Angkutan Perdesaan akan Layani Pemudik Kulon Progo | Republika Online Mobile

REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan 102 unit angkutan perdesaan dan 91 unit cadangan angkutan untuk mengangkut pemudik yang mau berlebaran di wilayah itu.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan organisasi angkatan darat (Organda) Kulon Progo dan pemilik angkutan. Mereka siap mengerahkan angkutan perdesan (angkutdes) untuk mengangkut pemudik dan wisatawan," kata Kasi Angkutan Perdesaan Dinas Perhubungan Kulon Progo Rahvi Pusnah Adi di Kulon Progo, Kamis (15/6).

Ia mengatakan angkutan perdesaan itu laik jalan, meski dalam kondisi tua. Angkutan tersebut juga telah lolos uji KIR dan mempunyai izin trayek. "Angkutan perdesaan 102 unit tersebut lolos izin trayek dan uji KIR. Kalau tidak memenuhi kriteria tersebut, kami tidak berani meloloskan," katanya.
Rahvi mengatakan angkutan perdesaan akan melayani penumpang dari terminal-terminal bus ke simpul-simpul transportasi. Diharapkan penumpang atau pemudik tidak terlantar dan mempermudah wisatawan menuju objek wisata. "Kami berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada pemudik dan memberdayakan angkutan perdesaan," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Kulon Progo Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan kendaraan yang disiagakan untuk mengangkut pemudik maupun penumpang saat Lebaran nanti. Meski angkutan perdesaan berumur tua, tapi secara uji KIR masih memenuhi standar operasional. "Setelah dilakukan uji KIR baik menggunakan alat maupun manual, semua lolos. Bentuknya sudah tua, tapi masih laik jalan," katanya.

Terkait peremajaan kendaraan, kata Nugroho, pihaknya tidak memiliki anggaran. Selain itu, peremajaan angkutan juga melihat potensi jumlah penumpang. Saat ini, jumlah penumpang angkutan umum, khususnya angkutan perdesaan menurun, tergeser dengan kendaraan sepeda motor. "Penyedia jasa angkutan mungkin mampu membeli angkutan baru, tapi jumlah penumpang angkutan di Kulon Progo turun drastis. Bahkan, jalur-jalur trayek mati dan pemilik angkutan gulung tikar," katanya.

Red: Nur Aini
Source: Antara

http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/06/15/orkgiv382-angkutan-perdesaan-akan-layani-pemudik-kulon-progo

Read More

Nasib Makam Warga Kulon Progo di Lahan Bandara Baru Yogyakarta

Seluruh kawasan yang masuk dalam rencana pembangunan bandara baru Yogyakarta akan dikosongkan. Seluruh bangunan akan dirobohkan untuk kepentingan pembangunan bandara baru nanti, termasuk areal makam.

Camat Temon Kulon Progo Djaka Prasetya mengatakan makam sekaligus isinya yang terimbas bandara baru akan direlokasi ke tempat baru. Makam itu menjadi salah satu fasilitas umum warga yang direlokasi dengan luasan berbeda-beda.

"Itu kan salah satu fasum yang ada di situ. Desa Glagah itu ada. Palihan satu ada. Jaten nggak ada makamnya. Di Kibon ada," ujarnya, Rabu, 7 Juni 2017.

Meski begitu, ia menyatakan proses pemindahan jenazah masih lama. Proses pemindahan akan dilakukan setelah warga yang direlokasi menempati rumah masing-masing. Proses pemindahan isi makam ini dinilai akan memakan waktu yang cukup lama.

"Lama lah pakai selamatan juga. Kalau versi Jawa kan pakai selamatan. Itu setelah semua sudah selesai masih agak lama," ujarnya.

Saat ini, warga terdampak yang meminta relokasi sedang menunggu rumah mereka selesai dibangun. Proses pembangunan rumah sudah berjalan sejak Mei lalu.

"Relokasi mengambil rumah tapi belum jadi semua. Belum ada yang jadi kan, minta yang beda-beda. Lalu, sampai berapa persen ya beda beda ada yang 20-50 persen," ujarnya.

Setidaknya ada lima titik relokasi warga terdampak bandara baru. Lima titik itu semuanya menggunakan tanah kas desa. Namun, setiap desa berbeda-beda luasan lokasi yang digunakan relokasi.

"Glagah, pasar ke selatan. Kebon Rejo belakang Koramil, baratnya Desa Jaten, sebagian warga Desa Palihan sejumlah 53 KK. Balai Desa Palihan ke selatan masuk ke barat 99 KK, Jangkaran ada empat KK," ujarnya.
IMB Warga Terdampak Bandara Baru

Djaka mengatakan dalam kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo ini akan membuat program berkaitan dengan program seratus hari bupati yang terpilih kembali itu. Program unggulannya adalah program penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam tiga bulan, terutama IMB milik warga relokasi bandara baru.

"Penyelesaian IMB di bawah 100 meter, tidak tingkat, dan tidak di jalan negara jadi wilayah kecamatan. Target seratus saya itu, khususnya di rumah relokasi. Sebanyak 200 lebih itu. Itu tidak ada di kecamatan lain," ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Mustofa, mandor rumah relokasi Desa Glagah mengatakan pembangunan rumah relokasi sudah dimulai sejak Selasa kemarin. Saat ini, sudah sampai pada tahap pemasangan batu bata. Tahap kedua memasang kusen, jendela dan pintu.

"Alhamdulillah cepat. Dilembutkan terus. Kalau targetnya 1 Juli, 1,5 hingga dua bulan sudah terima kunci," ujarnya.

Ia mengerjakan khusus rumah dengan tiga tipe berbeda, yaitu tipe 45,60 dan 100. Tipe yang dibangun terlihat perbedaan dari luas, desain dan interior di dalamnya.

"Untuk 10 unit saya. Desa Glagah ini yang paling besar sekitar 90 unit," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan relokasi terdampak bandara baru ini berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama dan kedua adalah pembangunan rumah warga. Sementara, tahap ketiga adalah pembangunan fasilitas umum.

"Nanti terakhir bangun sekolah, puskesmas, masjid, dll, sekarang masih rumah tahap pertama," katanya

BELANJA YUK...

Read More

Hati-Hati! 20% Jalan Alternatif Diketahui Rusak

Solopos.com, KULONPROGO — Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Kulonprogo memperkirakan kerusakan pada jalan alternatif yang berstatus jalan kabupaten mencapai 20 persen. Namun, tidak ada upaya perbaikan khusus untuk menghadapi arus mudik Lebaran yang sudah semakin dekat.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kulonprogo, Nurcahyo Budi Wibowo mengatakan, bentuk kerusakan kebanyakan berupa jalan berlubang atau bergelombang. Kondisi itu diakui bisa membahayakan pengguna jalan.


“Jalan yang baik kondisinya sekitar 80 persen. Kalau secara umum yang sekalian dengan jalan nasional propinsi kira-kira 75 persen,” ujar Nurcahyo, Senin (5/6/2017).

Nurcahyo lalu mengungkapkan, tidak ada upaya perbaikan khusus dalam persiapan menghadapi arus mudik Lebaran tahun ini. Pemkab Kulonprogo hanya menggunakan anggaran pemeliharaan rutin. Terakhir mereka membenahi ruas jalan rusak di wilayah Kepek Pengasih yang menjadi jalur alternatif menuju Kecamatan Girimulyo dan Nanggulan.

“Kita tambal yang berlubang tapi rata-rata memang diperbaiki lewat pemeliharaan rutin,” kata dia.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Solopos.com, kerusakan juga terjadi pada sebagian ruas jalan alternatif Pengasih-Sentolo di Kulonprogo. Kondisi jalan disana cenderung bergelombang, terutama yang terletak di wilayah Kaliagung, Sentolo. Menurut Nurcahyo, hal itu terjadi karena jalan sering dilalui truk pengangkut tanah uruk untuk lahan relokasi warga terdampak pembangunan bandara baru.

Jalan alternatif Pengasih-Sentolo selama ini menjadi salah satu pilihan utama warga untuk menuju ke arah Jogja. Namun, statusnya merupakan jalan propinsi sehingga Pemkab Kulonprogo juga tidak bisa berbuat banyak selain melakukan koordinasi dan komunikasi. “Itu juga penting jalannya tapi statusnya jalan propinsi. Pemda DIY paling juga ada anggaran pemeliharaan rutin,” ucap Nurcahyo kemudian

Baca Halaman sumber.....

Read More

Disperindag Kulon Progo Tak Bisa Menindak Pertamini

Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak dapat menindak pertamini yang menjamur di wilayah ini. Karena pada alat yang digunakan tidak ada tanda tera dari Direktorat Metrologi kerja sama dengan Pertamina.

"Kami sudah melayangkan surat kepada Direktur Direktorat Metrologi sejak akhir Januari 2017 perihal pertamini yang ada di Kulon Progo. Namun, hingga saat ini belum ada jawabannya," kata Kepala Dinas Perdagangan Kulon Progo Niken Probo Laras di Kulon Progo, Minggu (14/5).

Ia mengatakan keberadaan pertamini yang ada di wilayah Kulon Progo hingga Januari mencapai 15 unit usaha yang kesemuanya belum mempunyai izin usaha industri. Saat ini, pertamini terus bertambah jumlahnya yang tersebar di 12 kecamatan.

Berdasarkan komoditas yang dijual pertamini memperdagangkan bahan bakar yang tidak bersubsidi seperti pertalite dan pertamax, sehingga tidak ada unsur perdagangan komoditas yang dilarang atau bersubsidi.

"Menurut hemat kami, ini bagian dari modernisasi toko rakyat, dan bagi pertamina sangat menguntungkan karena permintaan akan bertambah banyak. Persoalanya, yakni alat yang digunakan tidak mencantumkan tera. Seharunya, pertamina bekerja sama dengan pembuat mesin pom menera alat, sehingga bisa diawasi secara berkala, dan konsumen tidak dirugikan," kata dia.

Menurut Niken, pertamina sebagai distributor bahan bakar mencakup jangkauan sampai SPBU, sehingga bensin dan solar yang sudah berada di luar SPBU bukan menjadi ranah pengawasan dari pertamina.

Selain itu, penggunaan peralatan takar pompa ukur dan unit pada penjualan pertamini ini dikategorikan illegal karena tidak mempunyai tanda tera awal pada mesin yang digunakan. Hal ini diperkuat dengan surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 2qq/SKP/SD/2015.

"Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Direktorat Metrologi mengenai penanganan dan penertibannya," harapnya.

Salah satu konsumen pertalite Martiyem mengatakan harga pertalite di tingkat pertamini Rp8.500 per liter. Saat ini, harga pertalite berkisar Rp7.500 per liter.

"Kami berharap harga pertalite di tingkat pertamini sama seperti harga di SPBU," harapnya.

Sumber: ANTARA

CD Resep Masakan PDF

Read More

Wali Kota Yogyakarta dan Bupati Kulon Progo Hasil Pilkada Segera Dilantik

Yogyakarta,GATRAnews - Pemerintah Daerah (Pemda) DI Yogyakarta menerima telegram dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera melantik dua pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kulon Progo dan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Kota Yogyakarta. Pelantikan dijadwalkan pada Senin 22 Mei 2017.

Kepastian diterimanya telegram ini disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Pemda DI Yogyakarta Ami Harmawi ketika dikonfirmasi, Sabtu (13/5).

“Telegram dari Kemendagri bernomor 273/2222/SJ bertanggal 10 Mei 2017 pada Kamis (11/5) kemarin bersifat amat segera. Dalam amanatnya, sesuai pasal pasal 164, 164A dan pasal 200A UU nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati, pelantikan pemenang Pilkada/Pilwakot dilankukan serentak,” jelas Ami.

Di DI Yogyakarta, tahun ini dua ajang Pilkada/Pilwakot  dimenangkan petahanan. Pasangan Hasto Wardoyo-Sutejo kembali memimpin Kabupaten Kulon Progo setelah unggul dari pasangan Zuhadmono-Iriani. Sedangkan Walikota Kota Yogyakarta dipimpin kembali Haryadi Suyuti yang berpasangan dengan Heroe Poerwadi setelah unggul atas duet Imam Priyono-Achmad Fadli.

Ditandatangani Menteri Dalam Negeri, telegram ditujukan kepada seluruh Gubernur dengan tembusan Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukkam, Mensesneg, Seskab, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

“Sekarang kami sedang melakukan kordinasi dengan sejumlah instansi di Kulon Progo dan Kota Yogyakarta untuk persiapan serta pelantikan oleh Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Bawono X,” lanjutnya.

Sedangkan serah terima jabatan dengan pelaksana tugas dilakukan di daerah masing-masing dan dihadiri pejabat Pemda DIY, setelah pelantikan di Bangsal Kepatihan, kantor Gubernur.

Reporter: Arif Koes Hernawan

Editor: Rosyid

Kumpulan Resep masakan Indonesia

Read More

Sebanyak 811 Rumah Tak Layak Huni di Kulon Progo Siap Direnovasi

KULON PROGO, NETRALNEWS.COM –  Gerakan Gentong Rember berhasil membedah 811 rumahtidak layak huni sejak 2012-2017.

Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial Setda Kulon Progo Arif Prastowo mengatakan, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bedah rumah untuk RTLH.

"Setiap hari Minggu, dilaksanakan minimal dua bedah rumah, bahkan sering dilaksanakan sampai 5-6 unit rumah," kata Arif.

Pada acara kegiatan bedah rumah ini, bupati didampingi beberapa pimpinan OPD/SKPD dan staf ikut gotong royong membangun rumah, sekalian mengantar para pihak penyandang dana yang akan menyampaikan bantuan biaya bedah rumah.

Arif menambahkan bahwa pembangunan ke 811 rumah ini tanpa anggaran dari APBD maupun APBN. Anggaran berasal dari berbagai sumber, seperti badan amil zakat (BAZ), CSR, forum CSR, dari perseorangan, juga kelompok-kelompok tertentu misalnya organisasi , bahkan dari kelompok peserta pendidikan dan latihan.

"Setiap unit rumah yang dibangun yang hanya mendapat bantuan Rp10 juta, ini bisa menghabiskan dana rata-rata di atas Rp30 juta, kekurangannya diusahakan oleh yang mendapatkan bantuan dibantu oleh masyarakat sekitarnya," tutur Arif, seperti dilansir Antara, Minggu (14/05/2017)

Asisten III Setda Kulon Progo Joko Kushermanto mengatakan bahwa untuk mempercepat menekan jumlah keluarga miskin di Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mewajibkan setiap BUMD menyisihkan minimal lima persen dari keuntungannya untuk CSR. Sementara itu terhadap perusahaan non-BUMD diharapkan juga menyisihkan hasil usahanya untuk kegiatan CSR di wilayah Kulon Progo.

Jumlah rumah yang berhasil dibangun dengan bedah rumah terhitung sudah cukup banyak, 811 unit rumah, namun jumlah rumah yang tidak layak huni masih jauh lebih banyak. Bagian Administrasi mencatat masih ada 6.238 rumah tidak layak huni, sementara DPU mencatat jumlah yang jauh lebih besar lagi.

"Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sangat mengharapkan dari pihak manapun baik dari Kulon Progo maupun dari luar Kulon Progo untuk mennyukeskan program bedah rumah ini," harap Joko.


Editor : Sulha Handayani

INFO PRODUK

Read More

Lansia Mempengaruhi Tingginya Angka Kemiskinan

Solopos.com, KULONPROGO-Jumlah penduduk miskin di Kulonprogo diketahui mengalami peningkatan pada 2016 kemarin. Berdasarkan hasil evaluasi, Pemkab Kulonprogo merasa perlu memberikan perhatian lebih kepada kalangan lanjut usia (lansia) yang dinilai ikut berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan.

Pemkab Kulonprogo mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 60.816 jiwa atau sekitar 13,70% pada 2016 kemarin. Angka itu lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang diketahui sebanyak 52.331 jiwa atau sekitar 12,00 persen.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Kulonprogo, Eko Pranyata mengatakan, kuantitas bantuan dan jaminan sosial bakal bertambah tahun ini karena kemampuan anggaran pemerintah meningkat, baik pusat maupun daerah.

Namun, angka kemiskinan terakhir ternyata juga menunjukkan peningkatan. “Setelah kami cermati angka kemiskinan, itu banyak lansianya,” ujar Eko, Jumat (5/5/2017).

Eko memaparkan, selama ini upaya pengurangan angka kemiskinan dilakukan dengan mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah memberikan pendampingan dan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi di wilayah masing-masing, misalnya dengan merintis usaha mandiri.

Hanya saja, Pemkab Kulonprogo tengah mempertimbangkan solusi lain, mengingat banyaknya lansia yang tercatat sebagai penduduk miskin. “Kalau sudah di atas 70 tahun itu tidak mungkin diberdayakan. Jadi kita berusaha fokus pada pemberian bantuan dan jaminan sosial,” kata Eko.

Eko lalu mengungkapkan, Pemkab Kulonprogo telah mengajukan bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Tahun ini, bantuan berupa jaminan hidup sebesar Rp200.000 per bulan tersebut diberikan kepada 69 orang.

Di sisi lain, Pemkab Kulonprogo juga berupaya memberikan jaminan hidup kepada lansia miskin yang belum terkover ASLUT. “Nanti kita pilih yang kondisinya miskin, termasuk kalau keluarga yang merawat juga miskin. Jadi harapannya bisa meringankan beban keluarganya,” ucap Eko kemudian.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial P3A Kulonprogo, Sunaryo berpendapat, banyaknya lansia berkaitan erat dengan angka harapan hidup di Kulonprogo yang juga tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka harapan hidup Kulonprogo mencapai 75,15 pada 2015 lalu, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang diketahui sebesar 74,90.

Dia pun menyatakan jika program pemberdayaan masyarakat tidak cocok untuk lansia sehingga sebagian diantara mereka akan mendapatkan bantuan sosial. “Ada 1.000 lansia yang menerima bantuan sosial di tahun 2017. Nilainya Rp3,6 juta per tahun,” ungkap Sunaryo.

Baca Halaman sumber.....

Read More

POLITIKGPK Kulonprogo Dukung Pembubaran HTI

NUSANTARANEWS.CO, Kulonprogo – Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan mengambil langkah tegas untuk membubarkan dan melarang kegiatan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam konfrensi pers yang dilakukan di kantor kemenkopolhukam, Wiranto menyampaikan bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. (08/05/2017).

Gerakan Pemuda Ka’bah Kabupaten Kulonprogo Mendukung keputusan pemerintah, Ketua PC GPK Kulonprogo Septa Andhi W. mengatakan bahwa tindakan yang diambil pemerintah merupakan langkah yang sangat tepat sesuai dengan aspirasi masyarakat.

“Paham yang disebarkan HTI bertentangan dengan cita-cita para pendiri bangsa dan bertentangan dengan Pancasila. Maka dari itu, kami mendukung keputusan tegas pemerintah untuk membubarkan HTI,” kata Andhi baru-baru ini.

Andhi juga mengatakan bahwa tidak hanya di Indonesia di beberapa negara HTI sudah dilarang karena melakukan gerakan yang memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara.

“HTI merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia. Hal ini terbukti di beberapa negara HTI sudah dilarang karena dianggap menyimpang dengan melakukakan tindakan yang mengganggu ketertiban umum sampai gerakan penggulingan kekuasaan. Maka, di Indonesia sudah sepatutnya harus kita tolak sedini mungkin sebelum gerakannya berakibat fatal bagi bangsa dan negara,” tambah sekretaris GPK KP Afidha C Amrullah.

Lebih lanjut Afidha mengatakan bahwa GPK merupakan organisasi kepemudaan yang siap menjadi garda terdepan dalam mengawal agama, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. (RSK)

Editor: Achmad Sulaiman

Kembali Kehalaman sebelumnya Ayo Belanja.....

Read More

Akhir Pekan Ini, Labuhan Samudro Bakal Digelar di Hutan Mangrove Jangkaran Kulonprogo

Mahasiswa Instiper Yogyakarta dan pegiat pelestari hutan pesisir melakukan penyulaman dan penanaman mangrove di kawasan Pantai Pasir Mendit Jangkaran Kecamatan Temon, Minggu (3/4/2016). 

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Acara bertajuk Labuhan Samudro akan digelar akhir pekan ini, Minggu (14/5/2017) di kawasan Hutan Mangrove Jangkaran, Temon.
Kirab dua buah gunungan akan mewarnai labuhan tersebut.

Agenda ini digelar oleh kelompok wisata Pantai Pasir Kadilangu, satu di antara operator pengelola kawasan wisata hutan mangrove tersebut.

Kegiatan ini sekaligus menjadi peringatan ulang tahun pertama berdirinya kelompok wisata tersebut.
Panitia labuhan, Septian Wiyanto menjelaskan, dua buah gunungan terdiri dari gunungan lanang dan gunungan wadon. Keduanya berisi hasil bumi dan buah-buahan yang nantinya akan dilarung di pantai setempat.

"Ini sebagai ungkapan syukur atas melimpahnya rezeki. Karena area tambak udang ini tidak hanya menghasilkan produk laut melainkan juga telah jadi destinasi wisata yang ramai pengunjung," kata dia, Kamis (11/5/2017).

Panitia juga menggelar kompetisi foto saat berlangsungnya acara. Untuk menghibur masyarakat juga akan dipentaskan seni jathilan Turonggo Sari dari Samigaluh.

"Selama prosesi Labuhan Samudro, semua pengunjung tidak akan dipungut retribusi riket masuk alias gratis," katanya. (*)

Belanja...

Read More

Rumah Zakat Bantu Bangun Masjid di Kulonprogo

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Rumah Zakat menyalurkan bantuan pembangunan masjid di Dusun Cikalan RT.57 RW.25 Desa Bandarharjo, Kec. Kalibawang, Kab. Kulonprogo. Masjid Siti Khotijah yang akan dibangun tersebut merupakan pengganti dari Masjid Al Hidayah yang berukuran kecil dan hanya bisa menampung sedikit jamaah. ''Kami mencoba untuk membantu masyarakat dari berbagai segi, termasuk kenyamanan beribadah. Untuk itu, kami bantu warga di sini untuk bisa memiliki masjid yang lebih besar sehingga bisa memuat lebih banyak jamaah,” ujar Warnitis, Branch Manager Rumah Zakat Yogyakarta, belum lama ini, dalam siaran pers yang diterima Republika, Jumat (12/5).

Sebagian besar penduduk di desa tersebut bekerja sebagai buruh tani. Warga sudah mengumpulkan dana, namun belum mencukupi untuk melakukan renovasi, sehingga membutuhkan bantuan dana untuk membangun masjid dan memperluasnya. Saat ini pembangunan baru sampai pada tahap pemasangan pondasi masjid. Selama proses pembangunan, warga masih melaksanakan sholat dan melakukan aktivitas beribadah di Masjid Al Hidayah yang belum dirobohkan.

“Alhamdulillah, terima kasih kepada Rumah Zakat yang telah memberikan bantuan dana untuk pembangunan Masjid Siti Khotijah. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk warga di sini. Akhirnya kami bisa membangun masjid dengan ukuran yang lebih besar sehingga bisa memuat jamaah yang lebih banyak,” tutur Siti, Perwakilan DKM.

Kembali Ke berita Info Belanja

Read More