Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto Kulonprogo Dilanjutkan - INDONESIAINSIDE.ID

 
Indonesiainside.id, Kulonprogo – Pembangunan proyek Pelabuhan Tanjung Adikarto, di Karangwuni, Wates, Kabupaten Kulonprogo, DIY, kembali diteruskan. Sebelumnya proyek ini sempat terhenti selama 15 tahun.

Proyek pelabuhan ikan dan barang, senilai Rp 450 miliar tersebut mulai dikerjakan sejak Rohmin Dahuri menjabat sebagai Menteri Kelautan RI, di era kepemimpinan Megawati.

Kini, Pemda DIY akan kembali melanjutkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto tersebut dengan mengubah desain teknis, sehingga dapat segera dioperasikan.



"Harus ada perubahan desain, supaya pasir laut tidak masuk," kata Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Kulonprogo, Rabu (19/6).

Sultan mengatakan perubahan desain ini untuk mengantisipasi pasir laut masuk ke dalam kolam pelabuhan atau alur pintu masuk pelabuhan.

"Kalau pasir laut masuk, masa setiap tahun saya harus mengeluarkan uang Rp 2 miliar untuk mengeruk pasir," katanya.

Sultan mengatakan saat ini, usulan penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto sedang dikaji di Kementerian Keuangan.

"Baru akhir tahun, ada kepastiannya," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Akhid Nuryati meminta pemerintah provinsi secepatnya mencarikan solusi penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto supaya tidak hanya menjadi dermaga impian.

Akhid mengatakan saat ini, kondisi bangunan dan infrastruktur pendukung Pelabuhan Tanjung Adikarto sangat memprihatinkan karena banyak yang rusak.

Beberapa bangunan atapnya sudah rusak, jalan kawasan dermaga ambles, seperti perumahan untuk pendukung pelabuhan juga sudah rusak.

"Pelabuhan Tanjung Adikarto ini dibangun dengan dana yang tidak sedikit, sekitar Rp450 miliar. Harapan saya, pelabuhan ini tidak dibiarkan mangkrak, dan tidak bisa dimanfaatkan," harapnya.

Ia mengatakan warga Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, berusaha memanfaatkan Pelabuhan Tangjung Adikarto ini dengan baik.

Di sini sudah dibentuk Pordarwis, disiapkan peraturan desa, tetapi terkendala oleh kewenangan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Adikarto yang ada di Pemda DIY, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan.

"Kemarin sempat ada wacana yang disampaikan ke kami bahwa di 2019 ini dana provinsi akan mengalokasikan anggaran KPBU untuk pelabuhan ini, tapi ya harus segera direalisasikan. Mengingat, kalau tidak segera dieksekusi, supaya tidak rusak fasilitasnya. Dulu, pemerintah pusat memiliki impian Pelabuhan Tanjung Adikarto, akan hanya menjadi dermaga impian," katanya. (sug)

https://indonesiainside.id/news/nusantara/2019/06/19/proyek-pembangunan-pelabuhan-tanjung-adikarto-kulonprogo-dilanjutkan/

Read More

Bupati Kulon Progo jelaskan proyek strategis untuk sejahterakan masyarakat

Kamis, 20 Juni 2019 - 10:35 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Dewi Rusiana

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo. Sumber foto: https://bit.ly/2MYosU4


Elshinta.com - Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, mengatakan sembilan dari total 17 proyek strategis milik DI Yogyakarta yang saat ini dilaksanakan di Kulon Progo berdampak positif dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 10,6 persen.

Bupati Hasto menjelaskan, sembilan proyek itu di antaranya pembangunan jalan akses Temon-Borobudur, penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto, pengembangan Kawasan Perbukitan Menoreh dan lain-lain.

Menurutnya, hal itu guna menyejahterakan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Angka pengangguran di Kulon Progo juga berkurang dari 3,8 persen menjadi 1,4 persen. "Berharap angka ini akan terus turun," ujarnya.

Dilansir dari InfoPublik, selain itu Bupati mengatakan meskipun menghadapi beberapa kendala, mulai Mei lalu, bandara baru Yogyakarta International Airport (YIA) telah beroperasi. Meskipun masih belum semua rute penerbangan terlayani di situ, geliat bandara sudah mulai nampak.

"Masyarakat banyak yang penasaran, ingin melihat dari dekat bandara bertaraf internasional yang sekarang menjadi kebanggaan masyarakat Kulon Progo,” jelas dia.

Selain itu, keberadaan bandara baru diharapkan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Ditopang dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalur Bedah Menoreh dan beroperasinya kereta api bandara.

Read More

Pemkab Kulon Progo akan Bebaskan Lahan untuk KA Bandara - Republika Online

Suasana pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo. Rencananya, bandara tersebut akan dioperasionalkan pada 29 April 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) segera melakukan pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalur kereta dari Stasiun Kedundang sampai Bandara Internasional Yogyakarta sepanjang lima kilometer.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan kajian analisis dampak lingkungan (amdal) dan Izin Penetapan Lokasi (IPL) jalur kereta bandara itu sudah ditandatangani Gubernur DIY. "Saat ini, tim penaksir (appraisal) independen akan turun ke lapangan untuk mengkaji harga lahan dalam tahap pengadaan tanah," kata Hasto, Selasa (18/6).

Pemkab Kulon Progo nantinya akan turut mengawal dan mendampingi proses pembebasan lahan yang ditangani langsung oleh manajemen PT Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut. Ia menargetkan pembebasan lahan tidak berlangsung lama dan sudah rampung pada akhir 2019 sehingga kontruksi fisik jalur kereta api itu bisa dibangun simultan pada 2020.

"Apalagi Bandara Internasional Yogyakarta ditargetkan rampung dibangun secara menyeluruh pada akhir tahun ini sehingga kepadatan pengguna jasa penerbangan sangat dimungkinkan meningkat pesat," katanya.

Hasto mengatakan pemkab juga sudah melakukan tahapan sosialisasi dan konsultasi publik kepada warga terdampak pembangunan jalur kereta bandara. Selain itu, pemkab sudah melakukan pendekatan secara persuasif kepada pemilik lahan.

"Insya Allah, 99 persen tidak ada penolakan," katanya.

Berdasarkan analisa dan kajian dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) Kulon Progo bahwa rencana awal pembangunan jalur kereta bandara akan melalui empat desa, yaitu Desa Kedundang, Kaligintung, Kalidengen, dan Glagah. Lahan yang dibutuhkan mencapai sekitar 10 hektare untuk jalur rel ganda dari Stasiun Kedundang menuju area bandara.

Hasto menyebut sebagian besar tanah yang akan digunakan merupakan lahan sawah, sedangkan jumlah rumah yang turut terdampak kurang dari 20 unit.

Kepada warga terdampak itu, pemkab memilih pemberian kompensasi berupa ganti rugi sesuai nilai aset yang terkena proyek ketimbang relokasi. Hal itu lebih menguntungkan bagi warga, meskipun masih ada tanah kas desa yang bisa digunakan sebagai tujuan relokasi.

"Opsi pertama tetap ganti rugi dulu. Harapan saya dengan ganti rugi, mereka bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Harga tanah nanti tergantung tim penaksir," kata Hasto.

Kepala Desa Kaligintung Hardjono mengatakan sejauh ini tidak ada penolakan dari warga pemilik tanah terdampak di wilayahnya. Lahan yang akan digunakan untuk jalur kereta bandara di desanya mencapai lebih dari satu hektare dalam 148 bidang.

Di dalamnya termasuk Pasar Dondong seluas 600 meter persegi serta 10 unit rumah warga. Secara total disebutnya ada sekitar 181 jiwa pemilik tanah terdampak.

"Keinginan warga ada program relokasi seperti saat pembebasan lahan untuk bandara. Desa punya tanah 2.000 meter persegi yang bisa digunakan," katanya.

Sumber: Antara

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pt9r14366/pemkab-kulon-progo-akan-bebaskan-lahan-untuk-ka-bandara

Read More

Parpol di Kulonprogo Mulai Godok Nama Pimpinan DPRD | Harianjogja.com

Sejumlah perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019 beserta Bawaslu Kulonprogo dan KPU Kulonprogo, di sela penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai, Bersih dan Berintegritas, di Hotel Kings's, Sabtu (22/9/2018). - Harian Jogja/Uli Febriarni

Harianjogja.com, KULONPROGO—Partai politik (parpol) yang mendapatkan jatah pimpinan DPRD Kulonprogo masih menggodok nama-nama yang akan maju menjadi ketua dan wakil ketua DPRD Kulonprogo. Jabatan struktural di partai tidak lantas menjadi patokan utama.

Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kulonprogo Akhid Nuryati mengatakan partainya masih menunggu arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan dalam menentukan siapa yang akan menduduki kursi Ketua DPRD Kulonprogo pada periode 2019-2024.

"Kami masih menunggu Kongres dulu. Belum ada nama yang muncul. Penentuannya nanti sesuai mekanisme partai. Kalau sudah ada arahan mekanisme dari DPP baru kami munculkan nama," ujar Akhid, Senin (17/6).

Pada Pemilu 2019, PDI Perjuangan mendapatkan perolehan suara tertinggi dibanding parpol lainnya. Raihan suara PDIP dan calegnya pada pemilu tahun ini sebanyak 78.170 suara. Sebanyak 12 caleg lolos menjadi wakil rakyat. Dengan perolehan suara paling tinggi di Kulonprogo, PDI Perjuangan berhak mendapatkan jatah kursi Ketua DPRD Kulonprogo.

Tahun lalu, Akhid yang mendapatkan kursi pimpinan dewan. Namun, di periode ini, menurut Akhid, nantinya yang maju menjadi Ketua DPRD dan mendapatkan rekomendasi dari DPP partai tidak mesti mempunyai jabatan struktural tinggi.

Menurut dia, akan ada uji kepatutan dan kelayakan dari internal partai.

"Periode kemarin ada tiga nama yang muncul, saya, Pak Aris Syarifuddinan dan Pak Aji Pangaribawa. Lalu yang keluar rekomendasinya nama saya," tutur Akhid.

Begitu juga dengan PAN yang berdasarkan hasil Pemilu 2019 kembali mendapatkan jatah Wakil Ketua DPRD Kulonprogo. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kulonprogo, Bukhori Burhanuddin mengatakan dalam penentuan nama pimpinan dewan pihaknya masih menunggu instruksi dari DPP.

"Mengarah ke orangnya belum, tetapi kriteria akan kami tentukan. DPD membuat parameter mengacu keputusan DPP. Beberapa poin dari parameter itu jabatan struktural di partai, perolehan suara, dan rekam jejak di partai," ujar Bukhori pada Senin.

Menurut Bukhori, jabatan struktural yang tinggi bukan satu-satunya patokan. "Jabatan strukturalnya ketua tetapi suaranya rendah itu juga bisa menjadi pertimbangan. Rekam jejak di partai juga dilihat," kata dia.

Bukhori mengatakan pada periode DPRD 2009 lalu, perolehan suara caleg terpilih yang paling banyak menentukan.

Pada tahun ini meskipun perolehan kursi turun dari sebelumnya mendapatkan tujuh kursi menjadi enam kursi, PAN tetap menjadi parpol yang mendapatkan jatah pimpinan dewan. Perolehan PAN pada Pemilu 2019 yaitu 38.161 suara sah.

Sumber
https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2019/06/17/514/999235/parpol-di-kulonprogo-mulai-godok-nama-pimpinan-dprd

Read More

Wakil Bupati Kulonprogo Tegaskan Menolak Segala Bentuk Aksi Kerusuhan dan Kekerasan - Tribun Jogja

Tribun Jogja/ Singgih Wahyu Nugraha

Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo, menyatakan menolak segala bentuk aksi kerusuhan dan kekerasan yang mengancam keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ia mendukung langkah TNI - Polri agar menindak tegas para pelaku aksi kerusuhan, atau kegiatan yang mengancam nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Saat ditemui pewarta di ruang kerjanya, Sutedjo menyampaikan dirinya menolak aksi-aksi kerusuhan dan kekerasan yang merusak nilai-nilai persatuan dan kesatuan.

"Atau bahkan, aksi yang mengancam integritas kita sebagai sebuah bangsa, mengancam keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Sutedjo dalam keterangannya, Selasa (18/6/2019).

Sutedjo juga mendukung TNI-Polri untuk menindak tegas semua pelaku kerusuhan atau kegiatan yang mangancam nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta keberlangsungan kehidupan di Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Maka itu, dirinya mengajak masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganggu keamanan dan ketenangan warga.

"Bagi saya, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati," pungkas Sutedjo. (*)

Sumber :
https://jogja.tribunnews.com/2019/06/18/wakil-bupati-kulonprogo-tegaskan-menolak-segala-bentuk-aksi-kerusuhan-dan-kekerasan

Read More

PPDB 2019, Jumlah Kursi Sekolah di Kulon Progo Melebihi Angka Lulusan - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA COM, KULON PROGO - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo menjamin tidak akan ada siswa yang terlantar dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

Kuota tersedia cukup banyak untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

PPDB 2019 di Kulon Progo rencananya bakal berlangsung pada 24-26 Juni untuk tingkat SD dan 1-3 Juli untuk PPDB daring tingkat SMP.

Kursi tersedia untuk SMP/Madrasah Negeri sebanyak 7.328 kursi sedangkan untuk SD sebanyak 9.856 kursi.


Adapun jumlah lulusan SD tahun ini hanya sekitar 6.120 siswa.

"Secara data, jumlah kursinya lebih banyak ketimbang calon siswanya. Saya jamin, anak lulusan SD/MI bisa dapat SMP/MTS di Kulon Progo. Kalau semua lulusan ini mendaftarkan diri, masih ada sisa kursi sekitar 1.208," kata Kepala Disdikpora Kulon Progo, Sumarsana pada Tribunjogja.com, Selasa (18/6/2019).

Dengan kondisi tersebut, tak dipungkirinya ada beberapa sekolah yang mungkin akan kekurangan siswa seperti pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Meski begitu, kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan sebagaimana mustinya sekalipun jumlah muridnya tak maksimal.

Adapun wilayah dengan jumlah peserta paling padat antara lain sekolah di area Kecamatan Wates, Panjatan, Galur, Lendah, dan Pengasih.

Kelima wilayah ini terkadang juga beririsan dari sisi pengaturan zonasinya sehingga diharapkan ada persaingan yang merata.

Baca Selengkapnya 

Read More

Produksi Ikan Kulon Progo Diprediksi Turun Hingga 40 Persen | Republika Online Mobile

Nelayan (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO,ID, KULON PROGO -- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memprediksi produksi budi daya perikanan di wilayah setempat akan menurun 30 persen hingga 40 persen pada Juni hingga Agustus 2019.

Kepala Bidang Budi Daya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kulon Progo Leo Handoko mengatakan pada penurunan produksi perikanan pada Juni hingga Agustus disebabkan musim bediding atau pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau. Kemudian pada Agustus sampai September, penurunan produksi disebabkan ketersediaan air yang minim, yang menyebabkan sebagian pembudi daya ikan mengistirahatkan kolam sampai musim hujan.

"Masa bediding adalah masa peralihan musim hujan ke kemarau. Pada masa ini fluktuasi suhu sangat tinggi. Suhu siang hari panas, dan suhu pada malam hari sangat dingin. Masa bediding ini biasanya terjadi pada Juni-Agustus," kata Leo di Kulon Progo, Senin (17/6).

Ia mengatakan produksi ikan pada Juli sampai September sebanyak 15 persen dari total produksi per tahun, menurun sebesar 20 persen bila dibanding produksi Oktober sampai Desember sebesar 35 persen dari total produksi pertahun.

Rata-rata produksi ikan di Kulon Progo kuartal kedua sebanyak 3.577,5 ton yang terdiri dari produksi lele sebanyak 1.292,7 ton, gurami 511,2 ton, nila 197,9 ton, udang vaname 1.566,6 ton. "Penurunan ini lebih disebabkan minimnya ketersediaan air," katanya.

Sementara itu, Kepala DKP Kulon Progo Sudarna mengatakan berdasarkan pengamatan DKP Kulon Progo, pada 2018 suhu kolam pada siang hari di Juni-Agustus dalam kisaran 26 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Menurut BMKG, pada malam hari di Juli 2018, suhu udara di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mencapai 18 derajat Celcius dan bisa menjadi lebih dingin pada air kolam. Perubahan drastis suhu sampai mencapai 5 derajat Celcius dapat menyebabkan stres pada ikan atau membunuhnya.

"Stres pada ikan sangat merugikan karena daya tahan tubuh ikan menjadi rendah sehingga gampang terkena penyakit," katanya.

Selain itu, pada masa ini pembenihan dianjurkan di tempat yang terlindungi dari alam (hatchery tertutup). Jika tidak, dapat dilakukan penutupan kolam dengan terpal atau bahan lain, sehingga suhu air relatif menjadi lebih stabil. Cara itu sudah dibuktikan efektif oleh petani benih lele dari Pati.


Mereka menutup rapat kolam mulai siang hari sampai pagi hari berikutnya. Tutup kolam hanya dibuka sekitar beberapa jam di pagi hari, sekitar 06.00 WIB sampai 11.00 WIB untuk mendapat hangat matahari pagi. Dengan cara ini, bibit lele menjadi lebih tahan terhadap penyakit dan terlindungi dari stres akibat perubahan lingkungan.

"Pembesaran ikan bersifat labirinti, yaitu ikan yang tahan terhadap oksigen (O2) terlarut rendah, seperti ikan lele gurami, patin, dan nila, dapat dilakukan pada masa bediding ini dengan kontrol lingkungan budi daya dan pakan yang ketat," katanya.

Sumber: Antara

Read More

Puluhan Ribu Ikan Nila Mati di Kulonprogo Disebabkan Keracunan Amoniak

KULONPROGO – Kematian massal puluhan ribu ikan nila di Laguna Pantai Trisik, Desa Banaran Kecamatan Galur, Kulonprogo, disebabkan kandungan amoniak tinggi mencapai 4,8. Amoniak berasal dari pembuangan limbah organik pakan budidaya tambak udang di sekitar laguna.

Hal tersebut terungkap dari rapat koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY bersama Dinas DKP Kulonprogo, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kehutanan DIY, DLH Kulonprogo, Kelompok Bandeng Jaya Trisik dan Akademisi Fakultas Pertanian Departemen Perikanan UGM di Ruang Rapat Nila 3 DKP DIY.

"Kandungan amoniak di laguna sangat tinggi, mencapai 4,8. Padalah yang ideal seharusnya kurang dari 0,3. Amoniak bersifat racun. Jika kondisi basa (alkali) pH air juga tinggi, ditambah sebelumnya tidak dipanen sehingga biomassa-nya meningkat," ujar Dumanto, Akademisi Fakultas Pertanian Departemen Perikanan UGM, mengutip krjogja.com, Minggu (16/6/2019).

Menurutnya, faktor lain volume air laguna menurun sehingga ketersediaan oksigen pada malam hari tidak cukup. Limbah organik sisa-sisa pakan yang berasal dari budidaya udang bersifat berbahaya untuk kelangsungan hidup ikan.

Untuk solusi jangka pendek, petambak seharusnya menyisakan dua petak kolam tambak dijadikan penampungan limbah sebelum dibuang ke laguna. Satu petak diberikan bandeng dan satu petak sebagai penampungan untuk peningkatan kualitas air.

Upaya lainnya melakukan penyuluhan kepada petambak udang mengurangi penggunaan kapur. "Misalkan biasa memakai 1,5 ton pupuk, dapat dikurangi menjadi 1 ton ditebar pada lahan seluas 2000 m2," ujarnya.

Kepala Bidang Budidaya Ikan, DKP Kulonprogo, Leo Handoko mengungkapkan kematian ikan lebih banyak disebabkan limbah yang berasal dari tambak udang yang masuk ke laguna. Penyusutan air laguna menjadikan sendimen laguna terus bertambah sehingga kandungan amoniak tinggi.

"Kami menyarankan kepada para petambak bisa membuat bak penampungan limbah agar tidak dibuang langsung ke laguna," papar Leo Handoko.

Ketua Kelompok Budidaya Bandeng Jaya, Supoyo menjelaskan kematian ikan secara massal seperti menjadi kejadian rutin selama tiga tahun terakhir. Sebelum ada kematian massal, telah berhasil memanen sekitar 10 ton.

(erh)

Read More

Menteri PUPR: Juli 2019 Kesepakatan Tol Yogya-Solo | Republika Online Mobile

  
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa kesepakatan tentang pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo akan diteken Juli 2019 nanti. Basuki mengungkapkan, dirinya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan dihasilkan respons positif dari pemda setempat. Padahal kabar terakhir menyebutkan bahwa Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X belum sepenuhnya menyepakati pembangunan jalan tol yang melintasi wilayahnya.

"Yang jelas Yogya-Solo saya sudah telepon Sekda sudah oke. Jadi mudah-mudahan Juli ini Solo-Yogya dua ruas yakni Solo-Prambanan dan Prambanan-Yogya sudah ada kesepakatan," kata Basuki di Istana Negara, Senin (17/6).

Basuki menambahkan, pihaknya akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI yang membidangi pembangunan infrastruktur. Ditargetkan, setelah disepakati pembangunan jalan tol yang melintasi DIY, segera dilakukan tender untuk proyek tol Bawen-Yogyakarta.

Beberapa waktu lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi juga membenarkan bahwa Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X belum menyepakati rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta. Gubernur beralasan, pembangunan jalan tol dikhawatirkan menutup akses ekonomi bagi masyarakat setempat.

Pemprov DIY mencatat, dari tiga ruas jalan tol yang direncanakan di DIY, baru ruas Bawen-Yogyakarta yang disepakati. Ruas ini akan dibangun dengan panjang sekitar 10 sampai 15 kilometer di Yogyakarta. Sedangkan, ruas tol Yogyakarta-Solo dan ruas jalan tol Yogyakarta-Cilacap belum dipastikan.

Gatot menjelaskan, ruas tol Yogyakarta-Solo jika melewati wilayah Prambanan tentunya jangan melintas di atas situs Prambanan. Berdasarkan aturan, sekitar 500 meter dari bangunan bersejarah harus bebas jalan tol.

"Situs tersebut juga destinasi wisata sehingga tentunya desain tol memperhitungkan untuk bisa turun ke Prambanan, simpul-simpul untuk turun naik dan sebagainya, pintu masuk, pintu keluar dan sebagainya," katanya.

Berita Terkait

Dia mengatakan ruas tol Yogyakarta-Cilacap belum pasti. Karena, selain ada bandara internasional diKabupaten Kulon Progo, Gubernur DIY juga ingin agar jalur jalan lintas selatan (JJLS) di selatan DIY difungsikan secara optimal.

"Gubernur menghendaki JJLS difungsikan, kemudian jalan nasional difungsikan. Artinya jangan sampai begitu ada jalan tol yang melintas di atas dua jalan tersebut jalan yang ada sekarang tidak optimal, kita masih diskusikan," ujar Gatot.

https://m.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/pt8oeo370/menteri-pupr-juli-2019-kesepakatan-tol-yogyasol

Read More

Bupati Kulonprogo Yakin 99% Pemilik Lahan Tak Akan Menolak Jalur Kereta Bandara - Harian Jogja

 

Harianjogja.com, WATES—Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menargetkan pembebasan lahan untuk jalur kereta bandara menuju Yogyakarta Internasional Airport (YIA) di Kecamatan Temon selesai akhir tahun ini.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan target akhir tahun agar pengerjaan rel oleh PT KAI bisa segera dilakukan.

Harapannya, pada 2020, kereta bandara sudah bisa digunakan. Kebutuhan angkutan transportasi pada tahun itu menurutnya sangat vital seiring pengoperasian penuh YIA.

"Akhir tahun ini YIA akan selesai pembangunannya, nanti pada 2020 bandara bakal ramai, jadi pembangunan rel kereta bandara perlu cepat," kata Hasto kepada sejumlah awak media di ruang kerjanya, Senin (17/6).

Pemkab Kulonprogo telah melakukan sosialisasi kepada warga terdampak rel kereta bandara. Kepala desa diterjunkan langsung untuk menemui warga, terutama yang rumahnya akan tergusur pembangunan.

"Sosialisasi ini persuasif," ucap Hasto.

Dengan cara itu, Hasto yakin proses pembebasan lahan tidak akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Minimnya gejolak menurutnya juga terkait dengan sedikitnya jumlah warga terkena proyek ini. Hasto mengatakan jumlah keluarga yang terdampak pembangunan ini tak sampai 20. Sebab sebagian besar lahan calon rel bandara adalah tanah kosong dan persawahan.

"Insyaallah, 99 persen tidak ada penolakan," kata dia.

Terpisah Kepala Desa Kaligintung, Hardjono mengatakan tidak ada pemilik tanah yang menolak pembangunan rel kereta. Kendati begitu, warga berharap ada program relokasi khusus, bisa menggunakan tanah kas desa seluas 2.000 meter persegi.

Selain relokasi, pemberian kompensasi perlu diperhatikan. Warga, kata dia, ingin nilai pembebasan lahana tidak terlalu rendah. Sebab tanah yang akan dipakai sebagai rel sebagian besar lahan sawah produktif.

Adapun lahan yang terdampak jalur KA di desanya mencapai lebih dari satu hektare dalam 148 bidang berisi 600 meter persegi pasar dondong serta 10 rumah warga. Pemilik tanah sekitar 181 jiwa.

https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/06/17/514/999239/bupati-kulonprogo-yakin-99-pemilik-lahan-tak-akan-menolak-jalur-kereta-bandara

Read More