WTT Tetap Mengharapkan Bantuan Relokasi

Solopos.com, KULONPROGO –Sebanyak delapan kepala keluarga (KK) anggota Wahana Tri Tunggal (WTT) berharap bisa mengakses program relokasi bagi warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA). Namun hingga menjelang batas pengosongan lahan berakhir, belum semuanya mendapat kepastian bisa terfasilitasi.

WTT sebelumnya merupakan kelompok warga terdampak yang menolak pembangunan NYIA. Sebagian dari mereka kemudian bersikap melunak sejak April lalu. Mereka pun bersedia pindah dan merelakan lahannya sebagai lokasi pembangunan megaproyek tersebut.

Hanya saja, ada beberapa warga yang mengaku tidak bisa menyiapkan hunian baru secara mandiri sehingga berharap bisa mengakses program bantuan relokasi dari pemerintah

Ketua WTT, Martono mengatakan, delapan anggotanya yang mengharapkan bantuan relokasi memang tergolong keluarga kurang mampu. Mereka tidak punya cukup dana untuk membangun rumah baru secara mandiri. "Kecenderungan mereka ingin ikut yang magersari [Pakualaman Ground]," ujar Martono, Kamis (21/9/2017).

Martono memaparkan, pihaknya menyadari jika relokasi dengan sistem magersari membutuhkan proses panjang. Realisasinya hampir pasti tidak terjangkau tahun ini.

Di sisi lain, PT Angkasa Pura I sudah mengeluarkan surat perintah agar warga mengosongkan lahannya paling lambat pada Jumat (22/9/2017) besok. Penggusuran paksa bisa saja dilakukan apabila warga tetap bertahan tinggal di kawasan pembangunan bandara.

Meski begitu, Martono tetap berharap Pemkab Kulonprogo berusaha memfasilitasi relokasi anggota WTT. Sembari menunggu, mereka bisa ditampung dulu oleh anggota WTT lainnya atau kerabat masing-masing. "Tidak masalah. Sementara bisa di rumah sanak keluarganya. Kalau tidak, bisa dengan sesama WTT," kata Martono.

Relokasi warga terdampak pembangunan NYIA menggunakan tanah kas desa yang tersebar di lima wilayah, yaitu Jangkaran, Glagah, Palihan, Janten, dan Kebonrejo. Total hunian yang dibangun mencapai 279 unit. Selain itu, ada relokasi dengan sistem magersari bagi 48 KK kurang mampu di wilayah Desa Kedundang, Temon.

Pemkab Kulonprogo berupaya mencari solusi untuk memfasilitasi WTT yang menghendaki adanya program relokasi susulan. Sementara ini, sudah ada tiga KK yang dapat disisipkan untuk menempati lahan relokasi di Glagah. Sedangkan sisanya akan diusahakan menggunakan PAG. Namun, prosesnya tidak akan sebentar sehingga warga diminta bersabar. "Ada beberapa yang minta dan daftar untuk pindah melalui magersari," ucap Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo.

Hasto menambahkan, saat ini timnya juga masih berupaya melakukan pendekatan terhadap sembilan anggota WTT yang bertahan menolak pembangunan bandara. Hasto berharap warga kembali mempertimbangkan sikap penolakannya sehingga tidak perlu ada tindakan pengosongan lahan secara paksa oleh PT Angkasa Pura I. "Meski jumlahnya sedikit, tapi tetap perlu diuwongke [dihargai]," ungkap Hasto.