PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA : Pemkab Khawatir Investor Lari

Bisnis.com, KULONPROGO—Investor pelabuhan Tanjung Adikarta
dikhawatirkan kabur lantaran pembangunan belum dapat diselesaikan
tepat waktu.
"Tahun ini kabarnya memang sudah ada kepastian. Penyelesaian
pengerukan alur dan kolam pelabuhan segera dimulai," ujar Kepala
Bidang Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
(BPMPT) Kulonprogo, Robby Antara, Minggu (24/5/2015).
Saat ini sejumlah perusahaan yang siap menanamkan investasinya masih
memilih untuk menunggu. Terutama soal penyelesaian pelabuhan dan
resminya pelabuhan ikan tersebut beroperasi. Sejauh ini sudah ada
beberapa perusahaan yang telah menyepakati surat kerja sama penanaman
modal di wilayah itu.
Salah satunya, kata Robby, adalah perusahaan penyedia cold storage
untuk usaha perikanan. Perusahaan tersebut berasal dari Korea Selatan
dan siap membangun tempat pendingin khusus untuk hasil tangkapan
nelayan berskala besar.
"Cold storage itu akan dibangun seperti bangunan hotel yang bisa
memuat hasil tangkapan ikan skala besar. Ada juga perusahaan penyedia
alat tangkap dari Jakarta yang siap membangun usahanya di sekitar
pelabuhan," papar Robby.
Namun, kapasitas muatan yang bisa ditampung oleh perusahaan ini
mencapai 30.000 ton per tahun. Padahal, sesuai yang tercantum dalam
Detailed Engineering Design (DED), kapasitas pelabuhan jika
dimanfaatkan secara optimal hanya mampu menghasilkan 27.000 ton per
tahun.
"Sebenarnya, di sekitar pelabuhan sudah berdiri pabrik es. Ada di
Karangwuni tetapi skalanya juga masih kecil dan selama ini hanya
menyuplai tempat-tempat pelelangan ikan," ucap Robby.
Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY
Suwarman mengungkapkan investor yang tertarik pada Pelabuhan Tanjung
Adikarta cukup banyak. Pasalnya, pelabuhan ikan ini berada di lokasi
yang cukup strategis.Tidak hanya perusahaan penyedia tangkapan maupun
fasilitas pendukung produksi tangkapan ikan saja. Potensi tangkapan
ikan di perairan selatan masih sangat besar untuk dapat dimanfaatkan.
Editor : Mediani Dyah Natalia

Read More

PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA : Pemkab Khawatir Investor Lari

Bisnis.com, KULONPROGO—Investor pelabuhan Tanjung Adikarta
dikhawatirkan kabur lantaran pembangunan belum dapat diselesaikan
tepat waktu.
"Tahun ini kabarnya memang sudah ada kepastian. Penyelesaian
pengerukan alur dan kolam pelabuhan segera dimulai," ujar Kepala
Bidang Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
(BPMPT) Kulonprogo, Robby Antara, Minggu (24/5/2015).
Saat ini sejumlah perusahaan yang siap menanamkan investasinya masih
memilih untuk menunggu. Terutama soal penyelesaian pelabuhan dan
resminya pelabuhan ikan tersebut beroperasi. Sejauh ini sudah ada
beberapa perusahaan yang telah menyepakati surat kerja sama penanaman
modal di wilayah itu.
Salah satunya, kata Robby, adalah perusahaan penyedia cold storage
untuk usaha perikanan. Perusahaan tersebut berasal dari Korea Selatan
dan siap membangun tempat pendingin khusus untuk hasil tangkapan
nelayan berskala besar.
"Cold storage itu akan dibangun seperti bangunan hotel yang bisa
memuat hasil tangkapan ikan skala besar. Ada juga perusahaan penyedia
alat tangkap dari Jakarta yang siap membangun usahanya di sekitar
pelabuhan," papar Robby.
Namun, kapasitas muatan yang bisa ditampung oleh perusahaan ini
mencapai 30.000 ton per tahun. Padahal, sesuai yang tercantum dalam
Detailed Engineering Design (DED), kapasitas pelabuhan jika
dimanfaatkan secara optimal hanya mampu menghasilkan 27.000 ton per
tahun.
"Sebenarnya, di sekitar pelabuhan sudah berdiri pabrik es. Ada di
Karangwuni tetapi skalanya juga masih kecil dan selama ini hanya
menyuplai tempat-tempat pelelangan ikan," ucap Robby.
Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY
Suwarman mengungkapkan investor yang tertarik pada Pelabuhan Tanjung
Adikarta cukup banyak. Pasalnya, pelabuhan ikan ini berada di lokasi
yang cukup strategis.Tidak hanya perusahaan penyedia tangkapan maupun
fasilitas pendukung produksi tangkapan ikan saja. Potensi tangkapan
ikan di perairan selatan masih sangat besar untuk dapat dimanfaatkan.
Editor : Mediani Dyah Natalia

Read More

PENATAAN KULONPROGO : Bedah Menoreh Proyek Strategis Lintas Provinsi

Harianjogja.com, KULONPROGO–Program pengembangan wisata melalui Bedah
Menoreh dinilai menjadi proyek yang tidak hanya menguntungkan bagi
Kulonprogo. DPRD Magelang saat melakukan kunjungan ke DPRD Kulonprogo
menyatakan dukungannya terhadap program Bedah Menoreh.
Anggota Komisi II DPRD Magelang Sarwo Edi mengungkapkan, program Bedah
Menoreh dapat turut mendukung pengembangan pariwisata yang saat ini
digalakkan Pemkab Magelang. Dia mengatakan, program itu sangat
strategis untuk pengembangan wisata dan wilayah perbatasan Kulonprogo
dan Magelang.
"Tidak hanya masyarakat Kulonprogo tetapi juga masyarakat Magelang,
terutama yang berada di wilayah Kecamatan Borobudur dan sekitarnya.
Program ini akan berdampakluas bagi peningkatan perekonomian
masyarakat setempat," papar Edi.
Melihat manfaat strategis dari proyek Bedah Menoreh, Edi menyatakan,
DPRD Magelang akan mendorong pemkab untuk melaksanakan program
pengembangan wilayah di kawasan perbatasan dua kabupaten ini. Di
antaranya juga, pengembangan jalur wisata yang dapat mendukung
pengembangan pariwisata di kawasan Perbukitan Menoreh.
"Harapannya, nanti Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulonprogo dapat
saling mendukung serta berkembang bersama," imbuh Edi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga (Dinbudparpora) Kulonprogo Krisutanto menambahkan, objek
wisata di Kulonprogo terus berkembang. Dia mengungkapkan, saat ini
Kulonprogo memilikisekitar 58 objek wisata.
Lebih lanjut Krisutanto mengatakan, tujuh objek wisata di antaranya
dikelola oleh pemkab. Bahkan, dari puluhan objek wisata yang ada telah
dijadikan paket wisata oleh Kabupaten Magelang. Dia menjelaskan, di
antaranya adalah Puncak Suroloyo, Goa Sriti, Curug Sidoharjo, Taman
Bunga Krisan dan kawasan arung jeram Kali Progo.
"Jika kerja sama pengembangan tersebut dapat direalisasikan bersama,
maka akan mempercepat kemajuan pariwisata, baik di Kulonprogo maupun
Magelang," tandas Krisutanto.
Kepala Bappeda Kulonprogo Agus Langgeng Basuki menambahkan, program
Bedah Menoreh didukung dengan dana keistimewaan DIY dengan anggaran
mencapai Rp34 miliar. Program yang dilakukan yakni, pembangunan
kawasan wisata, pembangunan infrastruktur jalan hingga pengembangan
kawasan wisata dan budaya pendukung pariwisata di Kulonprogo.
"Kami juga telah mengusulkan danai untuk tahun 2016 sebesar Rp60
miliar. Nantinya dana tersebut digunakan untuk melanjutkan program
tersebut," jelas Langgeng.

Read More

PEMKAB KULONPROGO Apa Kabar Pasar Burung Wates?

Harianjogja.com, KULONPROGO—Para pedagang di Pasar Burung Wates butuh
kejelasan mengenai kios baru yang sudah selesai direnovasi Pemerintah
Kabupaten Kulonprogo. Mereka berharap kios-kios baru itu bisa segera
ditempati untuk berjualan.
Pedagang di Pasar Burung Wates, Darmanto, mengaku dirinya dan pedagang
lainnya menginginkan kios bisa cepat diserahterimakan dari Pemkab agar
bisa dipakai. Mengingat, pelaksanaan renovasi sudah selesai sejak 9
Mei lalu.
Menurut warga Desa Bendungan, Kecamatan Wates itu, kondisi kios yang
telah direnovasi sudah cukup layak ditempati. Atap sudah diganti dan
bangunan dibuat lebih tinggi sehingga tidak gerah. Adapun, ada
beberapa hal yang memang mesti masih perlu diperbaiki.
"Saluran air di bagian belakang kios kurang besar dan mudah tersumbat.
Atapnya juga lebih baik kalau ditambah plafon supaya tikus tidak masuk
ke dalam. Fasilitas untuk menggantungkan sangkar burung juga belum
ada," kata Darmanto, Jumat (22/5/2015).
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penataan Pasar Burung Wates, Eko
Susanto, mengakui kegiatan renovasi sudah selesai sejak dua pekan
lalu. Namun, masih ada sejumlah proses yang harus dilalui sebelum
pedagang menempati 16 kios baru.
"Saya tahu pedagang ingin segera menempati. Siang ini [kemarin] kami
[Pemkab] akan memeriksa lokasi. Jika tidak ditemukan masalah berarti,
kios-kios sudah bisa dipakai sepekan lagi," ujarnya.
Renovasi Pasar Burung Wates membutuhkan anggaran sampai Rp187 juta.
Bentuk renovasi berupa peninggian bangunan dan penggantian atap karena
usia bangunan sudah puluhan tahun.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Manusia
Kulonprogo Niken Probo Laras menegaskan kios-kios baru di Pasar Burung
Wates sudah siap ditempati. Nantinya, para pedagang akan dikenakan
retribusi sebesar Rp300.000 per meter persegi per tahun.
Penyerahan kios ke para pedagang rencananya akan diselenggarakan pada
Sabtu (23/5/2015) akhir pekan ini.
"Pasar bisa segera ditempati karena itu demi kepentingan publik. Jika
masih ada yang kurang, bisa dilakukan perbaikan selama 180 hari masa
pemeliharaan," ujarnya.
==

Editor: Mediani Dyah Natalia

Read More

Ini Dia Grojogan Sewu di Barat Jogja

Harianjogja.com, KULONPROGO-Selama ini kita sudah cukup familiar
dengan Grojogan Sewu di Tawangmangu, Jawa Tengah. Namun, wisata alam
bernama sama ternyata juga ada di Kulonprogo. Meski tidak sebesar yang
di Tawangmangu, Grojogan Sewu ala Kulonprogo ini juga layak masuk
daftar destinasi wisata.
Grojogan Sewu terletak di Dusun Beteng, Desa Jatimulyo, Kecamatan
Girimulyo, Kulonprogo. Wilayah kecamatan tersebut memang cukup kaya
akan wisata curug, diantaranya Curug Setawing, Kedung Pedut, Mudal,
Kembangsoko, dan Sigembor.
"Grojogan Sewu ini baru dibuka untuk umum sejak April tahun kemarin,"
kata pengelola Grojogan Sewu, Pardi kepada Harian Jogja, beberapa
waktu lalu.
Sebelum sampai di Grojogan Sewu, pengunjung perlu berjalan sekitar 300
meter dari tempat parkir. Suara aliran air yang deras membuat kita
makin penasaran saat menuruni jalan setapak. Namun, anda sebaiknya
tidak buru-buru karena kondisi jalan setapak yang cukup licin rawan
membuat pengunjung tergelicir.
Jumlah pengunjung harian di Grojogan Sewu rata-rata mencapai 100
orang. Angka itu bisa bertambah hingga dua atau tiga kali lipat pada
hari libur.
"Pengunjungnya banyak yang dari luar daerah. Orang luar negeri juga
sudah ada yang datang ke sini," ujarnya.
Biaya sebesar Rp3.000 yang harus dikeluarkan setiap pengunjung
terbilang murah jika dibandingkan dengan kesejukan udara dan keindahan
pemandangan di sana.
"Kami juga menyediakan makanan khas geblek dan dawet sambel. Di dekat
Grojogan Sewu juga ada Goa Pleret yang jaraknya hanya 1,5 kilometer,"
ucap Pardi.
Dana yang terkumpul dari para pengunjung digunakan untuk pemeliharaan
Grojogan Sewu, misalnya membenahi jalan setapak dan pengadaan toilet
umum. Warga sekitar pun menyiapkan rumahnya untuk dijadikan home stay.
"Ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar," ungkap
Pardi menambahkan.
Meski demikian, Pardi menyadari akses jalan menuju Grojogan Sewu belum
bisa dikatakan layak. Dia pun telah menerima banyak kritik dari para
pengunjung. "Kami sudah menyampaikan kondisi jalan yang jelek ke
pemerintah. Katanya sudah ada rencana untuk dibangun," katanya.
Nur Rahman, salah satu pengunjung Grojogan Sewu juga berharap
pemerintah setempat bisa membenahi akses jalan pariwisata. "Tempatnya
bagus. Jadi sayang kalau jalannya tidak segera diperbaiki. Kalau
jalannya juga bagus, kami pasti ingin kembali lagi ke sini," ucap pria
asal Ponorogo itu.

Read More

Pol PP Gabungan Ciduk 18 Pasangan Tak Resmi

WATES ( KRjogja.com)- Personil gabungan Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) DIY, Jawa Tengah, Purworejo dan Kulonprogo berhasil
mengamankan 18 pasang tak resmi. Diantara yang terjaring petugas,
teridentifikasi pengurus salah satu partai politik (parpol) tingkat
Kecamatan Kokap.
Begitu terjaring petugas yang menggelar patroli dan pengawasan bersama
terhadap penginapan di wilayah perbatasan Kulonprogo terutama di
Pantai Glagah Temon, Kamis (21/5/2015), ke-18 pasangan tersebut dibawa
ke Kantor Satpol PP Kulonprogo untuk didata dan dimintai keterangan
serta dibina.
Kasat Pol PP DIY Bambang dan Sekretaris Satpol PP Jateng Agus Waluyo
mengatakan, pihaknya menindaklanjuti MoU DIY dan Jateng memberantas
penyakit masyarakat (pekat) di wilayah perbatasan.
Saat ini operasi di wilayah perbatasan Kulonprogo dan Purworejo. Dalam
operasi tersebut pihaknya mengerahkan 50 personil dari DIY, Jateng,
Kulonprogo dan Purworejo. Personil dibagi empat regu untuk melakukan
operasi yang telah ditentukan. Regu 1 menangkap tiga pasang, Regu 2
dapat dua pasang, Regu 3 mendapat tujuh pasang dan Regu 4 mendapat
enam pasang.
"Jumlah keseluruhan 18 pasangan. Sebetulnya masih banyak kegiatan yang
perlu kita tindaklanjuti dari MoU antara DIY dan Jateng," kata
Bambang.
Semua yang tertangkap dari segi usia sudah dewasa. "Hari ini banyak
yang kita razia dan semuanya sudah di atas 18 tahun bahkan ada yang
sudah tua. Untuk profesinya kami belum mengetahui secara keseluruhan
karena masih dalam proses pendataan," kata Agus.
Bambang menyatakan Satpol PP tidak memberikan sanksi terhadap 18
pasang yang tertangkap. "Sanksi tidak ada, tetapi kami memberikan
pembinaan. Operasi ini disertai pembinaan dengan tujuan mengeliminir
pekat tidak berkembang. Kalau hilang tidak mungkin," katanya.
Pasangan yang tertangkap mengaku baru sekali ke Glagah. Mereka akan
diberi pengertian bahwa apa yang dilakukan hal yang tidak baik."Namun
jika tertangkap tiga kali akan dilakukan yustisi," tandasnya.
Salah satu pasangan tak resmi yang terkena razia, Tom mengaku tidak
begitu kaget. "Karena saya terkena razia dengan pacar yang sudah
dilamar keluarga. Jadi biasa saja," ujarnya.
Selama petugas melakukan pendataan dan meminta keterangan, sebagian
pelaku yang terjaring berusaha menutupi muka mereka baik dengan kain
maupun baju serta membelakangi para awak media. Tapi ada juga yang
tanpa malu, terang-terangan mencoba menghubungi sejumlah orang dengan
menggunakan telpon genggamnya. Langkah tersebut mungkin sebagai upaya
meloloskan diri sehingga petugas Satpol PP tidak memprosesnya. Tapi
petugas tidak peduli dan tetap melakukan pendataan, meminta keterangan
dan memberikan pembinaan kepada mereka yang terjaring
operasi.(Rul/Wid)

Read More

Inilah Genting Super Menoreh

Harianjogja.com, KULONPROGO– Masyarakat Dusun Pantog, Desa Banjaroya,
Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta,
memproduksi genting pres Super Menoreh untuk menambah penghasilan
mereka.
Penanggung jawab kelompok perajin genting Desa Pantog Dalhuri di
Kulonprogo, Kamis (21/5/2015), mengatakan tempat pembuatan genting
saat ini ada empat lokasi dengan total mesin giling tiga unit dan
mesin pres lima unit. Namun tobong pembakaran hanya ada satu dengan
kapasitas 5.000-6.000 buah dengan kapasitas produksi antara
5.000-10.000 buah per bulan.
"Saat ini kendala yang dihadapi adalah tidak adanya pencetak wuwung
atau krepus yakni kurangnya modal usaha dan transportasi serta rumah
produksi dan pengeringnya yang kurang layak. Untuk itu, kami berharap
pelatihan dan pencetak batu bata merah dari pemerintah untuk menambah
kelompok baru," kata Dalhuri.
Kades Banjaroya Anton Supriyono mengatakan desa siap menerima dan
memfasilitasi investor karena desa itu terbuka untuk investor yang
menanamkan modalnya. Namun begitu, saat ini belum ada investor yang
tertarik.
Dia mengatakan potensi tanah di sekitar Banjaroya yang baik untuk
membuat genting dimanfaatkan salah satu warga Pantog Wetan untuk
membuka usaha genting pres. Pemerintah desa membantu dengan
mengusulkan ke pemkab untuk memberikan bantuan mesin press dan mesin
giling serta pelatihan.
Ia mengatakan usaha ini bisa menjadi tambahan penghasilan karena
masyarakat yang terlibat dalam satu usaha genting sekitar delapan
orang.
"Dampak yang terlihat adalah warga yang dulu hanya jual tanah dan
dibawa ke luar Kulon Progo sekarang bisa ikut memproduksi atau titip
bahan untuk digarapkan. Pemdes juga memberikan bantuan modal untuk
kelompok usaha genting ini melalui anggaran desa," kata Anton.

Read More

Komisi V Ancam Tunda Pencairan Dana Bandara Kulonprogo

JOGJA – Sandungan-sandungan yang mewarnai rencana pembangunan bandara
baru di Kulonprogo, mengundang perhatian anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) RI. Perhatian lebih khusus terkait dengan penggantian hak
bagi warga masyarakat yang kena dampak langsung adanya bandara.
Satu yang sudah sampai di telingan wakil rakyat di Senayan adalah
terkait proses pembayaran ganti untung lahan. DPR RI meminta agar
masalah tersebut diselesaikan terlebih dahulu. Jika tidak, DPR RI
mengancam tidak akan mengucurkan anggaran untuk pembangunan bandara
tersebut.
Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan, sebelum memulai
proses pembangunan, termasuk bandara baru di Kulonprogo, persoalan
terkait lahan harus sudah diselesaikan. Di antaranya dengan memenuhi
hak kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan. "(Persoalan
lahan) harus sudah clear, jangan sampai masyarakat yang dirugikan,"
ujarnya saat berkunjung ke Kepatihan (Kantor Provinsi) DIJ, kemarin
(22/5).
Fary menegaskan, hal itu nantinya juga akan dibahas bersama manajemen
PT Angkasa Pura (AP). Menurut dia, persoalan terkait penyediaan lahan,
merupakan tugas dari pemerintah daerah, tapi pihaknya ingin memastikan
tidak ada masyarakat yang dirugikan. "Kami akan membahas dan menjadi
masukan saat pembahasan proyek pembangunan bandara baru ini dengan
pimpinan AP," terangnya.
Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, sesuai dengan fungsi
anggaran, DPR RI memiliki tugas dan kewenangan untuk membahas dan
memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap
anggaran pemerintah pusat. Menurut dia, jika memang masih ada yang
belum sesuai, DPR bisa meminta penundaan pencairan anggaran.
"Persoalan lahan yang berkait dengan masyarakat, harus clear dulu,
baru bisa diproses lebih lanjut" tandasnya.
Sebelumnya, sesuai dengan
aduan dari Paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT), Komnas HAM menemukan
adanya ketidakterbukaan informasi dalam proses pembangunan bandara di
Kulonprogo. Ketidakterbukaan informasi yang diterima warga ada pada
saat tahapan sosialisasi maupun saat konsultasi publik berlangsung.
Warga merasa adanya intimidasi yang dilakukan dalam proses persetujuan
terhadap rencana proyek tersebut.
Terpisah, Sekretaris Provinsi
(Sekprov) DIJ Ichsanuri menegasakan, segala gugatan terhadap produk
Pemprav DIJ maupun aduan warga terdampak yang tidak setuju kepada
Komnas HAM, akan ditangani sepenuhnya oleh Biro Hukum Setprov DIJ
sebagai garda terdepan.
Seperti diketahui, rencana pembangunan bandara baru di Kulonprogo
untuk mengganti bandara yang sudah ada, yakni Bandara Adisucipto.
Sebab perpanjangan landasan Bandara Adisucipto tak mungkin dilakukan,
karena sekitarnya penuh pemukiman. Sehingga Pemrpov DIJ mengambil
keputusan untuk membuat bandara baru yang lokasinya di daerah
Kabupaten Kulonprogo.
Kehadiran bandara internasional Kulonprogo digadang-gadang akan banyak
memberi manfaat bagi Jogjakarta, karena menghidupkan Kulonprogo dan
mengurangi kemacetan lalu lintas di wilayah Kota Jogja dan sekitarnya.
Dengan bandara baru, jumlah penerbangan dari dan ke Jogjakarta juga
akan bisa lebih banyak lagi dari saat ini.
Untuk kepentingan tersebut, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian
Perhubungan sudah merestui izin penetapan lokasi (IPL) bandara
Kulonprogo kepada calon pengelola PT Angkasa Pura I. Dengan telah
ditetapkannya IPL, maka rencana pembangunan bandara baru tersebut,
sudah tidak ada masalah lagi. IPL bakal menjadi dasar untuk melakukan
pembebasan lahan.
Proyek Bandara Kulonprogo direncanakan seluas 600 hektare (ha), dan
diperkirakan akan menelan dana Rp 6 triliun. Dana ini tergolong besar
lantaran harus membangun bandara di lahan kosong. Rencananya bandara
Kulonprogo akan memiliki terminal seluas 106.500 meter persegi (m2)
dengan kapasitas 10 juta penumpang per tahun. Bandara baru ini nanti
juga didukung hanggar seluas 371.125 m2, dan sanggup menampung 28 unit
pesawat.
Studi terkait pembangunan bandara penumpang dan kargo kelas
internasional di Kulonprogo, diharapkan sudah selesai tahun 2019.
Adanya bandara udara internasional akan memberi banyak keuntungan
untuk pemerintah dan masyarakat Jogjakarta.
(pra/jko/ong)

http://www.radarjogja.co.id/blog/2015/05/23/komisi-v-ancam-tunda-pencairan-dana-bandara-kulonprogo/

Read More

Pembangunan Taman Budaya Kulonprogo Segera Dimulai Kembali

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Proyek fisik bersumber dana keistimewaan
berupa pembangunan taman budaya di Kulonprogo kembali dilanjutkan.
Setelah penyelesaian tahap pertama sempat molor, tahap kedua dengan
nilai pagu Rp 10,2 miliar diperkirakan akan dimulai pekan depan.
Kabid Ciptakarya Dinas Pekerjaan umum (DPU), Zahrom Asurawan, Jumat
(22/5/2015), mengatakan lelang proyek tersebut telah selesai. Nilai
kontrak proyek tersebut menurutnya sekitar Rp 9 miliar dari nilai
pagu.
"Hari ini terbit surat perintah penunjukan pemenang barang dan jasa.
Nanti trus kontrak, lalu keluar SPK (Surat Perintah Kerja) dan rapat
konstruksi," kata Zahrom, Jumat (22/5/2015).
Pada tahap ini, pembangunan akan menyelesaikan gedung auditorium.
Gedung yang dimaksud berupa gedung teater tertutup. Pengerjaan sampai
selesai tahap dua diperkirakan hingga Desember 2015. Sementara, bagian
fasilitas di lingkungan sekitarnya akan dilanjutkan pada 2016.
"Jadi pengerjaan sekitar tujuh bulan sampai selesai Desember nanti," lanjutnya.
Saat ini progres pembangunan taman budaya yang dikerjakan tahun lalu
baru berupa pondasi. Pembangunan senilai Rp 3 miliar pada 2014
tersebut sempat molor penyelesaiannya. Zahrom mengatakan akan
mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang "Kami akan gelar
rapat evaluasi sepekan sekali mulai dari kontraktor sampai pengawasan"
katanya.
Terpisah, Kabid Kebudayaan Dinbudparpora Kulonprogo, Joko Mursito,
membenarkan pada 2015 ini pembangunan fokus pada penyelesaian gedung
auditorium. Gedung itu menurutnya berfungsi sebagai gedung pertunjukan
atau teater untuk memfasilitasi para seniman di Kulonprogo.
"Selama ini kan Kulonprogo belum punya gedung seperti ini. Jadi ini
dinantikan. Kami akan menonjolkan karakter Kulonprogo pada
konstruksinya," kata Joko.
Gedung tersebut menurutnya akan memiliki kapasitas 1.500 penonton.
Selain gedung teater indoor, menurutnya, proyek di atas lahan seluas
4,25 hektare itu juga akan dilengkapi dengan pendopo dan ruang
pertunjukkan terbuka. Joko menegaskan, taman budaya tersebut akan
dapat dimanfaatkan paling cepat pada 2017.(*)

Read More

Kawasan Industri Kulonprogo Berpotensi Serap 720 Ribu Tenaga Kerja

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Kawasan industri yang telah ditetapkan
Pemkab Kulonprogo seluas 800 hektare di wilayah Kecamatan Sentolo,
diperkirakan bakal menyerap banyak tenaga kerja. Jika semua perusahaan
berdiri di lahan seluas itu, diprediksi penyerapannya mencapai 720
ribu tenaga kerja.
Kabid Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
(BPMPT) Kulonprogo, Robby Ampera, mengatakan saat ini sudah ada
perusahaan pengembang kawasan industri yang berminat mengelola kawasan
tersebut.
"Ada dua perusahaan yang menyatakan siap di lahan 170 hektare. Kalau
seluas itu saja terealisasi diperkirakan serapan tenaga kerjanya sudah
bisa mencapai 120 ribu pekerja. Kalau optimal 800 hektare serapannya
720 ribu tenaga kerja," kata Roby, Jumat (22/5/2015).
Kawasan industri di Sentolo, menurutnya, bakal menjadi kawasan
industri terbesar di DIY. Lokasi kawasan tersebut cukup strategis.
Selain mempercepat pertumbuhan ekonomi, keberadaannya juga bakal
menyerap banyak tenaga kerja lokal.
Selain di kawasan industri, saat ini penyerapan tenaga kerja dari
perusahaan di Kulonprogo yang telah beroperasi juga cukup banyak. Dia
menyebut setidaknya seribu pekerja terserap di perusahaan, antara lain
pabrik wig.
Serapan itu sebenarnya dianggap belum optimal. Pasalnya, kapasitas
produksi pabrik tersebut diperkirakan membutuhkan tenaga kerja
6.000-an orang. Sebab itu, menurutnya, sebenarnya keberadaan pabrik
itu masih berpotensi menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.
"Saat ini ada lagi perusahaan yang sudah menerima izin prinsip. Itu
saja sudah berkontribusi sekitar 1.600 pekerja," lanjutnya.(*)

Read More