Rute Karnaval Berubah, Diikuti 70 Peserta

KULONPROGO ( KRjogja,com)- Berbagai kreasi ditampilkan
sekolah/instansi maupun umum dalam mengikuti karnaval tingkat
kabupaten, Rabu (26/8/2015). Karnaval yang diikuti 70 peserta, 12 drum
band, serta 1 drumband dari Hizbul Wathan (HW) yang merupakan eksebisi
ini dilepas Wakil Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo di depan rumah dinas
bupati.

Karnaval didahului dengan penampilan drum band Gita Nada Swara dari SD
N 2 Wates. Kemudian disusul dengan peserta dari Kodim 0731/Kulonprogo
yang menampilkan kolone senapan, kelompok beladiri yong modo, kelompok
ketahanan pangan, kendaraan dinas Babinsa, Persit Kartika Chandra
Kirana, dan Alutsista TNI.

Sementara itu peserta lainnya terdapat Kepala Dinas Pendidikan yang
sekaligus merupakan Ketua Panitia Pawai/Karnaval Kabupaten Drs H
Sumarsana MSi ikut ambil bagian mengenakan pakaian angguk ikut dalam
peserta Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)Kulonprogo.
Keikutan Kadinas Pendidikan membuat semarak karnaval 2015 tersebut.

Diterangkan Panitia Karnaval Eko Teguh Santoso SPd, karnaval diikuti
70 peserta. "Rute karnaval tahun ini berubah. Tidak lagi melewati
lintasan kereta api karena riskan dengan adanya double track,"
ujarnya.

Rute yang baru, depan rumah dinas bupati ke timur-perempatan UNY-Serut
ke utara-perempatan SDN 3 Pengasih ke kiri-perempatan KUD Pengasih ke
kiri-Masjid UNY ke barat-Dyo Futsal ke kiri lurus ke selatan,
pertigaan Gereja ke kiri-finish.(Wid)

Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com

Read More

Masih Ditemukan Raskin Tidak Layak di Kulonprogo

Bisnis.com, KULONPROGO– Penyaluran beras bagi warga miskin (raskin)
pada bulan Agustus masih ditemukan beberapa karung beras yang tidak
layak. Meski demikian, pemkab mengklaim penyaluran beras relatif
lancar.

Dalam rapat evaluasi penyaluran beras raskin bulan Agustus di Ruang
Pertemuan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Dinsosnakertrans) Kulonprogo, penyaluran raskin tidak terkendala
apapun. Beras raskin yang disalurkan kebanyakan merupakan beras lokal
Kulonprogo.

"Beberapa masih terjadi permasalahan, seperti waktu distribusi yang
terlalu dini dan ada beberapa karung beras yang ditukarkan," ujar
Kepala Dinsosnakertrans Kulonprogo Eka Pranyata, Senin (24/8/2015).

Eka mengatakan, beras yang ditukar tersebut berasal dari wilayah
Galur. Meski demikian, dia mengatakan, distribusi raskin di bulan ini
lancar. Dia juga memastikan, memasuki musim kemarau ini kebutuhan
raskin tetap mencukupi. Selain itu, beras raskin yang disalurkan
kebanyakan merupakan produksi lokal.

"Sehingga, sebagian besar beras yang disalurkan memiliki kualitas yang
cukup baik. Beras tersebut adalah suplai dari para Gapoktan ke Bulog.
Semoga hal ini bisa bertahan untuk pendistribusian di bulan-bulan
mendatang," imbuh Eka.

Sementara jadwal distribusi raskin bulan September mendatang akan
diawali kecamatan Sentolo Selasa (1/9), Kalibawang Rabu (2/9),
Girimulyo Kamis (3/9), Panjatan Senin (7/9), Lendah dan Galur Selasa
(8/9), Nanggulan dan Samigaluh Rabu (9/9), Pengasih Kamis (10/9),
Kokap Senin (14/9), Temon dan Wates.

Editor : Nina Atmasari


Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

Kulon Progo Akan Kerja Sama dengan Swasta Sediakan Bus Wisata ke Bukit Menoreh

Kulon Progo- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY), akan menggandeng pihak swasta menyediakan bus
perintis melayani rute menuju objek wisata, khususnya kawasan Bukit
Menoreh.

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengatakan, sampai saat ini,
pihaknya belum menyediakan bus khusus bagi wisatawan.
"Kami akan mengajak pihak swasta untuk menyediakan sarana transportasi
menuju objek wisata," kata Hasto, di Kulon Progo, Selasa (25/8).
Ia mengakui bus-bus besar tidak bisa lewat di kawasan Bukit Menoreh,
karena sempitnya jalan dan kondisinya berbukit-bukit, sehingga
membahayakan keselamatan.

Namun Hasto berjanji akan memperbaiki infrastruktur secara bertahap,
sesuai program Bedah Menoreh, sesuai ketersediaan anggaran.

"Saat ini, kami fokus memperbaiki infrastruktur jalan supaya mudah
diakses masyarakat dan wisatawan. Kami optimistis, infrastruktur jalan
yang baik akan mendorong percepatan pertumbuhan wisata," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kulon Progo, Astungkoro mengatakan,
rencananya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan menggandeng pihak ketiga
menyediakanshuttle busuntuk mengangkut penumpang ke objek wisata.

Menurutnya, objek wisata di wilayah selatan tidak membutuhkanshuttle
buskarena infrastruktur jalannya sudah memadai dan bagus. Hal ini
berbeda dengan wilayah utara, yang infrastrukturnya perlu segera
diperbaiki, sehingga perlushuttle busperintis.

"Kami merencanakan, pengangkutan wisatawan menuju objek wisata wilayah
utara menggunakan bus kecil. Kalau bus pariwisata ukuran besar akan
berbahaya," katanya.

Terkait penggunaan dana keistimewaan (danais) untuk pembiayaan
pengadaan bus, menurut Astungkoro, bisa dilaksanakan. Namun demikian,
semua tergantung Kementerian Keuangan.
"Kami berusaha mengakses dana dari berbagai sumber, termasuk danais.
Kami tidak menggantungkan pembangunan infrastruktur ataupun sarana
prasarana objek wisata dengan danais. Kami masih mempelajari ketentuan
penggunaan danais," katanya.
/FAB

"Antara"


Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

Kecanggihan IT Belum Banyak Dimanfaatkan Pelaku UMKM

KULONPROGO ( KRjogja.com) - Belum banyak Pelaku usaha mikro kecil
menengah (UMKM) di Kabupaten Kulonprogo yang memanfaatkan kemajuan
teknologi informasi (TI) untuk memasarkan produknya. Padahal salah
satu kelemahan yang masih dialami oleh UMKM dalam mengembangkan
usahanya adalah lemahnya pangsa pasar produk.

Demikian dikatakan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
(BPMPT) Kulonprogo Agung Kurniawan SIP MSi ketika membuka "temu usaha
pelaku UMKM", di RM Nggirli, Senin (24/8/2015). Diakui Agung, memang
sudah ada beberapa yang melakukan pemasaran lewat facebook, seperti
desa wisata, batik, dan lainnya. "Namun ketika ditanya apakah ada yang
memakai media online dalam pemasaran ataupun transaksi, ternyata
tidak ada," ujarnya.

Pembicara yang tampil Latri Wihastuti SE MSc dari Departemen Ekonomika
dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM tentang pemanfaatan internet/toko online
untuk kemajuan bisnis UMKM dan Jogja, serta PT Jogja Media Net dengan
materi mengakses jaringan pemasaran online.
Agung menuturkan, keberadaan internet menjadi salah satu akses bagi
para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. "Mudahnya sistem
pemasaran di internet dan luasnya jangkauan pasar online membuat para
pelaku usaha menjadikan internet sebagai solusi tepat untuk menunjang
perkembangan usahanya," kata Agung.

BPMPT memberikan dukungan bagi pelaku usaha, agar bisa meningkatkan
kapasitas, tidak hanya produksi tapi pemasarannya. Namun pada
kesempatan ini lebih difokuskan pemanfaatan perkembangan jaringan
internet. "Apalagi ke depannya akan dibangun beberapa mega proyek yang
otomatis akan berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Kulonprogo,"
imbuhnya.(Wid)

Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com
http://wong-lendah.blogspot.com

Read More

BANDARA KULONPROGO : Petani Gugat Perda Tata Ruang Kulonprogo

Harianjogja.com, JOGJA-Para petani yang terdampak rencana pembangunan
bandara internasional di Kulonprogo, menggugat peraturan daerah
(Perda) Nomor 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Kulonprogo. Mereka menganggap perda tata ruang Kulonprogo
bertentangan dengan peraturan di atasnya.

"Kami melakukan Judicial Review Perda Tata Ruang Kulonprogo. Surat
gugatan sudah didaftarkan ke Mahkamah Agung pada 19 Agustus, lalu,"
kata Kuasa Hukum Petani Kulonprogo, Hamzal Wahyudin kepada Harian
Jogja, Minggu (23/8/2015).

Hamzal yang biasa disapa Dindin mengungkapkan, surat gugatan perda
tata ruang Kulonprogo didaftarkan langsung oleh para petani yang
tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) dan didampingi oleh Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Jogja.

"Sebanyak 134 petani yang melakukan gugatan perda tata ruang
Kulonprogo, yang diwakili 18 petani," kata dia.

Dindin memaparkan, ada sejumlah poin yang mendasari petani melakukan
judicial review, di antaranya adalah Pasal 11 huruf C juncto Pasal 18
Perda Tata Ruang Kulonprogo 2012-2032. Dalam perda tersebut,
menurutnya, memuat soal transportasi udara, yang kemudian menjadi
dasar Pemerintah Kulonprogo membangun bandara baru.

Dindin menyatakan, perda itu jelas bertentangan dengan Perda RTRW DIY
Nomor 2/2010, yang hanya menyebut pengembangan bandara Adisucipto.
"Dan bertentangan dengan tata ruang nasional mau pun tata ruang
wilayah Jawa-Bali," tandas Dindin.
Direktur LBH Jogja ini menambahkan, setelah mendaftarkan judicial
review perda tata ruang Kulonprogo, para petani dan LBH Jogja juga
menyambangi Komisi Yudisial di Jakarta. Dindin berharap lembaga
pengawas hakim dan peradilan itu ikut memantau proses pengadilan
gugatan perda tata ruang dan proses kasasi di Mahkamah Agung.

Sebelumnya, para petani Kulonprogo ini sudah berhasil menggugat ijin
penetapan lokasi (IPL) bandara Kulonprogo yang dikeluarkan Gubernur
DIY melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogja. Putusan hakim
PTUN yang membatalkan IPL bandara ini digugat kembali oleh Pemda DIY
dengan upaya kasasi ke MA.

Upaya kasasi Pemda DIY kembali dilawan oleh petani, dengan mengajukan
kontra memori kasasi ke MA. Saat ini proses sidang kasasi masih
berlangsung di MA. Dindin meyakini upaya petani mempertahankan
hak-haknya bakal dikabulkan pengadilan baik dalam kasasi mau pun
judicial review perda tata ruang Kulonprogo.
Kepala Biro Hukum, Sekretariat Daerah, Pemda DIY, Dewa Isnu Broto Imam
Santoso mengatakan, pihaknya masih menunggu putusan MA atas kasasi
yang diajukannya. "Sampai saat ini belum ada putusan," kata Dewa, 14
Agustus lalu.

Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com

Read More

Kulonprogo Pasok 3.000 Ton Beras untuk Bulog

Bisnis-com, KULONROGO-Hingga Juli lalu, Kabupaten Kulonprogo sudah
menyuplai sekitar 3.000 ton kepada Bulog untuk dialokasikan sebagai
beras miskin (raskin). Meski demikian, para petani masih harus bekerja
keras untuk memenuhi permintaan Bulog yang sebenarnya mencapai 7.000
ton.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo,
dikonfirmasi pada Sabtu (22/8/2015). "Meski belum 100 persen, ini
adalah komitmen petani melawan beras dari luar negeri," kata Hasto.

Hasto memaparkan, Kulonprogo tetap bertekad mengganti raskin dengan
beras daerah (rasda) meski banyak pihak yang meragukannya. Pemkab
Kulonprogo merangkul gabungan kelompok tani (gapoktan) agar secara
bertahap menggeser suplai beras dari Vietnam dan India kepada Bulog
yang selama ini dialokasikan untuk program raskin.

"Memang belum bisa diganti rasda semua tapi kabupaten lain malah belum
sama sekali," ucapnya.
Hasto juga mengatakan, penggantian rasda untuk raskin di Kulonprogo
telah dijadikan proyek percontohan oleh pemerintah pusat. Program itu
akan diukur efektivitasnya dan bagaimana jika konsep serupa diterapkan
di daerah lain. "Kulonprogo jadi pilot project sejak Juli sampai
Desember. Nanti kita evaluasi bersama," ujar Hasto.

Hasto kemudian kembali mengingatkan, akhir tahun nanti Indonesia akan
diserbu produk-produk luar negeri, termasuk beras, yang bisa jadi
harganya jauh lebih murah. "Vietnam berasnya sangat murah dan bisa
datangkan beras ke Balikpapan hanya dalam empat jam. Padahal kalau
kita kirim dari Surabaya bisa empat hari," paparnya.

Menurut Hasto, Indonesia bisa jadi langsung kalah jika menghadapi
perdagangan bebas dengan teknologi. Solusi alternatif yang paling
mungkin dilakukan adalah melawannya dengan ideologi, yaitu cinta
produk dalam negeri. "Kalau beli beras sendiri, nanti uangnya lari ke
petani kita juga," ungkap Hasto.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Gapoktan Kulonprogo, Margiono
mengatakan, kebutuhan beras setiap bulan sebenarnya relatif sama.
Namun, produksi dari hasil panen cenderung tidak stabil.

"Panen raya kemarin hanya mencapai 60 persen dari target karena
kebanjiran. Di sisi lain, saat ini petani disulitkan dengan kekeringan
karena masa tanam duanya gaka mundur," ucap Margiono.

Margiono berpendapat, infrastruktur pengairan irigasi perlu dibenahi
agar Kulonprogo bisa memenuhi permintaan Bulog. Kualitas irigasi
dinilai menjadi salah satu kebutuhan paling krusial bagi keberhasilan
panen.

"Selama ini airnya susah dibuang saat banjir sehingga tanaman banyak
yang mati. Sebaliknya saat kekeringan, petani harus menunggu lama
untuk airnya," jelasnya.

Editor : Nina Atmasari

Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com

Read More

Inilah Hasil Tes Tertulis Bakal Calon Kades Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Enam bakal calon kepala desa di
Banjararum Kalibawang harus melalui jalur seleksi tertulis sebelum
ditetapkan sebagai calon yang maju dalam Pilkades Serentak Kulonprogo
pada 20 September mendatang. Dari enam orang tersebut, dikerucutkan
menjadi lima peserta bakal calon.

Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan
KB (BPMPDPKB) Kulonprogo, Sri Utami, menyampaikan bahwa tes bagi enam
orang itu digelar Kamis (20/8/2015).

Berdasarkan tes sejak pagi hingga siang, diperoleh nilai yang
menentukan lima orang sebagai bakal calon kades.
"Hasilnya peringat pertama adalah Sunaryo, lalu kedua Suyono, Warudi,
Barick Sulisyo, Dahlan dan Tugiran. Yang peringkat satu sampai lima
berhak ikut pilkades," kata Sri Utami, Kamis.
Tes tertulis itu dilakukan melalui kerjasama dengan Pusat Pengembangan
Kerjasama dan Kebijakan (PPKK) Fisipol UGM.
Sri Utami mengatakan materi tes antara lain ilmu mengenai Pancasila,
UUD, pemerintahan daerah, Bahasa Indonesia dan muatan
lokal.Pelaksanaan tes tersebut membuktikan bahwa minat masyarakat
dalam pilkadesserentak cukup tinggi. Semula dalam tahapan awal memang
sempat ada beberapa desa yang memperpanjang masa pendaftaran.

Hal itu karena sampai pendaftaran ditutup belum terpenuhi jumlah bakal
calon kadesnya.

"Namun setelah perpanjangan justru peminatnya banyak. Malah ini lebih
dari lima sehingga harus dites untuk diambil lima orang," lanjutnya.
Kabid Pemerintahan Desa, Sugimo, mengatakan pelaksanaan pilkadesmemang
minimal harus diikuti dua orang calon.

Namun sebagaimana terjadi di Banjararum, jika peserta yang mendaftar
lebih dari lima maka harus disaring melalui tes tertulis.

"Lima peserta telah terpilih sesuai peringkat hasil tesnya," katanya.
Selain pendaftar dari masyarakat biasa, dalam tahapan pilkades
serentak tahun ini ternyata juga terdapat lima orang akan maju
pilkades dari kalangan PNS.Selain itu, ada pula pendaftar yang
merupakan mantan kades, BPD, dan perangkat desa. Bagi PNS, menurutnya,
untuk maju pilkades harus meminta izin dari bupati dan mengajukan
cuti.
"Jika nanti mereka gagal atau tidak terpilih, mereka akan kembali
menjadi PNS seperti sebelumnya. Demikian juga ketika terpilih menjadi
kades, setelah pensiun mereka juga kembali menjadi PNS," ujar Sugimo.(
tribunjogja.com)

Read More

Penyegaran, Kreasi Senam Angguk Versi Kedua Dilombakan

WATES ( KRjogja.com) - Untuk menciptakan senam angguk versi baru,
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparora)
Kulonprogo menggelar lomba cipta kreasi senam angguk di Alun-Alun
Wates, Sabtu (22/8/2015). Lomba ini merupakan rangkaian dari
penyelenggaraan Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) Kulonprogo 2015.
Kabid Kebudayaan Disbudparpora Kulonprogo, Joko Mursito menyampaikan,
saat ini sudah ada senam angguk versi pertama, dan sudah memerlukan
penyegaran. Pihaknya kemudian memberikan ruang kepada pencipta senam
untuk berkreasi menciptakan senam angguk versi kedua.
"Versi kedua ini diharapkan bisa lebih sederhana, unik namun juga
merupakan penyempurnaan senam angguk versi pertama," kata Joko, di
sela acara.
Senam angguk versi kedua ini, menurut Joko, menggunakan iringan musik
yang lebih dinamis. Pihaknya berharap, versi kedua akan memiliki
identitas, sehingga masyarakat yang melihat bisa mengetahui perbedaan
versi pertama dan kedua.
"Jadi ketika masyarakat melihat, akan langsung tahu bahwa ini senam
angguk versi kedua," imbuhnya.
Dalam lomba tersebut, panitia menyiapkan hadiah berupa uang pembinaan.
Masyarakat terlihat antusias menyaksikan lomba kreasi senam angguk
ini. (Unt)

Read More

Warga Kulonprogo Ajukan Judicial Review Tata Ruang Bandara ke MA

Metrotvnews.com, Yogyakarta:Para petani pesisir selatan di Kecamatan
Temon, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta memutuskan mengajukan
peninjauan kembali (judicial review) terhadap Perda Kabupaten
Kulonprogo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kulonprogo, ke Mahkamah Agung (MA).

Pengajuan itu dilakukan lantaran bertentangan dengan aturan-aturan di
atasnya, baik RTRW Yogyakarta maupun RTRW Nasional.
Pokok yang diajukan warga Kecamatan Temon tersebut yakni Pasal 11
huruf c juncto Pasal 18 Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2012
tentang RTRW Kabupaten Kulonprogo 2012-2032 yang memuat jaringan
transportasi udara berupa bandara di Kecamatan Temon.

Hal itu juga diperkuat dengan dikabulkannya gugatan warga oleh majelis
hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta atas rencana
Pemerintah Yogyakarta yang hendak membangun bandar udara baru,
beberapa bulan lalu.

Pengajuan judicial review tersebut langsung diantarkan sebanyak 174
perwakilan warga mewakili ratusan petani yang tersebar di lima desa
terdampak rencana pembangunan bandara, yakni Glagah, Palihan,
Sindutan, Jangkaran dan Kebonrejo, ke Gedung MA, Rabu (19/8/2015).

"Peraturan daerah kabupaten ini diragukan keabsahannya gara-gara tidak
klop dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Malahan
majelis hakim pengadilan tata usaha negara pun, dalam pertimbangan
putusannya, telah mengesampingkan daya berlakunya," kata penasihat
hukum warga Kecamatan Temon dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli, Kamis (20/8/2015).

Yogi menjelaskan, mulai dari tingkat yang lebih atas (Peraturan
Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Peraturan
Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau
Jawa-Bali), hingga peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
(Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun
2010 tentang RTRW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2029)
tidak ada satu pun kalimat yang menerangkan pembangunan bandar udara
baru di Kulonprogo.

"Uniknya, di Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012
tentang RTRW Kabupaten Kulonprogo Tahun 2012-2032, malah muncul,"
ungkapnya.

Menurutnya, keberangkatan para petani tersebut ke MA sebagai usaha
mempertahankan hak atas ladang penghidupan mereka. Dengan batalnya
pembangunan bandara, lanjutnya, akan membuat lumbung pangan warga
setempat tetap terjaga.

"Upaya kasasi dan wacana tinjau ulang atau merevisi Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029, hanya membuat para
petani yang sudah makmur, susah dan tidak nyaman dalam bekerja, serta
gelisah kehilangan mata pencahariannya," katanya.
(UWA)

Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

Bupati Keluarkan Surat Siaga Darurat Kekeringan

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo
SpOG(K) mengeluarkan Surat Bupati No 293/A/2015 tentang Status Siaga
Darurat Penanganan Bencana Kekeringan, Rabu (19/08/2015). Keadaan
Siaga Darurat Kekeringan ini berlaku mulai 4 Agustus hingga 30
November 2015 mendatang.
Diungkapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kulonprogo Drs Untung Waluyo, dikeluarkannya surat tersebut merujuk
adanya informasi secara tertulis oleh Badan Meteorologi Klimatologi
dan Geofisika (BMKG), yang menyatakan bahwa Kabupaten Kulonprogo
dinyatakan kekeringan. "Selain itu pula permohonan droping air dari
masyarakat cukup banyak," kata Untung, Kamis (20/08/2015).

Ditegaskan Untung, adanya Surat Bupati tersebut, maka memberikan
kemudahan pihaknya dalam melakukan tindakan secara cepat untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Kalau tidak dengan surat itu
maka kami susah dalam melakukan tindakan cepat, eksekusinya di surat
itu, termasuk usulan perpipaan untuk dua kecamatan Samigaluh dan
Kalibawang ke BNPB melalui BPBD DIY," tuturnya.

Kekeringan di Kulonprogo sudah terasa sejak Juli 2015. Berdasar data
2014 lalu ada 118 titik. Namun seiring makin panjangnya musim kemarau,
saat ini jumlah titik bertambah. Perkiraan dari BMKG kekeringan tahun
ini agaknya lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya, kemungkinan
sampai bulan November.

"Saat ini ada tujuh kecamatan yang berpotensi kekeringan. Semula titik
kekeringan sebanyak 118 titik yang merupakan tanda merah adalah enam
kecamatan potensi kekeringan di Kecamatan Girimulyo, Kalibawang,
Samigaluh, Kokap, dan sebagian Pengasih dan Sentolo. Sekarang
merembet ke Kecamatan Lendah, ada dua pedukuhan sudah minta droping
air. Artinya tahun 2015 ada tujuh kecamatan yang berpotensi kering,"
ujarnya.

Antisipasi BPBD terhadap kekeringan ini adalah dengan pelayanan, jadi
bukan mengantisipasi kekeringan, tapi memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Yaitu mendekatkan masyarakat dengan air, yaitu bak-bak
tersedia diisi dengan melakukan droping air.

Sementara itu PT Bank BPD DIY memberikan bantuan air bersih sebanyak
200 tangki, tandon air 10 unit, dan pipanisasi di Pedukuhan Sarimulyo
Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh. Penyerahan bantuan air bersih
dilakukan Direktur Umum PT Bank BPD DIY Cahya Widi di Pedukuhan
Nogosari Desa Purwosari Kecamatan Girimulyo, Kamis (20/08/2015).

Cahya Widi menyatakan bantuan air bersih sebanyak 1.000 tangki yang
dibagikan pada pada 4 kabupaten yaitu Kulonprogo, Gunungkidul, Bantul
dan Sleman. "Khusus Kabupaten Kulonprogo sebanyak 200 tangki untuk
Kecamatan Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, dan Kokap," kata Cahya
Widi.

Bantuan tersebut, kata Cahya Widi, dalam upaya membantu dan
meringankan beban masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih. ini
merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab PT Bank BPD DIY kepada
masyarakat DIY serta menunjukkan peran sertanya pada masyarakat di
sekitar bank dalam meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang
bermanfaat.(Wid)

Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More