di Kabupaten Kulonprogo ada 118 titik rawan kekeringan yang terdapat pada tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo, Kokap, Pengasih, Sentolo, dan Panjatan. Namun hingga saat ini propasal permohononan dropping air ternyata belum ada.   "Sebanyak 118 titik tersebut berdasarkan data tahun 2014. Yang masuk wilayah perbukitan Menoreh yakni Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo dan Kokap. Sedangkan wilayah bawah yakni sebagian Sentolo, sebagian Panjatan, dan sebagian Pengasih," ungkap Kasi Kegawatdaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kulonprogo Suhadiyana. Dimungkinkan, kata Suhadiyana, ada beberapa yang kekeringannya dapat sedikit teratasi dengan adanya pipanisasi seperti di Purwosari Girimulyo. "Tapi kita tunggu saja apakah nanti masih ada permohonan dropping atau tidak untuk wilayah yang telah ada pipanisasinya," ujarnya, Rabu (24/6/2015). Permohonan proposal diprediksikan akan mulai terasa sekitar bulan Juli. Seperti Desa Krembangan Kecamatan Panjatan, beberapa tahun lalu jarang dropping air, tapi tahun kemarin ada permintaan dropping air. Daerahnya merupakan daerah banyak perbukitan kapurnya.  "BPBD, tetap mempersiapkan armadanya dalam mengatasi kekeringan lewat dropping air. Pelaksanaannya nanti tetap akan dibantu relawan, Tim Reaksi Cepat (TRC), Tagana, serta koordinasi dengan Dinsosnakertransa maupun Tagana," katanya. (Wid)

Read More

RTRW Harus Diubah Jika Ingin Bangun Bandara Kulonprogo

Metrotvnews.com, Yogyakarta:Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),
Sri Sultan Hamengkubuwono X dipersilakan membangun bandara di
Yogyakarta. Namun, sebelum membangun, Sultan disarankan mengubah
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan Jawa-Bali.

"Dalam Perda Provinsi dan Perpres tentang tata ruang Jawa-Bali,
bandara sebatas di Adisutjipto, Yogyakarta dan Adi Sumarmo, Solo, Jawa
Tengah," kata koordinator penasihat hukum warga Kulonprogo dalam
persidangan gugatan Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan bandara,
Rizky Fatahillah, Selasa (23/6/2015).

Rizky mengungkapkan hal itu setelah majelis hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, Indah Triharyanti, menerima gugatan
warga Kulonprogo atas IPL pembangunan bandara yang telah dikeluarkan
Gubernur DIY.

Dalam persidangan yang berlangsung hampir dua jam itu, majelis hakim
berpendapat rencana pembangunan bandara di Kulonprogo bertentangan
dengan RTRW Jawa-Bali dan RTRW Nasional.
Rizky menilai hakim telah memimpin dan bertindak dengan baik selama
proses tersidangan. Termasuk mengabulkan gugatan warga Kulonprogo dari
Desa Sindutan, Palihan, Kebunrejo, Jangkaran, dan Glagah yang terancam
terkena dampak pembangunan bandara.

"Jika ingin membangun (bandara di Yogyakarta), ubah dulu PP tentang
RTRW nasional hingga provinsi," ujar Rizky.

Lebih lanjut, Rizky menyatakan siap menanggapi jika pihak Gubernur DIY
melakukan kasasi atas putusan PTUN Yogyakarta. Ia menegaskan apabila
akan dilakukan penambahan kapasitas bandara harus dilakukan di Bandara
Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah. "Jika ada penambahan dikumpulkan di
Adi Sumarmo," katanya.

(UWA)

Read More

Kisruh Bandara Kulon Progo, Hakim PTUN Menangkan Warga

TEMPO.CO,Yogyakarta- Penasihat hukum warga Kulon Progo, Yogyakarta,
yang menggugat Izin Penempatan Lokasi bandara mengapresiasi putusan
hakim. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mengabulkan
tuntutan pembatasan Izin Penempatan Lokasi yang tertuang dalam
keputusan gubernur.�

"Kami sangat mengapresiasi putusan hakim. Jikalau pihak tergugat akan
kasasi, itu memang hak mereka," kata pengacara Wahana Tri Tunggal dari
Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Rizki Fatahillah, Selasa, 23 Juni
2015

Sejak awal, kata dia, peraturan daerah Kabupaten Kulon Progo tentang
rencana tata ruang wilayah (RTRW) tidak cukup menjadi pegangan dalam
menerbitkan Izin Penempatan lokasi pembangunan bandar udara. Isi
peraturan itu juga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Selasa, 23
Juni 2015, ketua majelis hakim, Indah Tri Haryanti, memerintahkan
tergugat, yaitu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencabut
Izin Penempatan Lokasi.

Izin itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan
untuk Pengembangan Bandara Baru. Hakim juga menghukum tergugat untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp 170 ribu. "Obyek sengketa kami
nyatakan batal," kata hakim Indah.

Alasan hakim memenangkan gugatan warga Kulon Progo ini adalah Izin
Penempatan Lokasi pembangunan bandara baru itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan tentang RTRW, meliputi Peraturan
Pemerintah tentang RTRW nasional, dan Perpres tentang RTRW Jawa-Bali.
Bahkan peraturan yang bertentangan dengan Izin Penempatan Lokasi
adalah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang RTRW.�

Menurut hakim, dalam peraturan-peraturan itu hanya terdapat rencana
pengembangan Bandara Adisutjipto dan Adi Sumarno. Dalam Izin
Penempatan Lokasi itu, Gubernur hanya mengacu pada proyek bandara baru
seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
tentang RTRW. "Majelis memberikan waktu kepada tergugat untuk
mengajukan kasasi," kata hakim Indah.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Dewo Isnu
Broto Imam Santoso menyatakan akan melakukan upaya hukum lebih tinggi.
Yaitu akan mengajukan kasasi. Namun sebelumnya akan membahas dulu
bersama tim. "Dengan putusan ini, sementara proses pembangunan bandara
berhenti," katanya.

MUH.SYAIFULLAH

Read More

AKSI SOSIAL : KNRP Ajak Warga Kulonprogo Bantu Palestina

Harianjogja.com, KULONPROGO– Dukungan spritual dan materi menjadi hal
yang sangat dibutuhkan oleh warga Palestina. Komite Nasional Rakyat
Palestina (KNRP) gelar tabligh akbar untuk menggalang bantuan dari
masyarakat Kulonprogo di Gedung Kaca Pemkab Kulonprogo, Sabtu
(20/6/2015).

Ketua KNRP Nasional Suripto mengatakan, lembaga ini mempelopori agar
masyarakat Indonesia memahami dan menyadari penderitaan masyarakat
Palestina. Hingga saat ini, rakyat Palestina masih harus merasakan
penjajahan yang dilakukan oleh Israel.

"Terutama anak-anak Palestina, mereka masih merasa diintimidasi oleh
aparat Israel. Saat berangkat sekolah harus digeledah dan diperiksa,"
ujar Suripto.

Suripto mengungkapkan, dalam tabligh akbar tersebut KNRP tidak hanya
menggalang dana untuk diberikan kepada rakyat Palestina. Bantuan doa
dan dukungan dari masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat
Kulonprogo juga sangat penting. Selain itu, bantuan relawan juga amat
dibutuhkan lembaga sosial kemanusiaan ini.

Lebih lanjut Suripto menjelaskan, bentuk bantuan relawan diberbagai
bidang juga sangat strategis. Dia menyebutkan, rusaknya bangunan
Masjidil Aqsa membutuhkan bantuan dari relawan Indonesia yang mampu
membantu di bidang pembangunan.

"Seperti yang diketahui, masjid ini adalah bagian dari sejarah Islam,
yaitu Isra' Miraj. Butuh peranan relawan pembangunan untuk memperbaiki
bangunan ini. Selain itu, relawan pendidikan untuk bisa membantu
anak-anak Palestina," jelas Suripto.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menambahkan, sudah menjadi kewajiban
masyarakat dunia untuk membantu sesama. Hasto menuturkan, kegiatan
sosial yang dilakukan KNRP tidak terlepas dari cita-cita bangsa
Indonesia. Di mana dalam dasar negara telah dituliskan, bangsa
Indonesia juga memiliki peranan untuk memerdekakan seluruh bangsa di
dunia.

"Maka dari itu, kegiatan ini kami harap dapat turut memacu masyarakat
Kulonprogo untuk turut serta membantu Palestina," imbuh Hasto

Read More

Tambak Udang Muncul di Kulonprogo, Satpol PP Tak Pegang Data

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Beberapa tambak udang baru diduga
bermunculan di sepanjang pesisir selatan Kulonprogo. Bupati Hasto
Wardoyo bahkan mendengar ada di antaranya yang muncul di pesisir
wilayah Temon.

Menurutnya, keberadaan tambak udang dengan jarak hanya beberapa puluh
meter dari bibir pantai melanggar peruntukan kawasan.

Apalagi jika berada di kawasan calon lokasi bandara baru, wilayah
tersebut akan menjadi lokasi bandara pasca terbitnya IPL.

"Kalau munculnya pasca terbitnya IPL bandara, ketika pembangunan
dimulai mereka tidak bisa mendapat gantirugi," kata Bupati, Minggu
(21/6/2015).

Hasto mengatakan selama ini cukup banyak tambak udang di pesisir
selatan Kulonprogotidak berizin. Keberadaan tambak udang itu
rencananya akan diinventarisasi untuk mendapatkan data tambak yang
berizin dan yang tidak.

Selain itu, pemilahan juga akan dilakukan mengenai masalah
lingkungannya. Jika nantinya ditemukan kerusakan lingkungan akibat
tambak udang, menurutnya, dapat dijerat melakukan perusakan lingkungan
hidup.

Sebab itu, Bupati menyatakan perlunya hati-hati dan kecermatan bagi
siapapun yang membuka tambak udang di pesisir pantai selatan.

Komitmen untuk melakukan penertiban tambak udang ini juga pernah
diungkapkan Gubernur DIY beberapa waktu lalu. Menurutnya, keberadaan
tambak udang di sempadan pantai melanggar.

Kepala Satpol PP Kulonprogo, Duana Heru Supriyanto, mengatakan sejauh
ini pihaknya tidak memegang data keberadaan tambak udang.
Pasalnya, masalah tersebut merupakan bagian dari kebijakan daerah yang
saat ini ditangani bagian perekonomian daerah.

Selain itu, menurutnya, setiap kecamatan juga telah diminta mendata
keberadaan tambak udang di wilayahnya.

"Penertibannya juga menjadi kewenangan kepolisian karena diduga
melanggar undang-undang lingkungan hidup," katanya.( Tribunjogja.com)

Read More

Kulonprogo Godok Rencana Kepariwisataan 2015 - 2025

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Pemkab Kulonprogomulai merasa tidak
selayaknya sektor kepari wisataan terlalu lama ditelantarkan.
Potensinya ada. Terbukti, retribusi kawasan wisataPantai Glagah
merupakan penyumbang pemasukan terbanyak.

Bupati Hasto Wardoyo bahkan telah menyampaikan draf Raperda tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepari wisataan Daerah (Ripparda) Tahun
2015-2025 pada Rapat Paripurna, di Gedung Dewan.

Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati, dikonfirmasi pada Minggu
(21/6/2015), mengatakan Ripparda tersebut mulai dibahas oleh pansus.

"Harapannya adanya danais dan perkembangan empat megaproyek
Kulonprogomendukung dan perlu terobosan kepari wisataan. Kita kaya
tetapi potensi pari wisatabelum digarap optimal," ujar Akhid, Minggu
(21/6/2015).

Dalam pembahasan nanti, dewan rencananya akan menentukan titik
prioritas kepari wisataan. Selain itu juga mengenai strategi
pengembangannya.

Tak kalah penting adalah adanya perda berarti memiliki kepastian hukum
yang memungkinkan kerjasama pihak ketiga.

"Akan seperti apa kerjasamanya nanti dibahas di pansus," lanjutnya.(
Tribunjogja.com)

Read More

Kulonprogo Perbaiki Jalan Jelang Mudik Lebaran

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Infrastruktur jalan yang diprediksi bakal
menjadi jalur maupun pusat keramaian saat Lebaranmenjadi perhatian
pemerintah.

Untuk melakukan perbaikan jalan pada titik tersebut, Pemkab Kulonprogo
menganggarkan Rp2,18 miliar.

Kepala DPU Kulonprogo, Sukoco, mengatakan perbaikan jalan dengan
anggaran sebesar itu mencakup jalan sepanjang lebih kurang 106,5
kilometer.

"Perbaikan sudah dimulai. Kami juga telah rapat persiapan jalur mudik
Lebaranbersama kepolisian," katanya, Kamis (18/6).

Beberapa titik menjadi prioritas adalah jalur-jalur penunjang akses
atau jalur mudik utama, jalur perbelanjaan, wisata dan pusat keramaian
yang lainnya.

Dia mengaku juga masih melakukan inventarisasi jalur keramaian lain
yang mungkin masih ada.

Pasalnya, pada masa lebaran diperkirakan jalur-jalur di Kulonprogo
akan mengalami kenaikan volume kendaraan.

"Perkiraan kami peningkatan itu terjadi di semua kecamatan secara
merata. Perhitungan kami total sepanjang 106,5 kilometer jalan
kabupaten itu," katanya.
Kabid Bina Marga, Gusdi Hartono, menyatakan perbaikan jalan persiapan
lebaran itu sudah dimulai sejak sebulan lalu. Dia meyakini perbaikan
itu bakal selesai pada pertengahan ramadan.
Hasil inventarisasi kerusakan jalan itu, disebutkan, antara lain
berupa jalan berlubang, retak, dan permukaan tidak rata.
" Lebarannanti kami harap sudah bisa digunakan. Untuk jalan provinsi
dan nasional menjadi kewenangan mereka karena itu jalur mudik utama,"
jelasnya.( tribunjogja.com)

Read More

Manfaatkan Posdaya, Ekonomi Produktif Jalan Terus

KULONPROGO ( KRjogja.com)-Tahun 2015 ini pos pemberdayaan keluarga
(Posdaya) Kabupaten Kulonprogo mulai memberikan bantuan benah rumah
dan ekonomi produktif bagi keluarga tidak mampu. Untuk tahun pertama,
bantuan benah rumah diberikan kepada Suto Mulyo Utomo warga Pereng
Bumirejo Kecamatan Lendah, karena rumahnya tidak layak huni. Bantuan
diserahkan Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) dengan wujud
uang dan kambing.
"Bantuan benah rumah baru pertama kali diberikan oleh posdaya berupa
uang Rp 10 juta dari CSR Paguyuban Pengelola Toko Milik Rakyat
(Tomira). Bantuan ini diberikan karena rumahnya pak Suto tidak layak
huni. Karena rumahnya berada di atas tanah saudaranya, maka hanya
dilakukan benah rumah, dan saudaranya juga sudah mengizinkan untuk
dibenahi," ujar Ketua Tim Pembina Posdaya Kulonprogo Dra Hj Sri
Harmintarti MM, Kamis (18/6/2015).
Selain bantuan benah rumah, karena kemiskinannya dan tidak punya
usaha, Tim Pembina Posdaya setelah ada pendataan pemetaan maka Suto
Mulyo Utomo diberikan bantuan untuk usaha. Bantuan berupa ternak,
yakni dua ekor kambing dan kandang dari KSU Posdaya Pengasih.(Wid)

Read More

KESEMPATAN KERJA : Rumah Potong Ayam di Kulonprogo Serap 300 Tenaga Kerja

Harianjogja.com, KULONPROGO– Rumah Potong Ayam (RPA) yang akan
dikembangkan di Desa Pleret, Panjatan segera dibangun. Pengembangan
perusahaan di wilayah kecamatan ini diharapkan dapat membuka lapangan
kerja bagi masyarakat sekitar.
"Keberadaan perusahaan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi
masyarakat sekitar. Sejalan dengan Bela Beli Kulonprogo, perusahaan
ini dapat memberdayakan masyarakat Kulonprogo," ujar Bupati Kulonprogo
Hasto Wardoyo saat membuka acara peletakan batu pertama pembangunan
Rumah RPA PT Jaya Makmur Prayoga Sentausa, Rabu (17/6/2015).
Hasto mengungkapkan, kabupaten ini masih membutuhkan uluran tangan
investor. Dia mengatakan, bantuan yang diharapkan yakni kerjasama
dengan masyarakat guna memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi
rakyat, terutama bagi masyarakat di desa tersebut.
Selain itu, Hasto menuturkan, peranan investor yang akan menanamkan
investasi di kabupaten ini diharapkan dapat turut menerapkan one
village one sister company. Target yang akan dicapai dari penerapan
program ini yakni untuk mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
"Upaya yang dapat dilakukan yakni dengan mengoptimalkan program
corporate social responsibility [CSR]. Selain itu, tidak boleh ada
pungutan tidak resmi," tegas Hasto.
Dirut PT Jaya Makmur Prayoga Sentausa Bram Setyawan berharap,
keberadaan rumah potong ayam ini diharapkan tidak hanya dapat
menyuplai kebutuhan ayam potong di wilayah ini. Dia mengungkapkan, ke
depan dengan dibangunnya perusahaan ini dapat membuka lapangan kerja
bagi masyarakat Desa Pleret maupun masyarakat Kulonprogo secara umum.
"Kami menempati lahan seluas dua hektare. Kapasitas pemotongan ayam
paling tidak mencapai tiga juta ekor ayam per tahun," ujar Bram.
Sementara itu, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
(BPMPT) Kulonprogo Agung Kurniawan menambahkan, nilai investasi awal
yang diajukan perusahaan tersebut mencapai Rp1 miliar di triwulan
pertama. Penyerapan tenaga kerja yang akan dibutuhkan oleh perusahaan
ini cukup banyak. Pasalnya, paling tidak penyerapan tenaga kerja
mencapai 300 orang.
"Wilayah ini [Panjatan] masih memiliki potensi investasi yang baik.
Sesuai aspek tata ruang, kecamatan ini lebih cocok untuk sektor jasa
perdagangan. Apalagi saat ini jalur Daendels sedang diperlebar dan
banyak perusahaan-perusahaan pergudangan yang tertarik untuk
menanamkan investasinya di sini," jelas Agung.

Read More

Kasus Narkoba di Kulonprogo Naik

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Di Kabupaten Kulonprogo tahun 2014 kasus
penyalahgunaan narkoba yang diproses hukum ada delapan kasus.
Dibandingkan tahun 2013 yang ada lima, jumlah kasus 2014 meningkat.

Berdasarkan data dari Satresnarkoba Polres Kulonprogo, kasus tertinggi
terjadi pada 2010 sebanyak 13 kasus, tahun 2011 ada 6 kasus, dan 2012
dua kasus. "Kecamatan yang rawan penyalahgunaan narkoba yaitu Temon,
Galur, Nanggulan, dan Kalibawang. Kerawanan ini terjadi karena kasus
yang ada di sana, seperti di Kalibawang tertangkap kasus ganja di
Dekso. Wilayah rawan lainnya karena daerah perbatasan yang diprediksi
menjadi lalu-lintas peredaran narkoba, yaitu di Temon dan Galur,"
ujarnya pada dialog interaktif dalam rangka sosialisasi pencegahan
dan pemberantasan penyalaghunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)
terhadap instansi Pemkab Kulonprogo, di aula PMI setempat, Kamis
(18/6/2015). Dialog menampilkan narasumber Kepala Badan Narkotika
Nasional Provinsi (BNNP) DIY KBP Soetarmono DS SE MSi .

Menurut Soetarmono, prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY tinggi.
Pada 2014 jumlah penyalahguna narkoba ada 62.028, sehingga DIY
menempati peringkat kelima tertinggi di Indonesia dari 33 provinsi.
Tahun 2008 DIY bahkan pernah menempati peringkat kedua setelah DKI
Jakarta. "Terkait penyalahgunaan narkoba, BNNP DIY menargetkan tahun
ini melakukan rehabilitasi terhadap 1.369 penyalahguna narkoba dari 62
ribu. Adanya upaya itu diharapkan yang belum terkena penyalahgunaan
narkoba akan imun atau menolak, dan yang sudah kena direhabilitasi,"
ujarnya.(*)

Read More