Nasihat Mbah Suparni dari Kulon Progo: Ojo Pekok!

Suparni atau Mbah Parni tiba-tiba menjadi pembicaraan umum setelah video amatir tentang dirinya menyebar di medsos. Meskipun disampaikan secara sederhana ala orang ndeso, nasihatnya kepada perekam video itu cukup mendalam; jangan menjadi tolol, karena si tolol temannya setan.

"Wong urip neng alam donya niki janji mboten pekok, pikiran digawe encer, senajan ra duwe ya bisa nyandhang, bisa madhang, bisa netepi kelumrahan. Ning nek wong pekok kancane setan. Nek mboten pekok setan ra doyan," demikian kata Mbah Parni dalam rekaman itu.

Arti dari tuturan itu adalah, "Orang hidup di dunia ini asal tidak totol, pikiran tetap encer, meskipun tidak punya (harta) ya tetap bisa berpakaian, bisa makan, bisa mengikuti kelumrahan hidup. Namun kalau tolol akan menjadi teman setan. Kalau tidak tolol, setan tak berani mendekat."

Siapakah si pekok atau si tolol itu? Pekok atau tolol bukanlah cacat bawaan. Artinya, tolol bisa terjadi bukan karena 'bahan bakunya' Kepekokan atau ketotoloan bukan 'cacat bawaan'. Tolol terjadi karena kemalasan berpikir atau belajar sehingga menyebabkan seseorang menjadi bebal.

Karena itulah Mbah Parni merangkai nasihatnya tentang 'pekok' dengan hadirnya setan. Karena kebodohan dan kemalasan akan membawa orang mudah masuk perangkap tipu daya setan.

Lalu siapakah Mbah Parni? Mengapa dia bisa punya pendapat seperti itu? 
(mbr/mbr)

Read More

Kurangi Pengangguran, Disnakertrans Kulonprogo Gelar Pelatihan Kerja

Harianjogja.com, KULONPROGO-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kulonprogo kembali menyelenggarakan pelatihan kerja dengan dukungan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pengurangan jumlah pengangguran.

Kepala Disnakertrans Kulonprogo, Eko Wisnu Wardhana mengatakan, pelaksanaan pelatihan kerja yang didanai APBN 2017 dibagi menjadi tiga angkatan. Angkatan pertama sudah diselenggarakan pada April-Mei lalu.

Paket pelatihan yang disediakan saat itu antara lain teknik sepeda motor, las listrik, rias pengantin, pengolahan hasil pertanian, menjahit, microsoft office, dan tata boga.

Pelatihan kerja angkatan kedua kemudian resmi dimulai sejak Jumat (7/7/2017) pekan ini hingga Agustus nanti. Eko kembali berharap seluruh peserta bisa mengikuti pelatihan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan keterampilan di bidang yang diminati.

Mereka diharapkan mendapatkan bekal tambahan untuk mencari pekerjaan yang layak atau merintis usaha mandiri.

"Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi pengangguran. Salah satunya dengan meningkatkan keterampilan potensi tenaga kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja," kata Eko.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Kulonprogo, Sri Sulanjari mangatakan, pelatihan kerja angkatan kedua mencakup delapan paket.

Paket pelatihan itu terdiri dari paket teknisi telepon seluler, mekanik junior mobil, menjahit pakaian wanita dan anak, teknik semprot untuk kayu, teknisi lemari pendingin, teknik sepeda motor injeksi, dan dua paket tata boga. Setiap paket diikuti 16 orang peserta.

Setiap paket akan dilengkapi dengan materi teori kompetensi dan praktek. Seluruh peserta juga mendapatkan materi tambahan mengenai pembinaan karakter serta motivasi agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi persaingan di dunia kerja maupun usaha.

"Peserta yang dinyatakan lulus sesuai standar yang ditentukan akan diberi sertifikat pelatihan," ucap Sri.

Read More

Hari Pertama Masuk Kerja, PNS Pemkab Kulonprogo Santap Bakso Bersama

KULONPROGO - Ratusan pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Kulonprogo melakukan syawalan dan halalbihalal pada hari pertama masuk kerja, Senin (3/7/2017). Setelah bersalam-salaman, ratusan PNS menyantap bakso dan rujak es krim bersama.

Seorang PNS Pemkab Kulonprogo, Nurul Hidayati mengaku, acara ini cukup bagus untuk menumbuhkan semangat kerja para PNS. Meskipun para PNS sudah menyadari tugas dan tanggungjawabnya untuk masuk dan tidak terlambat. "Ini bagus dan kami yakin PNS sudah tahu tugasnya," katanya.

Apalagi dalam hari pertama semua PNS juga bisa bersalaman dengan bupati, wakil bupati maupun dengan pejabat lainnya. Termasuk menyantap bakso dan es krim yang disediakan panitia.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo memerintahkan kepada inspektorat daerah untuk melakukan inspeksi mendadak di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memantau ketertiban PNS.

"Idul Fitri harus menjadi momentum untuk meningkatkan semangat kerja. Jangan ada yang malas atau tidak baerangkat. PNS harus bisa mengefektifkan kinerjanya. Harus berlari secara cepat," katanya.

Program 100 hari kerja yang saat ini sedang berjalan, merupakan cara untuk meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil. Kinerja dari setiap PNS akan dipantau secara berkala. Evaluasi berikutnya akan digelar pada 22 Juli dan 22 Agustus 2017. 

Sumber : https://daerah.sindonews.com

Read More

Berburu Foto di Bukit Pule Payung

Solopos.com, KULONPROGO — Keindahan Waduk Sermo yang dikeliling perbukitan menoreh rutinluar biasa untuk dinikmati. Objek wisata pilihan yang memperkenalkan fasilitas untuk mengawetkan potret itu pun semakin bermunculan.

Bukit Pule Payung adalah satu dari sekian pendatang baru tersebut. Lokasinya berada di Dusun Soropati, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kulonprogo. Soft opening bahkan baru dilakukan pada Lebaran hari kedua, Senin (26/6/2017) lalu. Pengelola sengaja memilih peristiwa libur Lebaran itu dikarenakan dianggap manjur/tepat untuk promosi. Mereka mempertimbangkan banyaknya wisatawan yang mendatangi kawasan perbukitan menoreh.

Pengelola Bukit Pule Payung, Suratman mengatakan, objek wisata tersebut memanfaatkan lahan milik sejumlah warga setempat dengan luas kurang lebih dua hektare. Konon, ada suatu  tanaman pule dengan bentuk menyerupai payung berkapasitas besar yang diketahui telah tumbang di sana. Itulah mengapa warga selanjutnya menamai dataran tinggi itu sebagai Bukit Pule Payung.

Ada delapan wahana gambar yang disediakan di Bukit Pule Payung. Semuanya memperkenalkan keindahan perbukitan menoreh serta Waduk Sermo sebagai latar belakang dari beberapa aspek pandang.

"Unggulan kami adalah spot gambar angkasa, lolipop, serta jembatan surga," kata Suratman, Kamis (29/6/2017).

Suratman memaparkan pengembangan Bukit Pule Payung dilakukan setahun belakangan. Warga setempat bekerja sama dengan investor yang berminat membawa potensi kawasan itu. Mereka menghabiskan dana kurang lebih Rp2 miliar untuk membangun serta menata beberapa fasilitas pendukung wisata. Mereka juga menyiapkan alat perlengkapan keamanan bagi pengunjung mengingat ada beberapa spot gambar yang dilakukan di ketinggian. Pengelola pun mendapat pelatihan terkait sistem keamanan di lokasi wisata, tergolong petunjuk menggunakan_dengan alat yang ada.

Suratman lalu mengungkapkan lebih dari 1.000 orang datang berkunjung setiap hari. Menurut dia, capaian tersebut amatlah bagus bagi objek wisata baru. Dirinya berharap pengunjung memperoleh kesan yang bagus jadi mau datang kembali bisa juga sekadar memberi tahu orang-orang di sekitarnya tentang keindahan Bukit Pule Payung.

"Antusias pengunjung begitu hebat sejak hari pertama dibuka. Hari itu ada kurang lebih 1.200 pengunjung," ucap Suratman.

Sementara itu, seorang wisatawan asal Surabaya Jawa Timur, Febrina Milania menyebutkan kagum dengan pemandangan yang dapat dirinya nikmati dari Bukit Pule Payung. Dirinya pun tak melewatkan peluang untuk berfoto di beberapa wahana yang disediakan.

"Lokasinya bersih, pengelolanya ramah, spot fotonya juga macam-macam," kata Febrina.

Sumber : http://www.solopos.com/2017/07/03/wisata-kulonprogo-berburu-foto-di-bukit-pule-payung-830157

Read More

Penemuan Tas Mencurigakan, Polres Kulon Progo Wasapadai Teror Oknum Tertentu

ilustrasi

 KULON PROGO - Kepolisian Resor Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mewaspadai adanya upaya teror oleh oknum tertentu di kawasan ini, pasca ditemukan dua tas ransel di Kecamatan Pengasih, pada Minggu 2 Juli 2017 dini hari kurang lebih 02.00 WIB.

"Terkait dengan penemuan dua tas di kawasan Pengasih, meski cuma berisi benda-benda tak berbahaya, masih berubah perhatian Polres Kulon Progo," kata Kapolres Kulon Progo AKBP Irfan Rivai di Kulon Progo, Minggu 2 Juli 2017.

Ia mengatakan, tak menutup kemungkinan hal-hal bagai ini adalah upaya menciptakan keresahan bisa juga teror terhadap masyarakat bisa juga menciptakan teror terhadap Polri. Untuk itu, lanjut Irfan, perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kantibmas) yang terjadi di kawasan Kulon Progo, maka pihaknya melakukan langkah-langkah antisipasi, yakni melalukan langkah preventif dengan mengidentifikasi terhadap kelompok-kelompok radikal maupun ekstrim, memetakan kerawanan kawasan dan melakukan deteksi dini.

Selanjutnya, Polres Kulon Progo melakukan perbuatan preventif dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat supaya lebih waspada terhadap hasutan bisa juga ajakan maupun pengaruh-pengaruh negatif dari kelompok radikal.

Selain itu, pihaknya mengimbau terhadap masyarakat, khususnya tokoh agama berperan aktif mengundang masyarakat peka dan tanggap mengabarkan setiap situasi di lingkungan apabila ditemukan adanya indikasi kerawanan khususnya terorisme.

Kemudian, pihaknya menekankan terhadap anak buah jajaran Polres Kulon Progo rutinsiap saiga dan senantiasa menambah kewaspadaan dalam melaksanakan tugas bagus di lapangan maupun di markas kepolisian. "Kami mengingatkan jajarannya bergerak di lapangan tak sendiri, dan bagi anak buah yang berpakain uniform senantiasa menggunakan rompi antipeluru dibekali dengan persenjataan yang ada," ucap dia.

Imbauan Polres Kulon Progo terhadap masyarakat supaya turut dan menjaga kamtibmas di lingkungan masing-masing, dan segera mengabarkan terhadap kantor polisi terdekat bisa juga terhadap para bhabinkamtibmas apabila menonton seseorang yang mencurigakan. "Sehingga fenomena serupa tak terulang di kawasan lainnya," harapnya.

Perlu diketahui, warga Pengasih menemukan dua tas yang mencurigakan di depan rumah salah satu warga Dayakan, Pengasih. Atas laporan masyarakat, Polres Kulon Progo dan Tim Penjinak Bom Polda DIY melakukan pemeriksaan. Sehabis diperiksa, dua tas tersebut berisi botol-botol bekas, kain celana, kain-kain kotor, paku dua buah, sisir, kawat bekas, rantai motor, tas plastik, lampu kecil untuk send motor.

(ran)

Read More

Ternak Betina Produktif Tidak Boleh Dipotong

Harianjogja.com, KULONPROGO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo berupaya mengendalikan pemotongan ternak sapi betina. Hal itu dilakukan untuk mencegah pengurangan populasi sapi yang bisa mengakibatkan adanya kelangkaan atau bahkan kepunahan.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulonprogo, Bambang Tri Budi Harsono mengatakan, ternak sapi betina yang masih produktif harus dipertahankan dan diperlihara agar tetap bisa beranak. Hal itu sesuai Undang-undang No.18/2009 jo Undang-undang No.41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

"Itu juga juga mendukung program swasembada daging melalui kegiatan SIWAB atau Sapi Induk Wajib Bunting," ujar Bambang, Jumat (30/6/2017).

Pengendalian pemotongan ternak sapi betina dilakukan melalui sosialisasi dan pengawasan dari sektor hulu maupun hilir. Sektor hulu menyasar pasar hewan, kandang kelompok ternak, dan kandang penampungan ternak. Bambang lalu mengungkapkan, setiap sapi usia produktif harus memiliki Surat Keputusan Sehat Reproduksi (SKSR) yang mesti ada saat proses jual-beli. SKSR dikeluarkan dokter hewan poskeswan wilayah setempat setelah melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah ternak bersangkutan masih produktif atau tidak.

SKSR kemudian menjadi panduan tim saat melaksanakan pengawasan di sektor hilir, yaitu rumah potong hewan (RPH). Ternak betina yang akan dipotong harus dipastikan memang sudah tidak produktif. Pemotongan tidak boleh dilaksanakan tanpa adanya SKSR.

"Hingga Juni ini pemotongan di RPH Kulonprogo terdiri sembilan ekor sapi jantan dan empat ekor sapi betina tidak produktif," kata Bambang.

Read More

Ternyata Belum Semua Warga Punya Akta Lahir

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo Agus Wiyono Raharjo mengungkapkan pemilik akta kelahiran justru dari kalangan yang berusia 0-18 tahun. Mereka tertib karena memiliki kesadaran bahwa mereka membutuhkan akta kelahiran.

Sebaliknya, orang-orang dewasa banyak yang menilai akta kelahiran adalah dokumen yang tidak terlalu penting untuk dimiliki. Kalaupun muncul kesadaran, itu dikarenakan mereka sedang mengurus sesuatu yang membutuhkan dokumen pelengkap berupa akta kelahiran.

"Disdukcapil menggencarkan layanan jemput bola sampai ke desa-desa agar masyarakat mendapatkan pelayanan mendasar, yakni datanya masuk dalam basis data akta kelahiran," ungkapnya, Kamis (29/6/2017).

Warga yang tertarik untuk mengurus akta di desa akan dikoordinasi Disdukcapil. Selanjutnya mereka akan mengumpulkan persyaratan di desa, setelah itu Disdukcapil memverifikasi dan membawa semua dokumen warga ke Disdukcapil untuk diverifikasi ulang. Setelah data dinyatakan valis, maka data akan diolah, baru kemudian akta kelahiran diterbitkan.

Sumber : http://www.harianjogja.com/baca/2017/07/01/kependudukan-kulonprogo-ternyata-belum-semua-warga-punya-akta-lahir-829885

Read More

Pemkab Kulonprogo Berikan Kesempatan Warga Urbanisasi Seluas-luasnya

Harianjogaj.com, KULONPROGO — Pemerintah Kabupaten Kulonprogo memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Kulonprogo yang ingin melakukan urbanisasi paska-Idulfitri 2017.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulonprogo, Eko Wisnu Wardana mengatakan dinas justru membangun kerjasama dengan banyak perusahaan, yang bisa menyalurkan tenaga kerja Kulonprogo ke berbagai daerah, bahkan ke berbagai negara. Dalam waktu dekat saja, sedianya Disnakertrans akan melakukan rekrutmen tenaga kerja untuk ditempatkan di Batam.

"Kenyataannya kami realistis saja. Lowongan kerja yang ada di Kulonprogo itu tidak sebanding dengan jumlah pengangguran di Kulonprogo yang masih tinggi," kata dia, Kamis (29/6/2017).

Selain itu, kendati di Kulonprogo akan ada pembangunan bandara internasional, namun bandara tersebut baru akan beroperasi 2019. Tidak menutup kemungkinan, ada banyak orang yang sudah terdesak untuk bisa memiliki pekerjaan dalam waktu dekat. Sehingga, Disnakertrans sejauh ini hanya bisa memfasilitasi warga yang akan mengurus surat keterangan AK1, atau memberikan pelatihan-pelatihan untuk mendukung keterampilan calon tenaga kerja.

"Hari ini ada tiga pengajuan pengurusan AK1. Satu pengajuan baru, dan dua sisanya legalisir dokumen," ungkapnya.

Sumber : http://www.harianjogja.com/baca/2017/06/30/pemkab-kulonprogo-berikan-kesempatan-warga-urbanisasi-seluas-luasnya-829711

Read More

UMKM Kulonprogo Perlu Perlindungan Pemkab

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulonprogo mendorong Pemerintah Kabupaten Kulonprogo untuk serius melindungi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ketua Komisi IV DPRD Kulonprogo Sihabudin mengatakan perlindungan UMKM bisa menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan kesejahteraan, melalui pertumbuhan ekonomi secara mikro di tingkat daerah.

Saat ini memang produk lokal banyak dikembangkan dan diproduksi masyarakat tapi perajin masih mengalami kesulitan modal dan pangsa pasarnya. Perlindungan terhadap produk lokal, dilakukan agar produk-produk karya daerah bisa bersaing dengan produk-produk negara tetangga.

"Jika tidak mendapat perlindungan dikhawatirkan usahanya bangkrut karena produknya kalah bersaing dengan produk dari luar," ujarnya, Rabu (28/6/2017). Perlindungan yang bisa dilakukan oleh Pemkab terkait dengan peranan UKM dalam kegiatan usaha yang mampu mendorong perluasan lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat.

Terlebih saat ini DPRD Kulonprogo telah mengesahkan Perda tentang Perlindungan Produk Lokal. Sekarang tinggal langkah Pemkab segera melaksanakan Perda tersebut. Menurut Sihabudin, produk lokal Kulonprogo juga masih banyak dikelola secara tradisional dengan tidak menggunakan teknologi maupun sumber daya manusia yang andal. Karena itu, Pemkab harus melindungi kelompok-kelompok usaha masyarakat agar berkembang dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati menyatakan produk-produk UMKM yang dibuat warga sebetulnya tidak kalah dengan produk buatan pabrik besar. Untuk mendukung pemasaran produk, Pemkab harus membantu dari sisi peralatan, pemasaran dan pengemasan.

Read More

Amdal Bandara Baru di Kulon Progo Tak Layak Lanjut, Mengapa?

Proses pembangunan bandara baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo atau New Yogyakarta International Airport (NYIA) terus dikebut. Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) masih proses penyusunan. Walhi Yogyakarta bersama Aliansi Jogja Darurat Agraria dan Komite Bersama Reformasi menilai, dokumen Amdal, rencana kelola lingkungan/rencana pemantauan lingkungan (RKL/RPL) tak layak lanjut.

"Dokumen Amdal tak layak lanjut. Selain pembangunan bandara tak sesuai tata tuang, Andal tak memuat kajian risiko bencana tsunami," kata Halik Sandera, Direktur Eksekutif Walhi Yogyakarta, pekan lalu kepada Mongabay.

Pembangunan bandara, katanya, tak sesuai tata ruang terutama rencata tata ruang wilayah provinsi, sesuai Perda Nomor 2/2010 dan bertentangan dengan prinsip kehati–hatian dalam pengurangan risiko bencana.

Pembangunan bandara,  mempunyai implikasi perampasan lahan produktif, penggusuran pemukiman, mata pencaharian hilang di tapak rencana dan di lokasi infrastruktur pendukung. Bahkan, katanya, tak ada kajian pengurangan sisiko bencana tsunami dalam pernyusunan Amdal, hingga tak ada jaminan keselamatan.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 07/G/2015/PTUN tertanggal 23 Juni 2015, kata Halik, mengabulkan gugatan warga atas Surat Keputusan Gubernur Yogyakarta Nomor: 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara. Hal ini membuktikan, rencana pembangunan bandara tak sesuai tata ruang.

"Putusan kasasi Mahkamah Agung yang memenangkan tergugat, tak menjawab aspek kesesuaian tata ruang hingga bertentangan dengan RTRW provinsi."

Perda RTRW Yogyakarta, menetapkan, pesisir Kulon Progo jadi salah satu kawasan rawan bencana tsunami. Dalam rencana mitigasi bencana tsunami tertuang dalam dokumen Amdal, tak ada kepastian rencana tindakan dan bukti kajian menyeluruh tentang dampak pembangunan terhadap perubahan lingkungan.

"Ini membuktikan PT. Angkasa Pura I tak siap dalam mitigasi bencana dan tak siap membangun dengan kesadaran lingkungan," katanya.

Pembangunan bandara di Kulon Progo, katanyam juga tak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, yang mengatur arah kebijakan umum pembangunan nasional yakni meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penangan perubahan iklim.

Pembangunan bandara baru, katanya, akan menghilangkan lahan produktif.  Kulon Progo,  salah satu sumber penghidupan petani, dan distribusi pertanian beberapa wilayah selama ini bergantung dari sana.

Seharusnya, ucap Halik, tak boleh ada pengembangan mengubah bentang alam, karena risiko bisa lebih besar. Penetapan lokasi bandara di kawasan lindung geologi dari bencana alam tsunami, katanya, tak sesuai peruntukan ruang.

"Dalam strategi pengembangan prasarana lingkungan, lokasi bandara ialah  kawasan lindung geologi dari bencana alam tsunami dan banjir."

Pembangunan berisiko tinggi

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.1164 Tahun 2013 menyebutkan, luasan rencana pembangunan bandara 637 hektar, namun dalam studi Amdal luasan hanya 587,261 hektar.

Lokasi mencakup lima desa, yakni Jangkaran, Sindutan, Palihan, Glagah dan Kebonrejo, Kecamatan Temon, Kulon Progo. Lahan ini merupakan wilayah pertanian dan pemukiman.

Himawan Kurniadi dari Jogja Darurat Agraria mengatakan, dampak langsung pembangunan bandara yakni mata pencaharian warga hilang. Jangka pendek, katanya, kemiskinan meluas menyusul konsumsi tak terencana.

"Jangka panjang, penurunan kualitas hidup pada berbagai aspek, terkhusus lahan pertanian produktif," kata Himawan.

Implikasi lebih besar, katanya,  terjadi dari pembangunan bandara dengan konsep Kota Bandara dan infrastruktur pendukung, yakni kereta api, jalan tol, pelebaran jalan nasional dan arteri.

Warga terdampak, akan makin banyak, perampasan lahan produktif meluas, penggusuran permukiman, mata pencaharian hilang dan meningkatnya biaya hidup.

Tak hanya tapak bandara, pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) juga menggunakan studi Amdal. Buntut rencana pembangunan bandara, rencana jalur JJLS berubah.

"Perubahan jalur berimplikasi terhadap pemborosan keuangan negara dan Amdal. Ini ciri pembangunan infrastruktur tidak berkelanjutan," kata Kurniadi.

Sebelumnya Senin, 19 Juni 2017, di Ruang Adikarta, Kompleks Pemkab Kulonprogo dilakukan pembahasan dokumen Amdal bandara baru Yogyakarta.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Yogyakarta, Anna Rina mengatakan, Angkasa Pura I belum melengkapi dokumen pembangunan, dokumen Amdal lalu lintas. Ketentuan dokumen Amdal lalin harus dipenuhi, rekomendasi langsung dari Kementerian Perhubungan.

"Ada delapan item perlu dilengkapi Angkasa Pura I soal Amdal lalin," katanya.

AP I, katanya,  harus memaparkan jumlah truk melintas jalan menuju lokasi proyek, termasuk asal material bangunan.

"Jangan sampai ketika truk pengangkut material lewat, material jatuh di jalan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lain."

Perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Yogyakarta mengatakan, dokumen pembangunan belum dilengkapi rencana penanggulangan bencana, keberadaan peringatan dini bencana tsunami, gempa dan banjir.

Badan BPBD Jateng juga menyoroti hal sama, NYIA berada di lokasi rawan bencana tsunami hingga meminta jadi perhatian khusus.

Dokumen Amdal harus memperhatikan aspek efek berlapis dari NYIA terhadap Jateng, mengingat kehadiran bandara ini bisa memberikan efek untuk pariwisata ke Borobudur dan sekitar.

Safety Health and Environment Department Head Angkasa Pura I, Dedi Ruhiyat mengatakan, target penyusunan KA-Andal selesai 75 hari dan penyusunan Amdal 75 hari. Amdal, kata Ruhiyat, dinilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penolakan warga akan menjadi bahan kajian penyusunan.  Amdal disusun melalui proses penilaian sekaligus bisa menjadi solusi atas penolakan.

Terpisah, Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kulon Progo,  Suharjoko, mengatakan, pembangunan bandara NYIA merupakan proyek strategis nasional. Penyusunan Amdal, merupakan bagian perizinan ini juga termasuk program percepatan.

"Penyusunan KA-Andal dipercepat, dibatasi lebih cepat dari biasa yang 150 hari," katanya.

Penyusunan KA-Andal, katanya,  diharapkan benar-benar berkualitas hingga tak lepas dari masukan masyarakat terdampak.

"Kami juga menerima masukan tertulis. Dalam penyusunan KA-Andal juga akan dipetakan potensi-potensi dampak dari pembangunan bandara NYIA, terutama lingkungan. Juga dampak lain,  sosial dan ekonomi."

Pimpinan Proyek Pembangunan NYIA, Sujiastono memilih menyerahkan beragam masukan dalam pemaparan Amdal kepada konsultan, untuk mempertajam kembali.  Masalah kehilangan lahan sawah bukan semata-mata tanggung jawab Angkasa Pura I, melainkan pemerintah.

"Terkait alih fungsi lahan memang beralih dari pertanian ke bandara, AP I dan pemda sudah dan terus cari solusi, baik dengan pelatihan dan lain-lain," katanya.

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengatakan, dalam okumen Amdal  ada bahasan tiga dampak pembangunan NYIA, mulai fisik, ekonomi dan sosial. Kajian dampak ekonomi dan fisik, katanya, sudah tak masalah. Untuk kajian dampak sosial, katanya,  perlu cari cara penyelesaian.

Sumber : https://www.mongabay.co.id/2017/06/30/amdal-bandara-baru-di-kulon-progo-tak-layak-lanjut-mengapa/

Read More