6.000 Pekerja Dikerahkan Bangun Bandara NYIA Kulonprogo - Okezone

JAKARTA - Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (New Yogyakarta International Airport/NYIA) terus dikebut. Bandara ini ditargetkan bisa beroperasi pada April 2019.

Adapun saat pengoperasian terminal internasional yang ditarget April 2019 dilengkapi beberapa fasilitas. Di antaranya fasilitas sisi udara (airside) yang meliputi landas pacu, rapid taxiway 1, holding bay 1, paralel taxiway, exit taxiway, dan apron yang ditargetkan rampung 100%.

Komisaris Utama PT PP (Persero) Tbk (PTPP) Andi Gani Nena Wea mengatakan, total nilai proyek Bandara NYIA sangat besar senilai Rp6,5 triliun dan dijadwalkan selesai 100% sesuai kontrak Juli 2020. PTPP sendiri kontraktor pembangunan Bandara NYIA.

"Dalam pengerjaan ini PTPP mengerahkan 6.000 pekerja untuk segera menyelesaikan," kata Andi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

  Menurutnya, pembangunan Bandara NYIA lebih cepat dari target yang ada tetapi dengan tetap memperhatikan kualitas yang prima juga keselamatan kerja untuk pekerja pekerja proyek.

Andi pun memberikan pengarahan kepada seluruh pelaksana proyek untuk menjaga kualitas mutu bangunan, kerja tepat waktu dan sosialisasi keselamatan kerja harus dilakukan setiap hari kepada setiap pekerja proyek NYIA.

"Bandara yang dibangun ini mempunyai kapasitas penumpang 14 juta penumpang per tahun 10 kali lipat dari kapasitas Bandara Adisucipto," katanya.

  

Bandara NYIA memiliki runway 3,250 meter dengan kemampuan melayani pesawat terbesar di dunia Airbus A 380 maupun Boeing 777 . Andi Gani yakin PTPP mampu menyelesaikan proyek besar ini dengan cepat dan kualitas yang terbaik.

(dni)

Virus-free. www.avast.com

Read More

Bupati Kulon Progo Ingin Kekhasan Batik Geblek Renteng Menghias Underpass di NYIA - KOMPAS.com

KULON PROGO, KOMPAS.com - Pembangunan ruas Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang melewati bawah kawasan Bandara Udara New Yogyakarta International Airport ( NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih terus berlangsung.

Jalan dalam terowongan atau disebut juga sebagai underpass itu melewati bawah terminal penumpang dan tempat parkir pesawat terbang atau apron.

Underpass ini diyakini bakal jadi jalan bawah tanah paling panjang di Indonesia dengan jarak 1.302 meter.

Tak hanya terpanjang, underpass itu nanti akan memiliki ornamen dengan corak kearifan lokal seperti motif batik khas Yogyakarta. 

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengharapkan corak khas dalam underpass nanti menjunjung kekhasan Kulon Progo.

Misalnya, menampilkan motif batik geblek renteng. Motif bentuk angka 8 ini diambil dari makanan khas kabupaten.

"Saya memang berharap di situ (underpass) bisa menampilkan ciri khas daerah seperti geblek renteng, termasuk di stan UMKM juga ada ciri khas daerahnya," kata Hasto, di ruang kerjanya, Senin (4/3/2019).

WIKA dan MCM KSO menjadi pelaksana proyek underpass ini dengan nilai Rp 293,18 miliar.

Hasto mengatakan, pihaknya belum menerima detail informasi terkait pembangunan jalan bawah tanah tersebut. Begitu pula dengan ornamen apa yang akan dimasukkan ke dinding terowongan.

Walau demikian, menurut Hasto, kearifan Kulonprogo berpeluang tampil di dinding underpass itu karena tidak menyalahi teknis pembangunan.

Pemerintah memang memiliki aturan tentang bangunan dengan ciri khasnya. Ini diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Bangunan Ciri Khas Kulonprogo.

Banyak contoh yang sudah menerapkannya, misalnya Mal Pelayanan Publik, kantor Dinas Kesehatan, dan Kantor Kelurahan Wates.

"Hanya saja, untuk underpass tentu ada ketentuannya, tapi tidak menutup kemungkinan jika dalam tahap finishing underpass corak khas Kulonprogo bisa dimasukkan," kata Hasto.

Hasto menekankan, kekhasan Kulon Progo maupun kearifan lokal Yogyakarta pada umumnya bisa diterapkan di mana saja yang menjadi bagian dari airport city.

"Bersama Pak gubernur (Sri Sultan HB X), kami minta di airport city diwarnai dengan lokal konten, makanya bentuk airport city itu gunungan, itu kan Jogja banget," kata dia.

Baca juga: Bandara NYIA Kulon Progo Buka Peluang Rute Penerbangan Asia dan Timur Tengah

Underpass memang bagian dari ruas JJLS yang menghubungkan Purwokerto dan Yogyakarta. Karenanya, pembangunan ini tidak berhubungan langsung dengan pembangunan Bandara NYIA.

Proyek dimulai pada pertengahan November 2018 dan ditargetkan selesai pada Desember 2019.

Flyover dan underpass

Manajer Proyek untuk Bandara NYIA dari PT Angkasa Pura I (Persero), Tauchid Purnomo Hadi mengungkapkan, terdapat beberapa bagian dari underpass yang nanti bersinggungan dengan daerah-daerah operasional NYIA.

Tauchid mengharapkan, pelaksana proyek underpass bisa menyelesaikan bagian-bagian itu sebelum April 2019. Pembangunan underpass terbagi dalam 11 zona.

Tiga zona di antaranya, yakni 3, 6 dan 9, bersinggungan langsung dengan operasi NYIA.

"Kami meminta supaya 3 zona yang bersinggungan dengan kami selesai sebelum April atau akhir Maret," kata Tauchid, beberapa waktu lalu.

Pembangunan fisik NYIA sendiri masih terus dikebut demi mewujudkan target operasi pada April 2019. Pada awal operasi, NYIA baru akan melayani penerbangan internasional saja.

Baca juga: Pengaspalan Runway Bandara NYIA di Kulon Progo Segera Berlangsung

AP menargetkan, bandara selesai seutuhnya pada akhir 2019. Saat itu, NYIA juga bisa melayani penerbangan domestik maupun internasional.

Saat itu juga bandara sudah lengkap dengan seluruh infrastrukturnya, termasuk underpass dan flyover.

Keberadaan dua jalan seperti itu di dalam kawasan bandara tidak dimiliki di bandara manapun di Indonesia.

"Kalau flyover ada. Seperti di Terminal 3 dan Bandara Sepinggan di Balikpapan. Kalau ada flyover sekaligus underpass (tidak ada)," kata Tauchid.

Read More

Pertengahan Maret, Tambak Udang Selatan NYIA Kulon Progo Harus Dibersihkan - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menargetkan penggusuran tambak udang di selatan New Yogyakarta International Airport (NYIA) bisa dilakukan pertengahan Maret 2019 ini.

Beberapa kolam tambak disebut sudah kosong sehingga lahan bisa segera dibersihkan.

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengatakan penggusuran itu harus segera dilakukan lantaran sebagian petambak sudah mengosongkan kolamnya.

Hal itu sekaligus sebagai tindakan tegas untuk mencegah para petambak mengisinya lagi dan menebar benih udang lebih lanjut. 

Jika tak segera dilakukan pembersihan lahan, Hasto khawatir petambak justru beraktivitas lagi dan menyulitkan rencana penataan kawasan tersebut.

"Target saya pertengahan Maret bisa dilakukan (pembersihan lahan). Sudah 50 persen lebih yang tidak dimanfaatkan. Kita melobi PT Angkasa Pura I untuk bersama-sama membersihkannya karena Pemkab tidak punya anggaran," kata Hasto, Senin (4/3/2019).

Penggusuran tambak udang itu menjadi bagian dari upaya penataan kawasan pantai di selatan NYIA di Temon.

Areal itu akan dialihfungsikan sebagai kawasan sabuk hijau pelindung NYIA untuk mencegah abrasi dan potensi terjangan tsunami yang membahayakan operasional bandara internasional tersebut.

Dari deretan pantai di sepanjang muara Sungai Serang hingga Sungai Bogowonto itu, hanya kawasan wisata Pantai Glagah yang tetap diperbolehkan untuk dipertahankan.

Pihaknya juga akan berusaha mengondisikan para petambak udang agar tidak menebar benih lagi.

Read More

551 Kg Sampah Plastik Terkumpul dari Hutan Suaka Kulon Progo - KOMPAS.com

KULON PROGO, KOMPAS.com - Sebanyak 551 kilogram sampah berbagai jenis mulai dari sampah botol plastik, kertas, hingga bungkus makanan terkumpul saat aksi bersih-bersih yang dilakukan sejumlah relawan di Hutan Suaka Margasatwa Waduk Sermo di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (4/3/2019).
Aksi bersih-bersih itu merupakan bagian dari kegiatan memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2019.
"Mereka (warga yang melintas) membuang botol sembarangan. Bahkan kami juga menemukan sisa bangkai kucing," kata Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta Junita Parjantidi saat aksi bersih sampah, Senin. 
Kegiatan itu bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, beberapa perusahaan, dan beberapa komunitas lingkungan, dan masyarakat sekitar.
Para relawan juga menyusuri sejumlah titik yaitu lokasi parkir jeep wisata, seputaran Wisma Sermo Asri, bumi perkemahan dan sepanjang jalan menuju kawasan Waduk Sermo. 
Setelah mengumpulkan sampah, para relawan langsung memuat semua sampah dalam truk.
Junita mengaku terkejut dengan jumlah yang cukup banyak dan jenis sampah seperti ini di jalanan hutan. Sampah didominasi plastik bekas makanan dan minuman itu menunjukkan kurangnya kesadaran warga.
"Kita harus mulai dari pendidikan lingkungan dari sejak dini dalam mengelola sampah. Kita perlu memperbaiki SDM," kata Junita.
 HSM Sermo merupakan hutan penyangga air bagi Waduk Sermo. Semula, kawasan ini merupakan hutan produksi dan kebun masyarakat.
Pemerintah meningkatkan status hutan menjadi suaka margasatwa pada 2014 lewat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3112/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa.
Hutan ini memiliki luas 184.999 hektar yang masuk dalam dua kecamatan. Hutan itu terbagi beberapa fungsi, seperti blok pemanfaatan dan rehabilitasi.
Di balik kawasan hutan tersimpan potensi wisata populer di Kulon Progo. Salah satunya puncak Kali Biru yang kerap jadi rujukan wisatawan swafoto dari ketinggian. Waduk Sermo sendiri juga menarik bagi wisatawan.
Seluruh destinasi itu menyedot pengunjung setiap harinya. Mereka melintas menggunakan motor dan mobil.
Karena eksotika hutan lebat itu, tidak sedikit pengunjung berhenti untuk rehat dan bersantai menikmati suasana tepi hutan di sepanjang jalan.
Aksi bersih sampah di kawasan hutan ini diharapkan bisa memantik pelaku wisata maupun warga yang melintas di jalan yang membelah hutan untuk melakukan hal serupa. Pengelolaan sampah juga harus diperhatikan demi menunjang kenyamanan wisatawan.

Read More

Pemkab Kulon Progo Berencana Hadirkan Ojek Online Lokal - Tribun Solo

TRIBUNSOLO.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai menjajaki peluang menghadirkan startup lokal di bidang ojek online.

Startup seperti ini akan menyasar pelajar sebagai pangsa pasar terbesarnya.

Rencana ini dirasa penting sebagai upaya pemerintah mendorong warganya untuk berkendara secara baik demi keselamatan semua pemakai jalan raya.

"Sudah dilakukan survey, mudah-mudahan kita bisa bikin startup Ojek Ku (Kulon Progo)," kata Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, di Milennial Road Safety Festival yang berlangsung di Alun-alun Kota Wates, Minggu (3/3/2012), dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

Tidak hanya Kulon Progo, festival yang berlangsung secara nasional juga digelar pada berbagai kota di Indonesia.

Di Kulon Progo, festival berlangsung di alun-alun Wates.


Pelajar pengguna transportasi online dan mereka yang berkendara sendiri merupakan pangsa pasar startup nanti.

Selama ini, mereka sudah banyak memanfaatkan transportasi online maupun bus pelajar.

Hanya saja, lebih banyak lagi pelajar yang menggunakan kendaraan sendiri meskipun mereka tidak memenuhi persyaratan cukup, termasuk tidak memiliki SIM.

"Jumlah pelajar ini ribuan, SMP dman SMA sudah naik motor meski legal formil belum memenuhi padahal belum punya SIM."

Read More

Ada Bandara Baru, Pemkab Kulon Progo Akan Benahi Titik Wisata - KOMPAS.com

KULON PROGO, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menata kembali keseluruhan kawasan Pantai Glagah hingga Pantai Congot di Kecamatan Temon.

Rencana penataan yang akan dilakukan, baik berupa pembangunan maupun perbaikan wajah pantai, adalah sepanjang lima kilometer.

Penataan itu sekaligus mendukung fungsi green belt bagi Bandara Udara New Yogyakarta International Airport ( NYIA) yang sebentar lagi beroperasi. Pemkab Kulon Progo mengharapkan, wisatawan sudah bisa menikmati "Glagah Baru" ini paling cepat akhir tahun 2020.

"Kita mengerjakannya pada tahun 2020. Saya mengharapkan bisa dinikmati akhir 2020," kata Hasto Wardoyo, Bupati Kulon Progo, saat ditemui saat berada di Pantai Glagah, Minggu (24/2/2019).

Komplek Pantai Glagah merupakan salah satu destinasi andalan Kulon Progo. Pantai ini berada di sisi luar pagar bandara NYIA. Pesona pantai berpasir hitam itu didatangi sekitar 520.000 wisatawan pada 2018 lalu.

Bupati Hasto mengatakan, Detailed Engineering Design (DED) penataan sudah selesai. Pelaksanaan penataan NYIA sendiri menunggu bandara tersebut resmi beroperasi. Dalam masterplanitu tidak ada bangunan permanen, penginapan, hingga tambak.

Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo, Niken Probo Laras, mengatakan Glagah akan memiliki wajah baru dengan mengutamakan wisata air dan kuliner tanpa bangunan permanen.

Pembangunan kawasan juga mencakup gerbang masuk yang baru, area foto, zona bermain anak, tempat penjualan cinderamata hingga tourism information center.

"Juga ada bangunan untuk menjual cinderamata, untuk foodcourt, jogging track, dan taman," kata Niken.

Meski nilai pembangunannya besar, Bupati Hasto meyakini banyak peluang sumber dana untuk menata Glagah nanti. Pemerintah masih mengupayakannya kini.

"Bila warga maunya dibangun daerah, berarti peluangnya APBD. Bisa juga KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha). Bisa juga pihak ke-3 dengan swasta," kata Hasto.

Sedikit tentang Pantai Glagah, pantai ini dikenal memiliki tumpukan tetrapod dari beton sebagai pemecah ombak yang memanjang menjorok ke laut. Ombak yang menghantam tetrapod ini menghasilkan deburan ombak yang menarik ditonton.

Wisatawan bisa berjalan pada jalan setapak beton di atas pemecah ombak. Wisatawan memanfaatkannya sebagai tempat berfoto dengan latar ombak, muncratan ombak ketika menghantam tetrapod, maupun siluet matahari tenggelam.

Komplek Glagah juga dilengkapi laguna sebagai tempat wisata sampan kecil yang bisa digunakan untuk berkeliling laguna. Selain itu juga ada kebun bunga untuk penggemar swafoto di sekitaran Glagah.

Sementara itu, tak kalah dengan Glagah adalah Pantai Congot yang berjarak sekitar 5 Km dari Glagah. Pantai ini terhubung jalan aspal dari Glagah.

Read More

Penghuni Rusunawa Tuksono Kulon Progo Butuh Garasi Kendaraan - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Tuksono di Sentolo dinilai sudah cukup nyaman oleh penghuninya.
Namun begitu, fasilitas pendukung keamanan dinilai masih kurang.
Seorang penghuni rusunawa Tuksono, Marjono mengaku dirinya cukup beruntung bisa tinggal di rumah susun tersebut.
Penghasilannya dari bekerja sebagai buruh serabutan jelas tak memungkinkan untuk membeli rumah sendiri.
Lelaki asal Pedukuhan Paten, Tuksono ini pun selama ini hanya bisa mengontrak bersama istri dan dua anaknya.
Setidaknya, dengan tinggal di rusun, ia bisa mulai menata hidupnya lagi secara mandiri bersama keluarga kecilnya.
Apabila ada cukup rezeki, sebagian bisa ditabungnya.
Penghuni rusunawa itu memang sampai saat ini belum ditarik biaya sewa atas kamar yang dihuni.
Mereka hanya dimintai dana uran sebesar Rp100.000 per bulan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk pembayaran listrik penerangan jalan lingkungan sekitar rusun.
"Hasil kerja buruh tidak seberapa. Meski toiletnya jenis duduk, saya pasti bakal terbiasa dengan itu dan cukup bersyukur bisa dapat kamar di rusu. Hanya memang ada beberapa fasilitas yang perlu ditambah di rusun ini," kata Marjono yang menempati kamar di lantai dua rusunawa tersebut, Selasa (26/2/2019).

Read More

Pemkab Kulon Progo Sewakan Rusun Murah Rp 100.000 per Bulan - KOMPAS.com

KULON PROGO, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meluncurkan sebuah rumah susun sederhana sewa ( rusunawa) di Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tiap rumah susun sudah lengkap dengan perabotan, seperti mebelair, tempat tidur, meja kursi, listrik, air, dapur dan tempat jemuran.

Kamar mandi juga dilengkapi toilet duduk dan shower. Dengan kelengkapan itu, warga bisa menyewa rusun harga sementara yang sangat murah, Rp 100.000 per bulan.

"Bagi yang belum punya tempat tinggal tetap, Rusunawa Tuksono masih bisa menerima. Silahkan masyarakat akan diterima dengan senang," kata Sutedjo, Wakil Bupati Kulon Progo dalam Peresmian Penghunian Rusunawa Tuksono ini, Senin (25/2/2019). 

Peresmian ditandai dengan serah terima kunci hunian dari Wakil Bupati Sutedjo pada perwakilan penghuni.

Rusunawa jadi solusi tempat hunian sewa untuk mengurangi perkembangan pemukiman yang tidak layak huni. Pemerintah Kulon Progo melirik potensi pertumbuhan warga di kawasan industri. Pemkab pun mengelola 3 rusunawa yang dibangun Kementrian PUPR.

Selain di Tuksono di Sentolo, terdapat pula rusunawa di Desa Giripeni dan Desa Triharjo di Kecamatan Wates.

Pembangunan rusunawa merupakan bangunan terbaru, yakni pada 2017. Pembangunan dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan DIY. Satker membangun Rusunawa Tuksono yang berisi 70 rumah hunian dengan ukuran 36 m2.

Rusunawa Tuksono ini terbilang istimewa. Selain dilengkapi perabot, rusun juga masih terbuka dengan harga sewa yang sangat murah. Padahal, pemerintah memiliki Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2016 tentang Pengelolaan Rusunawa yang mengatur penghunian pada rusunawa, termasuk harga sewa hunian.

Meskipun rusunawa Tuksono sudah diluncurkan, Kepala Dinas PU PKP Kulon Progo Gusdi Hartono menyampaikan, harga belum mengacu Perbup. Ini demi menarik warga yang memerlukan hunian layak huni.

"Masih harga damai. Harga 'sale' belum mengacu pada Perbup, tetapi hanya memberi kompensasi Rp 100.000 per bulan untuk pembayaran listrik di pojokan, gang dan lingkungan. Soal pemakaian silahkan sesuaikan dengan kebutuhan warga," kata Gusdi.

Keistimewaan lain, rusunawa dilengkapi 6 tenaga harian lepas di bawah kelola Pemda. Mereka bekerja untuk menjaga keamanan dan kebersihan.

Sultan Sidik Nastion dari SNVT Penyediaan Perumahan Propinsi DIY mengungkapkan, diperuntukkan bagi mereka yang belum mempunyai hunian, namun tidak selamanya tinggal di rusun.

"Mereka bisa menabung untuk kemudian memiliki rumah sendiri. Itu poin utamanya. Tidak selamanya tinggal disini. Tujuan kita tidak komersial," kata Sultan.

Tuksono dalam waktu singkat mulai menarik banyak warga. Sebanyak 32 kepala keluarga menempati sebagian dari 70 unit yang tersedia.

Agus Kurniawan, 34 tahun, menghuni rusunawa Tuksono di lantai 3. Ia mengaku nyaman tinggal karena fasilitas sudah lengkap. Rusun juga tidak jauh dari tempat bekerja dengan jalan yang sudah bagus. "Fasilitas yang disediakan dirasa cukup dan nyaman" kata Agus.

Read More

Ketua DPRD Kulon Progo : Pelabuhan Tanjung Adikarta Harus Segera Ditangani - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah diminta segera menangani Pelabuhan Tanjung Adikarta yang terkesan mangkrak tanpa pengelolaan aktif.
Wacana membentuk kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) perlu segera direalisasikan agar kerusakan fisik pelabuhan tidak semakin parah.
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati.
Menurutnya, fisik bangunan pelabuhan yang ada di wilayah Karangwuni, Kecamatan Wates itu berpotensi semakin rusak bila tidak segera ada eksekusi atau tindak lanjut yang konkrit dari Pemerintah DIY maupun Kulon Progo atas pengelolaannya. 
Pun saat ini sejumlah prasarana seperti dermaga dan bangunan penunjang pelabuhan sudah dalam kondisi rusak.
Dalam penilaiannya, pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten perlu segera berkoordinasi untuk menemukan solusinya.
Apalagi semoat muncul wacana Pemerintah DIY untuk membentuk KPBU bagi pengelolaan pelabuhan tersebut dan dana provinsi akan dialokasikan ke dalamnya.
"Itu harus segera direalisasikan. Kalau tidak, kami khawatir bangunan pelabuhan justru akan semakin banyak kerusakan," kata Akhid pada Tribunjogja.com, Minggu (24/2/2019).
Yakni, sekitar Rp 450 miliar.
Ditambah lagi kerusakan sudah terjadi ketika fisik pelabuhan perikanan itu belum juga dioperasionalkan sesuai fungsinya.
"Sangat disayangkan kalau dibiarkan. Bisa-bisa keinginan pemerintah pusat untuk mempunyai pelabuhan di sini hanya jadi impian belaka," kata Akhid.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulon Progo, Sudarna menyebut belum semua kebutuhan di pelabuhan itu terbangun sehingga tidak bisa disebut mangkrak.
Ada beberapa bagian yang harus diselesaikan dulu sebelum pelabuhan bisa diperasikan.
Di antara infrastruktur yang mendesak untuk diselesaikan yakni instalasi pemecah ombak di sisi timur serta pengerukan pasir pada jalur masuk kapal.
"Supaya pelabuhan bisa dimanfaatkan, dua infrastruktur ini harus diselesaikan," kata dia.(*)
Belum jelasnya penanganan pelabuhan Tanjung Adikarta menurutnya sangat disayangkan mengingat pembangunan pelabuhan itu memakan biaya yang tidak sedikit.

Read More

Puluhan TPS di Kulon Progo Masuk Kategori Rawan, Polisi Siapkan Pengamanan Khusus - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM - Kepolisian Resor Kulon Progo memetakan ada 21 tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di wilayahnya dalam kategori rawan. Antara lain karena faktor geografis, sejarah konflik, hingga banyaknya calon legislatif.

Puluhan TPS itu tersebar di enam kecamatan, yakni di Galur, Temon, Wates, Samigaluh, Kalibawang, dan Girimulyo. Kesemuanya memenuhi ketiga indikator kerawanan tersebut.

Kabag Ops Polres Kulon Progo, Kompol Sudarmawan mengatakan ke-21 TPS itu memiliki jenis kerawanan berbeda.

Untuk kerawanan faktor geografis antara lain Samigaluh, Kalibawang, dan Girimulyo.

Akses menuju TPS terbilang sulit karena wilayahnya berupa perbukitan sehingga rawan terjadi kecelakaan saat pendistribusian logistik Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk itu, logistik akan didistribusikan pada dua hari sebelum hari pemilihan.

"Langkah ini untuk mengantisipasi halangan di perjalanan yang bisa menghambat Pemilu. Kepolisian bersama TNI akan mengawalnya secara hati-hati," kata Sudarmawan, Minggu (24/2/2019).

Wilayah Kecamatan Galur, Temon, dan Wates masuk dalam peta kerawanan lantaran sejarah konflik sosial di Pemilu sebelumnya.

Sudarmawan menyebut ketiganya juga terdapat cukup banyak caleg yang berkompetisi kali ini sehingga ada langkah antisipasi khusus yang harus dilakukan. Antara lain, jumlah personel pengamanan yang diterjunkan lebih banyak dibanding wilayah lain.(tribunjogja)

Read More