Pamsimas untuk Lima Desa Kulonprogo Diresmikan - Kedaulatan Rakyat

LENDAH, KRJOGJA.com - Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Pamsimas) tahun 2018 untuk lima desa di Kabupaten Kulonprogo diresmikan. Kelima desa masing-masing Desa Ngentakrejo Lendah, Desa Sukoreno Sentolo, Desa Banyuroto Nanggulan, Desa Karangwuni Wates, dan Desa Sogan Wates.
Peresmian dan penandatanganan prasasti program Pamsimas III Tahun 2018 untuk 5 desa di Kulonprogo diresmikan Wakil Bupati (Wabup) Drs H Sutedjo di kompleks masjid Al-Muttaqin Pereng Ngentakrejo Lendah Rabu (06/02/2019). Seusai penandatanganan prasasti, Wabup membuka kran air yang ada di halaman masjid, disaksikan Kepala OPD terkait, dan tamu undangan.  
Wabup Sutedjo mengapresiasi Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) yang sudah berjuang demi terselenggaranya penyediaan air bersih ini. Sebab air sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan. Diharapkan air bersih ini dimanfaatkan dengan baik, Pamsimas dikelola dengan baik, warga juga menjaga sumber mata air dengan melakukan penanaman pohon.
"Kami berharap air bersih dimanfatkan sebaiknya. Disini tidak ada lahan yang gundul, mari kita manfaatkan musim hujan dengan menanam pohon. Diharap Pamsimas bisa dirawat dengan baik, bisa dikelola dengan manajemen dengan baik," ujar Wabup sambil menyatakan dengan dukungan Bank Dunia setiap tahun resmikan Pamsimas.
Dikatakan Sutrisno Camat Lendah, dengan penyerahan Pamsimas ini sangat membantu masyarakat saat kemarau panjang. Pamsimas yang diserahkan di Pereng ini mencakup tiga pedukuhan, yaitu Pedukuhan Pereng,  Temben dan Bendo. Ada 200 lebih Kepala Keluarga (KK) kekurangan air saat musim kemarau. Tahun ini dapat untuk melayani 100 KK. "Pamsimas di Pedukuhan Pereng ini, harus menaikkan air 1.300 m sebelah utara masjid, sehingga perlu peralatan untuk menaikkan, dan perlu perawatan, sehingga dibutuhkan ketrampilan untuk merawat dan memelihara agar Pamsimas bisa berkembang," ujar Sutrisno. (Wid)

Read More

Bawaslu Kulon Progo Butuh Ribuan Pengawas TPS - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulon Progo akan merekrut 1.258 petugas pengawas tempat pemungutan suara (TPS).

Proses rekrutmen akan berlangsung pada Februari-Maret 2019.

Koordinator Divisi Organisasi, SDM, Data, dan Informasi, Bawaslu Kulon Progo, Wagiman mengatakan peran Pengawas TPS ini sangat penting karena jadi ujung tombak pengawasan Pemilu.

Terutama saat tahap pemungutan dan penghitungan suara.

Pengawas yang tersedia hanya 1 orang tiap TPS dan harus mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara.

"Termasuk juga mengawasi seluruh 7 orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar bekerja sesuai regulasi," kata Wagiman pada Tribunjogja.com, Minggu (3/2/2019).

Pihaknya bersama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kecamatan memberi peluang kepada seluruh masyarakat dalam rekrutmen tersebut.

Adapun syarat usia minimal adalah 25 tahun dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat dan berdomisili di wilayah kerja masing-masing.

Pendaftaran dimulai pada tanggal 11 hingga 21 Februari 2019. Pengambilan dan pengembalian formulir pendaftaran dilaksanakan di kantor Panwaslu Kecamatan (kantor kecamatan) atau Panwaslu Desa masing-masing.

Jumlah anggota Pengawas TPS berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 yakni sebanyak 1 orang per TPS.

Read More

Kulon Progo Tambah e-Warong untuk Layani BPNT. - galamedianews.com

kabar-banten.com

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(Dinsos P3A) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menambah jumlah e-Warong milik warga miskin yang melayani Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Kepala Dinsos P3A Kulon Progo, Eka Pranyata, di Kulon Progo, Minggu, mengatakan, pada 2019 jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 51.974 KPM dari sebelumnya 47.323 KPM, sementara jumlah e-Warong hanya ada 111 unit.


"Idealnya satu unit e-Warong hanya melayani 300 KPM. Namun saat ini ditemui tiap e-Warong penyedia kebutuhan pokok bagi para KPM itu justru melayani lebih dari jumlah tersebut. Untuk itu, kami akan menambah jumlah e-Warong yang dikelola warga miskin," katanya.

Ia mengatakan, rencana penambahan jumlah unit e-Warong untuk memaksimalkan pelayanan dan menumbuhkan ekonomi warga miskin lainnya.

Dia mencontohkan di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, satu e-Warong melayani 800 KPM.

"Itu akan kami bagi untuk dilayani di dua tempat," katanya.

Dalam penambahan ini, Dinsos P3A mempertimbangkan sejumlah faktor. Selain perbandingan jumlah antara KPM dan e-Warong di suatu wilayah, juga memperhitungkan tata letak geografis.

Dia merujuk, Kecamatan Panjatan yang memiliki sekitar 500 KPM tidak perlu ditambah e-Warong. Pasalnya di kecamatan tersebut akses KPM untuk menjangaku e-Warong lebih mudah karena masuk dalam wilayah dataran rendah.

"Kalau di wilayah pegunungan, meski KPM hanya 300, tetapi karena faktor geografis, seperti dari sulit mengaksesnya dan jarak antara e-Warong dengan pemukiman warga jauh, maka kemungkinan tetap akan ditambah," ujar Eka.

Kepada para pengelola e-Warong, Dinsos P3A Kulon Progo juga mendorong agar tiap unit bisa menyediakan kebutuhan yang berkualitas baik kepada KPM.

Kasi Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3A Kulon Progo, Ika Dwi Wahyuning Astuti, mengatakan, pada 2019, Kementerian Sosial melakukan perluasan dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan dapat mendapat BPNT.

Setiap satu KPM akan mendapat dua bantuan, baik PKH sebesar Rp500 ribu per triwulan, dan BPNT senilai Rp110 ribu per bulan.

"Dari total 51.974 KPM, ada 374 KPM PKH yang belum mendapatkan BPNT," katanya.

Ika mengatakan, uang yang beredar di Kulon Progo setiap bulan dengan adanya BPNT dari Kemensos sebesar Rp5,61 miliar. Warga penerima BPNT membelanjakan di e-Warong yang beranggotakan 10 warga miskin.

Di Kulon Progo terdapat 111 e-Warong, yang disuplai beras dan telur dari petani dan peternak lokal. Sehingga, perputaran uang Rp5,61 miliar yang masuk kepada KPM tetap di Kulon Progo.

"BPNT ini mampu menggerakan ekonomi masyarakat miskin. Setiap e-Warong dapat melayani 500 KPM. Selain itu, BPNT mampu menekan kemiskinan di Kulon Progo," katanya.

Editor: Endan Suhendra

Read More

Basis Data Terpadu Warga Miskin di Kulon Progo Perlu Dimutakhirkan Pascapenghapusan Jamkesda - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM - Penghapusan program jaminan kesehatan daerah (jamkesda) pasca 1 Februari tak pelak bikin resah warga miskin yang belum menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pemerintah daerah pun diminta untuk lebih mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari kegaduhan sosial.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kulon Progo, Hamam Cahyadi menyebut, warga miskin yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) kemiskinan sebetulnya bisa tetap terlayani urusan kesehatannya di puskesmas maupun perawatan berjenjang dengan kuota BPJS Kesehatan melalui anggaran daerah maupun pusat.

Hanya saja, hal itu belum dipahami betul oleh masayrakat luas. Maka itu pihaknya meminta dinas terkait segera membuat surat edaran pemberitahuan agar masyarakat mengetahuinya.

"Kalau ada warga miskin belum masuk BDT di desa, segera lakukan pemutakhiran data. Juga, sinkronkan data kuota BPJS Kesehatan dari APBN dan APBD dengan BDT miskin yang dimiliki kabupaten," kata Hamam, Senin (4/2/2019).

Merujuk data Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A), kuota BPJS Kesehatan dari APBN bagi warga miskin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 242.080 jiwa. Jumlah itu belum termasuk kuota BPJS Kesehatan dari APBD sebanyak 55.000 jiwa.

Total jumlah penjaminan BPJS Kesehatan APBN dan APBD sebanyak 292.000 jiwa. Adapun BDT miskin di Kulon Progo mencakup 227.000 jiwa warga miskin. Hal ini menurut Hamam menandakan bahwa kuota BPJS Kesehatan yang tersedia di Kulon Progo sudah mencukupi.(tribunjogja)

Read More

Menikmati Kuasa Tuhan dari Puncak Suroloyo di Kulon Progo - Liputan6.com

Liputan6.com, Kulon Progo - Menikmati matahari terbit di pagi hari memang mangasyikkan, apalagi melihatnya langsung dari puncak bukit Menoreh. Spot yang dituju jelaslah puncak Suroloyo di desa Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pesona alam, dingin, dan sejuk sangat terasa di puncak Suroloyo. Pohon kopi dan teh mewarnai sepanjang perjalanan di Dusun Keceme, Desa Gerbosari. Semua kuasa Tuhan.

Hanya membayar lima ribu rupiah saja, pengunjung bisa naik ke puncak Suroloyo. Namun syaratnya stamina harus prima lantaran pengunjung akan menaiki ratusan anak tangga.

"Lelah juga naik ke puncak. Cari foto yang bagus pokoknya. Saran saya sarapan dulu sebelum naik," kata Ihwan pengunjung asal Jogja yang berprofesi sebagai fotografer itu, beberapa waktu lalu.

"Katanya juga bisa foto Borobudur dari sini," katanya.

Sayang, pagi hari itu kabut datang cukup lama sehingga pemandangan di sekitar puncak Suroloyo tidak terlihat.

"Alam tidak bisa diprediksi. Awalnya cerah begitu sampai atas malah kabut," kata Cucu pengunjung lainnya.

Cucu mengaku membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke puncak Suroloyo. Tangga vertikal membuat perjalanan menuju puncak Suroloyo aman.

Kabut tebal yang datang ke puncak Suroloyo membuat pengunjung gagal melihat Borobudur dari puncak Suroloyo. Ia pun hanya melihat suasana alam dekat Suroloyo saja. "Borobudur sebelah sana keliatan dikit tapi ya ga terlihat," katanya.

Puncak Suroloyo juga menawarkan kopi khas Kulon Progo yaitu kopi Menoreh. Salah satunya Kopi Menoreh Pak Rahmat di Madigondo, Sariharjo, Samigaluh, Kulonprogo,m tidak jauh dari puncak Suroloyo. Kedai ini menyajikan kopi arabika maupun robusta.

"Kita punya lahan dan produksi sendiri kopinya," kata Rohmat pemilik kedai menoreh.

Banyak dari pengunjung di puncak Suroloyo langsung datang ke kedainya. Bahkan tidak hanya pengunjung lokal tapi dari mancanegara. "Biasanya habis liat Sunrise pulang ke sini ngopi sama breakfast," ujarnya.

Rohmat mengatakan, kopi andalan di kedainya adalah kopi lanang. Kopi ini dikenal dapat menambah stamina dan mengurangi migrain.

"Ada juga kopi ijo, kopi ini bisa untuk obat asam urat, diet dan kolesterol," ujarnya.

Kopi lainnya yang sering dipilih adalah kopi luwak yang terkenal mahal diluar negeri. Kopi luwak buatannya berasal dari luwak liar yang memakan kopi dikebunnya.

"Kopi itu kita kumpulkan sedikitdemi sedikit, dia (luwak) yang milih kopi yang enak jadi bukan luwak yang dikuring ini liar. Rasanya beda," ujarnya.

Read More

Setelah Dinyatakan Sah! Pengantin Baru di Galur Kulon Progo Jalani Ritual Lepas Ikan ke Sungai - Tribun Jogja

 

TRIBUNjogja.com KULON PROGO ----- Ada banyak macam tradisi atau ritual unik yang dijalani pengantin baru di penjuru dunia.

Jika di Orcadians, Skotlandia ada tradisi ritual penghitaman dengan menyiram pengantin memakai bahan dapur, seperti tepung, kecap, karamel yang dilemparkan oleh
teman-teman sang pengantin.

Atau ada juga di Jerman, pengantin diminta memotong kayu gelongongan menggunakan gergaji sebagai cara mengajarkan tentang penyelesaian masalah setelah menikah.

Jumat (1/2/2019), ada Sebanyak 9 pasang pengantin baru di Kecamatan Galur menjalani 'ritual' berbeda di hari bahagianya.

Mereka melepasliarkan berbagai jenis ikan ke sungai setelah merampungkan akad nikah.

Hal itu menjadi tradisi baru yang kini tengah digencarkan kantor Urusan Agama (KUA) Galur bersama pemerintah kecamatan dan Koramil setempat kepada para pengantin baru
di wilayahnya.

Tebar benih ikan dilakukan di Sungai Klampok yang berjarak beberapa meter dari KUA Kecamatan Galur.

Alasannya tak lain membawa misi pelestarian lingkungan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

"Ini inovasi kami supaya menjadi amal jariyah pengantin sekaligus bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat," kata Kepala KUA Galur, Zamroni.

Read More

Sambut Millenial Road Safety Festival, Polres Kulon Progo Rangkul Pelajar - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Kepolisian Resor Kulon Progo menggelar Apel Generasi Milenial, Rabu (30/1/2019) di halamannya.

Apel ini diikuti ratusan pelajar dari sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat untuk menyambut Millenial Road Safety Festival (MRSF) 2019 yang akan digelar serentak secara nasional.

Kasat Lantas Polres Kulon Progo, AKP Maryanto mengatakan ada serangkaian kegiatan yang digelar pihaknya untuk menyambut MRSF 2019.

Kegiatan digelar mulai 2 Februari sampai 31 Maret 2019.

Puncak acara akan dilaksanakan pada 3 Maret.


"Acara lebih menyasar generasi milenial karena mereka segmen terbanyak yang terlibat dalam angka kecelakaan lalulintas di Indonesia. Baik sebagai pelaku maupun korban," kata Maryanto.

Selai apel, ratusan pelajar yang turut dalam apel itu juga mendapatkan sosialisasi materi safety riding (berkendara secara aman dan selamat) serta dialog milenial.

Mereka diberi kesempatan menjajal sepeda motor dinas kepolisian untuk mempraktekkan materi keselamatan berkendara.
 

"Lewat beragam kegiatan yang digelar itu, kami berharap kalangan milenial lebih memahami pentingnya berkeselamatan dalam berlalulintas," kata Maryanto.

Kapolres Kulon Progo, AKBP Anggara Nasution menyebut rangkaian kegiatan itu juga menjadi jalan pihaknya untuk menjalin komunikasi dengan generasi milenial.

Dengan memahami pentingnya keselanatan berlalulintas, pihaknya berharap mereka bisa menjadi generasi milenial yang bermartabat.(*)

Read More

Disdikpora Kulon Progo Luncurkan SIM PendekarKu - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo meluncurkan sistem informasi implementasi kegiatan pendidikan karakter (SIM PendekarKu), Kamis (31/1/2019).

Aplikasi ini bertujuan mendukung program kota pintar (smart city) dan pendidikan karakter di Kulon Progo.

Peresmian SIM PendekarKu dilakukan langsung oleh Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo didampingi Wakil Bupati Sutedjo dan sejumlah pejabat.

Adapun konten dari SIM PendekarKu meliputi laporan umum, laporan khusus, laporan capaian Pennguatan Pendidikan Karakter (PPK) per semester, pengumuman dinas, dan sarana kirim surat elektronik.

"SIM PendekarKu akan mendukung program smart city sekaligus mewujudkan pendidikan karakter yang menjadikan Kulon Progo lebih relijius," jelas Kepala Disdikpora Kulon Progo, Sumarsana. 

Pendidikan karakter menurutnya sudah dilaksanakan di Kulon Progo dengan tujuan membentuk karakter individu yang menghargai sesama, menumbuhkan integritas, serta melatih mental dan moral pelajar.

Hal ini menjadi bagian dari upaya peran Disdikpora dalam mewujudkan kabupaten Kulon Progo sebagai kota religius.

Pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk mewujudkannya.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan SIM PendekarKu harus bisa menjembatani peran masyarakat dan orang tua dalam pendidikan di Kulon Progo sehingga mereka benar-benar terlibat di dalamnya.

SIM PendekarKu yang berbasis web dapat digunakan oleh guru dan komite serta masyarakat, terutama orang tua untuk memantau perkembangan PPK di kabupaten Kulon Progo.

Hal ini juga dapat menjadikan guru lebih disiplin dalam menerapkan Penguatan Pendidikan Karakter di sekolahnya masing-masing.

"Peluncuran SIM PendekarKu ini akan memberikan pencerahan bagi perkembangan dan pengembangan pendidikan karakter di Kulon Progo. Kita berharap penguatan pendidikan karakter terhadap anak didik di semua jenjang ini bisa berjalan baik membawa kemajuan kualitas pendidikan,"kata Hasto.(TRIBUNJOGJA.COM)

Read More

Tarif Retribusi Obyek Wisata di Kulon Progo Naik Rp 1.000 - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bakal menaikkan tarif retribusi sejumlah obyek wisatanya.

Rencananya, kenaikan sebesar Rp1.000 itu diberlakukan mulai Februari 2019.

Hal itu didasarkan pada Peraturan Bupati Kulon Progo yang diterbitkan pada Desember 2018 tentang peninjauan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta perubahan kedua juklak retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang diterbitkan pada Desember 2018 lalu.

Disebutkan bahwa tarif baru sebesar Rp6.000 dikenakan untuk objek wisata Pantai Glagah, Pantai Congot, Pantai Trisik, Waduk Sermo, Gua Kiskendo, dan Puncak Suroloyo.

 Adapun selama ini tarif masuk yang ditarik dari pengunjung di keenam destinasi itu sebesar Rp5.000.

Peraturan itu juga menyebut bahwa kawasan Menoreh bagian barat dan Jatimulyo dikenakan tarif retribusi Rp2.000 sekali masuk sedangkan Nglinggo dan Tritis sebesar Rp3.000.

"Tarif retribusi wisata di Kulon Progo selama ini masih terhitung lebih rendah dibanding daerah lain. Kenaikan tarif ini sekaligus menyetarakannya dengan wilayah lain,"jelas Kepala Bidang Destinasi Wisata, Dinas Pariwisata Kulon Progo, Sari Wulandari, Selasa (29/1/2019).

Rencana kenaikan tarif itu hingga saat ini masih disosialisasikan kepada para pengelola wisata, kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan pemerintah desa.

Menurut Sari, sejauh ini para pelaku usaha menyambut baik rencana kenaikan tarif retribusi itu demi kemajuan pariwisata Kulon Progo.

Di sisi lain, kenaikan tarif itu membawa konsekuensi perlunya pemerintah daerah meningkatkan sarana prasarana dan fasilitas di obyek wisata terkait.

Read More

Komisi II DPR RI Puji Pelaksanaan PTSL di Kulon Progo - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Komisi II DPR RI memuji pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kulon Progo.
Selain itu, proses pengadaan tanah untuk pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) juga dinilai berjalan baik sesuai regulasi pertanahan.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat bersama rombongan bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, Selasa (29/1/2019) di Ruang Sermo, Kompleks Pemkab Kulon Progo.
Pertemuan itu jadi bagian dari kunjungan kerja spesifik Komisi II terkait PTSL dan penyelesaian sengketa pertanahan. Mardani mengatakan, capaian program PTSL di Kulon Progo berdasarkan paparan yang disampaikan BPN telah mencapai angka 95,11 persen.
Angka tersebut terbilang sangat baik dan hanya menyisakan sedikit saja bidang tanah yang belum diikutsertakan.
Selain itu, bidang-bidang tanah juga terkategorikan secara baik sehingga pendataannya lebih jelas.
"Kulon Progo salah satu contoh baik kesuksesan PTSL Proyek pembangunan NYIA konflik (pertanahan) menurut kami sangat kecil dan itu membanggakan," kata Mardani.
Menurut Mardani, prosedur pembebasan tanah untuk pembangunan NYIA sudah mengaplikasikan Undang-undang nomor 2/2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
Keseluruhan prosesnya berjalan dengan baik di mana lima desa terdampak bisa terpetakan secara jelas.

Read More