+Rp.+300&f=Overlock-Bold&ts=16&tc=fff&tshs=1&tshc=666&hp=10&vp=10&c=12&bgt=two-colors&bgc=2618e6&ebgc=170def&shs=1&shc=000&sho=s)
KULONPROGO (KRjogja.com) - Menyambut Lebaran, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Binangun Kulonprogo siaga. Sebagai antisipasi terhadap gangguan air maka diterapkan sistem piket tiga petugas, sehingga bila terjadi sesuatu bisa segera dapat diatasi. Namun karena H-1 dan H terjadi peningkatan pemakaian air, maka biasanya terjadi aliran air kecil. Untuk itu PDAM mengimbau pada H-1 pelanggan sudah menampung air.Dikatakan Direktur PDAM Tirta Binangun Kulonprogo Jumantoro SE di Wates, Kamis (24/07/2014), meningkatnya pemakaian pada hari H mulai pukul 04.00 WIB dan sore hari 16.00 hingga 18.00 WIB, akibatnya tekanan air kecil. Biasanya terjadi di Wates Kota, karena jumlah pelanggan terbanyak memang di Wates, yakni 6.200 pelanggan dari jumlah keseluruhan 18 ribu di 11 kecamatan, kecuali Kecamatan Samigaluh.Agar pelanggan tidak kerepotan terhadap aliran air dalam mempersiapkan Lebaran, maka Jumantoro mengimbau agar H-1 atau malam menjelang Lebaran pelanggan sudah mulai menampung air. Ketika beban puncak ada maka persediaan sudah bisa tercukupi. Kami meski hari libur tetap ada yang piket, setiap harinya tiga orang. Sehingga bila ada keluhan dari pelanggan terhadap aliran air, maka petugas segera bisa meluncur untuk mengatasinya, tandas Jumantoro. (Wid)
13 July 2014
Pembangunan Bandara Kulonprogo Bikin Warga Golput
TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di
wilayah Desa Glagah dan Palihan, Kecamatan Temon masih memiliki
tingkat partisipasi pemilih yang rendah dalam pelaksanaan pemilihan
presiden (pilpres) 2014 ini. Hal ini disinyalir berkaitan dengan
adanya rencana pembangunan bandara di wilayah tersebut.
Data dihimpunTribun, tingkat kehadiran pemilih di TPS 2 Pedukuhan
Kretek, Desa Glagah hanya ada 150 orang dari 393 DPT ditambah 2
pemilih tambahan dan 1 pemilih khusus. Sementara di TPS lain yang
sebelumnya juga partisipasinya rendah, kini kondisinya cenderung lebih
bagus.
Di TPS 1 Bapangan Glagah dari DPT 321 pemilih dan tambahan 1 pemilih,
ada 213 orang yang hadir. Di TPS 3 Kragon, Palihan, dari total DPT 280
yang hadir ada 215 pemilih dengan 200 suara sah. Di TPS 2 Selong,
Palihan dari DPT 344 yang hadir mencapai 273 pemilih.
Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 2 Kretek,
Sigit Supriyanto mengatakan, dari 393 pemilih di DPT, hanya 150 orang
saja yang hadir. Selebihnya tidak hadir untuk menggunakan hak
suaranya. Surat suara sah mencapai 139 suara dan surat rusak 11
lembar. Di TPS ini, pasangan Prabowo-Hatta Unggul dengan 92 suara,
dari pasangan Jokowi-JK dengan 47 suara.
"Sebenarnya kami sudah sosialisasikan juga saat menyampaikan undangan.
Kami juga minta warga untuk datang dan memilih tetapi saat ini masih
saja banyak yang tidak hadir," jelas, Rabu (9/7/2014). (
Tribunjogja.com)
wilayah Desa Glagah dan Palihan, Kecamatan Temon masih memiliki
tingkat partisipasi pemilih yang rendah dalam pelaksanaan pemilihan
presiden (pilpres) 2014 ini. Hal ini disinyalir berkaitan dengan
adanya rencana pembangunan bandara di wilayah tersebut.
Data dihimpunTribun, tingkat kehadiran pemilih di TPS 2 Pedukuhan
Kretek, Desa Glagah hanya ada 150 orang dari 393 DPT ditambah 2
pemilih tambahan dan 1 pemilih khusus. Sementara di TPS lain yang
sebelumnya juga partisipasinya rendah, kini kondisinya cenderung lebih
bagus.
Di TPS 1 Bapangan Glagah dari DPT 321 pemilih dan tambahan 1 pemilih,
ada 213 orang yang hadir. Di TPS 3 Kragon, Palihan, dari total DPT 280
yang hadir ada 215 pemilih dengan 200 suara sah. Di TPS 2 Selong,
Palihan dari DPT 344 yang hadir mencapai 273 pemilih.
Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 2 Kretek,
Sigit Supriyanto mengatakan, dari 393 pemilih di DPT, hanya 150 orang
saja yang hadir. Selebihnya tidak hadir untuk menggunakan hak
suaranya. Surat suara sah mencapai 139 suara dan surat rusak 11
lembar. Di TPS ini, pasangan Prabowo-Hatta Unggul dengan 92 suara,
dari pasangan Jokowi-JK dengan 47 suara.
"Sebenarnya kami sudah sosialisasikan juga saat menyampaikan undangan.
Kami juga minta warga untuk datang dan memilih tetapi saat ini masih
saja banyak yang tidak hadir," jelas, Rabu (9/7/2014). (
Tribunjogja.com)
12 July 2014
Sepeda Motor Wajib Diangkut Angkutan Umum, Penumpang Bus Diprediksi Meningkat
Harianjogja.com, KULONPROGO- Pengguna layanan angkutan bus pada musim
Lebaran nanti diprediksi akan meningkat, seiring dengan penegakan
aturan pemudik sepeda motor diangkut dengan angkutan umum hingga
daerah tujuan.
"Jumlah pemudik yang naik angkutan umum kemungkinan akan naik. Tapi
kami belum bisa memastikan prosentasenya," ujar Kasi Angkutan Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kulonprogo
Sugiyono kepada Harianjogja.com, Jumat (11/7/2014) di kantornya.
Adanya pembatasan kursi pada angkutan kereta serta pengaturan pemudik
sepeda motor nantinya akan membuat jumlah pemudik yang turun di
terminal juga akan meningkat. Apalagi angkutan mudik gratis dengan
angkutan umum seperti bus juga akan menarik lebih banyak pemudik.
"Pada mudik tahun lalu saja, di H minus dua bus AKAP dan bus
pariwisata yang masuk ke terminal Wates mencapai 1.412 unit. Kami
prediksikan puncak mudik tahun ini ada di H minus tiga, karena hari
itu tepat di akhir pekan," jelas Sugiyono.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kulonprogo Juwardi
menghimbau pengelola angkutan umum untuk segera mempersiapkan diri
dalam menghadapi peningkatan jumlah penumpang.
Editor: Mediani Dyah Natalia
Lebaran nanti diprediksi akan meningkat, seiring dengan penegakan
aturan pemudik sepeda motor diangkut dengan angkutan umum hingga
daerah tujuan.
"Jumlah pemudik yang naik angkutan umum kemungkinan akan naik. Tapi
kami belum bisa memastikan prosentasenya," ujar Kasi Angkutan Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kulonprogo
Sugiyono kepada Harianjogja.com, Jumat (11/7/2014) di kantornya.
Adanya pembatasan kursi pada angkutan kereta serta pengaturan pemudik
sepeda motor nantinya akan membuat jumlah pemudik yang turun di
terminal juga akan meningkat. Apalagi angkutan mudik gratis dengan
angkutan umum seperti bus juga akan menarik lebih banyak pemudik.
"Pada mudik tahun lalu saja, di H minus dua bus AKAP dan bus
pariwisata yang masuk ke terminal Wates mencapai 1.412 unit. Kami
prediksikan puncak mudik tahun ini ada di H minus tiga, karena hari
itu tepat di akhir pekan," jelas Sugiyono.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kulonprogo Juwardi
menghimbau pengelola angkutan umum untuk segera mempersiapkan diri
dalam menghadapi peningkatan jumlah penumpang.
Editor: Mediani Dyah Natalia
08 July 2014
Produksi Padi di Giripeni Turun, Ini Penjelasan Dinas Pertanian dan Kehutanan
KULONPROGO-Produksi padi di Desa Giripeni, Kecamatan Wates turun pada
musim tanam kedua (MT II). Serangan hama keong disinyalir menjadi
penyebabnya.
Supriyadi, 40, salah satu petani Giripeni mengeluh hasil panen MT II
mengalami penurunan. Disebutkannya pada MT I ia berhasil mendapatkan
12 karung gabah dengan rata-rata berat per karung satu kuintal,
sementara kali ini hanya delapan karung gabah.
Tidak hanya itu, bulir padi yang dihasilkan juga kecil dan beberapa
kosong. "Buahnya juga tidak sebagus MT I," kata dia, Sabtu (5/7/2014).
Menurutnya, serangan hama keong menjadi penyebabnya sehingga panen
tidak maksimal.
Sukarjo, 52, petani lainnya juga mengungkapkan hal senada.
Dipaparkannya, cara penggarapan dan pemeliharaan tanaman padi sama
dengan MT I namun hasilnya berbeda. "Kali ini saya tanam jenis
Ciherang," sebutnya.
Staf Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kulonprogo
Fauzan mengatakan belum mencermati hasil panen di Giripeni. Kendati
demikian, ia menilai wajar jika pada MT II terjadi penurunan produksi.
Ia menerangkan, penanaman MT I dilakukan setelah lahan beristirahat
dari tanaman padi karena biasanya MT III ditanami palawija sehigga
hama padi terputus. Sementara, pada MT II petani masih menanam padi
sama dengan MT I tanpa ada jeda bagi lahan.
"Hama yang muncul di MT I masih tertinggal dan unsur hara lahan juga
diambil terus selama dua musim tanam," jelasnya.
Rencananya, ia akan melakukan pemantauan produksi padi di Giripeni
untuk melihat seberapa besar penurunan produksi yang terjadi.
Editor: Nina Atmasari
musim tanam kedua (MT II). Serangan hama keong disinyalir menjadi
penyebabnya.
Supriyadi, 40, salah satu petani Giripeni mengeluh hasil panen MT II
mengalami penurunan. Disebutkannya pada MT I ia berhasil mendapatkan
12 karung gabah dengan rata-rata berat per karung satu kuintal,
sementara kali ini hanya delapan karung gabah.
Tidak hanya itu, bulir padi yang dihasilkan juga kecil dan beberapa
kosong. "Buahnya juga tidak sebagus MT I," kata dia, Sabtu (5/7/2014).
Menurutnya, serangan hama keong menjadi penyebabnya sehingga panen
tidak maksimal.
Sukarjo, 52, petani lainnya juga mengungkapkan hal senada.
Dipaparkannya, cara penggarapan dan pemeliharaan tanaman padi sama
dengan MT I namun hasilnya berbeda. "Kali ini saya tanam jenis
Ciherang," sebutnya.
Staf Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kulonprogo
Fauzan mengatakan belum mencermati hasil panen di Giripeni. Kendati
demikian, ia menilai wajar jika pada MT II terjadi penurunan produksi.
Ia menerangkan, penanaman MT I dilakukan setelah lahan beristirahat
dari tanaman padi karena biasanya MT III ditanami palawija sehigga
hama padi terputus. Sementara, pada MT II petani masih menanam padi
sama dengan MT I tanpa ada jeda bagi lahan.
"Hama yang muncul di MT I masih tertinggal dan unsur hara lahan juga
diambil terus selama dua musim tanam," jelasnya.
Rencananya, ia akan melakukan pemantauan produksi padi di Giripeni
untuk melihat seberapa besar penurunan produksi yang terjadi.
Editor: Nina Atmasari
Tenaga Kerja Tak Peroleh THR sesuai Aturan, Lapor ke Posko Ini
Harianjogja.com, KULONPROGO--Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kulonprogo membuka posko aduan
Tunjangan Hari Raya (THR) hingga hari H plus Lebaran untuk
mengantisipasi bila ada aduan dari tenaga kerja yang tidak menerima
THR sesuai ketentuan waktu atau haknya.
Kasi Pengawasan dan Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans Kulonprogo Totok
Pribadi, Senin (7/7/2014) mengatakan meski setiap tahunnya posko ini
dibuka, belum ada laporan dari tenaga kerja terkait pemberian
tunjangan dan lain sebagainya.
Adapun sanksi yang diberikan bila ada perusahaan yang melakukan
pelanggaran, juga masih terbatas teguran.
Kasi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Harjanto
menambahkan pembayaran THR berlaku untuk semua tenaga kerja di seluruh
perusahaan yang ada di Kulonprogo.
Dari 287 perusahaan, di antaranya terdiri dari perusahaan skala kecil
hingga skala besar. Adapun jumlah tenaga kerja yang berhak menerima
THR tercatat mencapai 8.768 orang.
Pembayaran THR oleh perusahaan dilakukan maksimal tujuh hari sebelum
hari H Lebaran.
"Kriteria pembayaran untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu
tahun THR yang harus diberikan adalah satu kali gaji. Sedangkan yang
belum setahun, dihitung proporsional," jelas Harjanto.
Editor: Nina Atmasari
Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kulonprogo membuka posko aduan
Tunjangan Hari Raya (THR) hingga hari H plus Lebaran untuk
mengantisipasi bila ada aduan dari tenaga kerja yang tidak menerima
THR sesuai ketentuan waktu atau haknya.
Kasi Pengawasan dan Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans Kulonprogo Totok
Pribadi, Senin (7/7/2014) mengatakan meski setiap tahunnya posko ini
dibuka, belum ada laporan dari tenaga kerja terkait pemberian
tunjangan dan lain sebagainya.
Adapun sanksi yang diberikan bila ada perusahaan yang melakukan
pelanggaran, juga masih terbatas teguran.
Kasi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Harjanto
menambahkan pembayaran THR berlaku untuk semua tenaga kerja di seluruh
perusahaan yang ada di Kulonprogo.
Dari 287 perusahaan, di antaranya terdiri dari perusahaan skala kecil
hingga skala besar. Adapun jumlah tenaga kerja yang berhak menerima
THR tercatat mencapai 8.768 orang.
Pembayaran THR oleh perusahaan dilakukan maksimal tujuh hari sebelum
hari H Lebaran.
"Kriteria pembayaran untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu
tahun THR yang harus diberikan adalah satu kali gaji. Sedangkan yang
belum setahun, dihitung proporsional," jelas Harjanto.
Editor: Nina Atmasari
05 July 2014
Seniman Jathilan Kulonprogo Ngamen Buat Jokowi-JK
TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO- Para seniman jathilan simpatisan pasangan
calon presiden Jokowi-JKdi Kulonprogomengirimkan sejumlah uang ke
rekening kampanye pasangan tersebut, Jumat (4/7/2014). Uang tersebut
merupakan hasil mereka mengamen dengan kesenian jathilan, beberapa
hari lalu.
Kembali mengenakan kostum jathilan, para simpatisan dari Sekber
Koalisi Pemenangan Jokowi itu menyetorkan uang ngamen ke kantor BRI
Wates. Mereka berjalan kaki menyusuri jalanan kota dari basecamp DPC
PDI Perjuangan Kulonprogo, menempuh jarak sekitar 1 kilometer.
Sesampainya di bank, uang hasil ngamen yang dominan berupa keping
receh itu dihitung ulang oleh petugas.
"Ini hasil mbarang jathilan (ngamen) selama 16 hari di 32 pasar
tradisional sleuruh Kulonprogo," kata Koordinator Seksi Sekber
Koalisi, Sukaryono.
Menurutnya, ada 15 orang seniman simpatisan yang turut ngamen jathilan
saat itu. Diiringi musik tradisional, dalam perjalanan itu mereka juga
menyinggahi beberapa pertokoan yang dilewati serta membagik-bagikan
stiker bergambar Jokowi-JK.
Kegiatan itu menurut Sukaryono memang menjadi cara untuk menarik
dukungan masyarakat. Dari hasil ngamen berhasil terkumpul uang senilai
sekitar Rp 1.549.950. Pun saat menuju bank, pihaknya berhasil
mngumpulkan lagi Rp 77 ribu. Namun saat dihitung ulang petugas bank,
ternyata nilai totalnya mencapai Rp 1.700.900.
"Kami setorkan semuanya hasil ngamen ini untuk membantu Jokowi. Kasian
Jokowi harus bayar iklan kalau tidak kita bantu. Karena kami tidak
punya uang, partisipasinya ya degan cara ini," kata dia.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP KulonprogoTony Hari Prasetyo mengatakan,
aksi ngamen dan menyumbang untuk kampanye Jokowi itu menjadi bentuk
kecintaan pada pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Masyarakat secara sukarela
memberiikan sebagian uangnya untuk membantu kampanye pasangan
tersebut.(*)
calon presiden Jokowi-JKdi Kulonprogomengirimkan sejumlah uang ke
rekening kampanye pasangan tersebut, Jumat (4/7/2014). Uang tersebut
merupakan hasil mereka mengamen dengan kesenian jathilan, beberapa
hari lalu.
Kembali mengenakan kostum jathilan, para simpatisan dari Sekber
Koalisi Pemenangan Jokowi itu menyetorkan uang ngamen ke kantor BRI
Wates. Mereka berjalan kaki menyusuri jalanan kota dari basecamp DPC
PDI Perjuangan Kulonprogo, menempuh jarak sekitar 1 kilometer.
Sesampainya di bank, uang hasil ngamen yang dominan berupa keping
receh itu dihitung ulang oleh petugas.
"Ini hasil mbarang jathilan (ngamen) selama 16 hari di 32 pasar
tradisional sleuruh Kulonprogo," kata Koordinator Seksi Sekber
Koalisi, Sukaryono.
Menurutnya, ada 15 orang seniman simpatisan yang turut ngamen jathilan
saat itu. Diiringi musik tradisional, dalam perjalanan itu mereka juga
menyinggahi beberapa pertokoan yang dilewati serta membagik-bagikan
stiker bergambar Jokowi-JK.
Kegiatan itu menurut Sukaryono memang menjadi cara untuk menarik
dukungan masyarakat. Dari hasil ngamen berhasil terkumpul uang senilai
sekitar Rp 1.549.950. Pun saat menuju bank, pihaknya berhasil
mngumpulkan lagi Rp 77 ribu. Namun saat dihitung ulang petugas bank,
ternyata nilai totalnya mencapai Rp 1.700.900.
"Kami setorkan semuanya hasil ngamen ini untuk membantu Jokowi. Kasian
Jokowi harus bayar iklan kalau tidak kita bantu. Karena kami tidak
punya uang, partisipasinya ya degan cara ini," kata dia.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP KulonprogoTony Hari Prasetyo mengatakan,
aksi ngamen dan menyumbang untuk kampanye Jokowi itu menjadi bentuk
kecintaan pada pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Masyarakat secara sukarela
memberiikan sebagian uangnya untuk membantu kampanye pasangan
tersebut.(*)
Omzet Tambak Udang Pesisir Kulonprogo Rp100 Juta Setiap Panen
Harianjogja.com, KULONPROGO-Pemilik usaha tambak udang di kawasan
pesisir selatan Kulonprogo meminta warga bersabar hingga masa panen
udang.
Sumanto, pemilik tambak, mengungkapkan, jika warga menghendaki tambak
udang ditutup, ia akan melakukannya, selama warga tidak main hakim
sendiri.
Ia mengaku beberapa waktu lalu sempat mendapat teguran dari Pemkab,
namun karena sudah terlanjur menebar benih, tambak tetap beroperasi
sampai masa panen. "Saya menunggu panen di bulan ini, supaya bisa
balik modal," ujarnya.
Diuraikannya, pembuatan tambak memakan biaya hingga Rp200 juta dan
belum bisa balik modal jika hanya satu kali panen yang menghasilkan
omzet Rp100-an juta.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, pemberian surat peringatan (SP)
menjadi mekanisme yang ditempuh Pemkab Kulonprogo untuk menutup tambak
udang ilegal yang berada di pesisir selatan Kulonprogo.
Rencananya pemberian peringatan itu akan dilakukan bertahap sepanjang
Juli, mulai dari SP 1 hingga SP 3 yang diikuti dengan penyegelan.
Asisten II Sekretaris Daerah Kulonprogo Triyono mengatakan, pemberian
SP dimaksudkan untuk memberi peringatan kepada pemilik tambak agar
bersiap-siap menutup usahanya sesuai dengan kesepakatan yang pernah
dibuat dengan pemerintah desa beberapa bulan lalu.
Penutupan tambak udang, kata dia, tidak hanya berlaku bagi tambak
udang di Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, melainkan seluruh tambak
udang yang melabrak sempadan pantai mulai dari Kecamatan Temon hingga
Galur yang jumlahnya mencapai puluhan.
Editor: Nina Atmasari
pesisir selatan Kulonprogo meminta warga bersabar hingga masa panen
udang.
Sumanto, pemilik tambak, mengungkapkan, jika warga menghendaki tambak
udang ditutup, ia akan melakukannya, selama warga tidak main hakim
sendiri.
Ia mengaku beberapa waktu lalu sempat mendapat teguran dari Pemkab,
namun karena sudah terlanjur menebar benih, tambak tetap beroperasi
sampai masa panen. "Saya menunggu panen di bulan ini, supaya bisa
balik modal," ujarnya.
Diuraikannya, pembuatan tambak memakan biaya hingga Rp200 juta dan
belum bisa balik modal jika hanya satu kali panen yang menghasilkan
omzet Rp100-an juta.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, pemberian surat peringatan (SP)
menjadi mekanisme yang ditempuh Pemkab Kulonprogo untuk menutup tambak
udang ilegal yang berada di pesisir selatan Kulonprogo.
Rencananya pemberian peringatan itu akan dilakukan bertahap sepanjang
Juli, mulai dari SP 1 hingga SP 3 yang diikuti dengan penyegelan.
Asisten II Sekretaris Daerah Kulonprogo Triyono mengatakan, pemberian
SP dimaksudkan untuk memberi peringatan kepada pemilik tambak agar
bersiap-siap menutup usahanya sesuai dengan kesepakatan yang pernah
dibuat dengan pemerintah desa beberapa bulan lalu.
Penutupan tambak udang, kata dia, tidak hanya berlaku bagi tambak
udang di Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, melainkan seluruh tambak
udang yang melabrak sempadan pantai mulai dari Kecamatan Temon hingga
Galur yang jumlahnya mencapai puluhan.
Editor: Nina Atmasari
Kemnakertrans Hentikan Asuransi Penderes Nira di Kulonprogo
Harianjogja.com, Kulonprogo-Asuransi bagi 795 penderes nira di
Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istismewa Yogyakarta (DIY), dihentikan
oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Kemnakertrans) karena
adanya kebijakan pengurangan anggaran.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Dinsosnakertrans)
Kabupaten Kulon Progo Eko Pranyoto di Kulon Progo, Jumat (4/7/2014),
mengatakan penghentian asuransi ini mulai tahun ini.
"Anggaran Kemnakertrans dipotong, sehingga berdampak pada penghentian
pemberian asurasi kepada penderes nira," kata Eko.
Ia mengatakan saat ini ada sekitar 6.430 orang penderes, yang tersebar
di sembilan kecamatan. Penderes merupakan salah satu profesi yang
paling rawan mengalami kecelakaan kerja.
"Awalnya asuransi ini bertujuan melindungi mereka dari kecelakaan saat
memanjat pohon kelapa," kata Eko.
Menurut dia, jumlah ini baru sebagai kecil atau sekitar 12,36%.
Terbanyak berasal dari Kokap dengan 370 penderes, diikuti Kecamatan
Kalibawang 204 penderes, dan Kecamatan Samigaluh 85 orang.
Pada saat masih ada asuransi, lanjut Eko, premi asuransi ini
dibayarkan oleh pemerintah berupa subsidi dari Kemnakertrans. Setiap
penderes masuk dalam jaminan asuransi selama delapan bulan. Subsidi
premi yang dibayarkan, setiap penderes Rp34.400.
Bagi penderes untuk jaminan kecelakaan kerja penyandang cacat tetap
maksimal sebesar Rp49,6 juta, jaminan kematian maksimal sebesar Rp16,8
juta, dan jaminan pemeliharaan kesehatan maksimal Rp20 juta.
"Sekarang sudah tidak ada asuransi itu," katanya.
Selain itu, lanjut Eko, bantuan kecelakaan penderes yang dianggarkan
oleh Pemkab Kulon Progo juga harus diubah skema penerimaannya.
Biasanya, bantuan diberikan langsung kepada keluarga korban, sekarang
harus ditransfer ke rekening.
Anggaran kecelakaan penderes pada 2014 sebesar Rp325 juta, sekarang
sudah terserap Rp180 juta.
"Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bantuan sosial
tidak bisa diserahkan secara tunai," kata dia.
Editor: Mediani Dyah Natalia
Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istismewa Yogyakarta (DIY), dihentikan
oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Kemnakertrans) karena
adanya kebijakan pengurangan anggaran.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Dinsosnakertrans)
Kabupaten Kulon Progo Eko Pranyoto di Kulon Progo, Jumat (4/7/2014),
mengatakan penghentian asuransi ini mulai tahun ini.
"Anggaran Kemnakertrans dipotong, sehingga berdampak pada penghentian
pemberian asurasi kepada penderes nira," kata Eko.
Ia mengatakan saat ini ada sekitar 6.430 orang penderes, yang tersebar
di sembilan kecamatan. Penderes merupakan salah satu profesi yang
paling rawan mengalami kecelakaan kerja.
"Awalnya asuransi ini bertujuan melindungi mereka dari kecelakaan saat
memanjat pohon kelapa," kata Eko.
Menurut dia, jumlah ini baru sebagai kecil atau sekitar 12,36%.
Terbanyak berasal dari Kokap dengan 370 penderes, diikuti Kecamatan
Kalibawang 204 penderes, dan Kecamatan Samigaluh 85 orang.
Pada saat masih ada asuransi, lanjut Eko, premi asuransi ini
dibayarkan oleh pemerintah berupa subsidi dari Kemnakertrans. Setiap
penderes masuk dalam jaminan asuransi selama delapan bulan. Subsidi
premi yang dibayarkan, setiap penderes Rp34.400.
Bagi penderes untuk jaminan kecelakaan kerja penyandang cacat tetap
maksimal sebesar Rp49,6 juta, jaminan kematian maksimal sebesar Rp16,8
juta, dan jaminan pemeliharaan kesehatan maksimal Rp20 juta.
"Sekarang sudah tidak ada asuransi itu," katanya.
Selain itu, lanjut Eko, bantuan kecelakaan penderes yang dianggarkan
oleh Pemkab Kulon Progo juga harus diubah skema penerimaannya.
Biasanya, bantuan diberikan langsung kepada keluarga korban, sekarang
harus ditransfer ke rekening.
Anggaran kecelakaan penderes pada 2014 sebesar Rp325 juta, sekarang
sudah terserap Rp180 juta.
"Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bantuan sosial
tidak bisa diserahkan secara tunai," kata dia.
Editor: Mediani Dyah Natalia
Pelabuhan Tanjung Adikarto Gagal Beroperasi Akhir 2014
Harianjoja.com, Kulonprogo- Penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung
Adikarto di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
yang ditargetkan selesai pada akhir 2014 ini gagal. Sebab ada
pemangkasan anggaran keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan
Kementerian Pekerjaan Umum.
Sekretaris Daerah (Astungkoro) Kulonprogo Astungkoro, Jumat (4/7/2014)
mengatakan pihaknya sudah mendapat surat pemberitahuan dari
kementerian, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa
anggaran yang sedianya dicairkan 2014, tidak bisa dilaksanakan tahun
ini.
"Keputusan Pemerintah Pusat memangkas anggaran sebesar 30 persen,
sebagai kebijakan efesiensi anggaran, sehingga oleh pemerintah
provinsi karena anggaran ada diperintah provinsi untuk dana Rp14,7
miliar, tidak bisa dilaksanakan tahun ini," ungkap Astungkoro.
Namun demikian, lanjut Astungkoro, Pemkab Kulonprogo bersama Pemda DIY
sudah melakukan pembicaraan pemerintah pusat, dalam hal ini KKP,
supaya dianggarkan kembali pada 2015.
"Artinya dengan tidak dilaksanakannya pengerukan pasir pada kolam,
kapal-kapal besar tidak bisa masuk. Pengerukan ini, menjadi tanggung
jawab pemerintah DIY," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
Suwarman Partosuwiryo menargetkan Pelabuhan Tanjung Adikarto di
Kulonprogo soft launching" pada November 2014. Tujuannya, agar saat
dioperasikan pada 2015 pelabuhan bisa berfungsi dengan optimal.
Untuk mengejar target, Suwarman mengatalan pihaknya sedang dilakukan
proses lelang terkait pembenahan sarana dan prasarana penunjang
beroperasinya pelabuhan tersebut.
Ia juga mengatakan proses persiapan itu, pemerintah sudah menyiapkan
anggaran sebesar Rp21,9 miliar.
Nantinya, nominal tersebut akan digunakan untuk pengerukan sebesar
Rp14,7 miliar dan sisanya sebesar Rp7,2 miliar digunakan untuk
perbaikan sarana prasarana di darat, seperti pembuatan kantor, gudang
ikan, pos jaga, serta sarana penunjang lainnya.
"Adanya soft lauunching, kapal-kapal kecil hingga kapal berukuran 30
grosston bisa mengakses pelabuhan tersebut," kata dia.
Editor: Mediani Dyah Natalia
Adikarto di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
yang ditargetkan selesai pada akhir 2014 ini gagal. Sebab ada
pemangkasan anggaran keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan
Kementerian Pekerjaan Umum.
Sekretaris Daerah (Astungkoro) Kulonprogo Astungkoro, Jumat (4/7/2014)
mengatakan pihaknya sudah mendapat surat pemberitahuan dari
kementerian, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa
anggaran yang sedianya dicairkan 2014, tidak bisa dilaksanakan tahun
ini.
"Keputusan Pemerintah Pusat memangkas anggaran sebesar 30 persen,
sebagai kebijakan efesiensi anggaran, sehingga oleh pemerintah
provinsi karena anggaran ada diperintah provinsi untuk dana Rp14,7
miliar, tidak bisa dilaksanakan tahun ini," ungkap Astungkoro.
Namun demikian, lanjut Astungkoro, Pemkab Kulonprogo bersama Pemda DIY
sudah melakukan pembicaraan pemerintah pusat, dalam hal ini KKP,
supaya dianggarkan kembali pada 2015.
"Artinya dengan tidak dilaksanakannya pengerukan pasir pada kolam,
kapal-kapal besar tidak bisa masuk. Pengerukan ini, menjadi tanggung
jawab pemerintah DIY," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
Suwarman Partosuwiryo menargetkan Pelabuhan Tanjung Adikarto di
Kulonprogo soft launching" pada November 2014. Tujuannya, agar saat
dioperasikan pada 2015 pelabuhan bisa berfungsi dengan optimal.
Untuk mengejar target, Suwarman mengatalan pihaknya sedang dilakukan
proses lelang terkait pembenahan sarana dan prasarana penunjang
beroperasinya pelabuhan tersebut.
Ia juga mengatakan proses persiapan itu, pemerintah sudah menyiapkan
anggaran sebesar Rp21,9 miliar.
Nantinya, nominal tersebut akan digunakan untuk pengerukan sebesar
Rp14,7 miliar dan sisanya sebesar Rp7,2 miliar digunakan untuk
perbaikan sarana prasarana di darat, seperti pembuatan kantor, gudang
ikan, pos jaga, serta sarana penunjang lainnya.
"Adanya soft lauunching, kapal-kapal kecil hingga kapal berukuran 30
grosston bisa mengakses pelabuhan tersebut," kata dia.
Editor: Mediani Dyah Natalia
01 July 2014
Dibuang Sayang, Bibit Cabai Banting Harga
Harianjogja.com, KULONPROGO-Harga bibit cabai merah ikut terdampak
akibat anjloknya harga cabai di pasaran, pedagang bahkan membanderol
harga bibit jauh lebih murah dari harga normal.
Suheri, 40, pedagang bibit cabai dan sayuran di desa Nomporejo
kecamatan Galur mengatakan sejak harga cabai anjlok, penjualan bibit
cabai juga terpengaruh.
"Kadang terpaksa saya turunkan harganya. Dari pada busuk, lebih baik
saya jual murah," ujar Heri kepada Harianjogja.com, Minggu
(29/6/2014).
Harga cabai yang kian tidak menentu membuat penyemaian bibit juga
harus dikurangi. Pasalnya, permintaan juga ikut turun lantaran harga
yang tidak memungkinkan. Harga normal untuk bibit cabai rawit per
kotak berisi 360 batang cabai usia satu bulan dihargai sekitar
Rp54.000. Sedangkan harga per batang bibit cabai merah mencapai Rp174
dengan satu kotak berisi 400 batang.
"Tapi kalau harga cabainya anjlok, harganya bisa saya turunkan sampai
lebih dari 50 persen. Sayang, kalau tidak laku tapi tetap dijual
dengan harga normal," ujar Heri.
Sementara itu, Muharjo, 48, pemilik toko Mulyo Tani mengaku tetap
tidak mengubah harga bibit cabai meski harga pasarannya anjlok. Harga
bibit cabai tetap menyesuaikan harga pabrik. Dirinya mengaku tak
kuatir bila bibit cabai yang disemainya tetap dijual dengan harga
normal.
"Kalau harganya dimurahkan, harga cabai akan semakin jatuh dan makin
merugikan. Lebih baik kalau tidak laku, ya, dibuang," ujar Muharjo.
Harga cabai merah di pasaran rata-rata berkisar antara Rp2.000 hingga
Rp2.500 per kilogram. Anjloknya harga cabai tersebut membuat daya beli
bibit cabai juga berkurang. Petani yang biasanya membeli bibit cabai
usia satu bulan, kini kebanyakan umur lebih sebulan baru dibeli.
Editor: Mediani Dyah Natalia
akibat anjloknya harga cabai di pasaran, pedagang bahkan membanderol
harga bibit jauh lebih murah dari harga normal.
Suheri, 40, pedagang bibit cabai dan sayuran di desa Nomporejo
kecamatan Galur mengatakan sejak harga cabai anjlok, penjualan bibit
cabai juga terpengaruh.
"Kadang terpaksa saya turunkan harganya. Dari pada busuk, lebih baik
saya jual murah," ujar Heri kepada Harianjogja.com, Minggu
(29/6/2014).
Harga cabai yang kian tidak menentu membuat penyemaian bibit juga
harus dikurangi. Pasalnya, permintaan juga ikut turun lantaran harga
yang tidak memungkinkan. Harga normal untuk bibit cabai rawit per
kotak berisi 360 batang cabai usia satu bulan dihargai sekitar
Rp54.000. Sedangkan harga per batang bibit cabai merah mencapai Rp174
dengan satu kotak berisi 400 batang.
"Tapi kalau harga cabainya anjlok, harganya bisa saya turunkan sampai
lebih dari 50 persen. Sayang, kalau tidak laku tapi tetap dijual
dengan harga normal," ujar Heri.
Sementara itu, Muharjo, 48, pemilik toko Mulyo Tani mengaku tetap
tidak mengubah harga bibit cabai meski harga pasarannya anjlok. Harga
bibit cabai tetap menyesuaikan harga pabrik. Dirinya mengaku tak
kuatir bila bibit cabai yang disemainya tetap dijual dengan harga
normal.
"Kalau harganya dimurahkan, harga cabai akan semakin jatuh dan makin
merugikan. Lebih baik kalau tidak laku, ya, dibuang," ujar Muharjo.
Harga cabai merah di pasaran rata-rata berkisar antara Rp2.000 hingga
Rp2.500 per kilogram. Anjloknya harga cabai tersebut membuat daya beli
bibit cabai juga berkurang. Petani yang biasanya membeli bibit cabai
usia satu bulan, kini kebanyakan umur lebih sebulan baru dibeli.
Editor: Mediani Dyah Natalia
