Kecamatan di Kulonprogo Tak Bisa Cetak E-KTP

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Meski pelayanan e-KTP di wilayah
Kulonprogokini mulai dilakukan dengan sistem jemput bola, proses
tersebut tetap tidak dapat selesai di tangan petugas di setiap
kecamatan.

Pasalnya, peralatan cetak e-KTP sampai saat ini hanya ada di kantor
Disdukcapil. Berarti, pelayanan permohonan dan perekaman e-KTP yang
dilakukan petugas kecamatan sudah pasti harus diteruskan ke
Disdukcapil untuk proses cetaknya.

Camat Wates, Ariadi, mengatakan alat cetak e-KTP sejauh ini memang
hanya ada di kantor Disdukcapil. Sebab itu, petugas kecamatan hanya
melayani sampai pada perekamannya.

"Untuk pelayanan perekaman kini memang lancar kembali karena sudah
adanya lembar blangko dari pusat. Kalau habis kami bisa langsung ambil
di Disdukcapil," katanya, Jumat (30/10/2015).

Namun, menurutnya, untuk cetak e-KTP tetap tidak bisa dilakukan
petugas di kecamatan. Pasalnya, di kecamatan tidak ada peralatan untuk
cetak e-KTP. "Hanya ada di Disdukcapil," lanjutnya.

Sepanjang alat tersedia, cetak e-KTP nampaknya bukan persoalan besar.
Namun, untuk melayani ribuan warga pemohon, Kulonprogosampai saat ini
hanya memiliki dua alat yang disebut Secure Access Modul (SAM).

Read More

Kulon Progo Butuh Pohon Kelapa Pendek, Tunggu Inovasi IPB

TEMPO.CO,Kulon Progo- Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon
Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan Institut Pertanian
Bogor bisa menciptakan inovasi tanaman kelapa umur pendek. Meski
berumur pendek, pohon kelapa itu bisa tumbuh tegak dan memiliki
kandungan nira tinggi.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kulon Progo Bambang Tri Budi di
Kulon Progo, mengatakan tanaman kelapa di daerah ini sangat
dibutuhkan. Pasalnya, tanaman kelapa yang ada sekarang memiliki tinggi
20 sampai 30 meter, menjadi mata pencaharian 6.800 penduduk.

"Sampai saat ini bidang perkebunan komoditas unggulannya adalah
kelapa. Namun, setiap tahunnya jumlah penderes yang meninggal 24 orang
per tahun akibat jatuh dari pohon kelapa yang tinggi. Kami
mengharapkan IPB membuat inovasi tanaman kelapa," kata Bambang.

Sebelumnya, kata Bambang, permintaan yang sama juga disampaikan ke
LIPI, tapi belum ada hasilnya. "Kami berharap, ada inovasi tanaman
kepala supaya petani semakin sejahtera," katanya.

Bambang mengatakan petani gula kelapa Kulon Progo membuat gula semut
yang menjadi komoditas ekpor ke 10 negara tujuan. Luas tanaman kelapa
di Kulon Progo mencapai 16 haktere yang tersebar secara mereta di 12
kecamatan.

Menurut Bambang, tanaman kelapa memiliki sertifikat indikasi geografis
dari Kementerian Hukum dan HAM. Indikasi geografis menurut PP Nomor 51
Tahun 2007 adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu
barang.

"Faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau
kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas
tertentu pada barang yang dihasilkan," kata Bambang.

Pengembangan gula kelapa melibatkan sebagian besar masyarakat Kulon
Progo, terutama di daerah Kecamatan Kokap, Girimulyo dan Sentolo
sebagai wilayah aktif dan sudah dapat menerapkan standar produksi
sesuai persaratan indikasi geografis. Kedepan, tanaman kelapa akan
dikembangkan di kecamatan lain yaitu Kecamatan Kalibawang, Nanggulan,
Pengasih, dan Lendah.

"Produksi gula kelapa Kulon Progo sudah mampu dipasarkan tidak saja
untuk pasar dalam negeri, tetapi sudah merambah pasar luar negeri
seperti Kanada, Amerika Serikat dan Eropa," katanya.

ANTARA

Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com

Read More

Puluhan Ayam di Sukoponco Mati Mendadak

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Di Pedukuhan Sukoponco Desa Sukoreno
Kecamatan Sentolo, puluhan ayam mati tanpa diketahui penyebabnya. Ayam
yang sudah mati tersebut langsung dibakar dan dikubur, sedangkan yang
hampir mati dijual. Kasus ini dalam penyelidikan Dinas Kelautan
Perikanan dan Peternakan (Diskepenak) Kulonprogo.
Diungkapkan salah satu warga Wibowo (40), sudah sekitar 2 mingguan
banyak ayam mati tanpa sebab. "Ayam milik keluarga, ada sekitar 100
ekor dan 19 mentok. Sekitar 75 ekor mati berturut-turut. Yang terakhir
sejak Rabu malam lemes dan Kamis (29/10) pagi mati 3 ekor, sebelumnya
10 ekor dan beberapa hari lalu 14 ekor juga mengalami hal yang sama,
hingga mencapai sekitar 75 ekor. Ayam yang sudah mati akhirnya kami
bakar. Sedang beberapa ekor yang masih hidup dijual," kata Wibowo,
Kamis (29/10/2015).

Ayam sepertinya sakit, tapi sakit apa tidak tahu, karena hanya
nyekukrut saja. Seperti mengantuk, bagian mata dan wajah seperti tidak
sehat. "Itu malam, dan paginya ternyata sudah mati. Di tetangga juga
terjadi hal yang sama, yang sudah keburu mati dikubur atau dibakar,
sedang adapula yang belum mati dijual," kata Wibowo.

Pihaknya, kata Wibowo, pihaknya memang belum lapor ke Dinas Kelautan
Perikanan dan Peternakan (Diskepenak) Kulonprogo, karena menurutnya
bukan skala banyak seperti peternak ayam yang besar, pihaknya hanya
memelihara ayam sekitar 100 ekor. "Biasanya juga tidak ada masalah,"
ujarnya.

Warga yang lainnya, Rahmi (38) juga menuturkan hal yang sama. "Saya
tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya, ada yang bilang karena cuaca.
Ayam menjadi ngantukan, tidak mau makan, dan langsung mati," katanya.

Menurut Rahmi, awalnya memang hanya 1 ayam babon. Habis itu ayam yang
kecil-kecil sekitar 16 ekor. Karena takut mati lagi, akhirnya saya
datangkan penjual ayam untuk membeli ayam yang masih hidup. Sebenarnya
baru mau bikin kandang ayam baru, malah ayam keburu mati. Yang sudah
mati saya kubur," ujarnya sambil mengaku dulu pernah mengalami hal
yang sama ayam gering lalu mati.

Sementara itu, Kepala Diskepenak Kulonprogo Sudarna menyatakan untuk
menindaklanjuti banyaknya kasus kematian ayam di wilayah Sukoreno
tersebut, pihaknya akan mengumpulkan informasi. Selanjutnya akan
ditentukan langkah untuk tindaklanjutnya.

Hasilnya akan kami umumkan menyusul," ujarnya.(Wid)

Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com

Read More

Petani Kulon Progo: Kami Tak Pernah Gagal Panen

Metrotvnews.com, Kulon Progo: Masyarakat di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat yang hendak dijadikan lokasi pembangunan bandara tampak begitu asri. Hamparan lahan pertanian luas menjadi indikasi kalau masyarakat setempat sebagian besar berprofesi sebagai petani.

Seorang petani Sidorejo, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Muhamdi, 36, membenarkan bahwa sebagaian besar masyarakat berpencaharian sebagai petani. Pertanian yang tak pernah mati di musim kemarau itu ditopang dengan irigasi yang tak pernah surut.

"Sumber air selalu ada. Bisa dari sungai ataupun air yang mengalir dari Waduk Sermo (Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo). Jadi, meskipun kemarau panjang, petani tidak kekurangan air, masih bisa menanam," kata Muhamdi saat ditemui di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Rabu (28/10/2015).

Muhamdi mengisahkan kalau dirinya sebelum bertani lebih dulu bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta. Setelah sekitar 10 tahun, Muhamdi diminta orang tuanya pulang ke Kulon Progo untuk bertani.

Ia bahkan mengaku lebih nyaman bekerja sebagai petani ketimbang di perusahaan. Menurutnya, hidup sebagai petani lebih tenang dan penuh kecukupan. Hal itu ditambah dengan lokasi pertanian di Kecamatan Temon yang bisa bercocok tanam sepanjang tahun.

"Sepanjang tahun di sini bisa bercocok tanam. Kalau kemarau seperti ini, bisa memilih tanaman palawija atau buah-buahan seperti semangka," ujarnya.

Tanah subur

Selama menjadi petani, Muhamdi mengatakan tidak pernah mengalami gagal panen. Namun, masalah akan terjadi apabila harga komoditas tanaman yang petani tanam sedang anjlok sehingga memungkinkan tidak memperoleh keuntungan.

"Tapi tidak terlalu menjadi masalah. Kesejahteraan warga (petani) sudah di atas rata-rata. Kaya tidak terlalu, miskin juga enggak. Sudah cukup untuk hidup dan menyekolahkan anak," kata dia.

Martono, seorang petani dari Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon pun menyatakan hak serupa. Lahan yang dirancang Pemerintah DIY untuk mendirikan bandara merupakan lahan subur dan produktif.

"Pembangunan bandara di lokasi yang subur dan produktif tidak sah. Rencana pembangunan bandara sebaiknya dipindah ke lokasi lain," ujarnya. 
SAN

Read More

BANDARA KULONPROGO Pemda & Pemkab Siapkan Lokasi Relokasi

Harianjogja.com, JOGJA-Menyusul turunnya salinan putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasasi Izin Penetapan Lokasi (IPL) bandara, Pemda DIY dan Pemerintah Kulonprogo segera mempersiapkan proses relokasi warga yang terdampak pembangunan bandara internasional di Kulonprogo.

Kepala Biro Hukum Pemda DIY, Dewa Isnu Broto Imam Santoso mengatakan salinan putusan MA sudah diserahkan ke PT.Angkasa Pura I selaku pemilik proyek, kemudian dilanjutkan ke Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk dilakukan pengukuran.

"Kita masih punya pekerjaan rumah, yaitu relokasi. Segera kita koordinasikan dengan teman-teman di Kulonprogo." kata Dewa di sela-sela evaluasi triwulan III APBD DIY 2015 di Royal Ambarukmo Yogyakarta (RAY), (29/10/2015).

Dewa mengatakan pihaknya juga masih akan terus melakukan pendekatan kepada warga yang masih ngotot menolak pembangunan bandara. Dia yakin warga akan memahami karena bandara dapat dirasakan dampak positifnya dalam jangka panjang.

Read More

Tanah Warga Kulon Progo Diganti di Desa yang Sama

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Warga Kulon Progo yang tanahnya terdampak pembangunan bandara internasional akan diganti di tanah yang masih dalam satu desa. Pemkab Kulon Progo sudah mulai menyiapkan lahan untuk tempat relokasi.

''Relokasi jadi opsi sehingga tidak saklek satu pilihan saja. Lahan relokasi yang disiapkan juga tidak keluar dari desa setempat, kecuali kalau kurang baru dicarikan di desa sebelah,'' kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Hotel Royal  Ambarukmo, Yogyakarta, Kamis (29/10).

Dia memberi contoh warga yang terdampak di desa Jangkaran, Paliyan atau Glagah akan disediakan lahan relokasi di desa yang sama yang tidak terkena proyek pembangunan bandara. Di lahan relokasi juga disiapkan lahan pertanian, perkebunan atau usaha. 

Hal ini disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan warga yang terdampak. Selain itu, di lahan relokasi juga akan dibangun sarana dan prasarana pendukung, seperti jalan, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya.

Selain menyiapkan lahan relokasi, Pemkab Kulon Progo mengungkapkan akan melakukan pelatihan bagi warga terdampak bandara yang mau beralih profesi. Pemkab akan memanfaatkan dana corporate social responsibility perusahaaan untuk meningkatkan keterampilan warga.

Read More

Temuan Uang Palsu di DIY Naik 40 Persen

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Temuan uang palsu atau upal di DI Yogyakarta (DIY) hingga, Oktober 2015 ini sudah naik 40 persen dibandingkan temuan 2014 lalu.

Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Yogyakarta, hingga Oktober 2015 ini temuan Upal di DIY mencapai 2.769 lembar. Jumlah ini naik 40 persen lebih dari temuan 2014 sebanyak 1.975 lembar.

Kepala Kantor Perwakilan BI Yogyakarta, Arief Budi Santoso mengatakan, naiknya  temuan upal di DIY ini tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang akan digelar serempak di tiga kabupaten, yaitu Bantul, Sleman, dan Gunungkidul.

"Ini lebih karena peredaran uang tunai yang banyak dan pengetahuan masyarakat atas keaslian rupiah yang masih kurang," ujarnya di Kantor BI Yogyakarta, Rabu (28/10).

Menurutnya, setiap bulan rata-rata pihaknya menerima laporan penemuan upal sekitar 280 lembar. Upal yang ditemukan tersebut sebagian besar pecaan Rp 50 dan Rp 100 ribuan. "Yang mendominasi justru pecahan Rp 100 ribu buatan 2004 dan Rp 50 ribu buatan 1995," katanya.

Berdasarkan data kata dia, selama ‎September 2015 ditemukan 366 lembar upal, sementara pada Juli ditemukan 342 lembar. Sedangkan  Agustus dan Oktober, temuan Upal ‎dibawah 300 lembar. 
Tingginya temuan upal pada September terjadi karena penggunaan rupiah saat itu tinggi. Celah tersebut dilakukan oknum tertentu untuk menyebar upal. 

Menurut Arief, temuan upal tersebut juga termasuk temuan di Jawa Tengah bagian selatan. Upal yang ditemukan di DIY sendiri sebagian besar di wilayah perbatasan dengan Jawa Tengah. 

Sementara itu Kepala Unit Operasional Kas BI DIY, Suyatno‎ mengatakan, dari jumlah upal yang ditemukan tersebut, 72 persen ditemukan di DIY dan hanya 28 persen yang ditemukan di Jawa Tengah wilayah Selatan.

"Kantor BI Yogya ini juga bertanggungjwab untuk koordinasi perbankan wilayah Jawa Tengah Selatan," katanya.

Berdasarkan data kata dia, selama  lima tahun terakhir upal terbesar yang berhasil ditemukan terjadi pada 2013 lalu, sebanyak 7.662 lembar. Saat itu, ada temuan produksi upal di wilayah Kulonprogo. Sedangkan pada tahun 2014 tercatat dilaporkan upal sebanyak  1975 lembar, pada tahun 2012 sebanyak 1310 lembar dan 432 lembar upal pada 2011.

Melihat masih tingginya jumlah upal di DIY dan melonjak cukup tinggi temuannya di daerah perbatasan, pihaknya terus melakukan sosialisasi ‎terkait keaslian rupiah.

Teknis pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan beragam cara yang mengarah ke masyarakat pedesaan dan pedagang kecil yang rentan dan sulit mengenali keaslian rupiah.

Read More

Mogok Makan Tolak Bandara Kulon Progo, Satu Warga Jatuh Sakit

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Satu dari lima orang perwakilan warga
yang melakukan aksi mogok makan dalam rangka menolak rencana
pembangunan bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah
Istimewa Yogyakarta, jatuh sakit.

"Masih tetap lima orang yang melakukan aksi mogok makan. Satu orang di
antaranya mengalami masalah kesehatan tapi tetap melanjutkan aksi,"
kata koordinator aksi, Santos Muhammad di halaman Gedung DPRD DIY,
Selasa (27/10/2015).

Santos mengatakan seorang yang jatuh sakit tersebut diduga memiliki
masalah kesehatan lambung. "Kami tak ada tim medis khusus. Jika sakit,
hanya diberikan obat agar diminum," ujarnya.

Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com

Read More

Teganya.. Bayi Cantik Dibuang

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Teganya, bayi perempuan cantik diduga
dibuang oleh orang tuanya. Bayi tersebut ditemukan di rumah Darmawan
warga Siluwok Pengasih, Selasa (27/10/2015) dini hari. Bayi yang
diperkirakan berumur 2 hingga 3 hari dengan berat 2,68 kilogram dan
panjang 47 cm saat ini masih dirawat di neonathal intensive care unit
(NICU) RSUD Wates, dan telah diberikan imunisasi hepatitis oleh
petugas kesehatan.
Kabid Keperawatan dan Kebidanan RSUD Wates Sulalita Saraswati
menerangkan, bayi masuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) sekitar pukul
03.50 WIB. Kondisi bayi saat ini sehat dan pihaknya memberikan
imunisasi hepatitis I. Bayi sementara dirawat di NICU sambil menunggu
koordinasi dengan Polsek Pengasih dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Dinsosnakertrans). Hasil pemeriksaan medis, bayi ini
diperkirakan lahir sekitar dua hingga tiga hari sebelum ditemukan.

"Hal itu bisa dilihat dari kondisi tali pusar yang masih menempel,
sementara kondisi pusar sudah mulai mengering. Bila melihat kondisi
pusarnya, bayi lahir dengan bantuan tenaga kesehatan. Sebab untuk
mengikat tali pusar saat ditemukan sudah memakai karet khusus, bukan
benang. Bayi lahir sekitar dua atau tiga hari sebelumnya," tutur
Sulalita.


Berdasar informasi, bayi mungil ini pertama kali ditemukan Darmawan
bersama dengan istrinya, Selasa (27/10/2015) sekitar pukul 02.00 WIB,
setelah mendengar tangisan bayi. Saat didekati asal tangis tersebut,
ternyata ada bayi yang terbungkus kain, jaket dan terselimuti
selendang, menangis di kursi teras.

Polsek Pengasih saat ini masih melakukan penyelidikan, untuk
mengungkap pelaku pembuangan bayi, dengan memeriksa dan meminta
keterangan dari sejumlah saksi. Dari informasi warga di sekitar
lokasi, tidak ada warga yang baru melahirkan, dan yang sudah
melahirkan masih merawat bayinya. "Masih dilakukan penyelidikan di
lapangan," tandas Kanit Reskrim Polsek Iptu Suparno.

Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Kulonprogo Drs Eka Pranyata,
Selasa (27/10/2015) malam menyatakan pihaknya akan segera koordinasi
dengan RSUD Wates. "Setelah bayi dinyatakan sehat, biasanya RSUD
memberitahu kami. Baru setelah itu bayi kami ambil dan titipkan di
Yayasan Sayap Ibu, tempat yang menampung bayi yang tidak dikenal,"
katanya.(Wid)

Read More

Jaringan Internet Jadi Kendala LHKASN

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau
Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kulonprogo wajib mengisi Laporan
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Karena masih baru,
sosialisasi dilakukan secara bertahap, dan tahap I diikuti 616 ASN, di
aula Adikarta Gedung Kaca, Senin (26/10/2015). Ternyata ASN banyak
yang masih terkendala jaringan internet karena tidak semua bisa
terkonek. Selain itu adapula yang mempertanyakan apakah ada kaitannya
dengan perpajakan.

Menurut Inspektorat Pembantu Bidang Kesra pada Inspektorat Daerah
(Irda) Kulonprogo Ir Endah Tri Herminingsih MMA, untuk pelaksanaan
sesuai perintah dari MenPan diserahkan pada Irda, dari mulai berkas
masuk paling lambat 13 November dan akan dilakukan verifikasi 13
hingga 28 November. "Tahap awal kami baru mensosialisasi pada 616 ASN,
yakni Sekretaris ke bawah. Diharapkan para ASN untuk mengisinya dengan
jujur, agar tidak menimbulkan masalah ke depannya," tandas Endah.

Kewajiban penyampaian LHKASN ini diatur dengan Peraturan Bupati
(Perbup) Kulonprogo Nomor 26 Tahun 2015. Tujuannya untuk mencegah dan
menjauhkan ASN dari praktik korupsi, kolusi, dan neoptisme (KKN),
selain itu untuk membangun integritas ASN sehingga tercipta ASN yang
bersih dan berwibawa.

"Bagi wajib lapor LHKASN yang tidak melaksanakan kewajibannya dan
pejabat di lingkungan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang
membocorkan informasi tentang LHKASN dikenai sanksi administratif
berupa peninjauan kembali/penundaan/pembatalan dalam jabatan dengan
tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Endah
sambil menambahkan untuk data ASN, pihaknya bekerjasama dengan BKD
setempat.

Salah satu ASN, Kasubag Data dan Informasi Bagian TI dan Humas Setda
Heri Widodo SIP MM mengaku kesulitan untuk akses jaringan internet di
gedung kaca, sehingga belum dapat mencoba aplikasinya. Semua pakai
sistem, tapi belum didukung koneksi internet yang memadai, sebab masih
terbatas.

"Perlu komunikasi lebih lanjut dengan Inspektorat. Karena perlu
ditanyakan pula terkait beberapa hal yang menyangkut harta yang akan
dilaporkan. Seperti kepemilikan yang belum atas nama sendiri, seperti
mobil, motor, sawah dan lainnya yang sebenarnya telah kita miliki,
namun belum secara administrasi," ujar Heri.

ASN yang lain Evi dari Dishubkominfo mempertanyakan apakah itu
berhubungan dengan pajak atau tidak. "Karena kalau itu berhubungan
dengan pajak jelas menyalahi aturan, sebab di aturannya tidak ada itu.
Dan di perbup juga sudah diatur kalau Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) membocorkan informasi akan dikenai sanksi," imbuh
Evi.(Wid)


Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com

Read More