Bule Mengajar di SMA 2 Wates

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Sebanyak 23 warga begara asing mengajar di
SMA Negeri 2 Wates, Sabtu (06/06/2015). Mereka terdiri 21 warga asal
Thailand dan 2 orang dari Swedia. Dengan menggunakan bahasa Inggris,
rara warga negara asing ini mengajarkan tentang kebudayaan negara
mereka masing-masing.
Dijelaskan Lia Andarina Grasia, Ketua Komunitas Bule Mengajar,
kegiatan ini untuk memberikan kesempatan siswa berbahasa Inggris.
Selain itu, juga memberi wawasan tentang negara lain dan mengenalkan
Kabupaten Kulonprogo kepada mereka.
Isnada, siswa kelas XI IPA SMA 2 Wates mengaku senang dapat mengikuti
program ini dan diajar para bule. Berinteraksi langsung dengan warga
negara asing menambah wawasan internasional yang selama ini diterima
dari buku pelajaran. "Di sini juga bisa belajar Bahasa Inggris," kata
Isnada.
Sedang Wakasek Humas SMA N 2 Wates Folrentina Nurwati MSi menyambut
baik program Bule Mengajar. Ia berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan
rutin di sekeloahnya. "Budaya yang bagus bisa diambil, sedangkan yang
kurang sesuai dengan budaya kita ya ditinggalkan," ujarnya.(Wid)

Read More

Pilkades di Kulonprogo Bakal Dilaksanakan Secara Serentak

TRIBUNJOGJA.COM -Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 35 desa
di Kulonprogo segera digelar beberapa bulan mendatang. Bupati Hasto
Wardoyo berpesan agar masyarakat menjadi pemilih yang baik.
Hasto menegaskan, menjadi tugas panitia di desa untuk mewujudkan
demokrasi. Panitia pemilihan bukan untuk melahirkan kepala desa.
Tetapi, menurutnya, untuk mengajak masyarakat berpartisipasi agar
terwujud demokrasi yang baik.
"Tidak seharusnya memilih hanya karena suap. Kalau calon kades
melakukan kekerasan agar memilih, nantinya yang lahir juga pemimpin
yang mencari keuntungan pribadi," kata Bupati Hasto, saat sosialisasi
Pilkades di Gedung Kaca, Rabu (3/6/2015).
Pilkades Kulonprogo rencananya digelar serentak pada September
mendatang. Pilkades serentak di 35 desa ini dianggarkan senilai Rp 1,5
miliar. Dana tersebut sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan melalui
APBdes.
Pada kesempatan sosialialisasi pilkadesitu, para ketua Badan
Permusyawatan Desa (BPD) juga menyampaikan uneg-unegnya. Ketua BPD
Desa Palihan, Heru, mengatakan kondisi di desanya cukup kompleks
karena saat ini akan terkena dampak pembangunan bandara. Situasi tidak
kondusif membuat banyak warga yang keberatan menjadi panitia pilkades.
"Mereka cenderung mau cari aman. Sehingga tidak mau jadi panitia,"
katanya. Heru menegaskan permasalahan di lapangan tentunya telah
diketahui bupati. Sebab itu dia meminta arahannya.
Hal berbeda disampaikan Ketua BPD Hargowilis, Suharyanto. Pihaknya
khawatir jika anggaran pilkadesternyata kurang. Pasalnya, pelaksanaan
pilkadesdiyakini bakal menelan biaya yang tidak sedikit

Read More

Kontraktor Dianggap Menyalahi Prosedur

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Pemasangan blowplank atau patok kayu yang
dilakukan kontraktor pada lahan pembangunan gedung baru Satpol PP
Kulonprogo di tanah kas Desa Margosari Kecamatan Pengasih, menimbulkan
polemik. Sebab dalam pertemuan dengan perangkat desa beberapa waktu
lalu, sudah ada kesepakatan bahwa pembangunan tidak boleh dimulai
sebelum ada izin gubernur untuk pemanfaatan tanah kas desa tersebut.
Pemasangan blowplank diketahui Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Margosari, Untung Sugiantoro, pada Rabu (03/06/2015). Karena itulah,
ia menilai pihak kontraktor melanggar kesepakatan mengingat hingga
kini izin gubernur belum turun. "Tapi mereka sudah memasang patok. Ini
disayangkan, mengingat Satpol PP yang merupakan penegak Perda justru
melanggar prosedur," katanya.
Untung mengatakan, pemasangan blowplank seharusnya tidak dilakukan
sekarang. Apalagi, setelah izin dari gubernur turun masih harus ada
tahapan lain yakni perjanjian sewa antara Satpol PP dengan pemerintah
desa Margosari atas persetujuan BPD. "Setelah itu, barulah pembangunan
gedung bisa dimulai," imbuhnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Desa Margosari, Danang Subiantoro.
Menurutnya, hingga kini belum ada pemberitahuan lisan maupun tertulis
terkait pemasangan bowplank tersebut. Sebagai upaya tindak lanjut,
pihaknya akan memberitahukan hal ini kepada Bagian Tata Pemerintahan
Pemda DIY yang memiliki kewenangan tanah kas desa. "Padahal
jelas-jelas dalam pertemuan sudah disepakati, kalau izin gubernur
belum terbit, pembangunan tidak boleh dimulai," katanya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Kulonprogo, Duana Heru Supriyanta
mengatakan, pemasangan bowplank bukanlah merupakan pembangunan fisik.
Dimulainya pembangunan gedung baru tersebut, tetap menunggu izin
gubernur.
"Langkah yang dilakukan kontraktor hanya sekedar persiapan agar tidak
terburu-buru dalam pembangunan nanti. Kontraktor juga sudah
berkomitmen untuk memulai pembangunan setelah ada Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)," tegasnya.
Sementara itu, perwakilan kontraktor, Kartika Hadi mengatakan,
pihaknya telah memberitahukan ke desa terkait pemasangan bowplank.
Pihaknya juga sudah menyampaikan bahwa pemasangan bowplank belum
termasuk pembangunan. "Hanya mematok posisi bangunan saja,"
tandasnya.(Unt)

Read More

Banyak Botol Miras di Taman Wana Winulang

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Taman Wana Winulang yang digadang-gadang
sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kulonprogo, masih belum
bisa berfungsi dengan baik. Taman yang terletak di belakang Gedung
DPRD Kulonprogo tersebut, bahkan sering digunakan para remaja untuk
berduaan. Sejak beberapa waktu lalu, ditemukan sejumlah botol minuman
keras (miras) di seputaran Taman Wana Winulang, oleh perangkat desa
setempat.
Ketua Badan Permusyawatan Desa (BPD) Margosari Kecamatan Pengasih,
Untung S menyampaikan, pihaknya beberapa kali menemukan botol minuman
keras di seputaran Taman Wana Winulang. Botol berbagai merk tersebut
diduga dibuang para remaja yang mabuk di wilayah setempat. "Memang
banyak ditemukan botol miras di sini, kami merasa prihatin dengan
perilaku remaja yang menyalahgunakan fasilitas publik," kata Untung di
Wates, Rabu (03/06/2015).
Botol-botol miras yang berserakan tersebut, diakui Untung sempat
menimbulkan keresahan karena dikhawatirkan bisa memicu perbuatan
negatif lainnya. Apalagi, botol ini ditemukan di tempat umum yang
seharusnya bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat. "Kami mengimbau
kepada anak-anak dan remaja yang bermain ke sini untuk tidak melakukan
perbuatan negatif, mulai dari minum miras maupun berduaan hingga
bertindak asusila," katanya.
Untung menyampaikan, seharusnya para remaja bisa menjunjung tinggi
jiwa muda mereka dengan melakukan perbuatan positif. Ia juga mengimbau
agar seluruh pihak bisa turut mengawasi perilaku remaja saat ini.
Taman Wana Winulang dibangun sebagai ruang publik tempat masyarakat
bersantai sambil menikmati udara segar. Namun saat ini, taman tersebut
justru disalahgunakan remaja untuk bertindak negatif, mulai dari minum
miras hingga berduaan dan bertindak asusila. Razia yang digelar pihak
kepolisian dan Satpol PP setempat, sempat menjaring pasangan muda-mudi
yang berduaan. Bahkan sebelumnya, sempat beredar foto sepasang remaja
sedang berbuat tidak senonoh di taman tersebut.(Unt)

Read More

Masyarakat Dihimbau Hindari Ikan Tri Nasi

PENGASIH ( KRJogja.com)- Berbagai komoditas hasil perikanan dari luar
daerah yang beredar di pasar tradisional di wilayah Kulonprogo
sebagian besar mengandung bahan zat kimia berbahaya formalin, boraks
atau pewarna Rhodamin B. Pihak berwengang menghimbau masyarakat
menghindari komoditas seperti ikan tri nasi.
"Sebisa mungkin masyarakat Kulonprogo menghindari barang-barang
produksi terutama berasal dari ikan yang datang dari luar daerah.
Lebih baik mengkonsumsi barang hasil olahan warga Kulopnrogo sendiri
misalnya bandeng presto. Itu dijamin 98 persen aman ketimbang makan
ikan tri nasi," tegas Kepala Seksi (Kasi) Pengujian dan Pengawasan
Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY,
Sunardi, Jumat (6/6).
"Saya berani mengatakan barang hasil olahan warga Kulonprogo aman
dikonsumsi karena Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Diskepenak)
Kulonprogo serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY secara aktif
melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha bahan pangan asal ikan yakni
pembudidaya dan pengolah bahkan penjual di pasar agar selalu menjaga
kebersihan makanan yang ditawarkan kepada masyarakat," ujarnya.
Dijelaskan, dengan diakuinya komoditas ikan sebagai bahan pangan
nasional maka masyarakat Kulonprogo diminta berhati-hati dalam
mengkonsumsi setiap bahan pangan berasal dari ikan khususnya dari luar
daerah. Sebab mengandung bahan formalin, boraks atau pewarna Rohamin
B.
Salah satu barang produksi asal ikan yang terindikasi kuat mengandung
formalin dan pewarna adalah ikan tri nasi. Sehingga Dinas DKP DIY
bekerjasama dengan Dinas Kepenak dan Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) serta dinas/ instansi terkait fokus melakukan pengawasan
terhadap peredaran ikan tri nasi tersebut. "Masyarakat harus hati-hati
betul dengan ikan tri nasi yang warnanya bersih, enak dan sangat
disukai masyarakat serta murah itu, semuanya mengandung bahan
pengawet. Ikan tri nasi bukan produksi DIY, tapi dari luar daerah
mengandung formalin," tegasnya.
Sebagai upaya pencegahan Pemerintah DIY dan pemkab memburu ikan tri
nasi di pasar-pasar modern maupun pasar tradisional. "Pencarian
terhadap keberadaan ikan tri nasi sudah sampai ke pihak yang
memproduksinya di luar DIY. Tindaklanjutnya, karena ini lintas
propinsi maka Tim Pengawas Peredaran Bahan Berbahaya DIY akan
berkoordinasi dengan pemerintah propinsi tempat diproduksinya ikan tri
nasi tersebut, agar mereka tidak memproduksi dan mengedarkannya lagi,"
tegasnya.
Kabid Perikanan Budidaya Diskepenak Kulonprogo Eko Purwanto API
membenarkan semua ikan tri nasi yang beredar di Kulonprogo mengandung
bahan berbahaya. "Ikan tri nasi dari luar daerah seperti Jawa Tengah
dan Jatim semuanya mengandung formalin," tuturnya.(Rul)

Read More

MEGAPROYEK KULONPROGO : Dukung Megaproyek, RSUD Wates Dikembangkan Senilai Rp152 Miliar

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Daerah
Istimewa Yogyakarta, mengembangkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Wates senilai Rp152 miliar untuk menyambut mega proyek di wilayah ini.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan rencananya pengembangan
RSUD Wates akan menghabiskan anggaran Rp152 miliar yang dibangun
secara bertahap dalam waktu tiga tahun mulai dari 2015-2017.
"Tahap pertama pengembangan RSUD Wates secara mandiri mampu
menyediakan anggaran Rp32,8 miliar, sisanya diselesaikan pada 2016 dan
2017," kata Hasto.
Ia mengatakan pengembangan RSUD Wates dalam rangka merespon Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan layanan publik dengan
menambah jumlah layanan rawat inap.
"Fasilitas yang dibangun ini untuk memenuhi rumah sakit rujukan di
DIY, sehingga rencananya akan membangun fasilitas helipad," kata
Hasto.
Gubernur DIY Sultan HB X meminta RSUD Wates harus tetap mengutamakan
kepentingan dan kesehatan pasien, meski sebagai rumah sakit pendidikan
aviliasi atau satelit.
Ia mengatakan sebagai rumah sakit pendidikan dan pusat rujukan yang
unggul dalam pelayanan, dalam membangun jejaring kerja sama sebagai
tempat pendidikan yang berkelanjutan, untuk mencapai standar
kompetensi tenaga kesehatan, serta pendalaman dan penyegaran ilmu
kedokteran.
"Kami juga berharap tetap mengutamakan kepentingan dan kesehatan
pasien. Kami juga mengharapakan RSUD Wates hendaknya belajar dari
pengalaman RSU dr. Sardjito dan UGM," kata Sultan.

Read More

SEKOLAH KULONPROGO : BMPPS Minta Sekolah Swasta Ditutup

Harianjogja.com, KULONPROGO– Badan Musyawarah Pengurus Perguruan
Swasta (BMPPS) Kulonprogo meminta DPRD setempat membuat regulasi yang
melindungi keberadaan sekolah swasta.
Ketua Badan Musyawarah Pengurus Perguruan Swasta (BMPPS) Kulonprogo
Marjono di Kulonprogo, Senin (1/6/2015), mengatakan saat ini banyak
sekolah swasta yang tutup karena tidak mendapatkan murid.
"Jumlah sekolah negeri yang cukup banyak dari SD hingga SMA/SMK dan
tersebar di seluruh wilayah kecamatan mengakibatkan sekolah swasta
tidak kebagian murid," kata Marjono saat melakukan audiensi dengan
anggota DPRD Kulonprogo.
Marjono mengatakan saat ini banyak sekolah negeri yang menambah ruang
kelas dan jurusan, serta mengotimalkan jumlah rombongan belajar
(rombel) yang memungkinkan semua anak tertampung di sekolah negeri.
"Dengan kondisi seperti ini sekolah swasta tidak akan mampu bersaing," kata dia.
Ia berharap agar DPRD menginisiasi pembuatan regulasi untuk membatasi
pengembangan sekolah negeri dalam hal jumlah sekolah. kelas, dan
jurusan untuk SMK agar sekolah swasta bisa kebagian murid.
"Kalau tidak ada kebijakan untuk membatasi, semua sekolah swasta akan
gulung tikar," kata dia.
Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono menyetujui usulan
BMPPS, bila tidak diproteksi sekolah swasta tidak akan mampu bersaing
dengan sekolah negeri.
Menurut Ponimin, sekolah negeri sangat mudah untuk memperoleh anggaran
dari pemerintah, sementara anggaran untuk sekolah wasta sangat
terbatas. Sekolah swasta hanya mendapat Bantuan Operasional Sekolah
(BOS).
"Kalau jumlah siswanya sedikit otomatis BOS-nya juga sedikit," kata dia.
Dia berharap agar sekolah negeri tidak terlalu berambisi untuk
menerima murid dengan jumlah optimal, yang kadang-kadang dilakukan
dengan cara yang kurang adil. Antara lain dengan menambah waktu
pendaftaran karena jumlah pendaftar belum optimal.
"Kami sering mendapat laporan dari masyarakat, beberapa sekolah
mengundur penerimaan siswa baru hingga hari berikutnya setelah
pendaftaran ditutup. Seharusnya kalau sudah tutup, ya, jangan menerima
pendaftaran lagi. Yang tidak diterima biar mendaftar di sekolah
swasta," kata politikus PAN itu.

Read More

Sultan Tak Permasalahkan Gugatan IPL Bandara Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM -,Gugatan warga Wahana Tri Tunggal (WTT) terhadap
terbitnya izin penetapan lokasi bandaraKulonprogo dianggap sebagai
respon yang wajar dari warga yang selama ini menolak rencana
megaproyek tersebut. Gubernur DIY, Sri Sultan HBX bahkan menegaskan
gugatan itu baginya tidak menjadi masalah.
Menurutnya, gugatan tersebut merupakan hal yang biasa dan wajar.
Terlebih, gugatan muncul setelah serangkaian proses sosialisasi dan
tahapan konsultasi publik rencana bandaraselesai sehingga warga yang
masih menolak memiliki hak menyampaikan gugatan.
"Ya itu gugatan tidak masalah. Itu proses hukum biasa," kata Sultan,
saat dimintai tanggapannya terkait gugatan warga, di sela-sela
peletakan batu pertama pengembangan RSUD wates, Senin (1/6).
Sultan bahkan mengatakan rencana bandaratersebut sudah sesuai detail
tata ruang dan wilayah Kulonprogo. Selanjutnya, Pemda DIY tinggal
mengoordinasikannya dengan Pemkab Kulonprogo. Usulan Kulonprogo
nantinya juga akan diakomodasi untuk perubahan tata ruang dan kawasan
DIY.
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, membenarkan saat ini telah disiapkan
mengenai rencana detail tata ruang dan wilayah (RDTR) terkait rencana
bandara. Hal itu disusun bersamaan dengan 17 RDTR lain di setiap
kecamatan. "RDTR Dekso sudah, lalu Temon dan sekitarnya termasuk
lokasi bandara," kata Hasto.
RTRW Kulonprogo sebenarnya disusun pada 2012. Namun, menurut Hasto,
RTRW itu sudah mengakomodasi peruntukan bandara. Selanjutnya, itu akan
dipertegas dengan pembuatan grand desain tata ruang dan wilayah. "Ada
tim kajian soal rencana detail tata ruang ini," lanjutnya.
Adapun kajian tersebut akan lebih dulu diselesaikan secara menyeluruh.
Jika kajian tersebut kelar, tahap selanjutnya adalah memasukkannya ke
program legislasi daerah.
"Tidak ada yang boleh salah maka itu harus dibahas sehingga RDTR
sesuai," katanya.
Sementara proses kajian rencana detail tata ruang, kelanjutan rencana
pembangunan bandaradi Kulonprogo masih menunggu proses sidang gugatan
IPL di PTUN. Warga yang mengajukan gugatan tersebut tergabung dalam
wahana tri tunggal (WTT). Mereka menganggap tahapan sampai pada
penerbitan IPL bandaratidak transparan.(*)

Read More

Kembangkan RSUD Wates, Pemkab Kulon Progo Siapkan Rp 152 Miliar

Kulon Progo- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa
Yogyakarta, mengembangkan Rumah Sakit Umum Daerah Wates senilai Rp152
miliar.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan, rencananya pengembangan
RSUD Wates akan menghabiskan anggaran Rp152 miliar yang dibangun
secara bertahap dalam waktu tiga tahun mulai dari 2015-2017.
"Tahap pertama pengembangan RSUD Wates secara mandiri mampu
menyediakan anggaran Rp32,8 miliar, sisanya diselesaikan pada 2016 dan
2017," kata Hasto di Kulon Progo, Senin (1/6).
Ia mengatakan, pengembangan RSUD Wates dalam rangka merespon Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan layanan publik dengan
menambah jumlah layanan rawat inap.
"Fasilitas yang dibangun ini untuk memenuhi rumah sakit rujukan di
DIY, sehingga rencananya akan membangun fasilitas helipad," kata
Hasto.

Antara

http://www.beritasatu.com

Read More

Forum Jaran Kepang Kulonprogo Jadi Harapan

PANJATAN ( KRjogja.com)- Hingga saat ini jumlahnya kesenian jathilan
di Kulonprogo tercatat lebih dari 300 grup. Sayangnya sebagian besar
belum punya akte pendirian serta tidak pernah melaporkan kegiatan
mereka. Padahal setiap grup yang telah memiliki akte pendirian
diwajibkan melaporkan kegiatan setiap enam bulan sekali.
"Kehadiran Forum Jaran Kepang Kulonprogo diharapkan bisa menjembatani
sehingga semua grup kesenian di kabupaten ini memiliki akte pendirian
sekaligus terbangunnya komunikasi antara grup kesenian dengan
pemerintah kabupaten," kata Ketua Umum Forum Jaran Kepang Kulonprogo
Bambang Sumbogo BA disela pengukuhan pengurus untuk masa bhakti
2015-2018 di halaman Joglo Sanggar Mardi Wiromo, Pedukuhan VI Desa
Tayuban Kecamatan Panjatan, Sabtu (30/5/2015).
Pengukuhan Forum Jaran Kepang Kulonprogo dilakukan Kepala Dinas
Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbuparpora) setempat Drs
Krissutanto, dihadiri Ketua Dewan Kebudayaan Kulonprogo Imam Syafe'i
dan dimeriahkan pergelaran jathilan kreatif jaran progresif dari
Sanggar Singlon Pengasih.
Untuk memastikan jumlah grup kesenian jathilan dan persoalan-persoalan
yang dihadapi para pengurus serta pelaku salah satu kesenian
tradisional tersebut, Forum Jaran Kepang akan menginventarisir
grup-grup kesenian yang ada di Kulonprogo.
"Pada awal kepengurusan, kami akan melakukan pembinaan sekaligus
mengidentifikasi persoalan apa saja yang dihadapi grup kesenian serta
menyampaikan harapan-harapan pemerintah terhadap grup kesenian
jathilan," ujarnya didampingi Sekretaris Umum Forum Jaran Kepang
Kulonprogo Sukijo Hadi Sutrisno.
Bupati Kulonprogo dr Hasto Wardoyo dalam sambutan tertulisnya yang
dibacakan Drs Krissutanto mengapresiasi positif pembentukan Forum
Jaran Kepang, sebagai upaya pelestarian dan pengembangan kesenian
utamanya jathilan.
"Saya berharap upaya pelestarian terhadap berbagai kesenian termasuk
kesenian jathilan yang telah tumbuh subur di setiap daerah dengan
keberagamannya hendaknya terus ditingkatkan, sehingga keberadaan
kesenian tidak tergeser modernisasi yang sarat dengan pengaruh budaya
asing dan generasi penerus bisa mewarisi kesenian jathilan yang
adiluhung. Selain itu untuk mencegah tindakan bangsa lain yang
mengaku-aku sebagai kesenian dan budaya mereka," ujarnya.
Hasto berharap forum tersebut bisa jadi media untuk mengembangkan dan
melestarikan kesenian jathilan yang ada di Kulonprogo. Selain itu
untuk mendukung sektor pariwisata, sehingga kesenian jathilan lebih
dikenal masyarakat luas termasuk wisatawan manca negara.
Ketua Dewan Kebudayaan Kulonprogo Imam Syafe'i dalam arahannya
mengingatkan pengurus forum untuk tidak membawa organisasi tersebut ke
arah politik praktis. Bukan tidak beralasan Imam mengeluarkan
pernyataan itu mengingat pengurus forum terdiri dari sejumlah pengurus
partai politik.
"Kami sudah sepakat membentuk forum ini hanya untuk tujuan
pelestarian, pembinaan dan pemanfaatan karya seni jathilan sebagai
bagian dari kebudayaan," tanggap Sukijo.
Pengurus forum yang dikukuhkan, Ketua Umum Bambang Sumbogo, Ketua I
Mursanto, Ketua II Yadiyo, Ketua III Walijo, Sekretaris Umum Sukijo
Hadi Sutrisno, Sekretaris I dan II Aji Nur Fahmi dan Alan Ibnu,
Bendaraha Umum Suroso, Bendahara I dan II Dwi Prasetyo dan Saryono.
Kepengurusan juga dilengkapi bidang organisasi, pengkajian, pelatihan
dan pembinaan, pengembangan dan inovasi serta bidang pagelaran dan
pameran. Di tingkat kecamatan ada koordinator wilayah (korwil).

Read More