Ini Dia Grojogan Sewu di Barat Jogja

Harianjogja.com, KULONPROGO-Selama ini kita sudah cukup familiar
dengan Grojogan Sewu di Tawangmangu, Jawa Tengah. Namun, wisata alam
bernama sama ternyata juga ada di Kulonprogo. Meski tidak sebesar yang
di Tawangmangu, Grojogan Sewu ala Kulonprogo ini juga layak masuk
daftar destinasi wisata.
Grojogan Sewu terletak di Dusun Beteng, Desa Jatimulyo, Kecamatan
Girimulyo, Kulonprogo. Wilayah kecamatan tersebut memang cukup kaya
akan wisata curug, diantaranya Curug Setawing, Kedung Pedut, Mudal,
Kembangsoko, dan Sigembor.
"Grojogan Sewu ini baru dibuka untuk umum sejak April tahun kemarin,"
kata pengelola Grojogan Sewu, Pardi kepada Harian Jogja, beberapa
waktu lalu.
Sebelum sampai di Grojogan Sewu, pengunjung perlu berjalan sekitar 300
meter dari tempat parkir. Suara aliran air yang deras membuat kita
makin penasaran saat menuruni jalan setapak. Namun, anda sebaiknya
tidak buru-buru karena kondisi jalan setapak yang cukup licin rawan
membuat pengunjung tergelicir.
Jumlah pengunjung harian di Grojogan Sewu rata-rata mencapai 100
orang. Angka itu bisa bertambah hingga dua atau tiga kali lipat pada
hari libur.
"Pengunjungnya banyak yang dari luar daerah. Orang luar negeri juga
sudah ada yang datang ke sini," ujarnya.
Biaya sebesar Rp3.000 yang harus dikeluarkan setiap pengunjung
terbilang murah jika dibandingkan dengan kesejukan udara dan keindahan
pemandangan di sana.
"Kami juga menyediakan makanan khas geblek dan dawet sambel. Di dekat
Grojogan Sewu juga ada Goa Pleret yang jaraknya hanya 1,5 kilometer,"
ucap Pardi.
Dana yang terkumpul dari para pengunjung digunakan untuk pemeliharaan
Grojogan Sewu, misalnya membenahi jalan setapak dan pengadaan toilet
umum. Warga sekitar pun menyiapkan rumahnya untuk dijadikan home stay.
"Ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar," ungkap
Pardi menambahkan.
Meski demikian, Pardi menyadari akses jalan menuju Grojogan Sewu belum
bisa dikatakan layak. Dia pun telah menerima banyak kritik dari para
pengunjung. "Kami sudah menyampaikan kondisi jalan yang jelek ke
pemerintah. Katanya sudah ada rencana untuk dibangun," katanya.
Nur Rahman, salah satu pengunjung Grojogan Sewu juga berharap
pemerintah setempat bisa membenahi akses jalan pariwisata. "Tempatnya
bagus. Jadi sayang kalau jalannya tidak segera diperbaiki. Kalau
jalannya juga bagus, kami pasti ingin kembali lagi ke sini," ucap pria
asal Ponorogo itu.

Read More

Pol PP Gabungan Ciduk 18 Pasangan Tak Resmi

WATES ( KRjogja.com)- Personil gabungan Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) DIY, Jawa Tengah, Purworejo dan Kulonprogo berhasil
mengamankan 18 pasang tak resmi. Diantara yang terjaring petugas,
teridentifikasi pengurus salah satu partai politik (parpol) tingkat
Kecamatan Kokap.
Begitu terjaring petugas yang menggelar patroli dan pengawasan bersama
terhadap penginapan di wilayah perbatasan Kulonprogo terutama di
Pantai Glagah Temon, Kamis (21/5/2015), ke-18 pasangan tersebut dibawa
ke Kantor Satpol PP Kulonprogo untuk didata dan dimintai keterangan
serta dibina.
Kasat Pol PP DIY Bambang dan Sekretaris Satpol PP Jateng Agus Waluyo
mengatakan, pihaknya menindaklanjuti MoU DIY dan Jateng memberantas
penyakit masyarakat (pekat) di wilayah perbatasan.
Saat ini operasi di wilayah perbatasan Kulonprogo dan Purworejo. Dalam
operasi tersebut pihaknya mengerahkan 50 personil dari DIY, Jateng,
Kulonprogo dan Purworejo. Personil dibagi empat regu untuk melakukan
operasi yang telah ditentukan. Regu 1 menangkap tiga pasang, Regu 2
dapat dua pasang, Regu 3 mendapat tujuh pasang dan Regu 4 mendapat
enam pasang.
"Jumlah keseluruhan 18 pasangan. Sebetulnya masih banyak kegiatan yang
perlu kita tindaklanjuti dari MoU antara DIY dan Jateng," kata
Bambang.
Semua yang tertangkap dari segi usia sudah dewasa. "Hari ini banyak
yang kita razia dan semuanya sudah di atas 18 tahun bahkan ada yang
sudah tua. Untuk profesinya kami belum mengetahui secara keseluruhan
karena masih dalam proses pendataan," kata Agus.
Bambang menyatakan Satpol PP tidak memberikan sanksi terhadap 18
pasang yang tertangkap. "Sanksi tidak ada, tetapi kami memberikan
pembinaan. Operasi ini disertai pembinaan dengan tujuan mengeliminir
pekat tidak berkembang. Kalau hilang tidak mungkin," katanya.
Pasangan yang tertangkap mengaku baru sekali ke Glagah. Mereka akan
diberi pengertian bahwa apa yang dilakukan hal yang tidak baik."Namun
jika tertangkap tiga kali akan dilakukan yustisi," tandasnya.
Salah satu pasangan tak resmi yang terkena razia, Tom mengaku tidak
begitu kaget. "Karena saya terkena razia dengan pacar yang sudah
dilamar keluarga. Jadi biasa saja," ujarnya.
Selama petugas melakukan pendataan dan meminta keterangan, sebagian
pelaku yang terjaring berusaha menutupi muka mereka baik dengan kain
maupun baju serta membelakangi para awak media. Tapi ada juga yang
tanpa malu, terang-terangan mencoba menghubungi sejumlah orang dengan
menggunakan telpon genggamnya. Langkah tersebut mungkin sebagai upaya
meloloskan diri sehingga petugas Satpol PP tidak memprosesnya. Tapi
petugas tidak peduli dan tetap melakukan pendataan, meminta keterangan
dan memberikan pembinaan kepada mereka yang terjaring
operasi.(Rul/Wid)

Read More

Inilah Genting Super Menoreh

Harianjogja.com, KULONPROGO– Masyarakat Dusun Pantog, Desa Banjaroya,
Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta,
memproduksi genting pres Super Menoreh untuk menambah penghasilan
mereka.
Penanggung jawab kelompok perajin genting Desa Pantog Dalhuri di
Kulonprogo, Kamis (21/5/2015), mengatakan tempat pembuatan genting
saat ini ada empat lokasi dengan total mesin giling tiga unit dan
mesin pres lima unit. Namun tobong pembakaran hanya ada satu dengan
kapasitas 5.000-6.000 buah dengan kapasitas produksi antara
5.000-10.000 buah per bulan.
"Saat ini kendala yang dihadapi adalah tidak adanya pencetak wuwung
atau krepus yakni kurangnya modal usaha dan transportasi serta rumah
produksi dan pengeringnya yang kurang layak. Untuk itu, kami berharap
pelatihan dan pencetak batu bata merah dari pemerintah untuk menambah
kelompok baru," kata Dalhuri.
Kades Banjaroya Anton Supriyono mengatakan desa siap menerima dan
memfasilitasi investor karena desa itu terbuka untuk investor yang
menanamkan modalnya. Namun begitu, saat ini belum ada investor yang
tertarik.
Dia mengatakan potensi tanah di sekitar Banjaroya yang baik untuk
membuat genting dimanfaatkan salah satu warga Pantog Wetan untuk
membuka usaha genting pres. Pemerintah desa membantu dengan
mengusulkan ke pemkab untuk memberikan bantuan mesin press dan mesin
giling serta pelatihan.
Ia mengatakan usaha ini bisa menjadi tambahan penghasilan karena
masyarakat yang terlibat dalam satu usaha genting sekitar delapan
orang.
"Dampak yang terlihat adalah warga yang dulu hanya jual tanah dan
dibawa ke luar Kulon Progo sekarang bisa ikut memproduksi atau titip
bahan untuk digarapkan. Pemdes juga memberikan bantuan modal untuk
kelompok usaha genting ini melalui anggaran desa," kata Anton.

Read More

Komisi V Ancam Tunda Pencairan Dana Bandara Kulonprogo

JOGJA – Sandungan-sandungan yang mewarnai rencana pembangunan bandara
baru di Kulonprogo, mengundang perhatian anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) RI. Perhatian lebih khusus terkait dengan penggantian hak
bagi warga masyarakat yang kena dampak langsung adanya bandara.
Satu yang sudah sampai di telingan wakil rakyat di Senayan adalah
terkait proses pembayaran ganti untung lahan. DPR RI meminta agar
masalah tersebut diselesaikan terlebih dahulu. Jika tidak, DPR RI
mengancam tidak akan mengucurkan anggaran untuk pembangunan bandara
tersebut.
Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan, sebelum memulai
proses pembangunan, termasuk bandara baru di Kulonprogo, persoalan
terkait lahan harus sudah diselesaikan. Di antaranya dengan memenuhi
hak kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan. "(Persoalan
lahan) harus sudah clear, jangan sampai masyarakat yang dirugikan,"
ujarnya saat berkunjung ke Kepatihan (Kantor Provinsi) DIJ, kemarin
(22/5).
Fary menegaskan, hal itu nantinya juga akan dibahas bersama manajemen
PT Angkasa Pura (AP). Menurut dia, persoalan terkait penyediaan lahan,
merupakan tugas dari pemerintah daerah, tapi pihaknya ingin memastikan
tidak ada masyarakat yang dirugikan. "Kami akan membahas dan menjadi
masukan saat pembahasan proyek pembangunan bandara baru ini dengan
pimpinan AP," terangnya.
Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, sesuai dengan fungsi
anggaran, DPR RI memiliki tugas dan kewenangan untuk membahas dan
memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap
anggaran pemerintah pusat. Menurut dia, jika memang masih ada yang
belum sesuai, DPR bisa meminta penundaan pencairan anggaran.
"Persoalan lahan yang berkait dengan masyarakat, harus clear dulu,
baru bisa diproses lebih lanjut" tandasnya.
Sebelumnya, sesuai dengan
aduan dari Paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT), Komnas HAM menemukan
adanya ketidakterbukaan informasi dalam proses pembangunan bandara di
Kulonprogo. Ketidakterbukaan informasi yang diterima warga ada pada
saat tahapan sosialisasi maupun saat konsultasi publik berlangsung.
Warga merasa adanya intimidasi yang dilakukan dalam proses persetujuan
terhadap rencana proyek tersebut.
Terpisah, Sekretaris Provinsi
(Sekprov) DIJ Ichsanuri menegasakan, segala gugatan terhadap produk
Pemprav DIJ maupun aduan warga terdampak yang tidak setuju kepada
Komnas HAM, akan ditangani sepenuhnya oleh Biro Hukum Setprov DIJ
sebagai garda terdepan.
Seperti diketahui, rencana pembangunan bandara baru di Kulonprogo
untuk mengganti bandara yang sudah ada, yakni Bandara Adisucipto.
Sebab perpanjangan landasan Bandara Adisucipto tak mungkin dilakukan,
karena sekitarnya penuh pemukiman. Sehingga Pemrpov DIJ mengambil
keputusan untuk membuat bandara baru yang lokasinya di daerah
Kabupaten Kulonprogo.
Kehadiran bandara internasional Kulonprogo digadang-gadang akan banyak
memberi manfaat bagi Jogjakarta, karena menghidupkan Kulonprogo dan
mengurangi kemacetan lalu lintas di wilayah Kota Jogja dan sekitarnya.
Dengan bandara baru, jumlah penerbangan dari dan ke Jogjakarta juga
akan bisa lebih banyak lagi dari saat ini.
Untuk kepentingan tersebut, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian
Perhubungan sudah merestui izin penetapan lokasi (IPL) bandara
Kulonprogo kepada calon pengelola PT Angkasa Pura I. Dengan telah
ditetapkannya IPL, maka rencana pembangunan bandara baru tersebut,
sudah tidak ada masalah lagi. IPL bakal menjadi dasar untuk melakukan
pembebasan lahan.
Proyek Bandara Kulonprogo direncanakan seluas 600 hektare (ha), dan
diperkirakan akan menelan dana Rp 6 triliun. Dana ini tergolong besar
lantaran harus membangun bandara di lahan kosong. Rencananya bandara
Kulonprogo akan memiliki terminal seluas 106.500 meter persegi (m2)
dengan kapasitas 10 juta penumpang per tahun. Bandara baru ini nanti
juga didukung hanggar seluas 371.125 m2, dan sanggup menampung 28 unit
pesawat.
Studi terkait pembangunan bandara penumpang dan kargo kelas
internasional di Kulonprogo, diharapkan sudah selesai tahun 2019.
Adanya bandara udara internasional akan memberi banyak keuntungan
untuk pemerintah dan masyarakat Jogjakarta.
(pra/jko/ong)

http://www.radarjogja.co.id/blog/2015/05/23/komisi-v-ancam-tunda-pencairan-dana-bandara-kulonprogo/

Read More

Pembangunan Taman Budaya Kulonprogo Segera Dimulai Kembali

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Proyek fisik bersumber dana keistimewaan
berupa pembangunan taman budaya di Kulonprogo kembali dilanjutkan.
Setelah penyelesaian tahap pertama sempat molor, tahap kedua dengan
nilai pagu Rp 10,2 miliar diperkirakan akan dimulai pekan depan.
Kabid Ciptakarya Dinas Pekerjaan umum (DPU), Zahrom Asurawan, Jumat
(22/5/2015), mengatakan lelang proyek tersebut telah selesai. Nilai
kontrak proyek tersebut menurutnya sekitar Rp 9 miliar dari nilai
pagu.
"Hari ini terbit surat perintah penunjukan pemenang barang dan jasa.
Nanti trus kontrak, lalu keluar SPK (Surat Perintah Kerja) dan rapat
konstruksi," kata Zahrom, Jumat (22/5/2015).
Pada tahap ini, pembangunan akan menyelesaikan gedung auditorium.
Gedung yang dimaksud berupa gedung teater tertutup. Pengerjaan sampai
selesai tahap dua diperkirakan hingga Desember 2015. Sementara, bagian
fasilitas di lingkungan sekitarnya akan dilanjutkan pada 2016.
"Jadi pengerjaan sekitar tujuh bulan sampai selesai Desember nanti," lanjutnya.
Saat ini progres pembangunan taman budaya yang dikerjakan tahun lalu
baru berupa pondasi. Pembangunan senilai Rp 3 miliar pada 2014
tersebut sempat molor penyelesaiannya. Zahrom mengatakan akan
mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang "Kami akan gelar
rapat evaluasi sepekan sekali mulai dari kontraktor sampai pengawasan"
katanya.
Terpisah, Kabid Kebudayaan Dinbudparpora Kulonprogo, Joko Mursito,
membenarkan pada 2015 ini pembangunan fokus pada penyelesaian gedung
auditorium. Gedung itu menurutnya berfungsi sebagai gedung pertunjukan
atau teater untuk memfasilitasi para seniman di Kulonprogo.
"Selama ini kan Kulonprogo belum punya gedung seperti ini. Jadi ini
dinantikan. Kami akan menonjolkan karakter Kulonprogo pada
konstruksinya," kata Joko.
Gedung tersebut menurutnya akan memiliki kapasitas 1.500 penonton.
Selain gedung teater indoor, menurutnya, proyek di atas lahan seluas
4,25 hektare itu juga akan dilengkapi dengan pendopo dan ruang
pertunjukkan terbuka. Joko menegaskan, taman budaya tersebut akan
dapat dimanfaatkan paling cepat pada 2017.(*)

Read More

Kawasan Industri Kulonprogo Berpotensi Serap 720 Ribu Tenaga Kerja

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Kawasan industri yang telah ditetapkan
Pemkab Kulonprogo seluas 800 hektare di wilayah Kecamatan Sentolo,
diperkirakan bakal menyerap banyak tenaga kerja. Jika semua perusahaan
berdiri di lahan seluas itu, diprediksi penyerapannya mencapai 720
ribu tenaga kerja.
Kabid Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
(BPMPT) Kulonprogo, Robby Ampera, mengatakan saat ini sudah ada
perusahaan pengembang kawasan industri yang berminat mengelola kawasan
tersebut.
"Ada dua perusahaan yang menyatakan siap di lahan 170 hektare. Kalau
seluas itu saja terealisasi diperkirakan serapan tenaga kerjanya sudah
bisa mencapai 120 ribu pekerja. Kalau optimal 800 hektare serapannya
720 ribu tenaga kerja," kata Roby, Jumat (22/5/2015).
Kawasan industri di Sentolo, menurutnya, bakal menjadi kawasan
industri terbesar di DIY. Lokasi kawasan tersebut cukup strategis.
Selain mempercepat pertumbuhan ekonomi, keberadaannya juga bakal
menyerap banyak tenaga kerja lokal.
Selain di kawasan industri, saat ini penyerapan tenaga kerja dari
perusahaan di Kulonprogo yang telah beroperasi juga cukup banyak. Dia
menyebut setidaknya seribu pekerja terserap di perusahaan, antara lain
pabrik wig.
Serapan itu sebenarnya dianggap belum optimal. Pasalnya, kapasitas
produksi pabrik tersebut diperkirakan membutuhkan tenaga kerja
6.000-an orang. Sebab itu, menurutnya, sebenarnya keberadaan pabrik
itu masih berpotensi menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.
"Saat ini ada lagi perusahaan yang sudah menerima izin prinsip. Itu
saja sudah berkontribusi sekitar 1.600 pekerja," lanjutnya.(*)

Read More

Pembebasan Lahan Bandara Kulon Progo Sudah Tuntas 90%

Liputan6.com, Bogor -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry
Mursyidan Baldan mendukung penuh rencana Kementerian Perhubungan yang
akan memindahkan Bandar Udara (Bandara) Internasional Adisucipto,
Yogyakarta dan membangun bandara baru di wilayah Kulon Progo.
Dirinya mengatakan bahwa kondisi Bandara Adisucipto sudah tidak layak,
untuk itu perlu dipindahkan ke daerah Kulon Progo. Bahkan menurut
perpanjangan landasan Bandara Adisucipto tak mungkin dilakukan karena
sekitarnya penuh pemukiman penduduk.
"Kulon Progo memang sudah ditentukan karena layak dan mengurangi
kemacetan lalu lintas," kata dia saat ditemui usai membuka acara
Executive Dialogue, dengan tema Peran Planner dalam perencanaan,
implementasi dan pengendalian Tata Ruang, di Balaikota Bogor, Jumat
(22/5/2015).
Dalam rencana bandara baru di Kulon Progo tersebut, lanjut dia, proses
pembebasan lahan milik warga yang akan digunakan untuk pembangunan
bandara sudah mencapai 90 persen.
"Memang ada beberapa yang masih bertahan namun keseluruhan pembebasan
tanahnya malah sudah ada sekitar 90 persen," tegas dia.
Ferry menuturkan, memang beberapa waktu lalu sempat terjadi aksi unjuk
rasa yang dilakukan warga Kulon Progo. Di mana warga meminta tambahan
waktu dan harga tanah, agar sepakat.
Pembangunan bandara Kulon Progo rencananya akan menggantikan Bandara
Adisucipto, merupakan bandara Internasional yang memiliki fasilitas
terminal.
Bandara tersebut dibangun dengan luas 106.500 meter persegi dan dapat
menampung sekitar 10 juta orang penumpang pertahun. Dan memiliki
hanggar dengan 371.125 meter persegi yang dapat menampung 28 unit
pesawat itu selesai tahun 2019.
(Bima Firmansyah/Ndw)

Read More

TARI TRADISIONAL : Panjidur Langen Kridotomo, Simbol Semangat Juang Generasi Muda

Harianjogja.com, KULONPROGO-Tari Panjidur Langen Kridotomo memeriahkan
peringatan hari kebangkitan nasional tahun 2015 di Alun-Alun Wates,
Kulonprogo, Rabu (20/5/2015). Tarian andalan Kecamatan Nanggulan
tersebut dimainkan sebelum upacara dimulai pagi itu.
Tari Panjidur Langen Kridotomo dipentaskan oleh 20 orang penari asal
Dusun Jambon, Desa Donomulyo, Nanggulan.
"Kami cuma berlatih selama tiga hari karena pemberitahuan untuk
memeriahkan upacara ini juga mendadak," kata sang pelatih tari, Suhari
Ratmoko.
Tabuhan jidor bersama rebana dan beberapa alat musik lainnya
mengiringi para penari laki-laki berkostum ala prajurit Jawa.
"Ini selaras dengan hari kebangkitan nasional. Tari Panjidur Langen
Kridotomo menggambarkan semangat juang anak muda yang harus ikut
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," papar Suhari.
Sementara itu, Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo mengatakan, peringatan
hari kebangkitan nasional diharapkan mampu mengangkat kembali nilai
kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Rasa bangsa dan cinta
tanah air harus dijunjung tinggi demi menghadapi segala tantangan.
Menurut Sutedjo, jiwa nasionalisme merupakan landangan dasar yang
harus dipelihara dan dikuatkan dalam melaksanakan berbagai program
pembangunan.
"Kita dituntut menegakkan nilai-nilai demokrasi dan mempererat
persaudaraan untuk mempercepat terwujudnya bangsa yang maju dan
sejahtera," paparnya.
Sutedjo menambahkan pembangunan mental dan karakter bangsa masih
menjadi salah satu prioritas dalam program pembangunan Indonesia.
"Pembangunan mental dan karakter tidak cukup hanya di jajaran
birokrasi pemerintah, melainkan juga seluruh komponen masyarakat,"
ujar Sutedjo menegaskan.
Peringatan hari kebangkitan nasional juga bisa dijadikan momen
mengenang kembali semangat perjuangan para pendiri bangsa. Semangat
yang seakan tidak pernah padam itu diharapkan menjadi motivasi bagi
masyarakat saat ini. Meski demikian, kebangkitan nasional harus
diwujudkan dalam kerja nyata.
"Buka sekadar pengembangan wacana, kita juga harus bekerja lebih
keras," kata Sutedjo.
Upacara peringatan hari kebangkitan nasional diikuti berbagai kalangan
masyarakat di Kulonprogo. Di antaranya anggota forum komunikasi
pimpinan
daerah (Forkompinda), kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), TNI
dan Polri, serta ratusan mahasiswa dan pelajar.

Read More

Komnas HAM Temukan Pelanggaran dalam Pembangunan Bandara Kulon Progo

Kulon Progo, HanTer -Tim dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) menemukan pelanggaran terhadap hak warga atas informasi
dan banyak ketidakterbukaan dalam perencanaan pembangunan bandara di
Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Dianto Bachriardi di Kulon
Progo, Rabu (20/5), mengatakan berdasarkan temuan sementara, pihaknya
melihat ada hak-hak warga terkena dampak rencana bandara, khususnya
hak untuk mendapat informasi yang tidak dipenuhi oleh negara.
"Pihak yang bertanggung jawab terkait rencana pembangunan bandara,
baik Pemkab Kulon Progo, PT Angkasa Pura I, maupun Kementerian
Perhubungan," katanya.
Ia mengatakan kesimpulan sementara itu, setelah pihaknya bertemu
dengan warga penolak rencana bandara yang tergabung dalam Wahana Tri
Tunggal dan Pemkab Kulon Progo.
"Proyek ini akan mengambil tanah-tanah mereka dan warga yang
menggantungkan hidupnya pada tanah-tanah itu tidak mendapat kejelasan
mengenai masa depan mereka. Itu sebetulnya hak-hak mereka atas
informasi sudah terlanggar," kata Dianto.
Selain itu, Komnas HAM menemukan banyak ketidakterbukaan selama
proses persiapan pembangunan bandara, baik dalam tahap sosialisasi
maupun konsultasi publik.
"Hal ini kemudian membuat warga juga merasa ada intimidasi dalam
proses pemberian persetujuan rencana pembangunan bandara," kata dia.
Dia mengatakan rencananya Komnas HAM akan memanggil PT Angkasa Pura I
dan Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang paling berkepentingan
dengan pembangunan bandara di Kulon Progo.
"Selanjutnya Komnas HAM akan menyampaikan rekomendasi kepada
pihak-pihak terkait, agar untuk lebih menghargai hak-hak warga yang
akan terkena dampak, baik langsung maupun tidak langsung. Langkah
Komnas HAM juga sebagai tindak lanjut atas temuan-temuan di lapangan,"
katanya.
Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT) Kelik Martono mengatakan pihaknya
telah bertemu dengan Komnas HAM pada Rabu (19/5).
Pihaknya menyampaikan kepada Komnas HAM, seperti kriminalisasi Sarijo
dan kawan-kawan, pelaksanaan konsultasi publik, relokasi hingga
penolakan warga terhadap rencana pembangunan bandara.
Selain itu, kata Martono, Komnas HAM menemui terdakwa Sarijo dan
kawan-kawan di Rumah Tahanan Kelas II Wates.
"Mereka menindaklanjuti laporan WTT. Semoga tidak ada kriminalisasi
terhadap warga yang menolak bandara. Kami juga berharap, penolakan
kami ini didengarkan oleh pejabat-pejabat," kata Martono.
(dikutip dari http://www.harianterbit.com/)

Read More

Kulonprogo Bebas dari Beras Plastik

KULONPROGO-Kasus beras plastik yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat
membuat sejumlah warga di Kulonprogo resah. Mereka takut beras
sintetis ini beredar luas di masyarakat.
Meski begitu, sejumlah pedagang tidak takut dan yakin pasar beras di
Kulonprogo aman dari peredaran beras palsu.
"Tadi banyak pembeli yang bertanya, seperti apa beras sintetis. Mereka
takut juga beredar di Kulonprogo," jelas pedagang beras di Pasar Wates
Novi Sapta.
Menurutnya, beras yang beredar di Kulonprogo merupakan beras lokal dan
dari luar daerah di Jawa Tengah. Seperti Klaten, Delanggu ataupun
Sragen.
Beras-beras tersebut kualitasnya cukup bagus dan tidak ditemukan
campuran. Biasanya pedagang beras membeli gabah dari petani dan
menjual dalam bentuk beras yang sudah dikemas dalam kantong-kantong
plastik.
Adanya isu beras inipun, tidak berpengaruh terhadap penjualan. Stok
maupun penjualan harian sama dan tidak ada penurunan. Justru memasuki
bulan syaban, membuat penjualan cenderung meningkat.
"Yang diragukan adalah beras kemasan 5 kilogram, tetapi kita yakinkan
itu aman," ujarnya.
Pedagang beras di Pasar Bendungan Wates, Sulastri mengaku tidak takut
dengan isu beras Plastik. Dia setiap hari hanya membeli beras-beras
dari petani lokal.
Praktis beras itu aman dan tidak mungkin dicampuri. Apalagi tingkat
penjualan dari petani relatif sedikit dan dilakukan
pengecekan."Pemerintah harus memberantas itu, kasihan petani yang
dirugikan," terangnya.
Salah seorang pembeli Tugiyati, mengaku tidak takut dengan adanya isu
beras plastik bakal terjadi di Kulonprogo.
Setiap hari dia banyak membeli beras untuk memenuhi kebutuhan harian
di warungnya. Beras-beras ini dibelinya dari pedagang langganan."Resah
pasti ada, tetapi kita tidak begitu takut," pungkasnya.
Saat ini harga beras di pasaran cukup bervariasi. Beras untuk kualitas
rendah dijual di kisaran Rp7.000an. Sedangkan kualitas premium Rp800an
dan beras kualitas super diatas Rp9.000.
Di pasar Bendungan, para pedagang justru banyak membeli beras Raskin
distribusi dari Bulog. Beras yang dijual itu utuk keluaran sebelum
2015. Sedangkan raskin yang dibuat 2015 kualitasnya bagus dan banyak
dikonsumsi penerima."Raskin itu banyak dibeli oleh pedagang peyek,
tepungnya cocok untuk gorengan," tutur Sugiyah.

Sumber: http://daerah.sindonews.com/read/1003278/22/kulonprogo-bebas-dari-beras-plastik-1432106704

Read More