BANDARA KULONPROGO : WTT Akan Ajukan Yudisial Review Perda RTRW Kulonprogo

Harianjogja.com, KULONPROGO– Menanggapi rencana pengajuan kontra
memori kasasi, pihak pemrakarsa pembangunan bandara tetap optimis atas
putusan Mahkamah Agung nanti. Selain akan mengajukan kontra memori
kasasi, pihak warga penolak bandara juga akan mengajukan yudisial
review untuk menuntut pencabutan perda RTRW Kulonprogo.

"Masing-masing pihak akan menempuh hukum apapun. Namun, gubernur sudah
menegaskan tekadnya bahwa bandara harus jadi. Pemerintah pusat juga
sudah mengisyaratkan hal yang sama," ujar Humas Kantor Proyek
Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) Ariyadi
Subagyo saat ditemui, Selasa (4/8/2015).

Ariyadi mengungkapkan, terkait persidangan di Mahkamah Agung nanti
pihaknya akan tetap optimis. Dia menjelaskan, ada beberapa alasan yang
melandasi keyakinan tersebut. Rencana pembangunan bandara sudah cukup
lama dirumuskan dan telah melalui prosedur administrasi.

Bahkan, keputusan Menteri Perhubungan telah menegaskan rencana
pembangunan bandara di Temon sudah memenuhi persyaratan. Keputusan
Menhub tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek
teknis, operasional, sosial ekonomi, budaya hingga aspek hukum.

Selain itu, ada beberapa poin yang semestinya menjadi pertimbangan
hakim di PTUN Yogyakarta yang ternyata terlewat, sehingga IPL Gubernur
ditolak. Salah satu lampiran tentang peraturan presiden 71 tahun 2012
pada pasal 4 telah menegaskan, pembangunan bandara baru untuk
kepentingan umum sesuai dengan perda RTRW provinsi dan atau perda RTRW
kabupaten.

"Kami juga meyakini hakim MA nantinya akan melihat rencana pembangunan
bandara dalam perspektif lebih luas. Karena pembangunan bandara ini,
tidak hanya untuk DIY tetap untuk jaringan transportasi udara, baik
nasional maupun internasional," imbuh Ariyadi.

Sementara itu, warga penolak pembangunan bandara yang tergabung dalam
Wahana Tri Tunggal (WTT) menyatakan akan menghadapi kasasi yang
diajukan Pemda DIY ke MA. Ketua WTT Martono mengatakan, selain
mengajukan kontra memori kasasi, upaya lain juga dilakukan agar
pembangunan bandara di Temon dapat dibatalkan. Martono menegaskan,
nantinya akan membawa materi untuk mengajukan yudisial review terkait
Perda RTRW Kulonprogo.

"Rencananya, minggu depan kami akan ke Jakarta. Kaitannya untuk
memperkarakan Perda RTRW Kulonprogo, agar MA dapat membatalkan perda
tersebut," jelas Martono


Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

Kulonprogo Targetkan Satu Desa Satu Penghafal Alquran

REPUBLIKA.CO.ID, WATES -- Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY), menargetkan satu desa minimal ada satu
penghafal Alquran. Mereka bisa menjadi imam masjid desa/kelurahan dan
tempat bertanya orang satu desa.

Bupati Kulonprogo, H Hasto Wardoyo mengungkapkan hal itu di sela-sela
penyerahan penghargaan kepada 95 hafidz/hafidzoh serta 67
ustad/ustadzah di Wates, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),
Selasa (4/8).

"Cita-cita ini tidak terlalu muluk dan bisa tercapai," kata Hasto
Wardoyo yang menyerahkan penghargaan senilai Rp 68,9 juta.

Hasto mengapresiasi para guru ngaji karena berkat jasanya, telah
menelorkan penghafal Alquran. "Kami mengucapkan terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada para ustadz dan ustadzah yang sudah memberikan
sumbangsih kepada masyarakat untuk melatih para penghafal Kulonprogo.
Terlebih di Kabupaten Kulonprogo masih penting dan perlu sekali untuk
meningkatkan kemampuan dalam menghafal Alquran," kata. Hasto.

Hasto Wardoyo mengharapkan setiap desa/kelurahan memiliki satu
penghafal Alquran. Karena itu, Bupati mengharapkan dukungan, dorongan
para guru penghafal Alquran agar bisa menyemangati tercapainya
cita-cita ini.

Bupati menilai anggaran penghargaan bagi penghafal Alquran ini belum
seberapa dibanding nilai hafalan yang sudah dicapai. Namun menurutnya
Pemda ingin memberi penghargaan yang lebih dari pada saat ini secara
tulus terhadap para penghafal dan guru penghafal yang sudah meluangkan
banyak waktunya untuk menghafal dan menjaga hafalan Alquran.

Selain penghargaan, Pemkab juga memberikan beasiswa kepada para santri
berusia 6 – 15 tahun melalui BAZDA untuk menjadi penghafal Alquran.
Hal ini untuk mewujudkan cita-cita satu penghafal tiap desa.

Pemkab Kulonprogo, saat ini sedang menyusun rancangan Perda yang
mewajibkan siswa Sekolah Dasar khatam Alquran di kelas 6 SD sehingga
bisa membaca dengan benar. Draft Perda sedang disusun yang meliputi
kelas 3 SD khatam Iqro, dan kelas 6 khatam Alquran.

'Mudah-mudahan Perda ini disetujui DPRD bersama dengan Pemda di tahun
2015 ini sehingga di tahun-tahun 2016-2017 tinggal mengalokasikan
anggaran," tandasnya.

Ditambahkan Hasto, Perda itu tidak membuka peluang ada SD yang
kekurangan guru agama Islam. Hasto mengizinkan SD menggaji guru honor
untuk mengajar Alquran.

Sementara Arif Prastowo, Kabag Kesra Setda Kulonprogo, awal Juli lalu,
telah dilaksanakan seleksi di Ponpes Alquran Wates bekerja sama dengan
Kantor Kementerian Agama, Jami`atul Quro` wal Hufadz (JQH) Kabupaten
Kulonprogo, dan Ponpes Alquran Wates. Seleksi ini diharapkan diperoleh
bibit-bibit penghafal Alquran di Kulonprogo.

"Para penghafal Alquran diharapkan dapat menjadi contoh masyarakat
Kabupaten Kulonprogo dalam rangka menjaga dan mengamalkan isi
kandungan Alquran," kata Arif.

Red:Agung Sasongko

Rep:Heri Purwata

Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

LISTRIK KULONPROGO : Listrik Rusunawa Triharjo Tunggu APBD Perubahan

Harianjogja.com, KULONPROGO- Rencana perluasan jaringan untuk
penyediaan listik rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Desa
Triharjo, Kecamatan Wates, Kulonprogo, ditargetkan terealisasi pada
September mendatang. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Kulonprogo
memastikan telah membuat kesepakatan dengan Kantor PLN Area Jogja.

Kepala Bidang Cipta Karya DPU Kulonprogo, Zahram Asurawan mengatakan,
perluasan jaringan rusunawa Triharjo akan menggunakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. "Akan segera
dilaksanakan setelah APBD Perubahan disahkan. Kira-kira bulan
September," ujarnya, Sabtu (1/8/2015).

Pembangunan dua blok gedung rusunawa yang terdiri dari 196 unit
tersebut sebenarnya telah selesai 2014 lalu. Namun, masalah penyediaan
listrik menyebabkan masa operasionalnya tertunda hingga kini.
"Anggarannya kemarin sempat tidak cukup sehingga akan diajukan ke APBD
perubahan," ucap Zahram.
Zahram pun memastikan telah berkoordinasi secara intensif dengan
Kantor PLN Area Jogja. "Tanggapannya bagus. Mereka sudah siap semua,"
ungkapnya.
Rusunawa Triharjo didesain untuk memberikan hunian layak kepada
masyarakat berpenghasilan rendah. Rencananya, setiap unit bisa disewa
dengan biaya di bawah Rp200.000 per bulan. Saat ini, pendaftaran calon
penghuni rusunawa masih terus dibuka hingga waktu yang belum
ditentukan. Seleksi calon penghuni akan dilakukan setelah listrik
terpasang.
Sebelumnya, Supervisor Pelayanan Pelanggan Kantor PLN Area Jogja,
Sukarniasih mengatakan, rusunawa Triharjo membutuhkan perluasan
jaringan sebanyak 11 tiang. Perluasan tersebut akan dibagi dalam dua
persil dengan besar daya masing-masing 53.000 VA. "Pada dasarnya kami
siap kapan pun," tegasnya.

Asih pun berharap rusunawa itu bisa segera difungsikan. Dia meyakinkan
pengerjaan perluasan jaringan tidak membutuhkan waktu lama.
Penggarapan bisa segera dilakukan jika DPU Kulonprogo sudah
menyelesaikan perkara pembayaran.


Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

Lima Paket Bangunan Gedung Pemkab Kulonprogo Telah Terlelang

Bisnis.com, KULONPROGO-Pemkab Kulonprogo melelang dua barang milik
daerah berupa bangunan gedung pada Rabu (29/7/2015) pekan lalu. Meski
demikian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKA)
Kabupaten Kulonprogo belum bisa memastikan jumlah keseluruhan barang
milik daerah yang bakal dilelang tahun ini.

Kepala DPPKA Kulonprogo, Rudiyanto mengatakan, proses lelang dilakukan
oleh Panitia Penjualan Terbatas Tahun Anggaran 2015. Bangunan gedung
yang terlelang hari itu adalah gedung bidang holtikultura Dinas
Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Kabupaten Kulonprogo dan gedung
SD Negeri Kokap Unit Pelayanan Teknis Daerah (UTPD) pendidikan anak
usia dini (PAUD) dan pendidikan dasar (Dikdas) Kecamatan Kokap
Kulonprogo.
Hasilnya, lelang satu paket gedung bidang holtikultura Dispertahut
Kulonprogo dimenangkan oleh warga Sleman dengan nilai beli
Rp2.400.000. Tidak berbeda jauh dari harga terendah yang ditawarkan
sebesar Rp2.265.000.

"Lelang gedung SD Negeri Kokap dibuka dengan harga terendah
Rp2.998.000 dan terlelang dengan nilai beli Rp3.500.000," ungkap
Rudiyanto, Sabtu (1/8/2015) kemarin.

Sementara itu, Kepala Bidang Aset DPPKA Kulonprogo, Taufik Amrullah
memaparkan, sebelumnya tiga paket bangunan gedung lain juga telah
terlelang. Diantaranya gedung PAUD dan wisma beristirahat Dinas
Pendidikan Kulonprogo, gedung rumah dinas bidan Puskesmas Kokap, serta
gedung rumah dinas bidan dan perawat Puskesmas Panjatan I.
Bangunan-bagunan itu akan dibongkar untuk dibangun kembali.

Kendati demikian, Taufik mengaku belum bisa memastikan ada berapa
paket bangunan gedung yang akan dilelang tahun ini. Begitu pula dengan
barang milik daerah lain, seperti inventaris perkantoran hingga
kendaraan dinas. "Kami masih menunggu usulan penghapusan dari
masing-masing SKPD," katanya.

Taufik mengungkapkan, timnya masih melakukan upaya pendataan.
Diperkirakan, seluruh data usulan SKPD siap pada Oktober mendatang.
Sebab, lelang barang milik daerah biasanya banyak dilakukan menjelang
akhir tahun.
"Kami hanya melelang yang nilainya kecil. Kalau yang nilainya besar,
akan dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Jogja," ujarnya.

Editor : Nina Atmasari

Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

Sejuk dan Asrinya Wisata Perahu di Waduk Sermo Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Masa libur lebaran telah usai. Namun
kunjungan wisatawan di Waduk Sermo Kulonprogomasih cukup menggeliat,
terutama pada akhir pekan kemarin.

Pada Sabtu (1/8/2015), wisatawan dalam dan luar daerah berdatangan
silih berganti untuk menikmati pemandangan alam perbukitan Menoreh
dari kawasan wisatadi Desa Hargowilis Kokap tersebut.

Beberapa di antara mereka menikmati kesejukan udara dan pemandangan
alam sekitar dengan duduk-duduk di pinggir waduk. Sejumlah lainnya
tampak berfoto bersama atau selfie dengan background lanskap
perbukitan Menoreh.

Yang tidak kalah menarik, cukup banyak pula wisatawan yang menjajal
perahu wisataWaduk Sermo untuk berkeliling dan melihat waduk serta
pemandangan sekitarnya lebih dekat. Cukup membayar tiket Rp 10 ribu
per orang, para pengunjung dapat merasakan sensasi berperahu di atas
air waduk.

Pengunjung dari Jakarta, Fatma, sekeluarga begitu sampai kawasan waduk
langsung menuju dermaga perahu wisata. Mereka berpasang-pasangan turun
ke dermaga untuk berfoto-foto.

Selesai dengan gadgetnya yang terjepit pada tongkat tongsis, rombongan
sanak saudara itu lantas memutuskan berperahu mengelilingi waduk
Keliling dengan perahu wisataselama lebih kurang 20 menit atau 25
menit mereka rasa sudah cukup mengobati rasa penat sepekan sibuk
dengan pekerjaan dan studi.

"Yang paling menarik air di waduk ini cukup bersih ditambah udara
segar dan pemandangan alam perbukitan yang rindang," katanya.

Menikmati dengan perahu wisata, menurutnya, merupakan hal baru.
Rombongan satu kerabat itu sengaja berkunjung ke Waduk Sermo setelah
dari Jakarta tiba di rumah saudara di Kota Yogyakarta.

"Cukup menarik bisa berperahu di waduk ini. Melihat pemandangan alam
pedesaan biasa ada di objek wisatalain, tetapi berperahu di sini
menambah sensasi ber wisatalebih menantang," imbuh Michael, dalam
rombongan itu.

Berperahu wisatadi Waduk Sermo memang cukup menantang. Terbukti tidak
semua pengunjung merasa yakin akan terjun ke perahu dan berkeliling.

Bagi yang tidak biasa berperahu, perjalanan 20 menit itu akan
memabukkan dan serasa ingin muntah.

Meski demikian, menghabiskan waktu berkeliling dengan perahu sambil
bercerita dan bertanya seputar Waduk Sermo kepada nahkodanya mungkin
saja akan menjadi satu solusi.

Informasi dalam bentuk selebaran mengenai waduk dan perahu
wisatanampaknya tidak banyak ditemukan di kawasan itu. Namun sepanjang
terbuka untuk berani bertanya, nahkoda perahu wisatamemiliki informasi
cukup banyak.

Nahkoda perahu wisata, Sutrisno, mengaku kunjungan pada akhir pekan
pascalebaran memang masih cukup banyak.

Mereka biasanya berperahu wisatakarena penasaran melihat lebih dekat
kondisi waduk dan pemandangan sekitarnya.

"Ada beberapa perahu dengan masing-masing nahkoda. Setiap hari minimal
dua kali tarikan per perahu, selama 25 menit dengan panjang kira-kira
dua kilometer lebih," kata Sutrisno.

Selama berkeliling di atas perahu, wisatawan biasa banyak bertanya
tentang waduk dan asal usulnya. Namun tidak jarang ada pula yang
ternyata bertanya di luar dugaan, yaitu mengenai ada tidaknya legenda
terjadinya waduk itu.

"Kalau itu saya kira tidak ada," katanya, menjawab pertanyaan
pengunjung di atas perahu saat perjalanan baru setengah putaran.

Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com

Read More

TENAGA KERJA KULONPROGO : Jangankan THR, Gaji Saja Terlambat Dua Bulan

Harianjogja.com, KULONPROGO-Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kulonprogo menerima laporan
adanya satu perusahaan yang hingga saat ini belum memberikan tunjangan
hari raya (THR) kepada para karyawan.

Pembayaran gaji karyawan perusahaan tersebut bahkan juga dilaporkan
menunggak dua bulan.

Kepala Dinsosnakertrans Kulonprogo, Eko Pranyata mengungkapkan hal
tersebut saat dijumpai di Gedung Kesenian Wates, Kulonprogo, Kamis
(30/7/2015).

Laporan itu disampaikan sejumlah karyawan perusahaan bersangkutan pada
H-1 lebaran. Saat ini masih dalam proses verifikasi dan klarifikasi.
"Hanya ada satu tapi ini bertingkat. Diduga tidak hanya terlambat
bayar THR tapi juga gaji," kata Eko.

Kepada Harian Jogja, Eko mengatakan telah melakukan langkah
pemeriksaan awal dengan memverifikasi laporan tersebut kepada sejumlah
pekerja lain, baik yang berstatus karyawan tetap maupun pekerja harian
lepas.

Mereka semua memberikan keterangan yang sama dan membenarkan adanya
keterlambatan pembayaran THR serta gaji bulan Juni dan Juli. "Kelompok
pekerja sudah membenarkannya. Minggu depan kami akan memanggil pihak
perusahaan," ujarnya.

Selain meminta keterangan dan penjelasan dari pimpinan perusahaan,
Dinsosnakertrans Kulonprogo juga bakal menyodorkan surat pernyataan
mengenai kepastian pembayaran THR dan gaji. "Gaji adalah suatu hal
yang pokok. Kenapa sampai bisa terlambat? THR juga sampai sekarang
infonya belum dibayar," papar Eko.
Eko masih enggan menyampaikan nama perusahaan yang terletak di wilayah
Kecamatan Sentolo itu. Menurutnya, dia masih perlu melakukan
klarifikasi kepada pimpinan perusahaan dari kantor induk maupun kantor
cabang. "Kalau sudah betul dan lengkap informasinya, akan kami
sebutkan identitas perusahaannya," ungkapnya.
Eko pun ingin masalah itu cepat terselesaikan agar karyawan segera
mendapatkan haknya. Sayangnya, pimpinan perusahaan diketahui berada di
luar daerah sehingga harus ada penyesuaian jadwal. Dia lalu berharap
pihak perusahaan bersikap kooperatif dan tidak mangkir dari pertemuan
pekan depan. "Pertemuannya kami rancang hanya sekali. Mereka juga
sudah diberi waktu sehingga bisa mempersiapkan data-data yang
diperlukan," terangnya.

Sementara itu, Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengaku belum menerima
laporan mengenai adanya perusahaan yang diduga terlambat membayar THR
dan gaji karyawan. Dia lalu meminta SKPD terkait segera mengusut
laporan tersebut agar tidak semakin berkepanjangan.

"Saya yakin perusahaan paham bahwa mereka punya tanggung jawab sesuai
aturan Undang-Undang tenaga kerja. Tapi kalau seandainya ada yang
begitu [terlambar bayar THR dan gaji], kami minta bisa ditempuh dengan
mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku," kata Hasto.


Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

Dugaan Pungutan Ijasah Kejar Paket C Muncul di Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Anggota Komisi I DPRD Kulonprogo,
Sudarto, mendesak Dinas Pendidikan untuk mengusut dugaan pungutan liar
pada pengambilan ijasah kejar paket C. Dugaan tersebut, menurutnya,
berdasarkan laporan dua peserta ujian nasional kesetaraan SMA
tersebut.

Menurutnya, dua orang yang mengadu ke dewan tersebut mengatakan setiap
peserta dimintai biaya Rp 500 ribu jika ingin mengambil ijasah kejar
paket C.
Meski demikian, Sudarto tidak membeberkan identitas pelapor tersebut.
Yang jelas, hingga saat ini Dinas Pendidikan melarang adanya pungutan
dan memang belum mengeluarkan ijasah itu.

"Ini berdasarkan aduan yang kami terima dari dua peserta. Mereka
diminta membayar untuk ambil ijasah," katanya, Rabu (29/7/2015).

Sudarto mengatakan dua orang yang mengadu itu pun sampai saat ini
enggan mengurus ijasahnya. Sementara, aduan itu kemudian telah
diteruskan pula ke Komisi IV. Intinya, dugaan berdasarkan aduan itu
harus diusut.

"Usut juga soal sistem dan regulasi kejar paket oleh PKBM," katanya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kulonprogo, Nurhadi, mengakui telah
mendengar keluhan tersebut. Menurutnya, masalah itu ditangani oleh
Bidang Paud dan Informal Dinas Pendidikan.

Kabid Paudni Dinas Pendidikan Kulonprogo, Tutik Sriyani, mengaku
bahkan telah mengundang PKBM. Menurutnya, dalam pertemuan itu dinas
memberikan pemahaman dan larangan pungutan terhadap peserta ujian.
"Tidak boleh memungut, apalagi dalam pengambilan ijasah," ujarnya.

Menurut Tutik, ijasah kesetaraan itu bahkan memang belum siap
diberikan karena belum ada tandatangan kepala dinas. Selain itu,
menurutnya, terjadi keterlambatan blangko dari pusat


Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

Bupati Kulonprogo Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan Jadi 19 Persen

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo,
menargetkan penurunan angka kemiskinanyang akan diumumkan tahun ini
menjadi 19 persen. Hal itu berdasarkan pencapaian tahun-tahun
sebelumnya yang juga menunjukkan penurunan angka kemiskinan.

Jika pada 2011 lalu angka kemiskinandi Kulonprogo berdasarkan data BPS
mencapai 24,6 persen, hasil pendataan pada 2013 telah turun menjadi
21,3 persen.

"Tahun ini akan diumumkan lagi, kami harap target tercapai bisa turun
menjadi 19 persen," ujar Hasto, Jumat (31/7/2015).

Demi menekan angka kemiskinantersebut, Hasto mengklaim telah
melaksanakan pembangunan sesuai rencana. Meski demikian, Bupati
mengakui masih ada beberapa kekurangan dan kendala.

Namun demikian, beberapa upaya seperti gerakan Bela dan Beli
Kulonprogo, gerakan Bedah Rumah, Gerakan Gotong Royong Masyarakat
Bersatu (Gentong Rembes), dan gerakan pendampingan bagi keluarga
miskin cukup memberikan hasil signifikan. Penurunan angka
kemiskinanpada tahun-tahun lalu pun disebutnya tidak lepas dari
upaya-upaya tersebut.(*)

Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

KEMISKINAN DI KULONPROGO : Ditargetkan Turun Jadi 19%, Warga Diminta Siap Megaproyek

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pengurangan angka kemiskinan menjadi salah
satu pekerjaan rumah besar yang harus digarap Pemkab Kulonprogo.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengklaim berbagai gerakan yang
dijalankan bersama masyarakat sejak 2011 ikut berperan mengurangi
angka kemiskinan secara signifikan.

Hasto memaparkan, angka kemiskinan di Kulonprogo tahun 2013
berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 21,3%. Angka
tersebut dinilai turun signifikan dibanding tahun 2011 yang mencapai
24,6%. Dia berharap angka kemiskinan tahun 2014 yang akan diumumkan
BPS pada sekitar akhir tahun ini bisa kembali menunjukkan grafik
menurun.

"Kami harap setidaknya bisa menjadi 19 persen," ungkap Hasto pada
acara syawalan bersama Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Gedung Kesenian
Wates, Kulonprogo, Kamis (30/7/2015).

Hasto memaparkan, ada berbagai gerakan yang cukup diandalkan untuk
mengentaskan kemiskinan. Selain Bela Beli Kulonprogo dan bedah rumah,
Kulonprogo juga punya gerakan gotong royong masyarakat bersatu
(gentong rembes) dan gerakan pendampingan bagi kepala keluarga miskin
oleh PNS Pemkab Kulonprogo.

Hasto lalu berpendapat, keberhasilan pembangunan di Kulonprogo tidak
terlepas dari dukungan dan kerja keras berbagai komponen dari unsur
pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum.

"Kami juga mohon dukungan dari Gubernur DIY agar proses pembangunan
serta berbagai gerakan yang kami jalankan dapat terselenggara dengan
baik," katanya.

Sri Sultan HB X meminta Pemkab Kulonprogo mengantisipasi pembangunan
megaproyek yang bakal memberikan berbagai dampak, termasuk penambahan
lapangan pekerjaan baru.

Selain infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan
profesional harus disiapkan. Hal itu mutlak diperlukan agar masyarakat
lokal mampu mengisi posisi dan jabatan dengan standar kompetensi
tertentu.

Jika tidak, peluang bisnis dan lapangan pekerjaan yang menjadi buntut
megaproyek pada akhirnya hanya jadi ladang keuntungan bagi perusahaan
dan kalangan profesional asing. "Mengingat akhir tahun 2015, kita
sudah memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA)," tutur Sri Sultan
HB X.

Sri Sultan HB X lalu memaparkan, Pemda DIY mengambil peran mengarahkan
pemanfaatan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien.
Menurutnya, perlu dilakukan pengelompokan mengenai investasi apa yang
bisa menguatkan ketahanan ekonomi daerah atau dinilai bakal bermanfaat
mendukung pemberdayaan masyarakat.

"Juga [perlu dikelompokkan] investasi mana saja yang perlu didorong
karena punya dampak berganda bagi ekonomi daerah sehingga perlu diberi
insentif," ujarnya menambahkan.

Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

Pelabuhan Tanjung Adikarto Kulonprogro Beroperasi Tahun Depan

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo dapat dioperasikan mulai awal 2016.

Menurutnya, jika pengerukan kolam pelabuhan dan alur sungai yang sedang dilakukan selesai, kapal berbobot 30 gross ton dapat segera masuk dan tertampung di pelabuhan itu.

Pemda DIY tahun ini juga telah mengucurkan dana untuk pembangunan didukung pusat untuk penganggaran fisik pelabuhan yang berada di muara Sungai Serang wilayah Karangwuni Wates tersebut.

"Anggaran sudah ada, jadi pengerukan alur sungai dan kolam pelabuhan harus selesai 2015 ini," katanya, usai acara syawalan di Kulonprogo, Kamis (30/7/2015).

Perihal penahan gelombang yang dianggap kurang panjang, menurutnya, bukan masalah. Pasalnya, masalah tersebut dapat diselesaikan pada tahap berikutnya.

Yang terpenting, menurut Sultan, pelabuhan dapat beroperasi lebih dulu.

"Nanti kan masih akan ada fasilitas pendukung, lihat dulu daya tangkap ikan seperti apa. Nanti akan menarik investor," jelasnya.

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, mengatakan penyelesaian pengerukan kolam pelabuhan ditarget pada 15 Desember 2015. Hal itu sudah sesuai jadwal pekerjaan.

"Desember selesai, Januari 2016 harus beroperasi," katanya.
Adapun kapal milik Kulonprogo, menurutnya, berbobot 30 GT dan 40 GT. Namun saat ini kapal itu dititipkan di luar daerah.

Jika nanti pelabuhan Tanjung Adikarto beroperasi, kapal tersebut akan dan harus sudah kembali ke Kulonprogo. "Rencananya Januari kapal pulang Kulonprogo," katanya.

Sementara, kesiapan SDM para nelayan saat ini dimatangkan.
Hasto mengatakan setidaknya 40 nelayan Kulonprogo pernah dilatih dan magang di luar daerah. Ke depan, pemkab akan mendatangkan mentor atau pelatih nelayan ke Kulonprogo.

( tribunjogja.com)

Read More