Bupati Kulon Progo : Pekerja di Bandara NYIA Diprioritaskan Tenaga Kerja Lokal

TRIBUNJOGJA.COM / Singgih Wahyu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi meninjau proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon, Kulon Progo, Jumat (14/12/2018).


TRIBUNJOGJA.COM - Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengklaim, pihaknya akan lebih mengutamakan tenaga kerja lokal dibanding warga lain untuk mengisi beberapa posisi yang akan dibutuhkan pada pelaksanaan operasional NYIA nanti.

Hasto menyebut, lulusan yang paling banyak dibutuhkan di bandara baru nanti adalah mereka yang berijazah sekolah menengah, baik SMA maupun SMK.

"Persentase nya 80 persen itu dari SMA atau SMK, sarjana hanya beberapa saja," kata dia kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam kegiatan 'Pemberdayaan dan Kemandirian Desa di Era Revolusi Industri 4.0', Rabu (16/1/2019) di Auditorium Merapi, Fakultas Geografi UGM.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan pelatihan kepada sekitar 2085 warga untuk persiapan mengisi posisi pada bagian pramugari, aviation, ground handling, dan ticketing.

Ia juga memastikan, April minggu kedua 2019 mendatang, NYIA sudah bisa beroperasi secara terbatas. "Pengerjaan masih fokus pada terminal internasional, karena nantinya itu yang bakal dibuka lebih dulu," tambahnya.(tribunjogja)

Read More

Kulon Progo Kembangkan Kawasan Budidaya Beras Premium

Rabu, 16 Januari 2019 20:58

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Areal persawahan di Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan akan dikembangkan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai kawasan lahan budidaya beras premium.

Luasannya mencapai 200 hektare.

Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo, Tri Hidayatun mengatakan rencana tersebut akan dikerjasamakan dengan Lembaga Sertifikat Organik (LSO) sehingga kelompok tani bisa menanam padi secara organik.


Saat ini, dari 200 hektare lahan tersebut, sekitar 51 hektare di antaranya sudah diterapkan pertanian organik.

"Pengembangan kawasan beras premium ini sebagai upaya modernisasi sektor pertanian,"kata Tri Hidayatun, Rabu (16/1/2019).


Pihaknya juga memberikan bantuan berupa benih sebanyak 25 kilogram per hektare beserta pupuk organik untuk memperbaiki tanah dan meningkatkan produksi.

Pada tahun ini pula disalurkan bantuan alat penjaring air untuk mengurangi bahan-bahan kimia.

Selain itu, nantinya ada perlakukan budidaya organik secara khusus.

Pengawalan oleh LSO nantinya akan dilakukan sejak awal masa pengolahan tanah hingga panen dan dimulai pada 2019 ini.

"Modernisasi alat pertanian juga kami upayakan untuk meningkatkan nilai jual produk pertanian,"kata Tri.

Camat Nanggulan, Duana Heru berharap pengembangan kawasan lahan pertanian organik itu mampu meningkatkan taraf hidup petani seiring naiknya nilai jual produk organik.

Ia menyebut, dari sekitar 219 hektare total luasan lahan sawah di Nanggulan hanya 200 hektare lahan untuk pertanian organik tersebut dan sudah dirintis sejak 2013 dan kini seluas 51 hektare.

Produktivitas padi organik di lahan tersebut rata-rata 11,078 ton per hektare gabah kering panen (gkp) atau sekitar 9,4 ton gabah kering giling (gkg) per hektare.

"Kami berusaha keras mengajak petani beralih ke padi organik,"jelasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: ing
Editor: Ari Nugroho

Read More

Tak Kunjung Bangun Pabrik, Pemkab Kulon Progo Ancam Cabut Izin Investor

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meminta para investor yang sudah mengantongi perizinan dan lahan untuk segera membangun pabrik dan memulai usahanya.

Jika sampai tahun ini usaha tidak kunjung teralisasi, segala perizinannya terancam dicabut.

Diketahui, ada 13 investor pada sektor industri strategis yang hendak mendirikan usahanya di Kulon Progo.

Meliputi bidang usaha restoran, rumah sakit, kosmetik, tekstil, garmen, hotel. perumahan, rest area, peternakan, pengolahan limbah, industri obat, dan pengelolaan kawasan industri.

Kebanyakan investor tersebut sudah melakukan pembebasan lahan seluas lebih dari 1 hektare dan telah mengurus perizinan.

Sekretaris Daerah Kulon Progo, Asungkara mengatakan pihaknya telah memanggil ke-13 investor tersebut di pertengahan Desember 2018 lalu meski hanya sebagiannya saja yang hadir.

Pertemuan itu untuk mengonfirmasi permasalahan yang dihadapi.


Apalagi, para investor itu sudah membebaskan lahan sejak sekitar 3 tahun lalu namun hingga kini belum juga merealisasikan usahanya.

 Pemkab Kulon Progo dalam hal ini berharap semua kegiatan usaha dari investor tersebut bisa segera dijalankan.

"Jika sampai 2019 pabriknya belum berdiri, kami akan evaluasi perizinan yang sudah diterbitkan dan bisa kami cabut,"kata Astungkara, Selasa (15/1/2019).

Read More

BPBD Kulon Progo Kaji Dua Titik Potensi Longsor

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Kajian terhadap potensi ancaman tanah longsor akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun ini.

Ada dua titik wilayah di kawasan perbukitan Menoreh yang bakal dikaji bersama Fakultas Geologi UGM.

Yakni, di Pedukuhan Klepu, Desa Banjararym, Kecamatan Kalibawang serta Soropati, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap.

Potensi tanah longsor di Dusun Klepu mengancam 13 rumah warga sedangkan hasil mitigasi awal di Dusun Soropati terdapat retakan tanah yang mengancam tiga rukun tetangga (RT) dengan perkiraan warga terdampak sebanyak 162 orang.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo, Hepy Eko Nugroho mengatakan kajian mendesak dilakukan berdasarkan potensi ancaman yang mungkin ditimbulkannya.

"Dari kajian itu diharapkan bisa diperoleh petunjuk penanganannya," kata Hepy, Selasa (15/1/2019).

Dicontohkannya, pada titik Klepu berdasarkan mitigasi awal terdapat retakan-retakan dalam tanah yang muncul di 2016.


Namun, retakan itu tidak berlanjut karena hanya pergeseran biasa.

Satu rumah kemudian direlokasi secara mandiri berdasarkan rekomendasi yang diberikan tim.

Dilakukan juga pengurukan retakan dan pembuatan saluran drainase.

Pada awal 2017 kajian juga dilakukan di Dusun Jeruk, Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh.

Saat itu, ada relokasi tujuh rumah dengan anggaran bedah rumah dan dana CSR.

Dipasang pula perangkat peringatan dini. Sedangkan di 2018, kajian dilakukan untuk Ngrancah, Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo di mana terdapat retakan tanah yang mengancam 14 rumah meski kemudian tidak direlokasi.

Baca: Bencana Tanah Longsor Kembali Terjang Sukabumi, Seorang Anak Dilaporkan Tewas

"Hasil kajian, drainasenya buruk dan banyak terdapat kolam yang kemudian direkomendasikan ditutup karena berpotensi menimbulkan kejenuhan air. Saat ini sudah ditutup dan tidak ada pergerakan tanah lagi namun tetap kami pantau," kata Hepy.

Terkait wilayah dengan potensi rawan tanah longsor, BPBD Kulon Progo telah membentuk membentuk forum warga tangguh bencana.

Ini sebagai upaya menumbuhkan kesiapan warga jika sewaktu-waktu bencana terjadi sekaligus menguatkan rantai koordinasi dengan petugas kebencanaan.

"Menyelamatkann nyawa, jauh lebih utama," kata Hepy.

Anggota Komisi III DPRD Kulon Progo, Sugianto meminta BPBD tetap memantau kondisi wilayah dengan potensi ancaman tanah longsor cukup tinggi.

Pihaknya tak menginginkan ada korban jiwa jika longsor terjadi.(TRIBUNJOGJA.COM)

Read More

Warga Miskin Kulon Progo Tetap Terlindungi Jaminan Kesehatan

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - DPRD Kulon Progo meminta Dinas Kesehatan setempat merevisi surat edarannya terkait skema baru pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mulai Februari 2019 ini.

Legislatif menilai surat edaran itu berpotensi menimbulkan mispersepsi di tengah masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo, Sihabudin mengatakan surat edaran itu secara sepintas menimbulkan kesan ditiadakannya jaminan kesehatan sama sekali bagi warga golongan miskin atau kurang mampu.

Padahal, kelompok masyarakat itu masih terjamin sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah dari APBD yang hingga 2018 kemarin jumlahnya mencapai 36.600 orang.

Bahkan, pada 2019 ini kuotanya ditambah 18.000 orang.

"Kami minta direvisi dan bahasanya diperhalus agar tidak ada persepsi berbeda dari masyarakat," kata Sihabudin seusai koordinasi dengan Dinkes Kulon Progo, Senin (14/1/2019) di gedung dewan.

Seperti diketahui, Presiden mengeluarkan kebijakan penghapusan anggaran jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) bagi warga miskin.


Anggaran daerah yang semula digunakan untuk Jamkesda dipindahkan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

Saat ini, Pemkab Kulon Progo membayarkan premi iuran tiap warga miskin sebesar Rp23.500 per bulan.

DPRD Kulon Progo menegaskan bahwa warga miskin tetap terjamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kuota saat ini sudah mencapai 50 persen warga miskin dan akan ditambah lagi dengan membesarnya kuota PBI.

Sihabudin menjelaskan, warga miskin masih bisa meminta pelayanan jaminan kesehatan sosial dengan meminta pengantar dari desa dan akan direkomendasi ke Dinas Sosial.

"Warga yang tergolong mampu kami berharap kesadarannya untuk ikut program BPJS secara mandiri," kata Sihabudin.

Wakil Ketua DPRD Kulon Progo, Ponimin Budi Hartono mengatakan kuota PBI pada 2019 ini sangat cukup dan bahkan melebihi data kemiskinan setempat.

Ia memastikan bahwa seluruh warga miskin akan tetap terlayani kesejahteraan kesehatannya.

Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Bambang Haryatno mengatakan bahwa pelayanan Jamkesda mulai Februari 2019 hanya berlaku bagi penduduk miskin yang sudah didaftarkan ke dalam kepesertaan program BPJS Kesehatan sebagai peserta PBI daerah.

Warga miskin yang belum masuk dalam kesepertaan itu juga akan didaftarkan.

"Namun, bila tidak masuk kriteria miskin akan kiami rekomendasikan ke Dinas Sosial untuk penjaminan melalui bantuan Jamkesos. Hanya saja, subsidinya tidak bersifat full (total) melainkan hanya sebagian saja,"kata Bambang.(TRIBUNJOGJA.COM)

Read More

Kulon Progo Diintai Tusnami 15 Meter di Bibir Pantai, Bandara NYIA Wajib Punya Benteng Tsunami

Bisnis.com, YOGYAKARTA – Perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko mengingatkan ada kepastian tsunami barrier atau infrastruktur penghalang tsunami di New Yogyakarta International Airport (NYIA) untuk mengantisipasi potensi bencana itu dengan ketinggian 10-15 meter di bibir pantai Kulon Progo.

Widjo dalam diskusi panel dengan tema Masa Depan Mitigasi Bencana Tsunami di Indonesia di Yogyakarta, Senin (14/1/2019), mengatakan potensi tsunami dengan tinggi gelombang 10-15 meter di bibir pantai yang berjarak 300 meter dari area landas pacu NYIA diasumsikan apabila terjadi gempa megathrust mencapai 8,5-9 skala ricter (SR).

"Kalau kita sudah mengetahui potensi ini, ini menjadi satu masukan penting untuk saat ini maupun ke depan terkait pembangunan yang ada di sana," katanya, Senin (14/1/2019), seperti dilaporkan Antara.

Menurut dia, titik potensi gempa megathrust di selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur paling memungkinkan membawa dampak tsunami hingga 10-15 meter di bibir pantai Kulon Progo. Dengan gelombang tsunami di bibir pantai setinggi itu sangat memungkinkan menenggelamkan daratan di kawasan bandara NYIA tergantung kondisi tutupan lahan dan kemiringan lahan di kawasan itu.

Selain itu, Widjo menjelaskan berdasarkan kajian yang sedang dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengindikasikan bahwa tsunami purba atau tsunami masal lalu pernah terjadi di panjang sebaran diperkirakan mencapai 1.000 kilometer mulai Jawa Barat hingga Pulau Bali. Gelombang tsunami itu dipicu oleh gempa besar dengan magnitude 8,5 sampai 9 SR.

"Tsunami masa lalu atau tsunami purba itu nyata, jaraknya katakanlah untuk sedimen tsunami itu 1,5 kilometer dari pinggir pantai," kata dia.

Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata Kemenko Kemaritiman Rahman Hidayat mengatakan instruksi mengenai pembangunan infrastruktur penghalang tsunami di NYIA sejatinya telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 98 Tahun 2017.

Dalam Pasal 16 huruf e telah disebutkan bahwa Gubernur DIY, Bupati Kulon Progo, serta Bupati Purworejo sesuai kewenangannya agar melakukan pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana tsunami dan penghalang tsunami (tsunami barrier).

"Memang secara spesifik mitigasi itu di mintakan peran Pemda DIY, kabupaten Kulon Progo, atau Purworejo khusus untuk peringatan dini dan barrier, artinya peran Pemda harus ada, tidak semata-mata peran pusat," kata dia.

Bangunan Tahan Tsunami

Sementara itu, PT Angakasa Pura (AP) 1 selaku pengembang dalam proyek NYIA, menurut Rahman, menyatakan bahwa dalam kawasan lahan bandara khususnya yang mereka kelola dengan luas 587,3 hektar telah didesain tahan gempa dan tsunami.

"Mungkin bagaimana dengan implementasi di lapangan ya perlu kita sama-sama cek karena ini kan pembangunan sedang berlangsung," kata Rahman.

Sebelumnya, Project Manager Pembangunan NYIA PT Angkasa Pura (AP) I, Taochid Purnama Hadi menyatakan PT AP 1 telah merancang NYIA di Kabupaten Kulon Progo mampu bertahan terhadap gempa berkekuatan hingga 8,8 Skala Richter. Selain itu, bandara akan tatap kokoh meski diterjang gelombang tsunami setinggi empat meter.

"NYIA dirancang tahan gempa dan tsunami. Kami merancang konsep gedung terminalnya adalah 'green building' dan dirancang tahan gempa maupun tsunami," kata Taochid.

Ia mengatakan landas pacu dibuat dalam ketinggian bidang empat meter di atas permukaan laut serta lokasinya berada pada jarak 400 meter dari bibir pantai. Kemudian, terminal jaraknya satu kilometer dari landasan pacu, sehingga ada jeda waktu penyelamatan diri, bila ada kemungkinan terburuk terjadi gempa maupun tsunami.

"Kami sudah membahas panjang lebar terkait risiko bencana itu dengan para pakar dan akademisi serta ahli bidang terkait dari Jepang untuk membuat simulasi gempa dan tsunami di bandara baru. Kami juga konsultasi dengan BMKG pusat soal potensi-potensi ancaman tsunami dan karakteristiknya," kata dia.

Sumber : Antara

Editor : Sutarno 

Copyright © 2019 by Bisnis Indonesia. Proudly powered by Sibertama
 

Read More

Harga Cabai Di Demak Stabil, Produksi di Kulon Progo Meningkat

Jakarta - Direktur Pemasaran dan Pengolahan Hasil Hortikultura, Ditjen Hortikultura, Kementerian Pertanian, Yasid Taufik memastikan tidak ada gejolak harga cabai merah dan cabai rawit di daerah Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sebaliknya, harga cabai di sana cendrung stabil.

"Saya dapat informasi langsung dari petugas PIP (pelayanan informasi pasar) Demak, Pak Sugeng Lestari yang menyatakan bahwa harga cabai di Kabupaten Demak tidak ada anjlok seperti yang diberitakan," kata Yasid, Sabtu (12/1).

Menurut Yasid, tidak naiknya harga cabai karena selama ini pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan permintaan, termasuk tidak melakukan impor cabai seperti yang banyak diberitakan. Kementan, kata dia, tidak merekomendasikan impor cabai, sebagaimana yang menjadi acuan impor dari pada Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

"Iya benar, untuk cabai segar tidak ada impor. Sebab kita tidak mengeluarkan RIPH untuk cabai. Jadi dari mana dasarnya harga turun. Memurut info yang saya dapat harga petani saat ini justru lumayan bagus," katanya.

Yasid menjelaskan, untuk harga cabai saat ini masih dalam kondisi normal, yakni berkisar di angka 12.000 hingga 14.000. Sedangkan untuk harga cabai rawit masih di angka normal yakni 19 ribu hingga 20 ribu. "Itu harga normal," katanya.

Sebelumnya beredar informasi adanya ratusan petani menggelar aksi buang puluhan kilogram cabai merah ke jalan raya akibat anjloknya harga komuditas cabai. Mereka melakukan aksi tersebut karena diberitakan membanjirnya impor cabai dari Philipina dan Thailand.

Mengenai hal ini, Yasid mengaku belum mengetahui adanya protes dari sejumlah petani. Jikapun ada, kata Yasid, aksi tersebut benar-benar tak masuk akal karena harga cabai di sana masih dalam kategori bagus dan normal.

"Terus terang saya belum dapat informasinya. Tapi setelah saya tanyakan sama Pak Sugeng, beliau bilang malah tidak tahu ada aksi massa petani karena harga aman-aman saja," katanya.

Sementara itu, dari wilayah Kulon Progo produksi cabai meningkat tajam bahkan sampai mendokrak realisasi produksi cabai di sana hingga 25.362 ton atau 225,82 persen dari target 11.231 ton.

"Produksi cabai pada 2018 di luar prediksi kami. Saat itu ada beberapa kelompok tani lahan pantai mengajukan permohonan bantuan traktor roda empat. Kementan memberikan bantuan delapan unit, hasilnya langsung dapat dilihat, yakni produksi cabai naik 225,82 persen," kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Bambang di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Dikatakan Bambang, dengan adanya bantuan tersebut, petani mampu mengolah lahan marginal menjadi lahan yang produktif untuk ditanami cabai.

"Kami akan mengidentifikasi kembali lahan marginal yang bisa dimanfaatkan untuk ditanami cabai, seperti di Kecamatan Panjatan. Kami optimistis produksi cabai di Kulon Progo akan meningkat seiring modernisasi alat mesin pertanian hingga pemilihan benih yang cocok," tukasnya.

© Copyright 2016 - 2018 Industry.co.id. All Right Reserved

Read More

Dua Sekolah Dasar di Kulon Progo Terdampak Proyek Nasional, Regrouping jadi Pilihan Terakhir

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membuka wacana kemungkinan dilakukannya regrouping (penggabungan) dua sekolah dasar di Temon yang terdampak proyek strategis nasional.

Namun begitu, aspirasi masyarakat akan tetap jadi pertimbangan.

Kedua sekolah tersebut yakni SD Negeri 3 Glagah terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) dan SDN 1 Glagah yang dimungkinkan bakal terdampak pelebaran jalan untuk pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

Gedung baru SDN 3 Glagah saat ini sudah dibangun di areal kompleks perumahan relokasi warga terdampak NYIA dan segera ditempati.



Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo, Suharyono mengatakan regrouping sudah dipikirkan pemerintah sebagai alternatif terakhir jika tidak ada upaya lain yang bisa diambil.

Yakni, menggabungkan kegiatan belajar mengajar dua sekolah itu di gedung baru SDN 3 Glagah karena kapasitasnya cukup memadai.

Namun, ia menegaskan bahwa regrouping merupakan opsi terakhir mengingat kebutuhan warga bisa berbeda-beda dan sebagiannya mungkin menginginkan tetap dipertahankan di lokasi saat ini.

"Wacana regrouping belum menjadi rencana strategis. Selain belum ada kepastian sejauh mana pelebaran jalan itu berdampak pada sekolah, penggabungan kan juga tidak mudah. Koordinasinya panjang dan tidak semudah yang dibayangkan," kata Suharyono, Minggu (6/1/2019).

Dalam hal ini, pihaknya memang belum menerima pemberitahuan resmi terkait rencana pelebaran jalan yang jadi bagian dari program nasional tersebut dan kemungkinan memakan sebagian gedung SDN 1 Glagah.

Setelah ada informasi resmi, Disdikpora baru akan menyusun langkah untuk menyesuaikannya dengan program pemerintah. Terutama dengan menjaring aspirasi dari wali murid dan masyarakat terlebih dulu. (tribunjogja)

Read More

Kulonprogo Ajukan Formasi 516 CPNS, Kapan Rekruitmen?

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mengajukan kuota sebanyak 516 formasi, menjelang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kulonprogo, Yuriyanti mengatakan, BKPP telah menerima informasi dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terkait rencana penerimaan CPNS dalam waktu dekat.

Total jumlah formasi di seluruh Indonesia sebanyak 218.000 PNS. Dari jumlah tersebut, rinciannya sebanyak 8.000 di antaranya untuk instansi pusat, 210.000 untuk daerah. Kuota 210.000 formasi masih akan dibagi untuk 34 provinsi dan 550 kota/kabupaten di Indonesia.

Ia menambahkan, jumlah 516 formasi yang diajukan Kulonprogo sebetulnya masih jauh dari jumlah kekurangan PNS Kulonprogo yang mencapai lebih dari 2.000 orang. Kekurangan ini meliputi tenaga pendidikan, kesehatan dan tenaga teknis administratif. Kendati demikian, usulan formasi yang diajukan sudah sesuai dengan surat edaran Kemenpan RB, yang memerintahkan agar usulan CPNS meliputi tenaga kesehatan, administratif, pendidikan dan tenaga infrastruktur.

"Kami [BKPP Kulonprogo] belum menerima informasi terkait kuota CPNS yang diberikan pusat kepada Kulonprogo. Kalau kuota PNS yang kami usulkan terdiri dari dokter spesialis, tenaga kesehatan non dokter, perawat, guru SD, guru pendidikan agama dan pekerjaan umum," kata dia, Selasa (4/9/2018).

Ia berharap, kuota CPNS yang diberikan bagi Kulonprogo tinggi. Pasalnya, tingkat pensiun PNS Kulonprogo mencapai 300 orang per tahun. Yuri menyebut, Kulonprogo merupakan daerah yang mengalami persoalan darurat PNS. Sehingga, untuk mengatasinya, BKPP kemudian mengambil sejumlah langkah. Salah satunya, memberikan kemudahan dan memfasilitasi mutasi PNS dari luar daerah ke Kulonprogo.

"Sejak 2014 lalu, sudah ada 100 PNS yang masuk ke Kulonprogo. Tahun depan, kami juga akan mencoba mengoptimalkan tenaga kontrak,” ungkapnya.

Yuri menambahkan, kendati informasi penerimaan CPNS sudah santer terdengar, hingga kini belum ada informasi valid mengenai hal itu. Rapat koordinasi yang melibatkan pihak terkait masih terus berlangsung.

Staf Sub Bidang Disiplin, Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan, BKPP Kulonprogo, Heni Pujiastuti mengungkapkan, mekanisme penerimaan CPNS sudah dipublikasikan demi meminimalisasi terjadinya penipuan. Ia mengimbau agar masyarakat lebih jeli saat menerima informasi terkait rekrutmen CPNS.

Read More

Desa Garongan Kulon Progo, Desa Tangguh Bencana Siap Hadapi ...

Oleh : Trida Ch Dachriza

Warga menerima arahan sebelum gladi bersih di mulai-Gudegnet/Trida

Gudeg.net— Desa Garongan, Panjatan, Kulon Progo adalah salah satu desa yang berdasarkan Indeks Risiko Bencana (IRBI) adalah wilayah yang rawan bencana, terutama tsunami. Desa ini berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, atau pantai selatan DIY.

Pusat desa yang hanya sejauh 3 kilometer dari bibir pantai menjadi salah satu sebab tingginya skor IRBI desa ini. Warga desa sendiri menyadari pentingnya pengetahuan bencana, dan bagaimana harus bereaksi jika ada peristiwa bencana. Program BPBD, Desa Tangguh Bencana (Destana), disambut baik oleh warga.

“Destana itu program dari Pemda DIY. Kami (BPBD) membuat list daerah yang ancaman bencananya besar. Salah satunya Desa Garongan ini. Pertemuan pertama diawali dengan Rapat Koordinasi Teknis (Rakordis),” jelas Arman, Supervisor Pusdalops BPBD di sela-sela gladi bersih simulasi bencana di Desa Garongan (4/9).



Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB) dibentuk oleh BPBD, dan diisi oleh warga. Forum ini adalah ‘panitia’ saat bencana terjadi. Masyarakat dipilih dan mencalonkan diri sebagai relawan FPRB. Isi relawan dan masyarakat terpilih ini beragam dari anak muda, orang tua, orang lanjut usia, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Isi forum ini disimulasikan sebagai sample dari korban bencana alam.

“Saya jelas sangat setuju. Di sini kan dinyatakan potensi bencana tinggi. Desa Garongan rawan bencana gempa, lalu tsunami, dan lalu banjir juga. Biasanya kan begitu. Masyarakat yang terpilih juga selalu semangat, datang terus setiap diundang pertemuan,” ujar Imam Suhadi, Kepala Desa Garongan, saat ditemui di Balai Desa Garongan, Selasa (4/9).

Hari ini (Selasa 4/9), diadakan gladi bersih setelah sembilan kali rakordis sejak 6 Agustus lalu. Materi yang diberikan meliputi dasar-dasar penanggulangan bencana, sistem komando penanggulangan bencana, bagaimana cara melakukan assesment, menskala berbagai ancaman yang mungkin timbul, bagaimana cara melakukan pertolongan pertama, cara mengelola logistik, dan cara mengelola dapur umum.



Gladi bersih ini diikuti oleh 40 anggota FPRB, ditambah pemeran korban dan pencuri, total ada 75 orang yang berasal dari 9 padukuhan di Desa Garongan. “Antisipasi gempa ini sangat dibutuhkan. Dulu mungkin warga sendiri belum tahu bagaimana, langkahnya yang harus diambil apa saat menemui musibah. Setelah pelatihan jadi tahu,” ungkap Marsono, ketua FPRB Desa Garongan.

Masyarakat nampak senang menjalani gladi bersih ini. Walaupun penuh canda tawa, masyarakat tetap menjalani skenario dan perannya masing-masing dengan serius. Ada yang berperan sebagai orang yang pertama mengetahui, penduduk, lansia, orang tidak waras, ibu hamil, korban luka ringan, luka berat, bahkan meninggal. Untuk beberapa korban mereka bersembunyi agar simulasi pencarian lebih nyata.



Moda transportasi juga diserupakan saat peristiwa terjadi. Ada sepeda, sepeda motor, dan mobil. Gladi bersih simulasi ini berlangsung selama kira-kira satu jam. Skenario yang dipilih warga adalah gempa yang berujung tsunami. Jarak dari gempa besar ke ancaman tsunami diperkirakan kurang lebih 5 menit.

“Kami hanya fasilitator di sini. Kami biarkan agar warga berproses sendiri,” jelas Arman lagi. Skenario gempa dan tsunami dipilih sendiri oleh musyawarah warga. BPBD memberikan perhitungan real dan gambaran umum jika terjadi gempa dan tsunami. Selebihnya skenario dan lainnya dibuat warga berdasarkan pelatihan, termasuk kemungkinan terjadinya pencurian. Di akhir simulasi bencana, setiap sektor melapor pada Kepala Desa, sambil sesekali dikoreksi atau ditambahkan pihak BPBD.



Setelah gladi bersih, warga kembali berkumpul untuk mengevaluasi hasil gladi bersih. Besok (5/9) akan diadakan gladi lapangan, atau simulasi nyata bencana gempa dan tsunami. Setelah dinyatakan lulus, desa yang memiliki moto penanggulangan bencana 'Tanggap, Tangkas, Tangguh' ini akan di-launching sebagai Desa Tangguh Bencana, ditandai dengan penandatangan prasasti dan pembukaan selubung papan titel ‘Destana’

Read More