 TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Kelangsungan proyek pembangunan gedung Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kulonprogo memasuki masa kritis. Tinggal tersisa waktu kurang dari sebulan, sampai saat ini progresnya baru mencapai sekitar 23 persen. Proyek senilai Rp2,914 miliar yang ditarget selama 150 hari sejak 9 Juli ini pun dipastikan tidak akan selesai tepat waktu pada 5 Desember 2015. Tercatat sudah dua kali mendapat surat peringatan, rekanan penggarap menyatakan optimistis bakal menyelesaikannya maksimal pada 15 Desember. Konsekuensinya, pelaksana harus menanggung denda atas inkonsistensi waktu pengerjaan itu. Terhitung 10 hari sejak 5-15 Desember, nilai denda yang harus dibayarkan sebesar Rp2,9 juta per hari atau total Rp29 juta. "Harapan kami bisa menyelesaikannya sampai 15 Desember meski harus bayar denda 10 hari. Itu risiko perusahaan," kata Pelaksana dari PT MMI (Marga Madu Indah), Riskiyanto Dodi Pramono, ditemui di lokasi proyek, Selasa (10/11/2015). Perkembangan proyek itu memang tampak jauh dari harapan. Pantauan di lapangan, pembangunan terlihat antara lain berupa pondasi dan strukturnya. Selebihnya, bagian dinding dan struktur lantai dua hingga atap samasekali belum terlihat. Sebelumnya, proses pembangunan itu juga diwarnai minimnya tenaga kerja. Dodi mengakui bahkan sempat terjadi konflik internal manajemen. Kali terakhir, menurut Dodi, jumlah pekerja hanya sekitar 12 - 20 orang. Praktis, pekerjaan pun jauh dari harapan. Progres yang jauh dari harapan pun membuat adanya pergantian manajemen. "Saya sendiri baru mulai kemarin masuk sebagai pelaksana, menggantikan yang lama. Sekarang kami siapkan 92 orang untuk bekerja dua shift. Material siap, kami mulai 'ngecor' Kamis," ujar Dodi. Dia menyatakan sanggup untuk mengejar waktu penyelesaian proyek gedung seluas sekitar 30 meter x 13 meter itu hingga 15 Desember. Namun jika penyelesaian kembali molor bahkan lebih dari 50 hari, maka kontrak kerjanya akan diputus karena dinilai wan-prestasi. Dodi mengaku berusaha stand by siang dan malam bahkan tidak pulang untuk menyelesaikan proyek itu. Dengan keterlambatan progres yang diperkirakannya mencapai 70 persen, pelaksana tersebut menyatakan bakal mengebutnya dan tidak akan membiarkan proyek jalan di tempat seperti yang terjadi sebelumnya. Masalah pengerjaan proyek gedung Dishubkominfo ini juga telah menjadi perhatian Inspektorat. Selasa siang, tim Inspektorat Kulonprogo melakukan peninjauan di lapangan. Hasil peninjauan itu akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kelanjutan proyek itu. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari DPU Kulonprogo, Joko Satyo, mengatakan pemerintah telah memberikan surat peringatan dua kali. Pada 20 November telah dijadwalkan bersama inspektorat dan konsultan pengawas akan melakukan rapat evaluasi. "Rapat evaluasi akan memprediksi berapa persen progres yang seharusnya sudah dicapai," kata Kasi Gedung dan Umum Bidang Cipta Karya DPU Kulonprogo tersebut. Jika hasil evaluasi menunjukkan pekerjaan tidak akan selesai pada waktu tambahan atau dalam 50 hari yang ditentukan, maka rekanan atau pelaksana akan diputus kontraknya. Menurut Joko, sampai saat ini seharusnya pekerjaan sudah harus 95 persen atau sudah masuk finishing. (tribunjogja.com)
TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Rencana sosialisasi pengukuran lahan calon lokasi bandara baru Kulonprogo di wilayah Kecamatan Temon ditunda. Sekda Kulonprogo, Astungkoro, mengatakan sampai kapan penundaan sosialisasi itu belum dapat dipastikan. Menurutnya, mundurnya jadwal sosialisasi yang semula direncanakan dua hari antara Selasa - Rabu (10-11/11/2015) diperkirakan karena adanya pergantian direksi PT Angkasa Pura I. Dengan demikian, menurutnya, proses lanjut mengenai rencana sosialisasi itu pun berubah. "Adanya proses itu juga berarti harus ada pergantian penandatanganan dari AP I ke BPN. Semua di bawah BPN," kata Astungkoro, Selasa (10/11/2015). Meski belum dapat menyebutkan kepastian waktu sosialisasi, Astungkoro mengatakan pelantikan direksi baru di PT AP I telah dilakukan pada Jumat pekan lalu. Dia pun memperkirakan sosialiasi bakal dilakukan tidak lama lagi. "Pelantikan kalau tidak salah Jumat lalu, setelah itu bisa kumpul panitia dan turun lapangan," lanjutnya. Sesuai rencana, menurutnya, sosialisasi itu akan dilakukan oleh tim BPN DIY. Dalam tim tersebut, selain dari BPN juga dari Pemda DIY, Kanwil BPN, PT AP I, Pemkab Kulonprogo, dan kecamatan serta desa. Pastinya, proses itu juga dalam pengamanan aparat. "Sampai saat ini sebenarnya materi sosialisasi telah siap. Sebenarnya tinggal turun lapangan lalu pengukuran," katanya. Terkait alasan mundurnya sosialisasi pengukuran lahan bandara, Pimpro Bandara Baru dari PT Angkasa Pura I, Sujiastono, mengatakan hal itu sebenarnya tidak berkaitan dengan pergantian direksi di perusahaan pemrakarsa bandara baru tersebut. Penundaan sosialisasi, menurutnya, karena adanya perubahan schedule oleh BPN. "BPN sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah," katanya. Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, semula mengatakan sosialisasi akan terbagi dalam beberapa tim. Untuk wilayah Glagah dan Palihan, menurutnya, masing-masing ada dua tim. Sementara di desa lainnya seperti Kebonrejo, Jangkaran dan Sindutan akan digabung menjadi satu tim. (*)
Harianjogja.com, KULONPROGO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo mencatat adanya tren peningkatan perpindahan penduduk ke kabupaten berjuluk Binangun ini. Daya tarik megaproyek dan pembangunan yang tengah berjalan di Kulonprogo mulai sedikit berdampak pada kependudukan. Sejak Januari hingga Oktober 2015, tercatat ada 3.492 penduduk baru yang masuk ke kabupaten ini. Kepala Bidang Data TI Disdukcapil Kulonprogo Tri Ariyani mengungkapkan, berdasarkan data penduduk yang masuk ada empat kecamatan yang menjadi tujuan utama perpindahan domisili. “Rata-rata penduduk baru yang mengajukan permohonan pindah itu mayoritas ke Sentolo, Pengasih, Wates dan Temon,” ujar Tri kepada Harianjogja.com, Selasa (10/11/2015). Tri memaparkan, kecamatan yang paling banyak dituju pendatang adalah Kecamatan Wates. Tercatat sejak awal tahun jumlah penduduk baru yang masuk mencapai 450 orang. Lokasi strategis Kecamatan Pengasih sebagai penyangga Kota Wates juga menjadi tujuan pendatang untuk pindah domisili. Ada kurang lebih 396 penduduk yang pindah ke kecamatan tersebut. Lebih lanjut Tri menandaskan, domisili penduduk baru yang mengajukan permohonan tak hanya lintas kabupaten saja. Justru mayoritas perpindahan penduduk banyak yang berasal dari luar DIY atau antar provinsi. Dari total jumlah penduduk yang masuk, yakni 3.492 penduduk, sebanyak 2.679 penduduk berasal dari luar provinsi DIY. Sedangkan jumlah penduduk yang keluar dari Kulonprogo juga hampir mendekati angka yang sama. Hanya saja, jumlah pendatang masih mendominasi penduduk Kulonprogo yang keluar daerah. Tercatat jumlah penduduk yang keluar ada 2.990 penduduk. “Kebanyakan [penduduk] yang keluar dari Kulonprogo banyak yang pindah lintas provinsi,” imbuh Tri. Kepala Disdukcapil Kulonprogo Djulistya tak menampik adanya pertambahan penduduk, seiring dengan pesatnya pertumbuhan pembangunan di kabupaten ini. Apalagi daya tarik megaproyek tak dielakkan telah memberikan dampak positif terhadap semua aspek, termasuk persoalan kependudukan. Meski begitu, Djulistya mengaku adanya megaproyek seperti pembangunan bandara baru belum terlalu berpengaruh signifikan terhadap pertambahan penduduk. Jika pembangunan sudah terlaksana, kemungkinan adanya peningkatan jumlah penduduk bisa saja terjadi. “Kalau saat ini, belum terlalu signifikan [dampak bandara]. Apalagi orang sedang disibukkan dengan isu-isu bandara jadi [dibangun] atau tidak,” ungkap Djulistya. Editor: Mediani Dyah Natalia |
 TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Bendungan Ancol, merupakan sebuah bendungan yang disebut-sebut sebagai hulu dari air yang mengalir di sepanjang Selokan Mataram. Bendungan ini diselesaikan pada tahun 1951-an, saat Sri Sultan Hamengku Buwono ke IX bertahta menjadi raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tentunya Sri Sultan Hamengku Buwono ke IX merupakan sosok yang berperan penting dalam pembangunan bendungan tersebut. Karena bendungan tersebut, air yang mengalir di sepanjang Selokan Mataram dapat mensejahterakan seluruh masyarakat DIY. Dalam rangka mengeksplore kembali cerita dan sejarah yang terdapat pada Bendungan Ancol yang berada Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo DIY, pihak Dinas Kebudayaan DIY bersama Pussaka Institute menyelenggarakan kegiatan Napak Tilas Petilasan Kulonprogo, bertajuk "Nandur Banyu Panguripan, Ngabuk Paseduluran", pada (13/11/2015) nanti. Kegiatan yang akan diselenggarakan pada kegiatan itu di antaranya ada Kirab Budaya, Pentas Jathilan, Ritual dan Penanaman Pohon, Pelepasan Ikan, Pentas Kesenian dan masih banyak lagi. Situs Bendungan Ancol ini masih aktif hingga saat ini, walau usianya sudah tidak lagi muda. Namun yang menjadi miris adalah ketika keberadaannya tidak banyak diketahui oleh masyarakat DIY sendiri. Hal itu dikatakan oleh katakan oleh Leonardi Budi Setiawan, Direktur Pussaka Institute dalam jumpa pers Napak Tilas Petilasan Kulonprogo, Selasa (10/11/2015) pagi di Pendopo Dinas Kebudayaan DIY. Bendungan yang terletak di Pegunungan Menoreh yang memiliki keterbatasan sumber air, menurutnya memberi pesan pentingnya berbagi kepada sesama di dalam sebuah keterbatasan. Kegiatan yang juga melibatkan pihaknya ini juga merupakan sebuah perayaan yang dimaksudkan untuk mengingatkan kembali situs kaya manfaat tersebut kepada masyarakat luas. "Kami pun sempat beberapa kali berkunjung ke sana, yang mana dalam keterbatasan itu para masyarakatnya pun memiliki kebudayaan dalam pengolahan air," ungkap Leo. Lucia mengatakan, sebanyak 1.000 pohon pun akan ditanam di daerah Pegunungan Menoreh, yang juga pelepasan bibit ikan di sana. Hal itupun dimaksudkan untuk membantu kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Selain itu, dalam kegiatannya akan dilakukan penanaman 9 pohon beringin putih, yang dalam penanamannya akan diikuti oleh perwakilan dari Kraton Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Pemerintah Daerah Kulonprogo dan lainnya. Leo menuturkan, beringin putih itu mengisyaratkan perilaku yang mengayomi dan dibalut dengan sifat yang suci yang terdapat pada warna putihnya. Sementara untuk 9 pohon itu sendiri merupakan pentingnya Sri Sultan HB IX untuk daerah tersebut dan pembangunan bendungan yang menjadi faktor kesejahteraan masyarakat DIY. "Karena bendungan itu sudah diproses pembangunannya saat masa kekuasaan Belanda. Sri Sultan HB ke IX meneruskan pembangunannya, namun memiliki rancangan sendiri dalam menyelesaikan bendungan ini," papar Leo. (tribunjogja.com)
Harianjogja.com,KULONPROGO -Masih banyak masyarakat yang yakin kesuksesan seseorang semata ditentukan dari tingginya jenjang pendidikan yang berhasil dilalui. Padahal sekedar belajar saja tidak cukup. Setiap individu harus melengkapinya dengan soft skill untuk meraih kesuksesan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kulonprogo, Pandaya, pada pembukaan diklat bertajuk The Soft Skill of Leadership and Entrepreneurship di Gedung Kaca, Wates, Sabtu (7/11/2015). Menurutnya, banyak orang tua yang berpikir jika anaknya sukses di bangku sekolah, sudah pasti memiliki masa depan cerah.
Sebenarnya, anggapan itu tidak sepenuhnya salah. Namun, selain memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang keahlian tertentu, seseorang juga perlu membekali dirinya dengan soft skill.
"Kami berharap generasi muda memiliki kompetensi soft skill yang bermanfaat untuk mengembangkan diri, terutama terkait kepemimpinan dan kewirausahaan," kata Pandaya.
Pandaya lalu memaparkan, masyarakat harus menyadari bahaya bonus demografi yang ditandai dengan peningkatan proporsi penduduk usia produktif dan turunnya jumlah penduduk usia tidak produktif. Sebab, penduduk usia produktif yang terlalu banyak bisa memicu bencana demografi. Hal itu ditandai dengan melonjaknya angka pengangguran dan kemiskinan. "Pencari kerja baru terus bertambah, bukannya pembuat kerja baru," ujarnya.
Diklat soft skill hari itu diikuti sekitar 350 orang yang terdiri dari kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar kader LDII. Para peserta diharapkan termotivasi untuk lebih mengembangkan diri agar nantinya menjadi generasi yang mandiri.
Sementara itu, Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengapresiasi langkah LDII mengembangkan potensi generasi muda. Dia juga berpendapat, program-program LDII yang berjalan selama ini turut mendorong upaya pemerintah menggalakkan pendidikan karakter.
Hasto kemudian mengingatkan, generasi muda dan masyarakat pada umumnya harus siap menghadapi kemajuan teknologi. Setiap orang dituntut cepat beradaptasi dengan perubahan. "Kita juga harus terbiasa dengan tuntutan publik. Kalau sering dapat proses, itu sekarang sudah biasa," ucap Hasto.
Editor: Mediani Dyah Natalia | dalam: Kulon Progo |
TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Sejumlah kepala desa diKulonprogo dipanggil ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wates, Senin (9/11/2015) siang. Mereka dipanggil terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa. Sebanyak 88 kades termasuk 35 kades baru tersebut diikutkan dalam penerangan mengenai pengelolaan dana desa oleh tim kejari. Tidak hanya para kades, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo pun ikut hadir memberikan pengarahan. Kades Banjaroyo Kalibawang, Anton Supriyono, mengatakan undangan ke kejari untuk mengikuti peningkatan kapasitas dalam pengelolaan dana desa. "Selama ini memang ada kendala. Terutama soal administrasinya," ujar Supriyono. Kajari Wates, Edwin Kalampangan, mengatakan penerangan diberikan agar para kades mengelola dana desa dengan baik. Pasalnya, tahun depan dana desa jauh lebih besar. "Kalau tidak sesuai rencana bisa timbulkan masalah hukum," katanya. (*)
|
+Rp.+300&f=Overlock-Bold&ts=16&tc=fff&tshs=1&tshc=666&hp=10&vp=10&c=12&bgt=two-colors&bgc=2618e6&ebgc=170def&shs=1&shc=000&sho=s)
